Kasus: covid-19

  • Info Bagi Warga Surabaya yang Hendak Rayakan Malam Tahun Baru, di Kota Lama hingga Jembatan Suroboyo

    Info Bagi Warga Surabaya yang Hendak Rayakan Malam Tahun Baru, di Kota Lama hingga Jembatan Suroboyo

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Pemkot Surabaya menggelar perayaan malam pergantian tahun di tiga titik kawasan.

    Masing-masing kegiatan tersebut bisa menjadi jujugan menghabiskan malam pergantian tahun bersama orang-orang terdekat.

    Ketiga titik ini berada di Jembatan Surabaya, Taman Surya Balai Kota, dan Taman Sejarah Kota Lama. Di masing-masing titik, Pemkot menggelar live musik akustik hingga pesta kembang api.

    “Nah, ini nanti live musiknya yang ringan-ringan seperti musik pop akustik. Nah, yang spesial itu di Jembatan Suroboyo, selain pesta kembang api, juga ada tampilan water laser,” kata Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya, Hidayat Syah, Selasa, (31/12/2024).

    Masyarakat dapat menyaksikan pertunjukan kembang api di Jembatan Surabaya dan Taman Sejarah, Kota Lama. Acara akan berlangsung sejak pukul 20.00 WIB hingga pukul 24.00 WIB.

    Tak hanya itu, malam pergantian tahun nanti juga akan diisi kegiatan pengajian akbar di Kya-Kya Kembang Jepun. Di masing-masing kegiatan tersebut, Pemkot Surabaya juga menghadirkan berbagai macam stand kuliner UMKM.

    Hidayat Syah mengatakan hiburan akan dibalut dengan kesenian dan berbagai genre musik seperti Jazz, Acoustic hingga penampilan Disc Jockey (DJ). “Kami menggabungkan hiburan dan kesenian, utamanya adalah musik yang identik dengan perayaan malam pergantian tahun di sejumlah titik wisata di Kota Pahlawan,” ujar Hidayat Syah.

    Masyarakat diminta untuk menghindari pesta knalpot brong atau kegiatan yang bersifat negatif. Sanksi berat akan disiapkan.

    “Perayaan dilakukan di beberapa titik untuk menyebar keramaian, jadi diadakan di kawasan utara, tengah dan timur supaya tidak terfokus di pusat Kota Surabaya saja,” jelasnya.

    Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang promosi dan mengenalkan destinasi tempat wisata yang ada di Kota Surabaya kepada masyarakat luas. Khususnya Pesona Laser Air Mancur yang baru resmikan pada Minggu (29/12/2024).

    “Titiknya memang di destinasi unggulan Kota Surabaya, terutama Pesona Laser Air Mancur di Jembatan Surabaya yang baru diresmikan agar semakin dikenal oleh masyarakat. Sementara untuk perayaan di Kota Lama adalah kolaborasi antara semua komunitas dan media,” imbuhnya.

    Founder Urban Design sekaligus inisiator Satus Persen Suroboyo, Suryan Mustafa menambahkan sejumlah rangakaian kegiatan di Kawasan Kota Lama Zona Eropa. Di antaranya, talkshow, workshop, pameran fotografi, pop up Korea serta pemeran kendaraan TNI AL.

    “Jadi warga Surabaya yang ke sini bisa menikmati kegiatannya. Kami mempromosikan fasilitas kota melalui pameran fotografi, capaian (pembangunan) pasca Covid-19 hingga fasilitas yang perlu diketahui,” katanya.

    Pada malam puncak pergantian tahun, kawasan Kota Lama Surabaya juga menjadi pusat hiburan berupa ludruk, musik band hingga pertunjukan teater.

    “Lalu pada puncak acaranya akan ada pesta kembang api. Semoga masyarakat yang hadir bisa merayakan malam pergantian tahun dengan tertib dan bersuka cita,” katanya. 

  • Waka DPR beberkan 2 agenda nasional yang patut disyukuri di 2024

    Waka DPR beberkan 2 agenda nasional yang patut disyukuri di 2024

    Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal membeberkan terdapat dua agenda nasional di Indonesia selama tahun 2024 yang patut disyukuri.

