Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Dari Covid-19 ke Masa Depan: Peran Ady Water dalam Distribusi Molecular Sieve untuk Oksigen Medis – Halaman all

    Dari Covid-19 ke Masa Depan: Peran Ady Water dalam Distribusi Molecular Sieve untuk Oksigen Medis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam dunia medis, oksigen memiliki peran krusial sebagai pendukung utama terapi pasien dengan gangguan pernapasan. Baik untuk kasus ringan maupun berat, keberadaan oksigen medis menjadi salah satu aspek yang tidak bisa ditawar.

    Produksi oksigen dalam skala besar membutuhkan teknologi penyaringan canggih, salah satunya melalui molecular sieve. Teknologi ini memungkinkan proses pemurnian udara dengan menyerap nitrogen, sehingga oksigen dengan kemurnian tinggi dapat dihasilkan.

    Molecular sieve, atau penyaring molekuler, berperan penting dalam oxygen concentrator—alat yang mengkonsentrasikan oksigen dari udara bebas. Studi berjudul “Application of Nanosize Zeolite Molecular Sieves for Medical Oxygen Concentration” oleh Pan, M., Omar, H.M., dan Rohani, S. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan molecular sieve tipe zeolit berkapasitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi oksigen hingga mencapai kemurnian 90 persenis. Sistem ini bekerja melalui metode PVSA (Pressure/Vacuum Swing Adsorption), yang memungkinkan pemisahan molekul berdasarkan ukurannya, sehingga hanya oksigen yang dikonsentrasikan.

    Permintaan oksigen medis melonjak tajam pada masa pandemi Covid-19. Menurut laporan WHO berjudul “COVID-19 oxygen emergency impacting more than half a million people in low- and middle-income countries every day, as demand surges” (2021), kebutuhan oksigen medis global meningkat signifikan, memaksa produsen oksigen mencari solusi cepat dan efisien. Dalam kondisi ini, oxygen concentrator berbasis teknologi molecular sieve menjadi penyelamat di tengah krisis oksigen.

    Dalam konteks produksi oksigen medis, keberadaan distributor molecular sieve berkualitas menjadi krusial. Perusahaan yang memproduksi oksigen medis bergantung pada pasokan bahan penyaring molekuler yang konsisten dan berkualitas tinggi. Tanpa penyediaan yang stabil, rantai produksi oksigen dapat terganggu, menghambat penyediaan oksigen bagi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

    Distributor molecular sieve harus mampu menjamin ketersediaan produk dengan performa optimal. Kualitas zeolit molecular sieve yang digunakan mempengaruhi langsung tingkat kemurnian oksigen yang dihasilkan. Dalam skala industri, kemampuan untuk menjaga pasokan bahan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

    Sebagai salah satu distributor terdepan molecular sieve di Indonesia, Ady Water hadir untuk mendukung industri oksigen medis. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang penyediaan material filtrasi, Ady Water konsisten menyuplai molecular sieve berkualitas untuk perusahaan oksigen medis, termasuk pada masa pandemi Covid-19 di mana kebutuhan oksigen meningkat drastis.

    Selama masa pandemi Covid-19, Ady Water berkomitmen penuh untuk terus memenuhi kebutuhan industri oksigen medis di tengah lonjakan permintaan yang luar biasa. Kami memahami betapa krusialnya suplai molecular sieve bagi perusahaan oksigen medis untuk menjaga produksi oksigen tetap berjalan, terutama saat fasilitas kesehatan menghadapi kondisi darurat.

    Menjawab tantangan ini, Ady Water tetap beroperasi sebagai salah satu jenis industri esensial yang diizinkan beraktivitas selama kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diberlakukan. Di saat banyak industri lain harus menghentikan operasionalnya, Ady Water bergerak dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kebutuhan vital ini.

    Dalam menjaga keberlanjutan operasional dan keselamatan semua pihak, Ady Water menerapkan protokol kesehatan ketat di seluruh proses bisnisnya. Setiap staf diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. 

    Selain itu, Ady Water menyediakan stok hand sanitizer di setiap titik strategis di kantor, gudang, dan area operasional untuk digunakan oleh staf maupun tamu. Sterilisasi berkala juga turut dilakukan di seluruh kantor cabang dan gudang Ady Water untuk memastikan lingkungan kerja tetap higienis dan bebas dari potensi penyebaran virus.

    Dengan penerapan protokol kesehatan ini, Ady Water berhasil menjaga kelancaran operasional sambil tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga komitmen moral untuk berkontribusi dalam menghadapi krisis nasional. Ady Water sadar bahwa menjaga lingkungan kerja yang aman adalah kunci agar tetap dapat melayani pelanggan dengan baik.

    Menjawab urgensi situasi pada masa pandemi, Ady Water juga memperpanjang jam operasional, bahkan tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu. Langkah ini diambil untuk memastikan suplai molecular sieve dapat sampai ke perusahaan oksigen medis secepat mungkin. Produksi oksigen medis tidak boleh terhenti, karena setiap detiknya sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa pasien di seluruh Indonesia. Tim logistik turut bekerja ekstra keras untuk memastikan setiap pengiriman berjalan lancar dan produk tiba tepat waktu.

    Tidak hanya molecular sieve, Ady Water juga menyediakan berbagai produk filtrasi berkualitas lainnya seperti activated alumina, pasir silika, dan karbon aktif. Activated alumina dari Ady Water digunakan secara luas dalam proses pengeringan udara dan gas, serta penghilangan kelembapan di industri yang membutuhkan stabilitas dan efisiensi tinggi. Produk ini memiliki kapasitas serap yang tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri.

    Sementara itu, pasir silika yang disediakan Ady Water berperan penting dalam proses filtrasi air, baik untuk skala industri maupun rumah tangga. Pasir silika digunakan dalam sistem penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar dan kotoran dari air, memastikan kualitas air yang lebih bersih dan aman. Dengan variasi ukuran butir yang disesuaikan, Ady Water menyediakan pasir silika untuk berbagai kebutuhan penyaringan.

    Ady Water juga menyediakan karbon aktif berkualitas tinggi yang efektif dalam menyerap kontaminan organik, bau, dan warna dalam air. Karbon aktif ini banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman, pengolahan air limbah, serta pengolahan udara. Dengan daya serap yang tinggi, karbon aktif dari Ady Water menjadi solusi unggulan bagi industri yang membutuhkan media filtrasi andal.

