kab/kota: Yogyakarta

  • Rombongan menteri Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang

    Rombongan menteri Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang

    Kota Magelang, Jateng (ANTARA) – Rombongan menteri, penasihat, dan utusan presiden tiba di depan gerbang Akademi Militer, Kota Magelang, Jawa Tengah, Kamis, pada pukul 17:30 WIB.

    Rombongan tersebut tiba di depan gerbang Akmil dengan menggunakan bus atau sama seperti rombongan wakil menteri dan kepala badan.

    Sejumlah menteri yang tiba adalah Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad hingga Staf Khusus Presiden Yovie Widianto.

    Sebelumnya, rombongan tersebut berangkat dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menggunakan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara.

    Para menteri tampak bersama-sama menaiki pesawat dari pintu belakang pesawat Hercules. Pesawat itu lepas landas sekitar pukul 13.38 WIB.

    Mereka tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, sekitar pukul 15.00 WIB untuk menuju ke Akmil, Kota Magelang, menghadiri agenda pembekalan pada 24-27 Oktober 2024.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa dalam kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden akan mendapatkan gemblengan berupa materi tentang bernegara dan pemerintahan, termasuk materi penting soal pencegahan korupsi.

    Selain mendapatkan berbagai materi tentang pemerintahan, kata Hasan, para peserta retreat juga memiliki waktu untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri.

    Baca juga: Respons para wamen dan kepala badan saat tiba di Akmil Magelang
    Baca juga: Wapres tiba di Akmil Magelang hadiri Retreat Kabinet Merah Putih
    Baca juga: Mengenal Akmil, akademi yang melahirkan para pejabat tinggi
    Baca juga: Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang
    Baca juga: Wamen Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang
    Baca juga: Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang
    Baca juga: Hujan sambut kedatangan Presiden Prabowo di Akmil Magelang
     

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Magelang, Jateng (ANTARA) – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan bertukar pesawat saat pulang dari Magelang, Jawa Tengah, ke Jakarta, pada Minggu (27/10).

    Hasan yang dikonfirmasi di Magelang, Kamis, mengatakan pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara yang saat pemberangkatan ke Magelang digunakan para menteri, akan ditukar dengan penumpang dari para wakil menteri saat kembali ke Jakarta.

    “Nanti ketika kembali, para wakil menteri yang akan punya pengalaman naik Hercules. Gantian,” katanya.

    Ia mengatakan para menteri dijadwalkan bertolak ke Jakarta menggunakan pesawat jenis Boeing A-7306 milik TNI AU dari Yogyakarta.

    Berdasarkan rekaman video yang diunggah melalui akun Instagram Menteri Keuangan @smindrawati yang terbit hari ini, tampak para menteri duduk di kursi warna gelap dan bersabuk pengaman pada posisi saling berhadapan di dalam kabin pesawat Hercules.

    Baca juga: Jajaran menteri naik Pesawat Super Hercules ke Magelang

    Sri Mulyani tampak duduk berhadapan dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, bersebelahan dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

    Terdapat empat lajur kursi yang difasilitasi TNI AU untuk mengangkut rombongan menteri Kabinet Merah Putih terbang selama 60 menit dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, menuju Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

    Sri Mulyani juga mengunggah beberapa foto persiapannya di Lanud Halim Perdanakusuma bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Menteri Kebudayaan Fadly Zon.

    Menjelang keberangkatan, mereka kompak berpose di depan pesawat Hercules mengenakan kemeja putih dan celana hitam dengan topi berwarna biru navy.

    Baca juga: Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Dikatakan Hasan, para anggota Kabinet Merah Putih lepas landas menuju Magelang dengan Pesawat Hercules seri C130 J sekitar pukul 13.40 WIB dari Halim Perdanakusuma.

    “Keakraban dan keguyuban para anggota kabinet tampak ketika memasuki pesawat milik TNI AU yang dibeli tahun 2023 ini. Berjejer di kursi panjang yang disusun berhadapan, para menteri tampak ceria, saling bercakap-cakap, dan berswafoto,” katanya.

    Ia mengatakan para anggota kabinet tampak bersemangat karena bagi sebagian mereka ini adalah kali pertama terbang menggunakan pesawat Hercules.

