Kasus: covid-19

  • Belajar dari COVID-19, China Tingkatkan Pemantauan Penyakit Pernapasan Akut

    Belajar dari COVID-19, China Tingkatkan Pemantauan Penyakit Pernapasan Akut

    Jakarta

    Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional China meluncurkan program untuk secara aktif memantau kasus pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui.

    Diberitakan Global Times, langkah untuk membangun sistem khusus ini ditujukan untuk membantu pihak berwenang menyiapkan protokol untuk menangani patogen yang tidak diketahui, berbeda dengan tingkat kesiapan yang lebih rendah lima tahun lalu ketika virus corona baru yang menyebabkan COVID-19 pertama kali muncul.

    Lei Zhenglong, kepala departemen pencegahan pemerintah, mengumumkan bahwa pihaknya akan membangun sistem multititik yang cerdas untuk memantau dan memberikan peringatan dini terkait penyakit menular.

    “Menanggapi penyakit menular yang baru muncul, direktori pelaporan untuk mikroorganisme patogen sedang dikembangkan, yang akan memperjelas prosedur dan proses pelaporan laboratorium untuk verifikasi dan penanganan oleh badan pengendalian penyakit,” kata Lei.

    Jaringan laboratorium ini tidak hanya mencakup laboratorium badan pengendalian penyakit tetapi juga laboratorium lembaga medis dan kesehatan, badan pengujian pihak ketiga, universitas dan lembaga penelitian, serta laboratorium dari departemen terkait lainnya, kata pejabat tersebut.

    Selain itu, saluran pemantauan penyakit telah diperluas.

    “Pemerintah mengoptimalkan sistem pelaporan jaringan untuk penyakit menular guna memantau penyakit menular pernapasan akut, termasuk COVID-19 dan influenza, di 1.041 rumah sakit sentinel di seluruh kota dan kabupaten yang representatif,” tutur Lei.

    Sementara itu Reuters melaporkan adanya tren peningkatan penyakit pernapasan akut pada tanggal 16-22 Desember di China. Kasus terkini yang terdeteksi meliputi patogen seperti rhinovirus dan human metapneumovirus, dengan kasus human metapneumovirus di antara orang di bawah usia 14 tahun menunjukkan tren peningkatan, terutama di provinsi utara.

    (kna/kna)

  • Ternyata Ini Dia Sosok Pemilik MR DIY

    Ternyata Ini Dia Sosok Pemilik MR DIY

    Jakarta

    MR DIY salah satu toko ritel raksasa yang menjamur di Indonesia dan beberapa negara lainnya menyediakan berbagai produk mulai dari kebutuhan tumah tangga, alat kantor, hingga aksesoris.

    Meski sudah tersebar dan sering ditemui di berbagai pusat perbelanjaan di Indonesia, masih banyak yang belum tahu sosok dibalik suksesnya perusahaan ini. Siapakah sosok tersebut?

    Sosok Pemilik MR DIY

    Melansir website resmi MR DIY Indonesia, Sabtu (19/10/2024), MR DIY didirikan oleh Tan Yu Teh bersama saudaranya Tan Yu Wei. Perusahaan ini pertama kali berdiri pada tahun 2005 di di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur, Malaysia.

    Kedua pendiri tersebut pada awalnya bukanlah sosok yang memiliki pengalaman di bidang ritel. Tan Yu Teh misalnya, adalah seorang mahasiswa jurusan fisika yang bekerja sebagai insinyur dan pialang saham di awal kariernya.

    Ia juga merupakan sosok filantropis yang mendukung berbagai organisasi dan tujuan amal. Tercatat pada tahun 2020, dirinya menyumbangkan RM 10 juta atau setara dengan Rp 36,2 miliar (kurs Rp 3.624) untuk penanggulangan pandemi Covid-19.

    Menilik Forbes, tercatat Tan Yu Yeh dan Tan Yu Wei Keluarga memiliki harta kekayaan US $1,7 juta atau setara dengan RP 26,4 triliun (kurs Rp 15.651). Pemilik MR DIY tersebut menempatkan diri sebagai orang terkaya di Malaysia ke-11 yang jumlah tokonya sebanyak 2.000 toko di seluruh Asia dan 4000 lebih di seluruh dunia.

    Diketahui MR DIY telah mendapat beberapa penghargaan, salah satunya World Branding Award (WBA) untuk kategori Regional Top Home Improvement Retail Brand di tahun 2023. Penghargaan ini menjadi bukti pengakuan atas kepemimpinan merek MR DIY di empat negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

    Di Indonesia, MR DIY sudah resmi melantai di bursa efek pada 19 Desember 2024. Perusahaan dengan kode MDIY itu terdaftar sebagai emiten ke-41 yang melakukan initial public offering (IPO) atau pencatatan saham sebagai perusahaan terbuka di BEI sepanjang tahun 2024.

    Presiden Direktur MDIY Indonesia, Edwin Cheah mengaku percaya dengan pendekatan yang inklusif dan efisien dari perusahaan mampu menjadi solusi utama bagi keluarga Indonesia dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

    Edwin menuturkan, strategi utama perusahaan adalah menjalankan operasional yang efisien dan adaptif. Perseroan mengonsolidasikan pesanan dalam jumlah besar dari seluruh jaringan toko, sehingga mampu mencapai skala ekonomi yang signifikan.

