kab/kota: Yogyakarta

  • Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Jokowi Buka Peluang Bantuan 10 Kg Beras Lanjut Terus Usai Juni 2024

    Yogyakarta, CNN Indonesia

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji program bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CBP) akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat secara kontinu bahkan setelah Juni 2024.

    Hal tersebut Jokowi sampaikan saat menyerahkan bantuan pangan beras 10 kilogram di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Selasa (30/1).

    Jokowi turut didampingi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.

    “Nanti akan diberikan Januari, Februari, Maret setuju mboten? yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni, setuju mboten?” tanya Jokowi.

    Jokowi menyebut beras yang diserahkan kepada masyarakat tersebut merupakan beras pilihan yang memiliki kualitas paling baik alias premium. Ia pun meminta masyarakat untuk langsung mencobanya di rumah.

    “Nanti setelah Juni saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” imbuhnya.

    Sementara itu, salah seorang warga penerima, Suparjani mengaku senang dengan program bantuan pangan tersebut.

    Ia pun berharap bantuan pangan tersebut bisa terus dilanjutkan ke depannya. Selain itu, ia juga berharap agar bantuan sosial bisa diberikan secara meluas dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia yang membutuhkan.

    “Harapannya ke depannya bisa berlanjut, ke depannya bisa merata bantuannya, warga negara Indonesia bisa sejahtera, dan rakyat Indonesia bisa merasakan semuanya, tepat sasaran,” ujarnya.

    Presiden Jokowi  menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak beberapa bulan lalu demi membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga beras. 

    Mengutip akun X milik Jokowi, bantuan diberikan kepada 22 juta masyarakat penerima manfaat. Rencananya bantuan disalurkan hingga Juni 2024.

    Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.

    “Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024,” tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Senin (29/1).

    (khr/agt)

  • BCA Gerak Cepat Bantu Jokowi Kejar Target Jadikan RI Pusat Halal Dunia

    BCA Gerak Cepat Bantu Jokowi Kejar Target Jadikan RI Pusat Halal Dunia

    Mataram, CNN Indonesia

    Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menyanjung PT Bank Central Asia Tbk alias BCA karena bergerak cepat (gercep) membantu realisasi target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pusat halal dunia.

    Mereka menilai aksi BCA membagikan lebih dari 1.000 sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia sejalan dengan target Jokowi.

    “Bahwa hal ini sejalan dengan target Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia di 2024,” ucap Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Siti Aminah dalam Penyerahan Sertifikat Halal kepada UMKM Binaan BCA di Kantor Gubernur NTB pada Selasa (30/1).

    Siti menyebut fasilitasi berupa sertifikat halal gratis ini menjadi bentuk dukungan BCA dan pemerintah untuk memperkuat usaha ‘wong cilik’ dalam perekonomian nasional.

    Pasalnya, pemerintah mematok target 10 juta sertifikasi halal produk Indonesia pada tahun ini. Siti mengatakan batas akhir sertifikasi tersebut adalah 18 Oktober 2024.

    “Kita ucapkan terima kasih kepada BCA… BPJPH terus berupaya memperkuat ekosistem halal di Indonesia melalui program 10 juta produk bersertifikat halal. BCA di 2024 telah memfasilitasi lagi ada 2.000-an (UMKM) di seluruh Indonesia,” jelas Siti.

    “Ini merupakan strategi dalam menyongsong kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan minuman serta hasil penyembelihan dan jasa penyembelihan yang jatuh pada 18 Oktober 2024, jadi itu wajib bersertifikat halal,” tambahnya.

    Di lain sisi, Direktur BCA John Kosasih mengatakan sudah ada 967 sertifikat halal yang dibagikan BCA kepada UMKM binaannya di seluruh Indonesia pada 2023 lalu. Puluhan sertifikat lainnya diklaim sedang berproses dan akan segera dibagikan.