    “Sebuah pengalaman baru naik pesawat dengan duduk menyamping dan berjejer panjang,” katanya.

    Penerbangan dari Jakarta menuju Magelang memakan waktu sekitar 60 menit. Sesampainya di Bandara Adisucipto, Yogyakarta, para anggota kabinet akan menaiki beberapa bus menuju perkemahan di Borobudur Country Club, Magelang.

    Kegiatan pembekalan bertajuk “Retreat Kabinet Merah Putih” di Magelang diagendakan bergulir mulai Jumat (25/10) dan berakhir pada Minggu (27/10) pagi.

    Baca juga: Tiba di Yogyakarta, anggota kabinet menuju Akmil Magelang
    Baca juga: Wamen Kabinet Merah Putih tiba di Akmil Magelang
    Baca juga: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Magelang

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Istana: Menteri dan wamen bertukar pesawat Hercules saat pulang

    Naik Hercules, para menteri tegang hingga berdoa kencang

    Magelang, Jateng (ANTARA) – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih membagikan kesannya selama 60 menit menumpangi pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara dari Jakarta menuju Yogyakarta, Kamis.

    “Alhamdulillah, saya dengar banyak yang doanya agak kencang suaranya. Semua tanpa ajudan atau pendamping,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui pesan singkat saat tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta.

    Ia mengatakan, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang duduk bersebelahan dengannya, tidak berhenti berzikir sepanjang perjalanan dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta hingga tiba di Yogyakarta.

    Baca juga: Komisi I: Pembekalan kabinet jangan dilihat dari lokasinya di Akmil

    “Alhamdulillah, saya bisa tidur. Waktu jurnalis sudah pernah ke Aceh, namun ini pesawat Hercules terbaru C-130J,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani membagikan momen dirinya bersama dengan para menteri saat naik Hercules di akun Instagram @smindrawati.

    “Pesawat baru tercanggih yang dimiliki TNI Angkatan Udara dibeli dengan APBN #uangkita. Pesawat ini juga digunakan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina. Bravo..!,” demikian petikan keterangan foto Sri Mulyani.

    Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pengalaman pertamanya naik pesawat Hercules penuh dengan ketegangan dan seru.

    “Pak Rosan, kita hidup serius sekali, penuh dengan ketegangan karena belum pernah naik Hercules,” kata Erick saat bertukar obrolan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di kabin pesawat Hercules.

    Diberitakan sebelumnya, jajaran menteri Kabinet Merah Putih bertolak ke Magelang, Jawa Tengah, menumpang pesawat C-130J Super Hercules A-1340 milik TNI Angkatan Udara, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar 13.38 WIB.

    Mereka tiba di Bandara Internasional Adisucipto, Yogyakarta, sekitar pukul 15.00 WIB untuk menuju ke Akademi Militer (Akmil), Magelang, menghadiri agenda pembekalan selama 24-27 Oktober 2024.

    Baca juga: Tiba di Yogyakarta, anggota kabinet menuju Akmil Magelang

    Baca juga: Jajaran anggota kabinet bertolak ke Magelang jalani pembekalan

    Baca juga: Hujan sambut kedatangan Presiden Prabowo di Akmil Magelang

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Dirlantas: jalan depan Akmil normal selama kunjungan presiden

    Dirlantas: jalan depan Akmil normal selama kunjungan presiden

    “Kami menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti instruksi dan terima kasih kepada masyarakat atas kerja samanya selama ini,”Magelang (ANTARA) – Dirlantas Polda Jateng mengatakan tidak ada penutupan Jalan Gatot Subroto depan Akademi Militer (Akmil) selama ada kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka serta rombongan Kabinet Merah Putih.

    “Untuk Jalan Gatot Subroto depan Akmil tidak ada penutupan arus lalu lintas, hanya pengaturan lalu lintas saja,” kata Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol. Sonny Irawan di Magelang, Rabu.

    Ia menyampaikan hal tersebut usai apel gelar pasukan kunjungan Presiden RI di Akmil Magelang di Lapangan Rindam Magelang.

