Kasus: covid-19

  • Modus Jahat Guru Olahraga Cabuli 8 Siswanya

    Modus Jahat Guru Olahraga Cabuli 8 Siswanya

    Liputan6.com, Sikka – Seorang guru sekolah dasar (SD) berinisial KAR (42), asal Wolomotong, Kecamatan Doreng, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mencabuli 8 siswinya.

    Kasi Humas Polres Sikka, Iptu Yermi Soludale mengatakan kasus pencabulan ini sudah dilaporkan keluarga korban beberapa hari lalu.

    “Pelaku sudah ditahan di sel tahanan Mapolres Sikka. Dia berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” ujarnya, Selasa 4 Maret 2025.

    Ia mengatakan, delapan korban itu dicabuli dengan cara dicium dan diraba di kemaluannya. Delapan korban itu berinisial, FNY (8), FYW (11), MMNN (11), MNDT (10), MPDC (8), TDC (9), WD (13), YKN (11).

    Menurut Yermi, usai berbuat cabul, guru pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK) itu mengancam korban untuk mengurangi nilai mata pelajaran.

    Keluarga korban yang mendapat informasi itu akhirnya mendatangi Polres Sikka guna melaporkan ulah guru bejat itu.

    “Pelakunya sudah ditahan. Kami masih menunggu hasil visum et repertum,” tutupnya.

     

    Ratusan Santri Ponpes El Bayan Cilacap Vaksin Covid-19, Kita Jaga Kiai

  • Manuver Donald Trump Datangkan Bencana, PHK Melonjak 245 Persen di Awal Tahun – Halaman all

    Manuver Donald Trump Datangkan Bencana, PHK Melonjak 245 Persen di Awal Tahun – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) pegawai di Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tertinggi selama awal 2025 karena dipicu kebijakan kontroversial Presiden Donald Trump.

    Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mencatat PHK di AS melonjak 245 persen menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.

    Kebijakan Presiden Donald Trump disinyalir menjadi penyebab utama PHK yang melonjak di AS, Trump berdalih kebijakan efisiensi tenaga kerja yang diusungnya bertujuan untuk membuat sektor bisnis lebih menguntungkan, meningkatkan daya saing global, serta mengurangi beban anggaran pemerintah,

    Dalam menjalankan pemangkasan ini, Trump tidak sendiri pihaknya dibantu Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang dipimpin oleh Elon Musk.

    Dengan adanya pemangkasan pegawai, AS diproyeksikan akan menghemat biaya departemen hingga lebih dari 98 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun per tahun.

    Namun hal ini nyatanya semakin memicu gejolak baru, membuat angka pengangguran kian melonjak di tengah ketidakpastian ekonomi. 

    Dampak hilir DOGE juga membuat hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, pemangkasan anggaran belanja publik, pembekuan dana, pemotongan belanja besar-besaran.

    “Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.

    “Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.

    Apabila angka pengangguran melonjak akibat PHK massal,  tentunya akan mempengaruhi banyak sektor ekonomi, termasuk menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak keluarga, menurunkan daya beli mereka, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi.

    Tingginya angka pengangguran juga bisa berujung pada penurunan konsumsi barang dan jasa, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

    Kondisi itu juga dapat memicu penurunan konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi turun signifikan, ini dapat mengarah pada resesi atau memperburuk resesi yang sedang berlangsung.

    PHK massal yang terjadi di AS juga bisa mempercepat pergeseran dalam struktur tenaga kerja AS. Pekerjaan dengan keterampilan rendah atau pekerjaan yang rentan terhadap otomatisasi bisa menjadi sasaran utama PHK.

    Hal ini bisa memperburuk ketidaksetaraan ekonomi dan sosial, karena pekerja dengan keterampilan rendah akan kesulitan menemukan pekerjaan baru.

    Sebaliknya, pekerja dengan keterampilan tinggi atau di sektor teknologi mungkin lebih sedikit terdampak.

    Laporan Reporter: Namira Yunia

     

     

  • Cerita Sukses UMKM Craftonesia Ubah Koran Bekas Jadi Kerajinan Cantik Hingga Tembus Pasar Taiwan

    Cerita Sukses UMKM Craftonesia Ubah Koran Bekas Jadi Kerajinan Cantik Hingga Tembus Pasar Taiwan

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – “Tak Ada Rotan Koran Pun Jadi” 

    Tagline ini memang cocok untuk menggambarkan usaha kreatif milik Piliani Ernawati yang diberi nama Craftonesia.

    Di tangan piawainya, wanita yang akrab disapa Pili ini sukses menyulap koran bekas menjadi produk bernilai tinggi.

    Mulai dari gantungan kunci, gelang, tempat tisu, home dekor hingga tas.

    Pili mulai merintis usaha Craftonesia sejak pandemi Covid-19 pada 2021 lalu di rumahnya yang berada di Jalan Prof Soedarto Gang Bulusari I No.14E, RT.02/RW.03, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang.

    Sebelumnya ibu anak dua tersebut menekuni bisnis kuliner, namun bisnis itu terhenti karena pandemi.

    Pili pun tak sengaja menemukan ide untuk membuat kerajinan dari koran bekas saat duduk sendiri.

    Saat itu ia melihat tumpukan koran di meja dan berfikir bagaimana membuat koran di depannya menjadi benda yang memiliki nilai jual tinggi.

