Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD Regional 10 April 2025

Kalteng Jadi Wilayah Terendah Keempat Realisasi Belanja APBD
Tim Redaksi
PALANGKA RAYA, KOMPAS.com –
Wakil Menteri Dalam Negeri (
Wamendagri
) Ribka Haluk menyoroti rendahnya persentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 Provinsi Kalimantan Tengah (
Kalteng
), yang menempati posisi keempat terendah se-Indonesia.
Hal ini disampaikan Ribka saat memberikan paparan dalam agenda Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, Kamis (10/4/2025).
Agenda tersebut dihadiri oleh kepala daerah dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan 14 kabupaten/kota se-Kalteng.
Dalam forum itu, Ribka mempertanyakan langsung kepada para pejabat pemda alasan rendahnya realisasi APBD Kalteng dibandingkan dengan provinsi lainnya di Kalimantan.
“Bagaimana Pak Sekda (Kalteng) kenapa bisa begini (realisasi APBD terendah keempat)? Apa masalah realisasinya, Pak?” tanya Ribka kepada Plt Sekda Kalteng, Katma F Dirun, di tengah paparan berlangsung.
Ribka kemudian mempersilakan Plt Sekda untuk memberikan penjelasan di hadapan forum.
“Silakan Pak Sekda dulu, saya ingin tahu masalahnya apa, Pak, kenapa (realisasi belanjanya) ada di angka 1,30 persen,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Katma menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih berupaya memaksimalkan realisasi belanja APBD.
“Tetapi untuk kegiatan belanja pembangunan sekarang semua tahap pertama sudah dicairkan, tetapi dalam proses perhitungan,” kata Katma.
Ribka juga meminta klarifikasi dari kepala perangkat daerah terkait, termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalteng, mengenai penyebab rendahnya realisasi belanja tersebut.
“Terkait realisasi belanja yang 1,30 persen, pertama terkait dengan proses daripada pergeseran, kedua karena ada kebijakan pusat terkait dengan perpajakan,” jelas Kepala BKAD Kalteng, Syahfiri.
Syahfiri menambahkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalteng yang menangani proyek-proyek besar mengalami kendala saat mengajukan uang muka, karena adanya aplikasi perpajakan baru.
“Sehingga akan diajukan di bulan April ini setelah Lebaran, itu kendala yang dihadapi oleh Pemprov Kalteng pada saat ini, Bu,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kontrak yang masih dalam proses, yang menjadi alasan lain lambatnya realisasi belanja APBD.
Menanggapi hal ini, Ribka meminta agar Plt Sekda dan Kepala BKAD memantau langsung proses realisasi di lapangan.
Ia mengingatkan bahwa rendahnya realisasi akan berdampak langsung terhadap penilaian publik terhadap kepala daerah.
“Ini kinerja bapak-bapak ini, Pak Gubernur, kalau realisasi APBD-nya tidak sesuai, yang disoroti masyarakat adalah gubernur dan wakil,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan pendapatan daerah sebesar lebih dari Rp 9,3 triliun.
“Sampai saat ini, realisasi pendapatan kami sebesar Rp 1,4 triliun atau Rp 15,79 triliun, targetnya Rp 9,3 triliun,” tuturnya.
Wamen Ribka pun meminta jajaran Pemprov Kalteng untuk bekerja maksimal dalam meningkatkan realisasi belanja.
“Kalau antara target pendapatan tinggi tapi realisasinya rendah, pasti akan defisit, hati-hati, itu yang kita jaga saat ini. Kalau kita lihat Kalteng itu di bawah terus, sejajar dengan Papua,” tegasnya.
Dalam paparannya, Ribka menyampaikan bahwa rata-rata realisasi belanja APBD 2025 provinsi se-Indonesia berada di angka 9,07 persen.
Sementara itu, Kalteng termasuk provinsi dengan realisasi terendah, yakni hanya 1,30 persen.
Adapun provinsi dengan realisasi lebih rendah dari Kalteng antara lain Papua Tengah (1,10 persen), Papua Barat (1,00 persen), dan Kepulauan Riau yang mencatatkan angka terendah yakni 0,97 persen.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.