Video Mesum Diduga Libatkan Pimpinan DPRD Gunungkidul, BK DPRD Turun Tangan
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Sebuah
video mesum
yang diduga melibatkan HN, salah satu pimpinan
DPRD Gunungkidul
, DI Yogyakarta, telah ditindaklanjuti secara internal oleh pihak DPRD.
Selain itu, kasus ini juga telah dilaporkan ke pihak kepolisian, terkait penyebaran video tersebut.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endang Sri Sumiyartini, menyatakan bahwa ia telah menugaskan Badan Kehormatan (BK) untuk memanggil HN guna melakukan klarifikasi.
“Saya sudah menugaskan BK untuk memanggil HN guna melakukan klarifikasi,” ujar Endang saat ditemui di Rumah Dinas Ketua DPRD Gunungkidul, Wonosari, pada Selasa (17/12/2024).
Endang menjelaskan, jika HN terbukti tidak bersalah, namanya akan direhabilitasi dalam rapat paripurna.
Namun, jika terbukti bersalah, HN akan dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan DPRD Gunungkidul.
Sanksi yang mungkin dijatuhkan dapat berupa teguran lisan atau tertulis, hingga pemberhentian sebagai pimpinan Dewan berdasarkan Pasal 21 Ayat 4 dan 5 Peraturan DPRD.
Lebih lanjut, Endang menegaskan bahwa pemberhentian HN sebagai anggota DPRD atau pimpinan DPRD merupakan wewenang dari partai.
Hingga saat ini, HN masih beraktivitas seperti biasa.
“Pemberhentian sebagai anggota Dewan kewenangan partai. HN masih beraktivitas, soalnya juga belum ada keputusan apapun,” tambahnya.
Endang juga mengonfirmasi bahwa HN telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian.
“HN juga sudah lapor polisi,” ucapnya.
Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Ahmad Mirza menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan penyidikan terkait kasus ini.
“Masih penyidikan,” kata Mirza.
Sebelumnya, beredar video berdurasi 1 menit 02 detik yang memperlihatkan seorang pria yang diduga HN sedang melakukan video call dengan seorang wanita.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Yogyakarta
-
/data/photo/2022/10/17/634d33035be11.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Video Mesum Diduga Libatkan Pimpinan DPRD Gunungkidul, BK DPRD Turun Tangan
Regional
17 Desember 2024")
Video Mesum Diduga Libatkan Pimpinan DPRD Gunungkidul, BK DPRD Turun Tangan Regional 17 Desember 2024
-
BSI berdayakan warga Desa Semoyo Yogyakarta
“Khusus untuk Desa Semoyo terdapat 506 jiwa penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp3,6 miliar
Jakarta (ANTARA) – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkolaborasi dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) mengembangkan ekonomi lokal dengan memberdayakan warga Desa Semoyo, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Direktur Kepatuhan & Sumber Daya Manusia BSI Tribuana Tunggadewi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengatakan pemberdayaan ini merupakan program Desa Bangun Sejahtera Indonesia (Desa BSI) yang berkesinambungan dilakukan perseroan.
Desa BSI adalah program pemberdayaan sekaligus optimalisasi dana zakat melalui penguatan dan pengembangan sumber daya ekonomi lokal sehingga memberikan manfaat yang berkelanjutan.
“Khusus untuk Desa Semoyo terdapat 506 jiwa penerima manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp3,6 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pengembangan program pemberdayaan klaster usaha budidaya produk turunan sereh wangi, eduwisata tanaman herbal, serta peternakan,” ujar Dewi.
Salah satu program pengembangan Desa BSI Semoyo dengan menanam serai wangi serta pohon produktif lainnya yang dapat membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi mustahik setempat.
Masyarakat Desa Semoyo juga memanfaatkan limbah daun serai wangi yang merupakan sisa penyulingan, menjadi kerajinan anyaman atap rumah.
Dengan demikian, konsep pengolahan pemberdayaan tanaman serai tidak menyisakan sampah yang dapat mencemari lingkungan sekitar.
Dengan adanya program pemberdayaan Desa BSI, lanjut Dewi, BSI berharap dapat menciptakan manfaat berkelanjutan yang selaras dengan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sehingga tercipta dampak positif bagi peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan.
“Diharapkan business model pemberdayaan desa Semoyo dapat diikuti oleh desa-desa lainnya,” tuturnya.
