Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Perlu Banyak Kebijakan untuk Mendukung

    Perlu Banyak Kebijakan untuk Mendukung

    JAKARTA – Sebanyak 60 perusahaan tekstil tutup dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2022-2024).

    Akibatnya, sekitar 250.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja alias PHK.

    Terkait hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko S.A. Cahyanto pun buka suara.

    Eko bilang, diperlukan banyak kebijakan untuk menangani permasalahan tumbangnya industri tekstil tersebut.

    “Itu, kan, melibatkan banyak sekali kebijakan yang harus mendukung semua,” ujar Eko saat ditemui usai acara “Kaleidoskop Industrial Wrapped 2024 & Branding Jakarta Digital Industrial Parkway di Cibis Park, Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Desember.

    Eko menilai, iklim industri perlu dijaga dengan baik agar bisa menjaga pertumbuhan industri itu sendiri.

    “Iklim usaha industri memang harus dijaga dengan baik, ya, agar bisa menjaga pertumbuhan industri,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyebut, sebanyak 60 perusahaan tekstil tutup dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2022-2024).

    Data ini pun menunjukkan bahwa industri tekstil di RI tengah menurun tajam.

    “Akhirnya, sekitar 250.000 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Ketua Umum APSyFI Redma Gita Wirawasta dalam keterangan tertulisnya, dikutip Rabu, 18 Desember.

    Redma menilai, penutupan perusahaan-perusahaan tekstil ini dipicu oleh meningkatnya impor ilegal yang mengalir ke pasar domestik tanpa kontrol ketat dari pemerintah.

    Hal ini memperburuk kondisi industri tekstil di Indonesia, yang sebenarnya sudah mengalami deindustrialisasi selama 10 tahun terakhir.

    Saat pandemi COVID-19 pada 2021, impor tekstil dari China terhenti, sehingga industri nasional sempat mengalami pemulihan.

    Namun demikian, ketika lockdown berakhir dan impor dibuka kembali, barang-barang ilegal pun membanjiri pasar domestik, yang membuat banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasional.

    Kondisi ini, kata Redma, juga berdampak pada sektor-sektor terkait, seperti industri petrokimia dan produksi Purified Terephtalic Acid (PTA), yakni bahan baku utama tekstil.

    Menurut dia, jika produksi PTA terganggu, permintaan listrik untuk sektor tekstil pun menurun.

    “Masalahnya adalah impor yang tidak terkendali. Hal ini menurunkan utilisasi industri kami dan berdampak pada sektor lain, seperti listrik dan logistik,” katanya.

    Eko berujar, industri tekstil sebenarnya sangat penting bagi perekonomian Indonesia, dengan kontribusi 11,73 persen terhadap konsumsi listrik sektor industri dan 5,56 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

    Namun, sebagian besar pasar domestik kini dipenuhi oleh barang-barang impor ilegal yang menyebabkan kerugian bagi negara, baik dari sisi pajak maupun bea masuk.

    “Impor ilegal menjadi pembunuh utama bagi industri tekstil Indonesia, dengan sekitar 40 persen barang masuk ke Indonesia dan tidak tercatat secara resmi,” tutur Redma.

  • Bersaksi di Pengadilan, Istri PM Spanyol Bantah Tuduhan Korupsi

    Bersaksi di Pengadilan, Istri PM Spanyol Bantah Tuduhan Korupsi

    JAKARTA – Istri Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Begona Gomez, membantah tuduhan korupsi dan menjual pengaruh terkait dengan bisnisnya dalam kesaksian pertamanya di pengadilan sejak penyelidikan dimulai pada April.

    Penyelidikan itu menyebabkan pihak oposisi menuntut pengunduran diri Sanchez dan meningkatkan polarisasi politik di Spanyol, di mana ia memimpin pemerintahan minoritas sayap kiri.

    Dalam sidang tertutup, Gomez hanya menjawab pertanyaan yang diajukan pengacaranya Antonio Camacho, mantan menteri dalam negeri.

    Pada kesempatan sebelumnya di bulan Juli, Gomez muncul di hadapan Hakim investigasi Juan Carlos Peinado namun menolak memberikan kesaksian, begitu pula suaminya.

    Proses persidangan ini merupakan bagian dari penyelidikan apakah Gomez menggunakan posisinya sebagai istri perdana menteri untuk mendapatkan sponsor bagi program gelar master di universitas yang ia jalankan, tanpa melalui proses penawaran publik. Dia belum didakwa melakukan kejahatan apa pun.

    “Klien saya telah memberikan kesaksian, seperti yang dia inginkan sejak awal, karena dia tidak menyembunyikan apa pun. Jika dia tidak memberikan kesaksian sebelumnya, itu karena kurangnya definisi tentang apa yang sedang diselidiki,” kata Camacho kepada wartawan usai sidang dilansir Reuters, Rabu, 18 Desember.

