Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra
Kolaborasi dengan BPK
Pemkot Cilegon : Kami memiliki komitmen menciptakan keuangan daerah yang transparan
Dalam Negeri
Editor: Valiant Izdiharudy Adas
Minggu, 12 Januari 2025 – 21:51 WIB
Elshinta.com – Pemerintah Kota Cilegon memiliki komitmen dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Cilegon, Syafrudin, mengatakan pihaknya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memperkuat langkah ini menjadi bagian dari upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Sebab, pengelolaan anggaran merupakan prioritas utama.
“Kami memastikan bahwa setiap keputusan anggaran yang diambil didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tentunya demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Syafrudin menegaskan bahwa kondisi ini bersifat sementara dan tengah dalam tahap penyelesaian. Karena menurutnya, Kota Cilegon seperti banyak daerah lain di Indonesia yang tengah menghadapi tantangan defisit anggaran.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan ini secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Menyoroti hal ini, Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Hasbi Sidik, menyampaikan bahwa defisit anggaran bukan hanya isu lokal, tetapi juga nasional.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK menjadi langkah penting untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran,” ujarnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.
Disisi lain, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan, pihaknya telah memiliki cara secara teknis dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran terhadap pihak ketiga. Adapun rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2025.
Oleh karena itu, merujuk pada surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal tidak tercapainya realisasi pendapatan Pemkot Cilegon maka ada beberapa imbauan dimana salah satunya berkaitan dengan hibah dan bantuan sosial lainnya, berdasarkan ketersediaan anggaran.
Sehingga, langkah ini bertujuan menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai informasi, Dalam laporan hasil pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 hingga Oktober 2024, Pemkot Cilegon berhasil mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
Prestasi ini melengkapi catatan Pemkot Cilegon yang telah meraih WTP sebelas kali berturut-turut hingga tahun 2024.
Predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi, bebas salah saji material, dan memberikan gambaran wajar tentang kondisi keuangan. Adapun dalam tradisi birokrasi Indonesia, opini WTP menjadi simbol kesempurnaan dan kredibilitas pelaporan keuangan pemerintah.
Sumber : Radio Elshinta