Selain Desa Semoyo, perseroan telah memberdayakan 20 desa di Tanah Air melalui program Desa BSI. Desa tersebut terbagi dalam berbagai klaster di antaranya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dengan total penerima manfaat sebanyak 6.642 jiwa dan total penyaluran dana sebesar Rp86,5 miliar.
Bersamaan dengan groundbreaking Desa BSI Semoyo, BSI bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Non-Governmental Organization (NGO), serta masyarakat setempat melaksanakan program penanaman pohon.
Jenis yang ditanam adalah pohon produktif dengan total 10.671 untuk Desa Semoyo dan lainnya. Kegiatan ini ditargetkan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 836 ton Co2e.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024 -
LPS lanjutkan penegakan hukum terhadap pihak yang merugikan bank
Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS
Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) konsisten dalam upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank bangkrut, baik melalui pelaporan pidana kepada Penyidik Kepolisian RI (Polri) atau Otoritas Jasa Keunagan (OJK) maupun gugatan perdata ke pengadilan.
“Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar dalam LPS Morning Talk di Jakarta, Selasa.
Dalam penegakan hukum pidana, LPS telah melakukan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pada bank gagal kepada penegak hukum baik Penyidik Polri ataupun OJK, di berbagai bank, di antaranya; BPR Agra Arthaka Mulya, BPR Mitra Danagung, BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, BPR Cita Makmur Lestari, BPR Agra Arthaka Mulya, BPR KS Bali Agung Sedana, BPR Bina Dian Citra, BPR Sewu.
Ary mengatakan, LPS juga berperan aktif mendukung proses pemeriksaan hukum yang telah dilakukan oleh penegak hukum dengan cara menyampaikan informasi atau data dalam hal terdapat fakta yang ditemukan LPS dari hasil investigasi di bank yang telah dicabut izin usahanya, hal ini dalam rangka melengkapi pemeriksaan yang telah berjalan sebelumnya.
Kemudian dalam rangka mengoptimalkan proses recovery claim yang telah dilakukan, LPS juga mengajukan gugatan perdata terhadap mantan pengurus dan pemegang saham bank serta pihak terkait lainnya yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal.
Sampai dengan saat ini LPS telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap pihak-pihak penyebab bank gagal pada:
1. BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang,
2. BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Bandung,
3. BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Yogyakarta,
4. BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
5. BPR Kudamas Sentosa (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Surabaya,
6. BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Bangil,
7. BPR Efita (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Depok,
8. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong,
9. BPR Sambas (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Singkawang, serta
10. BPR Legian (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Denpasar.Selain dalam rangka penegakan hukum dan recovery claim di atas, gugatan juga LPS lakukan dalam bentuk gugatan reklasifikasi simpanan.
Gugatan ini diajukan terhadap para nasabah yang sebelumnya dinyatakan layak bayar, namun berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap simpanannya ditemukan adanya indikasi pelanggaran ketentuan perbankan sehingga simpanannya diubah menjadi tidak layak bayar.
Gugatan reklasifikasi telah LPS ajukan terhadap nasabah-nasabah bank:
1. BPR Tripanca Setiadana (Dilikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
2. BPRS Shadiq Amanah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Depok dan Pengadilan Agama Jakarta Selatan; dan
3. BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong.Lebih lanjut, guna melaksanakan putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan LPS, maka LPS akan menindaklanjuti dengan pengajuan eksekusi putusan.
“Saat ini LPS sedang melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham pada BPR Tripanca Setiadana, BPR Citraloka Danamandiri, BPR Kudamas Sentosa, BPRS Al-Hidayah, BPR Sambas Arta, dan BPR Tripilar Arthajaya,” katanya.
Salah satu pencapaian penanganan perkara hukum LPS pada 2024 yakni terkait BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Yogyakarta.
Dalam kasus itu, terdapat tindak lanjut pelaksanaan putusan terhadap mantan pengurus dan pemegang saham PT BPR Tripillar Arthajaya (BPR Tripillar) yakni Bambang Wahyudi, Djungtjik Arsan, Abdul Nasir alias Jang Keun Won, serta Ova Emilia yang sebelumnya telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi LPS selaku penggugat dan untuk itu para tergugat dihukum untuk membayar kerugian kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp29.137.542.200.
