Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas kesehatan fiskal AS

    Rupiah menguat seiring kekhawatiran atas kesehatan fiskal AS

    Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat

    Jakarta (ANTARA) – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah seiring kekhawatiran investor atas kesehatan fiskal Amerika Serikat (AS).

    “Rupiah dan mata uang Asia pada umumnya menguat terhadap dolar AS yang dimana indeks dolar AS terpantau turun cukup besar pagi ini oleh kekhawatiran akan kesehatan fiskal AS,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, penurunan peringkat utang pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1 oleh Moody’s akan meningkatkan tekanan ekonomi AS yang tengah menghadapi risiko resesi di tengah peningkatan tarif dan ekspektasi inflasi.

    Moody’s menjadikan utang pemerintah dan pembayaran bunga AS sebagai alasan penurunan peringkat tersebut.

    Pemerintah dan Kongres AS dinilai gagal untuk membalikkan tren defisit fiskal tahunan yang besar dan kenaikan biaya bunga.

    Moody’s memprediksi defisit federal AS akan melebar hingga hampir 9 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2035, naik dari 6,4 persen pada 2024.

    Adapun beban utang Federal akan meningkat menjadi 134 persen dari PDB pada 2035, dibandingkan dengan 98 persen pada 2024.

    Kekhawatiran atas kondisi fiskal itu semakin membuat prospek ekonomi jangka panjang negara tersebut menjadi kabur.

    Federal Reserve Bank of Philadelphia mengungkapkan prospek ekonomi AS tampak lebih suram sekarang dibandingkan tiga bulan lalu.

    Menurut 36 forecasters yang disurvei oleh bank tersebut, mereka memperkirakan ekonomi AS akan tumbuh pada tingkat 1,4 persen pada 2025, turun tajam dari perkiraan pertumbuhan 2,4 persen sebelum perang dagang berkobar.

    MarketWatch menilai angka tersebut merupakan kemungkinan capaian paling lambat dalam 16 tahun jika era pandemi COVID-19 dikecualikan.

    “Pelemahan dolar pagi ini membalikkan semua kenaikan semalam yang dipicu oleh data ekonomi AS yang lebih kuat seperti klaim pengangguran dan PMI (Purchasing Managers Index). Rupiah berpotensi kembali menguat, namun mungkin terbatas mengingat penguatan yang cukup besar pada rupiah dan kenaikan di pasar saham rentan aksi ambil untung,” ucap Lukman.

    Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dia memprediksi kurs rupiah berkisar Rp16.300-Rp16.400 per dolar AS.

    Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta menguat sebesar 8 poin atau 0,05 persen menjadi Rp16.320 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.328 per dolar AS.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Manfaatkan KUR BRI, Pengusaha Wanita Ini Berhasil Sulap Kelor Jadi Aneka Olahan Pangan yang Digemari

    Manfaatkan KUR BRI, Pengusaha Wanita Ini Berhasil Sulap Kelor Jadi Aneka Olahan Pangan yang Digemari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Siti Fatimah, seorang pengusaha wanita sekaligus ibu rumah tangga asal Desa Hargobinangun, Sleman, berhasil mengubah peluang sederhana menjadi usaha kuliner lokal bernama Pawon Teges. Meski berskala rumahan, usaha berbasis komoditas lokal ini telah melahirkan beragam produk inovatif dan menjadi penopang utama perekonomian keluarga hingga mampu menyekolahkan anaknya berkat bisnis yang ia jalankan.

    Siti bercerita, berawal dari lomba masak olahan lokal yang diadakan Dinas Pertanian Sleman pada 2018. Saat itu, ia mulai tertarik untuk mengeksplorasi potensi daun kelor yang selama ini kurang dimanfaatkan warga sekitar. Namun, prosesnya tidak instan, di mana butuh waktu delapan bulan baginya untuk menemukan takaran dan resep yang pas hingga lahirlah produk perdana yakni minuman cincau yang diminati pasar.