    “Di penghujung tahun 2024 ini, ada dua agenda nasional yang patut disyukuri. Pertama, pergantian kepemimpinan nasional berjalan mulus, bahkan menghasilkan sentimen positif bagi kohesi sosial,” kata Cucun dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Kedua, lanjut dia, dinamika politik di DPR terkait perubahan rezim kepemimpinan nasional juga sangat kondusif.

    “Dua agenda besar tersebut sangat penting karena dari sinilah rumusan dan pelaksanaan pembangunan berawal,” ujarnya.

    Menurut dia, situasi yang kondusif dan harmonis menjadi syarat terciptanya pembangunan di tanah air. Bersamaan dengan itu, dia menyebut pembangunan terus dijalankan oleh seluruh komponen bangsa di tahun 2024 yang merupakan tahun politik dengan bergantinya rezim kepemimpinan.

    Menurut dia, kinerja pembangunan kesejahteraan Indonesia menunjukkan peningkatan di beberapa dimensi dan tingkatan, meski terdapat banyak catatan yang membutuhkan terobosan agar menghasilkan capaian yang optimal.

    Dia lantas menyinggung meski masih di tataran tengah-bawah, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2024 meningkat menjadi 75,08 sehingga menempatkan Indonesia dari urutan 114 ke 112.

    “Apalagi jika dibandingkan dengan capaian negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia yang memiliki IPM sangat tinggi. Tak bisa dipungkiri bahwa pendidikan adalah eskalator sosial bagi kesejahteraan,” tuturnya.

    Sementara itu, dia menilai capaian pendidikan di tanah air belum memperoleh perubahan signifikan, meski pemerintah telah mengupayakan berbagai cara untuk menghasilkan pendidikan berkualitas tinggi.

    “Bagian dari pendidikan adalah mendidik masyarakat untuk ikut memberantas kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lonceng darurat kekerasan selalu menggema, namun solusinya belum banyak mengubah keadaan,” terangnya.

    Adapun dalam bidang kesehatan, dia menyebut Indonesia telah mencatat kemajuan dalam pengendalian penyakit menular seperti malaria, DBD, tuberkulosis, dan HIV-AIDS, meski masih memerlukan penguatan upaya pengendalian.

    “Respons terhadap penyakit menular baru, seperti flu burung H5N1 dan pandemi COVID-19 juga menunjukkan peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional, namun, beban penyakit tidak menular, seperti stroke, penyakit jantung koroner, dan kanker, terus meningkat dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia, melampaui penyakit infeksi seperti tuberkulosis dan infeksi saluran pernapasan,” paparnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di tanah air masih terbilang lambat, di mana penurunan tingkat kemiskinan hanya sekitar 2 poin persen atau 0,2 poin persen per tahunnya dalam sepuluh tahun terakhir.

    “Masalah ketimpangan kaya-miskin juga menjadi persoalan serius di Indonesia. Kalau melihat Indeks Gini, Indonesia dilaporkan menempati urutan peringkat kedua di ASEAN dalam hal ketimpangan,” ujarnya.

    Dia pun mengingatkan pembangunan kesejahteraan ke depannya menghadapi tantangan tidak ringan lantaran menghadapi era disrupsi digital yang menyapu banyak lapangan pekerjaan, bersamaan dengan munculnya lapangan-lapangan pekerjaan baru.

    “Karena itu, upaya pemerintah melakukan reskilling (pembekalan) dan upskilling (peningkatan) tak bisa ditawar lagi. Jika tidak, maka korban pengangguran dan kemiskinan akan bergelimpangan,” paparnya.

    Dia lantas menyoroti fenomena judi online yang menjadi penyakit mental dan moral masyarakat akibat kemajuan teknologi global. Di mana, dari 8,8 juta pemain judi online di tanah air, 80 persennya merupakan masyarakat bawah dan anak-anak muda.

    “Tidak ada kesejahteraan yang solusinya bersumber dari judi,” tegasnya.

    Dia mengingatkan pula agar program Makan Bergizi Gratis harus dipastikan lancar, tepat sasaran, dan mencapai progres peningkatan gizi masyarakat yang terukur secara objektif.

    Dia menambahkan bahwa perbaikan pendidikan pada aspek distribusi keadilan akses, infrastruktur yang memadai, dan peningkatan mutu, menjadi tantangan yang mendesak ke depannya. Hal itu diperlukan agar pendidikan memiliki hubungan yang kausatif terhadap kesejahteraan.