    Ia merinci ada 475 sertifikat halal diberikan di Lombok, 133 sertifikat di Solo dan Yogyakarta, 103 di Banjarmasin, dan 71 di Tulungagung dan Surabaya. Kemudian, 47 sertifikat dibagikan untuk UMKM binaan BCA di Makassar, 45 di Jabodetabek, 41 di Tasikmalaya, 32 di Lampung, dan 20 lainnya di Padang.

    (skt/agt)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jokowi Apresiasi JKN saat Silaturahmi dengan Peserta di Gunungkidul

    Jokowi Apresiasi JKN saat Silaturahmi dengan Peserta di Gunungkidul

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengapresiasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah menjamin masyarakat Indonesia. Ia menekankan bahwa tugas negara adalah memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat, agar menjadikan Indonesia semakin maju.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, Selasa (30/1). Acara ini digelar di Taman Budaya Gunungkidul dan dihadiri 1.454 peserta JKN yang terdaftar pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta 25 peserta JKN yang juga merupakan pasien hemodialisa dan thalassemia.

    Menurut Jokowi, pelayanan di fasilitas kesehatan saat ini sudah bagus, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Disebutkan bahwa meski ada antrean, tapi tidak lama karena juga ada pasien yang harus dirawat.

    “Kita semua menginginkan negara Indonesia semakin maju. Jika ingin maju, maka rakyat harus sehat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (30/1).

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan apa yang diungkapkan Jokowi. Menurutnya peran fasilitas kesehatan adalah salah satu kunci untuk menuju negara yang sehat.

    “Seperti yang dikatakan Bapak Presiden, kita harus terus meningkatkan kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Apabila pelayanan di fasilitas kesehatan memuaskan, maka pasien akan merasa aman dan nyaman,” kata dia.

    Ia pun mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Dirinya mengingatkan bahwa sakit bisa terjadi kapan pun, sehingga perlu jaminan kesehatan bagi warga Indonesia, seperti Program JKN ini.

    (Foto: Arsip BPJS Kesehatan)

    Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengatakan bahwa saat ini peserta JKN telah mencapai 267,3 juta atau 95,75 persen dari penduduk Indonesia.

    Per 1 Januari 2024, untuk capaian peserta JKN di Provinsi DI Yogyakarta telah mencapai 3,69 juta atau 99,58 persen dari total jumlah penduduk, dan telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC).

    “Di Kabupaten Gunungkidul sendiri jumlah peserta JKN sebesar 793,6 ribu. Pencapaian inilah merupakan hasil kerja keras dari seluruh stakeholder terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat. Diharapkan kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan terus ditingkatkan agar masyarakat merasa nyaman dan puas dengan Program JKN,” ucapnya.

    Ia menambahkan, BPJS Kesehatan juga telah menjalin kerja sama dengan 394 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 74 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di DI Yogyakarta. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul sendiri terdapat 59 FKTP dan 8 FKRTL yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

    “Dari jumlah tersebut, terdapat 34 FKRTL untuk pelayanan hemodialisa dan di Gunungkidul sendiri terdapat 5 FKRTL yang mendukung layanan tersebut,” papar dia.

    Ghufron mengatakan bahwa pada 2023 total pemanfaatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul sejumlah 12,4 juta, atau 39.140 pemanfaatan per hari, untuk kunjungan sehat dan kunjungan sakit di fasilitas kesehatan.

    Jumlah keseluruhan biaya pelayanan kesehatan yang telah dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada 2023 di Provinsi DI Yogyakarta sebesar Rp4,04 triliun.

    Dari semua itu, ia melanjutkan, penyakit berbiaya katastropik masih menjadi momok di Indonesia. Penyakit ini membutuhkan biaya perawatan yang sangat besar, sehingga dapat menyebabkan kemiskinan bagi keluarga yang menderita penyakit tersebut.

    “Di tahun 2023 BPJS Kesehatan telah menggolontorkan Rp214,99 miliar untuk menjamin penyakit berbiaya katastroptik di Kabupaten Gunungkidul,” terangnya.

    Ghufron mengaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan jaminan bagi penyakit berbiaya katastropik. Ia berharap agar semua masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

    Ia juga menekankan pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, dengan masyarakat yang sehat, Indonesia dapat semakin maju dan berdaya saing.