    Namun ketika usahanya mulai tumbuh, pandemi Covid-19 menghantam. Dengan 1.000 batang kelor sudah ditanam dan salah satu tenant di food court telah disewa, Siti harus putar otak saat semuanya mendadak berhenti total karena pembatasan kegiatan. Dari keterbatasan itu, ia justru menemukan peluang.

    “Saya pun mencari siasat, di mana daun kelor yang makin banyak itu saya keringkan, lalu saya bikin tepung dan teh kelor yang punya daya tahan lama, diikuti dengan produk bakso kelor dan tahu bakso kelor untuk konsumsi harian yang dititipkan ke lapak-lapak di pasar,” ujarnya.

    Perlahan, berbagai produk berbasis kelor mulai mendapat tempat di hati konsumen lokal dan mulai dikenal di luar daerah. Kini, produk Pawon Teges sendiri telah merambah pasar di Jakarta, Tangerang, Malang, Bondowoso, Sulawesi, hingga Papua. Bahkan, tepung dan teh kelor menjadi produk andalan bagi konsumen penderita darah tinggi dan kolesterol lantaran manfaat kesehatannya.

  • Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

    Geliat Koperasi Merah Putih di Kota Probolinggo, Antara Harapan dan Tantangan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Koperasi selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi rakyat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, koperasi kembali mendapatkan angin segar melalui program pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) di seluruh Indonesia, yang ditargetkan rampung pada Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

    Di Kota Probolinggo, geliat koperasi masih terasa meski tidak semua berjalan mulus. Berdasarkan data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) setempat, terdapat 234 koperasi yang terdaftar secara resmi, namun hanya 126 yang masih aktif. Sebanyak 108 lainnya telah berhenti beroperasi.

    Mayoritas koperasi aktif bergerak di bidang simpan pinjam, khususnya koperasi konsumen. Beberapa lainnya berkecimpung di sektor produksi dan ritel. Dari 39 koperasi yang telah dievaluasi, 21 dinyatakan sehat dan 18 lainnya cukup sehat.

    “Kami menilai koperasi dari berbagai aspek seperti tata kelola, kelembagaan, manajemen, serta penerapan manajemen risiko,” jelas Kepala DKUPP Kota Probolinggo, Fitriawati Jufri.

    Sejak tahun 2020, sebanyak 49 koperasi dinyatakan bangkrut, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Distribusi koperasi tersebar di lima kecamatan, dengan jumlah terbesar di Kanigaran (83 unit), disusul Mayangan (68 unit), Kademangan (37 unit), Kedupok (24 unit), dan Wonoasih (22 unit). Untuk tahun buku 2023, baru 68 koperasi yang tercatat telah menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

    Terkait rencana pembentukan KMP, Fitriawati menyambut baik program nasional ini, namun menegaskan pentingnya selektivitas dalam pendiriannya. Ia menyatakan tidak semua koperasi lama bisa serta-merta diubah menjadi KMP karena mungkin masih memiliki persoalan internal.

    “Kami tidak ingin hanya merelokasi koperasi lama. Akan kami tinjau langsung ke lapangan untuk melihat potensi-potensi baru,” ujarnya.

    Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah pusat oleh-oleh Ketapang. Di lokasi ini, Fitriawati melihat peluang pembentukan KMP untuk menghimpun pedagang lokal agar lebih terorganisir dan kuat secara ekonomi.

    Di sisi legislatif, Wakil Ketua I DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib, memberikan dukungan namun juga mengingatkan adanya potensi politisasi program. Ia menolak jika KMP diarahkan ke kelompok tertentu demi kepentingan non-ekonomis.

    “Program ini besar dan menjanjikan, tapi jangan sampai dikendalikan oleh kelompok berkepentingan. Apalagi ada kabar bahwa pengurus KMP diarahkan ke pihak-pihak tertentu. Ini bisa jadi ladang politik, bukan pemberdayaan,” katanya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD, Santi Wilujeng. Ia menegaskan bahwa koperasi harus lahir dari inisiatif masyarakat, bukan sekadar produk program top-down.

