Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Komisi II DPR RI sebut penataan pegawai non-ASN selesai akhir 2024

    Komisi II DPR RI sebut penataan pegawai non-ASN selesai akhir 2024

    Setelah tes selesai, tidak ada usaha lagi, tidak usah keluar dari sini cari dukun

    Solo (ANTARA) – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mohammad Toha mengatakan penataan pegawai non-aparatur sipil negara dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2024.

    Di sela meninjau pelaksanaan tes berbasis komputer (computer assisted test/CAT) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kampus Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, Mohammad Toha mengatakan tes tersebut bagian dari melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

    “Pada pasal 66, bahwa non-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya pada akhir Desember 2024. Nah, ini sebetulnya pelaksanaan tadi dalam rangka melaksanakan undang-undang itu, kalau tidak melaksanakan undang-undang itu kan salah,” katanya.

    Ia mengatakan secara nasional, non-ASN yang lolos verifikasi dan validasi ada sebanyak 1.700.038 orang.

    Menurut Toha, kriteria verifikasi dan validasi adalah mereka yang digaji atau honornya dibayar oleh APBN atau APBD.

    “Undang-undang mengatakan itu wajib dituntaskan penataannya, berarti kan harus selesai Desember tahun ini,” katanya menegaskan.

    Disinggung soal tes CAT yang sifatnya hanya formalitas, Toha tidak menampik hal itu.

    “Ya sebetulnya formalitas, tetapi betul-betul terlihat hasil tesnya. Kalau kebangetan banget ya masa mau diloloskan. Itu jadi verifikasi juga bagi BKN dan Kementerian PANRB. Kalau bisa di atas rata-rata,” katanya.

    Pada kesempatan sama, Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yogyakarta Paulus Dwi Laksono meminta para peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti tes.

    “Semoga perjuangan bapak ibu semua berhasil,” katanya.

    Ia mengatakan sistem CAT dibuat sedemikian rupa sehingga transparan dan hasilnya tidak dapat diintervensi pihak mana pun.

    “Kelulusan tergantung bapak ibu semua pada sesi ini. Setelah tes selesai, tidak ada usaha lagi, tidak usah keluar dari sini cari dukun, cari orang-orang yang menurut bapak ibu berpengaruh yang bisa meluluskan kalian, itu tidak ada. Selesai tes, itulah hasil kalian,” katanya.

    Oleh karena itu, Paulus meminta para peserta untuk fokus dengan tes tersebut.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bongkar-bongkar Jalan Tol Disetop 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 – Page 3

    Bongkar-bongkar Jalan Tol Disetop 18 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memastikan tidak akan ada kegiatan bongkar-bongkar jalan tol alias perbaikan pada masa periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Jasa Marga akan penghentian semua pekerjaan konstruksi di tol mulai pada 18 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

    “Penghentian kegiatan konstruksi di tol, termasuk kegiatan konstruksi di Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo juga nanti akan berhenti selama dari 18 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025,” ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana, dikutip dari Antara, Rabu (11/12/2024).

    Penghentikan semua kegiatan konstruksi di jalan tol ini untuk mentaati Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 pada 6 Desember 2024.

    Pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas di libur natal dan tahun baru mendatang.

    Adapun beberapa pengaturan lalu lintas lainnya yang termuat dalam SKB tersebut, yakni terkait pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas.

    Selain itu nantinya di beberapa wilayah Jakarta-Cikampek, Jagorawi, dan mungkin di titik-titik padat juga akan dilakukan rekayasa lalulintas lawan arah atau contraflow sesuai diskresi kepolisian.

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementeriannya untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam rangka mendukung perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Ia mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian PU untuk bersiap siaga dalam menghadapi situasi cuaca yang lebih ekstrem.

  • Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Presiden Prabowo Resmikan Flyover Madukoro, Karya Strategis WIKA

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia (RI) Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto meresmikan Flyover Madukoro yang terletak di Jalan Yos Sudarso, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (11/12). Proses peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti oleh Presiden Prabowo.