    “Kami menghimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas dan mengikuti instruksi dan terima kasih kepada masyarakat atas kerja samanya selama ini,” katanya.

    Ia menyampaikan ada beberapa persiapan yang dilakukan, ada tiga atau empat jalur alternatif yang disiapkan, apa pun nanti yang diputuskan dari teman-teman paspampres, pihaknya siap melakukan kegiatan pengamanan dan pengawalan.

    Dirlantas Polda DIY Kombes Pol Alfian Nurrizal menyampaikan untuk pengawalan Presiden dan Wakil Presiden serta Kabinet Merah Putih telah menyiapkan sarana pengawalan untuk roda 2 sebanyak 25 unit kendaraan dan roda 4 sebanyak 30 kendaraan.

    “Kita telah menyiapkan anggota sebanyak 290 dari ditlantas DIY beserta jajaran satlantas,” katanya.

    Ia menyampaikan rute yang akan dilewati Giricontong, belok kiri menuju Jalan Maguwo menuju perempatan UPN, Condong Catur, Kentungan , Monjali, belok kanan melewati Jombor, Denggung, Beran, terakhir di persimpangan Tempel dan lepas di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jateng.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankJakarta (ANTARA) – Harta kekayaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai Rp4.370.000.000 (Rp4,37 miliar) per 9 Juli 2019.

    Berdasarkan LHKPN yang diunduh dari elhkpn.kpk.go.id di Jakarta, Senin, harta kekayaan Natalius Pigai terdiri dari alat transportasi dan mesin, yaitu mobil CRV Jeep Tahun 2011 hasil sendiri senilai Rp300.000.000 dan harta bergerak lainnya Rp70.000.000.

    Kemudian, Natalius Pigai juga tercatat memiliki surat berharga Rp2.000.000.000 serta kas dan setara kas senilai Rp2.000.000.000. Dalam LHKPN tersebut, Menteri HAM itu tercatat tidak memiliki harta tanah dan bangunan, harta lainnya, dan utang.

    Natalius Pigai dilantik bersama 53 menteri dan pejabat pejabat Kabinet Merah Putih lainnya oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    “Saya bersumpah akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan Negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” kata Presiden memandu pembacaan sumpah tersebut.

    Natalius Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Ia sebelumnya pernah bergabung dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat sebelum menjabat sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional HAM masa bakti 2012–2017.

    Pigai tercatat pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999–2004. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010–2012.

    Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 1975 ini meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta. Selain itu, ia juga menyelesaikan pendidikan non-formal di pendidikan statistik Universitas Indonesia, pendidikan peneliti LIPI, dan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara.

    Kementerian HAM berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Menteri HAM Natalius Pigai dibantu satu orang Wakil Menteri, yakni Mugiyanto Sipin yang juga dekat dengan dunia aktivisme HAM.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Harta kekayaan Menteri HAM capai Rp4,37 miliar per 2019

    Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAM

    Jakarta (ANTARA) – Natalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) malam. Sehari kemudian, pada Senin (21/10), Pigai resmi dilantik menjadi Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) pertama di Indonesia.

    Pigai merupakan sosok yang tidak asing di dunia aktivisme HAM. Pria yang lahir di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 28 Juni 1975 ini pernah menjadi aktivis di berbagai lembaga. Pada tahun 1999–2002, ia pernah menjadi aktivis di Yayasan Sejati yang menaruh perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh.

    Peraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP.) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta ini juga pernah bergabung dengan Yayasan Cindelaras (Yacitra) yang fokus pada perjuangan hak-hak petani. Ia bekerja sebagai staf di Yacitra pada tahun 1998.

    Sebagai putra asli Bumi Cendrawasih, Pigai juga pernah aktif dalam kegiatan pengembangan budaya Papua di Lembaga Studi Renaissance. Ia menjabat posisi ketua di lembaga itu pada tahun 1998 hingga 2000. Pigai pun pernah mengemban amanah sebagai sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997–2000).

    Dia turut aktif terlibat dalam kerja-kerja masyarakat sipil, mulai dari melakukan kegiatan diskusi, seminar, hingga aksi yang berorientasi pada perubahan. Pigai tercatat pernah bergabung di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Kontras Rumah Perubahan, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Partai Rakyat Demokratik (PRD), dan Petisi 28.

