Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Asal Usul Bakpia, Camilan Khas Yogyakarta yang Beromzet hingga Rp100 Juta

    Asal Usul Bakpia, Camilan Khas Yogyakarta yang Beromzet hingga Rp100 Juta

    Jakarta: Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan berbagai kuliner khas, salah satunya adalah bakpia. Ada ratusan pengusaha bakpia yang tersebar di Yogyakarta. Meski menjadi makanan khas, nyatanya bakpia bukan berasal dari Yogyakarta.
    Perkembangan bakpia di Yogyakarta
    Bakpia berasal dari Tiongkok. Nama “bakpia” berasal dari bahasa Hokkian: “bak” yang berarti daging, dan “pia” yang berarti kue atau roti. Di Tiongkok, bakpia umumnya berisi daging babi cincang, mirip dengan kue bulan atau pastry khas Tiongkok lainnya.
     
    Namun, ketika makanan ini diperkenalkan ke Indonesia, khususnya di Yogyakarta, isinya disesuaikan dengan bahan yang lebih umum diterima masyarakat setempat, seperti kacang hijau, keju, cokelat, dan berbagai varian lainnya.
     
    Bakpia mulai dikenal di Yogyakarta sejak awal abad ke-20. Saat itu, makanan khas ini dibawa oleh imigran Tionghoa. Para pengrajin di daerah Pathuk kemudian mengembangkan resepnya dengan menggunakan bahan lokal dan memperkenalkan varian isi yang lebih beragam.

    Akhirnya munculah sebutan bakpia Pathuk yang menjadi makanan khas atau oleh-oleh bila berkunjung ke Yogyakarta.
     
    Dulu, bakpia dibuat secara tradisional dan hanya diproduksi dalam skala kecil oleh keluarga-keluarga di daerah Pathuk. Seiring berkembangnya industri kuliner, bakpia kini diproduksi secara massal dengan berbagai inovasi, baik dari segi rasa maupun tekstur.

    Usaha turun temurun
    Bakpia telah menjadi usaha yang dijalankan selama beberapa generasi, salah satunya Bakpia 52 yang terletak di Sanggrahan, Pathuk, Gedong Tengen, Yogyakarta. Usaha Bakpia ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak 1980.
     
    Friska Surya (20) beserta kakaknya mengaku usaha ini didirikan oleh sang nenek dan kini telah memasuki generasi ketiga. Mahasiswa semester 6 tersebut mengaku terus melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan usaha keluarganya tersebut.
     
    “Bakpia 52 sudah memasuki generasi ketiga, saya dan kakak terus mengembangkan inovasi, salah satunya termasuk pemasaran digital untuk menyesuaikan target pasar yang semakin berkembang,” kata dia.
     
    Nama Bakpia 52 tersebut diambil dari nomor rumah atau tempat produksi yang terletak di kawasan kampung Bakpia Pathok Yogyakarta Kluster Sentra Bakpia Pathok Kelompok Sumekar. Friska bercerita sejak kecil sudah bisa membuat bakpia sendiri.
     
    Kini, usaha keluarga yang telah dijalankannya tersebut terus berkembang pesat. Bakpia 52 merambah berbagai kota melalui reseller di Solo dan Palembang.
    Produksi bakpia
    Bakpia 52 saat ini memiliki dua tempat produksi, yakni di Pathuk dan Godean Sleman. Dari kedua tempat tersebut, ada 50 pekerja yang berasal dari masyarakat sekitar maupun luar kota yang tinggal di mess.
     
    Saat ini ada dua jenis bakpia yang diproduksi, yaitu bakpia basah dan bakpia kering. Rasa yang ditawarkan juga semakin berkembang. Dahulu hanya ada rasa original dan kumbu hitam, kini berkembang menjadi aneka rasa buah termasuk cokelat, stroberi, hingga durian.
     
    Dari 50 pekerja tersebut, Friska mengaku jika mampu memproduksi maksimal 8.000 hingga 10 ribu boks per hari, sedangkan pada kondisi normal produksinya berkisar 3.000-4.000 boks per hari.
     
    “Dari hasil penjualan, omzet per bulan mencapai Rp70 juta, hingga Rp100 juta kalau kondisi sedang ramai seperti liburan,” jelas dia.
    Dukungan KUR dan Askrindo bagi UMKM
    Perjalanan bisnis Bakpia 52 sempat mengalami tantangan besar saat pandemi covid-19. Dengan modal yang semakin menipis, mereka akhirnya memutuskan untuk mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna mempertahankan dan mengembangkan usaha.
     
    Bakpia 52 mengakses KUR dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah yang bertahap. Friska mengaku telah menerima total pinjaman hingga Rp300 juta dalam empat kali pencairan.
     
    “Awalnya saat covid. Modal semakin menipis, akhirnya kita memutuskan ambil KUR karena untuk modal kita. Pertama Rp50 juta, sudah empat kali ambil KUR jadi jumlahnya Rp300 juta,” ungkap Friska.
     
    Saat memutuskan mengambil KUR, Friska mengaku tenang karena mengetahui setiap KUR yang diambil disertai dengan penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Dalam penyaluran KUR, Askrindo berperan penting sebagai penjamin kredit.
     

    Sekretaris Perusahaan Askrindo Syafruddin mengatakan dalam penyaluran KUR, pihaknya berperan sebagai substitusi kolateral atau penutup kekurangan bagi pihak-pihak terjamin.
     
    Ia menuturkan, kolateral (collateral) merupakan kriteria yang paling sulit dipenuhi oleh UMKM saat mengajukan kredit, dibandingkan empat kriteria lainnya. Empat kriteria tersebut yakni kapasitas rasio utang terhadap pendapatan (capacity), riwayat utang (character), persyaratan bunga dan jumlah pinjaman (condition), serta modal (capital).
     
    “Jadi Askrindo yang menjamin UMKM ini biar banknya mau mengucurkan kreditnya. Jadi, tanpa kolateral, bank ini tidak mau memberikan bantuan teknis, sehingga Askrindo menjadi pengganti kolateral, sehingga menjadi layak diberikan bantuan teknis,” jelas dia.
     
    Syafruddin menyatakan penyaluran KUR serta dukungan Askrindo sebagai kolateral menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, sebagaimana salah satu visi pemerintah yang terkandung dalam Asta Cita Nomor 3.
     
    Ia pun berharap upaya Askrindo tersebut dapat membantu UMKM naik kelas dengan memperluas outlet dan lini penjualan mereka.
     
    “Askrindo bangga bisa menjamin UMKM. Kami harap kami bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian mendukung juga program pemerintah,” ujar dia.
     
    Askrindo telah merealisasikan volume penjaminan KUR dengan total Rp124 triliun pada 2024. Adapun jumlah kredit tersebut disalurkan kepada sekitar 2,3 juta debitur yang mampu menyerap 3,3 juta tenaga kerja.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (KIE)

  • Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    Sudah 5 Tahun, Mana Investasinya?