    Dia mengatakan Gomez menjelaskan dirinya tidak pernah tahu tentang adanya proses penawaran publik ini.

    “Dia idak pernah melakukan intervensi sama sekali atau mengetahui kapan proses tersebut diberikan,” sambungnya.

    Camacho juga mengatakan setiap pertemuan yang mungkin dilakukan istri PM Spanyol untuk membahas program universitas di kediaman resmi perdana menteri disebabkan oleh pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19.

    Karenanya Gomez menurut pengacaranya harus bertemu orang-orang di rumahnya.

    Kasus ini diproses melalui aduan pribadi oleh Manos Limpias, atau Clean Hands, kelompok aktivis antikorupsi yang dipimpin oleh Miguel Bernad, seorang pengacara dan politisi yang mencalonkan diri sebagai kandidat dari partai sayap kanan dalam pemilu Eropa.

  • Negara Ini Nyaris Bangkrut, China-Prancis Jadi Juru Selamat

    Negara Ini Nyaris Bangkrut, China-Prancis Jadi Juru Selamat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Zambia akan segera memenuhi syarat lagi untuk pembiayaan asing karena negosiasi restrukturisasi utangnya hampir berakhir. Hal ini terjadi saat Negara Afrika itu berada di ujung tanduk kebangkrutan.

    Mengutip AFP, Senin (16/12/2024), Prancis, yang bersama dengan China mengepalai komite kreditor sektor publik untuk Zambia, awal bulan ini menjadi negara pertama yang menandatangani perjanjian restrukturisasi utang bilateral dengan Zambia di bawah apa yang disebut kerangka kerja bersama G20.

    Kerangka kerja bersama diadopsi tahun itu oleh kelompok negara-negara G20 untuk memastikan restrukturisasi utang yang tertib bagi negara-negara berpenghasilan rendah.

    “Prancis hanya memegang sekitar US$100 juta (Rp1,6 triliun) dari US$6,3 miliar (Rp101 triliun) utang sektor resmi yang akan direstrukturisasi. Namun perjanjian bilateral ini membuka jalan bagi semua negara dan semua kreditor,” ungkap seorang diplomat Zambia.

    Zambia, produsen tembaga terbesar di Afrika yang berpenduduk hampir 20 juta orang, adalah negara pertama yang terlilit utang selama pandemi Covid-19, gagal membayar utang luar negerinya sebesar US$18,6 miliar (Rp299 triliun) pada tahun 2020.

    Awal tahun ini, Zambia mencapai kesepakatan untuk merestrukturisasi lebih dari US$ 3,5 miliar (Rp56 triliun) utang sektor swasta di bawah kerangka kerja bersama G20.

    Proses restrukturisasi utang G20 mempertemukan Klub Paris yang terdiri dari kreditor resmi Barat dan negara-negara G20 yang bukan bagian dari kelompok tersebut, khususnya China.

    Namun, prosesnya tidak selalu lancar, tetapi sumber yang dekat dengan Klub Paris mengatakan diskusi dengan Bank Ekspor-Impor China jauh lebih konstruktif tahun ini.

    “Ini membuktikan bahwa multilateralisme berhasil, kredibel, efisien, dan adil,” kata sumber diplomatik tersebut.

    Pengalaman dengan restrukturisasi utang Zambia telah memungkinkan berbagai pihak untuk memperoleh pengalaman dengan proses tersebut yang telah menghasilkan penanganan yang lebih cepat bagi Ghana dan Ethiopia, yang berada dalam prosedur restrukturisasi utang yang serupa.

    Zambia dipandang sebagai kasus uji coba bagi kerangka kerja bersama G20 pada saat ada peningkatan kekhawatiran atas utang di negara-negara berpendapatan rendah.

    (luc/luc)

  • Bappenas: Hampir 30 Tahun Indonesia Terjebak Middle Income Trap – Page 3

    Bappenas: Hampir 30 Tahun Indonesia Terjebak Middle Income Trap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebut Indonesia telah terjebak dalam middle income trap dalam waktu yang lama. Bahkan, tercatat selama 29 tahun sejak 1993 sampai 2022.

    Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Rd Siliwanti mengatakan, hal tersebut jadi catatan cukup panjang bagi kondisi ekonomi Indonesia. Dalam catatannya, Indonesia sempat terlepas dari status tersebut, tetapi kembali lagi karena ada krisis.

    “Indonesia telah terjebak dalam middle income trap selama hampir 30 tahun, tahun 1993 sampai dengan tahun 2022,” kata Siliwanti dalam Economic and Financial Report 2014-2024, di Jakarta, Rabu (18/12/2024).

    Dia turut menampilkan posisi Indonesia pada periode tersebut. Tercatat, Indonesia berhasil keluar dari posisi low income country pada 1993. Namun, pada 1998-2002 Indonesia kembali anjlok ke low income karena krisis.