    (fdl/fdl)

  • Waduh, Penyakit Ini Diprediksi Bakal Bikin Ketar-Ketir Dunia di 2025

    Waduh, Penyakit Ini Diprediksi Bakal Bikin Ketar-Ketir Dunia di 2025

    Jakarta

    Kemunculan pandemi COVID-19 yang menewaskan jutaan orang di dunia membuat para ilmuwan dengan segera memetakan patogen apa yang perlu menjadi kewaspadaan di tahun-tahun berikutnya. Terutama yang telah menjadi resisten obat baik untuk antibiotik dan antivirus.

    Ilmuwan juga harus terus mencari potensi masalah berikutnya. Meskipun ini dapat terjadi dalam bentuk patogen apa pun, kelompok tertentu lebih mungkin menyebabkan wabah cepat daripada yang lain, dan itu termasuk virus influenza.

    Satu virus influenza menimbulkan kekhawatiran besar saat ini dan diperkirakan bisa menjadi masalah serius pada tahun 2025. Virus ini adalah subtipe influenza A H5N1, yang disebut sebagai “flu burung”.

    Dikutip dari IFL Science, virus ini menyebar luas pada unggas liar dan unggas peliharaan, seperti unggas. Baru-baru ini, virus ini juga menginfeksi sapi perah di beberapa negara bagian AS dan ditemukan pada kuda di Mongolia.

    “Dibandingkan dengan hanya dua kasus di Amerika dalam dua tahun sebelumnya, ini merupakan peningkatan yang cukup besar. Ditambah dengan tingkat kematian 30 persen akibat infeksi pada manusia, flu burung dengan cepat menjadi prioritas pejabat kesehatan masyarakat,” demikian bunyi laman tersebut.

    Untungnya, flu burung H5N1 tampaknya tidak menular dari orang ke orang, yang sangat mengurangi kemungkinannya menyebabkan pandemi pada manusia. Virus influenza harus menempel pada struktur molekuler yang disebut reseptor sialik di bagian luar sel agar dapat masuk dan mulai bereplikasi.

    Virus flu yang sangat beradaptasi dengan manusia mengenali reseptor sialik ini dengan sangat baik, sehingga mudah bagi mereka untuk masuk ke dalam sel kita, yang berkontribusi pada penyebarannya di antara manusia. Di sisi lain, flu burung sangat beradaptasi dengan reseptor sialik burung dan memiliki beberapa ketidakcocokan saat “mengikat” (menempel) dengan reseptor manusia. Jadi, dalam bentuknya saat ini, H5N1 tidak dapat menyebar dengan mudah pada manusia.

    Namun, sebuah penelitian terkini menunjukkan bahwa satu mutasi pada genom flu dapat membuat H5N1 mahir menyebar dari manusia ke manusia, yang dapat memicu pandemi.

    Jika jenis flu burung ini berubah dan dapat mulai menular antarmanusia, pemerintah harus bertindak cepat untuk mengendalikan penyebarannya. Pusat pengendalian penyakit di seluruh dunia telah menyusun rencana kesiapsiagaan pandemi untuk flu burung dan penyakit lain yang akan segera terjadi.

    Misalnya, Inggris telah membeli 5 juta dosis vaksin H5 yang dapat melindungi dari flu burung, sebagai persiapan untuk risiko tersebut pada tahun 2025.

    Bahkan tanpa potensi kemampuan untuk menyebar antarmanusia, flu burung kemungkinan akan lebih memengaruhi kesehatan hewan pada tahun 2025. Hal ini tidak hanya memiliki implikasi kesejahteraan hewan yang besar tetapi juga berpotensi mengganggu pasokan makanan dan berdampak pada ekonomi.

    (kna/kna)

  • Libur Nataru, Menhut Raja Juli Antoni Tutup Sementara 5 Gunung

    Libur Nataru, Menhut Raja Juli Antoni Tutup Sementara 5 Gunung

    Karanganyar, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan penutupan jalur pendakian 5 gunung selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah tersebut diambil demi keselamatan masyarakat.

    Raja Juli Antoni mengatakan hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden sangat memperhatikan keselamatan warga yang bepergian ke obyek-obyek wisata, di antaranya pegunungan.

    “Demi keamanan dan keselamatan selama Nataru seperti diperintahkan Pak Presiden Prabowo, lima pendakian, yaitu Gunung Gede Pangrango, Halimun Salak, Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan Rinjani, saya umumkan ditutup,” ujarnya seusai melakukan peninjauan di Taman Wisata Alam (TWA) Grojogan Sewu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024).

    Gunung-gunung itu memiliki karakteristik berlainan. Namun, sama-sama berisiko tinggi bagi pengunjung saat puncak musim penghujan. Presiden Prabowo tak mau terjadi hal tak diinginkan jika gunung-gunung itu tetap dibuka untuk umum.