    Turut hadir mendampingi Presiden Prabowo diantaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, Wali Kota Semarang Hevearita Gubaryanti Rahayu, dan Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA Agung Budi Waskito (BW).

    Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini menggunakan uang rakyat dan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. “Setiap rupiah uang rakyat harus dipakai sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

    Presiden Prabowo memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para pekerja proyek Flyover Madukoro dan menekankan bahwa dedikasi dan kerja keras para pekerja sangat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek ini, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya.

    Pembangunan Flyover Madukoro  diharapkan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi serta memudahkan, mengamankan, dan meningkatkan kenyamanan mobilitas masyarakat, barang dan jasa.

    Selain itu pembangunan proyek tersebut juga diyakini mampu berkontribusi pada peningkatan perekonomian nasional, terutama dalam mendukung sektor pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur – Yogyakarta – Prambanan.

    Dalam proses pembangunannya WIKA menerapkan inovasi M-Sand (Manufactured Sand), yaitu pasir buatan yang dihasilkan dari penghancuran batuan.  M-Sand memiliki kualitas dan konsistensi lebih baik dibandingkan pasir alam.

    Penggunaannya sebagai material alternatif lebih efisien serta mampu menghemat waktu pelaksanaan hingga 6 hari, karena tidak memerlukan pengujian terus menerus.

    “Sebagai Agent of Development Indonesia, WIKA berkomitmen senantiasa hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Apresiasi yang diberikan oleh Bapak Presiden akan terus menjadi semangat kami dalam berinovasi untuk memberikan hasil terbaik bagi kemajuan infrastruktur nasional.” ujar Agung BW.

  • Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    Daftar 20 Provinsi yang Sudah Putuskan UMP 2025: Jakarta Tertinggi, Yogyakarta Terendah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 telah diputuskan oleh sejumlah provinsi hingga Rabu (11/12/2024).

    Adapun keputusan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 yang sudah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli tertanggal 4 Desember 2024.

    Dalam Permenaker tersebut, UMP 2025 wajib dinaikan sebesar 6,5 persen.

    Sementara menurut, Pasal 2 Permenaker tersebut, penetapan UMP 2025 menggunakan formula yaitu UMP 2024 ditambah dengan nilai kenaikan UMP 2025.

    Kemudian, pemerintah provinsi (Pemprov) wajib mengumumkan UMP 2025 serta upah minimum sektoral paling lambat pada Rabu (11/12/2024) atau hari ini.

    Namun, berdasarkan catatan Tribunnews.com, baru ada 20 provinsi yang mengumumkan UMP 2025.

    Terbaru, ada DKI Jakarta serta DI Yogyakarta yang mengumumkan UMP 2025.

    Sementara, provinsi lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur belum menetapkan UMP 2025.

    Selengkapnya berikut daftar 20 provinsi yang telah mengumumkan UMP 2025:

