Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Ambil Alih FIR Natuna dan Kepri, Airnav Catat Lalu Lintas Internasional Naik 81,8%

    Ambil Alih FIR Natuna dan Kepri, Airnav Catat Lalu Lintas Internasional Naik 81,8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia menyebutkan pengalihan ruang udara (FIR) Kepulauan Riau (Kepri) dan Natuna berkontribusi meningkatkan angka penerbangan lintas negara sebesar 81,8%. 

    Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia Ahmad Nurdin Aulia mengatakan usai FIR Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh AirNav Indonesia Maret lalu, penerbangan lintas negara atau over-flying naik hingga 81,8%. 

    “Hal ini menandakan penerbangan di Indonesia semakin pulih, atau kembali bangkit lagi pasca pandemi covid-19,” kata Aulia kepada wartawan, dikutip Minggu (22/12/2024). 

    Adapun tercatat penerbangan domestik naik 2%, penerbangan internasional naik 14,1%, dan yang istimewa adalah penerbangan lintas negara atau pesawat yang hanya melintas ruang udara Indonesia, naik sebanyak 81,8% dibandingkan tahun 2023 lalu. 

    Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan jumlah penerbangan sebelum pandemi covid-19, hanya penerbangan Domestik yang pertumbuhannya masih agak lambat, yaitu baru 74%. Sedangkan penerbangan Internasional sudah hampir pulih, yaitu 92%, bahkan untuk penerbangan lintas negara sudah bisa melebihi jumlah penerbangan sebelum pandemi, yaitu mencapai 175%. 

    “Kenaikan jumlah penerbangan lintas negara ini, salah satu faktor pendorongnya berkat pengalihan FIR Natuna. Selain mengembalikan kedaulatan teritorial udara negara Republik Indonesia, terbukti juga bisa menambah pendapatan negara,” ujar Aulia. 

    AirNav Indonesia mencatatkan 5 city-pair dengan penerbangan lintas negara terbanyak, adalah rute Kuching – Kuala Lumpur, Kuala Lumpur – Kinabalu, Singapore – Manila, Melbourne – Singapore, dan Sydney – Singapore. Sedangkan 5 city-pair terbanyak untuk penerbangan internasional adalah rute Jakarta – Singapore, Jakarta – Kuala Lumpur, Denpasar – Singapore, Denpasar – Kuala Lumpur, dan Kualanamu – Kuala Lumpur. Untuk 5 city-pair domestik terbanyak dari Soekarno – Hatta (CGK) adalah tujuan Denpasar, Surabaya, Makassar, Medan dan Balikpapan. 

    Kemudian sepanjang 2024, AirNav berhasil mencapai indikator Acceptable Level of Safety Performance (ALoSP) rata-rata 105%. Selain itu, layanan AirNav Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari para pelanggan dengan nilai (Customer Satisfaction Index) sebesar 4,05 dari target skor 3,50. Hasil ini didapatkan dengan metode on-site observation oleh INACA (Indonesia National Air Carriers Association) di sejumlah Bandara sejak tanggal 3 Juli – 27 September 2024.

  • Pria Tewas Tersengat Listrik saat Sedang Cat Pelapis Anti Bocor di Genteng – Page 3

    Pria Tewas Tersengat Listrik saat Sedang Cat Pelapis Anti Bocor di Genteng – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Seorang pria tewas usai tersengat aliran listrik bertegangan tinggi. Insiden naas itu terjadi saat korban S sedang bekerja di rumahnya.

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menerangkan, korban melakukan cat pelapis anti bocor pada bagian genteng di Perumahan Amaryllis, Desa Cikarageman Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat (Jabar) pada Jumat 20 Desember 2024.

    Ketika itu, dia menggunakan kuas roll setinggi 4 centimeter. Besi pegangan diduga tersangkut kabel listrik. Adapun, antara korban dengan kabel listrik berjarak kurang lebih 2 Meter.

    “Pada saat korban sedang melakukan kegiatan pengecatan genteng menggunakan Aquaproof menggunakan alat cat yang gagangnya terbuat dari besi Holo dengan panjang sekitar 4 cm,” ujar Ade Ary, Minggu (22/12/2024).