    Jalan panjang dilalui Indonesia hingga berhasil masuk ke posisi upper-middle income country pada 2019-2020. Namun, posisi ini tak bertahan lama karena pandemo Covid-19 yang berdampak terhadap ekonomi.

    Butuh waktu 2 tahun bagi Indonesia berhasil keluar dari status middle income country, yakni pada 2022. Siliwanti menuturkan, perlu upaya transformasi ekonomi agar Indonesia bisa menjadi negara maju sebelum 2045.

    “Oleh karena itu di dalam RPJPN kita highlight upaya transformatif di bidang sosial, ekonomi dan juga governance dan salah satunya ada tentu di transformasi ekonomi. Di dalam itu 2045 kita punya sekitar 20 tahun lagi, jika dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan upaya transformasi menuju Indonesia emas dapat tinggi ke dalam 4 periode,” tuturnya.

    Harus Tumbuh 8 Persen

    Periode pertama, 2025-2029, periode kedua 2030-2034, periode ketiga 2035-2039, dan periode keempat 2040-2045. Setidaknya, ekonomi Indonesia harus tumbuh 8 persen hingga 2029 agar bisa keluar dari middle income trap ini.

    “Pada periode pertama 2025-2029 pertemuan ekonomi Indonesia ditargetkan mencapai 8 persen di tahun 2029 dari semula di tahun 2025 5,3 persen,” kata dia. 

    “Target 5,3 persen di tahun 2025 tersebut itu lebih tinggi dari asumsi APBN yang sudah kita ketok di tahun 2025, sehingga untuk mencapainya tentu diperlukan extra effort,” dia menambahkan.

     

  • Penjualan Mobil Dalam Negeri Turun, Pabrik Otomotif Ketolong Ekspor

    Penjualan Mobil Dalam Negeri Turun, Pabrik Otomotif Ketolong Ekspor

    Jakarta –

    Penjualan mobil di Indonesia mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, pabrikan mobil di Indonesia tak sampai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya.

    Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan, pabrik mobil Toyota di Indonesia tertolong oleh ekspor mobil. Malah, produksi mobil untuk ekspor lebih banyak ketimbang mobil untuk dijual di dalam negeri.

    “Kalau kita sekarang alokasinya antara domestik dan ekspor, kebetulan ekspornya lagi booming. Kalau tahun 2023 kan 50:50, tahun ini 40:60 karena domestik menurun tapi kita isi dengan ekspor. Jadi kita masih full utilisasi. Tahun depan kita harapkan juga begitu. Karena ekspor volume-nya masih lebih besar. Ketolong ekspor kita,” kata Nandi di acara Toyota Year End Media Gathering di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

    “Yang dulu kan kita masih kena yang masalah semiconductor. Sekarang semiconductor udah mulai agak stabil, sehingga kita bisa realokasi yang domestik untuk ke ekspor. Jadi 60:40,” sambungnya.

    Namun, Toyota berharap komposisi produksi mobil untuk ekspor dan pasar domestik kembali imbang. Sebab, kalau komposisi untuk ekspor lebih besar, ekosistem produksi mobil di Indonesia bisa-bisa pindah ke luar negeri.

    “Mudah-mudahan balik lagi ke 50:50, artinya domestiknya recover. Karena domestik itu kan nanti menentukan ekosistemnya. Kalau domestiknya nggak besar, ekosistemnya nggak ditaruh di Indonesia nanti,” ucapnya.

    Meski begitu, kemungkinan tahun 2025 performa produksi mobil untuk ekspor dan domestik masih sama. “Kecuali PPnBM diturunin lagi oleh pemerintah, bisa 50:50 lagi nanti,” timpal Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam di kesempatan yang sama.

    “Kan masalahnya pemerintah lagi butuh dana untuk fiskalnya, itu persoalannya. Jadi kita berharap fiskal cepat-cepat bisa tertolong. Tapi pengalaman kita waktu COVID, begitu pemerintah relaksasi, tax revenue (pemasukan pemerintah dari pajak) malah naik. Ini yang kita minta pemerintah mempelajari bidang-bidang yang memang begitu dikasih relaksasi justru tax revenue naik. Jangan sampai tax naik, revenue malah turun,” sebutnya.

    (rgr/din)

  • Kemnaker Buka Suara soal 250 Ribu Buruh Kena PHK-60 Pabrik Tekstil Gulung Tikar

    Kemnaker Buka Suara soal 250 Ribu Buruh Kena PHK-60 Pabrik Tekstil Gulung Tikar

    Jakarta –

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel buka suara soal keluhan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament (APSyFI) terkait maraknya banjir impor produk ilegal. Kondisi itu disebut memperparah kondisi tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

    Menurutnya pantas dicermati perlu dicari tahu apakah isu itu benar atau salah.