    1. UMP Bali 2025 naik dari Rp 2.813.672 menjadi Rp 2.996.560
    2. UMP Riau 2025 naik dari Rp 3.294.625 menjadi Ro 3.508.776
    3. UMP Kalimantan Barat 2025 naik dari Rp 2.702.616 menjadi Rp 2.878.286
    4. UMP Sumatera Barat 2025 naik dari Rp 2.811.449 menjadi Rp 2.994.193
    5. UMP Kalimantan Utara 2025 naik dari Rp 3.361.653 menjadi Rp 3.580.160
    6. UMP Kalimantan Selatan 2025 naik dari Rp 3.282.812 menjadi Rp 3.496.194
    7. UMP Nusa Tenggara Barat 2025 naik dari Rp 2.444.067 menjadi Rp 2.602.931
    8. UMP Sulawesi Selatan 2025 naik dari Rp 3.434.298 menjadi Rp 3.657.527
    9. UMP Papua Barat 2025 naik dari Rp Rp 3.393.500 menjadi Rp 3.614.000
    10. UMP Kalimantan Tengah 2025 naik dari Rp 3.261.616 menjadi Rp 3.473.621
    11. UMP Sulawesi Tenggara naik 2025 dari Rp 2.736.698 menjadi Rp 2.915.000
    12. UMP Papua 2025 naik dari Rp 4.024.270 menjadi Rp 4.285.850
    13. UMP Aceh 2025 naik dari Rp 3.460.672 menjadi Rp Rp 3.685.616
    14. UMP Lampung 2025 naik dari Rp 2.716.497 menjadi Rp 2.893.070
    15. UMP Sumatera Selatan 2025 naik dari Rp 3.456.874 menjadi Rp 3.681.571
    16. UMP Maluku Utara 2025 naik dari Rp 3.200.000 menjadi Rp 3.408.000
    17. UMP Gorontalo 2025 naik dari Rp 3.012.318 menjadi Rp 3.221.731
    18. UMP Jakarta 2025 naik dari Rp 5.067.381 menjadi Rp 5.396.761.
    19. UMP DI Yogyakarta 2025 naik dari Rp 2.125.897 menjadi Rp 2.264.080
    20. UMP Kalimantan Timur 2025 naik dari Rp 3.360.858 menjadi Rp 3.579.314

    Sebagian artikel telah tayang di Tribun Bali dengan judul “UMP Bali 2025 Jadi 2.996.560,68, Dewan Pengupahan dan Disnaker Rekomendasi Kenaikan Upah 6,5 Persen”

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Widya)(Tribun Bali/Ni Luh Putu Wahyuni Sari)(Tribun Pekanbaru/Syaiful Misgio)(Tribun Pontianak/Faiz Iqbal Maulid)(Tribun Padang/Wahyu Bahar)(Tribun Kaltara/Desi Kartika Ayu)(Tribun Kalsel/Muhammad Syaiful Riki)(Tribun Lombok/Robby Firmansyah)(Tribun Timur/Faqih Imtiyaaz)(Tribun Papua Barat/Fransiskus Irianto Tiwan)

    Artikel lain terkait Upah Minimum Pekerja 

  • Ketua MPR sebut persetujuan pengunduran diri Miftah hak penuh Presiden

    Ketua MPR sebut persetujuan pengunduran diri Miftah hak penuh Presiden

    Semua hak prerogatif beliau (Presiden Prabowo) apakah disetujui atau ditolak

    Yogyakarta (ANTARA) – Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bahwa persetujuan atau penolakan pengunduran diri Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dari Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua hak prerogatif beliau (Presiden Prabowo) apakah disetujui atau ditolak,” kata Muzani usai menemui Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Keraton Kilen, Yogyakarta, Rabu.

    Apabila pada akhirnya pengajuan itu disetujui, menurut Muzani, penentu sosok pengganti posisi Miftah juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

    “Kalau disetujui, siapa penggantinya, hak prerogatif beliau sepenuhnya,” ucap dia.

    Sementara itu, saat dikonfirmasi ihwal kabar Miftah bertemu Prabowo pada Senin lalu di Jakarta, Muzani mengaku belum memperoleh informasi.

    “Saya belum dapat ‘update’. Yang pasti kan beliau (Miftah) sudah memberikan pernyataan, beliau mengajukan pengunduran diri,” ujar Muzani.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghormati keputusan Miftah Maulana Habiburrahman yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden, dan menyebut sikap itu sebagai sikap kesatria.

    “Saya sendiri belum lihat langsung, tapi dapat laporan beliau sudah mengundurkan diri, komentar saya, saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria, beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab dan beliau mengundurkan diri, saya kira kita hargai sikap kesatria itu,” kata Prabowo di teras Istana Merdeka, Jakarta, Jumat malam (6/12).