    “Diduga tubuh atau gagang tongkat yang digunakan oleh korban untuk mengecat genteng mengenai kabel listrik yang bertegangan tinggi yang berada tepat di atas genteng,” sambung dia.

    Ade Ary menerangkan, korban yang berada di atas genteng terjatuh ke bawah dalam kondisi tertelungkup.

    “Kondisi korban hidung dan mulut korban mengeluarkan darah dan sekujur tubuh korban mengelupas,” ucap dia.

    Atas kejadian ini, lanjut Ade Ary, warga beserta aparat RT setempat membawa korban ke Rumah Sakit Kartika Husada Setu. Namun, nyawanya tak tertolong.

    “Sesampainya di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa korban sudah meninggal dunia,” terang dia.

    Sementara itu, kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Setu. Kepolisian mendatangi TKP dan Rumah Sakit Kartika Husada.

    “Kasus ditangani Polsek Setu,” tandas Ade Ary.

     

    PLN memberikan informasi mengenai cara pelanggan agar bisa mengakses listrik gratis melalui www.pln.co.id atau aplikasi whatsapp. Selain listrik gratis ada juga potongan diskon untuk membantu warga yang terdampak pandemi Covid-19.

  • Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    Berbanding Terbalik dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN 8 Persen dan Pangkas Kementerian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Vietnam telah mengambil langkah signifikan dengan menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen, berlaku hingga Juni 2025. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong konsumsi domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. 

    Meskipun diperkirakan akan mengurangi pendapatan anggaran negara sekitar 26,1 triliun dong Vietnam, pemerintah berharap penurunan PPN ini akan merangsang aktivitas bisnis dan produksi, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui pajak lainnya. 

    Selain itu, pemerintah Vietnam berencana merampingkan struktur birokrasi dengan mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara dari 30 menjadi 21. 

    Reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan. Rencana ini diperkirakan akan selesai pada April 2025. 

    Sebaliknya, Indonesia berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini menuai perbandingan dengan langkah Vietnam. 

    Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap negara memiliki kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan kondisi domestiknya. 

    Indonesia juga memberikan berbagai insentif pajak untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan PPN untuk bahan makanan pokok. 

    Pemerintah Indonesia berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. 

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa kenaikan ini bertujuan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia, yang saat ini dianggap rendah dibandingkan dengan negara lain. 

  • Susah Cari Kerja Ijazahnya Ditahan Sekolah, Lulusan SMK Ngaku Disuruh Bayar Tunggakan SPP Rp1,5 Juta

    Susah Cari Kerja Ijazahnya Ditahan Sekolah, Lulusan SMK Ngaku Disuruh Bayar Tunggakan SPP Rp1,5 Juta

    TRIBUNJATIM.COM – Belakangan viral di media sosial curhatan alumni yang mengaku berasal dari SMKN 4 Kota Bogor.

    Ia mengaku ijazah ditahan sekolah lantaran ia tidak sanggup membayar sisa tunggakan SPP senilai Rp1.455.000.

    Dampaknya, ia pun kini sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena tak ada ijazah.

    Ia curhat jika ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah sejak tahun 2022.

    Curhatannya viral di media sosial lewat akun Instagram Ronald A Sinaga alias @brorondm.

    Ya, Bro Ron pun sampai memposting curhatan alumni SMKN 4 Kota Bogor tersebut di akun Instagramnya.

    “Saya lulusan tahun 2022 ya bisa dibilang lulusan Covid pak,

    saya sebelumnya sudah bekerja tapi sekarang susah pak kalau kerja tidak ada ijazah,” postingan curhatan alumni ke Bro Ron, Jumat (20/12/2024).

    Alumni ini pun merasa aneh sekolahnya tersebut menahan ijazahnya.

    Apalagi dengan alasan ada tunggakan SPP yang belum dibayar.

    Bahkan sekolah disebut hanya memberikan legalisir ijazah, bukan lembaran asli.

    “Ijazah saya ditahan di sekolah. Karena saya masih ada tunggakan SPP senilai 1.455.000.