    “Kebetulan waktu itu di meja ada koran yang numpuk. Nah dari situ search Google, kira-kira kertas korannya bisa diolah jadi apa sih. Nah ketemulah ada beberapa ide. Waktu itu tu hanya dibuat untuk tempat pensil,” ucap Pili kepada Tribun Jateng pada Rabu (5/3/2025).

    Kebetulan Pili juga suka dengan dunia kerajinan tangan. 

    “Karena saya suka, ngecraft, menurut saya itu tantangan. Sebenarnya basicnya asal kita tahu teknik anyamannya, jadi butuh ketelatenan,” ungkap Pili.

    Kertas koran yang sudah tak terpakai itu ia potong menjadi beberapa bagian. 

    Kemudian kertas koran yang sudah dipotong diberi lem lalu digulung kecil.

    Dari gulungan ini selanjutnya dianyam menjadi berbagai macam barang. 

    “Proses produksinya itu ada 4 tahap, jadi pertama itu dari kertas koran kita potong kemudian kita linting. Tahap kedua kertas koran tersebut kita warnai, kemudian kita lapisin dengan bahan foodgrade, jadi tahan air.

    Kemudian tahap penganyaman, dan tahap terakhir itu finishing. Finishing itu kita lapisi lagi dengan pelapis yang foodgrade. 
    Kalau tas itu finishingnya kita pasang inner, kita kasih cover. Sehingga siap dijual,”

    Meskipun terbuat dari koran, Pili menjamin produknya tahan air karena sudah dilapisi dengan pelapis food grade.

    Selain itu, pewarna yang digunakan untuk membuat anyaman ini juga memakai pewarna alam.

    Bahkan bahan sisa juga tetap dipakai sehingga tidak ada sampah dari hasil produksi. 

    Berawal dari tempat pensil, Pili mulai membuat barang lain, seperti tempat tisu hingga tas.

    Awalnya Pili menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan pribadi saja. 

    Namun ternyata, banyak teman-temannya yang tertarik dengan tas dari koran bekas karya Pili.

     “Terus ketemulah ide bikin tas, nah itu. Jadi awalnya bikin yang kecil-kecil untuk konsumsi sendiri, akhirnya bikin tas, pas aku pakai banyak yang tertarik. Nah dari situ mulailah usaha ini dikembangkan,” lanjut Pili.

    Produk Tembus Pasar Taiwan

    UMKM CRAFTONESIA – Sejumlah produk dari Craftonesia milik Piliani Ernawati saat ditemui di rumahnya Jl. Prof. Soedarto Gg. Bulusari I No.14E, RT.02/RW.03, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275 pada Rabu (5/3/2025) (Tribunjateng/Like)

    Tak hanya diminati oleh pasar lokal, produk Craftonesia milik Pili ternyata sudah tembus ke luar negeri.

    Produk Craftonesia sudah pernah diikutkan pameran ke Singapura, Belanda hingga Turki. 

    Bahkan Craftonesia kini sudah masuk ke marketplace Taiwan.

    “Saat ini kita sudah masuk e-commerce di Taiwan. Alhamdulilah kita ketemu reseller yang membawa Craftonesia sampai di Taiwan dan dimasukkan ke Shopee Taiwan,” 

    Dapat tambahan modal dari Rumah BUMN

    Selain ketekunan dari Pili, Craftonesia juga terbantu oleh Rumah Kreatif BUMN Semarang.

    Sebelum menekuni bisnis Craft, Pili memang sudah bergabung dengan Rumah BUMN Semarang. 

    Dirinya mengakui jika Rumah BUMN sangat membantu perkembangan bisnisnya. 

    “Sebelum usaha ini jalan, mungkin tahun 2019, karena saat itu masih usaha di kuliner. Banyak banget manfaatnya, jadi pas gabung kita ada di rumah BUMN itu kita dapat banyak informasi teruatama tentang pelatihan. Pelatihannya juga nggak cuma pelatihan keterampilan, tapi juga manajemen dan cara pemasaran, lewat rumah BUMN itu kita pernah juga di hire untuk bisa mengajarkan pelatihan ini ke temen-temen,” 

    Saat itu Pili sempat merasa kesulitan dana untuk membeli alat grafir label.

    Setelah berkonsultasi dengan Rumah BUMN, ia pun diminta untuk menjadi pengisi pelatihan yang diadakan oleh Rumah BUMN.

    Hasil dari mengisi pelatihan, Pili bisa membuat alat grafir sendiri.

    “Dan kita sangat terbantu sekali, hasilnya itu kita bisa memperoleh mesin yang waktu itu kita memang kesulitan karena masih kesulitan di dana.

    Dari Rumah BUMN kita dibuatkan program untuk bisa isi pelatihan di Dinas Sosial sama yang di Rumah BUMN sendiri. Dari hasil itu bisa kebeli alat grafir. Karena selama ini kita konsultasi ke Rumah BUMN karena selama usaha ini berjalan grafirnya masih pesen. ternyata uangnya nggak sedikit. Setelh cek harga alatnya mending beli alatnya. Waktu kita konsultasi ke rumah BUMN, terus rumah BUMN memberi kesempatan untuk ngisi pelatihan, uang pelatihan untuk membeli alat, secara tidak langsung sangat membantu juga untuk pendanaan,” kenang Pili.

    Ia juga sangat terbantu dengan peran BRI yang selalu mengajaknya ke beberapa pameran.