    “Koperasi harus dibentuk dari semangat masyarakat, bukan karena tekanan program. Kalau tidak, anggotanya tidak akan merasa memiliki,” jelasnya.

    Sementara itu, Wali Kota Probolinggo dr. Aminudin menyatakan bahwa proses pembentukan KMP sudah berjalan melalui tahapan musyawarah kelurahan (muskel). Hingga 22 Mei 2025, sudah tujuh dari 29 kelurahan yang menggelar muskel, yaitu Pohsangit Kidul, Kedupok, Jrebeng Kidul, Sumber Taman, Kanigaran, Sukoharjo, dan Ketapang.

    Keberhasilan program Koperasi Merah Putih di Probolinggo akan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, kompetensi pengurus, serta transparansi dan komitmen pemerintah dalam implementasinya. [ada/beq]

  • Gubernur NTB ganti Kepala Biro Ekonomi setelah jadi tersangka masker

    Gubernur NTB ganti Kepala Biro Ekonomi setelah jadi tersangka masker

    “Segera setelah ditetapkan secara resmi dan surat pemberitahuan kita terima, beliau (Gubernur NTB) akan membebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Ekonomi dan akan menunjuk pejabat Pelaksana Tugas,”

    Mataram (ANTARA) – Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal akan mengganti Wiraja Kusuma dari posisinya sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Pemerintah Provinsi NTB setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UKM NTB tahun anggaran 2020.

    “Segera setelah ditetapkan secara resmi dan surat pemberitahuan kita terima, beliau (Gubernur NTB) akan membebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Biro Ekonomi dan akan menunjuk pejabat Pelaksana Tugas,” ungkap Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Yusron Hadi di Mataram, Selasa.

    Menurut Yusron, Gubernur NTB sudah mengikuti kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 sejak awal menjabat sebagai Gubernur NTB. Namun, orang nomor satu di NTB itu, sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dengan tetap menjaga asas praduga tidak bersalah.

    “Sesungguhnya Bapak Gubernur sudah mengikuti kasus ini sedari awal beliau menjabat. Namun beliau sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dengan tetap menjaga asas praduga tidak bersalah,” katanya.

    Diketahui dalam surat yang beredar di kalangan wartawan, penetapan tersangka Wiraja Kusuma berdasarkan surat Polres Mataram nomor B/673/V/RES.3.3/2025/Reskrim, tertulis perihal pemberitahuan penetapan tersangka. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram tertanggal 7 Mei 2025.

    Dalam surat Polres Mataram tersebut tertulis diberitahukan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan masker pada Dinas Koperasi dan UKM NTB tahun 2020. Berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 25 April 2025, telah menetapkan tersangka atas nama Wirajaya Kusuma jabatan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB.

    Penetapan Wirajaya Kusuma sebagai tersangka juga bersamaan dengan penetapan tersangka lain, salah satunya mantan Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany yang juga merupakan adik kandung mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

    Sebelumnya pada akhir April lalu, Kepolisian Resor Kota Mataram, menyatakan sudah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 pada Dinas Koperasi dan UMKM NTB tahun anggaran 2020.

    Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP Regi Halili, mengatakan pihaknya kini menindaklanjuti penetapan tersebut dengan mengagendakan pemeriksaan tersangka.

    “Iya, sudah ada penetapan dan segera akan kami panggil (pemeriksaan),” kata Regi.

    Perihal jumlah dan identitas para tersangka, ia memilih untuk menahan informasi tersebut. Begitu juga dengan peran tersangka yang sebelumnya disebutkan berjumlah enam orang dari kalangan pejabat daerah.

    “Nanti kalau itu,” ucapnya.

    Pada medio Maret 2025, Regi mengungkapkan adanya enam calon tersangka beserta inisial dari kasus ini, yakni WK, K, CT, MH, RA, dan DV.

    Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa dari enam inisial yang disebutkan, ada di antaranya mantan Wakil Bupati Sumbawa dan mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB.

    Kedua mantan pejabat tersebut turut tercatat pernah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus ini. Dalam penyidikan ini kepolisian sudah menerima hasil audit resmi dari BPKP Perwakilan NTB dengan nilai Rp1,58 miliar.

    Berdasarkan laporan resmi dari tim audit, kerugian negara itu muncul sebagai nominal permainan harga dari nilai pengadaan Rp12,3 miliar.
    Anggaran pengadaan masker COVID-19 tahun 2020 ini bersumber dari Belanja Tak Terduga (BTT) Diskop dan UMKM NTB.

    Pemerintah melaksanakan pengadaan ini dengan menggandeng seratus lebih pelaku UMKM. Pengadaan berlangsung dalam tiga tahap.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luciano Satrio Himawan Afianto Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Situbondo

    Luciano Satrio Himawan Afianto Terpilih sebagai Ketua Pemuda Katolik Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) — Musyawarah Komisariat Cabang (Muskomcab) Pemuda Katolik Kabupaten Situbondo resmi menetapkan Luciano Satrio Himawan Afianto, S.P., sebagai Ketua Pemuda Katolik Komisariat Cabang Situbondo untuk masa bakti 2025–2028.

    Pemilihan yang berlangsung secara aklamasi ini digelar pada Minggu (18/5) di Pondok Olivia Mawar 50, Situbondo.

    Luciano menggantikan Andreas Hadinugraha yang telah memimpin selama tiga tahun terakhir. Di bawah kepemimpinan Andreas, organisasi ini mencatat pertumbuhan signifikan, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi Covid-19.

    Dalam sambutan pertamanya, Luciano menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh kader dan mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan agenda organisasi yang belum tercapai.

    “Saya merasa terhormat atas amanah ini dan siap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga dengan dukungan semua pihak, Pemuda Katolik Situbondo bisa semakin maju,” ujar Luciano.

    Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah (Komda) Jawa Timur, Christophorus Suryo, S.H., turut hadir dan memberikan apresiasi terhadap capaian kepemimpinan sebelumnya.

    Ia menilai masa kepemimpinan Andreas sebagai progresif dan penuh pencapaian penting, serta berharap tongkat estafet kepemimpinan ini dapat dilanjutkan secara lebih inovatif oleh generasi muda.

    “Saya optimistis di tangan kaum milenial seperti Mas Luciano, Pemuda Katolik akan semakin aktif dalam mengawal peran Gereja di tengah masyarakat,” ungkap Christophorus.

    Ia juga menekankan urgensi percepatan program clustering kader yang menjadi fokus utama Komda Jawa Timur ke depan.

    Dukungan juga datang dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Situbondo, Rudi Afianto, S.Pd., M.Pd., yang hadir mewakili Pemerintah Daerah. Sebagai Dewan Pakar Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Rudi menegaskan kesiapan struktur organisasi Pemuda Katolik untuk menjadi jembatan aspirasi dari tingkat daerah hingga pusat.

    “Struktur organisasi yang solid adalah kunci untuk menjawab kebutuhan daerah. Saya berharap Komda mampu menjadi penghubung yang efektif antara cabang, anak cabang, dan pusat,” jelas Rudi.

    Muskomcab ini turut dihadiri oleh berbagai unsur organisasi Katolik, termasuk Dewan Paroki Harian (DPH), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Orang Muda Katolik (OMK), serta jajaran pengurus Pemuda Katolik dari tingkat Komisariat Daerah Jawa Timur.

    Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat persaudaraan, menandai awal baru bagi gerakan Pemuda Katolik di Kabupaten Situbondo dalam menyongsong masa depan yang lebih partisipatif dan progresif. (ted)

  • Komisi VII DPR: Pemerintah harus cepat atasi penurunan PMI manufaktur

    Komisi VII DPR: Pemerintah harus cepat atasi penurunan PMI manufaktur

    Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan bahwa pemerintah dan sektor industri harus bergerak cepat untuk menangani masalah penurunan Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur.

