Kardinal Suharyo Soroti Ketidakadilan hingga Korupsi dalam Pesan Natal 2025 Megapolitan 25 Desember 2025

Kardinal Suharyo Soroti Ketidakadilan hingga Korupsi dalam Pesan Natal 2025
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo menyoroti persoalan ketidakadilan, korupsi, dan keserakahan yang dinilai kian menggerus nilai kemanusiaan dalam Pesan Natal 2025.
Ia menegaskan, Gereja tidak boleh diam menghadapi berbagai persoalan sosial yang merugikan masyarakat luas.
“Dalam konteks tata kelola kehidupan bersama yang tidak baik, Gereja harus berani menyuarakan suara kenabian tentang ketidakadilan, korupsi, dan berbagai bentuk penyimpangan,” ujar Kardinal Suharyo usai Misa Pontifikal Natal di Gedung Karya Pastoral, Kompleks Katedral Jakarta, Kamis (25/12/2025).
Uskup Keuskupan Agung Jakarta itu menjelaskan, pesan Natal tahun ini memuat dua pokok utama.
Pertama, Pesan Natal Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang mengangkat tema “Allah Hadir untuk Menyelamatkan Keluarga.”
Kedua, Pesan Natal khusus Keuskupan Agung Jakarta berjudul “Gereja Merawat Kemanusiaan, Keadilan, dan Kelestarian Alam.”
Menurut Kardinal Suharyo, istilah “menyelamatkan” dalam perayaan Natal tidak semata dimaknai secara spiritual, melainkan juga sebagai proses pemulihan dan penguatan kehidupan manusia dalam berbagai aspek.
“Yang diharapkan pulih dan kuat bukan hanya kehidupan rohani, tetapi juga kehidupan berkeluarga, komunitas, masyarakat, dan bangsa,” kata dia.
Kardinal menilai, konteks perayaan
Natal 2025
tidak terlepas dari berbagai tantangan serius yang dihadapi Indonesia.
Mulai dari bencana alam yang sebagian dipicu oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, hingga persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks.
Suharyo juga menyinggung situasi pemerintahan yang telah berjalan lebih dari satu tahun, tetapi masih dihadapkan pada tantangan besar terkait kesejahteraan rakyat, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, serta tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Setiap hari kita membaca berita-berita tentang persoalan ekonomi dan sosial yang sangat pelik. Inilah konteks kita hari ini,” ujar dia.
Dalam situasi tersebut, Suharyo menyebutkan bahwa Gereja dipanggil untuk hadir sebagai jembatan di tengah masyarakat.
Gereja tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mendoakan para pemimpin dan pemegang mandat rakyat agar bekerja sungguh-sungguh demi kesejahteraan bersama.
Mengutip Paus Fransiskus, Suharyo menyebut ada tiga persoalan besar ketidakadilan yang perlu mendapat perhatian serius, yakni ketidakadilan struktural, korupsi, dan apa yang disebut sebagai “berhala” zaman modern.
“Berhala hari ini bukan lagi batu atau pohon, melainkan uang dan keserakahan,” ujar dia.
Ia menegaskan, jika Gereja berbicara tentang korupsi dan keadilan, Gereja juga harus memastikan dirinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang disuarakan.
Demikian pula dalam isu lingkungan hidup, diperlukan langkah konkret untuk ikut merawat dan melestarikan alam.
Suharyo mencontohkan, salah satu bentuk nyata kepedulian Gereja terhadap kemanusiaan terlihat dari solidaritas lintas keuskupan dalam membantu korban bencana alam.
Tahun ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah Gereja Katolik di Indonesia, seluruh keuskupan dan paroki secara serentak mengumpulkan dana bagi korban bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan sejumlah wilayah Asia Tenggara.
“Dalam 75 tahun hidup saya, belum pernah ada gerakan solidaritas seperti ini. Ini menunjukkan kepedulian tanpa pamrih,” katanya.
Dalam sesi tanya jawab, Suharyo juga menyinggung makna pertobatan di akhir tahun.
Menurut dia, pertobatan bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan gaya hidup yang diwujudkan dalam bakti kepada sesama.
“Dalam kehidupan sosial, pertobatan berarti memahami jabatan sebagai amanah, bukan sekadar posisi. Ketika jabatan digunakan untuk kepentingan pribadi, itulah yang sering kita lihat dalam berbagai kasus korupsi,” ujarnya.
Karena itu, Suharyo menilai bangsa Indonesia membutuhkan apa yang ia sebut sebagai “
pertobatan nasional
”, yakni kembali pada cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.