Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Wabah Flu di Inggris Meningkat Tajam, Rumah Sakit Kesulitan hingga Sekolah Ditutup

    Wabah Flu di Inggris Meningkat Tajam, Rumah Sakit Kesulitan hingga Sekolah Ditutup

    JAKARTA – Inggris saat ini mengalami peningkatan tajam terkait kasus flu. Empat rumah sakit di Inggris menyatakan insiden kritis imbas jumlah pasien flu yang melonjak luar biasa.

    Juru bicara rumah sakit menyebut 269 pasien flu memerlukan perawatan di rumah sakit. University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust menyatakan bahwa beberapa rumah sakit yang mereka bawahi mengalami UGD yang sudah terlalu padat.

    “Meskipun kapasitas di bangsal dan UGD ditingkatkan, waktu tunggu tetap ‘diperpanjang’,” ungkap juru bicaranya, dikutip dari BBC, pada Kamis, 11 Desember 2025.

    Pejabat Kesehatan setempat mengatakan bahwa saat ini Inggris sedang menghadapi musim flu yang paling buruk dalam sejarah. Dengan itu, masyarakat diminta kembali ke kebiasaan saat pandemi COVID-19.

    Pimpinan pihak NHS mengimbau kepada warga Inggris untuk mulai mengenakan masker saat naik transportasi umum. Penggunaan mask juga penting untuk menghentikan penularan virus ke orang lain.

    “Masyarakat diimbau untuk kembali ke kebiasaan yang terbentuk selama pandemi COVID-19, yakni mengenakan masker saat berada di tempat umum atau kantor jika sedang pilek,” tutur Kepala Eksekutif NHS Providers, Daniel Elkeles.

    Selain rumah sakit mengalami kesulitan menangani pasien kasus flu, sekolah-sekolah di Inggris juga terpaksa ditutup. Inggris seperti kembali menerapkan “lockdown firebreak” ala COVID-19 setelah ratusan orang jatuh sakit dalam beberapa waktu terakhir.

    Para ahli memperingatkan kondisi ini bisa menjadi wabah terburuk dalam satu dekade. Terutama setelah strain flu mutan atau yang dikenal sebagai H3N2, bersama RSV dan norovirus meningkatkan angka penyakit dan memenuhi bangsal di rumah sakit.

  • 44 Juta Orang Dapat Jatah dalam Setahun

    44 Juta Orang Dapat Jatah dalam Setahun

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memamerkan pelaksnaaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai lebih cepat ketimbang negara lain. Misalnya, dengan jangkauan program MBG yang mampu diterima 44 juta orang hanya dalam kurun waktu satu tahun.

    Hal tersebut disampaikan Airlangga kepada para perwakilan Organization for Econonic Co-operation and Development (OECD). Menurutnya, program ini dijalankan lebih cepat dibandingkan negara lain.

    “Tadi kami share bahwa salah satu program andalan Bapak Presiden pun terkait dengan makan bergizi gratis dilakukan dalam periode yang cepat. Jadi dalam setahun ini sudah hampir 44 juta di mana negara lain butuh 11 tahun,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

    Dia menjelaskan, pelaksanaan program MBG ini dalam konteks percepatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, dia juga menyinggung soal penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang cenderung cepat.

    “Betul-betul ini melihat bagaimana Indonesia, termasuk tadi kami sharing pada saat penanganan Covid kita juga melakukan dengan transformasi yang cepat,” ucapnya.

    Airlangga menuturkan, Presiden Prabowo Subianto telah mendorong proses birokrasi sederhana hingga reformasi dan transformasi dalam regulasi di berbagai sektor. Ini sejalan dengan proses aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

    Perwakilan OECD Sambangi RI

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap kabar terkini proses aksesi keanggotaan Indonesia ke Organization for Econonic Co-operation and Development (OECD). Sejumlah aspek sedang ditinjau secara menyeluruh, termasuk aspek perdagangan hingga ekonomi digital.