    “Berapa jumlah warga Indonesia yang sudah bertahun-tahun duduk di sekolah, dengan segala aturan dan pengorbanan, tapi ujung-ujungnya tidak mampu memperbaiki kesejahteraan?” ungkapnya.

    Terlepas dari itu, dia optimistis dengan upaya Presiden RI Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat sebagai agenda super prioritas di pemerintahannya. Mulai dari urusan pangan, kesehatan, pekerjaan, dan pemerataan akses pendidikan.

    “Ini langkah yang tepat sebelum berbicara agenda pembangunan lain, seperti hilirisasi, investasi, IKN, dan seterusnya,” ucapnya.

    Dia mengingatkan tanpa tata kelola yang kuat maka sumber daya manusia (SDM) bangsa tidak dapat menjadi modal pembangunan, bahkan sebaliknya dapat menjadi beban dan ancaman pembangunan.

    Dia menyatakan untuk menciptakan akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan kesejahteraan, dibutuhkan orkestrasi dan penataan untuk menghalau dampak ego sektoral hingga tabrakan kepentingan yang kerap menghambat pembangunan di lapangan.

    “Setiap tahun, negara menganggarkan tidak kurang dari 20 persen dari APBN untuk pendidikan, 5 persen dari APBN untuk kesehatan, dan 10 persen dari APBN untuk Program Perlindungan Sosial, namun peningkatan kesejahteraan rakyat berjalan lambat,” jelasnya.

    Melalui fungsi dan perannya masing-masing, tambah dia, pemerintah diharapkan terus melaksanakan kebijakan yang berpihak pada rakyat; DPR RI menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dengan target yang jelas; serta masyarakat aktif mendukung dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan.

    “Dengan semangat persatuan, cita-cita bangsa untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan merata di seluruh Indonesia dapat terwujud,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Impian Naik Haji Satu Keluarga di Magetan Kandas, Ditipu Travel Haji Furoda Palsu, Kerugian Miliaran

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

    TRIBUNJATIM.COM, MADIUN – Impian satu keluarga yang terdiri dari orang tua, adik dan kakak, asal Kabupaten Magetan, untuk bisa menunaikan ibadah haji secara Furoda, berakhir dengan kandas.

    Mereka menjadi korban penggelapan, lantaran uang yang disetorkan ke Ladima Tours dan Travel, Jalan Raya Nglames, Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, ditilep oleh Pemilik Usaha bernama Juwariah (42), warga Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

    Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada 2019.

    “Salah satu korban mendaftar Haji Furoda dengan biaya Rp 199 juta. Korban mendaftar 3 kali untuk keberangkatan tahun 2020,” ujar AKP Agus, dalam Press Release di Mapolres Madiun, Selasa (31/12/2024).

    Dikarenakan ada Pandemi Covid 19, lanjut dia, keberangkatan korban terpaksa diundur pada tahun 2022. 

    “Tahun 2022 korban dikenakan biaya lagi karena pelaku berdalih ada perubahan harga, atau tambahan sebesar Rp 100 juta,” tuturnya.

    Belum sampai disitu, pada tahun 2023 korban dimintai biaya tambahan sebesar Rp 50 juta untuk proses keberangkatan Haji dan dibayar Rp 30 juta.

    “Pelaku beralasan jika ingin tetap berangkat Haji Furoda akan ada kenaikan hingga total sekitar kurang lebih Rp. 400 juta per orang. Korban mengurungkan niat dan ingin meminta uangnya kembali,” bebernya.

    AKP Agus mengungkapkan, hingga saat ini uang yang telah dibayarkan tersebut baru dikembalikan Rp. 77 juta.

    “Uang yang belum dikembalikan sebesar Rp 154 juta. Karena merasa dirugikan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun,” ungkapnya.

    “Kurang lebih 7 orang yang melapor ke kami. Dari kerugian terendah Rp 350 juta sampai dengan Rp 900 juta per orang,” imbuhnya.

    Berdasarkan keterangan dari tersangka, sejatinya usaha travel tersebut berjalan lancar pada tahun pertama sebelum Covid 19. Bahkan diklaim sudah sering memberangkatkan jamaah haji.