    Menhut Raja Antoni mengatakan penutupan jalur pendakian lima gunung lantaran kondisi cuaca yang ekstrem. Ia juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

    Pembukaan kembali lima gunung tersebut belum bisa dipastikan. Namun, menunggu kondisi alam lebih bersahabat.

    “Dengan segala hormat pendakiannya dihentikan karena cuaca ekstrem, dan juga masukan dari pihak terkait, BMKG, Balai Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, lima pendakian tersebut dihentikan,” ujarnya.

    Sebelumnya diketahui, Menhut Raja Antoni melakukan pembukaan jalur pendakian Gunung Semeru pada 23 Desember 2024. Jalur pendakian Semeru kembali dibuka setelah lima tahun ditutup akibat Covid-19, kebakaran dan erupsi.

    Selain menutup lima gunung, Menhut Raja Juli Antoni juga langsung melakukan pengecekan jalur dari Ranu Pani, Ranu Kumbolo hingga Tanjakan Cinta. Demi keselamatan, jalur pendakian Semeru dibuka untuk umum hingga Ranu Kumbolo.

  • PHRI Prediksi PPN 12 Persen Bikin Tarif Hotel Naik 10 Persen di Bali

    PHRI Prediksi PPN 12 Persen Bikin Tarif Hotel Naik 10 Persen di Bali

    Denpasar, CNN Indonesia

    Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memperkirakan pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen akan memicu kenaikan tarif hotel di Pulau Dewata sebesar 10 persen.

    Suryawijaya mengungkapkan besaran kenaikan tarif hotel di Bali akan bervariasi. Namun, ia berkaca dari kenaikan sebelumnya di mana saat PPN 11 persen berlaku tarif hotel di Bali menanjak dua digit.

    “Kalau itu bisa sampai 10 persen. Karena kalau satu persen dibagi itu satu persen hitungan yang ada saat ini. Biasanya barang-barang juga bisa akan naik, prediksi saya bisa 10 persenan (kenaikan tarif hotel),” ujarnya saat dihubungi Jumat (27/12).

    Ia mengingatkan kenaikan PPN bisa menjadi bumerang bagi pemerintah. Pasalnya, daya beli masyarakat tengah melemah.

    “Ketika pajak dinaikkan, belum tentu bisa menambah pendapatan. Ternyata nanti banyak pengusaha yang mengurangi tenaga kerja. Bahkan, pengangguran akan bertambah jadi melakukan efisiensi pengusaha-pengusaha,” ujarnya.

    Menurutnya, PPN 12 persen memiliki efek berganda bagi pengusaha. Padahal, bisnis masih dalam tahap pemulihan usai pandemi covid-19.

    “Pesan saya kepada pemerintah agar lebih bijak dan lebih baik menekan korupsi. Jadi kalau korupsi bisa ditekan diberantas, saya rasa tanpa menaikkan pajak pun program pemerintah akan bisa terealisasi,” terangnya.

    Alih-alih menaikkan PPN, ia mengimbau pemerintah sebaiknya serius memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong peningkatan penerimaan dari sumber-sumber lain.

    “Saran saya selaku tokoh pariwisata di Bali, jadi pemerintah harus melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran APBN. Kedua menekan korupsi karena dari ribu triliun itu dan ratusan triliun sampai ada yang korupsi, kan kebocoran artinya. Yang ketiga menambah sumber-sumber pendapatan yang lain selain di luar pajak. Sehingga terciptanya kondusivitas daripada iklim usaha yang ada,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia optimistis meski tarif hotel naik, tren kunjungan wisatawan ke Bali tetap terjaga.

    “Kalau penurunan wisatawan mungkin tidak signifikan. Cuma yang saya khawatirkan adalah jadi pengusahanya yang tidak kuat. Nanti melakukan efesiensi banyak kemudian prodaknya menurun servisnya, karena mengurangi karyawannya, bisa berkurang, itu yang akan ditakutkan,” katanya.

    Selain itu, bisa juga terjadi PHK pada karyawan hotel di Bali untuk efisiensi.

    “Makanya, hati-hati tidak mungkin satu sektor saja mempengaruhi, multiplier efeknya yang banyak,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau pemerintah untuk lebih banyak mendukung lahirnya pengusaha baru. Apabila wirausaha semakin banyak maka akan menambah potensi pemasukan pajak ke depan.

    “Dari 280 juta penduduk ini kan baru berapa persennya jadi pengusaha. Jadi untuk dia berusaha itu kalau dibebani aturan banyak, pajak dan segala macam kan orang takut juga, mendingan mereka diam (tidak membuat usaha),” katanya.

    (kdf/sfr)

  • Ekonom Dukung Pemerintah Bayar Utang Burden Sharing ke BI via Debt Switching

    Ekonom Dukung Pemerintah Bayar Utang Burden Sharing ke BI via Debt Switching

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom menilai debt switching merupakan skema terbaik yang bisa dipilih pemerintah untuk membayar utang burden sharing ke Bank Indonesia sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025.

    Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menjelaskan debt switching merupakan strategi pengelolaan utang yang bertujuan untuk menggantikan utang jangka pendek dengan utang baru, biasanya dengan tenor yang lebih panjang.