    “Atas keluhan APSyFI semua pihak sebaiknya bijaksana, mencari tahu apakah keluhan ini benar atau tidak. Kalau benar, perlu kerja sama semua pihak, sebab impor ilegal menyangkut kehidupan buruh,” kata Noel dalam keterangannya, Rabu (18/12/2024).

    Sebelumnya Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta mengungkapkan, sepanjang dua tahun terakhir, impor ilegal membanjiri pasar domestik. “Hingga tahun 2024, 60 pabrik tutup, 250.000 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” ungkap Redma.

    Menurut Redma, pada 2021 ketika Covid-19 melanda dunia, impor dari China sempat dihentikan. Namun ketika kebijakan lockdown berakhir dan impor dari China dibuka kembali, produk ilegal kembali membanjiri pasar Indonesia.

    Impor ilegal bukan hanya melemahkan TPT, tetapi juga industri petrokimia bahan baku utama tekstil, yaitu Purified Terephtalic Acid (PTA). Menurut (APSyFI), kondisi ini memicu memasuki de-industrialisasi.

    Menurut Noel,pihaknya tidak mempunyai wewenang untuk menindak masalah yang dikeluhkan APSyFI. Ia menyatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hanya mengurusi pekerja/buruh.

    “Kami hanya bisa mengatakan, keluhan APSyFI pantas dicermati semua pihak. Kalau salah kita pantas mengingatkan APSyFI. Tetapi kalau benar, semua pihak perlu bekerja sama untuk mengakhiri impor illegal yang melemahkan lapangan kerja,” ujar Noel.

    Belum lama berselang, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, bersama-sama mengumumkan kinerja Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan.

    “Dalam kurun waktu 4-11 November 2024 saja, berhasil melakukan 283 kali penindakan penyelundupan berbagai komoditas seperti tekstil, mesin, elektronik, rokok, minuman keras, narkotika dan lain-lain,” ungkap Budi.

    Sementara itu, Sri Mulyani menyebut periode Januari-November 2024 telah dilakukan 12.490 penindakan impor ilegal dengan nilai barang mencapai Rp 4,6 triliun. Sedangkan untuk ekspor telah dilakukan penindakan sebanyak 382 kali dengan nilai barang mencapai Rp 255 miliar.

    (ily/ara)

  • Begini Pengakuan Pengusaha Harvey Moeis di Kasus Timah Rp 271 T

    Begini Pengakuan Pengusaha Harvey Moeis di Kasus Timah Rp 271 T

    Jakarta –

    Pengusaha Timah Harvey Moeis akhirnya buka suara secara resmi dalam persidangan pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2024). Di depan Majelis Hakim, Ia menegaskan tidak pernah menikmati uang yang disangkakan sebesar Rp 271 triliun.

    Angka Rp 271 triliun berasal dari ahli lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Bambang Hero Saharjo. Nilai tersebut bukan kerugian negara dalam bentuk cash, melainkan kerusakan alam. Namun, yang tercuat di publik seperti ada pihak yang merasakan keuntungan sebesar Rp 271 triliun tersebut.

    “Kalau saya tidak salah ingat salah, satu Yang Mulia Majelis pernah menyampaikan ke ahli “saudara ahli kalau tidak benar menghitung, auditor jadi tidak benar, Jaksa jadi tidak benar, Majelis juga jadi ikut-ikutan tidak benar. Kita disini mau menegakkan hukum, jangan sampai kita malah melanggar hukum”. Sungguh analisa yang sangat tepat dan bijaksana, faktanya kita semua sudah kena prank ahli Yang Mulia. Auditor kena prank, jaksa kena prank, masyarakat Indonesia kena prank, tapi saya yakin, Majelis tidak akan bisa diprank oleh ahli,” kata Harvey.

    Harvey mengaku masih kesulitan mencari pembenaran untuk saksi ahli lingkungan yang bersaksi di persidangan. Pasalnya dari informasi yang didapatnya, ahli lingkungan tersebut menghitung kerugian hingga menghasilkan kerugian Rp 271 triliun dengan hanya melakukan kunjungan ke lapangan sebanyak 2 kali untuk mengambil 40 sample dari luasan 400.000 hektar. Dari sisi teknologi juga hanya memakai software gratisan dengan ketepatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Namun hasilnya keluar angka kerugian negara terbesar sepanjang republik indonesia ini berdiri.

    “Izin membandingkan pengalaman saya melakukan explorasi di tambang batubara yang Mulia, untuk 1 pit yang berukuran 10 hektar, biasanya kami lakukan bor rapat setiap 5 sampai 10 meter, jadi kira-kira bisa lebih dari 1000 titik untuk menghitung jumlah cadangan di area 10 hektar, itupun masih sering salah,” kata Harvey.