    Pria yang pernah mengenyam pendidikan non-formal, yakni pendidikan statistika di Universitas Indonesia ini tidak hanya aktif dalam denyut nadi lembaga swadaya masyarakat di Indonesia.

    Pasalnya, Pigai pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 1999–2004. Ketika itu, ia bekerja untuk Menteri Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea. Dia juga menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan Tim Asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2010 hingga 2012 di bawah Djohermansyah Johan.

    Di sisi lain, Pigai pernah pula dipercaya untuk memandu dialog interaktif di Televisi Republik Indonesia yang membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari tahun 2006 hingga 2008.

    Menukil majalah Wacana HAM Edisi VI/Tahun X/2012, Pigai termasuk aktif menuangkan pemikirannya melalui tulisan. Di dalam buah karyanya, Pigai banyak menulis tentang kondisi HAM di Papua.

    Beberapa tulisan Pigai yang dipublikasikan dalam bentuk buku, yaitu Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Anak Indonesia Teraniaya: Status Kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. Tak hanya itu, Pigai juga menulis artikel dan opini terkait HAM di media massa, seperti Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi.​​​

     

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso MonoarfaJakarta (ANTARA) – Akademisi Rachmat Pambudy terpilih sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Profesor Dr. Insinyur Rachmat Pambudy M.S. (sebagai) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,” ucap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu.

    Rachmat menggantikan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang sebelumnya dijabat oleh Suharso Monoarfa.

    Rencananya, Presiden akan melantik secara resmi pada Senin (21/10) pagi. Setelah itu, Kementerian PPN/Bappenas bakal menggelar serah terima jabatan Menteri PPN/Kepala Bappenas perode 2019-2024 kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas periode selanjutnya.

    Pada Senin (14/10), Rachmat bersama 49 orang lainnya dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Rachmat menyatakan bahwa kehadirannya di Kertanegara berkaitan dengan penugasan dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, tetapi ia menolak untuk mengungkapkan posisi yang akan diembannya.

    Rachmat Pambudy adalah seorang akademisi yang lahir di Yogyakarta pada 23 Desember 1956. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan melanjutkan studi hingga meraih gelar magister di bidang Komunikasi Pembangunan dari universitas yang sama.

    Pada tahun 1999, Rachmat memperoleh gelar doktor di bidang Penyuluhan Pembangunan dari IPB.

    Baca juga: Dody Hanggodo terpilih sebagai Menteri Pekerjaan Umum
    Baca juga: Budi Gunadi Sadikin kembali dipercaya jadi Menkes usai tangani pandemi

    Rachmat Pambudy dikenal sebagai akademisi di bidang agribisnis dan telah lama mengabdi sebagai Dosen Terakreditasi di IPB, hingga akhirnya memperoleh status sebagai Guru Besar di bidang Kewirausahaan di kampus yang sama pada tahun 2022.

    Selain berperan sebagai praktisi agribisnis dan staf pengajar di IPB, Rachmat Pambudy juga pernah aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB dan di Jonggol Animal Science Teaching and Research Unit (JASTRU). Sejak 1988, dia mendirikan Unit for Socio and Economic Study and Evaluation (USESE) Foundation mengingat concern dirinya terhadap bidang pertanian.

    Di tahun 2004, Rachmat kemudian menjabat sebagai pejabat struktural di Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Bungaran Saragih dan menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) selama periode 2003-2007.

    Memasuki tahun 2009, Partai Gerindra sempat mengajukan namanya untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, tetapi akhirnya Gerindra memutuskan tak bergabung dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ia turut aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menjadi Sekretaris Jenderal hingga Wakil Ketua Umum, mendampingi Prabowo Subianto yang saat itu Ketua Umum HKTI periode 2010-2015.

    Memasuki tahun 2015, dia diangkat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina HKTI. Setahun kemudian, ia mendirikan dan menjadi Dewan Pakar di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bernama Komite Pemantau dan Pengawasan Pertanian Indonesia (KP3I).