    Dalam beberapa bulan terakhir, menurut dia, penurunan PMI bahkan sudah memasuki zona kontraksi sejak April 2025 dengan angka 46,7 atau di bawah 50. Hal itu menjadi sinyal kuat bahwa sektor industri manufaktur nasional sedang mengalami tekanan serius.

    “Pelemahan aktivitas manufaktur ini sudah terlalu dalam, mencapai level terendah sejak COVID-19 harus dijadikan peringatan untuk segera bertindak demi menjaga ketahanan industri nasional dan melindungi tenaga kerja Indonesia,” kata Evita dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, penurunan PMI manufaktur tidak hanya berdampak pada penurunan produksi, tetapi juga mendorong adanya PHK karena perusahaan cenderung melakukan efisiensi. Hal itu akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan.

    “Jika ini terus berlanjut maka akan berdampak pada masalah-masalah sosial. Kita tidak ingin ini terjadi,” kata dia.

    PMI yang rendah, menurut dia, mengindikasikan iklim bisnis yang lesu karena investor cenderung menahan ekspansi bahkan menarik investasi.

    Jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat, PMI yang terus turun bisa memicu sentimen negatif di pasar keuangan, bahkan dunia usaha menjadi lebih pesimis, memperlambat keputusan ekspansi, perekrutan, dan inovasi.

    Menurut dia, ada beberapa solusi yang bisa dijalankan, di antaranya dengan memperluas pasar ekspor melalui optimalisasi perjanjian perdagangan internasional dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.

    Kemudian iklim investasi asing juga perlu ditata agar banyak masuk ke Indonesia. Pemberian stimulus fiskal yang tepat sasaran juga diperlukan bagi sektor manufaktur, dalam bentuk insentif pajak, subsidi energi, dan keringanan logistik, hingga fasilitasi pembiayaan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pasar dalam negeri juga perlu diperluas karena permintaan yang kuat dapat menjadi penyangga saat ekspor melemah atau ketidakpastian global meningkat.

    Perluasan pasar dalam negeri juga perlu didorong dengan substitusi produk impor yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri dengan memaksimalkan konsumsi produk dalam negeri.

    Termasuk, kata dia, penyerapan produk lokal oleh pemerintah, serta mendorong integrasi industri hulu-hilir dengan membangun ekosistem industri lokal dari bahan baku, pengolahan, hingga distribusi.

    “Karena itu kami di Komisi VII sebagai mitra Kementerian Perindustrian mengawal dan mendukung pemerintah untuk mencari solusi paling baik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ibas: Pertumbuhan Bali harus inklusif dan seimbang

    Ibas: Pertumbuhan Bali harus inklusif dan seimbang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Bali dan industri pariwisatanya harus tetap tumbuh secara seimbang, adil bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan dan inklusif untuk semua.

    “Kita ingin Bali tetap tumbuh. Potensi pariwisata Bali adalah berkah, tapi bukan model pariwisata yang rakus terhadap lahan, perlu keseimbangan. Adil bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan dan inklusif untuk semua,” kata Ibas dalam keterangannya, Senin

    Hal tersebut disampaikan Edhie Baskoro dalam kuliah umum bertajuk “Dari Alam ke Dunia: Keberkahan Bali untuk Masa Depan Bangsa” di Universitas Udayana, Bali, Sabtu (17/5).

    Ibas mengatakan dirinya memahami soal berbagai tantangan yang dihadapi dunia pariwisata Indonesia.

    “Kami memahami ketika masa COVID-19 Bali sangat terdampak. Hari ini pun kita masih dalam penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran dan penghematan besar,” ujarnya.