    Saya bilang, bukannya sekarang tidak boleh ada penahan ijazah.

    Pihak sekolah menjawab ‘yauda saya kasih legalisirnya saja ya’,” sambung curhatan alumni tersebut ke Bro Ron.

    Curhatan seorang alumni yang mengaku berasal dari SMK Negeri 4 Kota Bogor viral di media sosial Instagram Ronald A Sinaga alias @brorondm (Instagram/brorondm)

    Menanggapi hal ini, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Dinas Pendidikan Kota Bogor-Kota Depok buka suara.

    Chendra Siswandi mengatakan, sekolah tidak boleh menahan ijazah siswanya.

    “Termasuk legalisir doang itu juga tidak boleh,” kata Chendra saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (20/12/2024).

    Chendra menegaskan bahwa pihaknya akan langsung konfirmasi ke pihak sekolah terkait atas informasi dugaan penahanan ijazah ini.

    Sementara itu, Wakil Kesiswaan SMKN 4 Kota Bogor, Mulyadi, mengatakan bahwa hal itu merupakan salah paham.

    Alumni yang curhat ini sempat datang ke sekolah untuk mengambil ijazahnya.

    “Miskomunikasi aja atau salah paham. Jadi, memang dia lulus di tahun 2022 dan terus dia sudah kerja, waktu itu kerja masih pakai SKL.”

    “Dia datang ke TU minta ijazah, tapi dari pihak sekolah yang namanya ijazah tidak bisa diberikan tanpa orang tua.”

    “Dia tidak beritahu datang dengan orang tua,” kata Mulyadi saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (20/12/2024).

    Saat itu, TU SMKN 4 Kota Bogor memberikan legalisir ijazah saja.

    “TU tahu kalau ada orang di sebelahnya. Tapi, dia tidak menjelaskan, kalau dia bawa orang tua.”

    “Sehingga yang ditawarin ijazah yang dilegalisir,” ucapnya.

    ILUSTRASI lulusan SMK mengaku ijazahnya ditahan sekolah sampai kesusahan cari pekerjaan (via Tribun Manado)

    Mulyadi pun memastikan, pihaknya tidak menahan ijazah siswanya.

    “Sebetulnya sudah tidak ada lagi proses tahan menahan ijazah. Silakan saja tanya alumni yang lainnya,” tambahnya.

    Ia pun mempersilakan alumni yang bersangkutan untuk mengambil ijazahnya, namun bersama orang tua.

    “Ijazah yang ada di sekolah silakan diambil tanpa ada biaya apapun, yang penting anak dengan orang tua.”

    “Kalau dengan orang tua insya allah aman, kita hanya butuh ini diberikan ke orang yang tepat,” ungkapnya.

    Terkait adanya tunggakan SPP, sambung Mulyadi, pihaknya tidak akan memberatkan alumni tersebut.

    “Misalnya dia punya sangkutan (tunggakan), kita juga kan butuh bantuan.”

    “Kalau memang ada tunggakan terus dia mau bayar, ya alhamdulillah, barokah buat sekolah. Tapi, tidak menjadi syarat untuk menebus ijazah,” tandasnya.

    Sebelumnya juga sempat viral di media sosial curhat orang tua murid soal ijazah anaknya ditahan pihak sekolah.

    Orang tua murid yang mengaku mengalami kejadian ini berinisial S.

    Anak warga Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tersebut lulusan SMPN 3 Weleri.

    Terkait masalah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal, Ferinando Rad Boney, angkat bicara.

    Awalnya, S mengeluhkan bahwa ijazah anaknya tidak bisa diambil akibat belum melunasi sumbangan sukarela di SMPN 3 Weleri.

    Feri menegaskan bahwa masalah ini disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah.

    Ia menyebutkan bahwa ijazah anak S berinisial NLD yang lulus pada tahun 2022, sebenarnya dapat diambil.

    Namun, S belum pernah datang ke sekolah, sementara pihak sekolah juga kehilangan kontak dengan yang bersangkutan.

    “Saya sudah konfirmasi ke kepala SMPN 3 Weleri. Pihak sekolah tidak pernah merasa menahan ijazah NLD.”