    “Kesehatan adalah hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. BPJS Kesehatan melalui Program JKN senantiasa memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan setara bagi masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu peserta kegiatan, Susanto, mengungkapkan rasa syukurnya akan kehadiran Program JKN. Dirinya sudah terdaftar sejak 2015 dan langsung memanfaatkan layanan JKN untuk cuci darah.

    “Sejak 2015 tidak mengeluarkan biaya sama sekali untuk mengakses layanan kesehatan dengan Program JKN. Bahkan sekarang sudah semakin mudah dengan kehadiran Aplikasi Mobile JKN, dan saya menggunakan untuk mengambil antrean secara online,” kata dia.

    Sebagai informasi, kegiatan Silaturahmi Presiden RI dengan peserta JKN di Kabupaten Gunungkidul juga dihadiri oleh Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Bupati Kabupaten Gunungkidul, Sunaryanta, serta stakeholder terkait di Kabupaten Gunungkidul.

    (rir/rir)

  • KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

    KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) buka-bukaan soal kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

    Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi  mengatakan proyek sekarang ini sedang digodok. Nah dalam penggodokan itu, untuk tahap awal, ia mengatakan mungkin kereta cepat tidak akan langsung dibangun sampai ke Surabaya.

    Dwiyana menyebut perpanjangan rute kereta cepat itu mungkin akan digarap sampai ke DI Yogyakarta terlebih dahulu.

    “Kan dalam banyak kesempatan, Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut (Menko Marves Luhut), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan semuanya menyampaikan ada rencana extend sampai Surabaya. Mungkin tahapannya ke Yogyakarta dulu,” katanya usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

    “Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya,” tambah Dwiyana.

    Namun, ia enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    “Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua,” katanya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

    Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

    (skt/agt)

  • Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa

    Melihat Perkembangan Pembangunan 5 Ruas Jalan Pantai Selatan Jawa

    Jakarta, CNN Indonesia

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membangun lima ruas Jalan Pantai Selatan (Pansela) sepanjang 1.313 kilometer (km) dari target keseluruhan panjang 1.543 km.

    Jalur Pansela sendiri merupakan jaringan jalan yang melintasi pesisir selatan Pulau Jawa.

    Pemanfaatan jalur Pansela ini dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Banten hingga Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

    Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, adapun rincian dari kelima ruas jalan yang sudah rampung antara lain:

    1. Provinsi Banten ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170 km.

    2. Provinsi Jawa Barat ruas Batas Provinsi Banten-Sindang Barang sepanjang 416 km.

    3. Provinsi Jawa Tengah ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet-Glonggong sepanjang 215 km.

    4. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ruas Karangnongko-Legundi-Duwet sepanjang 112 km.

    5. Provinsi Jawa Timur ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger-Glenmore sepanjang 396 km.

    [Gambas:Instagram]

    Sementara itu ruas Jalan Pansela yang belum selesai terbangun adalah sepanjang 230 km. Di antaranya di Yogyakarta masih tersisa 6 km dan di Jawa Timur tersisa 224 km yang belum terbangun.

    Di luar fungsinya mendukung konektivitas, jalur ini melewati berbagai pemandangan yang indah yang memanjakan mata, mulai dari tebing hingga pantai.

    Ada sekitar delapan objek wisata pantai dilewati Jalur Pansela di antara lain Pantai Congot, Pantai Pandansimo, Pantai Glagah, Pantai Parangtritis, Pantai Soge, Pantai Laguna Glagah, Pantai Kuwaru, dan Pantai Bantul.

    (del/pta)

  • Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

    Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Jokowi.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Menanggapi kritikan dari keduanya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Akan tetapi, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Lalu food estate Kalimantan Tengah disebut berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

    Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

    “Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut,” katanya.

    Presiden Jokowi menggagas food estate sejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini di bawah kendali eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Jika mengacu Perpres Nomor 108 Tahun 2022, food estate masuk proyek prioritas strategis. Bahkan, food estate masuk dalam golongan proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022.

