“Daripada membakar semua energi dan dana dalam satu tahun penuh tekanan, lebih baik kita kelola secara bertahap dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pemisahan jadwal pemilu juga membuka peluang peningkatan legitimasi kepala daerah karena pemilih tidak terpengaruh arus besar politik nasional.
“Warga bisa fokus memilih pemimpin lokal sesuai kebutuhan dan konteks daerahnya, bukan karena efek ekor jas dari capres atau partai besar,” jelasnya.
Menurutnya, kualitas demokrasi lokal yang selama ini kerap tenggelam dalam hiruk-pikuk nasional kini bisa mendapatkan perhatian lebih.
“Debat publik soal daerah akan lebih hidup, dan kontrol masyarakat terhadap calon kepala daerah akan lebih tajam,” ujarnya.
Meski demikian, Cottong tetap mengingatkan agar masa jeda ini tidak disalahgunakan oleh elite partai untuk membangun kekuatan oligarki di daerah.
“Kita butuh reformasi internal partai, bukan cuma relaksasi waktu. Kalau tidak, pemilu terpisah tetap akan melahirkan politisi instan, hanya dengan wajah dan baliho lebih banyak waktu,” katanya.
Ia menyebut PKN Sulawesi Selatan siap menggunakan momentum ini untuk mempercepat kaderisasi wilayah dan memperluas partisipasi anak muda dalam politik.
“Momentum ini harus dijawab dengan kerja konkret. Jangan sampai jadi penundaan kegagalan yang dibungkus strategi,” tegasnya.
Cottong juga menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses reformasi pemilu melalui forum pendidikan politik dan pengawasan partisipatif.
“Kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh jadwal, tapi oleh kejujuran proses dan keseriusan partai membentuk calon yang layak,” tutupnya.