Kasus: covid-19

  • Ingat COVID-19 Masih Ada! Tak Perlu Panik, Tapi Sebaiknya Waspada

    Ingat COVID-19 Masih Ada! Tak Perlu Panik, Tapi Sebaiknya Waspada

    Jakarta

    Di tengah euforia long weekend dan aktivitas masyarakat yang mulai kembali normal, pakar mengingatkan COVID-19 belum benar-benar hilang. Meski kasus tak lagi seganas di masa puncak pandemi, virus ini masih ada dan terus dipantau ketat para ahli di berbagai negara, termasuk Indonesia.

    Thailand misalnya, belakangan mencatat 50 ribu kasus COVID-19 dalam sepekan, dengan 5 kasus di antaranya meninggal dunia. Peningkatan dilaporkan selama musim hujan dan mobilitas tinggi. Singapura juga sempat mencatat lebih dari 15 ribu kasus dalam satu minggu terakhir.

    “Beberapa negara tetangga mengalami peningkatan kasus. Itu terjadi karena mereka punya sistem surveilans yang rapi dan konsisten. Bahkan saat situasi normal, mereka tetap rajin mencatat dan melaporkan,” kata Prof Tjandra Yoga Aditama Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara periode 2018-2020 baru-baru ini.

    Ia menekankan COVID-19 masih eksis di banyak negara yang artinya fluktuasi kasus sangat mungkin terjadi. Hal yahg menjadi kunci, menurutnya, adalah bagaimana otoritas kesehatan terus memantau jumlah kasus, angka kematian, hingga pola genomik virus.

    “Sampai sekarang, belum ada varian baru yang jadi penyebab lonjakan kasus. Varian yang mendominasi masih JN.1 dan turunannya seperti LF.7 dan NB.1.8,” jelasnya.

    Vaksinasi Tambahan

    Meski tidak terjadi lonjakan signifikan, penting untuk tetap melalukan vaksinasi COVID-19 tambahan, terutama bagi kelompok rentan, seperti lansia dan mereka dengan imunitas tubuh lemah.

    “Anjuran umum adalah vaksinasi ulang setahun setelah vaksin sebelumnya. Di Amerika, seperti di New York, toko-toko farmasi seperti CVS masih menyediakan pojok vaksinasi COVID-19, walau kasusnya rendah,” ujar Prof Tjandra.

    NEXT: Langkah penting

    Tiga Langkah Penting

    Menurutnya, ada tiga hal penting yang perlu terus dilakukan pemerintah Indonesia:

    Perkuat surveilans epidemiologik dan genomik di dalam negeri.Pantau ketat dinamika kasus di negara lain, khususnya negara tetangga, lewat kerja sama regional dan global seperti ASEAN dan WHO.Meski belum perlu ada pembatasan perjalanan, kewaspadaan tetap harus dijaga.

    “Jadi, walau belum ada sinyal bahaya besar, kita nggak boleh lengah. COVID-19 masih ada, dan kita harus tetap waspada,” tegas Prof Tjandra.

    Simak Video “Video: Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Bagaimana dengan Indonesia?”
    [Gambas:Video 20detik]

  • COVID-19 di Thailand Melonjak, Tembus 53 Ribu dalam Sepekan! 5 Orang Meninggal

    COVID-19 di Thailand Melonjak, Tembus 53 Ribu dalam Sepekan! 5 Orang Meninggal

    Jakarta – Thailand mencatat lebih dari 50 ribu kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir, lima orang di antaranya meninggal dunia. Menurut Departemen Pengendalian Penyakit setempat, tercatat 53.563 kasus pada periode 18 hingga 24 Mei.

    Dari total tersebut, 2.827 orang menjalani rawat inap, sementara sisanya rawat jalan. Bangkok mencatat kasus COVID-19 terbanyak.

    Dikutip dari BangkokPost, pasien yang paling banyak terpapar COVID-19 berada di usia 30 hingga 39 tahun yakni 10.740 kasus. Diikuti kelompok usia lebih muda di rentang 20 hingga 29 tahun yakni 9.527 kasus.