    “Daftar proyek diatur dalam peraturan presiden tentang program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate,” tulis beleid tersebut, dikutip Rabu (16/8).

    Namun, hingga kini Jokowi belum menerbitkan perpres yang merinci daftar food estate di seluruh Indonesia. Terlebih, pembangunan food estate dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L).

    CNNIndonesia.com mencoba merangkum sederet food estate Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia, berikut daftarnya:

    1. Sumatra Utara

    Rencana proyek food estate di Sumatra Utara termaktub dalam Kepmen Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.19/M.PPN/HK/03/2023. Disebutkan pelaksanaan food estate ini bakal dibangun dalam dua tahap pelaksanaan.

    Tahap pertama, dilaksanakan pada 2020-2024 di atas tanah seluas kurang lebih 3.964 hektare. Sedangkan tahap kedua bakal dilakukan pada 2024-2029 dengan sisa tanah seluas 7.623 hektare.

    Beberapa kawasan food estate di Sumatra utara, yakni lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

    2. Kalimantan Tengah

    Untuk proyek food estate di Kalimantan Tengah tercantum dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Bahkan, ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan diramal akan tumbuh 5,5 persen sampai 6 persen jika food estate ini rampung.

    Kala itu, Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare. Area itu termasuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

    “Kemudian area nonirigasi seluas 622 ribu hektare, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan,” terang Jokowi saat itu.

    Sayangnya, pada akhirnya proyek tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

    Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut food estate di Kalimantan Tengah sudah bisa ditanami.

    “Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya enggak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

    3. Sumatera Selatan

    Pada 2021 lalu, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo meresmikan program food estate di Sumatera Selatan (Sumsel).

    Terdapat lima kabupaten yang menjadi kawasan food estate yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Selatan dan OKU Timur. Komoditas utamanya adalah padi dan jagung.

    4. Nusa Tenggara Timur (NTT)

    Kemudian ada juga food estate di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut food estate ini berfokus pada komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau.

    Pada 2022 silam, ia melaporkan ke DPR bahwa sedang ada pengembangan jaringan irigasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

    Selain itu, Basuki menyebut ada proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

    Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

    Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

    5. Papua

    Masih berdasarkan keterangan Menteri PUPR Basuki, food estate lainnya berada di Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona.

    Ia merinci luas potensial lumbung pangan ini bisa mencapai 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan. Sedangkan sisanya adalah area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

    Pada 2022 lalu, Basuki mengatakan pihaknya sedang melakukan land clearing di lahan seluas 496 hektare, di mana progresnya mencapai 67,2 persen. Nantinya, food estate ini bakal berfokus pada komoditas jagung.

    “Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam,” jelas Basuki kala itu.

    6. Kabupaten Wonosobo

    Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

    Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

    Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

    7. Kabupaten Temanggung

    Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

    Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

    [Gambas:Photo CNN]

    8. Kabupaten Bantul

    Di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estate dengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha.

    Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

    9. Kabupaten Garut

    Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022. Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

    10. Kabupaten Gresik

    Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba. Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi.

    Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022. Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

  • Korsel Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing, Bagaimana di Indonesia?

    Korsel Resmi Larang Perdagangan Daging Anjing, Bagaimana di Indonesia?

    Seoul

    Penyembelihan dan penjualan anjing untuk dimakan dagingnya dinyatakan sebagai kegiatan terlarang di Korea Selatan setelah parlemen negara itu mengesahkan sebuah undang-undang baru.

    Undang-undang tersebut, yang akan mulai berlaku pada 2027, bertujuan untuk mengakhiri praktik makan daging anjing yang telah berlangsung selama berabad-abad.

    Rebusan daging anjing, yang disebut “boshintang”, dianggap sebagai makanan lezat di kalangan lansia Korea Selatan.

    Namun daging tersebut tidak lagi disukai para pengunjung restoran dan bukan lagi makanan populer di kalangan anak muda.

    Baca juga:

    Menurut jajak pendapat Gallup pada tahun lalu, hanya 8% orang yang mengatakan bahwa mereka telah mencoba daging anjing dalam 12 bulan terakhir, turun dari 27% pada tahun 2015.