    PIKIRAN RAKYAT – Seorang dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyinggung soal UU Cipta Kerja yang dibuat di era Presiden Jokowi tepatnya pada 2020 lalu. Aturan hukum itu menjadi kontroversi karena ditolak banyak pihak ketika dirilis di era pandemi Covid-19.

    Zainal Arifin mengunggah pernyataan tersebut di akun Instagram pribadinya @zainalamochtar, pada Jumat 14 Februari 2025. Pria 46 tahun itu mengaitkannya dengan janji Joko Widodo akan dampak UU itu yang diklaim akan mendatangkan kemakmuran.

    Dosen UGM sentil janji Jokowi 5 tahun lalu

    Jokowi pernah berjanji bahwa UU Cipta Kerja akan menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Janji itu yang ditagih dosen UGM, Zainal Arifin Mochtar. Zainal mempertanyakan sudah sampai mana efek aturan hukum yang didemo masyarakat tersebut pada era pandemi. Kemunculan UU Cipta Kerja itu menjadi pembicaraan saat era tersebut.

    “Masih ingat janji di tahun 2020 ketika menggarap UU Cipta Kerja dengan cepet-cepatan dan sulap-sulapan. Katanya hanya butuh 2-3 tahun untuk investasi antre masuk dan ekonomi meroket. Sekarang sudah tahun kelima. Sudah nampak janjinya? Pret!” ujar dosen Zainal Arifin Mochtar.

    UU tersebut diteken Jokowi ketika menjadi presiden tepatnya pada 2 November 2020 lalu. Munculnya aturan hukum itu dikecam publik karena dinilai tidak berpihak pada rakyat, selain itu, kemunculannya dianggap tidak tepat karena ada pandemi Covid-19.

    “Jadi, UU cipta kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja serta para pengangguran,” ujar Joko Widodo dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 9 Oktober 2020.

    Diketahui UU itu diminta direvisi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 November 2021 karena dianggap inkonstitusional tersebut. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu justru disikapi Joko Widodo dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian menjadi UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023.

    Unggahan Zainal Arifin Mochtar itu sampai saat ini, Sabtu 15 Februari 2025 pukul 15.00 WIB, sudah mendapat lebih dari 9.500 like dan 200 komentar. Sejumlah komentar juga mempertanyakan apa dampak UU tersebut setelah disahkan sejak 5 tahun yang lalu.

    “Lima tahun lalu, UU Cipta Kerja lahir dengan narasi spektakuler, saya ingat betul itu: investasi akan deras, ekonomi akan melesat, dan kesejahteraan akan merata. Sekarang, kita evaluasi sebentar, apakah yang tumbuh pesat itu investasi atau justru ketimpangan? Apakah ekonomi makin kuat atau justru pekerja makin terhimpit? Jika teori dan realitas tak kunjung bertemu, mungkin yang perlu direvisi bukan hanya regulasinya, tapi juga imajinasi pembuat kebijakannya,” kata akun IG @hab***

    “Biasa prof, tong kosong nyaring bunyinya. Buat produk hukum dan kebijakan tanpa studi yang menyeluruh,” ujar akun Instagram lainnya, @aim***

    “Betul prof, mana bikinnya ngebut pula itu UU kontroversial dan banyak ditolak sampai demo tapi tetep disahkan,” tulis akun @setz***

    “Pertumbuhan ekonomi buat orang-orang tertentu terutama di circle oligarki,” ujar akun IG @ikv***

    Demikian penjelasan dosen UGM yang menyentil janji Jokowi soal UU Cipta Kerja. Undang-undang yang pengerjaannya dikebut itu diklaim akan mendatangkan investasi, tetapi akademisi ini mempertanyakan sudah sampai mana dampaknya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Efisiensi Anggaran Ala Trump-Musk, Tsunami PHK Amerika Dimulai

    Jakarta, CNBC Indonesia – Rangkaian pemecatan karyawan di berbagai lembaga negara federal AS telah resmi dimulai, Kamis (13/2/2025). Hal ini terjadi setelah program efisiensi anggaran disetujui oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) Elon Musk.

    Mengutip CNN, sebuah surat mulai dikirimkan kepada karyawan Departemen Pendidikan. Surat itu memberitahu mereka tentang pemutusan hubungan kerja.

    “Badan kami menemukan, berdasarkan kinerja Anda, bahwa pekerjaan Anda di Badan kami tidak menjadi kepentingan publik,” tulis surat itu.

    Seorang sumber di serikat pekerja Departemen Pendidikan menyebut pemecatan tersebut berdampak pada karyawan di seluruh lembaga, mulai dari kantor penasihat umum, sampai Kantor Pendidikan Khusus dan Layanan Rehabilitasi yang mendukung program untuk anak-anak penyandang disabilitas, hingga kantor Bantuan Mahasiswa Federal.

    “Kami mendengar dari puluhan karyawan yang telah dipecat, tetapi cakupan pemecatan secara lengkap belum jelas,” ungkapnya.

    Langkah serupa juga terjadi di Departemen Energi (DOE). Sejumlah karyawan mengatakan situasi di dalam departemen tersebut tidak menentu dan sejauh ini tidak jelas berapa banyak total karyawan yang akan dipecat, namun karyawan percobaan lah yang mungkin akan mendapatkan giliran awal untuk dipecat.

    “Ada sekitar 2.000 karyawan masa percobaan di DOE. Tetapi tidak jelas berapa banyak yang dapat terpengaruh oleh tindakan pada hari Kamis,” ungkapnya.

    “Penasihat hukum umum sementara DOE mengadakan rapat pada hari Kamis dengan para kepala kantor departemen dan meminta kantor-kantor untuk menyusun daftar karyawan masa percobaan yang sangat penting yang berpotensi dikecualikan dari PHK. Namun, daftar tersebut belum dirampungkan hingga Kamis sore.”

    Temuan serupa juga didapati oleh Associated Press (AP). Di Departemen Urusan Veteran, ada pemecatan untuk 1.000 karyawan yang telah mengabdi kurang dari dua tahun. Senator AS Patty Murray, seorang Demokrat, menyebut pemecatan itu terjadi juga pada peneliti yang bekerja pada pengobatan kanker, kecanduan opioid dan prostetik di lembaga tersebut.

    Di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), hampir 1.300 karyawan masa percobaan, kira-kira sepersepuluh dari total tenaga kerja lembaga tersebut, dipaksa keluar. Kepemimpinan lembaga yang berpusat di Atlanta tersebut diberitahu tentang keputusan tersebut pada hari Jumat pagi.