    “Namun setelah Covid ada beberapa masalah administrasi, hingga akhirnya korban tak kunjung berangkat,” terangnya.

    Dari tangan tersangka polisi menyita beberapa bukti transfer pembayaran Haji Furoda yang ditujukan ke rekening tersangka, dengan nominal puluhan sampai ratusan juta rupiah.

    AKP Agus berharap, jika ingin mendaftar haji lewat sebuah travel, pastikan statusnya terlebih dahulu dengan mengecek izin usaha di Kementerian Agama.

    “Pasal yang disangkakan adalah 378 atau 372 KUHP, tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara,” pungkasnya.

  • Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    Jubir PDIP Senggol Nama Bahlil hingga Luhut soal Isu Jokowi Minta 3 Periode – Halaman all

    TRBUNNEWS.COM – Juru Bicara PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sering disuarakan orang-orang di lingkaran Jokowi sendiri. 

    Guntur membeberkan sejumlah nama, mulai dari Ketua Umum Partai PAN, Zulkifili Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia hingga Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. 

    “Disuarakan oleh ketua-ketua umum parpol saat itu seperti Airlangga Hartarto (Golkar), Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan dari PSI.”

    “Juga oleh menteri-menteri Jokowi seperti Bahlil Lahadalia, Luhut Binsar Pandjaitan dan Tito Karnavian,” kata Guntur, Selasa (31/12/2024). 

    “Ditambah dukungan Ketua MPR waktu itu Bambang Soesatyo terhadap wacana 3 periode bahkan menyinggung soal amandemen UUD 1945 pada Desember 2022,” sambungnya.

    Dari sejumlah nama itu, menurut Guntur Romli, tak ada satu pun yang ditegur Jokowi. 

    Padahal, keinginan itu, menurutnya, sangat bertentangan dengan konstitusi. 

    Guntur Romli menduga, Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden justru nyaman dengan kemunculan wacana 3 periode jabatannya. 

    “Tidak adanya teguran dan sanksi Jokowi kepada mereka menunjukkan Jokowi merasa nyaman-nyaman saja dengan pernyataan mereka.”

    “Masa iya, kita tidak marah pada orang yang menampar dan menjerumuskan kita,” kata Guntur.

    Guntur menegaskan bahwa PDIP dari awal sudah menolak usulan itu.

    Oleh karena itu, ia pun meminta Jokowi tak membawa-bawa nama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

    “Jokowi tidak perlu membawa-bawa nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri yang sejak awal sudah menegaskan penolakan terhadap permintaan 3 periode dan perpanjangan masa jabatan karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Guntur. 

    Respons Bahlil soal Isu 3 Periode

    Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menanggapi isu yang kembali digulirkan PDIP ini. 

    Bahlil menceritakan, wacana 3 periode ini bermula dari pernyataannya untuk menunda pelaksanaan Pilpres.

    Usulan itu disampaikan Bahlil saat masih menjadi Menteri Investasi kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Jokowi. 

    “Saya ingin mengatakan begini ya, sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk Pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya.”

    “Itu ide itu tidak pernah Presiden, waktu itu Presiden Pak Jokowi dulu tak memerintahkan kepada siapa pun. Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya,” kata Bahlil saat konferensi pers, di Jakarta, Selasa (31/12/2024). 

    Bahlil menjelaskan alasan dirinya mengusulkan Pilpres kala itu ditunda. 

    Hal ini lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.

    “Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi.” 

    “Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya. 

    Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa semakin tertekan dengan adanya Pilpres.

    Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.

    “Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda,” katanya. 

    Ia menegaskan Jokowi tidak pernah meminta untuk perpanjangan jabatan sampai tiga periode. 

    “Nggak ada yang minta tiga periode itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu.”

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh,” ujarnya. 

    Isu ini kembali mencuat setelah disinggung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menanggapi status tersangka dirinya. 

    Ia menyebut sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.  

    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).

    Isu itu semakin memanas Guntur Romli, mengatakan Hasto menyimpan video-video yang menjadi bukti skandal elite politik, termasuk mengenai isu tiga periode itu. 

    Guntur mengatakan, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap tuduhan kriminalisasi yang dialami Hasto dalam  kasus Harun Masiku.