    Dengan berbagai produk berkualitas dan pengalaman panjang, Ady Water terus berkomitmen untuk menjadi mitra utama dalam mendukung berbagai industri di Indonesia, mulai dari oksigen medis hingga pengolahan air dan gas.

    Bagi yang ingin membeli molecular sieve atau produk filtrasi lainnya dari Ady Water, berikut adalah alamat kantor pusat dan cabang Ady Water di berbagai kota.

    Kantor Pusat Bandung:
    Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02, Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194

    Kantor Cabang Jakarta:
    Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 6, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480

    Kantor Cabang Jakarta 2:
    Jalan Tanah Merdeka No. 80B, RT.15/RW.5, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830

    Kantor Cabang Surabaya:
    Kupang Panjaan I No.18, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60264

    Kantor Cabang Semarang:
    Jl. Palma Raya No.33 Blok 8C, RT 009 RW 016, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272

    Dengan jaringan distribusi yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, Ady Water siap melayani kebutuhan molecular sieve untuk industri oksigen medis maupun produk filtrasi lainnya.

  • Kemenaker Selidiki Laporan PHK 250.000 Buruh Akibat Penutupan 60 Pabrik Tekstil karena Impor Ilegal

    Kemenaker Selidiki Laporan PHK 250.000 Buruh Akibat Penutupan 60 Pabrik Tekstil karena Impor Ilegal

    JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencermati laporan terkait ada 60 perusahaan tekstil tutup dan 250.000 karyawan kena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat maraknya impor ilegal, seperti yang disampaikan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI).

    “Atas keluhan APSyFI semua pihak sebaiknya bijaksana, mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, perlu kerja sama semua pihak, sebab impor illegal menyangkut kehidupan buruh,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta pada Selasa (17/12/2024) mengatakan, dalam dua tahun terakhir, impor illegal membanjiri pasar domestik. 

    “Hingga tahun 2024, 60 pabrik tutup, 250.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja,” katanya.

    Menurut Redma, saat pandemi Covid-19 pada 2021, impor dari China sempat dihentikan. Namun, ketika kebijakan lock down berakhir, impor dari China dibuka kembali dan produk illegal kembali membanjiri pasar Tanah Air.

    Impor illegal bukan hanya melemahkan tekstil dan produk tekstil (TPT), tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu purified terephtalic acid (PTA). Menurut APSyFI, kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

    Immanuel mengatakan, Kemenaker tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanti semua masalah yang dikeluhkan APSyFI, kecuali terkait pekerja.

    “Kami hanya bisa mengatakan, keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi, kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor illegal yang melemahkan lapangan kerja,” kata wamenaker.

    Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumumkan kinerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.

    “Dalam kurun waktu 4-11 November 2024 saja, berhasil melakukan 283 kali penindakan penyelundupan berbagai komoditas seperti tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika dan lain-lain,” ungkap Budi Gunawan.

    “Januari-November 2024 telah dilakukan 12.490 penindakan impor ilegal dengan nilai barang mencapai Rp 4,6 triliun. Sedangkan untuk ekspor telah dilakukan penindakan sebanyak 382 kali dengan nilai barang mencapai Rp 255 miliar,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

  • Hujan Kritik Penetapan PSN Terhadap PIK 2

    Hujan Kritik Penetapan PSN Terhadap PIK 2

    JAKARTA – Penetapan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) masih menghadirkan polemik.. Penetapan status PSN kepada PIK 2 sebuah perusahan properti konsorsium antara PT Agung Sedayu Group dan Salim Group yang dikomandoi konglomerat Sugianto Wijaya alias Aguan sepertinya akan terus disoal.

    Apalagi baru-baru ini Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menyatakan akan mengkaji ulang penetapan status PSN kepada PIK 2 era presiden Jokowi, karena dinilai ada masalah ketidaksesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi maupun RTRW Kota/Kabupaten kawasan tersebut. Bahkan PSN diduga tak memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “ Total dari 1.700 ha, masih ada 1.500 masuk dalam Kawasan hutan lindung” ujarnya, kepada sejumlah wartawan, 28 November lalu.

    Namun menurut Dewi Kartika dari Konsorsium Pembaharuan Agraria, ia ragu dengan pernyataan Menteri Nusron Wahid yang akan mengkaji ulang PIK 2 karena tidak sesuai RTRW dan belum ada RDTR. “Kenapa demikian, track record Kementerian ATR biasanya gertak keras di awal, setelah itu senyap dan (ternyata) damai,” tulis Dewi kepada VOI, 14 Desember.

    Dengan melabeli status PSN, seluruh aturan di bawahnya langsung mengikuti terutama aturan tentang Perda Tata Ruang dan Perda Rencana Detail Tata Ruang. “Di situlah letak mengerikannya kebijakan dan praktik PSN selama ini, bisa main tabrak aturan agar cepat. Soal trabas aturan dan jatuh korban, menjadi urusan belakangan.” ujar Dewi.

    Menjadi pertanyaan mengapa PIK 2 bisa menjadi PSN tanpa pertimbangan kebijakan dan analisa yang matang, dan tidak ada transparansi publik dan consent masyarakat terdampak. Mengapa, proyek untuk kepentingan segelintir kelompok swasta, untuk perumahan elit superkaya bisa memperoleh status istimewa PSN?

    Bahwa PIK 2 yang luasnya 30.000 hektar seluruhnya, hanya 1.700 an hektar yang menjadi proyek PSN. Namun PSN dimana pun selalu berdampak secara sosial, dan akan merubah landscape agraria secara masif.

    Menurut Dewi, sangat layak proyek itu dikaji ulang, bahkan dibatalkan! Mengingat dari sisi makro, dampak ekonomi tidak meluas. Sementara dari sisi lingkungan hidup membahayakan, dan dari sisi peruntukkan tidak ada kemaslahatan masyarakat banyak.

    Sisi lain, istilah review dan kajian ulang ini sebenarnya soal menata-ulang hubungan politis pengembang dengan birokrat saja, karena urusan bagi-bagi kue ekonomi yang belum selesai. Oleh karena itu, kita berharap, ini tidak gertak kosong.