    Dia pun memaparkan tiga aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam mewujudkan Bali sebagai simbol potensi masa depan yaitu National Connectivity, Regional Cycle, dan Global Cycle.

    Ibas yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kadin, menekankan konsistensinya untuk terus memperjuangkan agar Bali semakin siap mendunia.

    “Kami di DPR/MPR RI terus juga memperjuangkan agar ‘Bali and The New Bali’ lebih siap mendunia! Sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, ramah untuk semua,” ujarnya.

    Lebih lanjut Ibas meminta semua pihak sama-sama mengawal berbagai program dan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan Bali.

    “Mari kita juga terus kawal program dan kebijakan terkait. Bali bisa menjadi penyumbang multiplier ekonomi bangsa, menjadi pusat kerjasama, green eco culture tourism dan investasi. Bali miliki energi, pangan, dan pesona alam,” kata Ibas.

    Dia menyebut Bali yang kaya energi matahari, angin dan ombak, bisa menjadi pusat energi nasional. Lahan pertanian dan budaya lokal yang khas juga bisa menjadi pusat pangan organik dan budaya berkelas dunia.

    Selain itu, Ibas Wakil Rakyat Dapil Jatim VII ini juga menyoroti aset tak benda, seperti tari kecak, legong, barong, termasuk pusat UKM dan ragam kuliner nusantara, hingga pusat kesehatan sebagai destinasi sehat tersenyum bahagia.

    “Dari Bali lahir inspirasi dunia. Dari hati Udayana bergeraklah bangsa menuju cahaya!,” tutupnya.

    Rektor Universitas Udayana, Prof. I Ketut Sudarsana, beserta para pimpinan akademik, mengapresiasi kehadiran dan pemaparan Ibas yang sarat dengan semangat dan visi besar untuk kemajuan Bali dan Indonesia

    “Kami Universitas Udayana sangat bersyukur mendapat kesempatan sebagai tuan rumah menerima Bapak Wakil ketua MPR RI pada hari ini, sekali lagi kami berterima kasih atas nama Universitas Udayana, universitas tertua di Bali.”

    Acara ini dihadiri langsung oleh Prof. I Gede Mahardika, Ketua Senat Universitas Udayana; Prof. I Ketut Sudarsana, Rekotor Universitas Udayana; dan dihadiri oleh ratusan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pariwisata, serta Fakultas Ilmu Budaya Universutas Udayana Bali.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wakil Ketua MPR sebut pariwisata tidak boleh rakus terhadap lahan

    Wakil Ketua MPR sebut pariwisata tidak boleh rakus terhadap lahan

    DPR/MPR RI terus memperjuangkan agar Bali and the New Bali lebih siap mendunia sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, dan ramah.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengatakan bahwa sektor pariwisata tidak boleh rakus terhadap lahan karena kegiatan bisnis perlu keseimbangan dengan lingkungan dan masyarakat.

    “Kami memahami ketika masa covid, Bali sangat terdampak. Hari ini pun kita masih dalam penyesuaian akibat adanya efisiensi anggaran dan penghematan besar,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin, usai kuliah umum bertema Dari Alam ke Dunia: Keberkahan Bali untuk Masa Depan Bangsa di Universitas Udayana, Bali.

    Menurut dia, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengedepankan keadilan bagi masyarakat, baik untuk bisnis, adat, lestari bagi lingkungan, dan inklusif untuk semua.

    Ibas menyebutkan ada tiga aspek yang perlu untuk mendapat perhatian dalam mewujudkan Bali sebagai simbol potensi masa depan, yaitu national connectivity (konektivitas nasional), regional cycle (siklus regional), dan global cycle (siklus global).

    Wakil rakyat ini bakal terus memperjuangkan agar Bali makin siap mendunia.

    “Kami di DPR/MPR RI terus memperjuangkan agar Bali and the New Bali lebih siap mendunia sebagai destinasi yang lebih maju, lestari, dan ramah untuk semua,” kata Ibas.