    Guntur mengklaim  video-video tersebut menunjukkan tindakan para elite politik menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan korupsi dan mengintervensi proses penegakan hukum.

    Dalam video itu ada dugaan upaya mengkriminalisasi eks calon presiden, Anies Baswedan, melalui kasus korupsi.

    Selain itu, ada video yang menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan oleh petinggi lembaga penegak hukum untuk menutupi masalah anggota keluarganya.

    Selain itu, ada pula video mengenai isu tiga periode Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

    (Tribunnews.com/Milani) (Kompas.com) 

  • Bahlil Bela Jokowi soal Isu Presiden Tiga Periode: Itu Omongan Saya!

    Bahlil Bela Jokowi soal Isu Presiden Tiga Periode: Itu Omongan Saya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada para menterinya terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden jadi tiga periode.

    Bahlil menegaskan bahwa ide terkait wacana tersebut pertama kali muncul dari dirinya sendiri, yakni sebelum ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau menjabat sebagai Menteri Investasi.

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali. Itu ide itu tidak pernah dari Presiden,” ujar Bahlil di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). 

    Bahlil menjelaskan ide tersebut muncul karena mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Tanah Air. Menurutnya, jika pandemi terus berlanjut, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpuruk, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa skema, termasuk kemungkinan penundaan pilpres.

    “Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain,” terangnya. 

    Oleh sebab itu, ia kembali menekankan bahwa ide wacana tersebut bukanlah berasal dari Jokowi. 

    “Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka file lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong,” pungkas Bahlil. 

  • Bahlil: saya yang minta pilpres ditunda, bukan Jokowi

    Bahlil: saya yang minta pilpres ditunda, bukan Jokowi

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa dirinya lah yang mengajukan ide untuk menunda waktu Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    “Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya,” kata Bahlil saat jumpa pers di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa.

    Hal tersebut sekaligus membantah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengatakan Presiden ke 7 Joko Widodo yang meminta penundaan pilpres hingga perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.

    “Jadi rasanya agak sok tau juga kelihatannya ya,” kata Bahlil.

    Bahlil menjelaskan, ide itu muncul lantaran kala itu situasi kondisi perekonomian Indonesia masih belum stabil pasca lepas dari masa pandemi COVID-19.

    Karena kondisi perekonomian belum stabil, Bahlil pun mendapat masukan dari beberapa kalangan termasuk investor agar pilpres diundur terlebih dahulu sambil menunggu kondisi perekonomian pulih.

    “Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpres nya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode,” kata Bahlil.

    Karenanya, Bahlil mempertanyakan pihak-pihak yang menggulirkan isu bahwa Jokowi lah yang meminta perpanjangan masa jabatan ke pihak PDI Perjuangan.

    Sebelumnya, Jokowi menegaskan tidak pernah meminta perpanjangan jabatan sebagai kepala negara.

    “Ini saya ulangi lagi, tidak pernah yang namanya saya meminta perpanjangan tiga periode kepada siapa pun,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Senin (30/12).

    Bahkan, ia meminta agar isu tersebut ditanyakan kepada sejumlah pihak, salah satunya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebagaimana diketahui, saat menjabat sebagai presiden, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP.

    “Tanyakan saja ke Bu Mega, Mbak Puan, tanyakan saja ke partai. Kapan, di mana, siapa yang saya utus, nggak pernah ada,” ucapnya.

    Ia meminta kepada siapa pun untuk tidak melontarkan pernyataan yang tidak jelas kebenarannya. “Jangan mem-framing jahat seperti itu, nggak baik,” tegasnya.

    Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku.

    Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • 3
                    
                        Bantah Hasto soal Jokowi Minta 3 Periode, Bahlil: Saya yang Usul Penundaan Pilpres
                        Nasional