    Dia menjelaskan, sejumlah perwakilan OECD akan melakukan peninjauan terhadap regulasi di beberapa sektor. Tinjauan teknis ini jadi langkah lanjutan dalam proses keanggotaan Indonesia ke organisasi tersebut.

    “Pertemuan pagi ini Indonesia melakukan update terhadap technical review, dan hingga saat ini bidang utamanya adalah lingkungan, perdagangan dan ekonomi digital,” kata Airlangga di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2024).

  • Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yakin Papua dapat mandiri pangan pada 2027.

    “Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

    Ia mendorong Papua mampu mandiri pangan dan tidak bergantung pasokan dari daerah lain, seperti Kota Makassar di Sulawesi Selatan atau Jawa, karena biaya transportasi memberatkan masyarakat. “Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita mengangkut dari daerah lain, biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” ujarnya.

    Ia menjelaskan kebutuhan pangan Papua sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal sekitar 120.000 ton–124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton ini sedang diatasi melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, ia mengatakan cetak sawah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5 tahun–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” katanya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, ia menekankan bahwa pangan menjadi fondasi stabilitas bangsa. Menurutnya, ketika pangan bermasalah, suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Oleh karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Papua Raya, yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan, sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

    “Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia yang mampu bertahan kalau pangan bermasalah,” katanya.

  • OJK Terbitkan Kebijakan Perlakuan Khusus Kredit dan Pembiayaan Korban Bencana Sumatera

    OJK Terbitkan Kebijakan Perlakuan Khusus Kredit dan Pembiayaan Korban Bencana Sumatera

    Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar buka peluang relaksasi kredit bagi korban terdampak bencana Sumatera. Relaksasi kredit juga pernah diberikan saat masa pandemi Covid-19.

    Mahendra mengatakan, kemungkinan pemberian relaksasi itu tengah dihitung oleh OJK serta melibatkan perusahaan pemberi pembiayaan dan kredit.

    “Apakah sampai memerlukan suatu aktivasi dari pengaturan yang terkait dengan penanggulangan bencana, atau bisa dilakukan langsung oleh masing-masing lembaga jasa keuangan, ini juga sedang dikoordinasi lebih dalam lagi oleh kami,” kata Mahendra disela OECD Asia Roundtable on Digital Finance 2025, di Sanur, Bali, Senin (1/12/2025).

    Kajian serius tengah dijalankan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae di sektor perbankan. Serta, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman untuk sektor pembiayaan.

    “Ini merupakan prioritas dan fokus kami bersama terkait dengan bagaimana dampak-dampak konsekuensi pembiayaan maupun keuangan yang terjadi di kawasan di sana,” tutur Mahendra.

    Mahendra juga meminta anak buahnya untuk mengkaji klaim asuransi dari dampak bencana. “Sedang dilakukan tentunya assessment mengenai bagaimana dampaknya dan terkait dengan klaim maupun penggantian asuransi yang terjadi secara menyeluruh,” ujar dia.

  • Profil Ardito Wijaya Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Profil Ardito Wijaya Bupati Lampung Tengah yang Kena OTT KPK

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya. Pada awal pekan ini, kabar penangkapan Bupati Lampung Tengah menguat, hanya saja belum ada konfirmasi dari KPK.

    “Benar, bupati Lampung Tengah diamankan,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (10/12/2025) malam.

    Ardito Wijaya merupakan politisi muda yang memiliki latar belakang sebagai dokter dan pengalaman di bidang kesehatan sebelum terjun ke politik. Meski ia kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata saat maju menjadi calon bupati Lampung Tengah pada 2024, Ardito justru diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan). 

    Perjalanan Karier Dokter

    Ia adalah putra asli Lampung Tengah, Ardito lahir pada 23 Januari 1980. Pendidikan dasar Ardito ditempuh di Sekolah Dasar Bandar Jaya lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Terbanggi Besar dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada 1998.