    “Skema debt switch menjadi salah satu opsi yang terbaik [pemerintah] untuk memitigasi risiko penerbitan kembali surat utang yang jatuh tempo tersebut yang notabene adalah variable rate [suku bunga yang berubah-ubah], yang pada akhirnya akan mendorong stabilitas pasar SBN,” jelas Josua kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, debt switching mempunyai tiga keunggulan daripada opsi lain. Pertama, pemerintah mengurangi tekanan untuk menyediakan dana besar dalam waktu singkat sehingga ruang fiskal jangka pendek lebih longgar.

    Kedua, pemerintah dapat menghindari risiko gagal bayar atau tekanan fiskal yang dapat memengaruhi persepsi pasar dan stabilitas ekonomi. Dengan demikian, sambungnya, debt switching memberikan sinyal positif kepada investor bahwa pemerintah memiliki strategi pengelolaan utang yang terencana.

    Ketiga, dalam situasi ekonomi yang masih dalam pemulihan, debt switching memungkinkan pemerintah memprioritaskan belanja untuk program produktif atau kebutuhan mendesak lainnya tanpa terganggu oleh kewajiban pembayaran utang jangka pendek.

    Kendati demikian, Josua mengingatkan agar pemerintah dan Bank Indonesia turut memperhatikan beberapa faktor. Pertama, dengan memperpanjang tenor utang, total beban bunga yang harus dibayar pemerintah pada masa depan akan meningkat—terutama jika tingkat suku bunga di pasar meningkat—sehingga membebani pemerintahan yang akan datang.

    Kedua, debt switching bergantung pada kondisi pasar obligasi, termasuk tingkat bunga dan minat investor terhadap SBN pemerintah. Jika kondisi pasar memburuk maka pemerintah harus menawarkan bunga yang lebih tinggi untuk menarik pembeli.

    Ketiga, debt switch tidak menyelesaikan masalah utang melainkan hanya menunda jatuh tempo. Artinya pelaku pasar bisa mengembangkan persepsi negatif terutama apabila tidak diimbangi dengan strategi fiskal jangka panjang yang jelas dari pemerintah.

    “Secara keseluruhan, debt switch dapat menjadi skema terbaik untuk menghadapi tekanan fiskal jangka pendek jika diimplementasikan dengan hati-hati dan transparan,” jelas Josua.

    Dia mengimbau pemerintah terus memperhatikan risiko beban bunga yang meningkat dan memastikan strategi jangka panjang untuk mengurangi rasio utang terhadap produk domestik bruto.

    Pemerintah, sambungnya, harus memperkuat penerimaan negara, efisiensi belanja, dan kebijakan pro-investasi untuk mengurangi ketergantungan pada utang baru.

    “Jika tidak, beban utang ini bisa menjadi masalah serius bagi pemerintahan yang akan datang,” ungkap Josua.

    Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual melihat debt switching sebagai pilihan terbaik terutama apabila pemerintah memproyeksi kondisi perekonomian ke depan semakin berat seperti suku bunga acuan yang relatif masih tinggi.

    “Kalau untuk tahun depan memang ruang fiskalnya agak berat ini. Mudah-mudahan juga harga minyaknya dan rupiah kita bisa terkendali ya. Kalau enggak juga ini makin sempit lagi ruang fiskal,” ujar David kepada Bisnis, Jumat (27/12/2024).

    Lebih lanjut, dia mengingatkan utang burden sharing pemerintah ke Bank Indonesia (BI) bukan hanya jatuh tempo pada tahun depan melainkan juga tahun-tahun berikutnya. Oleh sebab itu, perlu pengelolaan yang dinamis.

    Jika kondisi perekonomian masih sulit maka burden sharing masih bisa menjadi pilihan. Jika kondisi perekonomian sudah membaik maka David mendorong pemerintah segera melunasi utang ke BI—bukan sekadar debt switching.

    “Kayak kita mengelola keuangan rumah tangga saja gitu kan. Kalau memang bebannya lagi berat ya kita kan minta segala macam usaha gitu ya untuk rescue atau apapun gitu. Kalau misalnya lagi bagus ya kita lakukan percepatan,” jelasnya.

    Kesepakatan Pemerintah-BI

    Pemerintah dan BI menyepakati utang burden sharing sebesar Rp100 triliun yang jatuh tempo pada 2025 dibayar melalui mekanisme debt switching, yakni mengonversi utang jangka pendek menjadi utang jangka panjang.

    Burden sharing sendiri merupakan kebijakan yang diambil akibat pandemi Covid-19. Lewat kebijakan tersebut, BI diperbolehkan membeli surat berharga negara (SBN) yang diterbitkan pemerintah di pasar perdana untuk menstabilkan sistem keuangan.

    Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021, terdapat SBN seri variable rate yang khusus dijual kepada BI di pasar perdana dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

    Utang pemerintah ke BI tersebut akan jatuh tempo pada 2025 senilai Rp100 triliun, lalu pada 2026 senilai Rp154,5 triliun, pada 2027 senilai Rp154,5 triliun, pada 2028 senilai Rp152,06 triliun, dan pada 2029 senilai Rp51,5 triliun.