    Thailand juga mencatat 8.107 kasus lansia dan 4.117 anak kecil berusia empat tahun ke bawah yang terpapar COVID-19.

    Pekan lalu, Bangkok memiliki kasus terbanyak dengan total 9.539 infeksi, diikuti oleh Chon Buri (3.379), Samut Prakan (2.491), Nonthaburi (2.278) dan Rayong (2.210). P

    Secara nasional, dari 1 Januari hingga 26 Mei, ada 186.955 kasus COVID-19 yang dilaporkan di Thailand, dengan 46 kematian.

    Otoritas kesehatan setempat mewanti-wanti kasus COVID-19 bisa terus meningkat di tengah musim hujan dan masa sekolah, yang meningkatkan risiko penularan di tempat-tempat ramai termasuk transportasi umum, sekolah, rumah sakit, dan pusat perawatan lansia.

    Departemen tersebut menyarankan masyarakat untuk mengambil tindakan pencegahan sederhana, dengan memakai masker jika mengalami demam atau batuk, menghindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala pernapasan, cuci tangan sesering mungkin, dan melakukan tes COVID-19 bila mencurigai adanya infeksi.

    “Jangan bawa virus pulang ke kelompok rentan seperti lansia atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang mendasarinya,” DDC memperingatkan.

    Varian JN.1 tetap menjadi strain dominan di Thailand, yang mencakup 63,92 persen dari kasus yang diurutkan. Meskipun tingkat keparahannya telah menurun, varian ini terus menyebar dengan cepat.

    (naf/naf)

  • Sidang Dakwaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar, JPU Beber ‘Dosa’ 7 Terdakwa 

    Sidang Dakwaan Korupsi Bansos Covid-19 Makassar, JPU Beber ‘Dosa’ 7 Terdakwa 

     

    Liputan6.com, Makassar 7 terdakwa tampak mengenakan kemeja berwarna putih sedang menjalani sidang perdana dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 atau pengadaan bansos Covid-19 pada Dinas Sosial Kota Makassar (Dinsos Makassar) Tahun Anggaran 2020 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Senin 26 Mei 2025.

    Ketujuh terdakwa tersebut masing-masing Mukhtar Tahir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Salahuddin selaku Wakil Direktur PT. Mulia Abadi Perkasa Makassar, M. Arief Rachman selaku Direktur CV. Annisa Putri Mandiri, Fajar Sidiq selaku Direktur CV. Sembilan Mart, Ikmul Alifuddin selaku Direktur CV. Zizou Insan Perkasa, Suryadi selaku Direktur CV. Adifa Raya Utama dan Syamsul selaku Direktur CV. Mitra Sejati.

    Dalam dakwaannya, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Kejati Sulsel dan Kejari Makassar tersebut, menyebut ketujuh terdakwa telah melakukan perbuatan atau turut serta memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp5.287.470.030,38. 

    Perkara ini berawal saat Dinsos Makassar mendapatkan anggaran pengadaan barang penanganan keadaan siaga darurat Covid-19 atau pengadaan bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) senilai Rp36.580.000.000.

    Awalnya, hasil keputusan Rapat Paripurna DPRD Makassar memutuskan menggandeng Bulog sebagai mitra untuk pengadaan paket sembako dengan harga per paket Rp150.000. Namun oleh terdakwa Mukhtar Tahir selaku Kepala Dinas Sosial Makassar saat itu tidak melaksanakan hasil kesepakatan rapat DPRD Kota Makassar tersebut.

    Terdakwa Mukhtar Tahir lalu menunjuk 9 penyedia dan 8 di antaranya tidak memenuhi persyaratan sebagai penyedia dalam penanganan keadaan darurat di antaranya CV. Zizou Insan Perkasa, CV. Pilot Project, PT. Pertani, CV. Adifa Raya Utama, CV. Sembilan Mart, CV. Annisa Putri Mandiri dan CV. Mitra Sejati.