    Menurut Dewi, Menko Ekonomi juga harus bertanggung jawab. Bermain-main dengan label PSN melalui cara semacam ini adalah bentuk abused of power. Praktik PSN, seperti ini juga terjadi di banyak tempat, seperti proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Bendungan Bener, Rempang, Waduk Nagekeo, Kawasan Industri Hijau di Bulungan dan PIK 2, dan lain lain. Yang menerabas aturan-aturan seperti (RTRW, RDTR, status hutan lindung, konflik agraria, dampak sosial dan lingkungan.

    Salah satu kritik terhadap penetapan PIK2 sebagai PSN adalah dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kawasan PIK 2 yang berada di wilayah pesisir dianggap rawan terhadap kerusakan ekosistem mangrove dan habitat alami lainnya. Aktivitas pembangunan di wilayah ini berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, termasuk rusaknya habitat berbagai jenis burung migran dan spesies laut yang bergantung pada ekosistem tersebut.

    Selain itu, reklamasi pantai yang menjadi bagian dari proyek ini juga dikritik karena berisiko meningkatkan abrasi di wilayah pesisir lain serta mengubah aliran air laut secara signifikan, yang dapat memengaruhi ekosistem pesisir secara lebih luas.

    Pembangunan PIK2 kata Dewi, dapat memperburuk potensi banjir di kawasan sekitarnya. Reklamasi pantai dan pengurukan lahan skala besar sering kali menyebabkan perubahan aliran air dan lanskap yang memperbesar risiko banjir kawasan sekitar.

    Lebih jauh, masyarakat lokal, terutama nelayan tradisional, menyuarakan kekhawatiran mereka. Kelompok yang dimotori Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010. Melihat Reklamasi dan pengembangan kawasan komersial ini dapat mengurangi akses mereka terhadap sumber daya laut yang menjadi mata pencaharian utama. Proyek ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan investor dan pengembang besar dibandingkan kesejahteraan masyarakat lokal. Masalah lingkungan terkait PIK telah sejak lama mengemuka.

    Pada 1992 menurut Dewi, Emil Salim sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup pernah menerbitkan surat protes ke Pemerintah DKI Jakarta atas pengembangan PIK. Sebab Pemda tidak melakukan survei amdal terlebih dahulu. Pembangunan PIK dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan yang memicu kekeringan dan banjir di Jakarta.

    Tembok Pembatas yang dibangun PIK2 berada di Jalan Pipa (Istimewa)

    Namun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di era Jokowi membiarkan ini. Seharusnya 1.600 hutan lindung itu dijaga fungsinya dan diproteksi dari konversi lahan dan deforestasi.

    Kritik lain yang mencuat adalah kurangnya transparansi dalam proses penetapan PIK2 sebagai PSN. Beberapa kelompok masyarakat menilai bahwa keputusan ini dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai. Proyek-proyek dengan skala besar seperti ini seharusnya melalui proses konsultasi yang terbuka untuk mendengar suara masyarakat yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.

    Selain itu, informasi terkait analisis dampak lingkungan (AMDAL) juga sering kali sulit diakses oleh publik. Padahal, dokumen ini menjadi dasar penting untuk mengevaluasi keberlanjutan dan dampak proyek terhadap lingkungan dan sosial.

    “Kita melihat seperti ada tukar guling kepentingan, ok kamu bantu saya di IKN dan saya akan berikan PSN. Jadi penuh dengan konflik interes. Ini penting untuk diperiksa karena mengarah ada dugaan dugaan mengarah pada korupsi” tutur Muhammad Isnur, ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, saat dihubungi VOI, 15 Desember.

    Dominasi Kepentingan Bisnis

    Banyak pihak menilai bahwa penetapan PIK2 sebagai PSN lebih mencerminkan keberpihakan pada kepentingan bisnis daripada kepentingan publik. PIK2, yang sebagian besar merupakan kawasan hunian mewah, pusat perbelanjaan, dan properti komersial lainnya, dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama PSN yang seharusnya mendorong pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat luas. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan manfaat proyek ini bagi mayoritas rakyat Indonesia.

    Pembangunan PIK2 dinilai memperbesar kesenjangan sosial di masyarakat. Kawasan ini dirancang sebagai area eksklusif dengan fasilitas kelas atas yang tidak terjangkau bagian besar masyarakat. Sementara itu, masyarakat sekitar yang terdampak oleh pembangunan ini sering kali tidak mendapatkan manfaat langsung, baik dalam bentuk fasilitas, akses, maupun peluang ekonomi.

    Penetapan PIK2 sebagai Proyek Strategis Nasional adalah langkah yang kontroversial dan memicu kritik dari berbagai aspek, mulai dari lingkungan hingga sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap proyek PSN tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya lingkungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan prinsip keadilan sosial. “Jadi alih alih proyek strategis, justru menciptakan konflik-konflik baru di masyarakat” tambah Isnur.

    Usaha VOI meminta konfirmasi terkait pernyataan Menteri BPN/ATR yang akan mengaji uang tentang status PSN, kepada Aguan belum mendapat respon. Telpon maupun chat kepada Sugianto alias Aguan tak berbalas.

    Ilustrasi dari PIK 2. (Ist)

    Dalih Rehabilitasi Hutan Lindung

    Namun Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Letjen TNI (Mar) Nono Sampono yang juga anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI ini mengatakan persoalan PSN di PIK2 berawal dari keinginan pemerintah (Kementerian Kehutanan) ingin menjaga Kawasan hutan lindung. Sebab hutan yang semula luasnya 1600 hektar kini tersisa 19 hektar karena abrasi laut dan perubahan fungsi menjadi tambak-tambak bandeng. Karena pemerintah tak memiliki dana yang diperkirakan biaya mencapai 40 triliun. Maka diberikan penugasan kepada swasta .

    Penugasan kegiatan rehabilitas itu kepada PT Agung Sedayu Group, karena perusahaan ini sebelumnya telah menggarap PIK 1. PT Agung Sedayu juga telah ada Kerjasama dengan PUPR untuk pembangunan tol (Kamal – Rajeg) untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di kawasan menuju Bandara Soetta yang perlu dipecah agar tak menumpuk dengan Lalu Lintas menuju Tanjung Priok.