    Untuk membahas utang jatuh tempo Rp100 triliun pada tahun depan itu, pemerintah dan BI melakukan koordinasi pada hari ini, Jumat (27/12/2024). Hasilnya, disepakati BI akan melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder pada 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan pembelian itu akan dilakukan melalui mekanisme pertukaran SBN secara bilateral (bilateral debt switch) dengan pemerintah yang dilakukan atas burden sharing yang jatuh tempo pada 2025.

    “Mekanisme debt switch tersebut dilakukan dengan pertukaran antara SBN yang jatuh tempo dan SBN reguler, yang dapat diperdagangkan di pasar [tradeable] dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (27/12/2024).

    SBN penggantinya, sambung Ramdan, adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter BI dan kesinambungan fiskal pemerintah. Hanya saja, dia tidak menjelaskan lebih lebih lanjut detail SBN pengganti tersebut.

    Sebagai informasi, ruang fiskal pemerintah pada APBN 2025 memang sempit. Selain ke BI, Kemenkeu mencatat profil utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

    Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

    Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Pemerintahan Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang. 

    Di sisi lain, APBN 2025 telah menetapkan belanja pemerintahan senilai Rp3.621,3 triliun. Dengan skema ini, hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

     

  • 10 Tahun Jadi Cosplayer, Eko Sukses Kuliahkan Putrinya Kedokteran, Bantu Istri Jualan di Malam Hari

    10 Tahun Jadi Cosplayer, Eko Sukses Kuliahkan Putrinya Kedokteran, Bantu Istri Jualan di Malam Hari

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah kisah perjuangan ayah mencari nafkah demi kuliahkan putrinya.

    Kisah inspiratif ini datang dari seorang pria berusia 50 tahun bernama Eko.

    Eko menjadi cosplayer selama 10 tahun.

    Dari hasil kerjanya itu, ia kini sukses kuliahkan putrinya.

    Tak tanggung-tanggung, putrinya kuliah di jurusan kedokteran.

    Setiap hari, Eko menjadi cosplayer di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat.

    Putri pertama Eko kini sudah diterima berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang (UNNES).

    “Anak dua, perempuan semua. Yang satu kemarin baru masuk Unnes, kedokteran,” kata Eko saat ditemui Warta Kota di kawasan Taman Fatahillah, Tamansari, Jakarta Barat, Jumat (27/12/2024).

    Menurutnya, meski penghasilan menjadi cosplayer tak menentu, namun konsostensi dia dalam berkarya dapat membuatnya tetap dilirik pengunjung.

    Dari sanalah Eko mengumpulkan sedikit demi sedikit rupiah.

    Ini demi mewujudkan mimpi sang anak untuk menjadi seorang dokter.

    “Kerja aja tiap hari, untuk istri sama anak. Kerja saya dari pukul 10.00 WIB sampai 20.00 WIB,” ungkap Eko.

    Eko (50) bercosplay sebagai Laksamana Maeda di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat pada Jumat (27/12/2024). (Warta Kota)

    Kendati demikian, Eko juga menambah penghasilan dengan cara berdagang bersama sang istri.

    Aneka makanan, minuman, serta kreasi jajajanan ringan lain, ia jajakan di kawasan Kota Tua demi bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

    “Saya bikin semacam chicken (ayam goreng), jus, gitu. Jadi kadang-kadang kalau malam, beres cosplay bantu istri jualan, ya alhamdulillah anak bisa sekolah,” pungkas dia.

    Dengan mengenakan seragam bak seorang jenderal, Eko berdiri tegap di samping motor berwarna merah tembaga, sembari memegang beberapa senjata.

    Sesekali ia mematung dan memberi gaya hormat kepada pengunjung yang datang kepadanya untuk sekadar berswafoto.

    Eko juga mewarnai wajahnya dengan makeup hingga berwarna cokelat keemasan agar nampak semirip mungkin dengan patung asli Laksamana Maeda.

    Diketahui, Laksamana Maeda merupakan tokoh militer Jepang yang berjasa di balik kemerdekaan Indonesia.

    Dia bahkan meminjamkan rumahnya untuk dipergunakan oleh tokoh-tokoh proklamator RI dalam perumusan naskah proklamasi.

    Saat dihampiri Warta Kota, Eko mengaku sudah menjadi cospalyer sejak 2014 lalu.

    Dia adalah generasi kedua yang meneruskan kiprah seniornya dengan tema “manusia humanoid”.

    Eko berujar, mulanya ia hanyalah seorang pedagang makanan di sekitar Kota Tua.

    Ia pun tidak pernah berpikir jika akan melakoni pekerjaan sebagai patung dan menghibur wisatawan di tempat bersejarah ini.

    “Pada saat itu ketika ada revitalisasi Kota Tua, saat dagang sudah mulai sulit, saya melihat, saya kenal Bang Idris (senior) dan beberapa orang di sini, termasuk pengelola yang mengizinkan boleh berakses di sini,” kata Eko saat ditemui Warta Kota, Jumat (27/12/2024).

    “Kalau mau berkarya di bidang seni, contoh kayak komunitas manusia batu, itu harus ada nuansa sejarah. Sejak itu saya berkeinginan (untuk cosplay),” imbuhnya.