    Ia lantas meminta seluruh pihak sama-sama mengawal berbagai program dan kebijakan yang dapat mendorong kemajuan dan pertumbuhan Bali. Provinsi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi bangsa.

    Pasalnya, kata dia, Bali memiliki aset budaya seperti tari kecak, legong, barong, termasuk pusat UKM dan ragam kuliner nusantara, hingga pusat kesehatan sebagai destinasi sehat tersenyum bahagia.

    “Bali bisa menjadi penyumbang multiplier ekonomi bangsa, menjadi pusat kerja sama, green eco culture tourism, dan investasi. Bali miliki energi, pangan, dan pesona alam,” ujar Ibas.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wali Kota Malang Permudah Akses Pembiayaan Modal UMKM Demi ‘Ngalam Laris’

    Wali Kota Malang Permudah Akses Pembiayaan Modal UMKM Demi ‘Ngalam Laris’

    Malang (beritajatim.com) — Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memberikan kemudahan akses pembiayaan modal untuk para pelaku UMKM di Kota Malang. Wahyu menyebut langkah ini implementasi dari Ngalam Laris salah satu dari Dasa Bakti Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin.

    Wahyu menyerahkan secara simbolis tabungan pembiayaan bantuan modal dari BPR Tugu Artha Sejahtera kepada 111 pelaku UMKM Kota Malang pada Rabu (14/5/2025). Program ini merupakan sinergi antara Pemkot Malang dengan lembaga keuangan milik daerah dalam memperkuat UMKM untuk mendorong geliat ekonomi lokal serta fasilitasi permodalan.

    “Ini salah satu bentuk perhatian dan terobosan dari kami bersama BPR Tugu Artha Sejahtera kepada UMKM. Tahun ini, memberikan tabungan kepada 111 pelaku UMKM, ini sebagai bentuk fasilitasi pembiayaan yang diberikan kepada para pelaku UMKM terpilih,” ujar Wahyu.

    Wahyu mengatakan salah satu tantangan dalam menguatkan sektor UMKM yaitu memberikan akses pembiayaan bagi para pelakunya.

    “Tantangannya ada dua, untuk akses pembiayaan dan pemasaran. Kami fokus pada keduanya. Untuk pembiayaan ini ada BPR. Saya minta agar BPR ini yang bergerak untuk membantu dalam pembiayaan UMKM,” tutur Wahyu.

    Pemkot Malang akan memberikan berbagai layanan khusus untuk pembiayaan UMKM. Lewat BPR nanti bantuan permodalan bisa bermacam-macam bagi pelaku UMKM.

    “Tergantung jenis UMKM-nya. Ada layanan khusus, karena BPR ini berbeda dengan lembaga keuangan yang lain. Ini milik pemerintah daerah dan memang perhatian kami untuk penguatan UMKM itu. UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian Kota Malang, terbukti saat pasca pandemi COVID-19, perekonomian ini disokong oleh UMKM. Sehingga kami berikan perhatian khusus agar terus berkembang,” ujar Wahyu.

    Wahyu mencontohkan perhatian pemerintah kepada UMKM melalui akses pemasaran dan fasilitas infrastruktur. Seperti di momen Apeksi di Surabaya. Dia membawa berbagai produk UMKM di pameran Apeksi.

    “Dan ternyata berlanjut, banyak yang tanya dan UMKM mendapat pesanan juga. Kemudian ada juga program Kemis Mbois yang berkaitan dengan UMKM. Untuk fasilitas, kami berikan MCC (Malang Creative Center) sebagai fasilitasi ekonomi kreatif dan juga bagaimana turut mengangkat UMKM,” ujar Wahyu. (luc/ian)

  • Puan bertemu pimpinan parlemen sejumlah negara di sela PUIC

    Puan bertemu pimpinan parlemen sejumlah negara di sela PUIC

    Penyelesaian konflik Palestina dan Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral (bilateral meeting) dengan pimpinan parlemen empat negara di sela Konferensi Ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau Parliamentary Union of the OIC (PUIC) 2025.