    “Bahkan ijazah siswa tersebut belum ada cap tiga jari,” kata Feri, Kamis (17/10/2024), melansir dari Kompas.com.

    Ilustrasi ijazah (SHUTTERSTOCK via KOMPAS.com)

    Feri mengatakan, ada beberapa ijazah SD dan SMP di Kendal yang belum diambil oleh orang tua.

    Hal ini disebabkan banyak lulusan yang memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.

    Sehingga orang tua hanya meminta surat kelulusan sementara ijazah belum dicetak.

    Akibatnya, orang tua sering lupa untuk mengambil ijazah tersebut.

    Ia juga menegaskan bahwa pihaknya tidak memperbolehkan sekolah negeri, baik tingkat SD maupun SMP, untuk meminta uang kepada wali murid.

    “Di sekolah ada komite sekolah. Jadi wali murid bisa melakukan rapat atau apa, dengan komite sekolah.”

    “Komite sekolah bisa menjadi jembatan penghubung antara wali murid dengan pihak sekolah,” ucap dia.

    Sementara itu, Kepala SMPN 3 Weleri, Dwi Putri Mulat, mengaku tidak mengetahui adanya ijazah siswa yang belum diambil.

    Dwi yang baru menjabat selama tiga bulan, menegaskan bahwa tidak ada penahanan ijazah di sekolah tersebut.

    “Tapi, saya tegaskan, tidak ada penahanan ijazah di SMPN 3 Weleri,” kata Dwi.

    Ia menambahkan bahwa ijazah NLD masih ada di sekolah dan belum ada cap tiga jari.

    Pihak sekolah pun telah kehilangan kontak untuk menghubungi siswa maupun orang tuanya.

    “Ada beberapa ijazah yang belum diambil, dan ijazah tersebut belum ada cap tiga jari siswa.”

    “Bagi wali murid SMPN 3 Weleri yang merasa ijazah anaknya belum diambil, silakan ke sekolah dengan mengajak anaknya untuk cap tiga jari,” ujar Dwi.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Permintaan Ruang Kantor Meningkat, Pasar Properti 2025 Diramal Cerah – Page 3

    Permintaan Ruang Kantor Meningkat, Pasar Properti 2025 Diramal Cerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pengamat Properti dari Stellar Property, M. Gali Ade Nofrans memprediksi, pasar properti akan semakin cerah di tahun 2025. Para pengembang properti khususnya di ritel dan perkantoran optimis permintaan bakal bertambah signifikan. 

    Tingkat keterisian atau okupansi kedua aspek ini diramal akan terus meningkat. Pada masa pandemi COVID-19 lalu, sektor properti khususnya perkantoran adalah salah satu yang paling terdampak. 

    “Kebijakan PSBB dan tren work from home membuat tingkat keterisian perkantoran merosot. Tak sedikit ruang-ruang kantor yang berakhir kosong lalu tutup,” kata Nofrans dikutip Sabtu (21/12/2024).

    Lantaran itu, Associate Marketing Director Thamrin Nine, Hizkia Gouw, pede saat ini sektor properti kian menjanjikan. Sebagai pengembang baru yang menggarap gedung Thamrin Nine, dia mengatakan tenants dan perusahaan kini sudah mulai ekspansif untuk mencari ruang kantor baru. 

    Tingkat okupansi Thamrine Nine saat ini mencapai 40 persen. “Angka ini terus berkembang positif. Hal ini menunjukkan antusiasme tinggi dari para tenants dan berbagai perusahaan yang mulai melakukan proses fitting out di space mereka. Maka dari itu, tingkat keterisian akan terus meningkat dengan berjalannya waktu,” kata Hizkia dalam keterangannya, Jumat.

    Atas dasar keyakinan tersebut, dia menargetkan pada akhir 2025 tingkat okupansi Thamrin Nine akan terpenuhi 100 persen pada akhir 2025. “Hal ini seiring dengan perkembangan positif dan proses fitting out yang sudah dimulai oleh tenants,” jelasnya.

    Salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pihaknya adalah dengan menggandeng brand besar. Langkah ini diyakini bisa menjadi pendorong brand-brand lain untuk masuk.