    Selanjutnya Ardito melanjutkan studinya ke Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta hingga 10 tahun sebelum akhirnya bisa meraih gelar dokter muda pada 2008. Begitu lulus jadi dokter, pada 2010, ia mulai bertugas di Puskesmas Seputih Surabaya, Lampung Tengah. Selama periode 2010–2011, ia aktif memberikan pelayanan kesehatan sebagai dokter umum sekaligus menghadapi langsung berbagai tantangan pelayanan medis di wilayah pedesaan.

    Setelah menyelesaikan masa tugasnya di Puskesmas Seputih Surabaya, pada 2011 Ardito memutuskan untuk melanjutkan pengabdiannya sebagai dokter muda di Puskesmas Rumbia, Lampung Tengah. Hingga 2012, ia kembali terjun langsung melayani masyarakat dan menangani berbagai kasus kesehatan. 

    Kariernya di bidang kesehatan semakin melejit ketika ia dipercaya menjabat sebagai kepala bidang pengendalian dan pemberantasan penyakit menular (Kabid P2PL) Dinas Kesehatan Lampung Tengah pada 2014 hingga 2016. Sebagai Kabid P2PL, Ardito bertanggung jawab menjalankan berbagai program kesehatan masyarakat, terutama pengendalian penyakit menular yang menjadi fokus utama daerah. 

    Harta Kekayaan 

    Berdasarkan data yang tercantum dalam laman e-LHKPN KPK, harta kekayaan Ardito Wijaya yang dilaporkan per 31 Desember 2023, saat masih menjabat sebagai wakil bupati Lampung Tengah, tercatat mencapai Rp 12,3 miliar dalam bentuk berupa aset tanah, bangunan, dan kendaraan.

    Kasus Pelanggaran Protokol Covid-19

    Ardito pernah terseret perkara pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Pada 30 Juli 2021, ia divonis menjalani sanksi kerja sosial oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Perkara tersebut tercatat dengan nomor register 8/Pid.C/2021/PN Gns.

    Dalam putusannya, hakim menyatakan Ardito terbukti melanggar Pasal 99 Peraturan Daerah Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Sanksi administratif yang dijatuhkan berupa kerja sosial membersihkan fasilitas umum di Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah lengkap dengan mengenakan atribut bertuliskan “Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19”.

  • Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Komdigi Targetkan 6 Garuda Spark Beroperasi pada 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah menyampaikan pemerintah akan mempercepat pengembangan jaringan pusat inovasi Garuda Spark sebagai mesin pencetak talenta dan wirausaha digital. 

    Adapun saat ini terdapat tiga Garuda Spark dan tahun depan ditargetkan menjadi enam, dengan rencana ekspansi hingga 20 lokasi pada 2029 agar lebih banyak generasi muda bisa mendapatkan pelatihan, peningkatan keterampilan (upskilling), dan alih keterampilan (reskilling) untuk mengisi pekerjaan baru di sektor digital.  

    Garuda Spark adalah jaringan innovation hub nasional yang dibangun Komdigi sebagai ruang kolaborasi dan inkubasi bagi startup, talenta muda, serta pelaku industri untuk mengembangkan solusi teknologi digital.

    Program ini dirancang sebagai platform “nationally coordinated, locally adapted, globally connected”, dikoordinasikan secara nasional, menyesuaikan potensi tiap daerah, dan membuka akses jejaring hingga level global.

    Edwin menepis anggapan bahwa perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) akan semata-mata memicu pengangguran. Menurutnya, ledakan solusi digital justru menuntut pemerintah dan pelaku industri aktif menciptakan lapangan kerja baru, antara lain melalui pelatihan terstruktur di berbagai titik Garuda Spark yang akan menyalurkan talenta ke posisi kerja dengan nilai tambah lebih tinggi. 

    Dia berharap pada tahun depan Indonesia dapat menambah 3 Garuda Spark sehingga total mencapai 6 Garuda Spark. Adapun dalam 5 tahun ke depan diharapkan dapat menyentuh 20 lokasi.

    “Generasi muda kita kami latih, dan kami salurkan ke pos-pos pekerjaan yang lebih baik,” kata Edwin kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025). 

