Xcloud.id

Kasus: covid-19

  • Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

    Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing

    Anggota DPR Minta Pemerintah Perbanyak Visa Gratis demi Genjot Turis Asing
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com-
    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan visa bagi wisatawan mancanegara (wisman) demi meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
    Dia menilai Indonesia masih tertinggal dibanding banyak negara ASEAN yang memberlakukan kebijakan bebas visa untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi nasional.
    “Kita tidak boleh kalah bersaing. Jika negara-negara tetangga sudah membuka visa gratis dan kunjungan mereka meningkat tajam, Indonesia harus melakukan langkah serupa agar tetap kompetitif di ASEAN maupun global,” kata Evita di Jakarta, Kamis (20/11/2025), dikutip dari Antara.
    Ia menyebutkan, negara-negara Asia Tenggara telah memberikan bebas visa kunjungan kepada sebagian besar wisatawan asing, termasuk wisatawan dari pasar-pasar besar seperti China, India, Rusia, Eropa, dan negara-negara Timur Tengah.
    Sementara, Indonesia yang punya potensi pariwisata terbesar di kawasan seperti Bali, Labuan Bajo, Raja Ampat, Mandalika, Danau Toba, Likupang, Borobudur, dan ratusan destinasi lainnya, dia menilai Indonesia justru belum memaksimalkan peluang tersebut.
    Menurut dia, kebijakan bebas visa terbukti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan serta memperkuat industri pariwisata negara-negara tersebut
    Sedangkan, Indonesia justru mencabut kebijakan bebas visa kunjungan wisata pada saat negara lain berlomba memberikannya pascapandemi Covid-19.
    Akibatnya, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia tercatat stagnan dibandingkan negara-negara tetangga setelah pandemi Covid-19.
    Politikus PDI Perjuangan itu mencatat,  kunjungan ke Malaysia itu pada delapan bulan pertama 2025 sudah mencapai 28 juta dari target 31,4 juta tahun 2025, sedangkan kunjunga ke Thailand mencapai 24 juta pada sembilan bulan pertama 2025 dan mereka target 33,4 juta tahun ini.
    Sedangkan, dalam sembilan bulan pertama 2025, Indonesia baru meraih 11,43 juta dari target 15 juta sampai akhir 2025.
    Data itu pun menunjukkan, kunjungn turis mancanegara didominasi di Bali, yaitu sekitar 5,3 juta pada Januari-September 2025, sementara destinasi lain terkesan sepi.
    “Bali memang ramai tapi jangan lupa secara nasional kita melihat destinasi wisata kita itu belum mampu menarik lebih banyak wisman untuk berkunjung, seperti Danau Toba, Batam, Jakarta, Likupang-Manado, Lombok, Makassar, Bangka Belitung, dan lainnya,” kata Evita.
    Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan
    visa Indonesia
    masih terlalu restriktif, dan tidak sejalan dengan semangat peningkatan daya saing pariwisata nasional.
    Padahal, ia yakin kebijakan bebas visa bakal mmeningkatkan jumlah kunjungan wisman secara drastis, yang kemudian akan mendorong belanja wisatawan yang berdampak langsung pada UMKM, hotel, restoran, transportasi, dan pelaku ekonomi kreatif, memperluas lapangan kerja, menumbuhkan investasi dan konektivitas udara.
    Meskipun begitu, dia pun menyerahkan kepada pemerintah terkait syarat batas waktu kunjungan bagi wisman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan nasional dan pengawasan keimigrasian.
    “Apakah dikembalikan seperti sebelumnya diberikan untuk 159 negara atau harus dipilih berdasarkan potensi kunjungan yang lebih besar kita persilakan kepada pemerintah untuk menentukannya,” kata Evita.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Omzet Pengusaha UMKM Ini Meningkat hingga 80% Berkat Pelatihan Online

    Omzet Pengusaha UMKM Ini Meningkat hingga 80% Berkat Pelatihan Online

    Jakarta –

    Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang semakin pesat membuat tren belanja masyarakat bergeser ke ranah online. Akibatnya, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut.

    Bagi banyak pelaku UMKM, perubahan tren ini justru membawa peningkatan omzet. Namun, keuntungan ini terasa setelah mereka memahami strategi optimasi produk dan konten. Adapun kemampuan tersebut bisa mereka pelajari melalui pelatihan daring Kampus UMKM Shopee.

    Neneng Rida Rifaatul (30), menjadi salah satu pelaku UMKM asal Jakarta yang merasakan manfaat dari program Kampus UMKM Shopee. Pemilik toko peralatan rumah tangga dan elektronik, Arrifa Home Living ini mengaku baru terjun ke dunia dagang pada 2023.