    “Strategi kami untuk mencapai penuh okupansi adalah dengan menyebarkan sayap dan membangun partnership dengan brand ternama, seperti Garuda Indonesia, untuk memperkuat brand identity dan meningkatkan consumer awareness,” tuturnya.

    Selain itu, faktor beberapa penghargaan yang didapat oleh Thamrin Nine juga bisa memberikan awareness yang baik terhadap pengembang Thamrin Nine Complex ini. 

     

  • AirNav Catat Peningkatan Penerbangan Usai Pengalihan FIR Natuna dari Singapura – Halaman all

    AirNav Catat Peningkatan Penerbangan Usai Pengalihan FIR Natuna dari Singapura – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia, mencatatkan kinerja positif utamanya penerbangan lintas negara atau over-flying naik hingga 81,8 persen.

    Direktur Keselamatan Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia Ahmad Nurdin Aulia mengatakan, peningkatan ini didorong pasca diberlakukannya pengalihan Ruang Udara (FIR) di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari CAAS Singapura ke AirNav Indonesia pada 22 Maret tahun 2024 lalu.

    “Kenaikan jumlah penerbangan lintas negara ini, salah satu faktor pendorongnya berkat pengalihan FIR Natuna. AirNav Indonesia sangat mengapresiasi kerja keras pemerintah dalam upaya dan negosiasi yang panjang, untuk mengalihkan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura, dan saat ini sudah dikelola oleh AirNav Indonesia,” kata Ahmad Nurdin Aulia dalam Media Gathering AirNav Indonesia, Sabtu (21/12/2024).

    Menurutnya, selain mengembalikan kedaulatan teritori udara negara Republik Indonesia, terbukti juga bisa menambah pendapatan negara.

    Di satu sisi, Aulia mengatakan bahwa penerbangan Internasional sudah hampir pulih yaitu 92 persen bahkan untuk penerbangan lintas negara sudah bisa melebihi jumlah penerbangan sebelum pandemi, yaitu mencapai 175 persen.

    Jumlah itu naik bila dibandingkan dengan jumlah penerbangan sebelum pandemi covid-19, hanya penerbangan Domestik yang pertumbuhannya masih agak lambat, yaitu baru 74 persen.

    “Tercatat penerbangan domestik naik 2 persen, penerbangan internasional naik 14,1 persen dan yang istimewa adalah penerbangan lintas negara atau pesawat yang hanya melintas ruang udara Indonesia, naik sebanyak 81,8 persen dibandingkan tahun 2023 lalu,” papar dia.

    Sementara itu AirNav Indonesia mencatatkan 5 city-pair dengan penerbangan lintas negara terbanyak, adalah rute Kuching – Kuala Lumpur, Kuala Lumpur – Kinabalu, Singapore – Manila, Melbourne – Singapore, dan Sydney – Singapore. 

    Sedangkan 5 city-pair terbanyak untuk penerbangan internasional adalah rute Jakarta – Singapore, Jakarta – Kuala Lumpur, Denpasar – Singapore, Denpasar – Kuala Lumpur, dan Kualanamu – Kuala Lumpur. 

    Untuk 5 city-pair domestik terbanyak dari Soekarno – Hatta (CGK) adalah tujuan Denpasar, Surabaya, Makassar, Medan dan Balikpapan. 
     

     

  • PPN 12 Persen Hanya Tambah Harga Barang 0,9 Persen

    PPN 12 Persen Hanya Tambah Harga Barang 0,9 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklaim kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen hanya akan menaikkan harga barang dan jasa sebesar 0,9 persen.

    “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak berdampak signifikan terhadap harga barang dan jasa,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan resmi, Sabtu (21/12).

    Dwi pun mengilustrasikan jika seseorang ingin membeli barang seharga Rp5 juta dan tarif PPN yang berlaku sebesar 11 persen, maka PPN yang harus dibayar adalah Rp550 ribu, sehingga total harga menjadi Rp5,550 juta.