    “Sehingga penawaran/penagihan serta yang dibayarkan kepada penyedia tersebut jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga penawaran dengan pihak Bulog,” kata JPU dalam dakwaannya yang dibacakan di hadapan majelis hakim.

    Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi mengatakan JPU Kejati Sulsel mendakwa Mukhtar Tahir dan 6 terdakwa lainnya melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    Sementara pada dakwaan subsidair, Mukhtar Tahir dan 6 terdakwa lainnya dikenakan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

    “Terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh tim JPU, terdakwa tidak mengajukan bantahan. Sehingga sidang dilanjutkan kembali pada 11 Juni 2025 dengan agenda pemeriksaan alat bukti (saksi),” jelas Soetarmi.

    Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

     

    Skandal Korupsi Bansos Covid-19, Ini Kata Paguyuban BUMDes Cilacap

  • Cerita 3 Pasien yang Idap Kanker Paru, Ini Gejala yang Mereka Rasakan

    Cerita 3 Pasien yang Idap Kanker Paru, Ini Gejala yang Mereka Rasakan

    Jakarta

    Kanker paru kerap kali tak terdeteksi pada tahap awal, dan baru terdiagnosis saat sudah memasuki stadium lanjut. Nyeri dada hingga batuk terus-menerus bisa menjadi gejala kanker paru-paru.

    Namun, hal itu juga bisa menjadi tanda dari kondisi lain, termasuk masalah jantung, anemia, dan infeksi virus, seperti COVID-19.

    “Beberapa gejala kanker paru-paru memerlukan perhatian segera,” kata ahli bedah toraks dan kardiovaskular Ara Vaporciyan, MD, dikutip dari MD Anderson Cancer Center.

    “Yang lainnya hanya perlu diperiksa dalam waktu dua atau tiga minggu. Gejala yang konstan lebih merupakan masalah daripada gejala yang hanya terjadi dalam waktu singkat dan kemudian sembuh dengan sendirinya. Dan kombinasi gejala lebih mengkhawatirkan daripada gejala yang muncul sendiri,” imbuhnya.

    Berikut pengakuan atau cerita tiga pasien kanker paru soal gejala yang mereka alami.

    1. Nyeri Dada atau Tekanan di Dada

    Deborah Schroeder, yang didiagnosis mengidap kanker paru-paru pada usia 55 tahun, mengungkapkan gejala yang dialami berupa nyeri dada yang tidak biasa.

    Menurutnya, saat masih muda, seseorang cenderung merasa seolah-olah tidak akan pernah mengalami hal buruk, termasuk penyakit serius. Namun, dia mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres meski sebelumnya dia merasa dalam kondisi kesehatan yang cukup baik.

    “Saya mulai merasakan nyeri dada yang aneh pada musim panas tahun 2013,” kata Deborah Schroeder.

    “Saat masih muda, Anda merasa tak terkalahkan. Dan kemudian, Anda berpikir itu tidak akan pernah terjadi pada Anda. Namun, saya tahu ada yang salah karena hingga saat itu, saya cukup sehat.”

    2. Batuk yang Mengganggu

    Nancy White, seorang pensiunan guru sekolah dari Pensacola, Florida, berusia 71 tahun ketika ia didiagnosis pada tahun 2015. Ia mengalami gejala berupa batuk tak kunjung sembuh, bahkan bertambah parah saat di malam hari.

    “Saya mencoba meredakannya dengan mengonsumsi antibiotik. Saya juga menjalani beberapa tes alergi dan berkonsultasi dengan dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Semua itu tidak membantu,” tutur White.

    3. Sesak Napas

    Ashley Stringer, berusia 34 tahun ketika ia didiagnosis mengidap kanker paru-paru pada tahun 2017. Ibu dua anak itu mengaku mengalami gejala berupa sesak napas saat berolahraga di atas treadmill.

    Meskipun sempat melihat iklan tentang penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) di televisi, Stringer merasa dirinya masih terlalu muda untuk mengalami kondisi serius seperti itu.