    Lee Chae-yeon, pelajar berusia 22 tahun, mengatakan larangan itu diperlukan untuk mempromosikan hak-hak binatang.

    “Saat ini semakin banyak orang yang memiliki hewan peliharaan,” katanya kepada BBC di Seoul.

    Aparat Korea Selatan pada 2018 lalu mulai membongkar rumah jagal anjing terbesar di negara itu (Getty Images)

    “Anjing sudah seperti keluarga sekarang dan tidak baik memakan keluarga sendiri,” tambahnya.

    Undang-undang baru ini berfokus pada perdagangan daging anjing. Mereka yang terbukti menyembelih anjing dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara.

    Adapun orang yang dinyatakan bersalah memelihara anjing untuk diambil dagingnya atau menjual daging anjing, dapat dihukum maksimal dua tahun penjara.

    Para petani dan pemilik restoran memiliki waktu tiga tahun untuk mencari sumber pekerjaan dan pendapatan alternatif sebelum undang-undang tersebut diberlakukan.

    Menurut statistik pemerintah, Korea Selatan memiliki sekitar 1.600 restoran daging anjing dan 1.150 peternakan anjing pada 2023, yang semuanya kini harus menyerahkan rencana penghentian bisnisnya kepada otoritas setempat.

    Pemerintah telah berjanji untuk sepenuhnya mendukung peternak anjing, tukang daging dan pemilik restoran, yang usahanya terpaksa ditutup, meskipun rincian kompensasi apa yang akan ditawarkan belum diselesaikan.

    Presiden Korsel sekarang, Yoon Suk Yeol dan istrinya memiliki enam anjing dan sejak awal mereka meminta pelarangan makan daging anjing (Getty Images)

    Pada Selasa (09/01) waktu makan siang di Seoul, di sebuah gang yang terdapat beberapa restoran daging anjing, segelintir orang lanjut usia sedang menikmati sup tersebut dan di sana kesenjangan antar generasi sangat mencolok.

    Kim Seon-ho, 86, kecewa dengan larangan tersebut.

    “Kami sudah menyantap ini sejak Abad Pertengahan. Mengapa melarang kami menyantap makanan tradisional kami?” dia berujar.

    Baca juga:

    “Jika Anda melarang daging anjing, maka Anda harus melarang daging sapi.”

    Pemerintahan sebelumnya, sejak tahun 1980an, telah berjanji untuk melarang daging anjing, namun gagal mencapai kemajuan.

    Presiden saat ini, Yoon Suk Yeol dan Ibu Negara Kim Keon Hee dikenal sebagai penyayang binatang – mereka memiliki enam anjing, dan Ibu Kim telah menyerukan agar praktik makan anjing diakhiri.

    Kelompok hak asasi hewan, yang telah lama mendorong pelarangan tersebut, memuji hasil pemungutan suara parlemen pada hari Selasa.

    Jung Ah Chae, Direktur Eksekutif Humane Society di Korea, mengatakan dia terkejut melihat larangan tersebut seumur hidupnya.

    “Meskipun hati saya sedih untuk jutaan anjing yang sudah dibunuh karena perubahan yang terlambat ini, saya sangat gembira bahwa Korea Selatan kini dapat menutup babak menyedihkan dalam sejarah kita dan menyambut masa depan yang ramah anjing,” katanya.

    Peternak daging anjing telah berkampanye menentang larangan tersebut.

    Mereka berpendapat bahwa, mengingat menurunnya popularitas di kalangan anak muda, praktik tersebut harus dibiarkan hilang secara alami seiring berjalannya waktu.

    Banyak petani dan pemilik restoran sudah lanjut usia dan mengatakan akan sulit bagi mereka untuk beralih mata pencaharian di usia lanjut.

    Salah satu peternak anjing, Joo Yeong-bong, mengatakan kepada BBC bahwa industri ini kini terancam babak belur.