    Dia untuk mencapai target ambisius tersebut perlu partisipasi luas dari berbagai pemangku kepentingan untuk menjadikan pusat-pusat inovasi tersebut sebagai simpul pelatihan dan penempatan kerja bagi anak muda.  

    Untuk periode 2025–2029, tambah Edwin, penguatan konektivitas, komputasi awan (cloud), komputasi (computing), dan keamanan siber sebagai fondasi utama pembangunan ekosistem digital. Lonjakan teknologi sejak pandemi Covid-19, kemunculan ChatGPT, pesatnya pengembangan AI, sensor, dan teknologi blockchain telah membuat data makin berharga, bahkan dapat disebut sebagai “mata uang” baru dalam perekonomian.  

    Saat ini, kontribusi ekonomi digital terhadap PDB nasional diperkirakan berada di kisaran 8 persen dan diproyeksikan terus meningkat seiring berkembangnya konten dan data yang dapat dikomersialisasi. 

    Edwin menilai peningkatan kompetensi digital masyarakat menjadi tantangan besar, sehingga pemerintah perlu menghidupkan kembali dan memperluas peran digital enterprise agar pelaku usaha dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk melalui regulasi yang lebih jelas untuk AI dan inovasi digital lainnya.  

    Edwin juga menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan transformasi digital melalui ketersediaan modal ventura, dana-dana antara, hingga sovereign wealth fund yang strategis untuk mempercepat digitalisasi ekonomi secara nasional. 

    Mengacu data Prasasti, dia menjelaskan bahwa Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sekitar 6,5, sementara sektor TIK memiliki ICOR sekitar 5,1 dan ekonomi digital sekitar 4,3, sehingga digitalisasi dinilai lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan dan efisiensi ekonomi. 

    Untuk diketahui, ICOR, atau Incremental Capital Output Ratio, adalah rasio yang mengukur seberapa efisien suatu perekonomian dalam menggunakan investasi untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa banyak tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output (pertumbuhan).

    Makin kecil angka ICOR, makin baik. Sebab, jumlah investasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi makin kecil. 

    Dengan ICOR 4,3 maka nilai investasi yang perlu digelontorkan pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% turun drastis dari 52% PDB atau sekitar Rp11.000 triliun menjadi hanya 32%-35% (atau sekitar Rp7.040 triliun-Rp7.700 triliun) PDB. 

    Karena itu, dia menegaskan Indonesia tidak bisa lagi menunda digitalisasi, dan persiapan talenta menuju teknologi baru harus dilakukan sejak sekarang agar target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan penurunan ICOR dapat tercapai.

    Sebelumnya, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies Burhanuddin Abdullah menyarankan Presiden Prabowo Subianto  untuk melanjutkan digitalisasi guna mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. 

    Burhanuddin mengatakan dengan berfokus pada digital, maka ICOR Indonesia yang saat ini masih berkisar 6,6 dapat ditekan menjadi 4,3. 

    “Jadi kalau itu bisa dilakukan untuk keseluruhan sektor kita itu surplus mestinya,” kata Burhanuddin di Jakarta, Selasa (12/8/2025). 

    Burhanuddin menambahkan saat ini untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pemerintah masih kekurangan dana sekitar 14% dari PDB. Pemerintah hanya mampu menyiapkan 38% dari PDB, sementara itu 14% sisanya diambil dari pinjaman atau dari modal asing. 

    Dengan berfokus pada digitalisasi, pemerintah tidak hanya berhasil menambal kebutuhan, juga dapat dapat mencatatkan surplus sekitar 3%-6% dari PDB.   

    Burhanuddin mengakui untuk meningkatkan ICOR dibutuhkan langkah yang kuat ini. Saat ini 17 sektor instansi dan lembaga pemerintah, baru sektor Teknologi dan Informasi saja yang memiliki ICOR kategori tinggi. 

    Sementara itu, Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah mengatakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ICOR adalah dengan menggenjot pembangunan infrastruktur digital secara merata. 