Untuk melaksanakan putusan inkrah dimaksud, atas permohonan LPS, PN Yogyakarta telah meletakkan sita atas aset-aset para tergugat dimana PN Yogyakarta juga telah mengeluarkan penetapan lelang eksekusi.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024 -
Capaian Direktorat PTKI Kemenag, 27 PTKIN Akreditasi Unggul-Digitalisasi
Jakarta –
Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mencatat kemajuan signifikan dengan mendorong internasionalisasi pendidikan tinggi Islam. Upaya ini bertujuan menghadirkan pendidikan berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.
Direktur PTKI, Ahmad Zainul Hamdi mengatakan tahun 2024 menjadi tonggak sejarah dengan 27 PTKIN terakreditasi unggul oleh BAN-PT. Menurutnya, pencapaian ini mempertegas komitmen mereka dalam meningkatkan layanan untuk menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas di masyarakat.
Ahmad Inung, sapaan akrab Ahmad Zainul mengungkapkan angka tersebut tidak akan berhenti di situ. Ia menegaskan jumlah PTKIN unggul akan terus meningkat.
“Jumlah 27 ini akan naik menjadi 28, 29, 30 dan terus akan naik, karena kita akan memastikan bahwa semua PTKIN yang ada di bawah Direktorat PTKI akan menjadi perguruan tinggi yang unggul secara nasional,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).
Jumlah PTKIN dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) Unggul meningkat signifikan dari 7 pada tahun 2022 menjadi 27 pada akhir 2024. Dalam kurun waktu 2023 hingga Desember 2024, terdapat tambahan 20 PTKIN dengan APT Unggul.
Beberapa di antaranya adalah UIN Yogyakarta, UIN Malang, UIN Surabaya, UIN Bandung, UIN Makassar, UIN Jakarta, UIN Semarang, UIN Aceh, dan UIN Palembang, serta lainnya.
Dengan capaian gemilang di dalam negeri, Kementerian Agama melalui Direktorat PTKI terus mendorong PTKIN untuk meningkatkan reputasi internasional. Hasilnya, dua PTKIN di bawah Kementerian Agama kini mulai diakui di kancah internasional.
Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS-WUR) mencatat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di peringkat 751-800 dan UIN Malik Ibrahim Malang di peringkat 901 di level Asia.
“Capaian akan jauh lebih tinggi lagi ketika kita membuat level di Asia Tenggara,” ujar Ahmad Inung.
Kemenag melalui Direktorat PTKI akan terus mendorong PTKIN lain untuk mencapai peringkat internasional, bukan hanya sekadar janji. Direktorat PTKI terus meningkatkan pelayanan, termasuk menggelar proyek percontohan bagi delapan UIN lainnya untuk mendukung internasionalisasi PTKIN.
Upaya ini mencakup peningkatan akreditasi program studi internasional (AUN-QA), jurnal dan publikasi ilmiah terindeks nasional dan internasional, serta beasiswa untuk mahasiswa asing.
Selain itu, akan ada peningkatan kuota sertifikasi dosen dan dorongan untuk peningkatan jumlah Guru Besar di PTKIN.
Digitalisasi, Pangkas Pelayanan Bertele-tele
Dalam upayanya membawa PTKIN menuju World Class University, Direktorat PTKI meluncurkan Siladiktis, aplikasi Sistem Informasi Layanan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Terintegrasi dengan Pusaka SuperApp Kemenag, aplikasi ini memungkinkan akses mudah ke semua layanan Direktorat PTKI dengan Single Sign-On (SSO) kapan saja dan di mana saja.
“Kita ingin memastikan bahwa layanan sekarang tidak lagi bertele-tele, semua layanan menjadi sangat simple. Dengan hanya melalui satu pintu, yaitu Siladiktis, seluruh layanan yang dibutuhkan oleh stakeholder dan oleh siapa saja yang ingin mengakses layanan Direktorat PTKI,” ujar Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya ini.
Siladiktis diharapkan dapat mempercepat pencapaian misi dan target menuju World Class University, dengan memberikan layanan terpadu untuk civitas akademika PTKI. Layanan ini mencakup perizinan, ketenagaan, beasiswa, bantuan, penelitian, dan MBKM.
“Hanya dengan satu klik melalu Siladiktis dan anda akan mendapatkan layanan semua yang dibutuhkan terkait tugas dan fungsi yang ada di Direktorat PTKI,” imbuhnya.
Lahirnya Cyber Islamic University
Pada 21 Mei 2024, transformasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC) diresmikan melalui Perpres RI Nomor 60 Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya internasionalisasi PTKIN.