    “Dalam 10 tahun, industri ini akan hilang. Kita berusia 60an dan 70an dan sekarang kita tidak punya pilihan selain kehilangan mata pencaharian,” katanya, seraya menambahkan bahwa ini adalah “pelanggaran kebebasan masyarakat untuk makan apa yang mereka suka.”

    Salah satu pemilik restoran daging anjing berusia 60-an, Nyonya Kim, mengatakan kepada BBC bahwa dia frustrasi dengan larangan tersebut, dan menyalahkan larangan tersebut sebagai penyebab meningkatnya jumlah orang di Korea Selatan yang memiliki hewan peliharaan.

    “Anak-anak muda saat ini tidak menikah, jadi mereka menganggap hewan peliharaan sebagai keluarga, padahal makanan tetaplah makanan. Kita harus menerima daging anjing tetapi memelihara dan menyembelihnya di lingkungan yang higienis,” katanya.

    “Negara lain seperti China dan Vietnam, masyarakatnya memakan anjing, jadi mengapa kita melarangnya?”

    Bagaimana perdagangan daging anjing di Indonesia?

    Di Indonesia, perdagangan daging anjing masih terjadi meskipun kelompok pemerhati hewan terus menyerukan pelarangannya.

    Kasus terakhir yang mengejutkan adalah terungkapnya pengiriman lebih dari 200 ekor anjing yang akan dijagal di Solo, Jawa Tengah, (06/01).

    Aktivis kesejahteraan hewan meyakini kasus ini merupakan yang terbesar sejauh ini.

    Indonesia sudah memiliki aturan mengenai kekerasan terhadap hewan. Ada pula aturan tentang perdagangan daging anjing.

    Sejauh ini, Kementerian Pertanian sudah membatasi penjualan daging anjing melalui surat edaran No. 9874/SE/pk.420/F/09/2018 tentang Peningkatan Pengawasan terhadap Peredaran/Perdagangan Daging Anjing.

    Singkatnya, surat edaran ini menyatakan “daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan”.

    Pada pertengahan September 2021, koalisi Dog Meat Free Indonesia (DMFI) memberikan apresiasi kepada Kepolisian Kulon Progo di Yogyakarta.

    Dalam keterangan pers kepada BBC News Indonesia, DMFI menyebut “Kepolisian Kulon Progo membuat sejarah dengan menjadi badan penegak hukum pertama di Indonesia yang menghentikan operasi para pedagang daging anjing pada tanggal 6 Mei tahun ini.”

    Larangan perdagangan daging anjing dan kucing juga dilakukan pemerintah-pemerintah daerah, seperti di Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat, Lampung, DKI Jakarta dan lain-lain.

    Namun para pegiat kesejahteraan hewan mengaku masih menemukan keberadaan penjualan daging anjing di pasar-pasar di sejumlah kota.

    Di Kota Solo, misalnya, ada lebih dari 25 warung makan yang menjual olahan daging anjing, ungkap Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispartan KPP) Solo, Eko Nugroho Isbandijarso, Senin (08/01).

    Dia merujuk pada data yang dimiliki Dispartan KPP Solo terdapat 27 warung makan yang menjual olahan daging anjing.

    Dari angka itu, pasokan anjing untuk konsumsi di Kota Solo mencapai 90-100 ekor.

    Pemkot Solo, katanya, memang belum pernah mengeluarkan aturan tegas yang melarang perdagangan daging anjing – sebuah sikap yang sejak awal dikritik aktivis kesejahteraan hewan di kota itu.

    Alasannya, demikian Eko Nugroho, karena masih banyak “hambatan non teknis” untuk mengeluarkan surat edaran tersebut. Kendati dia tidak mau menjelaskan lebih lanjut terkait hambatan non teknis tersebut.

    Namun demikian, komitmen untuk melarang konsumsi daging anjing tetap ada.

    Dalam laporan terakhir Asia For Animals Coalition menyebutkan Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia yang paling banyak mengunggah tindakan keji terhadap hewan.