    Pemerataan internet akan membuat masyarakat yang awalnya tidak tersentuh internet menjadi terlayani sehingga mereka dapat mengakses layanan digital termasuk berjualan secara online. 

    Dia memproyeksikan Indonesia akan berkontribusi mencapai US$360 miliar atau sekitar Rp5,87 kuadriliun (Kurs:Rp16.000) pada 2030, serta dominasi 40% dari nilai ekonomi digital ASEAN dengan melakukan pemerataan layanan internet. 

    “Peran utama dari pemerintah adalah penyediaan infrastruktur. Itu adalah hal yang mutlak, yang kami harapkan dari pemerintah terutama kalau kita bicara daerah-daerah di tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebaran infrastruktur kita belum merata, kalau di Jakarta kita menikmati jaringan bagus,” kata Piter. 

    Sekadar informasi dalam membangun jaringan hingga ke pelosok negeri, pemerintah telah memiliki Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Melalui program Akses Internet hingga penggelaran Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL), Bakti telah melayani ratusan titik intenet di daerah 3T.

  • Pelari Wajib Tahu, Begini Cara CPR Sederhana yang Bisa Dilakukan saat Darurat

    Pelari Wajib Tahu, Begini Cara CPR Sederhana yang Bisa Dilakukan saat Darurat

    Jakarta –

    Cardiopulmonary resuscitation (CPR) atau resusitasi jantung paru menjadi pertolongan pertama yang bisa dilakukan siapa saja. Terutama untuk menolong seseorang yang mengalami henti jantung.

    Sayangnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas cara melakukan CPR dengan benar. Padahal, tindakan cepat dalam hitungan menit dapat memberikan peluang seseorang untuk bertahan hidup.

    Terkait ini, spesialis olahraga dr Andhika Raspati, SpKO mengungkapkan di negara maju CPR memang dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya tenaga medis atau orang-orang yang tersertifikasi.

    “Masyarakat itu kalau bisa CPR, karena CPR itu kalau ada yang henti jantung bisa dilakukan,” kata dia dalam acara detikSore, Selasa (9/12/2025).

    “Intinya, kita berharap sebenarnya kalau bisa CPR masuk kurikulum, paling make sense adalah penjaskes (PJOK). Perlu diubah (CPR) menjadi sesuatu yang sifatnya memang harus dipelajari secara skill,” tambahnya.

    Cara CPR Sederhana yang Bisa Dilakukan

    Menurut dr Andhika, CPR saat ini lebih mudah dilakukan. Sejak COVID-19, ada yang namanya hands only CPR atau CPR menggunakan tangan tanpa harus memberikan napas buatan.

    “Jadi, kompresinya terus dadanya nonstop, sampai bantuan medis datang,” ujarnya.

    Untuk melakukannya, tempatkan tangan pada tulang yang ada di tengah dada. Ketinggiannya kurang lebih tiga jari di atas ulu hati.

    Press atau tekanan yang diberikan kurang lebih 100 sampai 120 pressure per menit. Hal itu perlu dilakukan hingga ambulans datang.

    “Jika ada orang pingsan terus kita kasih rangsang, mau kita panggil-panggil, tepuk-tepuk, tidak memberikan respons dalam bentuk apapun, kita bisa anggap dia henti jantung. Mulai CPR, tapi sebelumnya cari bantuan medis dulu,” jelas dr Andhika.

    dr Andhika juga menegaskan untuk tetap posisikan orang yang mengalami henti jantung lying flat atau berbaring datar. Sebab, tujuan memberikan CPR agar darah yang berhenti ke otak kembali mengalir.

    “Kalau kita bikin dia diberikan sandaran atau nanjak, darah akan susah nanjaknya (ke otak) dong,” bebernya.

    (sao/up)

  • Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU sampai Muktamar 2026

    Zulfa Mustofa Jabat Pj Ketum PBNU sampai Muktamar 2026

    Jakarta –

    PBNU resmi menetapkan Wakil Ketua Umum (Waketum) Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, sebagai Penjabat (Pj) Ketum PBNU. Zulfa menjabat hingga pelaksanaan Muktamar PBNU yang rencananya akan berlangsung pada tahun 2026.