    Foto: REUTERS/Kevin Lamarque
    U.S. President Donald Trump speaks as Elon Musk carries X Æ A-12 on his shoulders in the Oval Office of the White House in Washington, D.C., U.S., February 11, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque TPX IMAGES OF THE DAY

    Lalu, pemecatan juga terjadi di Departemen Pertanian. Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan pada hari Jumat bahwa lembaganya telah mengundang tim DOGE Musk dengan ‘tangan terbuka’. Ia juga menegaskan bahwa PHK akan segera dilakukan.

    “Jelas, ini adalah hari yang baru,” kata Rollins di Gedung Putih. “Saya pikir rakyat Amerika berbicara pada tanggal 5 November, bahwa mereka percaya bahwa pemerintah terlalu besar.”

    Kata Pekerja yang Jadi Korban PHK

    Pemecatan ini pun berdampak besar bagi para karyawan. Seorang veteran Marinir yang bertugas di Veterans Affairs Medical Center di Ann Arbor, Michigan, Andrew Lennox, mengatakan bahwa ia menerima email “tiba-tiba” pada Kamis malam yang memberitahukan bahwa ia akan diberhentikan.

    “Demi membantu para veteran, Anda baru saja memecat seorang veteran,” ujar Lennox, 35 tahun, seorang mantan prajurit infanteri USMC yang ditugaskan ke Irak, Afghanistan, dan Suriah.

    Lennox telah bekerja sebagai petugas administrasi di VA sejak pertengahan Desember dan mengatakan bahwa ia “sangat ingin” tetap bekerja. “Ini adalah keluarga saya, dan saya ingin melakukan ini selamanya,” katanya.

    David Rice, seorang penerjun payung Angkatan Darat yang saat ini menjalani masa percobaan di Departemen Energi AS, juga mengungkapkan hal serupa. Rice, yang lumpuh karena tugas sebelumnya, mengatakan ia telah kehilangan pekerjaannya.

    “Saya sebelumnya telah dituntun untuk percaya bahwa pekerjaan saya kemungkinan besar akan aman. Namun pada Kamis malam, ketika saya membuka komputer untuk rapat dengan perwakilan Jepang, saya melihat email yang mengatakan bahwa saya telah dipecat,” pungkasnya.

    Sementara itu, pemecatan juga terjadi di kalangan karyawan yang telah menandatangani perjanjian pembelian dengan pemerintah. Salah satunya adalah seorang pegawai Dinas Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Pertanian bernama Detter.

    Detter sebelumnya menandatangani perjanjian pembelian yang membuatnya akan tetap bekerja meski akan dibayar akhir September mendatang, seperti 77 ribu karyawan federal lainnya. Ia mengatakan bahwa dirinya menerima proposal itu karena ia tahu bahwa, sebagai pegawai percobaan, ia kemungkinan menjadi orang pertama yang diberhentikan jika ia tidak menerimanya.

    Namun pada Kamis malam, Detter menerima email yang mengatakan bahwa ia telah diberhentikan efektif sejak saat itu, meskipun ia telah menerima evaluasi yang “sangat positif” selama ia bekerja.

    Ia mengatakan keputusan tersebut membuatnya merasa “tidak dihormati” dan “sedikit tidak berdaya.”

    “Anda hanya seperti pion dalam perjuangan yang jauh lebih besar yang menurut saya khususnya dilakukan oleh Elon Musk untuk mengecilkan pemerintahan,” kata Detter.

    Dampak Ekonomi

    Foto: Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih di Washington, D.C., AS, 13 Februari 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

    Pemecatan karyawan masa percobaan ini merupakan yang pertama dari pemerintahan Trump karena sang presiden dan Elon Musk bermaksud untuk secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja federal. Hal ini dilakukan untuk mengatasi defisit anggaran negara, yang mencapai US$ 1,8 triliun (Rp 29.475 triliun) di tahun fiskal lalu.

    Meski begitu, PHK tersebut tidak mungkin menghasilkan penghematan defisit yang signifikan. Bahkan jika pemerintah memangkas semua pekerja tersebut, defisitnya akan tetap lebih dari US$ 1 triliun (Rp 16.260 triliun).

    Namun, PHK massal terhadap pekerja federal yang dilakukan Trump dapat menjadi bumerang bagi data ekonominya. Laporan pekerjaan bulanan dapat mulai menunjukkan perlambatan dalam perekrutan, jika tidak berubah menjadi negatif pada suatu saat setelah angka bulan Februari dirilis.

    Terakhir kali ekonomi AS kehilangan begitu banyak pekerjaan adalah pada bulan Desember 2020. Saat itu, AS masih dalam tahap rehabilitasi dari pandemi virus corona.

    “Mengingat semua yang terjadi di pemerintah federal, sangat masuk akal bahwa pertumbuhan pekerjaan dapat berubah menjadi negatif pada suatu saat,” kata Martha Gimbel, direktur eksekutif Budget Lab di Universitas Yale. Ia mencatat bahwa pengusaha yang bergantung pada hibah dan kontrak pemerintah juga akan menunjukkan penurunan.

    (hsy/hsy)

  • Pria Ini Mau Beli TPA Sampah Demi Cari Bitcoin yang Terbuang

    Pria Ini Mau Beli TPA Sampah Demi Cari Bitcoin yang Terbuang

    Jakarta –

    Perjuangan James Howell untuk mencari Bitcoin-nya yang terbuang pada tahun 2013 masih terus berlanjut. Dan, kini ia berusaha membeli tempat pembuangan akhir (TPA) sampah untuk mencari Bitcoin-nya itu.

    Pencarian Bitcoin yang dimaksud di sini adalah mencari hardisk berisi informasi dompet Bitcoin yang tak sengaja terbuang pada 2013. Hardisk itu menurutnya terbuang di sebuah TPA sampah yang ada di kota Newport, Wales.

    Sebelumnya ia meminta izin ke dewan kota Newport untuk mencari hardisk tersebut di TPA sampah. Namun ia tak mendapat izin itu, bahkan di tahap banding ke pengadilan tinggi pun ia kalah.

    Namun pemerintah kota Newport kini berencana untuk menutup TPA sampah yang dimaksud karena sudah hampir penuh. Rencana ini mau dimanfaatkan oleh Howell, yaitu dengan membeli TPA tersebut, demikian dikutip detikINET dari The Guardian, Jumat (14/2/2025).

    “Saya memperkirakan (TPA) akan ditutup dalam beberapa tahun ke depan karena saat ini sudah 80/90% penuh, namun saya tidak memperkirakan penutupannya akan secepat ini. Jika dewan kota Newport mengizinkan, saya mungkin akan tertarik untuk membeli lahan pembuangan sampah itu dengan kondisi saat ini dan sudah mendiskusikan opsi ini dengan rekan investasi,” kata Howells.

    Kisah Bitcoin Howells yang menurutnya tak sengaja terbuang ini sudah ada sejak lama. Ia awalnya mengaku menambang Bitcoin sejak 2009 menggunakan laptopnya. Saat itu, ia berhasil mendapatkan 7.500 bitcoin, yang saat ini nilainya setara dengan Rp 11,7 triliun.