    “Untuk pemasaran pun sangat terbantu, BRI kan sering ngadain event, kita juga sering diikutkan, dari situ kita sering ketemu temen-temen dan kolaborasi. Jadi banyak banget manfaatnya,”

    Selain sukses dari segi pemasaran produk, Pili juga beberapa kali menjuarai kompetisi UMKM di Kota Semarang. (*)

  • Rumah Al-Barokah, Inisiatif Bripka Abdullah Berantas Buta Aksara Al-Qur’an di Jambi

    Rumah Al-Barokah, Inisiatif Bripka Abdullah Berantas Buta Aksara Al-Qur’an di Jambi

    Jakarta

    Anggota Direktorat Polairud Polda Jambi, Bripka Abdullah, mendirikan Rumah Al-Qur’an bernama ‘Al-Barokah’ di Alam Barajo, Kota Jambi. Rumah Al-Qur’an ini didirikan dengan harapan dapat membantu dalam memberantas buta aksara Al-Qur’an di wilayah tersebut.

    Pengabdian Bripka Abdullah itu membuatnya diusulkan oleh pembaca detikcom sebagai kandidat di program Hoegeng Awards 2025. Selain itu, detikcom juga memverifikasi informasi mengenai pengabdian Bripka Abdullah kepada warga setempat.

    “Yang kami ketahui, kami sering lewat situ, mau salat lima waktu sering lewat situ ke masjid. Alhamdulillah kalau sore-sore itu ramai anak-anak ngaji dan beliau aktif di masjid apabila ada acara, ceramah,” kata salah seorang warga di Alam Barajo, Jambi, bernama Damri saat dihubungi.

    Damri mengenal Bripka Abdullah sebagai sosok yang sering bergaul dengan warga.

    “Pak Abdullah ini bergaul dengan masyarakat, kapanpun ada kegiatan dia datang dia hadiri, dengan masyarakat baik,” ujar dia.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    Saat dihubungi terpisah, Bripka Abdullah menceritakan awal mula pendirian Rumah Al-Quran di Jambi. Inisiatif itu muncul saat momen pandemi COVID-19 pada 2020.

    “Dulu kita sering anak-anak ini diliburkan sekolah, kita bergantian sama teman-teman kadang masuk kadang nggak. Tapi melihat di lingkungan ini banyak sekali anak-anak yang tidak ada kegiatan, banyak di luar, main, dan juga main gadget,” kata Bripka Abdullah.

    Akhirnya dia bersama istri mengumpulkan anak-anak di rumahnya untuk diajarkan mengaji Al-Qur’an. Jumlah anak yang ikut belajar mengaji saat itu baru 15 orang.

    “Dengan berjalannya waktu kita berdayakan juga marbut, penjaga masjid yang di sebelah rumah saya. Jadi itulah yang membantu kita untuk mengajar anak-anak yang tidak sekolah,” ujar Bripka Abdullah.

    Bripka Abdullah Foto: Dok Ist

    Ada lima program yang diadakan di Rumah Al-Qur’an tersebut yaitu mengenal huruf, hafalan atau tahfiz, belajar salat, mengenal sejarah Nabi dan Rasul hingga nonton bersama. Bripka Abdullah bersyukur program tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat.

    “Jadi alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa terarah. Kalau dulunya anak-anak itu main, jadi alhamdulillah kita berikan pemahaman mengajar ngaji, anak-anak senang, kami biasanya juga ada makanan, kita kumpul sama anak-anak,” ujar Bripka Abdullah.

    Seiring berjalannya waktu, Rumah Al-Qur’an itu terus berkembang hingga mencapai 100 anak-anak. Tempat untuk belajar menggunakan rumah kosong di dekat rumah Bripka Abdullah.

    “Bertambah setiap tahun berubah-ubah, kalau yang sudah masuk SMP kadang ada yang keluar untuk masuk pesantren, itu berkisar anak ini di tahun 2021, 2022 itu ada mencapai hampir 100 santri. Kita belajar kebetulan dipinjami di sebelah rumah kita ada rumah kosong, jadi saya buat per kelas ada enam kelas,” ujar dia.

    Karena rumah kosong itu digunakan lagi oleh pemiliknya, tempat belajar Rumah Al-Qur’an dialihkan ke ruko di dekat rumah Bripka Abdullah. Namun tempat tersebut tidak bisa memuat seluruh siswa.

    “Jadi kita pisah waktu itu ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malam tapi mengingat untuk kalau itu kan dengan anak-anak belajar rata-rata yang sekolah pagi, kalau kita pasti kita bisa masuk,” kata Bripka Abdullah.

    Selain itu, penggunaan ruko sebagai tempat belajar juga membutuhkan biaya operasional. Akhirnya Bripka Abdullah memberlakukan iuran kepada siswa yang mampu sebanyak Rp 50 ribu per bulan.

    “Kalau dulu pas 100 kita gratis semuanya, dari awal yang ini sampai 2022 itu gratis. Jadi kita pindah ke ruko anak-anak itu baru kita pungut Rp 50 ribu bagi yang mampu kalau yang nggak mampu ada surat keterangan kita bebaskan juga waktu itu,” ujar dia.

    Jumlah siswa yang belajar di Rumah Al-Qur’an kini sebanyak 40 orang dengan tenaga pengajar 6 orang. Selain itu, waktu belajar juga kembali ke awal yaitu hanya di sore hari.

    “Sekarang 40-an anak tapi kita kenakan biayanya juga administrasinya 50 ribu per bulan, untuk tenaga pengajar kita,” ujar dia.