    “Ketika seluruh kami para terdakwa, penasehat hukum, bahkan majelis hakim ingin menggali keterangan saksi di persidangan, dijawab dengan gampangnya “saya malas jawab”, ditambah lagi ketika kami memohon hasil perhitungannya untuk lebih diteliti, permohonan kami ditolak,” lanjutnya.

    Harvey juga menyoroti saksi ahli dari BPKP juga tidak menjalankan audit sesuai standar audit pada umumnya, melainkan menjalankan audit khusus yaitu hanya meng-audit BAP saksi dan hanya data-data yang diberikan oleh penyidik. Ia menyebut auditor BPKP hanya memakai data satu tabel excel yang dibuat oleh staff PT Timah di bulan Mei 2024, dengan keterangan “dibuat untuk kepentingan penyidik kejaksaaan agung”.

    “Data ini adalah satu-satunya acuan untuk mengambil kesimpulan kalau harga Kerjasama sewa-menyewa kemahalan dan membuat 24 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Saya sampai dengan detik pembacaan pledoi ini, masih sangat bingung angka 300 Trilliun itu datangnya dari mana,” ujar Harvey.

    Dampak dari kasus ini maka 1,5 juta Masyarakat Babel menjadi sangat sengsara, termasuk mengalami rekor pertumbuhan ekonomi terrendah se-Indonesia, lebih jelek daripada masa covid. Terlihat nyata karena pasar sepi, angka kejahatan melambung, terjadi PHK massal, suasana mencekam, bahkan negara tidak bisa bayar BPJS karena terkendala keuangan, yakni sebanyak 63.642 orang tak lagi ditanggung BPJS Kesehatannya oleh pemprov Babel per 1 September 2024.

    “Masyarakat yang sudah terbiasa menambang dari puluhan tahun, bahkan sudah menjadi budaya, sudah sempat dibina untuk untuk menjual hasil tambangnya ke pemilik IUP, kemudian diedukasi untuk bayar pajak, selurunya adalah Langkah awal yang sangat bagus. Tapi sekarang mereka di cap ilegal. Demikian sehingga mereka terpaksa menjadi orang jahat dengan melakukan kegian illegal seperti penyelundup dan kegiatan criminal lainnya. apakah ini tujuan dari penegakan hukum?”

    Fakta yang terjadi saat ini adalah ketika harga timah dunia di atas USD 30.000/MT, hampir 3 kali lipat harga rata-rata harga timah ketika kerjasama. ekspor timah Indonesia malah terendah sepanjang sejarah. Kondisi ini menyebabkan Indonesia kehilangan devisa, pajak, royalti, dividen dari PT Timah, beserta semua pendapatan lain dari roda ekonomi yang terhenti.

    Sebaliknya negara tetangga kita yang tidak punya cadangan timah, tiba mengalami kenaikan produksi yang signifikan, belum lagi posisi PT Timah sebagai exportir timah terbesar yang otomatis lengser dan dianggap sebelah mata oleh dunia.

    “Bagaimana cara mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%, ketika pertumbuhan ekonomi disalah satu provinsi tidak sampai 1% (0,71%)? Bagaimana kita berharap investor asing mau masuk ke Indonesia ketika warga sendiri saja dihukum karena membantu negara?” tanya Harvey Moeis.

    “Harus diakui posisi Indonesia sebagai salah satu pemain terbesar timah dunia belum signifikan, dan negara lain pasti takut kalau posisi Indonesia lebih kuat, dan itulah yang terjadi pada saat anak bangsa bahu membahu menjadikan PT Timah produsen timah nomor 1 di dunia, dan mungkin saja pihak luar selaku kompetitior kita, tidak suka dengan fakta itu, lalu melakukan apa yang sekarang sedang terjadi kepada kami. Karena satu-satunya pihak yang diuntungkan dengan kondisi kriminalisasi Kami adalah pihak asing selaku competitor Indonesia di kancah komoditas timah dunia,” sebutnya.

    (rrd/rir)

  • Pria WNA China Meninggal di Apartemen Menteng, Diduga gegara Covid-19

    Pria WNA China Meninggal di Apartemen Menteng, Diduga gegara Covid-19

  • Kelas Menengah Kena Imbas, Masyarakat Kembali Dibodohi

    Kelas Menengah Kena Imbas, Masyarakat Kembali Dibodohi

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia telah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana menilai pengumuman tersebut tidak kurang dari pembodohan publik.

    Tarif PPN 12 persen mulai tahun depan ini sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Sesuai dengan amanat UU HPP, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 Januari,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Dalam kesempatan itu juga Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan kenaikan tarif PPN 12 persen ini khusus untuk barang dan jasa mewah. Sejumlah barang yang akan dikenakan PPN 12 persen di antaranya adalah bahan pangan premium. Menkeu Sri Mulyani sempat menyinggung bahan pangan ini adalah daging sapi seperti wagyu, dan kobe.