    Rachmat turut terjun ke dunia korporasi dengan menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Nusantara Sawit Sejahtera (NSS) Tbk sejak tahun 2018. NSS merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terkemuka di Indonesia yang mengelola perusahaan perkebunan sawit di Kalimantan Tengah.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Sri Mulyani dan tiga wakil bertugas di Kemenkeu
    Baca juga: Prabowo umumkan daftar nama wakil menteri Kabinet Merah Putih

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Indra Gultom
    Copyright © ANTARA 2024

  • PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

    PP Muhammadiyah apresiasi pidato perdana Presiden Prabowo

    Yogyakarta (ANTARA) – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi pidato kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen menjaga konstitusi usai dilantik dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    “Demikian halnya ajakan agar berani menghadapi masalah, tantangan, ancaman, kesulitan, dan gangguan yang dihadapi Indonesia,” ujar Haedar dalam keterangan tertulis diterima di Yogyakarta, Minggu.

    Dia juga mengapresiasi komitmen tegas Prabowo terkait penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kedaulatan pangan, menghadapi kemiskinan, politik luar negeri yang bebas aktif, pengelolaan sumberdaya alam yang bertanggungjawab, serta menegakkan kedaulatan Indonesia.

    “Presiden juga mengingatkan seluruh pejabat negara dan para pemimpin negeri agar membela kepentingan rakyat di atas segalanya, hidup bersih, menjaga persatuan dan kebersamaan, tidak saling mencaci dan membenci, serta menjadi teladan dalam perikehidupan berbangsa dan bernegara,” kata dia.

    Haedar mengapresiasi pula keterbukaan dan ajakan Presiden Prabowo untuk jujur menghadapi realitas dan masalah Indonesia.

    “Para pejabat diingatkan bahwa kunci segala hal berada pada para pemimpinnya dan jangan sampai terjadi seperti pepatah ‘ikan busuk dimulai dari kepala’,” ucap Haedar.

    Haedar menilai penghargaan Prabowo atas jasa para pahlawan dan rakyat maupun prestasi para presiden sebelumnya sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo menunjukkan jiwa kenegarawanan.

    “Ini menunjukkan jiwa kenegarawanan beliau yang memiliki tradisi besar untuk saling menghargai antar pemimpin bangsa sesuai kiprahnya masing-masing yang spesifik dan penting dalam sejarah perjuangan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia,” tutur Haedar.

    Haedar berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumimg Raka dapat mewujudkan kemajuan Indonesia sejalan dengan visi “Asta Cita”.

    Menurut dia, perhatian Prabowo atas prinsip-prinsip kedaulatan Indonesia agar dapat terus dijaga dan menjadi komitmen politik yang berkesinambungan dalam memimpin Indonesia Raya mencerminkan wawasan sekaligus sikap kesatria, berjiwa prajurit pejuang dalam menjaga NKRI.

    Demikian pula tercermin dalam sikap menghargai kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu Indonesia, sebagaimana Indonesia tidak akan mengganggu pihak luar.

    “Kami berharap pula agar pengelolaan sumberdaya alam, investasi, dan kerja sama dengan pihak luar tetap bertumpu di atas prinsip Indonesia berdaulat,” ujar dia.

    Seluruh penjuru tanah air dan rakyat Indonesia, tegas Haedar, benar-benar harus dilindungi dari segala bentuk intervensi dan praktik neokolonialisme yang merugikan masa depan Indonesia.

    Ketum PP Muhammadiyah menekankan pentingnya menjaga dan mengkonsolidasikan demokrasi substantif agar benar-benar menjadi agenda penting dalam penegakan sistem politik Indonesia.

    Dengan begitu, menurut dia, terdapat ruang yang semakin terbuka dalam mengekspresikan pandangan-pandangan kritis yang bertanggung jawab demi menjaga “checks and balances” dalam kehidupan bernegara serta menjaga demokrasi dari kriminalisasi politik atas pemikiran-pemikiran yang berbeda di ruang publik.

    “Diharapkan pikiran-pikiran kritis dari para elite maupun publik disampaikan secara objektif, argumentatif, dan elegan serta tidak disertai caci maki dan menebar kebencian sehingga dapat terjadi ruang dialog yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia,” kata Haedar.