    Uang yang diterima dari anak-anak itu digunakan Bripka Abdullah untuk biaya operasional dan gaji tenaga pengajar. Meskipun, dalam perjalanannya, dia mengaku sering nombok untuk membiayai hal tersebut.

    “Jadi setiap bulannya itu minus, tapi alhamdulillah berjalan kita yang nutupin,” kata Bripka Abdullah.

    “Setiap bulan kita yang nombok dari sedikit rezeki gaji kita bisa disisihkan dari situ,” sambung dia.

    Selain itu, Bripka Abdullah juga kerap mengadakan kegiatan buka bersama setiap Senin dan Kamis. Biaya untuk buka bersama itu berasal dari para donatur.

    “Alhamdullillah ada donatur yang ngasih, ada juga kita harus mengeluarkan. Tapi alhamdulillah sekarang sudah rutin 20 paket dari hamba Allah, jadi kan kurang lebih 40 kadang 45 kita pesan itu. Jadi kalau untuk makannya 20, 25 dari Rumah Quran yang bayar,” imbuh dia.

    (knv/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Transformasi Digital UMKM Kota Solo, QRIS Bikin Meringis Bos Nasi Liwet Mbak Laksmi – Halaman all

    Transformasi Digital UMKM Kota Solo, QRIS Bikin Meringis Bos Nasi Liwet Mbak Laksmi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di tengah perkembangan era digital saat ini, banyak pelaku usaha yang beradaptasi untuk tetap bertahan dan berkembang.

    Salah satu kisah inspiratif datang dari Nasi Liwet Mbak Laksmi, yang berlokasi di selter kuliner barat Stadion Manahan Solo.

    Pemiliknya, Laksmini, yang akrab disapa Laksmi, adalah wanita berusia 50 tahun yang awalnya bekerja sebagai karyawan di pabrik garmen.

    Namun, nasib tak berpihak kepadanya, dan pada tahun 1997 ia menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ketika pabriknya tutup.

    Kehilangan pekerjaan tersebut memaksa Laksmi untuk memutar otak demi mencari penghasilan.

    “Saat itu, saya teringat hobi memasak yang saya miliki,” ungkapnya ditemui pada Minggu (2/3/2025).

    Berawal dari pemikiran tersebut, Laksmi memutuskan untuk membuka lapak kaki lima yang menjual dua menu, yaitu nasi liwet dan nasi gudeg.

    Lokasi pertama ia pilih adalah kawasan selatan Stadion Manahan, dengan berbekal meja dan tenda sederhana yang ia pasang menempel di pagar stadion yang dibangun pada era Presiden Soeharto.

    Meskipun awalnya hanya berjualan di kaki lima, kegigihan dan keuletannya membawa perubahan besar.

    “Dulu saya hanya jual di depan area stadion, sekarang sudah jauh berkembang,” ucap Laksmi.

    Laksmi kini tak lagi terjebak dalam bisnis kecil, melainkan telah memiliki tempat usaha resmi dengan izin dari dinas terkait.

    Termasuk tiga warung yang tersebar di beberapa lokasi strategis di Solo, yakni di Manahan, Mangkubumen dan Gonilan.

    Tantangan Covid-19

    Di masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada tahun 2020, Laksmi seperti banyak pedagang lainnya mengalami tantangan besar.

    Pembatasan aktivitas masyarakat menjadi kendala tersendiri.

    Namun, dengan cepat ia beradaptasi.

    Dunia digital yang semakin berkembang memberikan kesempatan baru, salah satunya melalui aplikasi pemesanan makanan online.

    “Saya tidak mau kudet alias kurang update. Jadi saya belajar dan menyesuaikan diri ikuti perkembangan teknologi,” katanya.

    Laksmi mempelajari cara mengunduh dan mengoperasikan aplikasi tersebut, sebab banyak pedagang lain yang telah lebih dulu menggunakan platform digital untuk berjualan.

    Wanita berzodiak Leo ini mengakui bahwa awalnya ia merasa asing dengan aplikasi-aplikasi tersebut.

    Namun, beruntung sang anak menjadi guru pribadi untuknya.

    Ia diajari cara menerima pesanan hingga menyajikannya untuk pengemudi online.

    Laksmi memberikan pesanan kepada pembeli di warung Nasi Liwet Mbak Laksmi, Selter Barat Stadion Manahan, Solo (TribunSolo.com/Chrysnha)

    “Karena memiliki tiga warung, saya juga mengajarkan semua pegawai saya tentang aplikasi ini,” jelasnya.

    Meskipun tidak mudah, perlahan para pegawai dapat memahami pelayanan dan pembayaran secara digital, dan saat ini semua transaksi berlangsung secara online.

    Menu utama dari warung Nasi Liwet Mbak Laksmi adalah nasi liwet dan gudeg ceker khas Solo.

    Selain itu, ia juga menawarkan pilihan menu lain seperti ayam geprek, ayam kremes, ayam bakar, lele kakap, dan bubur ayam.

    “Saya mencoba menyesuaikan menu dengan kantong anak muda,” ujarnya.

    Harga menu di warungnya cukup terjangkau, mulai dari Rp 10.000.

    Demi memudahkan proses pemesanan dan pengelolaan keuangan, Laksmi memiliki dua akun di aplikasi pemesanan makanan.

    Satu akun untuk Nasi Liwet dan Gudeg Ceker, sementara akun lainnya untuk Ayam Geprek.

    Ia juga menggunakan rekening BRI untuk mengumpulkan pendapatan dari ketiga warungnya.