    Warga memilih pakaian saat berbelanja di Mall Blok M Square, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/Sulthony Hasanuddin/foc/am)

    “Yang harganya bisa di atas Rp2,5 juta bahkan Rp3 juta per kilogram-nya,” kata Sri Mulyani.

    Di sisi lain, Airlangga mengatakan tarif PPN 12 persen tidak berlaku untuk barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau bahan kebutuhan pokok penting.

    Sedangkan Sri Mulyani menyebutkan ada juga barang-barang yang sebenarnya terkena PPN 12 persen, namun pemerintah hanya menerapkan 11 persen. Yang masuk kategori ini adalah tepung terigu dan gula untuk industri, serta minyak goreng curah merek Minyakita.

    Pembodohan Publik

    Keputusan tarif PPN 12 persen hanya untuk barang dan jasa mewah, dengan rincian seperti yang disebutkan pemerintah, menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Direktur Riset Bright Institute Muhammad Andri Perdana bahkan menilai pengumuman tersebut tidak kurang dari pembodohan publik. Pasalnya, kenaikan PPN tersebut tetap akan diterapkan kepada seluruh barang yang selama ini terkena PPN kecuali tiga jenis barang. Bahkan, jenis barang yang akan dibebankan PPN justru bertambah.

    “Faktanya kenaikan ini bukannya mengurangi daftar produk yang akan terkena kenaikan PPN, tapi nyatanya justru menambah,” ujar Andri dalam keterangan tertulis.

    Andri menambahkan, barang-barang pokok yang disebutkan bebas dari PPN, seperti beras hingga angkutan umum, nyatanya selama ini memang sudah dikategorikan sebagai barang yang tak terbebani PPN menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

    Dalam PP tersebut disebutkan barang-barang yang tidak terbebani PPN terbagi menjadi dua jenis, yaitu Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM.

    Yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain adalah vaksin polio, vaksin COVID-19, buku pelajaran, kitab suci, jasa konstruksi untuk keperluan ibadah, hingga produk-produk yang berhubungan dengan bencana nasional.

    Sedangkan yang digolongkan sebagai BKP tertentu yang tidak dipungut PPN/PPN dan PPnBM antara lain adalah sembako (kecuali minyak goreng), barang hasil kelautan dan perikanan, mesin dan peralatan pabrik, hewan ternak, bibit dan pakan, rumah susun milik, perak butiran dan batangan, listrik di bawah 6.600 VA,  air bersih, barang hasil pertambangan, hingga gula konsumsi.

    “Jadi berbagai barang tersebut memang sudah dari dulu tidak dibebani PPN bahkan sebelum PP Nomor 49 Tahun 2022 diterbitkan,” ujar Andri.

    Justru dengan kebijakan baru ini, kata Andri, sebagian barang-barang tersebut yang tadinya tidak dibebani PPN tersebut kini langsung terkena tarif 12 persen.

    “Produk seperti beras premium, ikan salmon, listrik di atas 3.500 VA, rumah sakit VIP, jasa pendidikan, dan lain-lain yang dianggap premium tadinya PPN 0 persen kini dibebankan 12 persen. Produk-produk tersebut sebelumnya satu kategori dengan BKP tertentu yang tidak dibebani PPN, namun sekarang hanya yang digolongkan ‘non-premium’ yang bebas PPN. Jadi inilah yang digembar-gemborkan sebagai ‘PPN hanya untuk barang mewah’ tersebut. Padahal seluruh barang dalam kategori tersebut memang bebas PPN dari dulu,” jelas Andri.

    Menyangsikan Insentif dari Pemerintah

    Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut implementasi PPN 12 persen akan disertai berbagai stimulasi ekonomi dan insentif pajak. Seperti yang telah disinggung, pemerintah juga berkomitmen tetap memberikan fasilitas pembebasan PPN bagi barang dan jasa strategis. Selain bahan makanan pokok, ada sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, jasa keuangan yang termasuk di antara bebas PPN. 

    Ekonom senior dari Bright Institute Awalil Rizky mengatakan dengan kebijakan ini pada akhirnya PPN 12 persen tetap dinaikan, sementara pengecualian hanya diberikan kepada sedikit kelompok barang dengan skema satu persennya ditanggung pemerintah (DTP). Adapun barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN atau dikecualikan sebenarnya sama saja dengan sebelumnya, alias bukan kebijakan baru.

    “Hal ini menjadi berbeda dengan wacana pemerintah seminggu terakhir, bahkan hingga kemarin, yang menyebut hanya akan menaikan PPN bagi barang mewah,” kata Awalil ketika dihubungi VOI.

    Pemerintah juga mengatakan rumah tangga berpendapatan rendah akan mendapat insentif tambahan. Hal ini dilakukan demi menjaga daya beli masyarakat yang dalam beberapa bulan terakhir memang diklaim terus menurun.