    Menurut Nono mengaku, pemberian status PSN kepada PIK 2 untuk kepentingan itu, kepentingan mempertahankan kawasan hutan lindung itu. Untuk menghutankan Kembali Kawasan itu diperlukan pembebasan tanah dan pemberian kerohiman bagi yang telah memiliki surat tanah disekitar itu. “Ini barang halal yang harus diselamatkan untuk kepentingan negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan” kata Nono.

    Dalam rangka mengamankan kawasan itu Agung Sedayu mendapatkan konsesi tanah reklamasi selama 40 tahun yang rencananya akan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Pulau Zona A, akan dibangun taman ibadah nilainya 40 t termasuk pembangunan masjid senilai 2 T, Zona B akan dibangun Kebun Binatang yang luasnya lebih dari Teman Safari di Puncak disekitar akan dibangun Resort yang ramah lingkungan dibangun dari kayu, Zona C, Safari mangrove diselingi lapangan Golf dan olahraga berkuda, Zona, D untuk Sirkuit Internasional dan Formula 1 dan zona E akan dibangun Eco Tourism, yang akan membungkus kawasan hutan lindung di sekitar PIK 2, namun juga mendapatkan pemasukan juga.

    “Tujuan besarnya agar Jakarta memiliki lokasi pariwisata yang memadai, sehingga orang Jakarta tak harus pergi keluar negeri untuk rekreasi,”ujar Nono.

    Nono tak memungkiri, dalam tahap pembebasan lahan ada masalah masalah di bawah namun itu jumlahnya sedikit. PT ASG yang telah berkiprah selama 14 tahun itu, sudah dua kali mengalami penghentian. Dari jaman menko Rizal Ramli, jaman Menteri Susi Pudjiastuti dan Siti Nurbaya, Mereka melihat reklamasi dinilai bermasalah dihentikan. Kita ikuti. Kedua saat Pandemi Covid. “Untung kami memiliki proyek lain. Sehingga tenaga kerja tak terhenti,” jelasnya.

  • Kasus Herpes Zoster di Singapura ‘Ngegas’, Dokter Kaitkan dengan Efek COVID

    Kasus Herpes Zoster di Singapura ‘Ngegas’, Dokter Kaitkan dengan Efek COVID

    Jakarta –

    Sejumlah dokter di Singapura melaporkan lebih banyak kasus herpes zoster selama dua tahun terakhir, para ahli memperkirakan catatan kasusnya mencapai lebih dari 30 ribu orang setiap tahun.

    Kondisi tersebut dikaitkan dengan populasi yang menua dan sistem kekebalan tubuh melemah pasca COVID-19. Pimpinan medis di United Primary Care Network mengamati selama pandemi, banyak pasien yang tertular COVID-19, kemudian mengidap herpes zoster.

    Hal yang sama diutarakan dr Adrian Poh, yang mengawasi 38 klinik sebagai direktur medis HMI OneCare Clinic. Ia mengamati sekitar 10 persen lebih banyak pasien yang mengidap herpes zoster sejak pandemi.

    “Risiko terkena herpes zoster mungkin tetap tinggi hingga enam bulan setelah infeksi COVID. Namun, saya pikir belum ada kepastian mengenai mekanisme dan hubungan pasti antara infeksi COVID dan reaktivasi herpes zoster,” tambahnya.

    Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi raksasa GSK yang dirilis pada 2022, orang berusia di atas 50 tahun yang terjangkit COVID-19 memiliki kemungkinan 15 persen lebih besar terserang herpes zoster dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah terdiagnosis COVID-19.

    Pasien herpes zoster sering diobati dengan obat pereda nyeri atau obat antivirus.

    Meskipun jarang mengancam jiwa, dokter mengatakan penyakit ini dapat menyebabkan nyeri hebat selama berminggu-minggu dan, dalam kasus terburuk, bertahun-tahun. Nyeri ini dapat melemahkan karena infeksi bisa berujung kerusakan saraf.

    “Setiap penyakit yang dapat menekan sistem imun memungkinkan virus cacar air yang tertidur di dalam tubuh untuk aktif kembali,” kata dr Shawn Vasoo, Direktur Klinis Pusat Penyakit Menular Nasional.

    Ia menambahkan, kejadian herpes zoster meningkat seiring bertambahnya usia karena sistem imun melemah.

    Meskipun tidak ada data lokal yang tersedia, statistik internasional menunjukkan sekitar 20 persen kasus herpes zoster menyerang mereka yang berusia antara 50 dan 59 tahun. Sekitar 40 persen kasus terjadi pada mereka yang berusia di atas 60 tahun.

    “Mereka yang hidup hingga sekitar 85 tahun, sekitar setengahnya akan terkena herpes zoster seumur hidup mereka,” katanya.

    (naf/kna)

  • Pemda DIY Mendapat Alokasi APBN 2025 Sebesar Rp21,3 T

    Pemda DIY Mendapat Alokasi APBN 2025 Sebesar Rp21,3 T

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemda DIY telah menerima alokasi APBN 2025 sebesar Rp21,3 T oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (10/12) di Istana Negara, Jakarta, lalu menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2025 ke bupati dan wali kota.

    Gubernur DIY Sultan HB X mengatakan alokasi APBN 2025 tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp11,01 T dan alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD senilai Rp10,29 T.

    “Ini diharapkan sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah, terus akan ditingkatkan. Tentu melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan yang berdimensi regional,” kata Sri Sultan Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis 12 Desember 2024.

    Gubernur DIY Sri Sultan membagikan pesan Presiden kepada Bupati dan Walikota agar meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang dalam penggunaan anggaran dan mengurangi kebocoran anggaran. Selain itu harus fokus pada strategi menjamin ketahanan pangan salah satunya dengan sembada pangan.

    “Lumbung pangan nasional, lumbung pangan provinsi, lumbung pangan kabupaten dan desa harus diciptakan.”

    Soal alokasi APBN 2025 pesan selanjutnya Presiden RI yaitu swasembada energi dan strategi transformasi pembangunan, penegakan hukum dan strategi hilirisasi semua komoditas. Selain itu pendidikan dan kesehatan, sebagai prioritas pembangunan, sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan, dalam strategi pengentasan kemiskinan dan mewujudkan program peningkatan makanan bergizi terutama untuk anak-anak.