    “BRImo sangat membantu saya dalam mengelola keuangan. Semua pendapatan masuk ke BRImo, dan saya juga menggunakannya untuk top up saldo aplikasi makanan,” tambah Laksmi.

    Digitalisasi sangat berperan penting dalam memudahkan transaksi pembayaran.

    Laksmi menjelaskan bahwa kini banyak pelanggan yang memilih membayar dengan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) karena praktis.

    “Dengan QRIS, saya jadi tidak repot memberikan uang kembalian, jadi hemat receh-receh,” katanya.

    Setelah hampir 28 tahun berjuang sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Laksmi tak henti-hentinya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada BRI yang telah menjadi mitra setia dalam perjalanannya.

    BRI tidak hanya membantunya beradaptasi dengan teknologi digital, tetapi juga memberikan bantuan permodalan ketika ia memulai usaha.

    Ia berharap kerjasama ini akan terus berlanjut demi pengembangan usahanya dan juga bagi pelaku UMKM lainnya di Indonesia.

    Dalam era yang semakin terdigitalisasi, kisah Laksmi menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang terpaksa beradaptasi dengan kondisi yang berubah.

    Laksmi menunjukkan bahwa ketekunan dan kemauan untuk belajar dapat membawa keberhasilan, bahkan dari awal yang sangat sederhana.

    Digitalisasi UMKM

    Kisah Laksmi dengan Nasi Liwet Mbak Laksmi juga dirasakan oleh pedagang lain bernama Koko Kuncoro.

    Pedagang soto ayam ini terbantu dengan adanya transaksi pembayaran QRIS.

    Tak hanya anak muda, pelanggannya yang merupakan orang tua pun ikut menggunakan QRIS untuk membayar.

    “Dan 120 pedagang di shelter Manahan ini mayoritas sudah pakai QRIS,” papar Koko yang merupakan Ketua Paguyuban Pedagang Shelter Manahan ditemui Selasa (4/3/2025) sore.

    Ia menilai, pedagang sudah beradaptasi dengan digitalisasi, termasuk berlakunya QRIS untuk memudahkan pembeli juga pedagang.

    Selain membuat praktis, QRIS juga dirasa lebih efisien sebagai transaksi pembayaran untuk mengurangi pembayaran tunai.

    “Baik pembeli dan pedagang kan inginnya mudah, cepat dan aman. Ya pakai QRIS,” tegasnya.

    Lapak-lapak Shelter Manahan di kawasan barat kompleks Stadion Manahan Solo (TribunSolo.com/Chrysnha)

    Sementara itu Founder Creative Space Solo, Joko Purwono menyoroti perkembangan digital di bidang UMKM kota Solo.

    Menurutnya, kesadaran para pedagang juga pelaku UMKM semakin hari semakin meningkat.

    Namun, ia menggaris bawahi tindak lanjut perbankan dan dinas terkait agar melakukan pendampingan kepada pedagang terkait pemberlakuan transaksi digital.

    “Di shelter, di pasar-pasar memang sudah banyak pakai QRIS, tapi masih ditemukan yang belum bahkan enggan pakai QRIS. Kan ada juga (pedagang) yang sepuh lalu sudah lanjut usia tak tahu caranya, jadi kita harap ada pendampingan lanjut,” pesannya diwawancarai pada Selasa (4/3/2025).

    Kepala Dinas Perdagangan Kota Solo, Agus Santoso dihubungi terpisah mengaku telah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan digitalisasi UMKM dan pedagang.

    Begitu juga bekerja sama dengan pengelola pasar dan perbankan.

    Dirinya mengakui, pendampingan terhadap pedagang untuk mengantisipasi halangan digitalisasi sangat penting dilakukan.

    Hal ini untuk menyelaraskan slogan Go Digital di bidang perdagangan dan usaha di Solo.

    “Saya tentu sudah menjalin komunikasi juga dengan pengelola masing-masing pasar untuk mengawasi dan mendampingi pedagang yang mungkin kesulitan untuk menerapkan digitalisasi seperti soal transaksi QRIS hingga e-Retribusi,” terangnya.

    ” Jadi bersama juga dengan perbankan tak hanya sosialisasi dan pendaftaran, pendampingan juga perlu karena banyak yang pedagang sepuh,” imbuh Agus.

    Terkait dengan digitalisasi, Dinas Perdagangan Kota Solo juga sudah menerapkan penarikan pajak dengan e-Retribusi.

    Tak hanya dengan satu bank pelat merah, e-Retribusi diterapkan juga dengan kolaborasi beberapa bank BUMN di pasar-pasar di Kota Bengawan.

    “Ini berkat kolaborasi dan sinergi Pemkot Surakarta, perbankan dan masyarakat. Sudah melek digital dan mau untuk maju mengikuti perkembangan teknologi,” urai dia.

    Sebagai upaya pengembangan ekonomi berbasis digital, perbankan kini mendorong penggunaan transaksi QRIS.

    Transaksi ini mengalami pertumbuhan pesat, yaitu mencapai 209,61 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant 34,23 juta.

    Penerapan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% untuk transaksi sampai dengan Rp500.000 pada merchant Usaha Mikro (UMI), yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2024 guna menopang daya beli masyarakat kelas menengah bawah.

    BRI pun berkomitmen penuh dalam mendukung pengembangan ekonomi berbasis digital, khususnya bagi para pelaku usaha mikro.