    Bila PPN naik menjadi 12 persen nantinya, maka PPN yang perlu dibayar untuk harga barang Rp5 juta adalah sebesar Rp600 ribu, sehingga total harga menjadi Rp5,6 juta.

    Maka itu, menurutnya, kenaikan beban harga pada konsumen, dengan contoh selisih harga dari Rp5,550 juta ke Rp5,6 juta adalah sebesar 0,9 persen.

    “Jadi kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen hanya menyebabkan tambahan harga sebesar 0,9 persen bagi konsumen,” jelasnya.

    Lebih lanjut, berdasarkan hitungan pemerintah, dampak kenaikan PPN 11 persen menjadi 12 persen terhadap inflasi adalah 0,2 persen. Dengan itu, Dwi mengklaim inflasi akan tetap terjaga rendah sesuai target APBN 2025 di kisaran 1,5 persen-3,5 persen, sehingga akan berdampak minim pada daya beli masyarakat.

    “Dengan demikian, kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen tidak menurunkan daya beli masyarakat secara signifikan,” ujar dia lebih lanjut.

    Berdasarkan pengalaman kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen pada 2022, Dwi mengklaim hal itu tidak menyebabkan lonjakan harga barang/jasa dan tergerusnya daya beli masyarakat.

    “Di tahun 2022 tingkat inflasinya adalah 5,51 persen, namun terutama disebabkan tekanan harga global, gangguan suplai pangan, dan kebijakan penyesuaian harga BBM akibat kenaikan permintaan dari masyarakat pasca pandemi covid-19. Sepanjang 2023-2024 tingkat inflasi berada pada kisaran 2,08 persen,” jelasnya.

    Ia pun menyebut kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen akan memperkuat penerimaan negara di APBN sehingga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan nasional, seperti program pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu.

    “Berdasarkan baseline penerimaan PPN tahun 2023, dengan asumsi basis yang sama, potensi penerimaan PPN (PPN DN dan PPN Impor) dari penyesuaian tarif 11 persen menjadi 12 persen ini mencapai Rp75,29 triliun,” ujar Dwi.

    (del/agt)

  • DPRD Surabaya Usulkan Penghapusan Kolektibilitas Kredit di Bawah Rp5 Juta

    DPRD Surabaya Usulkan Penghapusan Kolektibilitas Kredit di Bawah Rp5 Juta

    Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kebijakan penghapusan nilai kolektibilitas kredit di bawah 5 juta rupiah. Menurutnya, langkah ini strategis untuk mendorong perputaran ekonomi di Surabaya yang sempat terhambat selama pandemi Covid-19.

    “Banyak masyarakat yang terdampak oleh pinjaman online yang mudah diakses pada masa tersebut dan kini kesulitan mengakses fasilitas kredit perbankan,” ujar Toni, sapaan akrabnya.

    Politisi Golkar ini mengungkapkan bahwa pihaknya sering menerima keluhan dari masyarakat terkait kebijakan OJK yang mengatur penilaian kualitas aset bank umum, khususnya dalam sistem layanan informasi keuangan (SLIK). Menurutnya, kebijakan yang tertuang dalam POJK Nomor 40/POJK.03/2019 ini justru menghambat warga yang ingin mengakses kredit.

    “Ada warga yang dulu mengalami kesulitan ekonomi lalu melakukan pinjaman online, tersisa hutang 300 ribu, begitu ekonomi sudah membaik mau melakukan pelunasan lalu lembaga pinjaman onlinenya sudah tutup,” kata mantan jurnalis ini.

    Toni menjelaskan bahwa akibat dari sistem ini, banyak masyarakat yang tidak mengetahui cara melunasi pinjaman mereka. Sehingga, lanjut dia, tetap tercatat dengan kolektibilitas rendah di SLIK OJK.

    “Di SLIK OJK tercatat kolektibilitas 5 sehingga tidak bisa mendapatkan akses kredit perbankan untuk mencicil rumah,” tambahnya.

    Toni menyebut ada juga warga yang terjerat pinjaman online ketika akan melakukan pelunasan ternyata kewajiban yang harus dibayarkan tidak manusiawi sehingga debitur mengalami kesulitan. Sementara kreditur tidak memiliki kantor di Surabaya sehingga tidak ada jalan musyawarah yang bisa ditempuh sehingga mengalami kolektibilitas 5.