Perubahan ini menjadikan UINSSC sebagai satu-satunya PTKIN di Indonesia yang berfungsi sebagai pilot project PTKIN berbasis siber, sesuai KMA Nomor 860 Tahun 2022. Dengan demikian, PTKIN kini dapat menjangkau anak bangsa yang memerlukan pendidikan tinggi, terutama pendidikan tinggi keagamaan Islam, hingga ke daerah pelosok.
“Direktorat PTKI pada akhirnya dalam sejarah mampu melahirkan Universitas Islam Negeri Siber pertama kali Cyber Islamic University, itu adalah UIN Cirebon, dia adalah satu-satunya dan pertama kali menjadi Islamic Cyber University di lingkungan PTKIN,” tutur Ahmad Inung.
Melalui Program Studi Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Agama Islam (Prodi PJJ PAI), UINSSC menawarkan jenjang pendidikan S1 dan S2 dengan metode pembelajaran daring, tanpa batasan jarak dan waktu. Program ini didukung oleh 14 aplikasi pendukung pembelajaran, 154 dosen bersertifikat CMCC dan CCCCC, serta 45 instruktur dan pengelola PJJ yang tersertifikasi.
Selain itu, UINSSC memiliki 9 unit studio dan data center yang dilengkapi dengan peralatan canggih untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar.
Mendorong Kontribusi PTKI Melalui Beasiswa
UINSSC memberikan alternatif pendidikan S1 dan S2 bagi mereka yang terhambat oleh jarak dan waktu. Selain itu, Direktorat PTKI menyediakan beasiswa KIPK dengan anggaran sebesar 1,1 triliun untuk mahasiswa.
“Kita menyiapkan KIPK dengan total sampai di angka 1,1 triliun baik rekrutmen baru ataupun on going, hanya untuk beasiswa KIPK. Sementara untuk beasiswa reguler baik dalam dan luar negeri mencapai 518,7 miliar,” terang Ahmad Inung.
Afirmasi bantuan untuk penelitian, penerbitan, dan pengabdian kepada masyarakat mencapai 62,5 miliar. Dana tersebut memungkinkan Direktorat PTKI melakukan lompatan signifikan dalam meningkatkan penelitian di lingkungan PTKI.
Afirmasi bantuan Litapdimas kini mencakup lebih dari 500 judul penelitian yang diberikan kepada dosen di PTKIS, dan 135 judul bagi dosen di PTKIN.
Dengan semakin meningkatnya penelitian bereputasi baik nasional maupun internasional, harapannya turut mendongkrak reputasi PTKIN di kancah global.
Sebagai informasi, Direktorat PTKI berkomitmen menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas dan relevan dengan perkembangan zaman, serta menjaga keimanan. Pada tahun 2023, sebanyak 1.026.189 mahasiswa S1 dan S2 terdaftar di PTKI, baik negeri maupun swasta.
Tingginya animo masyarakat mendorong Direktorat PTKI untuk terus berinovasi demi mewujudkan pendidikan tinggi keagamaan Islam yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing.
(prf/ega)
-
LPS Gugat Belasan BPR yang Bangkrut Karena Fraud
Jakarta, FORTUNE – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melayangkan Gugatan ke sejumlah pemilik atau pemegang saham Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah bangkrut karena Fraud. Hal ini sejalan dengan wewenang yang dimiliki LPS sebagai regulator untuk terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap eks pemegang saham, mantan pengurus, maupun pihak lain yang terlibat membuat bank gagal. Gugatan ini dilayangkan baik melalui pelaporan pidana kepada Penyidik Polri dan/atau OJK maupun gugatan perdata ke Pengadilan.
“Upaya ini ditempuh dengan tujuan utama untuk memberikan deterrent effect berupa pemidanaan badan bagi pihak penyebab bank gagal, dan sekaligus dalam rangka recovery aset bank gagal atas klaim penjaminan yang telah dikeluarkan LPS,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar di Jakarta, Senin (16/12).
Dalam penegakan hukum pidana, LPS telah melakukan pelaporan terhadap dugaan tindak pidana pada bank gagal kepada 8 BPR antara lain BPR Agra Arthaka Mulya, BPR Mitra Danagung, BPR LPN Kampung Baru Muara Paiti, BPR Cita Makmur Lestari, BPR Agra Arthaka Mulya, BPR KS Bali Agung Sedana, BPR Bina Dian Citra dan BPR Sewu.