    Dengan memberikan MDR 0% atau bebas biaya MDR, BRI tidak hanya meringankan beban operasional merchant, tetapi juga mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

    Program ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di era digital, sekaligus memperluas adopsi QRIS sebagai solusi pembayaran nontunai yang efisien.

    (*)

  • Coba Kudeta-Culik Menteri, 4 Anggota Kelompok Ekstremis Jerman Dipenjara

    Coba Kudeta-Culik Menteri, 4 Anggota Kelompok Ekstremis Jerman Dipenjara

    Berlin

    Pengadilan Jerman memenjarakan empat anggota kelompok ekstremis yang terkait dengan gerakan ‘Warga Reich’. Kelompok itu merencanakan kudeta dan menculik menteri kesehatan.

    Dilansir AFP, Kamis (6/3/2025), keempat anggota kelompok itu terdiri dari tiga pria dan satu wanita. Mereka dijatuhi hukuman antara 5 tahun 9 bulan dan 8 tahun penjara oleh pengadilan tinggi regional Koblenz.

    Keempatnya disebut telah merencanakan untuk menculik Menteri Kesehatan Karl Lauterbach, sosok yang dicemooh oleh banyak penentang pembatasan era COVID. Mereka juga disebut berencana membunuh pengawalnya jika dianggap perlu.

    Setelah putusan, Lauterbach dari Partai Sosial Demokrat kiri-tengah berterima kasih kepada polisi dan pengadilan karena telah memecahkan dan menghukum kejahatan yang direncanakan.

    Pengadilan menyebut keempat orang tersebut telah bergabung kelompok ekstremis pada Januari 2022. Mereka disebut berencana memicu kondisi seperti perang saudara di Jerman melalui kekerasan dengan tujuan mengambil alih kekuasaan negara.

    Rencana mereka mencakup serangan sabotase untuk melumpuhkan jaringan listrik dalam operasi yang mereka juluki ‘Malam Sunyi’. Mereka berharap kekacauan yang terjadi dapat membuat anggota pasukan keamanan yang tidak puas bergabung.

    Menteri Dalam Negeri Nancy Faeser mengatakan penyelidikan terhadap kelompok teroris ini telah mengungkap apa yang disebutnya jurang yang dalam.

    (fas/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PHK di AS Melonjak 245% pada Februari gegara Kebijakan Trump

    PHK di AS Melonjak 245% pada Februari gegara Kebijakan Trump

    Washington DC

    Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diumumkan oleh pengusaha Amerika Serikat (AS) melonjak ke level yang tidak terlihat sejak dua resesi terakhir. Angka itu diperparah PHK massal oleh pemerintah federal sejak Donald Trump resmi menjabat Presiden AS.

    Dilansir Reuters, Kamis (6/3/2025), kontrak kerja pegawai pemerintah federal yang dibatalkan dan kekhawatiran perang dagang memberikan tanda paling jelas tentang dampak kebijakan pemerintahan Trump terhadap pasar tenaga kerja.

    Perusahaan penempatan kerja global Challenger, Gray & Christmas mengatakan PHK yang direncanakan melonjak 245% menjadi 172.017 pada bulan lalu. Angka itu merupakan level tertinggi sejak Juli 2020 ketika ekonomi dilanda pandemi COVID-19.

    Selain itu, jumlah tersebut merupakan total tertinggi pada bulan Februari sejak Resesi Hebat 16 tahun lalu. Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas sebagian besar PHK, dengan Challenger melacak 62.242 PHK yang diumumkan oleh pemerintah federal dari 17 lembaga berbeda.

    Pemerintah telah memberhentikan sekitar 62.530 pekerja dalam dua bulan pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 41.311% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.

    “Ketika PHK massal terjadi, staf yang tersisa sering kali merasa tidak nyaman dan tidak pasti,” kata Wakil Presiden Senior di Challenger, Gray & Christmas, Andrew Challenger.

    “Kemungkinan lebih banyak pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela sangat tinggi,” sambungnya.

    Seorang hakim federal minggu lalu memblokir sementara pemerintahan Trump untuk memerintahkan Departemen Pertahanan dan lembaga federal lainnya untuk melakukan pemecatan massal terhadap ribuan karyawan yang baru dipekerjakan. Kontraktor pemerintah federal juga terjebak dalam baku tembak DOGE, yang memperluas PHK ke sektor swasta.

    Tarif yang telah diterapkan atau diancam oleh Gedung Putih juga menambah jumlah perusahaan yang memulangkan pekerjanya bulan lalu. Challenger mengatakan ‘dampak DOGE’ menjadi alasan utama pemutusan hubungan kerja dan disalahkan atas 63.583 PHK, yang terkait langsung dengan tenaga kerja federal dan kontraktor.

    Dampak hilir DOGE, seperti hilangnya dana untuk lembaga nirlaba swasta, menyebabkan 894 PHK lainnya. Sebagian besar PHK federal terjadi di Washington DC, yang telah kehilangan 61.795 pekerjaan sepanjang tahun ini dibandingkan dengan hanya 60 pada tahun 2024.

    Di luar pemerintahan, ada PHK di industri ritel, teknologi, layanan, dan produk konsumen. PHK pemerintah federal diperkirakan tidak akan muncul dalam laporan ketenagakerjaan bulan Februari, yang dijadwalkan untuk dirilis pada hari Jumat, karena pembersihan terjadi di luar minggu survei.