    “Ketika dibiarkan ternyata bunga berbunga membuat tagihannya menyentuh angka 30 juta padahal minjam awalnya hanya Rp3 juta. Ini problem yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Surabaya yang mau bangkit dari keterpurukan ekonomi,” papar dia.

    Oleh karena itu, dia berharap OJK perwakilan Surabaya bisa melakukan kajian dan dispensasi untuk menghapus kolektibilitas 5 dalam SLIK OJK terhadap debitur yang hanya meminjam pinjaman di bawah 5 juta. Menurut dia, kebijakan kolektibilitas tersebut menghambat warga yang mau melakukan kredit pembelian rumah (KPR) di bank lain maupun kredit modal usaha untuk mengembangkan usaha kecil menengah di Kota Surabaya.

    “Salah satu kenapa usaha properti agak lesu, karena warga mau mengakses KPR terkendala SLIK OJK kolektibilitas 5, sehingga Pemkot tidak bisa mendapatkan pemasukan dari pajak BPHTB,” tegasnya.

    Kebijakan penghapusan kolektibilitas 5 terhadap pinjaman di bawah 5 juta, lanjut Toni, juga selaras dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan hapus buku terhadap pelaku UMKM di Indonesia. Hal ini agar ekonomi di Indonesia bisa kembali bergairah dan tidak terhambat aturan yang membuat ekonomi menjadi terhambat.

    “Kita harus akui, munculnya pinjaman online itu menjadi faktor penghambat geliat ekonomi di tengah edukasi terhadap masyarakat tentang kebijakan perbankan lemah, ini tugas OJK untuk mengambil peran, tidak bisa hanya mengambil kebijakan dari belakang meja tanpa melihat denyut nadi ekonomi masyarakat,” tegasnya.

    Dia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa aspirasi masyarakat ini dengan melakukan kunjungan ke kantor OJK Perwakilan Jawa Timur dan ke Fraksi Golkar DPR RI.

    “Kebetulan Ketua Komisi XI adalah kader Golkar, maka kami akan bawa aspirasi ini ke Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Kanda Sarmudji dan Wakil Ketua DPR RI bidang Keuangan Kanda Adies Kadir agar dapat diperjuangkan, sehingga ekonomi di Surabaya dan Jawa Timur bisa bergairah kembali, karena kesejahteraan rakyat adalah nafas perjuangan Partai Golkar,” pungkasnya. [asg/beq]

  • Retno Marsudi Resmi Jadi Komisaris RSIA Bunda

    Retno Marsudi Resmi Jadi Komisaris RSIA Bunda

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi secara resmi ditunjuk sebagai komisaris independen PT Bundamedik Tbk (BMHS). Penunjukan ini dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (20/12).

    Bundamedik, dalam agenda RUPSLB tersebut, telah memutuskan untuk mengangkat komisaris independen baru yang telah disetujui oleh para pemegang saham.

    Selain Retno, RUPSLB tersebut juga menyetujui penunjukan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arianti Anaya sebagai komisaris independen perusahaan.

    Bundamedik sendiri merupakan penyedia layanan kesehatan di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Margonda, Rumah Sakit Umum Bunda Padang, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Ciputat, dan lain-lain.

    Komisaris Utama Bundamedik Ivan Rizal Sini mengatakan, pengangkatan komisaris independen baru dipercaya akan memperkuat perusahaan.

    “Kami yakin bahwa jajaran kepemimpinan yang kini diperkuat oleh para profesional dengan keahlian dari berbagai disiplin, mampu membawa BMHS (Bundamedik) dalam menghadapi tantangan industri kesehatan yang dinamis dan terus mendukung fokus kami dalam pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Ivan dalam keterangannya, Jumat (20/12), melansir detikfinance.

    Sebagai informasi, Retno Marsudi dikenal sebagai diplomat senior dan profesional berpengalaman yang telah membuktikan dedikasinya dalam isu kesehatan, terutama kesejahteraan ibu dan anak.