    Ditambah lagi, Eko memang memiliki kegemaran dibidang seni. 

    Hal itu lah yang lantas membuatnya bertahan menjadi cosplayer tokoh sejarah di Kota Tua hingga hari ini.

    Eko (50) bercosplay sebagai Laksamana Maeda di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat pada Jumat (27/12/2024). (Warta Kota)

    Sementara itu, terkait pemilihan tokoh Laksamana Maeda, didasari oleh hasil penelaahannya selama bertahun-tahun.

    Eko mengaku ingin tampil beda dan menarik wisatawan lebih banyak.

    Ia pun sempat berganti-ganti peran sebelum menekuni peran tentara Jepang ini, mulai dari Sultan Pangeran Yogyakarta, Pangeran Jayakarta, hingga Jenderal Sudirman.

    Namun, perenungan panjang saat pandemi Covid-19, membuatnya mencoba membuat karakter lain yang nyentrik, di luar Belanda dan Indonesia, tetapi tetap berkaitan dengan sejarah.

    “Kalau di Kota Tua itu kan kalau cosplay enggak boleh sama jadi saya pikir, di sini semua teman-teman pahlawan lokal, nasional sudah. Dari sisi Belanda yang sudah, tapi tidak ada yang mengangkat sisi Jepang,” kata Eko.

    “Jadi saya coba kira-kira sejarahnya seperti apa. Akhirnya saya pilih Laksamana Maeda. Karena bagaimanapun, dia juga punya cerita tentang bangsa ini,” imbuhnya.

    Bahkan kini, dirinya menjadi satu satunya karakter Jepang yang bercosplay di Kota Tua.

    Eko bercerita, ia telah lama mengulik tokoh Laksamana Maeda, bahkan sampai mengikuti pameran-pameran soal Maeda.

    Melihat jasa sang Laksamana terhadap agenda penting Kemerdekaan RI, Eko pun tertarik untuk mengenalkannya ke dunia luar.

    “Kenapa saya memilih karakter Jepang dan akhirnya memutuskan Laksamana Maeda, karena satu-satunya peninggalan yang ada di Jepang, sampai sekarang jadi museum pun, kan dari rumah Maeda,” ungkap Eko.

    “Karena setahu saya, Jepang tidak ada pernah peninggalan seperti Belanda. Satu-satunya kisah yang berkembang dari cerita Jepang, cuma rumahnya Laksamana Maeda, yang sekarang menjadi museum nasional perumusan teks proklamasi,” imbuhnya.

    Untuk informasi, Eko melakukan cosplay sebagai Laksamana Maeda mulai pukul 10.00 WIB hingha 20.00 WIB.

    Dia biasa mengambil tempat di depan Museum Seni Rupa dan Keramik bersama temannya yang bercosplay sebagai pesulap yang bisa melayang di udara.

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

  • Cerminkan Prinsip Keadilan dan Gotong Royong, Benarkah Kenaikan PPN Lebih Baik Daripada Kenaikan PPh? – Page 3

    Cerminkan Prinsip Keadilan dan Gotong Royong, Benarkah Kenaikan PPN Lebih Baik Daripada Kenaikan PPh? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sesuai amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dari sudut pandang pemerintah, kenaikan tarif PPN menjadi salah satu kebijakan strategis untuk meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan.

    Di sisi lain, kenaikan tarif PPN menuai kritik dari sejumlah pihak. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah dan mengurangi daya beli masyarakat. Mereka berharap ada cara lain untuk yang ditempuh pemerintah.

    Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Dengan pembebasan PPN pada kebutuhan pokok/primer, maka kebijakan menaikkan PPN dapat dikatakan lebih baik daripada menaikkan tarif pajak lainnya seperti PPh, yang terbatas berlaku pada individu atau entitas dengan penghasilan tertentu. Bila terjadi kenaikan PPh berpotensi dapat mengurangi insentif kerja atau investasi, yang pada akhirnya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Sebaliknya, kenaikan PPN memiliki cakupan yang lebih luas dan berdampak langsung pada pola konsumsi masyarakat, sehingga lebih efektif dalam mengumpulkan penerimaan negara dan mencerminkan prinsip keadilan dan gotong royong. Prinsip keadilan dalam perpajakan sendiri dapat dilihat dari bagaimana beban pajak didistribusikan secara proporsional kepada masyarakat. Dalam artian, semakin tinggi konsumsi seseorang, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dengan demikian, mereka yang berpenghasilan tinggi dan cenderung memiliki pola konsumsi lebih besar akan menanggung beban pajak lebih tinggi dibandingkan kelompok berpenghasilan rendah.

    Pengamat Perpajakan, Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah telah mempertimbangkan matang-matang kebijakan kenaikan PPN. Sesuai dengan amanat UU HPP, kenaikan PPN diimplementasikan secara bertahap dari 10 % menjadi 11% di tahun 2022 dan 12% mulai Januari 2025. Dampak kenaikan PPN untuk penerimaan negara lebih besar daripada kalau menaikkan PPh. Terlebih setelah pandemi Covid-19 banyak perusahaan yang tidak profit.