    “Bapak Presiden kemarin juga meluncurkan Katalog Elektronik versi 6.0. Hal ini diharapkan dapat mengurangi 20 sampai 30% biaya pengadaan, menurunkan biaya administrasi 40 sampai 50%, sehingga meningkatkan efisiensi dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kita, sehingga nilai ICOR atau Incremental Capital Output Ratio kita bisa menurun,” ujar Sri Sultan.

    Gubernur DIY mengimbau para pemangku kepentingan agar mewujudkan pemerintah yang bersih, diantaranya dengan pengelolaan manajemen yang baik, leadership yang kuat serta pemanfaatan teknologi. Selain itu juga dengan upaya penegakan hukum.

    Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Provinsi D.I.Yogyakarta, Agung Yulianta, mengatakan, alokasi belanja Kementerian/ Lembaga sebesar Rp11,01 triliun terdiri atas belanja pegawai Rp4,97 triliun, belanja barang Rp3,64 triliun, belanja modal Rp2,38 triliun, dan belanja bantuan sosial Rp22,28 miliar. Alokasi Belanja Negara Tahun 2025 berupa TKD sebesar Rp10,29 triliun terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp320,35 miliar.

    “Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,85 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp337,48 miliar, DAK Nonfisik sebesar Rp1,95 triliun; Insentif Fiskal sebesar Rp106,43 miliar, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,2 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp515,13 miliar.”

    Agung menjelaskan, penyerahan DIPA Petikan pada tahun ini juga dilakukan secara digital yang memberi simbolisasi pergeseran paradigma menuju era digital yang lebih modern. DIPA Petikan dan Buku Alokasi TKD Tahun 2025 telah melalui proses digitalisasi, semenjak dari perencanaan, penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dari dokumen anggaran sebelum digitalisasi mengikuti dua belas proses yang sangat rumit. Saat ini hanya empat tahap dan menggunakan aplikasi digital SAKTI.

    “Dengan diserahkannya DIPA petikan dan Buku Alokasi TKD TA 2025 oleh Gubernur DIY, kami mengharapkan agar APBN 2025 dapat dilaksanakan lebih awal serta memperhatikan substansi dari program dan kegiatan yang tertuang pada DIPA. Ini agar memberikan nilai tambah secara optimal bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat DIY,” katanya.

     

    Skandal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Kata Paguyuban BUMDes Cilacap

  • Bisakah Cina Tahun 2025 Keluar dari Stagnasi Ekonomi? – Halaman all

    Bisakah Cina Tahun 2025 Keluar dari Stagnasi Ekonomi? – Halaman all

    Pada pertemuan ekonomi tahunan Cina minggu lalu, Presiden Xi Jinping mengumumkan kebijakan fiskal dan moneter yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, termasuk mengambil langkah-langkah menuju penurunan suku bunga dan lebih banyak pinjaman pemerintah.

    Cina sedang berjuang dengan perlambatan ekonomi dan lemahnya permintaan konsumen dalam negeri dalam beberapa tahun terakhir, yang sebagian disebabkan oleh jatuhnya pasar real estate, di mana banyak kelas menengah Cina menyimpan kekayaannya.

    Xi mengatakan Cina bertujuan untuk menerapkan kebijakan fiskal yang “lebih proaktif” dan kebijakan moneter yang “cukup longgar” untuk tahun depan. Menurut penelitian bank investasi Goldman Sachs, pertumbuhan PDB riil Cina diperkirakan akan melambat menjadi 4,9% pada tahun 2024 dari 4,5% pada tahun 2025.

    Lizzi C. Lee, peneliti Ekonomi Cina di Asia Society, sebuah wadah pemikir yang berbasis di New York, mengatakan kepada DW bahwa “Konferensi Kerja Ekonomi ” tahun ini menyampaikan sinyal yang “sangat mendesak”.

    Pada tahun 2025, Cina akan menghadapi tantangan ekonomi baru, dimana Presiden terpilih AS Donald Trump mulai menjabat pada bulan Januari dan telah berjanji untuk menerapkan tarif tinggi terhadap ekspor Cina.

    Strategi pertumbuhan Cina

    Menurut Kantor Berita Xinhua yang dikelola pemerintah Cina, Xi menekankan pada konferensi tersebut bahwa tugas utama untuk tahun depan adalah “meningkatkan konsumsi secara giat, meningkatkan efisiensi investasi, dan memperluas permintaan domestik secara komprehensif.”

    Selain itu, pihak berwenang akan meningkatkan “tingkat defisit fiskal, memperluas penerbitan obligasi khusus pemerintah jangka panjang” dan mengadopsi kebijakan moneter yang cukup longgar untuk mengurangi persyaratan cadangan dan suku bunga guna memastikan likuiditas yang cukup.

    Wang Guochen, seorang peneliti di Lembaga Penelitian Ekonomi Chung-Hua Taiwan, kepada DW mengatakan, pelonggaran tersebut berarti pihak berwenang akan mulai mencetak lebih banyak uang sambil membeli obligasi pemerintah dalam skala yang lebih besar tahun depan.

    Pada bulan September, Bank Rakyat Cina meluncurkan langkah-langkah stimulus ekonomi terbesar sejak pandemi COVID-19, dengan mengucurkan sekitar 1 triliun yuan ke dalam sistem perbankan. Lalu pada bulan November, Kementerian Keuangan memperkenalkan rencana pembiayaan utang sebesar 10 triliun yuan ($1,4 triliun) untuk mengurangi tekanan pada pemerintah daerah.

    Wang Guochen memperingatkan, Cina telah jatuh ke dalam “perangkap likuiditas” dalam beberapa tahun terakhir. Meski kebijakan moneter dilonggarkan dan suku bunga diturunkan, masyarakat masih lebih memilih menabung dibandingkan belanja, karena pesimistis terhadap masa depan.

    Pasar real estat kunci untuk meningkatkan pertumbuhan

    Beijing menetapkan target pertumbuhan PDB pada tahun 2024 sebesar 5%. Para ekonom memperkirakan, pemerintah Cina mungkin akan menetapkan target yang sama untuk tahun 2025. Berdasarkan data resmi pada tiga kuartal pertama, pencapaian tujuan tersebut masih merupakan tantangan.