    Saat itu, ia memutuskan resign dari pekerjaan kantoran demi fokus mengurus 5 toko milik ayahnya. Setahun kemudian, ia memilih beralih ke platform online setelah melihat penjualan offline terus menurun.

    Rida bercerita sebagai anak sulung, ia mengemban tanggung jawab untuk membantu usaha elektronik milik ayahnya. Ia mengelola lima toko offline yang berlokasi di Kramat Jati, Jakarta Timur.

    “Saya anak pertama, jadi merasa punya tanggung jawab menjaga usaha ini. Ayah membangunnya dari nol sejak masih jadi tukang kredit keliling. Sayang kalau tutup,” ujar Rida dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

    Terbantu Hadirnya Kampus UMKM Shopee

    Rida mengaku awalnya tidak memiliki kemampuan khusus saat memulai berjualan secara daring. Saat itu, ia mengikuti Program Bimbel Shopee dan kemudian bergabung dengan grup para seller.

    Setelah itu, ia rutin mengikuti Kelas UMKM Online Shopee, terutama materi terkait iklan dan promosi toko. Salah satu modul yang paling berdampak baginya adalah kewajiban tampil di Shopee Live.

    “Saya sebenarnya pemalu di depan kamera. Tapi trainer Shopee bilang live itu wajib supaya toko terangkat. Mau tidak mau, sejak September 2024 saya rutin live 2-3 jam per hari. Alhamdulillah sekarang toko makin ramai, bahkan saya sudah punya tim sendiri untuk live,” jelasnya.

    Omzet Pengusaha UMKM Ini Meningkat hingga 80% Berkat Pelatihan Online Foto: Istimewa

    Sejak mengikuti berbagai pelatihan di Kampus UMKM Shopee, Rida mengaku omzet tokonya meningkat hampir 80 persen. Menurutnya, program ini sangat membantu pelaku usaha pemula yang sedang ‘stuck’ mengembangkan bisnisnya.

    “Sekarang cash flow toko jauh lebih terjaga. Saat banyak toko lain justru melakukan PHK, saya malah membuka lapangan pekerjaan baru untuk warga sekitar,” ucapnya.

    Kampus UMKM Shopee Jangkau 514 Kabupaten/Kota

    Shopee Indonesia meluncurkan Kampus UMKM Shopee Kelas Online Edisi Spesial 10 Tahun, yang menjangkau 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program ini menghadirkan 10 sesi kelas online sepanjang November-Desember 2025 sebagai bagian dari perayaan satu dekade Shopee.

    Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira menjelaskan Kampus UMKM Shopee awalnya didirikan pada 2021 dengan 10 kampus offline. Adapun program ini awalnya dihadirkan sebagai respons terhadap perubahan perilaku masyarakat saat pandemi Covid-19, ketika banyak orang beralih dari pekerjaan kantoran menjadi wirausaha online.

    “Di 2025, kami mengonversi program ini menjadi sepenuhnya online karena ekosistem UMKM sudah berubah. Mereka tidak lagi hanya go online, tetapi harus tetap appealing di tengah lautan produk di e-commerce,” ujar Radynal.

    Langkah Shopee tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kementerian UMKM yang menempatkan digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan. Dari total 64,2 juta UMKM di Indonesia, sekitar 25 juta telah onboarding ke e-commerce.

    Pemerintah pun telah menegaskan komitmennya untuk memastikan platform digital semakin mengutamakan produk lokal. Dengan begitu, potensi pasar Indonesia dapat memberikan manfaat maksimal bagi para pengusaha dan masyarakat.

    (ega/ega)

  • ‘Sri Deli’ Sehat dan Gemuk

    ‘Sri Deli’ Sehat dan Gemuk

    Jakarta –

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi satwa di Taman Margasatwa Ragunan, usai viralnya video harimau yang tampak kurus. Pramono memastikan kondisi harimau yang bernama Sri Deli dalam keadaan sehat dan jauh berbeda dari rekaman yang beredar.

    “Teman-teman sudah lihat sendiri, harimau yang viral itu namanya Sri Deli. Kondisinya sekarang sangat sehat dan sangat gemuk,” kata Pramono di Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/11/2025).

    Menurut laporan yang diterimanya, video harimau kurus tersebut diduga direkam saat masa pandemi COVID-19, ketika aktivitas publik dibatasi dan operasional sejumlah fasilitas sempat terdampak.

    “Tadi saya mendapatkan laporan kemungkinan video itu diambil ketika COVID kemarin, sehingga kondisinya seperti itu,” ujarnya.

    Pramono Cek Harimau Ragunan Foto: (Belia/detikcom)

    Pramono menegaskan pihaknya terus memastikan kesejahteraan satwa, terutama soal pakan. Ia meminta Dinas terkait melakukan pengecekan ketat agar tidak terjadi kelalaian seperti yang dituduhkan di media sosial.