    Namun, pembekuan perekrutan dan pendanaan dapat berdampak pada ketenagakerjaan pemerintah dan kontraktor. Survei Reuters terhadap para ekonom menunjukkan bahwa jumlah pekerja nonpertanian kemungkinan meningkat sebanyak 160.000 setelah naik sebanyak 143.000 pada bulan Januari. Tingkat pengangguran diperkirakan tidak berubah pada 4,0%.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sejarah Deflasi di Indonesia, Bagaimana Bisa Terjadi?

    Sejarah Deflasi di Indonesia, Bagaimana Bisa Terjadi?

    Jakarta, Beritasatu.com – Deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu, pernah terjadi dalam beberapa periode di Indonesia. Fenomena ini biasanya dikaitkan dengan menurunnya daya beli masyarakat, melemahnya permintaan, atau kebijakan ekonomi tertentu yang mempengaruhi sirkulasi uang di pasar.

    Meskipun sering dianggap sebagai kebalikan dari inflasi yang merugikan, deflasi juga dapat membawa dampak negatif bagi perekonomian, terutama jika berlangsung dalam waktu lama.

    Harga yang terus menurun dapat menghambat investasi dan produksi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan.

    Lantas, kapan Indonesia pernah mengalami deflasi? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut faktor penyebab hingga sejarah deflasi di Indonesia.

    Faktor Penyebab Terjadinya Deflasi

    Deflasi terjadi akibat penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat, salah satunya karena kecenderungan untuk menyimpan uang di bank daripada membelanjakannya. Selain itu, deflasi juga dapat disebabkan oleh menurunnya permintaan barang, sementara produksi tetap tinggi atau bahkan tidak dapat dikurangi.

    Hal tersebut mengakibatkan barang yang beredar menjadi berlebihan, dan masyarakat enggan mengonsumsinya karena kejenuhan pasar. Faktor lain yang berkontribusi adalah perlambatan kegiatan ekonomi, yang berdampak pada penurunan pendapatan serta berkurangnya daya beli masyarakat.  

    Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini merupakan kelanjutan dari tren yang sudah terjadi sejak Mei 2024.

    Dalam sejarahnya, Indonesia juga pernah mengalami periode deflasi berkepanjangan, salah satunya pada krisis ekonomi 1998. Berikut adalah riwayat deflasi di Indonesia berdasarkan berbagai sumber.

    Riwayat Sejarah Deflasi di Indonesia (month-on-month)

    Setelah krisis finansial Asia pada tahun 1999, Indonesia mengalami deflasi selama 7 bulan, yaitu Maret hingga September tahun 1999. Deflasi beruntun ini terjadi akibat penurunan harga dari beberapa barang setelah diterpa inflasi yang tinggi dari efek krisis tahun 1998.

    Setelah melewati berbagai perkembangan zaman tahun ke tahun, di penghujung 2008 kembali mengalami deflasi beruntun yang dipengaruhi harga minyak di dunia menurun. Deflasi di Indonesia terjadi kembali pada Desember 2008 hingga Januari 2009.

    Menghadapi Covid-19, Indonesia juga harus menghadapi deflasi beruntun kembali di tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi ekonomi global maupun domestik yang tertekan oleh Virus Covid-19 yang menyebar.

  • Jaksa Agung Soal Kemungkinan Tersangka Korupsi Pertamina Dituntut Mati: Tunggu Hasil Penyelidikan  – Halaman all

    Jaksa Agung Soal Kemungkinan Tersangka Korupsi Pertamina Dituntut Mati: Tunggu Hasil Penyelidikan  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap soal adanya peluang para tersangka mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Patra Niaga dituntut hukuman mati.

    Kemungkinan dijatuhkannya hukuman mati itu, lantaran kata Burhanuddin, medio terjadinya kasus korupsi itu yakni pada 2018-2023.

    Di mana dalam kurun waktu tersebut, Indonesia tengah dilanda wabah Covid-19 yang disebutnya menjadi suatu hal yang memberangkatkan.

    “Apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi Covid, dia melakukan perbuatan itu dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat,” kata Burhanuddin saat jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung RI (Kejagung), Kamis (6/3/2025).

    Atas hal itu, Burhanuddin menyatakan, terbuka kemungkinan para tersangka tersebut diancam dengan tuntutan hukuman mati.

    Hanya saja, Burhanuddin belum dapat memastikan lebih jauh perihal mekanisme hukumnya.

    Kata dia, saat ini proses hukum masih berlangsung, sehingga penting untuk menunggu hasil penyelidikan terlebih dahulu.

    “Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini,” ujar dia.

    “Kita akan melihat hasil nanti selesai penyelidikan ini, kita akan melihat dulu,” sambung Burhanuddin.

    Sebelumnya, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menyatakan, saat ini masyarakat tidak perlu khawatir dalam menggunakan produk bahan bakar minyak (BBM) milik PT Pertamina.

    Pasalnya kata dia, saat ini kualitas dari seluruh jenis BBM yang dijual sudah dalam kondisi yang baik.

    “Bahwa penyidikan ini tempus delictinya, waktu kejadiannya adalah tahun 2018-2023. Tolong ini, tempus ini nantinya akan mempengaruhi tentang kondisi minyak premium ya, minyak Pertamax yang ada di pasaran,” kata Burhanuddin saat jumpa pers dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri, di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kamis (6/3/2025).

    “Artinya bahwa mulai 2024 (red) ke sini itu tidak ada kaitannya yang sedang diselidiki. Artinya kondisi Pertamax yang ada sudah bagus dan sudah sesuai dengan standar yang ada di Pertamina,” sambung Burhanuddin.