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Resmi Beroperasi Saat Nataru 2024/2025, Waktu Tempuh Tol Klaten-Prambanan Hanya 30 Menit – Halaman all

    Resmi Beroperasi Saat Nataru 2024/2025, Waktu Tempuh Tol Klaten-Prambanan Hanya 30 Menit – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh 

    TRIBUNNEWS.COM, BOYOLALI – Direktur Utama PT Jasamarga Jogja-Solo Rudy Hardiansyah mengungkapkan, waktu tempuh jalan Tol Solo-Yogyakarta segmen Klaten-Prambanan sepanjang 8,6 kilometer (Km) hanya 30 menit atau lebih singkat dibandingkan melalui jalur arteri.

    Menurutnya, hal tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang akan melewati tol fungsional itu, selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Keuntungan dengan memfungsikan segmen ini, kami bisa mengurangi kepadatan di Klaten dan waktu tempuh yang bisa diperoleh oleh pengguna jalan dari Solo sampai Prambanan butuh waktu kurang lebih sekitar 30 menit,” kata Rudy di Gerbang Tol Prambanan, Rabu (11/12/2024).

    “Jadi mungkin itu cukup menghemat waktu dibanding melalui jalan arteri nasional yang dalam kondisi sehari-hari pun waktu tempuhnya bisa lebih dari 1,5 jam,” sambungnya.

    Rudy mengatakan, tol fungsional segmen Klaten-Prambanan ini akan dibuka mulai 20 Desember 2024 sampai 2 Januari 2025. Adapun waktu operasionalnya mulai pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB.

    Meskipun demikian, jam operasional tol fungsional ini nantinya bisa berubah secara kondisional sejalan dengan diskresi dari kepolisian setempat. Sebab, segmen Klaten-Prambanan masih dalam proses penyelesaian.

    “Sebagaimana yang tadi dilihat di lapangan, mau arah ke Jogja maupun ke Solo sudah terhubung semua. Saat ini lagi sedang perapihan dan juga mungkin ada beberapa pekerjaan pengaspalan yang masih harus dilakukan di beberapa titik. Semua masih kita kejar untuk bisa selesai sebelum tanggal 18 Desember,” papar dia.

    Adapun selama operasional secara fungsional, tol Klaten-Prambanan ini tidak dipungut biaya atau gratis. Namun, Rudy mengingatkan bagi pengendara yang akan melakukan perjalanan mudik atau balik periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 ini agar tetap menyediakan kartu elektronik.

    “Perlu diketahui juga oleh teman-teman pengguna jalan nantinya bahwa meskipun ruas dari Klaten sampai Prambanan ini gratis, tapi kami perlu mengamankan transaksi di ruas yang sebelumnya,” ucap dia.

    “Jadi karena nanti pengguna jalan yang melalui Trans Jawa atau yang segmen dari Klaten sampai, dari Solo sampai Klaten ini kan sudah beroperasional bertarif. Jadi tetap akan ada transaksi di Prambanan untuk tarif di ruas non-fungsional,” sambungnya.

  • 1 Cerita Warga yang Tinggalkan Jakarta, Kembali ke Magelang Jalani "Slow Living" Regional

    1 Cerita Warga yang Tinggalkan Jakarta, Kembali ke Magelang Jalani "Slow Living" Regional

    Cerita Warga yang Tinggalkan Jakarta, Kembali ke Magelang Jalani “Slow Living”
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kota
    Magelang
    , Jawa Tengah, dinilai sebagai salah satu kota yang ideal untuk melakukan gaya hidup tenang (
    slow living
    ) atau menjalani masa pensiun.
    Penilaian tersebut, bagi pemerintahan setempat, bak pisau bermata dua; dalam artian positif berarti kenyamanan tempat tinggal, sedangkan artian negatif menyiratkan laju perekonomian yang tidak menarik.
    Mengutip hasil analisis Tim Jurnalisme Data Harian
    Kompas
    , seperti diberitakan
    Kompas.id
    dalam artikel berjudul
    Kedu Raya Kawasan Terbaik untuk Jalani Hidup Tenang
    ada 10 kawasan di Indonesia yang dinilai paling ideal untuk
    slow living
    atau melakoni masa pensiun.
    Artikel selengkapnya bisa dibaca di sini.