    Namun laptop yang ia pakai menambang itu rusak, dan kemudian dijualnya lewat eBay. Hardisk tempat menyimpan dompet bitcoin itu ia simpan, dan menurut pengakuannya memang sengaja disimpan untuk menunggu nilainya menjadi mahal.

    Sayangnya, hardisk tersebut tak sengaja terbuang pada tahun 2013. Menurut pengakuannya, hardisk itu ia masukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, yang kemudian tak sengaja dibuang oleh pasangannya saat itu.

    Howells meyakini hardisknya itu berakhir di TPA sampah Newport. Sudah berbagai macam cara ia coba untuk mencari hardisknya itu, termasuk meminta izin untuk melakukan pencarian di TPA, termasuk dengan menjanjikan akan menyumbangkan 25% dari total bitcoin itu ke dewan kota untuk membantu penanganan virus Corona pada tahun 2022 lalu.

    Bahkan ia mengaku sudah mendapat investor untuk membekingi pencarian tersebut dari segi finansial, karena mencari sebuah hardisk 2.5 inch (ukurannya sekitar 6x10x0,8 cm) di tumpukan sampah seberat 100 ribu ton jelas bukan hal mudah.

    Howells punya dua rencana. Pertama, ia akan menyortir sampah seberat 100 ribu ton menggunakan manusia, robot anjing Spot dari Boston Dynamics, dan sistem otomatisasi. Biaya total yang dibutuhkan untuk rencana ini adalah USD 11 juta dan membutuhkan waktu 9-12 bulan.

    Namun ada juga rencana kedua yang lebih irit. Membutuhkan dana sebesar USD 6 juta dan membutuhkan waktu sekitar 18 bulan. Kedua rencana ini melibatkan berbagai ahli di berbagai bidang, termasuk ahli ekstraksi data dari media penyimpanan yang rusak, yaitu seorang ahli dari OnTrack, perusahaan yang sukses mengembalikan 99% data dari black box pesawat angkasa Colombia yang jatuh ke bumi.

    Sampah-sampah yang diangkat dari TPA tersebut akan dibersihkan dan didaur ulang sebanyak mungkin, dan sisanya akan ditimbun dalam tanah. Bahkan Howells pun tengah menjajaki kemungkinan untuk membangun pembangkit listrik tenaga matahari atau angin di atas TPA tersebut.

    (asj/asj)

  • Mantan Dokter Bedah di Prancis Diadili Atas Pelecehan 299 Anak

    Mantan Dokter Bedah di Prancis Diadili Atas Pelecehan 299 Anak

    Paris –

    Seorang mantan ahli bedah yang dituduh melakukan pelecehan terhadap ratusan pasien anak akan diadili bulan ini dalam persidangan kasus dugaan pelecehan anak terbesar dalam sejarah Prancis.

    Joel Le Scouarnec, 73 tahun, dituduh melakukan penyerangan atau pemerkosaan terhadap 299 anak antara 1989 dan 2014, sebagian besar di Brittany. Sejumlah pemerkosaan diduga dilakukan saat pasien-pasien tersebut berada di bawah pengaruh obat bius.

    Le Scouarnec telah mengakui beberapa tuduhan, meski tidak semuanya.

    Sidang di Vannes, Prancis barat laut, ini akan digelar menyusul penyelidikan kepolisian selama beberapa tahun.

    Laura dan Jerome, orang tua salah satu korban pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh dokter bedah Joel Le Scouarnec menghadiri sidang di pengadilan di Saintes, Prancis barat, pada 13 Maret 2020 (Getty Images)

    Persidangan kasus ini kemungkinan akan memunculkan beberapa pertanyaan, antara lain apakah Le Scouarnec dilindungi oleh koleganya dan manajemen rumah sakit yang mempekerjakannya meskipun ada peringatan FBI kepada pihak berwenang Prancis bahwa ia telah membuka situs pelecehan anak.

    Namun setelah itu, dia hanya diberi hukuman percobaan.

    Beberapa kesempatan untuk menghentikan kontak mantan ahli bedah tersebut dengan anak-anak tampaknya telah terlewatkan atau ditolak.

    Sidang pertama Le Scouarnec pada 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19 (Getty Images)

    Anggota keluarganya sendiri juga mengetahui aktivitas pedofilia Le Scouarnec tetapi gagal menghentikannya.

    “Sumpah kerahasiaan keluarga lah yang menyebabkan pelecehannya dapat berlanjut selama beberapa dekade,” kata seorang pengacara yang terlibat dalam kasus ini kepada BBC.

    Le Scouarnec, yang dulunya seorang ahli bedah kota kecil yang dihormati, telah dipenjara sejak 2017.

    Kala itu ia ditangkap karena dicurigai memperkosa keponakannya, yang sekarang berusia 30-an tahun, serta seorang gadis berusia enam tahun dan seorang pasien muda.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Pada 2020 ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara.

    Setelah penangkapannya, polisi menggeledah rumahnya dan menemukan boneka seks berukuran anak-anak, lebih dari 300.000 gambar pelecehan anak, dan ribuan halaman buku harian yang disusun dengan cermat.

    Le Scouarnec diduga mencatat tiap kekerasan seksual yang ia lakukan terhadap pasien mudanya selama 25 tahun.

    Ia telah membantah menyerang atau memperkosa anak-anak, dengan alasan bahwa buku hariannya hanya merinci “fantasi”-nya.

    Baca juga:

    Namun, dalam beberapa kesempatan, ia juga menulis: “Saya seorang paedofil”.

    Le Scouarnec menghadapi lebih dari 100 dakwaan pemerkosaan dan lebih dari 150 dakwaan penyerangan seksual.

    Beberapa mantan pasiennya, yang semuanya sekarang dewasa, mengatakan mereka ingat sang ahli bedah menyentuh mereka dengan kedok pemeriksaan medis, terkadang bahkan ketika orang tua mereka atau dokter lain berada di ruangan.

    Tetapi sejumlah besar korban diduga berada di bawah pengaruh anestesi ketika dugaan penyerangan terjadi. Mereka tidak ingat kejadian tersebut dan terkejut dihubungi oleh polisi dan diberitahu nama mereka bersama dengan deskripsi pelecehan diduga muncul di buku harian Le Scouarnec.

    Buku harian Le Scouarnec (Getty Images)

    Le Scouarnec merasa “mahakuasa” dan menyukai perasaan “bermain dengan bahaya” melalui “tindakan yang terencana,” demikian harian Perancis Le Monde mengutip perintah pengadilan terhadap mantan ahli bedah tersebut.

    Beberapa dari terduga korban mengatakan bahwa pengungkapan yang meresahkan ini membantu mereka memahami gejala trauma yang tidak dapat dijelaskan yang telah membebani mereka sepanjang hidup mereka.