    “Saya punya firasat bahwa saya perlu memeriksakannya.”

    Tonton juga “Dampak Nge-vape di Tubuh: Risiko Bronkitis hingga Kanker Paru” di sini:

    NEXT: Gejala Kanker Paru Lainnya

    Gejala kanker paru yang harus diwaspadai

    Di sisi lain, Vaporciyan mengungkapkan beberapa gejala kanker paru lainnya yang perlu diwaspadai. Antara lain:

    Batuk berdarah atau mengeluarkan dahak berwarna karatPerubahan pada batuk yang tidak berhubungan dengan tanda-tanda infeksi (demam, menggigil, malaise, dll.)Nyeri dada yang konstan atau bertambah parah saat tertawa, batuk, atau berolahragaPenurunan berat badan (gejala tahap akhir)Pembengkakan pada leher atau wajah (gejala yang sudah sangat parah)

    “Banyak perokok yang mengalami batuk kronis. Tetapi jika Anda mengalami batuk baru atau batuk yang lebih parah yang tidak membaik dengan antibiotik dalam beberapa minggu, saya akan meminta semacam pencitraan,” jelas Vaporciyan.

    “Itu juga berlaku untuk mereka yang bukan perokok, karena kanker paru-paru semakin sering didiagnosis di antara orang-orang yang tidak pernah merokok atau menggunakan produk tembakau. Dan setiap kali Anda batuk berdarah, itu perlu segera diperiksakan.”

  • Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Catat! Syarat Utama Penerima Bantuan Subsidi Upah Rp 150 Rb/ Bulan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perihal skema Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi pekerja di Tanah Air. Kebijakan ini akan mulai bergulir pada Juni 2025.

    Adapun, Airlangga menjelaskan bantuan ini berlaku untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Rencananya pemerintah akan memberikan senilai Rp 150 ribu per bulan.

    “Bantuan langsung subsidi upah itu nanti kita akan bahas dengan Kementerian Ketenagakerjaan, itu kira-kira RP 150 ribu per bulan,” kata Airlangga di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, dikutip Selasa (27/5/2025).

    Sementara itu, jangka waktu pemberian bantuan subsidi itu rencananya bakal diberikan selama dua bulan.

    “Dua bulan. Dua bulan saja,” kata Airlangga.

    Jika dibandingkan pada masa Covid-19, besaran kali ini lebih kecil. Pada masa Covid, penerima BSU menerima Rp 600 ribu. Namun, ini hanya diberikan sebanyak 1 kali. Jika pemerintah mencairkan sebanyak dua kali, maka BSU kali ini totalnya hanya Rp 300 ribu.

    Selain BSU, pekerja juga akan menerima program diskon iuran JKK. Pemerintah memutuskan akan memperpanjang program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi buruh di sektor padat karya.

    Kepada rumah tangga, pemerintah juga memberikan diskon moda transportasi, baik angkutan laut, pesawat hingga kereta api. Ini berlaku selama masa libur sekolah. Sejalan dengan ini, diskon tarif tol juga akan dilakukan pada masa libur panjang di akhir Mei dan awal Juni mendatang.

    Kemudian, ada diskon tarif listrik kembali diberlakukan pemerintah, kini diskon tarif listrik 50% selama Juni 2025-Juli 2025 untuk 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

    Lalu, pemerintah akan memberikan tambahan alokasi bantuan sosial (bansos) berupa kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    (haa/haa)

  • Kasus COVID-19 di India ‘Ngegas’, Kelompok Ini Diimbau Pakai Masker Lagi

    Kasus COVID-19 di India ‘Ngegas’, Kelompok Ini Diimbau Pakai Masker Lagi

    Jakarta – Beberapa negara di Asia tengah mengalami kenaikan kasus COVID-19, salah satunya India. Hal ini disebabkan oleh adanya subvarian baru LF.7 dan NB.1.8 yang juga masuk dalam pemantauan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Satu kasus NB.1.8 dilaporkan muncul di Tamil Nadu pada April, sementara empat kasus LF.7 dilaporkan terdeteksi pada Mei. Meski penyebaran varian ini belum masuk kategori mengkhawatirkan, varian ini juga memicu lonjakan kasus COVID-19 di China dan wilayah Asia lain.