    Kawasan Kedu Raya yang meliputi Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kota Magelang menduduki peringkat pertama kota ideal dengan skor 70,7.
    Menguntit Kedu Raya terdapat Tasikmalaya Raya (67,2) dan Banyumas Raya (63,3).
    Hasil ini berdasarkan penilaian terhadap 22 variabel yang mewakili biaya hidup, kesejahteraan, keamanan, transportasi, lingkungan, kesehatan, infrastruktur digital, dan tata kelola terhadap seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 
    Kristianto Kwik (62) melabuhkan diri ke Kota Magelang berdasarkan alasan personal, yakni kembali ke tempat kelahiran.
    Keputusan ini turut dipicu lesunya industri periklanan dan merek yang Kris geluti sejak 1989 di Jakarta. Menurut dia, adanya media sosial mempengaruhi kondisi tersebut.
    Sehingga, pada 2019, Kris dan Winayu (38), istrinya, memutuskan pindah dari apartemen di bilangan Jakarta Timur ke rumah orangtuanya di Kecamatan Magelang Tengah.
    “Di Jakarta, suasananya, orang Jawa bilang,
    kemrungsung
    (buru-buru). Saya nyaman di Magelang,” tuturnya kepada
    Kompas.com
    di rumahnya, Rabu (11/12/2024).
    Udara sejuk menjadi daya tarik, meskipun tingkat kesejukannya antara lima tahun terakhir dan tahun 1982–periode Kris meninggalkan Kota Magelang–jelas berbeda.
    Biaya hidup murah juga menjadi variabel pertimbangan. Menurut Kris, mobilitas di Kota Magelang mudah dan jarak antarlokasi di perkotaan pun dekat.
    Kondisi tersebut tidak berlaku di Jakarta, sehingga akomodasi menjadi beban yang cukup menguras kantong.
    Kini, Kris masih mengerjakan periklanan dan merek ditambah melukis secara penuh waktu.
    Pada medio Agustus 2023, lulusan Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta ini menggelar pameran tunggal pertama di tanah kelahiran.
    “Di sini ada Museum OHD juga yang punya jejaring luas. Bayangan saya pasti komunitas seni di Magelang hidup,” ujarnya yang merujuk museum milik kolektor kenamaan Oei Hong Djien.
    Namun, Kris menekankan, alangkah baiknya seseorang mendapat alasan kuat sebelum memutuskan pindah, sehingga bukan sekadar ikut-ikutan.
    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kota Magelang Handini Rahayu menyampaikan, penilaian wilayahnya ideal untuk
    slow living
    dan mengisi masa pensiun memunculkan kesan positif dan negatif.
    Positif, berarti menunjukkan kota yang hanya seluas 18,54 kilometer ini nyaman untuk tinggal.
    Negatif, artinya menyiratkan laju atau peluang ekonomi yang kurang menarik sehingga dapat membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan uangnya di Kota Tidar.
    Kendati demikian, Handini menyatakan, Pemerintah Kota Magelang terus berupaya memberikan pelayanan dalam berbagai bidang, misalnya, sarana hunian, perekonomian, dan pariwisata.
    Dia mencontohkan, Kota Magelang sudah mengalami defisit luasan lahan permukiman lebih dari 150 hektare. Bahkan, lanjutnya, lebih dari 10.000 penduduk rumah tangga di Kota Magelang tidak punya rumah, belum lagi mereka yang pendatang.
    “Strategi kami adalah mengembangkan perumahan vertikal. Misalnya rumah susun yang di sini sudah ada lima (kompleks),” bebernya kepada
    Kompas.com
    di kantornya, Rabu (11/12/2024).
    Handini menyebutkan strategi antisipasi dampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen yang menghubungkan Yogyakarta dan Semarang melalui Magelang juga sedang dirumuskan.
    Nantinya, di pintu keluar tol di kawasan Canguk akan dikembangkan usaha perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan sarana transportasi.
    “Kami juga dekat dengan KSPN Borobudur. Oleh karena itu, kami mengembangkan sektor pariwisata, MICE (
    meeting, incentive, convention, exhibition
    ), serta ekonomi kreatif,” imbuhnya.
    Informasi lebih lengkap terkait artikel “slow living” dapat disimak di sini.
     