    Pengacara Francesca Satta yang mewakili beberapa terduga korban mengatakan kepada BBC bahwa di antara kliennya terdapat “keluarga dari dua pria yang ingat [apa yang dialami], dan yang akhirnya bunuh diri.”

    Francesca Satta, pengacara beberapa terduga korban Le Scouarnec, mengatakan bahwa Scouarnec, telah menikmati “impunitas” terlalu lama (Getty Images)

    Olivia Mons dari asosiasi France Victimes berbicara kepada banyak terduga korban dan mengatakan beberapa hanya memiliki ingatan yang kabur tentang kejadian yang mereka sebut “tak bisa diungkapkan dengan kata-kata”.

    Ketika kasus ahli bedah itu terungkap, “hal itu memberi mereka awal dari sebuah penjelasan,” kata Mons.

    Tetapi dia menambahkan bahwa sebagian besar terduga korban adalah orang-orang yang tidak memiliki ingatan tentang diperkosa atau diserang, dan yang menjalani kehidupan biasa sebelum polisi menghubungi mereka.

    “Saat ini, bisa dimengerti banyak dari orang-orang ini sangat terguncang,” kata Mons.

    Baca juga:

    Seorang perempuan mengatakan kepada media Prancis bahwa ketika polisi menunjukkan kepadanya sebuah catatan dengan namanya di buku harian Le Scouarnec, ingatan langsung membanjiri pikirannya.

    “Saya mengalami kilas balik seseorang yang datang ke kamar rumah sakit saya, mengangkat seprai, mengatakan dia akan memeriksa apakah semuanya berjalan dengan baik,” katanya.

    “Dia memperkosa saya.”

    Margaux Castex, seorang pengacara untuk salah satu terduga korban, mengatakan kepada BBC bahwa kliennya “trauma karena dia pernah memberikan kepercayaannya kepada seorang profesional medis, dan itu sulit untuk dihilangkan”.

    Suasana sidang Joel Le Scouarnec pada November 2020 silam (Getty Images)

    “Dia berharap dia tidak pernah diberitahu apa yang terjadi,” kata Castex.

    Perempuan lain bernama Marie kini seorang ibu rumah tangga yang menikah di usia 30-an tahun mengatakan bahwa polisi datang ke rumahnya dan mengungkapkan bahwa namanya muncul di buku harian seorang ahli bedah yang dituduh melakukan pelecehan anak.

    “Mereka membacakan apa yang telah dia tulis tentang saya dan saya ingin membacanya kembali sendiri tetapi itu tidak mungkin,” katanya kepada media France Bleu.

    “Dapatkah Anda membayangkan membaca pornografi hardcore dan mengetahui bahwa itu tentang Anda, sebagai seorang anak?”

    Marie mengatakan dia telah menemui spesialis kesehatan mental selama bertahun-tahun karena “masalah” yang dia alami terkait dengan pria, dan bahwa dokter bertanya-tanya apakah dia pernah mengalami trauma masa kecil.

    Baca juga:

    “Saya yakin ingatan saya melindungi saya dari itu. Tetapi pemeriksaan [polisi] membawa semuanya kembali ke permukaan foto-foto, sensasi, ingatan kembali kepada saya hari demi hari,” katanya.

    “Hari ini, saya merasakannya seolah-olah baru saja terjadi.”

    Marie menambahkan bahwa ketika dia diperlihatkan foto Le Scouarnec, “semuanya ingatan saya kembali… Saya ingat tatapan matanya yang dingin.”

    Dia bertanya-tanya bagaimana ahli bedah itu bisa melakukan dugaan kejahatannya tanpa diketahui begitu lama.

    Ini adalah pertanyaan menghantui yang pasti akan dieksplorasi panjang lebar selama persidangan.

    ‘Kesalahan institusional dan yudisial’

    Persidangan pertama mendengar klaim bahwa beberapa anggota keluarga Le Scouarnec telah mengetahui sejak pertengahan tahun 1980-an tentang perilaku mengganggunya terhadap anak-anak, tetapi tidak melakukan intervensi.

    Mantan istrinya membantah mengetahui apa yang suaminya dan ayah dari ketiga anak mereka diduga lakukan sampai ia ditangkap.

    Le Scouarnec profesional medis dan pecinta opera dan sastra telah lama menjadi kebanggaan keluarga kelas menengahnya.

    Dia adalah seorang praktisi medis kota kecil yang dihormati selama bertahun-tahun.

    Pengadilan di Saintes, Prancis barat, sebelum persidangan Joel Le Scouarnec pada 30 November 2020 (Getty Images)

    “Tingkat disfungsi yang sangat besar memungkinkan Le Scouarnec melakukan perbuatannya,” kata pengacara Frederic Benoist kepada BBC.

    Benoist mewakili kelompok advokasi perlindungan anak La Voix de L’Enfant yang menyoroti apa yang disebutnya “kesalahan institusional dan yudisial yang krusial” yang memungkinkan Le Scouarnec diduga terus melecehkan anak-anak selama beberapa dekade.

    Pada awal 2000-an, peringatan FBI kepada pihak berwenang Prancis bahwa Le Scouarnec telah mengakses situs pelecehan anak hanya menghasilkan hukuman percobaan empat bulan tanpa kewajiban untuk mengikuti perawatan medis atau psikologis.

    Getty Images

    Benoist mengatakan jaksa penuntut tidak pernah membagikan informasi ini dengan otoritas medis dan tidak ada konsekuensi bagi Le Scouarnec, yang terus bekerja sebagai ahli bedah, sering kali mengoperasi anak-anak dan menangani perawatan pasca operasi mereka.

    Ketika seorang kolega yang sudah mencurigai Le Scouarnec membaca tentang tuduhan terhadapnya di media lokal pada 2006, ia mendesak asosiasi medis regional untuk mengambil tindakan.

    Semua kecuali satu dokter yang abstain memilih Le Scouarnec tidak melanggar kode etik kedokteran, yang menyatakan bahwa dokter “harus dalam segala keadaan dapat dipercaya dan bertindak dengan integritas dan pengabdian pada tugas”.

    Baca juga:

    Tidak ada sanksi yang dikenakan.

    “Oleh karena itu, kami memiliki bukti bahwa semua kolega ini tahu, dan tidak ada satu pun dari mereka yang melakukan apa pun,” kata Benoist.

    “Ada banyak keadaan yang berarti dia bisa dihentikan; dia tidak dihentikan, dan konsekuensinya tragis.”

    BBC telah menghubungi baik asosiasi medis regional maupun jaksa penuntut untuk memberikan komentar.

    Le Scouarnec akhirnya ditangkap ketika korban berusia enam tahun itu memberi tahu orang tuanya bahwa pria tersebut telah menyerangnya.

    Saat itu, dia tinggal menyepi di sebuah rumah besar yang kumuh, dikelilingi oleh boneka berukuran anak-anak.

    Saat yang menentukan

    Driguez duduk berhadapan dengan Le Scouarnec dalam persidangan pada 2020 di kota Saintes, barat daya.