    “Kalau mengenakan pajak penghasilan tidak adil, orang bisnisnya rugi suruh bayar pajak. Kenapa kok PPN? Kalau PPh, perusahaan enggak profit. PPN semua membayar, ada (prinsip) gotong-royong. Untuk kebutuhan pokok tetap 0%. Jasa kesehatan, pendidikan dan transportasi tetap bebas PPN,” kata Yustinus Prastowo dalam diskusi bertajuk ‘Wacana PPN 12%: Solusi Fiskal atau Beban Baru Bagi Masyarakat beberapa waktu lalu.

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dan menstimulasi perekonomian melalui berbagai paket kebijakan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan, salah satunya dari sisi perpajakan.

    Sri Mulyani menjelaskan, pajak merupakan instrumen penting bagi pembangunan dan dalam pemungutannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan gotong-royong. Prinsip ini juga mendasari penerapan kebijakan PPN 12% yang bersifat selektif untuk rakyat dan perekonomian.

    “Keadilan adalah dimana kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan kewajiban berdasarkan undang-undang, sementara kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi bahkan diberikan bantuan. Di sinilah prinsip negara hadir,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

    Sri Mulyani menegaskan pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Nomor 7 Tahun 2021, pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan PPN untuk barang-barang kebutuhan pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat.

    “Hampir seluruh fraksi setuju bahwa negara harus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Keberpihakan ini diwujudkan melalui fasilitas PPN untuk barang kebutuhan pokok, baik berupa barang maupun jasa yang dikonsumsi masyarakat luas,” kata Sri Mulyani.

  • Starling Vs Kopi Kekinian: Aroma Persaingan di Pinggir Jalan – Page 3

    Starling Vs Kopi Kekinian: Aroma Persaingan di Pinggir Jalan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Jemarinya cekatan, seolah tak berhenti menyobek kopi kemasan yang berjejer dibagian depan sepeda. Lalu dengan cepat dia menyalakan tombol termos untuk menyeduh kopi buatannya. Takaran airnya sudah disesuaikan dengan selera pelanggan.

    Muhammad Zuhkri adalah satu dari ratusan pedagang kopi keliling di Jakarta. Beberapa karyawan perkantoran hingga ojek online menjadi pelanggan setianya. Kopi keliling atau oleh masyarakat disebut starling mudah ditemukan di sudut kota. 

    Starling biasanya berkeliling menawarkan aneka kopi, minuman instan, hingga beberapa camilan murah meriah. Selain berkeliling mereka biasanya mangkal di wilayah tertentu, entah itu dekat perkantoran, stasiun, ataupun proyek pembangunan. 

    Ribuan orang sudah merasakan kopi buatan laki-laki asal Jawa Timur ini. Dia sudah berkeliling jadi pedagang starling hampir delapan tahun.

    “Dari sejak 2017 jualan. Udah muter-muter ke mana-mana juga,” kata Zukhri kepada Liputan6.com

    Saat ini dia biasa berkeliling di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Penghasilan Zuhkri pun bervariatif setiap harinya. Kalau sedang ramai, penghasilannya mencapai ratusan ribu setiap harinya. 

    Meskipun pendapatannya mulai berkurang karena adanya kopi keliling kekinian, Zukhri masih percaya bahwa masih banyak pelanggan setia yang menunggunya setiap hari. 

    “Pelanggan masih ada aja meskipun pendapatan berkurang. Tapi namanya rezeki ada saja,” ucapnya. 

    Minum kopi saat ini menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan data dari Organisasi Kopi Internasional atau International Coffee Organization (ICO) yang menyebutkan bahwa konsumsi kopi melonjak hingga 174 persen pada tahun 2016

    Tingginya konsumsi kopi membuat prospek dan keuntungan bisnis dengan membuka kedai kopi semakin luas. Seiring dengan menjamurnya kedai-kedai kopi di Jakarta membuat para pebisnis terus memutar otaknya untuk tetap mendapatkan keuntungan. 

    Salah satunya yaitu dengan sistem langsung mendatangi pelanggan atau dengan berkeliling. Beberapa nama besar toko kopi sudah mulai melakukan strategi tersebut. Yaitu menawarkan kopi berkualitas menggunakan gerobak keliling dengan harga terjangkau. 

    Tampilan gerobaknya memang lebih menarik. Berbagai brand besar pun mulai berkeliling di jalanan Jakarta berdampingan dengan kopi starling. Dibandingkan dengan kopi starling harganya memang relatif lebih mahal. Sebab yang dijajakan pun seperti kedai kopi namun harga jalanan.

    Salah satu pedagang kopi kekinian, Reyhan Saputra mengaku sangat menikmati pekerjaannya. Berkeliling Jakarta menjajakan kopi susu gula aren yang menjadi andalan. Pembeli kopinya rata-rata merupakan para pekerja kantoran. 

    Selain berkeliling, Rey biasanya mangkal di beberapa perkantoran sekitar gedung pencakar langit. Profesi tersebut digelutinya sejak pandemi Covid-19. Beberapa kendala pun juga dirasakan oleh Rey bersama teman-teman lainnya.