    “Yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya dibawa pulang ke rumah, enggak benar. Sekali lagi nggak benar,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, seluruh proses pemberian pakan di Ragunan berada dalam pengawasan khusus. Pemberian pakan, katanya, juga sudah sesuai standar.

    “Untuk proses pemberian pakan ini diawasi secara ketat dan ada yang bertanggung jawab secara khusus,” imbuhnya.

    Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan, Wahyudi Bambang, sebelumnya menelusuri bahwa video viral yang menarasikan harimau kurus di Ragunan merupakan konten lama. Dia menduga video tersebut diunggah kembali belakangan ini.

    “Jadi itu bukan posting yang baru sih. Tapi yang lama di-up lagi, entah motifnya apa. Kelihatannya memang itu ada ada sekelompok orang yang ingin membuat Ragunan tidak baik,” ujar Bambang, kepada wartawan, Minggu (16/11).

    Bambang menyayangkan munculnya komentar yang tidak edukatif dalam unggahan tersebut. Pihak Ragunan juga menyatakan terbuka bagi siapa saja yang ingin membuktikan kondisi harimau secara langsung.

    Halaman 2 dari 2

    (bel/zap)

  • Pramono bantah isu petugas Ragunan bawa pulang pakan harimau

    Pramono bantah isu petugas Ragunan bawa pulang pakan harimau

    Jadi yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, nggak benar

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo membantah isu adanya petugas Taman Margasatwa Ragunan yang diduga membawa pulang pakan harimau.

    “Jadi yang diviralkan bahwa seakan-akan pakannya itu dibawa pulang ke rumah, nggak benar. Sekali lagi nggak benar,” tegas Pramono usai meninjau langsung harimau di Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis.

    Menurut dia, kemungkinan video harimau tersebut diambil pada saat pandemi COVID-19 dan baru diviralkan saat ini. Namun, Pramono memastikan sendiri bahwa harimau viral yang bernama Sri Deli itu dalam keadaan sehat.

    Selain melihat langsung kondisi harimau yang viral, Pramono menyempatkan diri untuk menengok ke kandang harimau miliknya yang diberi nama Raja.

    Harimau Benggala miliknya yang dititipkan di Ragunan itu pun tampak sehat dan gemuk. Tak hanya menengok harimau, Pramono juga meninjau langsung ketersediaan pangan hewan.

    Dia pun meminta pihak Ragunan agar pakan hewan jangan sampai terbengkalai seperti yang dituduhkan masyarakat. “Untuk proses pemberian pakan ini kan diawasi secara ketat dan ada yang bertanggung jawab secara khusus tentang pakan tersebut,” ujarnya.

    Sebelumnya, Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menyatakan terbuka untuk disidak imbas dugaan pakan satwa dibawa pulang oleh petugas yang viral di media sosial.

    Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan hal itu dilakukan untuk menanggapi postingan viral di media sosial X yang membahas dugaan korupsi pakan satwa dengan cara daging dibawa pulang petugas.

    Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan menegaskan penyediaan pakan sudah sesuai dengan kebutuhan satwa yang meliputi kesehatan hingga perawatan harian.

    Maka itu, lanjut dia, informasi yang beredar dalam postingan tersebut tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual di Taman Margasatwa Ragunan (TMR).

    Adapun setiap tahapan, mulai dari pengadaan bahan pakan, proses penyiapan, hingga pakan tersebut dikonsumsi oleh satwa, berada di bawah pengawasan langsung kurator, dokter hewan, nutrisionis, pengelola pakan satwa, dan perawat satwa.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Libur Nataru Terancam Sepi, Masyarakat Tunggu Mudik Lebaran 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mewaspadai adanya perilaku masyarakat menahan belanja rumah tangga kelompok tersier, alias liburan, pada momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) mendatang.

    Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyampaikan, kondisi tersebut sangat mungkin terjadi karena momen Nataru dengan puasa dan Lebaran cukup berdekatan. 

    Tak heran bila nantinya banyak masyarakat yang akan mengurungkan niatnya untuk berlibur pada Nataru, dan lebih memilih untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran. 

    “Masyarakat tampaknya lebih memilih mudik [Lebaran]. Ada potensi menahan jalan saat Nataru karena kondisi ekonomi belum membaik,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (19/11/2025). 

    Puasa atau Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 19 Februari 2026, sementara Lebaran atau Idulfitri akan jatuh pada 21 Maret. 

    Strategic Research Manager Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet pun melihat dinamika menjelang Nataru yang jaraknya semakin dekat dengan momentum puasa dan Lebaran tahun depan, membuat pola belanja akan cukup beragam antarkelompok pendapatan. 