    Tapi awalil meyakini penerapan tarif PPN 12 persen mulai tahun depan secara umum akan tetap terjadi kenaikan harga dan semakin memukul daya beli masyarakat kelompok bawah dan menengah bawah.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Bahkan beberapa paket kebijakan untuk meredam kenaikan tarif tersebut hanya sedikit mengurangi beban masyarakat, dan itu pun masih ditunggu lebih jauh rincian dan pelaksanaan insentif tersebut.

    “Beberapa insentif yang telah diumumkan hanya bersifat sementara, ada yang berdurasi beberapa bulan,” jelas Awalil, merujuk pada diskon 50 persen untuk tarif listrik dengan daya 2.200 watt ke bawah.

    “Begitu pula tentang pajak ditanggung pemerintah atas beberapa barang dan jasa pada umumnya hanya memperpanjang yang sudah dilaksanakan saat ini. Dengan demikian, ini bukan insentif baru terkait kenaikan tarif,” imbuhnya.

    Alih-alih memberikan insentif, Awalil menyatakan yang lebih diharapkan dari pemerintah adalah kebijakan yang memberi stimulus langsung ke sektor riil.

    “Bisa membantu kondisi sektor riil (beberapa industri) agar PHK massal tak berlanjut. Begitu pula agar usaha mikro dan kecil makin memperoleh kemudahan dan memberi hasil usaha yang membaik bagi pelakunya,” pungkasnya.

  • Dari Covid-19 ke Masa Depan: Peran Ady Water dalam Distribusi Molecular Sieve untuk Oksigen Medis – Halaman all

    Dari Covid-19 ke Masa Depan: Peran Ady Water dalam Distribusi Molecular Sieve untuk Oksigen Medis – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dalam dunia medis, oksigen memiliki peran krusial sebagai pendukung utama terapi pasien dengan gangguan pernapasan. Baik untuk kasus ringan maupun berat, keberadaan oksigen medis menjadi salah satu aspek yang tidak bisa ditawar.

    Produksi oksigen dalam skala besar membutuhkan teknologi penyaringan canggih, salah satunya melalui molecular sieve. Teknologi ini memungkinkan proses pemurnian udara dengan menyerap nitrogen, sehingga oksigen dengan kemurnian tinggi dapat dihasilkan.

    Molecular sieve, atau penyaring molekuler, berperan penting dalam oxygen concentrator—alat yang mengkonsentrasikan oksigen dari udara bebas. Studi berjudul “Application of Nanosize Zeolite Molecular Sieves for Medical Oxygen Concentration” oleh Pan, M., Omar, H.M., dan Rohani, S. (2017) menunjukkan bahwa penggunaan molecular sieve tipe zeolit berkapasitas tinggi dapat meningkatkan efisiensi produksi oksigen hingga mencapai kemurnian 90 persenis. Sistem ini bekerja melalui metode PVSA (Pressure/Vacuum Swing Adsorption), yang memungkinkan pemisahan molekul berdasarkan ukurannya, sehingga hanya oksigen yang dikonsentrasikan.

    Permintaan oksigen medis melonjak tajam pada masa pandemi Covid-19. Menurut laporan WHO berjudul “COVID-19 oxygen emergency impacting more than half a million people in low- and middle-income countries every day, as demand surges” (2021), kebutuhan oksigen medis global meningkat signifikan, memaksa produsen oksigen mencari solusi cepat dan efisien. Dalam kondisi ini, oxygen concentrator berbasis teknologi molecular sieve menjadi penyelamat di tengah krisis oksigen.

    Dalam konteks produksi oksigen medis, keberadaan distributor molecular sieve berkualitas menjadi krusial. Perusahaan yang memproduksi oksigen medis bergantung pada pasokan bahan penyaring molekuler yang konsisten dan berkualitas tinggi. Tanpa penyediaan yang stabil, rantai produksi oksigen dapat terganggu, menghambat penyediaan oksigen bagi rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

    Distributor molecular sieve harus mampu menjamin ketersediaan produk dengan performa optimal. Kualitas zeolit molecular sieve yang digunakan mempengaruhi langsung tingkat kemurnian oksigen yang dihasilkan. Dalam skala industri, kemampuan untuk menjaga pasokan bahan ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat.

    Sebagai salah satu distributor terdepan molecular sieve di Indonesia, Ady Water hadir untuk mendukung industri oksigen medis. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang penyediaan material filtrasi, Ady Water konsisten menyuplai molecular sieve berkualitas untuk perusahaan oksigen medis, termasuk pada masa pandemi Covid-19 di mana kebutuhan oksigen meningkat drastis.

    Selama masa pandemi Covid-19, Ady Water berkomitmen penuh untuk terus memenuhi kebutuhan industri oksigen medis di tengah lonjakan permintaan yang luar biasa. Kami memahami betapa krusialnya suplai molecular sieve bagi perusahaan oksigen medis untuk menjaga produksi oksigen tetap berjalan, terutama saat fasilitas kesehatan menghadapi kondisi darurat.