    “Walaupun angka 5% bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai, namun untuk mencapainya akan memerlukan tindakan tegas, terutama dalam stabilisasi properti… mengingat sektor konstruksi perumahan menyumbang sekitar 20% PDB dan mewakili 70% kekayaan rumah tangga,” kata pakar ekonomi Lizzi C. Lee.

    Selain itu, pasar real estate melibatkan berbagai industri hulu dan hilir. Ketika pasar sedang lesu, hal ini menyebabkan kemerosotan ekonomi yang meluas dan bahkan berdampak pada keuangan pemerintah daerah.

    Wang Guochen meyakini, kunci untuk menstabilkan pasar real estate adalah jika pemerintah Cina membeli perumahan inventaris lokal. Dengan melakukan hal ini, “setidaknya semua orang merasa bahwa keuntungan dari kehancuran sektor real estate telah tercapai,” katanya, dan hal ini berpotensi mengembalikan kepercayaan pada pasar.

    Meskipun para pemimpin Cina tidak secara langsung menyebutkan perang dagang AS-Cina selama konferensi tahunan tersebut, mereka menekankan bahwa “dampak buruk yang dibawa oleh perubahan lingkungan eksternal saat ini semakin mendalam.”

    “Pada saat yang sama, Cina diam-diam menyempurnakan perangkat untuk merespons jika ketegangan meningkat. Investigasi keamanan siber, pengetatan kontrol ekspor, dan pengawasan peraturan terhadap perusahaan asing semuanya akan dilakukan,” kata Lizzi C. Lee. Cina juga secara aktif menjalankan strategi untuk meningkatkan produksi dalam negeri dalam menghadapi perang teknologi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat, khususnya di sektor semikonduktor.

    Namun Wang mengatakan upaya mencapai kemandirian teknologi di bidang semikonduktor akan memerlukan investasi besar tanpa jaminan kesuksesan. Selain itu, memprioritaskan industri-industri ini dapat merangsang pertumbuhan sektor jasa. Akibatnya, “kemandirian teknologi dan meningkatnya permintaan dalam negeri pasti akan berbenturan.”

    Diadaptasi dari artikel DW bahasa Inggris

  • Bicara Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ini Gagasan Emil Dardak

    Bicara Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Ini Gagasan Emil Dardak

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih, Emil Elestianto Dardak, menyebut pentingnya paradigma baru dalam manajemen pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia.

    Emil mengungkapkan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga dengan peningkatan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.

    Hal itu diungkapkan emil saat mengisi Kuliah Umum Nasional bertajuk “Paradigma Baru dalam Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia” di Aula Lt.9 GKB IV Universitas Muhammadiyah Malang, secara zoom, Selasa (17/12/2024).

    “Jika kita bicara mengenai kesejahteraan, tentu kita bicara tentang kesehatan, pendidikan, serta pelayanan yang memadai. Namun, yang tidak kalah penting adalah konteks ekonomi masyarakat, di mana ada harapan besar untuk meningkatkan pelayanan kita,” ujar Emil.

    Lebih lanjut, Emil menyampaikan bahwa salah satu solusi utama dalam mengatasi kemiskinan adalah memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, papan, dan sandang. Menurutnya, pengukuran kemiskinan harus dilihat dari sisi pengeluaran rata-rata keluarga.

    “BPS mengukur berapa pengeluaran rata-rata keluarga, dan itu sebabnya bantuan sosial, salah satunya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut,” katanya.

    Mantan Bupati Trenggalek ini menambahkan bahwa saat ini, garis kemiskinan di Indonesia diukur berdasarkan pengeluaran kurang dari Rp550.000 per bulan per kapita.

    “Jika pengeluaran seseorang kurang dari 550 ribu, artinya dia miskin. Misalnya, jika satu keluarga terdiri dari empat orang, maka pengeluaran keluarga tersebut harus mencapai minimal Rp2,2 juta per bulan agar tidak dianggap miskin,” jelasnya.

    Emil kemudian mengungkapkan bahwa pemerintah Jawa Timur sebelumnya memfokuskan upaya pada pengentasan kemiskinan ekstrem, yang kini menunjukkan hasil positif. “Kemiskinan ekstrem sudah jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, dan itu adalah capaian yang patut kita syukuri,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Emil juga menyarankan untuk menerapkan empat paradigma baru dalam pembangunan kesejahteraan sosial, salah satunya adalah pemanfaatan teknologi. Menurutnya, teknologi digital dan big data dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dengan mempercepat distribusi bantuan sosial.

    “Melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan), kita dapat mengintegrasikan data di seluruh dinas. Misalnya, jika seseorang gagal panen, data tersebut dapat langsung diterima oleh dinas sosial untuk mempercepat bantuan,” ujarnya.

    Selain itu, Emil juga menyebut pentingnya teknologi dalam sarana dan prasarana, terutama di desa. Teknologi yang efisien seperti pompa hemat listrik dapat meringankan beban masyarakat desa tanpa membebani keuangan mereka.

    “Banyak teknologi yang dapat diterapkan di desa, tanpa membebani masyarakat, dan ini adalah solusi yang dapat memperbaiki kualitas hidup mereka,” tambah Emil.

    Perubahan lanskap ekonomi juga menjadi perhatian Emil. Emil menilai bahwa sejak pandemi COVID-19, banyak perubahan dalam perilaku konsumen, terutama di kalangan generasi Z yang lebih tertarik pada kuliner dan jalan-jalan daripada membeli barang.

    “Jika kita ingin memecahkan masalah ekonomi rakyat, kita harus berani menyampaikan kepada masyarakat bahwa mungkin profesi mereka saat ini sudah sulit berkembang,” tegasnya.

    Terakhir, Emil Dardak mengajak masyarakat untuk membuka peluang ekonomi di desa. Dia mencatat bahwa banyak orang yang kini bekerja serabutan di kota, namun dengan adanya teknologi, lapangan pekerjaan tersebut semakin terbatas.