    Puan melakukan pertemuan bilateral secara terpisah dengan sejumlah pimpinan parlemen negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yakni Aljazair, Bahrain, Oman, dan Ceko yang hadir sebagai negara observer dalam Konferensi Ke-19 PUIC di Ruang Delegasi DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    “Baru saja kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan pimpinan parlemen Aljazair, Bahrain, Oman, dan Ceko. Ceko datang sebagai observer,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Pertemuan bilateral pertama, Puan langsungkan dengan Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair Ibrahim Boughali, kemudian bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam, lalu dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, terakhir bertemu dengan Wakil Ketua DPR Republik Ceko Jan Skopecek.

    Pada pertemuan-pertemuan bilateral itu, Puan didampingi dengan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri serta anggota BKSAP DPR Gilang Dhielafararez dan Mufti Anam.

    Puan bersama para pimpinan parlemen yang hadir membahas isu-isu terkait dengan dinamika internasional, stabilitas regional dan global, peningkatan kerja sama antarnegara melalui parlemen, hingga dukungan atas kemerdekaan Palestina.

    “Penyelesaian konflik Palestina dan Israel menjadi isu penting yang harus mendapatkan perhatian kita bersama, di antaranya melalui penghentian perang di Gaza dan menjamin akses bantuan kemanusiaan,” tuturnya.

    Bersama Ketua Majelis Nasional Rakyat Aljazair Ibrahim Boughali, Puan mengungkit sejarah Indonesia dan Aljazair yang tidak bisa dilepaskan dari sosok presiden pertama RI Soekarno yang sejak awal mendukung kemerdekaan Aljazair hingga merdeka pada tahun 1962.

    “Hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki sejarah yang panjang dan dibangun atas dasar perjuangan bersama dalam dekolonisasi dan solidaritas negara-negara Selatan,” paparnya.

    Sementara itu, saat bertemu dengan Ketua Parlemen Kerajaan Bahrain Ahmed bin Salman Al Musalam, Puan membicarakan masalah perlindungan terhadap ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Bahrain yang banyak bekerja di sektor informal.

    Secara khusus, Ketua DPR RI perempuan pertama itu pun mengapresiasi upaya perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Bahrain.

    Ketika bertemu dengan Ketua Dewan Syura Kesultanan Oman Khalid Hilal Nasser Al Maawali, Puan mendiskusikan soal kerja sama bilateral kedua negara yang terjalin sejak 1978, dan terus berkembang secara konsisten dengan berlandaskan kesamaan nilai-nilai Islam, saling percaya, dan persahabatan yang erat.

    “Saya berharap kedua negara dapat mengintensifkan kembali kerja sama politik dengan merealisasikan Forum Konsultasi Politik II yang tertunda karena pandemi COVID-19,” ucapnya.

    Puan menambahkan bahwa Konferensi ke-19 PUIC merupakan momen untuk menggalang solidaritas antarparlemen negara Islam dalam menghadapi tantangan global yang makin kompleks dengan menumbuhkan resiliensi masyarakat, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, serta transparansi.

    “PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera,” katanya.

    Usai bilateral meeting, legislator perempuan itu lalu mengecek kesiapan venue Konferensi Ke-19 PUIC di Gedung DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, yang akan dibuka esok hari, Rabu (14/5).

    “Saya sebagai Ketua DPR RI merasa bangga dan terhormat bisa mempertemukan parlemen-parlemen negara OKI. DPR siap menjadi tuan rumah dan berusaha memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan konferensi ini,” ujarnya.

    Puan lantas berkata, “Saya berharap PUIC sebagai representasi parlemen negara muslim dapat berperan aktif dalam menciptakan dunia yang adil, damai, dan sejahtera. Hal tersebut merupakan manifestasi kehadiran Islam di dunia sebagai rahmatan lil alamin.”

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025