    Menjawab tantangan ini, Ady Water tetap beroperasi sebagai salah satu jenis industri esensial yang diizinkan beraktivitas selama kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diberlakukan. Di saat banyak industri lain harus menghentikan operasionalnya, Ady Water bergerak dengan penuh tanggung jawab untuk mendukung kebutuhan vital ini.

    Dalam menjaga keberlanjutan operasional dan keselamatan semua pihak, Ady Water menerapkan protokol kesehatan ketat di seluruh proses bisnisnya. Setiap staf diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan menjalani pemeriksaan kesehatan rutin. 

    Selain itu, Ady Water menyediakan stok hand sanitizer di setiap titik strategis di kantor, gudang, dan area operasional untuk digunakan oleh staf maupun tamu. Sterilisasi berkala juga turut dilakukan di seluruh kantor cabang dan gudang Ady Water untuk memastikan lingkungan kerja tetap higienis dan bebas dari potensi penyebaran virus.

    Dengan penerapan protokol kesehatan ini, Ady Water berhasil menjaga kelancaran operasional sambil tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan karyawan, pelanggan, serta mitra bisnis. Langkah ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah, tetapi juga komitmen moral untuk berkontribusi dalam menghadapi krisis nasional. Ady Water sadar bahwa menjaga lingkungan kerja yang aman adalah kunci agar tetap dapat melayani pelanggan dengan baik.

    Menjawab urgensi situasi pada masa pandemi, Ady Water juga memperpanjang jam operasional, bahkan tetap buka pada hari Sabtu dan Minggu. Langkah ini diambil untuk memastikan suplai molecular sieve dapat sampai ke perusahaan oksigen medis secepat mungkin. Produksi oksigen medis tidak boleh terhenti, karena setiap detiknya sangat berharga untuk menyelamatkan nyawa pasien di seluruh Indonesia. Tim logistik turut bekerja ekstra keras untuk memastikan setiap pengiriman berjalan lancar dan produk tiba tepat waktu.

    Tidak hanya molecular sieve, Ady Water juga menyediakan berbagai produk filtrasi berkualitas lainnya seperti activated alumina, pasir silika, dan karbon aktif. Activated alumina dari Ady Water digunakan secara luas dalam proses pengeringan udara dan gas, serta penghilangan kelembapan di industri yang membutuhkan stabilitas dan efisiensi tinggi. Produk ini memiliki kapasitas serap yang tinggi dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan industri.

    Sementara itu, pasir silika yang disediakan Ady Water berperan penting dalam proses filtrasi air, baik untuk skala industri maupun rumah tangga. Pasir silika digunakan dalam sistem penyaringan untuk menghilangkan partikel kasar dan kotoran dari air, memastikan kualitas air yang lebih bersih dan aman. Dengan variasi ukuran butir yang disesuaikan, Ady Water menyediakan pasir silika untuk berbagai kebutuhan penyaringan.

    Ady Water juga menyediakan karbon aktif berkualitas tinggi yang efektif dalam menyerap kontaminan organik, bau, dan warna dalam air. Karbon aktif ini banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman, pengolahan air limbah, serta pengolahan udara. Dengan daya serap yang tinggi, karbon aktif dari Ady Water menjadi solusi unggulan bagi industri yang membutuhkan media filtrasi andal.

    Dengan berbagai produk berkualitas dan pengalaman panjang, Ady Water terus berkomitmen untuk menjadi mitra utama dalam mendukung berbagai industri di Indonesia, mulai dari oksigen medis hingga pengolahan air dan gas.

    Bagi yang ingin membeli molecular sieve atau produk filtrasi lainnya dari Ady Water, berikut adalah alamat kantor pusat dan cabang Ady Water di berbagai kota.

    Kantor Pusat Bandung:
    Jalan Mande Raya No. 26, RT/RW 01/02, Cikadut-Cicaheum, Bandung 40194

    Kantor Cabang Jakarta:
    Jalan Kemanggisan Pulo 1, No. 6, RT/RW 01/08, Kelurahan Pal Merah, Kecamatan Pal Merah, Jakarta Barat, 11480

    Kantor Cabang Jakarta 2:
    Jalan Tanah Merdeka No. 80B, RT.15/RW.5, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur 13830

    Kantor Cabang Surabaya:
    Kupang Panjaan I No.18, DR. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota SBY, Jawa Timur 60264

    Kantor Cabang Semarang:
    Jl. Palma Raya No.33 Blok 8C, RT 009 RW 016, Sendangmulyo, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50272

    Dengan jaringan distribusi yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, Ady Water siap melayani kebutuhan molecular sieve untuk industri oksigen medis maupun produk filtrasi lainnya.