    “Kita harus menciptakan peluang-peluang ekonomi di desa agar masyarakat tidak lagi tergantung pada pekerjaan serabutan di kota,” tutupnya.[asg/kun]

  • Cerita ‘Alumni’ COVID Keluhkan Gejala Tak Kunjung Sembuh, Terinfeksi Tahun 2020

    Cerita ‘Alumni’ COVID Keluhkan Gejala Tak Kunjung Sembuh, Terinfeksi Tahun 2020

    Jakarta –

    Long COVID merupakan istilah yang mengacu pada gejala jangka panjang pasien COVID-19 pasca dinyatakan sembuh. Kondisi ini ditandai dengan gejala-gejala, termasuk kelelahan, kabut otak, dan sesak napas.

    Long COVID Membuat Sulit Berjalan

    Hal ini juga dialami Chantal Britt, seorang warga Bern, Swiss. Ia tertular COVID-19 pada Maret 2020. Ia merasa long COVID sangat mengubah hidupnya.

    “Dulu saya suka bangun pagi. Sekarang, saya butuh waktu dua jam untuk bangun pagi, karena semuanya terasa sakit,” jelas mantan pelari maraton yang berusia 56 tahun itu.

    “Saya bahkan tidak berharap lagi bahwa saya akan sehat di pagi hari. Tetapi, saya masih agak heran betapa tua dan hancur perasaan saya,” sambungnya yang dikutip dari The Straits Times.

    Saat ini, Britt bekerja paruh waktu sebagai peneliti universitas tentang COVID jangka panjang dan topik lainnya. Dia kehilangan pekerjaannya di bidang komunikasi pada 2022, setelah dia meminta untuk mengurangi jam kerjanya di tengah keterbatasan kondisi.

    Dia rindu berolahraga, yang dulu seperti ‘terapi’ baginya. Namun, sekarang dirinya harus lebih merencanakan kegiatan sehari-harinya, seperti memikirkan tempat-tempat dirinya bisa duduk dan beristirahat, sewaktu-waktu lelah saat berbelanja.

    Kurangnya pemahaman dari orang-orang di sekitar juga mempersulit kondisinya.

    “Ini adalah penyakit yang tidak terlihat, yang berhubungan dengan semua stigma yang menyertainya,” kata Britt.

    “Bahkan orang-orang yang benar-benar terdampak parah, yang berada di rumah, di ruangan gelap, yang tidak dapat disentuh lagi, suara apapun akan membuat mereka jatuh sakit, meski mereka tidak tampak sakit,” lanjut dia.

    Long COVID Memicu Kelemahan Otot

    Kondisi serupa juga dialami oleh seorang guru seni berusia 33 tahun, Andrea Vanek. Wanita dari Australia itu pertama kali mengalami gangguan akibat long COVID sekitar tiga tahun yang lalu.

    Saat itu, Vanek sedang mengajar seni dan kerajinan di sekolah. Tiba-tiba, dia merasa pusing dan jantung yang berdebar-debar, sehingga membuatnya tidak bisa berjalan.

    Setelah menemui sejumlah dokter, Vanek didiagnosis mengalami long COVID. Hal itu membuatnya hanya bisa menghabiskan sebagian besar harinya di ruang tamu kecil di apartemennya di Wina, sambil mengamati dunia luar lewat jendela.

    “Saya tidak bisa merencanakan apapun, karena tidak tahu berapa lama penyakit ini akan berlangsung,” tutur Vanek.

    Vanek berusaha untuk tidak memaksakan dirinya agar terhindar dari masalah kesehatan lainnya. Kelemahan otot yang parah yang dialaminya itu membuatnya kesulitan, meski hanya membuka tutup botol air.

    (sao/naf)

  • COVID-19 di Jepang Ngegas Lagi, Kasus Baru Tembus Lebih dari 15 Ribu

    COVID-19 di Jepang Ngegas Lagi, Kasus Baru Tembus Lebih dari 15 Ribu

    Jakarta –

    Pemerintah Jepang meminta warganya memakai masker kembali imbas melonjaknya kasus COVID-19 dan influenza di negeri Sakura itu. Kenaikan jumlah kasus penyakit tersebut berkaitan dengan masuknya musim dingin di Jepang.

    Dikutip dari The Strait Times, data Kementerian Kesehatan Jepang melaporkan pada minggu yang berakhir di 8 Desember, jumlah kasus COVID-19 baru meningkat menjadi 15.163. Angka tersebut meningkat lebih 3.200 kasus dari periode tujuh hari sebelumnya. Ini juga merupakan minggu kedua berturut-turut kasus baru COVID dilaporkan meningkat, dengan lebih dari 1.600 pasien COVID baru yang dirawat di RS.

    Sementara pada periode yang sama, jumlah kasus influenza baru meningkat menjadi 44.673 kasus baru, sekitar 20.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya, dengan perkiraan 347.000 pasien di seluruh negeri.

    Adapun jumlah pasien COVID baru tertinggi dilaporkan di prefektur Akita di wilayah Tohoku dan prefektur Hokkaido utara.

    Data dilaporkan oleh sekitar 5.000 institusi medis di negara tersebut dan dikumpulkan oleh Institut Penyakit Menular Nasional Jepang dan Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan.

    Kementerian mengatakan infeksi cenderung menyebar selama musim dingin setiap tahun. Pemerintah Jepang juga mengingatkan orang-orang untuk mengambil tindakan pencegahan dasar dengan serius, termasuk mengenakan masker serta mencuci tangan dan berkumur secara teratur.

    Untuk mengurangi penularan penyakit, kementerian juga mengatakan masyarakat harus mematuhi etika batuk dengan menutup mulut atau hidung dengan tisu atau batuk atau bersin hanya ke siku atau jaket sendiri.

    Lebih dari 32.000 orang di Jepang meninggal karena COVID dalam 12 bulan setelah Mei 2023 saat sebagian pembatasan dicabut. Mereka yang berusia 65 tahun atau lebih merupakan 97 persen dari kematian.

    Sebelumnya Jepang juga mengalami peningkatan kasus COVID-19 pada bulan Juli lalu. Peningkatan ini dipicu oleh Subvarian Omicron KP.3 yang merebak di Jepang.

    “KP.3, yang berasal dari JN.1, telah menjadi strain yang dominan tidak hanya di Jepang tetapi juga di Belahan Bumi Utara, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Ada laporan bahwa strain ini sedikit lebih menular daripada varian lainnya,” kata Profesor medis Hamada Atsuo, dikutip dari Anadolu.