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Terlibat Kasus Narkoba, Polres Malang Pecat Anggotanya

    Terlibat Kasus Narkoba, Polres Malang Pecat Anggotanya

    Malang (beritajatim.com)– Satu anggota Kepolisian Resor Malang dipecat dari korps Bhayangkara. Personel berinisial FH yang bermasalah itu, masuk kategori Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH). Adapun pemecatan ini dilakukan karena anggota tersebut terlibat kasus narkoba.

    Pemberhentian ini tepat pada Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Lapangan Satya Haprabu, Mapolres Malang, Kabupaten Malang, Senin (18/12/2023).

    Upacara HKN merupakan upacara bendera yang rutin dilaksanakan pada tanggal 17 setiap bulannya. Upacara dilakukan sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Dalam pelaksanaannya, Upacara HKN dipimpin langsung oleh Wakapolres Malang Kompol Wisnu S Kuncoro sementara peserta upacara adalah seluruh personel Polres Malang beserta ASN. Upacara dimulai pukul 07.30 WIB, diawali dengan pengibaran bendera Merah Putih.

    Wakapolres Kompol Wisnu S Kuncoro, mengingatkan kepada seluruh personel untuk menjaga amanah institusi insan Bhayangkara, yaitu melindungi, mengayomi, dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Besar harapan saya, momentum Hari Kesadaran Nasional ini, mampu memotivasi personel Polri yang lain untuk berprestasi lebih baik lagi. Serta mendukung saya mewujudkan Polri yang presisi dalam memenuhi harapan masyarakat,” tegas Kompol Wisnu di Polres Malang, Senin (18/12/2023).

    Wisnu menjelaskan, pelaksanaan upacara juga dirangkaikan dengan kegiatan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap seorang anggota yang melanggar. Polisi yang diberhentikan adalah Aipda FH yang dipecat karena terlibat kasus narkoba dan meninggalkan tugas.

    Dalam upacara tersebut, personel polisi yang dipecat tidak hadir karena telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta. FH yang diberhentikan tersebut terbukti melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    “Baru saja kita lakukan proses, penggantian yang bersangkutan dari foto dinas menjadi pakaian batik, menandakan yang bersangkutan sudah dinyatakan tidak layak lagi berada di dalam kesatuan Polres Malang ini,” kata Wisnu.

    Wisnu berpesan kepada seluruh personel Polres Malang, untuk selalu menjalin kerjasama dan bersinergi dengan Kesatuan TNI, Pemerintah Daerah serta seluruh elemen masyarakat pada berbagai tingkatan, baik secara formal maupun informal.

    Kompol Wisnu juga berpesan kepada seluruh anggotanya untuk mengurangi pelanggaran yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun institusi. Himbauan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan disiplin dan menjaga kehormatan institusi kepolisian.

    “Saya menghimbau untuk mengingatkan kepada seluruh anggota untuk dapat melakukan perubahan, instrospeksi diri, hindari segala bentuk pelanggaran yang berakibat sangsi pemecatan,” pungkasnya.

    Adapun Aipda FH yang bermasalah dan dikeluarkan dari Polri, pernah bertugas sebagai anggota Propram atau Provost Polres Malang. FH terlibat jaringan narkoba dan tertangkap di Jawa Tengah. (Yog/Aje)

  • Pria Klaten Gadaikan Mobil Wanita Ngawi Senilai Rp30 Juta

    Pria Klaten Gadaikan Mobil Wanita Ngawi Senilai Rp30 Juta

    Ngawi (beritajatim.com) – Sudah nyaris tiga bulan mobil Daihatsu Luxio milik Margaretha Ndohi (55) warga Desa/Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dirental oleh Heri (55) warga Desa Kerten Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Parahnya, meski Heri yang nunggak uang sewa mobil, justru Heri lah yang sering meminta uang pada Margaretha agar mobil itu bisa segera dikembalikan. Namun, usut punya usut, Heri sudah menggadaikan mobil itu di wilayah Yogyakarta senilai Rp30 juta.

    Tindak pidana tipu gelap itu terungkap saat Margaretha yang sudah tak tahan dimintai uang oleh Heri agar mobilnya kembali melapor ke polisi pada 9 Desember 2023. Margaretha merasa ditipu oleh Heri.