    “Jawabannya dingin dan penuh perhitungan,” katanya,

    “Dia sangat pintar, tetapi tidak menunjukkan empati sama sekali.”

    Persidangan mengungkap lebih banyak tuduhan pelecehan anak di dalam keluarga Le Scouarnec, kata Driguez.

    Namun mantan ahli bedah itu tidak pernah menunjukkan reaksi khusus dan sebagian besar melihat ke lantai.

    Pada satu titik, pengadilan diperlihatkan video-video cabul Le Scouarnec dan boneka-bonekanya.

    Delphine Driguez saat sidang Joel Le Scouarnec pada 13 Maret 2020 (Getty Images)

    “Semua orang menonton layar tetapi saya mengawasinya,” kata Driguez.

    “Sampai saat itu dia selalu menundukkan pandangannya. Tetapi pada saat itu, dia mendongak, menatap video dengan saksama. Matanya berbinar-binar.”

    Saat kota Vannes bersiap untuk menjadi tuan rumah persidangan, tiga ruang kuliah di bekas gedung universitas terdekat telah disediakan untuk menampung ratusan terduga korban, perwakilan hukum mereka dan keluarga.

    Persidangan dimulai pada 24 Februari dan dijadwalkan berlangsung hingga Juni.

    Apakah pers dan publik diizinkan masuk akan tergantung pada keputusan terduga korban melepaskan hak mereka atas persidangan tertutup.

    Baca juga:

    Banyak pengacara meyakini persidangan ini bisa menjadi saat perhitungan bagi pihak berwenang yang gagal mengambil tindakan terhadap Le Scouarnec, serta momen penting bagi para korban untuk menyuarakan trauma mereka.

    Satta mengatakan bahwa meskipun banyak orang yang terlibat dalam kasus ini tidak ingat apa yang terjadi pada mereka, mereka tetaplah korban.

    Dia menambahkan bahwa mantan ahli bedah itu telah menikmati “impunitas” terlalu lama.

    “Persidangan akan menjadi momen bagi para korban untuk berbicara,” kata Benoist.

    “Akan sangat buruk, di mata saya, jika diadakan di balik pintu tertutup.”

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Begini Siasat Wamendagri

    Pastikan Layanan Kesehatan Optimal, Begini Siasat Wamendagri

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Khususnya, untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal.

    “Bapak/Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah it’s all about leadership, semuanya kepemimpinan,” kata Bima dalam keterangan yang dikutip Jumat, 14 Februari 2025.

    Hal ini ditekankan Bima pada Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). FGD tersebut mengusung tema “Inovasi serta Penataan Organisasi dalam Rangka Mewujudkan Agile Governance”.
     

    Bima dalam acara itu berbagi pengalaman membangun RSUD, saat menjabat Wali Kota Bogor. Ia mengisahkan bagaimana proses alih fungsi rumah sakit swasta menjadi RSUD yang penuh tantangan hingga akhirnya diresmikan pada Januari 2020.

    Ia juga mengenang pengalamannya saat pandemi Covid-19 yang tidak mudah. Dari situ, ia semakin memahami pentingnya kepemimpinan dalam sektor kesehatan.

    Bima memaparkan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan harus didukung kepemimpinan yang solid, baik dari Direktur Utama (Dirut) RSUD, Dinas Kesehatan (Dinkes), maupun kepala daerah. Manajemen harus kuat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.

    “Jadi soal SDM juga tidak mudah dan harus betul-betul ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat. Baik Dirut RSUD, Dinkes-nya, maupun kepala daerahnya,” tuturnya.

    Selain itu, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk pengadaan tenaga kesehatan dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Manajemen RSUD, menurutnya, harus profesional dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. 

    Ia berharap para pemimpin rumah sakit mampu membentuk tim yang mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat, mulai dari dokter, petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga tenaga administrasi. Tantangannya adalah bagaimana pemimpin rumah sakit bisa memacu anggotanya untuk berorientasi terhadap pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

    “Jadi, manajemennya memang harus menutup betul ruang-ruang malapraktik seperti tadi, yang ruang-ruang tadi. Karena itu, makanya Dirut ini yang paling tidak mudah, Pak. Yang pertama tentu urusan kesehatan. Yang kedua, leadership-nya itu,” ungkapnya.

    Apalagi di masa Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Presiden menekankan pada kebutuhan dasar, seperti makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan. “Isu kesehatan yang sangat penting dan saya dukung,” kata dia.

    Jakarta: Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyoroti pentingnya kepemimpinan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Khususnya, untuk memastikan layanan kesehatan berjalan optimal.
     
    “Bapak/Ibu, yang ingin saya sampaikan di sini adalah it’s all about leadership, semuanya kepemimpinan,” kata Bima dalam keterangan yang dikutip Jumat, 14 Februari 2025.
     
    Hal ini ditekankan Bima pada Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). FGD tersebut mengusung tema “Inovasi serta Penataan Organisasi dalam Rangka Mewujudkan Agile Governance”.
     

    Bima dalam acara itu berbagi pengalaman membangun RSUD, saat menjabat Wali Kota Bogor. Ia mengisahkan bagaimana proses alih fungsi rumah sakit swasta menjadi RSUD yang penuh tantangan hingga akhirnya diresmikan pada Januari 2020.

    Ia juga mengenang pengalamannya saat pandemi Covid-19 yang tidak mudah. Dari situ, ia semakin memahami pentingnya kepemimpinan dalam sektor kesehatan.
     
    Bima memaparkan, sumber daya manusia (SDM) kesehatan harus didukung kepemimpinan yang solid, baik dari Direktur Utama (Dirut) RSUD, Dinas Kesehatan (Dinkes), maupun kepala daerah. Manajemen harus kuat, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
     
    “Jadi soal SDM juga tidak mudah dan harus betul-betul ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat. Baik Dirut RSUD, Dinkes-nya, maupun kepala daerahnya,” tuturnya.
     
    Selain itu, ia menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan rumah sakit, termasuk pengadaan tenaga kesehatan dan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Manajemen RSUD, menurutnya, harus profesional dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat. 
     
    Ia berharap para pemimpin rumah sakit mampu membentuk tim yang mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat, mulai dari dokter, petugas Instalasi Gawat Darurat (IGD), hingga tenaga administrasi. Tantangannya adalah bagaimana pemimpin rumah sakit bisa memacu anggotanya untuk berorientasi terhadap pelayanan terbaik bagi masyarakat. 
     
    “Jadi, manajemennya memang harus menutup betul ruang-ruang malapraktik seperti tadi, yang ruang-ruang tadi. Karena itu, makanya Dirut ini yang paling tidak mudah, Pak. Yang pertama tentu urusan kesehatan. Yang kedua, leadership-nya itu,” ungkapnya.
     