    Untuk kelompok menengah atas, minat untuk bepergian relatif tidak banyak terpengaruh oleh kondisi ekonomi jangka pendek. Kelompok tersebut memiliki ruang belanja yang cukup, sehingga kemungkinan besar akan tetap menikmati liburan Nataru, termasuk untuk perjalanan udara yang memang diprediksi meningkat.

    Sementara itu, untuk kelompok menengah ke bawah, perilakunya lebih beragam. Di satu sisi, ada kebutuhan untuk menahan sebagian pengeluaran karena mereka juga perlu menyiapkan biaya mudik Lebaran, yang biasanya menjadi prioritas utama. 

    Namun di sisi lain, sebagian masyarakat di kelompok ini juga akan menerima stimulus pada kuartal IV/2025—diskon transportasi pesawat, kereta, dan kapal—yang sedikit banyak melonggarkan ruang konsumsi sehingga dapat melakukan pengeluaran tersier. 

    “Ditambah lagi, menjelang Lebaran nanti ada faktor THR yang historis selalu menjadi pendorong tambahan bagi konsumsi rumah tangga, terutama untuk kebutuhan perjalanan,” tuturnya kepada Bisnis.

    Adapun, potensi menahan belanja tetap ada dan akan berdampak pada pertumbuhan lapangan usaha transportasi maupun ekonomi secara umum. 

    Meski demikian, Yusuf memandang jika minat bepergian tetap terjaga, terutama dari segmen menengah atas, maka dampaknya akan positif terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 melalui peningkatan konsumsi rumah tangga. 

    Sementara bagi sektor transportasi dan pergudangan, peningkatan mobilitas menjelang Nataru berpotensi menjadi penopang awal, yang kemudian akan berlanjut ketika puncak arus mudik Lebaran tiba.  

    “Artinya, secara keseluruhan outlook pertumbuhan sektor ini masih cukup solid, meskipun sensitivitasnya terhadap sentimen harga dan pendapatan tetap harus diwaspadai,” tambahnya. 

    Pasalnya sejak 2022 atau pascapandemi Covid-19, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tercatat tumbuh cenderung melambat. Dalam empat tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal III/2022 sebesar 25,80% year on year (YoY). 

    Sementara pada kuartal III/2025 mampu tumbuh sebesar 8,62% YoY, lebih rendah dari kuartal III/2024 sebesar 8,62% dan pada kuartal III/2023 sebesar 14,74%. 

  • Penempatan Dana SAL Rp76 Triliun di Perbankan Dinilai Bakal Perluas Penyaluran Kredit

    Penempatan Dana SAL Rp76 Triliun di Perbankan Dinilai Bakal Perluas Penyaluran Kredit

    JAKARTA – Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman menilai langkah pemerintah menempatkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) tambahan sebesar Rp76 triliun ke perbankan akan memperluas ruang penyaluran kredit industri perbankan.

    Dalam konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta, Selasa, 18 November, ia mengatakan tambahan dana tersebut akan memperkuat kondisi likuiditas sektor perbankan di tengah tren injeksi likuiditas yang sudah berlangsung sepanjang tahun ini.

    “Tahun ini terjadi penciptaan likuiditas perbankan yang cukup besar, dan mungkin paling besar setelah (masa) COVID-19. Mungkin Rp400 triliun ya perkiraan kita likuiditas di akhir tahun ini itu bertambah dibanding posisinya di akhir tahun lalu,” ujar Helmi, dikutip Antara.

    Peningkatan likuiditas perbankan selama 2025 diiringi sejumlah kebijakan otoritas moneter, seperti contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM). Beberapa kebijakan ini dinilai mampu menciptakan tambahan likuiditas dalam jumlah besar.

    Menurut dia, tambahan dana pemerintah pada November ini akan membuat tren penambahan likuiditas berlanjut hingga tahun depan.

    “Dengan adanya injeksi lanjutan, ya mungkin ini berarti di tahun depan juga masih akan ada penambahan likuiditas perbankan. Dan seharusnya dengan penambahan likuiditas ini, rasio likuiditas perbankan itu membaik sehingga meningkatkan kapasitas untuk penyaluran kredit,” jelasnya.

    Helmi menilai kondisi tersebut penting, terutama bagi bank-bank dengan rasio likuiditas yang selama ini mendekati batas bawah sehingga ruang ekspansi kredit mereka menjadi terbatas.

    Menanggapi kekhawatiran bahwa penambahan likuiditas hanya akan terkonsentrasi pada bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Helmi memandang pergerakan dana di perbankan akan bersifat menyebar seiring dengan berjalannya aktivitas ekonomi.