    Hingga akhirnya, polisi pun melakukan penyelidikan dan menemukan lokasi Heri. Dia tengah berada di Semarang. Saat itu juga polisi langsung meringkusnya di sebuah perempatan.

    “Terakhir kali, dia minta kiriman uang Rp2 juta, abis itu katanya mobil segera dikembalikan. Tapi, pas mau saya tanyakan lagi, hapenya sudah dimatikan. Saya lapor polisi. Untungnya sudah ditemukan itu mobil,” kata Margaretha.

    Saat ini, Heri masih mendekam di sel tahanan Mako Polres Ngawi untuk menjalani proses hukum. Pun, saat ini pihka kapolisian masih melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut. [fiq/ted].

  • Firli Bahuri Tersangka, Elite Loloskan Sosok Problematik

    Firli Bahuri Tersangka, Elite Loloskan Sosok Problematik

    Yogyakarta (beritajatim.com) – Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman menegaskan jika penetapan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka ini merupakan hal yang sudah tidak mengagetkan. Ia menilai bahwa dengan track record Firli Bahuri sebelumnya panitia seleksi (pansel) pemilihan Ketua KPK  termasuk elite politik sejak awal sengaja loloskan sosok problematik.

    “Penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka merupakan kabar baik bagi pemberantasan korupsi. Akan sangat tidak layak dan berbahaya seseorang melakukan tindakan korupsi dan disaat bersamaan menjadi Ketua KPK. Meski demikian selain kabar baik ini juga kabar buruk karena ternyata upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diduga menyebabkan korupsi baru. Hal ini menunjukkan betapa carut marutnya hukum di Indonesia,” tegasnya.

    Zaenur menganalisa bahwa rangkaian ini bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Kondisi yang terjadi saat ini merupakan sebuah kulminasi dari berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Firli Bahuri.

    BACA JUGA:Warga Surabaya Temukan Mayat Tanpa Identitas di Sungai Bibis Karah

    Sejak awal imbuhnya, Firli Bahuri sudah tidak cocok menjadi Ketua KPK RI. Masyarakat banyak yang melakukan penolakan namun tetap saja pansel memutuskan Firli Bahuri menjadi pimpinan lembaga antirasuah Indonesia.

    “Sedari awal Firli ini adalah sosok problematik dengan kasus dirinya melanggar etik bahkan sejak menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK saat itu.Kala itu dirinya memang dijatuhi sanksi berupa penindakan etik namun sebelum dijatuhi sanksi kode etik dirinya sudah ditarik kembali ke instansinya yakni kepolisian,” urainya.

    Zaenur menegaskan penolakan masyarakat sipil sejak awal pada Firli Bahuri ini didasarkan pada nilai integritas yang telah dilanggar sejak awal oleh dirinya sendiri. Maka dari itu ketika ia menjabat sebagai pimpinan maka kebiasaan lama tidak bisa hilang di KPK.

    “Sebenarnya ada banyak perilaku di KPK yang menjadi sorotan misalnya di naik helikopter yang merupakan bagian dari gaya hidup mewahnya serta masih ada perilaku lain di KPK yang lolos dari perhatian publik,” tegasnya.

    Zaenur menegaskan lagi jika sejak awal sosok Firli Bahuri yang problematik ini diloloskan oleh pansel dan hasilnya disetujui Presiden kemudian dikirim ke DPR RI untuk dipilih.

    BACA JUGA:Mantan Peneliti LIPI Ikrar Nusa Soroti Keanehan Politik di Indonesia

    “Artinya elite politik memang sejak awal menghendaki sosok problematik ini menjadi pimpinan KPK dan dikuatkan dengan UU KPK yang makin melemah. Kondisi ini menjadi duet maut antara pelemahan UU KPK dengan konfigurasi kepemimpinan KPK era Firli Bahuri,” tegasnya lagi.

    Zaenur secara tegas menyatakan bahwa Firli Bahuri resmi tersangka ini sebagai bukti bahwa proses pemilihan di pansel problematik. (Aje)