    Haedar meminta pembangunan sumber daya Indonesia yang berkarakter kuat berbasis pada nilai Pancasila, agama, dan kebudayaan luhur bangsa mesti terus menjadi perhatian dan komitmen penting bagi pemerintahan ke depan.

    Dunia perguruan tinggi, lanjut dia, mesti direkonstruksi atas segala praktik plagiat dan kecurangan akademik yang menggambarkan pragmatisme dan oportunisme demi meraih prestasi secara tidak etik.

    “Pemberian gelar-gelar akademik yang merusak tatanan dunia akademik penting ditertibkan untuk menjaga martabat akademik dunia pendidikan tinggi Indonesia. Jadikan lembaga pendidikan betul-betul sebagai institusi strategis bagi usaha mencerdaskan kehidupan bangsa menuju cita-cita nasional,” kata dia.

    Terakhir, Haedar berharap kepemimpinan nasional lima tahun ke depan menjadi kekuatan yang memimpin Indonesia dengan jiwa dan visi kenegarawanan tertinggi untuk menjaga persatuan, kemakmuran, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjadi suri teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    “Utamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan diri dan kelompok sendiri,” kata dia.

    Haedar meminta kabinet terpilih dapat membantu sepenuhnya kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang bekerja dan berkhidmat seutuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

    “Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada Pemerintahan baru serta melimpahkan rahmat-Nya bagi seluruh bangsa Indonesia,” tutup Haedar.

    Baca juga: PP Muhammadiyah doakan Presiden Prabowo bisa jalankan mandat rakyat

    Baca juga: Pengamat: Rakyat menjadi fokus utama pidato Presiden Prabowo

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • DKP Bantul sarankan petani ikan kurangi kepadatan tebar bibit ikan

    DKP Bantul sarankan petani ikan kurangi kepadatan tebar bibit ikan

    misalnya tebaran bibit ikan lele yang biasanya di angka 200 ekor per meter kubik.agar jumlahnya setengah saja, atau sepertigaBantul (ANTARA) – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyarankan petani ikan atau kelompok pembudidaya perikanan mengurangi kepadatan tebar bibit ikan sebagai antisipasi kekurangan suplai air karena kemarau.

    “Dari pengalaman yang sudah-sudah atau tahun lalu biasanya untuk dampak karena kurang hujan atau kurang air untuk perikanan budidaya kita menyarankan agar penebaran bibit ikan itu jangan terlalu padat tebar,” kata Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Bantul Kristanto Kurniawan di Bantul, Minggu.

    Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar dalam pemeliharaan atau pertumbuhan perikanan budidaya terutama pada kolam ikan yang mengandalkan suplai air dari saluran irigasi tidak terganggu karena debit air saluran yang terbatas.

    “Jadi misalnya tebaran bibit ikan lele yang biasanya di angka 200 ekor per meter kubik, agar jumlahnya setengah saja, atau sepertiga supaya mengurangi kepadatan ikannya di kolam, untuk antisipasi jumlah air yang semakin menyusut,” katanya.

    Baca juga: DKP Bantul kenalkan potensi laut bagi pemuda untuk regenerasi nelayan

    Baca juga: DKP Bantul: Sesuaikan jenis ikan dengan debit air saat kemarau

    Meski demikian, kata dia, sejauh ini dampak musim kemarau panjang di Bantul belum berdampak pada gangguan kegiatan budidaya perikanan yang menjadi perhatian utama pemerintah, karena para kelompok petani ikan sudah antisipasi.

    “Sementara ini belum ada laporan yang signifikan, karena kalau dirasa airnya sudah agak susut atau yang menggunakan saluran irigasi kelompok sudah mengurangi, karena kalau di saluran irigasi itu airnya untuk kepentingan bersama,” katanya.

    Selain itu, kata dia, kelompok pembudidaya perikanan sudah menyadari, kalau musim kemarau mereka mengurangi untuk tidak mengambil di air saluran irigasi yang juga dimanfaatkan petani untuk budidaya tanaman pertanian.