    “Seharusnya likuiditas itu lambat laun menyebar ke seluruh sistem (perbankan). Karena seiring dengan penciptaan kredit baru, ketika kredit yang diberikan dipakai atau dibelanjakan itu seharusnya menyebar. Jadi tidak hanya terpusat di bank-bank tertentu saja, tapi lebih menyebar ke sistem,” tambahnya.

    Pemerintah kembali menambah penempatan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp76 triliun per 10 November 2025.

    Dana ini dialirkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun dan Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun.

    Penyerapan penempatan dana pemerintah sebelumnya juga berjalan cepat.

    Dalam Rapat Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (17/11), Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (SEF) Kemenkeu Febrio Kacaribu memaparkan bahwa perbankan telah menggunakan Rp167,6 triliun atau 84 persen dari total alokasi awal Rp200 triliun.

    Bank Mandiri dan BRI telah menyalurkan 100 persen dari masing-masing Rp55 triliun. BNI menyalurkan Rp37,4 triliun atau 68 persen dari alokasi yang sama.

    BTN menyalurkan Rp10,3 triliun atau 41 persen dari Rp25 triliun yang ditempatkan. Sementara, BSI menyalurkan Rp9,9 triliun atau 99 persen dari dana Rp10 triliun.

  • KPK-Kejagung Saling Limpahkan Kasus Pengadaan Minyak Mentah dan Google Cloud

    KPK-Kejagung Saling Limpahkan Kasus Pengadaan Minyak Mentah dan Google Cloud

    KPK-Kejagung Saling Limpahkan Kasus Pengadaan Minyak Mentah dan Google Cloud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui mengusut sejumlah kasus dugaan korupsi yang hampir bersinggungan.
    Dua di antaranya adalah kasus dugaan
    korupsi minyak mentah
    dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) dan dugaan korupsi Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi era Nadiem Makarim.
    Namun, Ketua
    KPK
    Setyo Budiyanto dalam pernyataan terbarunya mengungkapkan bahwa penyelidikan dua kasus tersebut akhirnya bakal fokus ditangani oleh satu penegak hukum.
    KPK menyerahkan penyelidikan kasus dugaan korupsi Google Cloud di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang terjadi saat pandemi Covid-19, ke
    Kejagung
    .
    Setyo mengungkapkan, kasus itu dilimpahkan karena sangat beririsan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang diusut Kejagung.
    “Dari hasil koordinasi untuk (penyelidikan) Google Cloud itu, nanti penanganannya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung,” kata Setyo Budiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).
    “Karena irisannya sangat besar dengan proses Chromebook yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” ujarnya lagi.
    Apalagi, dia menyebut, penyelidikan Google Cloud dan kasus pengadaan Chromebook terjadi dalam periode yang sama.
    “Dan karena konstruksi perkaranya, kemudian karena tempusnya dan lain-lain, semuanya memang harus diserahkan. Ya, itu yang terjadi,” katanya.
    Namun, Setyo membantah jika disebut KPK dan Kejagung saling tukar dalam penanganan kasus korupsi.
    Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, KPK tengah mengusut pembayaran terhadap Google Cloud.
    Sebab, saat Pandemi Covid-19, dilakukan pengadaan Google Cloud untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar secara daring.
    “Waktu itu kita ingat zaman Covid-19, ya pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring. Tugas-tugas anak-anak kita yang sedang belajar dan lain-lain, kemudian hasil ujian, itu datanya disimpan dalam bentuk cloud. Google Cloud-nya,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta pada Kamis, 24 Juli 2025.
    “Di Google Cloud itu kita kan bayar, nah ini yang sedang kita dalami,” ujar Asep.
    Namun, KPK belum menjelaskan duduk perkara
    kasus Google Cloud
    dengan lebih rinci karena kasus ini masih dalam penyelidikan.
    Sementara itu, Kejagung diketahui mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019–2022.
    Bahkan, Kejagung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus dugaan korupsi tersebut pada 4 September 2025.
    Jika KPK melimpahkan penyelidikan kasus Google Cloud ke Kejagung, Korps Adhyaksa menyerahkan pengusutan kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Trading Limited (Petral)/Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES) periode tahun 2009-2015 ke Lembaga Antirasuah.
    “Karena kan mereka (Kejagung) juga ternyata terinformasi mereka juga melakukan kegiatan yang sama. Nah, tapi karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari Kejaksaan dilimpahkan,” kata Setyo.
    Meski sudah dilimpahkan, Setyo mengatakan, KPK tetap berkoordinasi dengan Kejagung terkait pengusutan kasus tersebut.
    Namun, Setyo mengungkapkan, perkara tersebut belum memiliki tersangka karena masih surat perintah penyidikan (sprindik) umum.
    “Jadi sementara masih sprindik umum. Sekali lagi kan ini ada di negara lain, supaya yang didapatkan oleh penyidik itu utuh, ada dokumen, dokumen yang kami dapatkan nanti akan kami sinkronkan dengan dokumen yang ada di beberapa tempat,” ujarnya.
    Kemudian, Setyo mengatakan kerugian negara dalam perkara ini cukup besar. Tetapi, dia belum mengungkapkan besaran kerugian negara.
    “Saya detailnya lupa ya, tapi ya cukup besar sekali lah (kerugian negaranya). Ya, pastinya seperti itu. Besar lah, cukup besar,” katanya.
    Sebelumnya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pengusutan kasus minyak mentah itu dilakukan setelah ditemukan kerugian negara setelah melakukan pengembangan dua kasus, yaitu, kasus suap pengadaan katalis di PT Pertamina (persero) tahun anggaran 2012-2014 dengan salah satu tersangka Direktur Pengolahan PT Pertamina Chrisna Damayanto.
    Kemudian, kasus pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2012-2014, dengan tersangka Bambang Irianto selaku Direktur Petral.
    “Dalam penyidikan dua perkara tersebut, penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa kerugian negara yang diakibatkan dari pengadaan minyak mentah dan produk jadi kilang pada periode 2009-2015,” ujar Budi.
    Sementara itu, Kejagung belum lama ini Kejagung juga telah menaikkan status kasus itu ke penyidikan karena telah diterbitkan surat perintah penyidikan (sprindik).
    “Terkait penyidikan dalam dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di Petral memang Kejaksaan Agung sudah menerbitkan siprindik terhadap perkara tersebut,” kata Anang saat konferensi pers di Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (10/11/2025).
    Kemudian, Anang menyebut, penyidik mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak mentah tersebut pada periode tahun 2008-2015.
    “Periodesasinya dari 2008-2015,” ujarnya.
    Namun, belum dijelaskan detail perihal penyelidikan kasus dugaan korupsi tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • KPK Siap Limpahkan Perkara Google Cloud ke Kejaksaan Agung