    Apalagi di masa Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas. Presiden menekankan pada kebutuhan dasar, seperti makan bergizi gratis, kesehatan, dan pendidikan. “Isu kesehatan yang sangat penting dan saya dukung,” kata dia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ADN)

  • Anak Muda Indonesia ‘Kabur’ ke Luar Negeri: Ini Kata Pengamat

    Anak Muda Indonesia ‘Kabur’ ke Luar Negeri: Ini Kata Pengamat

    PIKIRAN RAKYAT – Tagar #KaburAjaDulu viral di media sosial sebagai bentuk kekecewaan anak muda terhadap kondisi ekonomi, sulitnya mendapatkan pekerjaan, mahalnya pendidikan, dan rendahnya gaji.

    Banyak yang menganggap bekerja di luar negeri sebagai alternatif untuk kehidupan yang lebih baik.

    Muhammad Yorga Permana, Ketua Dewan Pembina Indonesia Juara Foundation sekaligus Dosen Peneliti Tenaga Kerja di SBM ITB, menilai fenomena ini bukan sekadar tren, tetapi mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi dan sosial generasi muda.

    Frustrasi dan Ketidakpuasan terhadap Pemerintah

    Yorga mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong anak muda mencari peluang di luar negeri.

    Pertama, kebijakan pemerintah dianggap tidak mampu menciptakan lapangan kerja. Kekecewaan anak muda sudah menumpuk sejak era COVID-19, terutama karena kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada mereka.

    Kedua, meningkatnya peluang kerja di luar negeri. “Fenomena ini bukan hal baru, tetapi kini menjadi gunung es yang meledak akibat kombinasi angka pengangguran tinggi dan akses informasi yang lebih terbuka tentang peluang kerja serta beasiswa luar negeri,” jelasnya.

    Ketiga, kesiapan anak muda menghadapi dunia kerja menjadi faktor penting. Persiapan yang kurang matang saat bertransisi dari sekolah ke dunia kerja semakin menambah ketidakpastian mereka.

    Saat ini, pasar kerja Indonesia menghadapi tantangan besar. “Pekerjaan layak di Indonesia sangat terbatas. Angka pengangguran resmi mencapai 7,2 juta orang, tetapi ada juga yang disebut hidden unemployment, jumlahnya diperkirakan mencapai 12–15 juta orang,” ujar Yorga.

    Dari total pekerjaan, hanya 40% yang masuk kategori sektor formal, sementara 60% lainnya informal. Bahkan, di sektor formal, hanya 24% pekerja yang memiliki kontrak kerja resmi.

    Situasi semakin buruk dengan banyaknya PHK. Data pemerintah menunjukkan lebih dari 80.000 orang kehilangan pekerjaan di 2024, dan angka sebenarnya bisa lebih besar.

    Jika frustrasi ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi dan politik, dampaknya bisa luas. Tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan, yang melemahkan kelas menengah—sektor yang seharusnya menjadi penopang demokrasi.

    Tanpa kelas menengah yang kuat, demokrasi bisa rapuh. Ini memperumit situasi politik dan menyempitkan ruang bagi kritik.

    Sementara itu, berbagai program pemerintah yang sering dipromosikan di media sosial belum cukup meyakinkan anak muda. Banyak yang menganggap program tersebut hanya simbolis tanpa dampak nyata.

    “Saya senang anak muda kritis, karena itu bentuk kontrol sosial. Tetapi mereka butuh kebijakan yang benar-benar bisa dirasakan dampaknya, bukan sekadar gimmick,” ujar Yorga.

    Dampak pada Indonesia 2045

    Ambisi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bisa terancam jika kondisi ini berlanjut. Target Indonesia Emas adalah 80% penduduk berada di kelas menengah, tetapi pada 2019 jumlahnya baru 21%. Bahkan, data BPS 2024 menunjukkan angka itu turun menjadi 17%.

    Menurut Yorga, bekerja di luar negeri bisa menjadi solusi jika dilakukan dengan persiapan matang. “Jika tidak siap, mereka bisa berakhir sebagai tenaga kerja ilegal. Namun, bagi knowledge workers, ini bisa menjadi kesempatan besar,” katanya.

    Ia menambahkan, diaspora dapat berkontribusi bagi Indonesia melalui jejaring internasional, transfer teknologi, atau bahkan kembali untuk membangun industri.

    Meski bekerja di luar negeri bisa menjadi pilihan, Yorga menegaskan bahwa ini bukan jalan pintas. “Tantangan seperti loyalitas, persaingan ketat, dan tuntutan keterampilan harus dihadapi. Anak muda perlu meningkatkan daya saing dengan keterampilan digital, bahasa Inggris, dan kepercayaan diri,” ujarnya.

    Pada akhirnya, peningkatan pendapatanlah yang bisa membuat anak muda lebih bahagia, dan itu hanya bisa dicapai dengan keterampilan. Ini menjadi pengingat bagi mereka yang meremehkan kondisi kelas menengah dan anak muda.

    Tagar #KaburAjaDulu bukan sekadar keluhan, tetapi realitas yang dihadapi generasi muda Indonesia saat ini.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pola Kerja Fleksibel, ASN PANRB Bisa Ngantor Jam 9 Pagi

    Pola Kerja Fleksibel, ASN PANRB Bisa Ngantor Jam 9 Pagi

    Jakarta –

    Sejumlah instansi pemerintah telah menerapkan pola kerja kedinasan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi para pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Hal ini termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihaknya turut melakukan penyesuaian pola kerja kedinasan secara FWA untuk para pegawai PANRB. Penyesuaian pola kerja kedinasan yang dilakukan untuk menyelaraskan dinamika pelaksanaan tugas.

    “Pelaksanaan penyesuaian FWA ini tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan Kementerian PANRB kepada masyarakat. Penyesuaian pola kerja kedinasan yang dilakukan untuk menyelaraskan dinamika pelaksanaan tugas saat ini dan salah satunya juga mendukung Inpres No. 1/2025,” kata Rini, dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Kementerian PANRB sebelumnya juga telah menerapkan FWA usai pandemi Covid-19, yang mengatur para pegawai di unit kerja Kementerian PANRB dapat bekerja fleksibel dari rumah/lokasi lain. Aktivitas ini bisa ditentukan dengan batas maksimal 30% dari total pegawai di unit kerja tersebut.

    Kemudian adanya fleksibilitas waktu yang mengatur para pegawai dapat mulai bekerja pukul 09.00 WIB, dengan kewajiban mengganti waktu kerja secara proporsional saat pulang bekerja, maksimal 8 kali dalam sebulan. Rini mengatakan, saat ini pihaknya secara internal juga menyesuaikan pengaturan dengan dinamika yang ada, termasuk pengaturan fleksibel lokasi satu hari dalam seminggu.