    “Kendalanya ya susah nyari lapak sih, nyari tempat buat mangkal kadang susah. Kadang dipalak preman,” kata dia kepada Liputan6.com

     

  • Peran BRI Topang Kesuksesan UMKM Wingko Babat Lamongan Selama 3 Dekade

    Peran BRI Topang Kesuksesan UMKM Wingko Babat Lamongan Selama 3 Dekade

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sudah lebih dari tiga dekade, Wingko ‘Bambang Indrajaya’ telah menjaga cita rasa autentik khas Babat, Lamongan, Jawa Timur, sejak 1990. Kudapan produksi UMKM milik keluarga ini mampu lestari berkat dukungan permodalan dan pembinaan dari BRI.

    Cerita kesuksesan Wingko ‘Bambang Indrajaya’ berakar pada tekad almarhum Bambang Indrajaya, seorang pensiunan pegawai kereta api, yang memanfaatkan pesangonnya untuk merintis usaha wingko. Usaha ini terus berkembang selama 34 tahun dan beralih ke tangan putranya, Bastian Hendri, yang kini membawa nama wingko Babat ke level baru.

    Bastian bercerita, awalnya dia berperan dalam membantu pemasaran. Dia memasarkan wingko ini ke area wisata religi di Jawa Timur, seperti makam-makam Sunan.

    “Saat Pak Bambang masih hidup, saya hanya membantu dalam bagian pemasaran. Setelah Pak Bambang meninggal pada tahun 2011, usaha ini diteruskan oleh ibu saya,” ujarnya di Jakarta.

    Perjalanan Wingko ‘Bambang Indrajaya’ bukanlah tanpa tantangan. Namun, sinergi dengan pelaku industri keuangan yang tepat disertai usaha keras menjadi strategi ampuh dalam menaikkelaskan usaha daerah ini menjadi bisnis yang terkenal dan berdampak bagi sekitar.

    Bastian bercerita salah satu momen bersejarah yang tak terlupakan bagi usaha ini, terjadi pada 2005. Kala itu mereka mencetak rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan membuat wingko raksasa berukuran 3,5 meter dan tebal 10 cm.

    Prestasi ini bukan hanya sebagai kebanggaan, tetapi juga menjadi titik balik yang membuka jalan kesuksesan dan pengakuan lebih luas terhadap usaha kudapan ini. Setelah rekor itu, produksi Wingko ‘Bambang Indrajaya’ melonjak pesat.

    “Tadinya hanya satu atau dua bak adonan per hari yang masing-masing seberat 5 kilogram, menjadi 30 hingga 40 bak per hari,” kenang Bastian.

    Meski begitu, seperti halnya perjalanan bisnis lain, jalan menuju kesuksesan tidak selalu mulus. Rintangan dan tantangan terus menghadang, salah satunya ‘infeksi’ pandemi Covid-19. Bastian mengakui bahwa pandemi menjadi ujian berat bagi bisnis keluarga yang telah berjalan puluhan tahun.

    “Pandemi adalah titik berat, tapi juga kesempatan untuk berinovasi,” katanya.

    Di tengah tantangan besar akibat pandemi, Bastian menambahkan, rekam jejak positif selama ini membuat usaha ini mendapat dukungan cukup dalam menopang kelangsungan usahanya. Apalagi, sejak 2018 Bastian telah menjadi nasabah BRI dan memperoleh fasilitas pinjaman melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    “Peran BRI bagi saya adalah dapat modal tambahan, apalagi buat bahan-bahan kan kurang, karena harga pasaran kan nggak rata. Makanya saya butuh BRI,” ucapnya.

    Foto: Arsip BRI.

    Lebih lanjut, dengan bantuan tersebut, Bastian pun dapat melakukan berbagai inovasi untuk bisa terus mempertahankan bisnis dan menyesuaikan usaha dengan kondisi yang berubah.

    Selain itu, upaya kerasnya pun memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Wingko ‘Bambang Indrajaya’ mampu membuka lapangan kerja dengan mempekerjakan 10 karyawan, tujuh di antaranya perempuan.

    Bastian juga mengakui, bantuan BRI tak hanya datang dalam hal pembiayaan. Seiring dengan pulihnya situasi pasca Covid-19, BRI terus mendukung usahanya.

    Komitmen BRI itu terlihat dari program pendampingan hingga memberi kesempatan untuk tampil di Bazaar UMKM BRILian agar dapat dikenal pasar secara lebih luas.

    Diketahui, BRI mencatat penyaluran KUR selama 2024 mencapai Rp175,66 triliun kepada 3,7 juta debitur UMKM hingga akhir November 2024. Termasuk kepada UMKM Wingko ‘Bambang Indrajaya’.

    Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa pencapaian KUR tersebut merupakan bagian dari upaya BRI untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Terutama di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan.

    “Melalui KUR, kami tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memberdayakan UMKM agar mampu tumbuh lebih berkelanjutan,” ujarnya.

    Pada akhirnya, perjuangan Bastian bersama usaha warisan ayahnya mencerminkan semangat besar UMKM untuk naik kelas dan membawa dampak pada masyarakat sekitar. Semangat ini yang menjadi fondasi bagi BRI untuk terus menegaskan komitmennya mendukung UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

    (ory/ory)