    “Oleh karena itu, beliau akan memimpin PBNU sebagai Penjabat Ketua Umum melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan Muktamar yang Insyaallah akan dilaksanakan di 2026,” kata Rais Syuriah PBNU Mohammad Nuh dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025).

    Nuh berharap penyelenggaraan Muktamar itu tak sampai akhir tahun 2026. Ia menyebut Muktamar PBNU tahun depan bukan dipercepat melainkan dikembalikan ke siklus semula.

    “Mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun. Bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID. Oleh karena itu,Muktamar sekarang bukan dipercepat, tetapi dikembalikan pada siklus semula,” katanya.

    Nuh berharap Muktamar PBNU dapat digelar sebelum atau sesudah Idul Adha 2026. Ia mengatakan tahun depan akan ada sejumlah agenda besar yang mesti dilaksanakan oleh PBNU.

    “Mudah-mudahan sebelum atau setelah Hari Raya Haji sudah bisa kita lakukan. Namun demikian, ada beberapa tugas kegiatan besar, yaitu memperingati satu abad masehi yang akan jatuh pada 31 Januari 2026. Dan juga ada konferensi besar dan Munas, serta puncaknya nanti di Muktamar,” imbuhnya.

    Zulfa Mustofa Jadi Pj Ketum PBNU

    Rapat Pleno PBNU digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) malam, dimulai dengan pembacaan doa sekitar pukul 20.00 WIB. Menteri Sosial yang juga Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Agama Nasaruddin Umar hadir dalam acara tersebut.

    Zulfa Mustofa mengatakan dirinya sebagai keponakan dari Wakil Presiden ke-13 RI, Ma’ruf Amin. Ia menyebut telah meminta restu kepada Ma’ruf Amin terkait langkah tersebut.

    “Tidak perlu disebut, saya pasti bukan cuma santri, saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin. Ya, saya keponakan Kiai Haji Ma’ruf Amin, dan saya sudah minta restu beliau,” ujarnya.

    Zulfa juga berharap restu dari semua pihak untuk kelancaran perjalanan kepemimpinannya di PBNU. Ia berjanji akan menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Dan semoga restu-restu semuanya membuat perjalanan ini menjadi lebih ringan. Saya akan, saya berjanji, saya akan menjalankan amanah ini seadil-adilnya, sebersih-bersihnya, seikhlas-ikhlasnya dan sesantun-santunnya menjaga keadaban sebagai santri,” imbuhnya.

    (dwr/wnv)

  • Tak Semua Bencana Bisa Gunakan BTT, BPBD Bondowoso Jelaskan Aturannya

    Tak Semua Bencana Bisa Gunakan BTT, BPBD Bondowoso Jelaskan Aturannya

    Bondowoso (beritajatim.com) – Plt Kalaksa BPBD Bondowoso, Kristianto, menegaskan bahwa penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan bencana tidak bisa dilakukan sembarangan. Ada aturan, indikator, dan prosedur yang wajib dipenuhi sebelum anggaran darurat itu dipakai.

    Menurutnya, klasifikasi bencana yang dapat dibayar melalui BTT harus merujuk pada Permendagri No 7 Tahun 2020, Pergub Jatim No 23 Tahun 2022, serta juknis indikator penetapan status tanggap darurat dari BNPB. Tiga regulasi inilah yang menjadi pegangan teknis BPBD dalam menentukan langkah di lapangan.

    Kristianto menjelaskan bahwa BTT digunakan untuk situasi darurat yang mencakup bencana alam, non-alam, dan bencana sosial. Contoh bencana alam adalah banjir, longsor, dan erupsi gunung. Non-alam meliputi pandemi Covid-19 atau PMK, sedangkan bencana sosial bisa berupa kerusuhan atau kejadian luar biasa lain.

    Selain itu, BTT bisa dipakai untuk keadaan darurat lain seperti operasi pencarian dan pertolongan yang sebelumnya tidak teranggarkan, serta kerusakan sarana prasarana publik yang mengganggu pelayanan.