    Dikutip dari India Today, Kerala melaporkan jumlah kasus paling tinggi di India dengan 273 infeksi aktif pada bulan Mei. Tamil Nadu dan Maharashtra juga melaporkan peningkatan kasus.

    Sementara itu, di negara bagian Karnataka, ada lima kasus COVID-19 baru dilaporkan pada Sabtu, sehingga jumlah kasus aktif di negara bagian tersebut mencapai 38. Ibukota Bengaluru menyumbang 32 dari keseluruhan kasus.

    Pada pertengahan Mei, Bengaluru juga mencatat satu kematian terkait COVID. Pasien berusia 84 tahun yang memiliki penyakit penyerta meninggal di Aster Hospital Bengaluru.

    Menanggapi kasus yang meningkat, pemerintah Karnataka telah mengeluarkan imbauan penggunaan masker untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, dan orang dengan kondisi medis tertentu jika pergi ke tempat yang ramai. Masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan tangan secara rutin.

    Meski begitu, pemerintah daerah di India juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik. Umumnya gejala yang ditimbulkan mirip dengan influenza biasa.

    “Kami terus berkomunikasi dengan pengawas medis di semua rumah sakit di Delhi. Pemerintah Delhi sepenuhnya siap. Tidak perlu khawatir karena gejala varian baru nampak seperti influenza biasa,” kata Menteri Kesehatan Delhi, Dr Pankaj Kumar Singh, menyusul temuan 23 kasus di daerahnya.

    Menurut pemerintah pusat, sebagian besar kasus COVID-19 bersifat ringan dan tidak memerlukan tindakan khusus. Sebagian besar pasien juga menjalani pemulihan di rumah.

    Para pejabat kesehatan di India juga sudah melakukan diskusi terkait situasi COVID-19 di wilayahnya. Mereka mengklaim India memiliki sistem pengawasan yang kuat untuk penyakit sistem pernapasan, termasuk COVID-19.

    (avk/kna)

  • Kejagung Menaikkan Status Kasus Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun ke Penyidikan

    Kejagung Menaikkan Status Kasus Pengadaan Chromebook Rp9,9 Triliun ke Penyidikan

    Bisnis.com, Jakarta — Kejaksaan Agung menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook dengan nilai proyek Rp9,9 triliun di Kemenristekdikti meski tidak diikuti penetapan tersangka.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan bahwa perkara korupsi itu terjadi pada tahun 2019-2023, ketika Indonesia tengah terjangkit covid-19.

    Harli mengungkapkan bahwa ada dugaan persekongkolan antara pihak pejabat pada Kementistekdikti dengan pihak swasta saat menggarap proyek pengadaan chromebook untuk siswa se-Indonesia.

    “Jadi dalam perkara korupsi ini, itu diduga ada pemufakatan jahat dari berbagai pihak dengan cara mengarahkan tim teknis agar membuat kajian teknis terkait pengadaan peralatan TIK, jadi ada persekongkolan di sini,” tuturnya di Kejaksaan Agung, Senin (26/5) malam.

    Padahal, menurut Harli, chromebook belum dibutuhkan pada saat itu, mengingat akses Internet juga masih belum merata di Tanah Air. Bahkan, menurut Harli, penerapan 1.000 chromebook sempat dilakukan pada tahun 2019, namun tidak efektif, sehingga terjadi kerugian negara.

    “Jadi pada tahun 2019 itu sudah dilakukan penerapan chromebook itu 1000 unit, tapi tidak efektif karena kita tahu bahwa itu kan berbasis internet ya. Padahal di Indonesia ini Internetnya belum merata, jadi diduga bahwa ada persekongkolan di situ,” katanya

    Harli menjelaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan chromebook tersebut naik ke tahap penyidikan sejak 21 Mei 2025, namun belum ada tersangkanya.