    KPK Siap Limpahkan Perkara Google Cloud ke Kejaksaan Agung

    Bisnis.com, BOGOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melimpahkan kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud yang terjadi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyampaikan pelimpahan berkas karena adanya irisan kasus yang tengah ditangani KPK.

    “Dari hasil koordinasi untuk Google Cloud itu, nanti penanganannya akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung karena irisannya sangat besar dengan proses Google Cloud yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/11/2025).

    Penyidik lembaga antirasuah telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk salah satunya adalah tersangka di kasus ini yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung.

    Setyo menambahkan bahwa tersangka kasus Google Cloud adalah pihak yang sama yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Meski telah dilimpahkan, KPK tetap menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menangani dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook, sedangkan KPK menangani perkara Google Cloud atau software alias perangkat lunak terkait chromebook. Artinya, keduanya saling berkaitan.

    “Ya, tersangkanya sama. Tiap pihak yang dimintai pertanggungjawaban dari hasil koordinasi sama, makanya sudah dikoordinasikan dan nanti akan proyeksinya diserahkan. Ini bentuk koordinasi, bentuk kerjasama antara pihak,” tuturnya.

    Adapun, kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud terjadi saat era pandemi Covid-19. Salah satu pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada masa itu.

  • 5 Dampak Dahsyat Kisruh China-Jepang: 500.000 Orang Lari-Saham Rontok

    5 Dampak Dahsyat Kisruh China-Jepang: 500.000 Orang Lari-Saham Rontok

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Hubungan antara China dan Jepang mencapai titik didih terpanas dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang mengisyaratkan potensi intervensi militer Jepang jika China menyerang Taiwan. Komentar Takaichi tersebut langsung memicu kemarahan Beijing, yang merespons dengan menggunakan tekanan ekonomi, sanksi budaya, dan retorika diplomatik yang sangat agresif.

    Eskalasi ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran serius di pasar global dan di antara para pemimpin bisnis kedua negara. Dampak negatifnya kini merembet ke berbagai sektor, mengancam pemulihan ekonomi di kawasan Asia Timur.

    Berikut adalah lima dampak utama yang muncul akibat meningkatnya ketegangan antara China dan Jepang:

    1. 500.000 Wisman China Batal ke Jepang

    Dampak paling nyata dari ketegangan politik ini adalah keruntuhan mendadak pada sektor pariwisata Jepang. China, yang merupakan sumber turis terbesar kedua bagi Jepang, merespons dengan sanksi tidak resmi yang menargetkan perjalanan dan visa.