    (suc/kna)

  • Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Anomali PPN 12%: Diklaim Khusus Barang Mewah, tapi Mobil dan Rumah Miliaran Dapat Diskon

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% pada 1 Januari 2025. Meski diklaim tarif PPN baru tersebut hanya untuk barang mewah, nyatanya pemerintah juga memberi diskon pajak untuk pembelian mobil listrik hingga rumah miliaran rupiah.

    Pengumuman pemberlakuan tarif PPN 12% disampaikan pada Senin (16/12/2024). Pada saat itu, pemerintah turut mengumumkan paket insentif fiskal sebagai kompensasi kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menampik bahwa banyak arus penolakan penerapan tarif PPN 12% karena ditakutkan akan semakin membebani biaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dia menyatakan tarif baru tersebut hanya akan menyasar barang mewah.

    “Sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk DPR, agar asas gotong royong di mana PPN 12% dikenakan bagi barang yang dikategorikan mewah, maka kita juga akan menyisir untuk kelompok harga untuk barang-barang dan jasa yang merupakan barang jasa kategori premium,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (16/12/2024).

    Meski demikian, pada saat yang sama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa pembelian sejumlah barang mewah juga mendapatkan insentif fiskal dari pemerintah.

    Contohnya, pemerintah mengumumkan kebijakan PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah maksimal Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar.

    “Jadi Rp2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang 3 miliar bayar,” kata Airlangga pada kesempatan yang sama.

    Selain rumah miliaran rupiah, empat kebijakan PPN DTP untuk sektor otomotif juga diberikan. Pertama, PPN DTP 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap/completely knocked down (KBLBB CKD).

    Kedua, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) DTP 15% untuk KBLBB impor dalam keadaan utuh/completely built up (CBU) dan CKD. Ketiga, PPnBM 0% untuk KBLBB CBU.

    Keempat, kebijakan diskon pajak sektor otomotif terbaru, yaitu bagi kendaraan bermotor hybrid berupa PPnBM DTP 3%.

    Seperti diketahui, harga mobil listrik di Indonesia masih cukup tinggi, dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Artinya, insentif pemerintah bisa turut mencakup barang-barang berharga miliaran rupiah.

    Airlangga mengaku semua paket kebijakan insentif fiskal, termasuk untuk barang mewah, diberikan agar kenaikan tarif PPN tidak memberi dampak negatif ke masyarakat.

    “Paket ini dirancang untuk melindungi masyarakat, mendukung pelaku usaha—utamanya UMKM dan padat karya, menjaga stabilitas harga serta pasokan bahan pokok, dan ujungnya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    Bukan Khusus Barang Mewah

    Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menekankan bahwa objek yang terkena tarif PPN 12% bukan cuma untuk barang mewah seperti narasi yang digembor-gemborkan pemerintah.

    Andri melihat pemerintah selama akan ingin menipu publik padahal PPN 12% tetap akan diterapkan kepada seluruh barang/jasa yang selama ini terkena PPN kecuali tiga jenis barang. Malahan, Andi mengungkapkan jenis barang yang akan dibebankan PPN justru bertambah.

    “Faktanya kenaikan ini bukannya mengurangi daftar produk yang akan terkena kenaikan PPN, tapi nyatanya justru menambah,” ujar Andri dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

    Dia menjelaskan barang yang dibebaskan dari PPN 12% seperti beras hingga angkutan umum memang sejak lama sudah dikategorikan sebagai barang yang tidak menjadi objek PPN alias bebas pajak konsumsi.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 49/2022, barang-barang yang tidak terbebani PPN terbagi menjadi dua jenis: Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM.

    Andri menjelaskan bahwa barang yang tergolong sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah vaksin polio, vaksin Covid-19, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, hingga produk-produk yang berhubungan dengan bencana nasional.

    Sedangkan yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang Tidak Dipungut PPN/PPN dan PPnBM adalah sembako (kecuali minyak goreng), barang hasil kelautan & perikanan, mesin & peralatan pabrik, hewan ternak, bibir & pakan, rumah susun milik, perak butiran & batangan, listrik di bawah 6.600 VA, air bersih, barang hasil pertambangan, hingga gula konsumsi.

    Bahkan, ujarnya, sejumlah barang tersebut sudah dari dulu tidak bebas PPN bahkan sebelum PP Nomor 49/2022 diterbitkan.

    “Barang-barang yang dibebaskan PPN sudah diatur setidaknya sejak PP 146 tahun 2000,” ujar Andri.

    Sebaliknya, dia menjelaskan sebagian barang-barang yang tadinya bebas PPN tersebut kini langsung terkena tarif 12%. Andri mencontohkan beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 VA, rumah sakit VIP, hingga sekolah internasional.

    “Produk-produk tersebut sebelumnya satu kategori dengan BKP tertentu yang tidak dibebani PPN, namun sekarang hanya yang digolongkan ‘non-premium’ yang bebas PPN,” lanjutnya.

    Berikut Daftar Skema Insentif Fiskal 2025:

    Beras, daging, telur, sayur, buah-buahan, garam, gula konsumsi, tetap bebas PPN
    Jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi publik tetap bebas PPN
    MinyakKita, tepung terigu, gula industri tetap 11% (1% ditanggung pemerintah)
    PPh Final 0,5% diperpanjang hingga 2025
    PPh Pasal 21 karyawan industri padat karya yang bergaji sampai dengan Rp10 juta, ditanggung pemerintah
    Diskon Listrik 50% untuk pelanggan dengan daya sampai 2.200 VA selama Januari—Februari 2025
    Bantuan pangan/beras tiap keluarga 10 kg untuk 16 juta kader pembangunan manusia (KPM) selama Januari—Februari 2025
    Diskon PPN 100% sampai dengan Rp2 miliar untuk pembelian rumah dengan harga maksimal Rp5 miliar
    Pekerja yang mengalami PHK akan diberikan kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja
    Subsidi bunga 5% revitalisasi mesin untuk produktivitas di sektor padat karya
    Bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja sektor padat karya selama 6 bulan
    Kendaraan listrik berbasis baterai, PPnBM DTP 15% untuk KBLBB CKD dan CBU (kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap)
    PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% KBLBB CKD
    Bea masuk nol untuk KBLBB CBU
    PPnBM (pajak penjualan atas barang mewah) DTP 3% kendaraan listrik hybrid.