    3 Bantah Hasto soal Jokowi Minta 3 Periode, Bahlil: Saya yang Usul Penundaan Pilpres Nasional

    Bantah Hasto soal Jokowi Minta 3 Periode, Bahlil: Saya yang Usul Penundaan Pilpres
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak pernah meminta dukungan ke Partai Golkar untuk perpanjangan jabatan sampai dengan tiga periode.
    Hal ini disampaikan Bahlil merespons pertanyaan wartawan soal pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto yang menyatakan Jokowi meminta perpanjangan jabatan hingga 3 periode.
    “Perintah Pak Jokowi menyangkut dengan tiga priode. Saya ingin mengatakan begini ya. Tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).
    Bahlil menegaskan, Jokowi tidak pernah meminta dukungan untuk melanjutkan masa jabatannya ke Partai Golkar.
    Namun, ia bilang, dirinyalah yang mendorong untuk pemilihan presiden (Pilpres) dilakukan penundaan lantaran kondisi negara tengah sulit diterpa pandemi Covid-19.
    “Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya,” ucapnya.
    Sebagai Menteri Investasi saat itu, Bahlil berpandangan bahwa ekonomi Indonesia bisa makin tertekan dengan pegelaran Pilpres. Oleh sebab itu, ia pun mengusulkan agar Pilpres di Indonesia ditunda sampai kondisi perekonomian membaik pasca Covid-19.
     


    “Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga periode. Itu omongan saya, coba dah dibuka
    file
    lama itu. Jadi jangan diputar kaset kotor dong,” kata Bahlil.
    Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyindir soal pemecatan sosok yang punya ambisi kekuasaan hingga meminta perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode.
    Sindiran ini disampaikan Hasto dalam keterangan videonya merespons keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkannya sebagai tersangka.
    “Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” kata Hasto dalam videonya, Kamis (26/12/2024).
    “Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi,” ujar dia melanjutkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapi Video Hasto soal Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    Tanggapi Video Hasto soal Tiga Periode Presiden, Bahlil: Jangan Diputar Kaset Rusak!

    loading…

    Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024). FOTO/AHMAD AL FIQRI

    JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons Juru Bicara PDIP Guntur Romli yang menyebut Hasto Kristiyanto telah membuat video terkait isu tiga periode jabatan presiden . Ia meminta Guntur agar tak mengeluarkan isu lama yang telah usang.

    Bahlil mengakui dirinya kali pertama yang mengemukakan ide Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ditunda. Ia mengaku ide itu dikemukakan saat dirinya masih menjabat Menteri Investasi.

    “Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, tolong dicatat baik-baik ya. Sebelum saya menjadi Ketua Umum Golkar, ide pertama yang mengeluarkan untuk pilpres ditunda itu adalah ide Menteri Investasi, yaitu saya. Dan saya sudah ngomong berkali-kali,” kata Bahlil saat jumpa pers di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (31/12/2024).

    Bahlil menegaskan, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tak pernah menginstruksikan para menteri untuk menggulirkan wacana penundaan Pilpres 2024, termasuk tiga periode presiden.

    “Jadi rasanya agak sok tahu juga kelihatannya ya. Itu yang ngomong itu pertama saya ketika saya menjadi penanggap dari surveinya Pak Burhanudin Mutadi. Di situ dikatakan bahwa kalau Covid ini belum berakhir, maka ekonomi kita itu akan semakin dalam pertumbuhannya, maka kemudian dibuatlah beberapa skema,” kata Bahlil.

    “Waktu itu saya didatangi oleh beberapa kelompok pengusaha dan teman-teman investor. Kalau memang dapat dipertimbangkan secara aturan memperbolehkan, ya kalau boleh pilpresnya ditunda. Ditunda atau dibuat pemilunya mundur, itu soal lain. Jadi nggak ada yang minta tiga priode,” imbuhnya.

    Kendati demikian, Bahlil meminta pada semua pihak agar tak menggulirkan kembali isu liar yang telah usang. Ia pun menyarankan agar para pempin itu harus berpikir bersih untuk negara.

    “Jadi jangan diputar kaset kotor dong, kaset rusak itu loh. Makanya pemimpin negara itu harus otaknya bersih lah gitu ya. Untuk negara gitu. Jadi, harusnya yang dituntut itu saya, waktu itu sebagai menteri investasi yang mengeluarkan ide pertama untuk penundaan pil pres,” kata Bahlil.

  • 5 Tahun Berlalu, Asal usul COVID-19 Masih Misteri! WHO Minta China Transparan

    5 Tahun Berlalu, Asal usul COVID-19 Masih Misteri! WHO Minta China Transparan

    Jakarta

    Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak China untuk membagikan informasi soal asal-usul COVID-19. Seperti yang diketahui, COVID-19 yang pertama kali ditemukan 5 tahun yang lalu itu membuat dunia lumpuh akibat pandemi.