    Pemerintah China mengeluarkan peringatan keras kepada warganya, yang memicu pembatalan massal. Diperkirakan sebanyak 500.000 penerbangan dari China menuju Jepang telah dibatalkan hanya dalam periode 15 hingga 17 November. Angka pembatalan ini merupakan yang terbesar sejak awal pandemi Covid-19, dan merupakan pukulan telak bagi industri perhotelan dan ritel Jepang.

    Selain pembatalan penerbangan, setidaknya tujuh maskapai China, termasuk tiga maskapai milik negara, kompak menawarkan pengembalian uang penuh dan pembatalan gratis bagi penumpang yang memiliki penerbangan ke Jepang. Lebih jauh lagi, agen-agen perjalanan di China dilaporkan menghentikan pemrosesan aplikasi visa individu untuk perjalanan ke Jepang, secara efektif membekukan arus wisatawan baru dan mengancam pemulihan sektor pariwisata Jepang yang sangat bergantung pada belanja wisatawan dari China.

    2. Kejatuhan Saham Ritel dan Pariwisata di Bursa Tokyo

    Konsekuensi dari krisis pariwisata ini langsung tercermin di pasar modal Jepang. Investor bereaksi negatif terhadap prospek kehilangan turis China, yang dikenal sebagai pembelanja terbesar (high-spending).

    Saham perusahaan-perusahaan yang terkait erat dengan sektor ritel, perjalanan, dan maskapai penerbangan di Jepang mencatat penurunan tajam di Bursa Saham Tokyo. Kejatuhan saham ini mencerminkan kecemasan pasar bahwa sanksi tidak resmi berupa boikot oleh wisatawan China akan memukul laporan pendapatan perusahaan-perusahaan Jepang secara signifikan.

    Kelompok bisnis terbesar Jepang, Keidanren, langsung menyampaikan kekhawatiran kepada pemerintah. Ketua Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, menekankan bahwa stabilitas politik adalah fondasi yang mutlak diperlukan untuk pertukaran ekonomi. Kekhawatiran ini menggarisbawahi bagaimana isu geopolitik dapat dengan cepat merusak sentimen investor dan stabilitas keuangan sektor terkait.

    3. Retorika “Potong Leher”

    Konflik diplomatik ini ditandai dengan intensitas retorika yang tidak biasa. Pemicunya adalah komentar PM Takaichi, yang mengindikasikan bahwa keterlibatan Jepang dalam konflik Taiwan akan diperbolehkan jika hal itu dianggap sebagai “ancaman eksistensial.”

    Pernyataan Takaichi tersebut memicu kemarahan mendalam di Beijing, hingga salah satu diplomat senior China, Konsul Jenderal China di Osaka, dilaporkan mengunggah retorika yang sangat agresif di media sosial. Unggahan itu telah dihapus, tetapi diplomat tersebut sempat menyerukan dengan metafora kekerasan agar para pengkritik China “memotong leher mereka” jika tidak setuju dengan kebijakan Beijing.

    Retorika diplomatik yang menyudutkan Jepang dengan metafora “gorok leher” ini menunjukkan betapa parahnya situasi diplomatik saat ini, melampaui batas-batas perbedaan kebijakan biasa dan memasuki wilayah ancaman terselubung. Sebagai respons, Tokyo dan Beijing saling memanggil duta besar masing-masing untuk mengajukan protes keras. Jepang bahkan terpaksa mengirim seorang diplomat seniornya ke Beijing dalam upaya mendesak untuk meredakan ketegangan.

    4. Pembekuan Pertukaran Budaya dan Penundaan Film

    China menggunakan kekuatan lunaknya (soft power) sebagai senjata ekonomi, memperluas sanksi tak tertulis ke sektor budaya. Media pemerintah China memanfaatkan sentimen nasionalis untuk memboikot konten Jepang.

    Sejumlah distributor film di China telah menunda tanpa batas waktu penayangan film-film Jepang yang telah dijadwalkan rilis. Film Jepang yang sudah tayang pun dilaporkan mengalami penurunan tajam dalam penjualan box office karena adanya “ketidakpuasan yang kuat dari penonton China” terhadap sikap politik PM Takaichi.

    Selain film, laporan juga menunjukkan adanya pembatalan acara dan pertukaran budaya tingkat lokal antara China dan Jepang. Langkah ini mencerminkan penggunaan sentimen nasionalis di China untuk menghukum Jepang secara ekonomi dan budaya, menjadikan ketegangan ini meluas dari politik murni ke ranah konsumsi publik dan media.

    5. Risiko Jangka Panjang pada Hubungan Ekonomi dan Rantai Pasokan

    Meskipun dampak langsung terlihat di pariwisata, para pengamat memperingatkan risiko jangka panjang pada hubungan ekonomi dan perdagangan vital kedua negara. China dan Jepang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan yang sangat terintegrasi, memainkan peran signifikan dalam rantai pasokan Asia Timur.