    Dia mengatakan jumlah kelompok pembudidaya perikanan di Bantul yang terdata di DKP saat ini sebanyak 417 kelompok, dengan setiap kelompok menggarap beberapa kolam ikan baik menggunakan terpal maupun kolam tanah

    Sedangkan produksi perikanan budidaya di Bantul pada 2024 sampai dengan triwulan tiga atau akhir September sebanyak 9.995,5 ton, sementara sepanjang tahun 2023 produksi perikanan budidaya di Bantul sebanyak 13.281,7 ton.

    “Kami laporkan data produksi perikanan budidaya per triwulan sekali. Produksi ikan di Bantul tersebut di antaranya berupa lele, nila, gurame, bawal dan patin,” katanya.

    Baca juga: DKPP Bantul: Kekeringan berdampak pada lahan pertanian di Dlingo

    Baca juga: Pemkab Bantul pastikan pembangunan jalan Wojo-Barongan lancar

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkop UKM gelar bedah buku untuk tingkatkan literasi perkoperasian

    Kemenkop UKM gelar bedah buku untuk tingkatkan literasi perkoperasian

    koperasi memegang peranan penting dalam menyatukan usaha-usaha kecil,Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koperasi dan UKM menggelar bedah buku Serial Pengarusutamaan Strategi Pengembangan Koperasi dan UKM di lingkungan perguruan tinggi dengan tujuan meningkatkan literasi perkoperasian bagi generasi muda serta mempromosikan program-program inovatif yang digagas Kementerian.

    Sekretaris Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Eka Pan Lestari mengatakan kegiatan yang digelar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Sabtu, itu menjadi salah satu upaya menguatkan kembali jenama (rebranding) koperasi agar lebih modern dan adaptif terhadap perubahan zaman.

    Baca juga: Kemenkop UKM paparkan langkah bangun startup berbasis inovasi

    “Apalagi koperasi memegang peranan penting dalam menyatukan usaha-usaha kecil, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas skala ekonomi mereka agar bisa bersaing dan terhubung dengan industri besar,” ujar Eka dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Di hadapan 250 mahasiswa dan civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi seperti UGM, Institut Pertanian Stiper Yogyakarta (INSTIPER), Universitas Ahmad Dahlan, hingga Universitas Negeri Yogyakarta, Eka menuturkan bahwa koperasi harus bisa menjadi bagian integral dari rantai pasok industri.

    Untuk itu, salah satu langkah strategis yang diambil oleh Kemenkop UKM menurut Eka adalah dengan mempercepat pembangunan pabrik minyak makan merah berbasis koperasi, yang melibatkan petani sawit dalam seluruh rantai nilai bisnis dari hulu hingga hilir.

    Baca juga: LPDB-KUMKM telah salurkan dana bergulir Rp1,46 triliun pada 2024

    “Dengan program ini, petani sawit yang tergabung dalam koperasi tidak hanya bergantung pada penjualan tandan buah segar (TBS), tetapi juga berperan dalam hilirisasi kelapa sawit yang dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan,” kata Eka.

    Selain program hilirisasi komoditas sawit, Kemenkop UKM juga sedang menggenjot program pembangunan SPBU Nelayan (SPBUN) berbasis koperasi, dengan mendekatkan akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada para nelayan, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.

    Tidak hanya itu, Eka menyebut Kemenkop UKM juga mendorong pengembangan Koperasi Multi Pihak (KMP), yang diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2021. KMP memungkinkan koperasi kecil untuk bergabung menjadi konsorsium, sehingga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan memperbesar skala usaha mereka.

    Baca juga: Smesco memfasilitasi akses pasar lebih dari 13.000 UMKM

    “Ini adalah bagian dari strategi modernisasi koperasi agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, serta menarik minat generasi muda untuk bergabung dalam koperasi,” ucap Eka.

    Pada kesempatan tersebut, Dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM Prof Sri Raharjo menyoroti bahwa produk minyak makan merah pernah diperkenalkan dalam bentuk minyak sawit merah, tetapi kurang diterima oleh masyarakat karena persepsi yang kurang tepat.

    “Oleh karena itu, rekayasa sosial dan edukasi mengenai manfaat kesehatan dari minyak makan merah sangat penting agar produk ini lebih diterima oleh masyarakat,” kata Sri Raharjo.

     

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024