    Setidaknya tercatat ada 7,1 juta orang di seluruh dunia meninggal akibat virus tersebut. WHO meminta agar China dapat berbagi akses data soal COVID-19 agar pihaknya bisa memahami secara jelas asal-usulnya.

    “Kami terus meminta China untuk berbagi data dan akses sehingga kami dapat memahami asal-usul COVID-19,” kata pihak WHO dikutip dari SCMP, Selasa (31/12/2024).

    “Ini adalah keharusan moral dan ilmiah. Tanpa transparansi, berbagi, dan kerja sama antar-negara, dunia tidak dapat mencegah, dan mempersiapkan diri secara memadai untuk epidemi dan pandemi di masa mendatang,” sambungnya.

    Pihak WHO sebenarnya sudah sejak lama meminta China untuk membagikan semua informasi soal COVID-19. Namun, China bersikeras sudah memberikan semua data yang diperlukan dan menuding WHO mempolitisasi masalah tersebut.

    Beberapa minggu setelah klaster pertama infeksi COVID-19 muncul, China memberlakukan karantina wilayah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap sekitar 11 juta orang di Wuhan dan beberapa wilayah lain.

    Pada bulan-bulan berikutnya, pemerintah di seluruh dunia mulai memberlakukan hal yang serupa. Aturan tersebut meliputi pembatasan penerbangan, perintah untuk tidak keluar rumah, hingga kewajiban mengenakan masker.

    Asal-usul COVID-19 telah menjadi masalah kontroversial dan penuh perdebatan karena adanya saling kritik dari China dan Amerika Serikat dalam cara masing-masing menangani pandemi. Ketegangan ini juga muncul akibat adanya dugaan bahwa virus ini berasal dari kebocoran laboratorium di Wuhan, yang secara tegas dibantah oleh China.

    Awal bulan ini, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dunia telah belajar banyak dari era COVID tetapi masih banyak yang harus dilakukan.

    “Jika pandemi berikutnya tiba hari ini, dunia masih akan menghadapi beberapa kelemahan dan kerentanan yang sama yang membuat COVID-19 bercokol lima tahun lalu,” katanya.

    “Namun, dunia juga telah belajar banyak dari pelajaran menyakitkan yang diberikan pandemi ini kepada kita, dan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memperkuat pertahanan terhadap epidemi dan pandemi di masa mendatang,” tandas Tedros.

    (avk/naf)

  • Steam Rilis Lebih dari 18 Ribu Gim Baru Selama Tahun 2024

    Steam Rilis Lebih dari 18 Ribu Gim Baru Selama Tahun 2024

    JAKARTA – Berdasarkan data SteamDB, sepanjang 2024, Steam telah merilis 18.969 gim baru. Jumlah ini mengalahkan rekor tahun sebelumnya yang berjumlah 14.311 gim dirilis selama satu tahun.

    Dari total 18 ribu gim tersebut, 14.888 gim merupakan gim terbatas dan 3.937 lainnya adalah gim reguler. Gim terbatas adalah judul yang memiliki fitur kustomisasi profil terbatas karena belum memenuhi kriteria tertentu seperti jumlah basis pemain dan jumlah salinan yang terjual.

    Dengan demikian, bisa diartikan bahwa sebagian besar gim yang dirilis tahun ini tidak memenuhi ekspektasi, dan banyak pula yang gagal.

    Selain itu, 2024 juga menjadi tahun dengan jumlah gim terjual paling banyak di Steam sejak 2019. Meskipun setiap tahunnya Steam mengalami kenaikan jumlah penjualan gim, terutama saat puncak pandemi COVID-19 tahun 2020.

    Lebih lanjut, Steam juga mengalami kenaikan jumlah pemain aktif dengan sekitar 40 juta pemain bersamaan di musim liburan Natal tahun ini, naik 8 juta pemain dibandingkan dengan tahun lalu.

    Sementara itu, Steam telah mengakhiri dukungannya untuk Windows 7 dan 8 atau yang lebih lama sejak 1 Januari 2024. Dengan demikian, pemain harus mengupdate OS Windows mereka ke yang lebih baru.