    Takakage Fujita, Sekretaris Jenderal Asosiasi untuk Mewarisi dan Menyebarkan Pernyataan Murayama, sebuah kelompok masyarakat sipil Jepang yang berdedikasi pada pengakuan kesalahan perang Jepang, mengkritik keras tindakan PM Takaichi.Fujita menyebut pernyataan Takaichi baru-baru ini sebagai “tindakan sembrono yang merusak hubungan ekonomi penting Jepang-China.”

    Fujita menekankan bahwa pentingnya pertukaran ekonomi dan perdagangan Jepang-China sudah jelas, karena keduanya memainkan peran yang sangat signifikan dalam ekonomi Jepang. Ia menambahkan bahwa ke depannya, Asia Timur yang berpusat pada China, dipastikan akan menjadi inti ekonomi global.

    “Bagi Jepang, hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China oleh karena itu akan menjadi semakin penting,” pungkasnya, menunjukkan kekhawatiran bahwa ketegangan politik saat ini dapat merusak prospek jangka panjang Jepang.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ini Tarif Listrik November 2025 dari Pemerintah

    Ini Tarif Listrik November 2025 dari Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA – Tarif listrik baru ditetapkan oleh https://www.bisnis.com/topic/2604/pemerintah RI untuk setiap golongan dan per kWh pelanggan PT PLN yang berlaku mulai kuartal (triwulan) keempat tahun ini, mulai dari Oktober hingga Desember 2025.

    Melansir situs resmi Kementerian ESDM, pemerintah memutuskan bahwa tarif listrik untuk kuartal IV/2025 dinyatakan tetap sama seperti kuartal III/2025. Itu berarti, tarif listrik tidak mengalami kenaikan maupun penurunan hingga akhir tahun 2025.

    Tarif listrik yang diatur pemerintah akan diatur kembali setiap tiga bulan untuk menyesuaikan dengan kondisi realisasi parameter ekonomi level makro. Terdapat empat indikator ekonomi makro yang mempengaruhi tarif listrik, yaitu: kurs Rupiah dengan Dollar Amerika, harga minyak mentah (Indonesia Crude Price), harga batubara acuan, dan inflasi. 

    Kenaikan tarif listrik dicatat oleh Bisnis.com terakhir kali pada kuartal III/2022 untuk pelanggan rumah tangga non-subsidi dengan daya listrik 3.500 VA ke atas (golongan R2 dan R3), dan pemerintah (golongan P1, P2, dan P3). 

    Saat itu, pemerintah menaikkan tarif listrik di tengah pandemi Covid-19 karena besaran empat indikator ekonomi makro meningkat. Di tahun 2022, kenaikan listrik berpengaruh bagi 2,09 juta rumah tangga, dan 373 ribu pelanggan pemerintahan. 

    Tarif listrik yang digunakan pada akhir tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 7/2024, tentang tenaga listrik yang disediakan PT PLN. Tarif listrik yang tetap berlaku untuk pelanggan listrik bersubsidi maupun non-subsidi. Pelanggan yang memakai listrik subsidi akan tetap mendapatkan subsidi seperti sebelumnya.

    Melansir Kementerian ESDM, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp90,22 triliun untuk subsidi listrik di tahun 2025, naik dari tahun 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun. Hal tersebut dimaksudkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan akses listrik yang menjangkau secara adil.

    Berikut daftar tarif listrik PLN per kWh untuk November-Desember 2025:

    1. Golongan R-1/TR, batas daya 900 VA: Rp1.352 per kWh 

    2. Golongan R-1/TR, batas daya 1.300 VA: Rp1.444,70 

    3. Golongan R-1/TR, batas daya 2.200 VA: Rp1.444,70 

    4. Golongan R-2/TR, batas daya 3.500-5.500 VA: Rp1.699,53 

    5. Golongan R-3/ TR, batas daya 6.600 VA atau lebih: Rp1.699,53 

    6. Golongan B-2/TR, batas daya 6.600 VA–200 kVA: Rp1.444,70 

    7. Golongan B-3/TM, B-3/TT, batas daya lebih dari 200 kVA: Rp1.114,74 

    8. Golongan I-3/TM, batas daya lebih dari 200 kVA hingga kurang dari 30.000kVA: Rp1.114,74 

    9. Golongan I-4/TT, batas daya 30.000 kVA atau lebih: Rp996,74 

    10. Golongan P-1/ TR, batas daya 6.600 VA–200 kVA: Rp1.699,53 

    11. Golongan P-2/TM, batas daya lebih dari 200 kVA: Rp1.522,88 

    12. Golongan P-3/ TR: Rp1.699,53 

    13. Golongan L/TR, L/TM, L/TT: Rp1.644,52

    (Stefanus Bintang)