    Kendati belum ada tersangka, kata Harli, tim penyidik langsung gerak cepat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti agar tidak hilang saat perkara tersebut diselidiki.

    “Ada dua lokasi yang kami geledah yaitu di Apartemen Kuningan Place dan Apartemen Ciputra World 2,” ujarnya.

  • Video: Langkah Indonesia Pindah dari WHO Asia Tenggara ke Pasifik Barat

    Video: Langkah Indonesia Pindah dari WHO Asia Tenggara ke Pasifik Barat

    Jakarta – Indonesia resmi pindah dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Kawasan Asia Tenggara ke Kawasan Pasifik Barat. Perpindahan ini disahkan pada Sidang World Health Assembly ke-78 di Jenewa, Swiss, pada 23 Mei 2025.

    Pengalaman menangani pandemi Covid-19 termasuk dalam pertimbangan terhadap perpindahan ini. Pandemi Covid-19 disebut menyadarkan Indonesia untuk memperkuat kolaborasi negara-negara

    (/)

  • Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Menko Airlangga: Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp150.000 per Bulan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan bocoran soal nilai bantuan subsidi upah atau BSU, yang menjadi bagian dari enam paket insentif ekonomi pada 5 Juni 2025.

    Airlangga menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas teknis penyaluran BSU dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Dia menjawab berapa bantuan BSU 2025 dengan menjelaskan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar Rp150.000 per orang per bulan.

    “Itu kira-kira Rp150.000 per bulan. Dua bulan, dua bulan saja,” ujar Airlangga di sela-sela KTT Asean di Hotel Grand Hyatt, Kuala Lumpur, Senin (26/5/2025).

    Bantuan itu akan diberikan kepada pekerja yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan.

    Bantuan subsidi upah itu sama dengan skema bansos saat pandemi Covid-19. Hanya saja, saat pandemi setiap orang mendapatkan bantuan Rp600.000, kini jumlahnya menjadi lebih kecil.

    Airlangga menyebut bahwa pemeritnah menyiapkan payung regulasi untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi itu pada 5 Juni 2025. Regulasi disiapkan dengan kementerian-kementerian teknis terkait.

    “Karena semua yang kita siapkan adalah regulasi, baik itu dari PMK [Peraturan Menteri Keuangan], kemudian yang terkait dengan bansos di Kementerian Sosial, terkait dengan pangan perlu ada rapat dengan Kementerian Pangan dan Bapanas, kemudian terkait dengan listrik perlu ada rapat dengan Kementerian ESDM,” ujar Airlangga.

    Enam Paket Kebijakan Ekonomi mulai Juni 2025

    Sebelumnya, Airlangga mengumumkan adanya enam paket kebijakan ekonomi setelah rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian/lembaga terkait pada Jumat (24/5/2025).

    Enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut yaitu diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, diskon tarif listrik, penebalan bansos, subsidi upah, dan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

    “Sekarang masing-masing kementerian mempersiapkan regulasinya. Kemarin saya sudah laporkan ke Pak Presiden sehingga mudah-mudahan ini segera diumumkan kalau regulasi di masing-masing kementeriannya selesai,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025) malam.

    Skemanya diskon tarif listrik sama seperti yang berlaku Januari dan Februari lalu. Hanya saja, jika pada Januari—Februari 2025 yang berhak menerima manfaat adalah pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA maka kini yang akan menerima hanya pelanggan dengan daya hingga 1.300 VA.

    Lebih lanjut, dia meminta setiap pihak bersabar. Menurutnya, kepastian besaran tarif hingga lama waktu enam insentif tersebut akan terungkap usai aturan teknis di masing-masing kementerian terbit.

    Airlangga mengungkapkan bahwa enam paket kebijakan insentif ekonomi tersebut untuk menyambut libur pergantian tahun ajaran sekolah yang berlangsung Juni hingga Juli 2025.