    Pernyataan itu didasarkan karena kata Burhanuddin, produk BBM merupakan produk yang bersifat habis pakai dan hanya memiliki masa waktu stok berkisar 21-23 hari.

    Sementara itu, terkait dengan spesifikasi BBM yang sedang diproses hukum saat ini oleh Kejagung merupakan, produk BBM di tahun 2018-2023.

    “Maka BBM yang dipasarkan pada tahun 2018-2023 tidak ada lagi stok di dalam tahun 2024. Artinya yang kita sidik tetap sampai 2023. Ini tidak ada kaitannya,” kata dia.

    “Artinya lagi spesifikasi yang ada di pasaran adalah spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh Pertamina,” sambungnya.

    Meski demikian, Burhanuddin memastikan kalau memang ada fakta hukum yang terjadi terhadap kasus korupsi yang turut menjerat Dirut PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan.

    Kata dia, saat itu PT Pertamina Patra Niaga memang benar membeli minyak dengan spesifikasi RON 92 untuk Pertamax, namun yang diterima adalah RON 88 atau RON 09.

    “Namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90. Dan selanjutnya dilakukan penyimpanan di depo milik PT Orbit Terminal Merak dan dilakukan blending sebelum didistribusikan atau dipasarkan,” kata dia.

    Hanya saja kata Burhanuddin, perbuatan tersebut merupakan tingkah dari beberapa oknum yang ada di dalam tubuh PT Pertamina.

    Sementara itu, keseluruhan oknum tersebut saat ini kata dia, sudah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Namun perlu kami tegaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh segelintir oknum yang saat ini telah dinyatakan tersangka dan ditahan dan tindakan itu tidak terkait dengan kebijakan yang ada di Pertamina,” beber dia.

    Lebih lanjut, Burhanuddin juga menegaskan kalau peristiwa hukum yang dilakukan pihaknya ini tidak ada kaitannya dengan intervensi apa pun.

    Dirinya meyakini kalau, penegakan hukum yang dilakukan Kejagung ini merupakan upaya untuk melakukan bersih-bersih terhadap BUMN dan PT Pertamina secara khusus.

    “Bahwa perlu saya tegaskan dalam penanganan perkara ini tidak ada intervensi dari pihak manapun melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung astacita pemerintahan menuju Indonesia 2045,” tukas dia.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka.

    Sembilan tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • Korupsi Pertamina Patra Niaga Bukan Rp980 Triliun? Begini Beber Jaksa Agung

    Korupsi Pertamina Patra Niaga Bukan Rp980 Triliun? Begini Beber Jaksa Agung

    Surabaya (beritajatim.com) – Isu dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga kembali menjadi sorotan publik setelah muncul klaim bahwa kerugian negara akibat tata kelola minyak mentah dan produk kilang mencapai Rp980 triliun atau hampir 1 Kuadriliun.

    Angka yang fantastis ini memicu berbagai spekulasi dan reaksi dari berbagai pihak. Namun, benarkah angka tersebut akurat? Berikut pernyataan resmi dari Pertamina dan Kejaksaan Agung.

    Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa hingga kini proses penyelidikan masih berlangsung. Investigasi ini dilakukan juga untuk mengetahui wilayah mana saja yang terdampak akibat distribusi minyak ilegal dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 tersebut.

    “Proses ini masih berlangsung,” ujar Simon dalam konferensi pers bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kamis (6/3/2025).

    Simon menambahkan bahwa Pertamina berkomitmen untuk mendukung penuh penyelidikan ini dan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum guna mengungkap fakta yang sebenarnya.

    Hingga saat ini, pihaknya belum dapat memastikan total kerugian yang ditimbulkan dari dugaan korupsi tersebut.

    Menanggapi kasus ini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku yang terbukti bersalah.

    Mengingat kejahatan ini diduga terjadi dalam jangka waktu yang lama dan bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, opsi hukuman mati menjadi salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan.

    “Dalam kondisi seperti ini, hukuman mati bisa saja diterapkan. Namun, kita harus menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut,” kata Sanitiar.

    Sebelumnya, Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa dugaan kerugian negara akibat korupsi di PT Pertamina, subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai Rp193,7 triliun dalam satu tahun.

    “Yang pasti Rp190 triliun itu untuk satu tahun,” ujar Sanitiar dalam pernyataannya pada Selasa (25/2/2025).

    Kerugian tersebut berasal dari berbagai pelanggaran, di antaranya:

    Kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri mencapai mencapai Rp35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui broker sebesar Rp2,7 triliun, kerugian pemberian kompensasi mencapai Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi sebesar sebesar Rp21 triliun.

    Total kerugian ini dihitung hanya untuk tahun 2023. Dengan demikian, jika kasus ini terjadi selama beberapa tahun, angkanya tentu bisa jauh lebih besar. Namun, hingga kini, angka Rp980 triliun masih perlu diverifikasi lebih lanjut dalam penyelidikan.

    Jika kerugian tersebut benar, maka angka ini setara dengan hampir sepertiga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, yang tentunya berdampak besar terhadap sektor ekonomi, khususnya industri energi dan subsidi bahan bakar.

    Kejaksaan Agung menegaskan bahwa penyelidikan masih terus dilakukan. Langkah-langkah lebih lanjut akan ditentukan setelah perhitungan total kerugian negara benar-benar valid.

    Sementara itu, masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait perkembangan kasus ini. (fyi/ian)