    Selama pandemi Covid-19, Retno juga diklaim telah memimpin upaya Indonesia dalam mendapatkan akses vaksin yang adil dan memperkuat kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan kesehatan global.

    Kompetensi dan pengalaman Retno itu dinilai oleh Bundamedik dapat memberikan perspektif strategis dalam menghadirkan layanan kesehatan keluarga holistik dan komprehensif.

    Sementara itu, Arianti Anaya merupakan profesional di bidang kesehatan dengan pengalaman memimpin berbagai unit utama di Kemenkes.

    Keahliannya dalam sistem kesehatan nasional dan pengelolaan layanan kesehatan diklaim mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih inklusif dan terintegrasi dalam ekosistem Bundamedik.

    “Dengan formasi kepemimpinan yang solid dan didukung sumber daya manusia yang kompeten, BMHS memperkuat misi dalam menjadi ekosistem penyedia layanan kesehatan yang inovatif dan berkelanjutan di Indonesia,” tutur Direktur Utama Bundamedik Agus Heru Darjono.

    (del/asr)

    [Gambas:Video CNN]

  • Pengacara Klaim Harvey Moeis sudah Salurkan Dana CSR 1,5 Juta Dollar AS

    Pengacara Klaim Harvey Moeis sudah Salurkan Dana CSR 1,5 Juta Dollar AS

    Pengacara Klaim Harvey Moeis sudah Salurkan Dana CSR 1,5 Juta Dollar AS
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kuasa hukum terdakwa dugaan
    korupsi
    tata niaga komoditas timah,
    Harvey Moeis
    , menyatakan bahwa kliennya telah menyalurkan seluruh
    dana sosial
    dari smelter swasta sebesar 1,5 juta dollar Amerika Serikat (AS).
    Dana tersebut disebut jaksa sebagai “dana pengamanan” yang dikemas dalam modus
    corporate social responsibility
    (
    CSR
    ).
    Dalam pembacaan dupliknya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Jumat (20/12/2024), pengacara Harvey menyebutkan bahwa dana 1,5 juta dollar AS itu disalurkan untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19.
    “Berdasarkan keterangan terdakwa Harvey Moeis, dana kas bersama yang bersifat sukarela dari para smelter swasta hanya sebesar 1,5 juta dollar AS, dan dana kas bersama tersebut sudah disalurkan semuanya ke masyarakat,” kata pengacara.
    Pengacara juga mengeklaim bahwa harta kekayaan Harvey Moeis bersumber dari bisnisnya di batubara dan warisan orang tua.
    Oleh karena itu, pengacara berpendapat bahwa tuntutan jaksa yang meminta Harvey membayar uang pengganti sebesar Rp 210 miliar tidak memiliki dasar hukum.
    “Karena seharusnya penentuan uang pengganti adalah senilai yang diterima,” ujar pengacara.
    Sebelumnya, jaksa menuntut Harvey Moeis dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 1 tahun kurungan.
    Jaksa juga membebankan biaya uang pengganti sebesar Rp 210 miliar.
    Jaksa menilai Harvey terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama eks Direktur PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, dan para bos perusahaan smelter swasta.
    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap dilakukan penahanan di rutan,” ujar jaksa.
    Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga Rp 300 triliun.
    Harvey Moeis didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari penerimaan uang Rp 420 miliar hasil tindak pidana korupsi.
    Harvey, yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT), bersama eks Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapatkan keuntungan.
    Harvey menghubungi Mochtar untuk mengakomodasi kegiatan tersebut.
    Setelah beberapa kali pertemuan, Harvey dan Mochtar sepakat agar kegiatan akomodasi pertambangan liar tersebut di-cover dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah.
    Harvey kemudian menghubungi beberapa smelter, seperti PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu.
    Harvey meminta pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan.
    Keuntungan tersebut kemudian diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana CSR yang difasilitasi oleh Manager PT QSE, Helena Lim.
    Dari perbuatan ini, Harvey Moeis bersama Helena Lim diduga menikmati uang negara sebesar Rp 420 miliar.
    Atas perbuatannya, Harvey Moeis didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi
    jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU Tahun 2010 tentang TPPU.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.