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkomdigi Sebut Belum Ada Permohonan Resmi Merger XL Axiata dan Smartfren

    Menkomdigi Sebut Belum Ada Permohonan Resmi Merger XL Axiata dan Smartfren

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan, hingga saat ini belum ada pengajuan resmi terkait rencana merger antara dua operator seluler besar di Indonesia, yakni XL Axiata dan Smartfren kepada pemerintah.

    “Kami belum tahu karena belum melapor secara resmi keduanya. Jadi kami sifatnya menunggu sebagai penghulu untuk mempersatukan. Kurang lebih seperti itu peran Kemenkomdigi,” ujar Meutya saat ditemui di sela kunjungan di STMM Yogyakarta, Rabu (11/12/2024).

    Meutya menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mendukung langkah merger jika hal tersebut bertujuan untuk menjaga iklim kompetisi yang sehat di industri telekomunikasi. Namun, ia menegaskan kembali bahwa belum ada laporan formal terkait rencana merger XL Axiata dan Smartfren.

    “Namun, saat ini belum ada secara resmi menyampaikan bahwa akan ada pernikahan di antara keduanya secara resmi,” lanjut Meutya.

    Sebelumnya, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan PT Smart Telecom, resmi mengumumkan merger dengan nilai gabungan prasinergi lebih dari Rp 104 triliun atau sekitar US$ 6,5 miliar. Entitas hasil merger ini akan bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart).

    Merger XL Axiata dan Smartfren ini digadang-gadang dapat menciptakan sinergi yang kuat dan memberikan manfaat lebih besar bagi konsumen dengan layanan yang lebih terintegrasi. Meski demikian, pemerintah masih menunggu proses formal dari kedua pihak untuk menindaklanjuti rencana tersebut.
     

  • Menkomdigi minta UMKM di Kampung Cyber manfaatkan AI agar naik kelas

    Menkomdigi minta UMKM di Kampung Cyber manfaatkan AI agar naik kelas

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid saat mengunjungi Kampung Cyber, Kota Yogyakarta, Rabu (11/12/2024) (ANTARA/Luqman Hakim)

    Menkomdigi minta UMKM di Kampung Cyber manfaatkan AI agar naik kelas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 12:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kampung Cyber, Kota Yogyakarta memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan agar bisa segera naik kelas.

    “Kami datang ke sini untuk juga mengingatkan kita semua bahwa terutama UMKM nanti kecerdasan buatan ini akan sangat dibutuhkan untuk membantu naik kelas lagi,” kata Meutya Hafid saat berdialog dengan warga di Kampung Cyber, Kota Yogyakarta, Rabu.

    Meutya menginginkan para pelaku UMKM menyadari bahwa selain memasuki era digital, saat ini telah memasuki masa dimana kecerdasan buatan memiliki peran strategis untuk mendukung usaha. Dia mencontohkan di sektor pendidikan banyak guru yang mulai menerapkan cara belajar dengan bantuan AI.

    “Jadi dia tinggal tanya saya mau mengajarkan tentang hitung menghitung, nanti AI yang mengajarkan metode yang menyenangkan dan efektif untuk anak-anak,” kata dia.

    Demikian pula para pelaku UMKM, menurut Meutya, dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat produktivitas lebih meningkat, mulai dari membuat logo hingga narasi untuk berjualan.