    “Setiap instansi pusat dan Pemda dapat menerapkan pengaturan WFA sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya, selaras dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah,” ujar Rini.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Mohammad Averrouce menjelaskan, para pegawai KemenPANRB yang biasanya mulai masuk jam 7.30 pagi, boleh datang di jam 9.00 pagi. Hal ini termasuk ke dalam jenis fleksibilitas di lingkup waktu.

    “Boleh datang jam 9.00 pagi, itu flexible waktu ya. Tapi kalo jam kerja instansinya tetap 7.30, berarti dia dari jam 7.30 s.d 9.00 berapa menit gapnya? 90 menit, itu harus diganti ke waktu pulangnya. Jadi yang jam kerja di kantornya harusnya sampai jam 16.00, nambah 1,5 jam,” kata Averrouce, saat dihubungi detikcom.

    Averrouce menjelaskan, hal ini masuk ke dalam fleksibel waktu, di mana jam kerja ASN bisa disesuaikan, namun tetap harus ke kantor. Salah satu hal terpentingnya, jam kerjanya masih sama, misalnya 8 jam.

    Beberapa kementerian/lembaga (KL) juga ada yang menerapkan pola kerja fleksibel tempat atau yang sering dikenal dengan Work From Anywhere (WFA). Averrouce mengatakan, biasanya, untuk pola ini para ASN diperbolehkan untuk bekerja di luar kantor, namun masih dengan jam kerja yang sama dengan yang di instansi.

    “Flexible lokasi, itu bisa di mana saja, di rumah, work from home (WFH), atau di mana saja (WFA). Tapi ada tertentu, disampaikan, misalnya kita mau ke cafe di sini, nanti diinformasikan. Kan kita punya sistemnya, ada tagging lokasi. ‘Pak saya hari ini mau di rumah, oke bisa. Tapi masuknya mengikuti (jam 7.30 misalnya),” terang dia.

    Meski demikian, Averrouce menekankan bahwa pola kerja ini tetap harus diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak bisa sembarangan dikombinasikan antara fleksibel waktu dan tempat. Dengan demikian, pola kerja ASN tetap terjaga, pelayanan pun tidak terganggu.

    Pelaksanaan pola kerja kedinasan secara fleksibel atau FWA telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 21/2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN khususnya pada pasal 8. Peraturan tersebut memungkinkan pelaksanaan tugas kedinasan secara FWA, baik dalam bentuk fleksibilitas lokasi maupun fleksibilitas waktu.

    Dalam implementasinya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertanggung jawab menetapkan jenis pekerjaan dan pegawai yang dapat menerapkan fleksibilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi.

    Ketentuan mengenai fleksibilitas kerja juga sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dalam penjelasan Pasal 4 huruf f menyebutkan bahwa kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dapat dijalankan dengan pengaturan fleksibel dalam hal waktu dan lokasi bekerja.

    (shc/kil)

  • Valentine Tahun Ini Tak Seindah Dulu, Penjualan Bunga di Cikini Anjlok Megapolitan 14 Februari 2025

    Valentine Tahun Ini Tak Seindah Dulu, Penjualan Bunga di Cikini Anjlok Megapolitan 14 Februari 2025

    Valentine Tahun Ini Tak Seindah Dulu, Penjualan Bunga di Cikini Anjlok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Para penjual bunga di
    Pasar Bunga Cikini
    , Jakarta Pusat, mengeluhkan pendapatan yang tidak meningkat saat perayaan
    Hari Valentine
    yang jatuh pada Jumat (14/2/2025).
    Beberapa pedagang mengaku mengalami penurunan drastis dalam penjualan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
    Toni (41), seorang penjual bunga yang telah berjualan selama 10 tahun, menyatakan bahwa penjualan yang didapatnya sangat rendah tahun ini.
    “Penjualan sekarang anjlok banget,” ujar Toni kepada
    Kompas.com, 
    Jumat.
    Toni mengatakan, pada tahun-tahun sebelumnya, banyak masyarakat yang memesan bunga beberapa hari sebelum Hari Valentine.
    “Dulu, itu H-4 Valentine banyak pesanan. Tapi, kalau sekarang, sepi yang mesan dan beli,” jelasnya.
    Toni bahkan mengungkapkan bahwa keuntungan yang diperoleh pada Valentine 2025 tidak mencapai 10 persen.
    Hal serupa juga disampaikan oleh Enjay (63), penjual bunga lainnya yang juga telah berdagang selama 10 tahun.
    “Merosot penjualan Valentine sekarang sejak pandemi Covid-19,” tegas Enjay.
    Ia menambahkan bahwa penjualan bunga saat ini tidak menunjukkan peningkatan sama sekali, bahkan terasa seperti hari biasa.
    “Biasanya, pembeli sudah ramai sejak malam sebelum Valentine. Sekarang sepi banget, dari malam sampai sekarang,” tuturnya.
    Regis (30), seorang penjual bunga yang lebih muda, juga mengeluhkan kurangnya peningkatan pendapatan.
    “Keuntungan jual bunga saat Valentine sekarang itu enggak mencapai 10 persen, bahkan hanya sekitar lima persen,” ungkap Regis.
    Menurut Regis, situasi saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, di mana penjualan bunga selalu ramai menjelang Hari Valentine.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bertekad Jaga Biaya Hidup Rakyat Tetap Stabil Usai Pandemi Covid-19

    Prabowo Bertekad Jaga Biaya Hidup Rakyat Tetap Stabil Usai Pandemi Covid-19

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya akan menjaga biaya hidup rakyat tetap stabil pasca pandemi Covid-19 yang melanda dunia. 

    Prabowo bertekad untuk tetap menjaga biaya hidup tetap stabil dan terkendali agar masyarakat Indonesia tetap bisa menjalankan kehidupan dengan layak.

    “Menjaga agar biaya hidup tetap terkendali tetap menjadi prioritas utama, karena hanya dengan memastikan bahwa setiap warga negara menikmati kualitas hidup yang layak, kita dapat mendapatkan dukungan rakyat yang lebih luas untuk visi besar kita,” tuturnya saat memberikan keynote speech secara daring untuk forum International World Governments Summit 2025 di Dubai, pada Kamis (13/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo turut menyampaikan rasa syukurnya bahwa di 100 hari kerja, pemerintahannya mendapatkan presentase kepercayaan publik hingga 81%.

    “Sebuah angka yang jauh melampaui persentase pemilih yang memilih saya pada pemilu lalu. Saya menyadari bahwa masyarakat Indonesia sepenuhnya mendukung agenda transformasi strategis ini,” imbuhnya.

    Dengan kepercayaan masyarakat itu, Prabowo mengatakan dia makin bersemangat dan optimistis untuk melanjutkan amanah dan tanggung jawabnya.

    “Kepercayaan dan optimisme masyarakat menginspirasi kami untuk terus melanjutkan pekerjaan kami, memastikan bahwa setiap orang Indonesia mendapatkan manfaat dari kemajuan yang kami bangun bersama,” pungkas Prabowo.