    Namun untuk bisa masuk kategori tanggap darurat, pemda wajib mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah. SK itu menjadi dasar untuk melakukan berbagai tindakan seperti pencarian korban, evakuasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, layanan kesehatan, hingga penyediaan hunian sementara.

    Merujuk asesmen terbaru, peristiwa puting beliung di Kecamatan Jambesari belum memenuhi dua unsur utama penetapan status tanggap darurat, yakni unsur yang mengancam kehidupan dan penghidupan. Kehidupan berarti ada korban meninggal atau pengungsian; penghidupan berarti kerusakan signifikan pada sarana prasarana, lingkungan, hingga psikologis masyarakat.

    “Tahun 2025 belum ada bencana di Bondowoso yang masuk kategori tanggap darurat. Kejadian puting beliung kemarin masih bisa ditangani dengan respon cepat menggunakan anggaran reguler BPBD,” ujar Kristianto.

    BPBD tetap memberikan bantuan bagi warga terdampak. Kebutuhan primer dipenuhi lebih dulu, disusul bantuan tambahan seperti selimut, kompor, dan perlengkapan dasar lainnya untuk rumah yang masuk kategori rusak sedang dan rusak berat.

    Tahun ini BPBD juga menyiapkan stimulan material bagi warga terdampak. Jika anggaran habis, instansi dibolehkan mencari sumber pendanaan lain, termasuk CSR perusahaan. Langkah tersebut menurut Kristianto sah secara regulasi.

    “Penanganan bencana itu kerja pentaheliks: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Saat ini kami menggandeng beberapa perusahaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan warga terdampak,” katanya.

    Kristianto turut menjelaskan batasan teknis klasifikasi kerusakan bangunan. Di antaranya untuk rusak ringan adalah kerusakan maksimal 30 persen dan bangunan masih kokoh. Kemudian rusak sedang jika kerusakan maksimal 50 persen, struktur masih berdiri namun butuh perbaikan signifikan. Sementara rusak berat jika kerusakan lebih dari 50 persen seperti bangunan roboh atau tidak lagi bisa dihuni.

    Ia menambahkan, pemerintah memberikan stimulan sesuai kemampuan fiskal daerah. Karena itu BPBD terus membangun sinergi dengan berbagai pihak agar bantuan yang diterima warga bisa lebih maksimal.

    Kristianto menegaskan bahwa BTT tidak berada di BPBD, melainkan dikelola BPKAD. Meski begitu, semua perangkat daerah dapat mengajukan penggunaan BTT asalkan kebutuhan darurat tersebut jelas dan telah dibahas lintas instansi.

    Penjelasan ini memastikan bahwa penggunaan BTT tetap berada di jalur regulasi dan keputusan teknis yang akuntabel, sehingga anggaran darurat benar-benar menyentuh kondisi yang layak ditangani secara prioritas. (awi/ian)

  • KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    KH Zulfa Mustafa Resmi Jadi Pj Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya

    GELORA.CO – KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam Rapat Pleno yang digelar di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

    Penetapan KH Zulfa, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Umum PBNU, dilakukan melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu langsung oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama (NU), KH Miftachul Akhyar.

    “Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa, oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum,” kata Rais Syuriyah PBNU, H. Prof Mohammad Nuh.

    KH Zulfa akan menjalankan tugasnya sebagai Pj Ketum PBNU hingga Muktamar PBNU yang dijadwalkan pada 2026.

    “Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan 2026, mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun karena Rais Aam yang mulia tidak pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID-19,” ujar Nuh.

    Sebagai informasi, PBNU menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan, dengan agenda membahas status final Ketum PBNU dan rencana pelaksanaan Muktamar PBNU.

    Pantauan di lokasi, rapat pleno dipimpin oleh Rais Aam KH. Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam KH. Anwar Iskandar, dan Wakil Rais Aam KH. Afifuddin Muhajir. Hadir pula Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawansa, serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.