    “Bisa bikin logo, bikin narasi, bikin video dibuatkan itu bisa. Mungkin sekarang logonya sudah bagus-bagus, tapi ada yang mungkin belum punya logo, ya jadi itu juga bisa dibuatkan AI,” ujar dia.

    Meski demikian, Menkomdigi mengingatkan agar pemanfaatan AI tersebut tetap disertai kesadaran untuk merawat budaya lokal. Alih-alih merusak, dia menilai AI justru bisa dimanfaatkan untuk membantu menjaga kelestarian budaya yang berkembang dengan jangkauan lebih luas.

    “Sekali lagi, teknologi khususnya kecerdasan buatan ini harus membantu UMKM, yang kedua harus membantu kita melestarikan budaya apalagi saya lihat kampung ini justru berangkat dari budaya,” ujar dia.

    Penggagas Kampung Cyber Antonius Sasongko atau akrab disapa Koko menuturkan bahwa Kampung Cyber diinisiasi pada 2008 karena melihat keinginan kuat warga untuk bisa menikmati internet di kampung. Menurut dia, saat ini hampir semua rumah di Kampung Cyber telah terkoneksi jaringan internet dan seluruh warga bisa memanfaatkan untuk kepentingan promosi produk UMKM.

    “Ternyata dampaknya cukup lumayan besar dan warga juga mengambil manfaat baik secara ekonomi ataupun pengetahuan. Sampai sekarang kita bertahan karena ini memang benar-benar murni gerakan dari masyarakat,” ujar Koko.

    Sumber : Antara

  • UMP DI Yogyakarta Naik 6,5 Persen Jadi Rp2,2 Juta

    UMP DI Yogyakarta Naik 6,5 Persen Jadi Rp2,2 Juta

    Yogyakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 naik 6,5 persen menjadi Rp2.264.080.

    Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menuturkan penghitungan UMP DIY pada tahun depan berpedoman pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    “Mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen atau sebesar Rp138.183,” kata Beny di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (11/12).

    Beny melanjutkan penentuan nominal UMP 2025 ini mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, serta pakar atau akademisi. Rekomendasi itu lantas dituangkan pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 477/KEP/2024 tentang Penetapan UMP tahun 2025.

    Pemda DIY juga menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) provinsi yang ditetapkan pada sektor tertentu dan memiliki karakteristik serta risiko kerja berbeda dari sektor lainnya. Selain itu, tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau spesialisasi diperlukan sesuai Permenaker Nomor 16 Tahun 2024.

    Akhirnya, UMS Provinsi DIY disepakati terbagi ke dalam empat sektor, yakni penyediaan akomodasi dan penyediaan makan-minum; aktivitas keuangan dan asuransi; informasi dan komunikasi; dan konstruksi.

    Penetapan UMS Provinsi DIY ini tertuang dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 478/KEP/2024 tentang Penetapan UMS Provinsi tahun 2025.

    UMS dengan besaran tertinggi yakni di sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum dengan kenaikan 8,75 persen menjadi Rp2.311.913.

    “Dan terendah sektor konstruksi yaitu sebesar Rp2.285.339 atau sebesar 7,50 persen,” urai Beny.

    Beny menambahkan masing-masing UMS 2025 juga dilengkapi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk keempat sektor.

    Menurutnya, dalam hal penetapan UMP dan UMS Provinsi DIY telah memperhatikan amar putusan MK nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan pekerja serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi buruh.

    “Yang dalam hal ini melalui perhitungan dan analisis yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan DIY dari unsur akademisi menggunakan data KHL kabupaten/kota se-DIY yang disusun oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota se-DIY,” tegasnya.

    Selanjutnya, kata Beny, berdasarkan keputusan ini akan dilakukan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan kabupaten/kota melalui bupati/walikota kepada gubernur DIY.

    “Diumumkan paling lambat tanggal 18 Desember 2024,” pungkasnya.

    (kum/pta)