    “Ini kaitannya kan dengan masa libur anak-anak. Jadi kita kan Lebaran, tahun baru kemarin kan terlalu dekat [beri insentifnya] itu di Q1 [kuartal I/2025] sehingga kita perlu mendukung untuk yang Q2 dan Q3 [kuartal II/2025 dan kuartal III/2025],” jelasnya.

    Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Morgiarso menambahkan bahwa paket insentif tersebut untuk menjaga ekonomi tetap bisa tumbuh di angka psikologis 5%.

    Susi menjelaskan, perlu insentif fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung industri dalam negeri di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi dunia.

    “Pilar kita utamanya kan di pasar domestik itu konsumsi, [berkontribusi] 55% sendiri [terhadap pertumbuhan ekonomi]. Makanya kita ingin memberdayakan itu dengan segala macam skema insentif tadi,” jelas Susi di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (23/5/2025) malam. (Surya Dua Artha Simanjuntak)

  • Kemendag: Inovasi ritel perlu untuk mitigasi perubahan pola konsumsi

    Kemendag: Inovasi ritel perlu untuk mitigasi perubahan pola konsumsi

    Mereka harus berinovasi, karena kalau tidak berinovasi mereka akan tergusur dengan terjadinya perubahan-perubahan

    Tangerang Selatan, Banten (ANTARA) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut inovasi dan adaptasi perlu dilakukan dalam dunia usaha, khususnya sektor ritel, agar tidak tergusur oleh perubahan pola konsumsi.

    Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan mengatakan telah terjadi pergeseran atau perubahan perilaku konsumen, terutama pada sektor ritel, dari yang awalnya hanya untuk berbelanja, kini mulai termodifikasi.

    “Mereka harus berinovasi, karena kalau tidak berinovasi mereka akan tergusur dengan terjadinya perubahan-perubahan,” ujar Iqbal saat dihubungi ANTARA di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu.

    Perubahan perilaku konsumen, kata Iqbal, sudah terlihat sejak masa COVID-19, yang mana konsumen datang ke lokasi belanja hanya untuk mencari bahan yang dibutuhkan.

    Selain itu, kebiasaan konsumen untuk belanja bulanan pun bergeser, menjadi apa yang sedang dibutuhkan saat itu.

    Pemerintah pun memberikan dukungan terhadap transformasi yang dilakukan oleh ritel, salah satunya dengan menjalin kerja sama bersama asosiasi-asosiasi ritel dan perbelanjaan untuk membuat kampanye potongan harga pada hari-hari tertentu, guna mendorong konsumsi masyarakat.

    “Nataru (Natal dan Tahun Baru) kemarin, kemudian di Lebaran, besok di triwulan kedua, mungkin juga akan ada diskon back to school gitu. Itu gunanya adalah menggerakkan roda ekonomi dari aspek dan dari segi konsumsi,” katanya.

    Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dzulfian Syafrian mengatakan inovasi yang dilakukan oleh ritel kecil atau minimarket merupakan bentuk adaptasi untuk mempertahankan penjualan, di saat konsumen mulai mengurangi belanja barang-barang tahan lama atau durable goods seperti mobil, motor, dan lainnya.

    Menurut Dzulfian, konsumen kini banyak yang berpindah ke ritel kecil seperti Alfamart dan Indomaret, yang menyediakan barang/jasa dan juga tempat berinteraksi sosial.

    “Semakin banyak ritel-ritel kecil ini menyediakan barang/jasa untuk tempat ngopi-ngopi juga karena didukung oleh sarana-prasarana mereka, toko luas, jaringan distribusi besar sehingga bisa menekan harga. Mereka menyediakan tempat nongkrong nyaman dan terjangkau,” jelas Dzulfian.

    Lebih lanjut, ia menyebutkan inovasi ini dapat mempertahankan penjualan yang trennya sedang turun sehingga membutuhkan alternatif pendapatan.

    Transformasi minimarket menjadi tempat interaksi sosial juga dapat memberikan nilai tambah untuk penjualan makanan dan minuman, serta mengambil ceruk pasar kafe.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025