90% bank gagal disebabkan oleh fraud
Ilustrasi fraud. (Pixabay/Alexas_Fotos)
Dengan adanya tindakan hukum yang tegas terhadap seluruh mantan pengurus bank dan pemegang saham yang tidak mematuhi ketentuan perbankan, diharapkan memberikan efek jera kepada sejumlah oknum. Apalagi, Ary menyebut saat ini sebagian bank bangkrut akibat fraud.
“Sekitar 90 persen bank jatuh atau gagal itu akibat fraud. Baik itu oknum pengurus atau direksi hingga satu tingkat di bawah direksi,” kata Ary.
Dengan tegasnya pengaturan, diharapkan kedepan para pemilik bank dengan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan melaksanakan tata kelola yang baik (good corporate governance) agar sistem perbankan dapat terpelihara dengan baik dan semakin maju sehingga kepercayaan masyarakat dapat terus terjaga.
Kemudian, sampai saat ini LPS juga masih terus berkoordinasi dengan sejumlah penegak hukum untuk melakukan pelaporan atas dugaan terjadinya dugaan tindak pidana yang dilakukan mantan direksi dan pengurus bank gagal yang telah dicabut izin usahanya di wilayah antara lain; Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali, dan Provinsi Jawa Timur.
Langkah-langkah hukum ini menurutnya sebagai bentuk keseriusan, ketegasan, dan konsistensi LPS dalam rangka melakukan penegakan hukum dan pertanggungjawaban kepada pengurus dan pemegang saham penyebab bank gagal.
Gugatan LPS untuk optimalkan recovery claim
Proses Likuidasi BPR Bagong Inti Marga di Banyuwangi/Dok LPS
Tak hanya itu, dalam rangka mengoptimalkan proses recovery claim yang telah dilakukan, LPS juga mengajukan gugatan perdata terhadap mantan pengurus dan pemegang saham bank serta pihak terkait lainnya yang terbukti menyebabkan bank menjadi gagal.
Sampai dengan saat ini LPS telah mengajukan gugatan hukum ke pengadilan terhadap pihak-pihak penyebab bank gagal pada 10 BPR, yakni:
BPR Tripanca Setiadana (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, BPR Citraloka Danamandiri (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Bandung, BPR Tripilar Arthajaya (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Yogyakarta, BPR Multi Artha Mas Sejahtera (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, BPR Kudamas Sentosa (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Surabaya, BPRS Al Hidayah (Terlikuidasi) di Pengadilan Agama Bangil, BPR Efita (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Depok, BPR Sekar (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Cibinong, BPR Sambas (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Singkawang, BPR Legian (Terlikuidasi) di Pengadilan Negeri Denpasar.
-
Kemenperin sebut industri siap serap garam dalam negeri
Yogyakarta (ANTARA) – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan sektor industri siap memanfaatkan pasokan garam dalam negeri untuk kebutuhan industri, namun pasokannya harus dipastikan mampu memenuhi kebutuhan sektor tersebut.
“Sebenarnya industri tanpa dipaksa juga ingin (memanfaatkan garam dalam negeri). Ingin dapat bahan baku dari dalam negeri gitu kan,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita dalam Outlook Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Tahun 2025 di Yogyakarta, Selasa.
Selain pasokan garam nasional untuk industri, hal lain yang ia soroti adalah, dalam proses produksi garam nasional ia berharap agar garam nasional tetap mempertahankan kualitas sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri.
Lebih lanjut, Reni juga mengatakan bahwa Kemenperin saat ini memiliki pekerjaan lain soal kuota garam impor. Pasalnya, Kementerian Koordinator Pangan telah memutuskan kuota impor garam industri 2025 ditetapkan sebesar 1,7 juta ton hanya untuk kebutuhan industri tertentu yakni industri chlor alkali plant (CAP).
Dengan demikian, industri lain seperti farmasi dan kosmetik belum mendapatkan kuota impor garam untuk memenuhi kebutuhan produksi. Hal ini pun dibutuhkan langkah selanjutnya yakni Kemenperin perlu mengajukan relaksasi kuota impor garam bagi industri selain CAP.
“Tapi sekali lagi, PR-nya untuk yang farmasi ini belum, belum ketemu (alternatif) karena ketika industri tersebut mengganti sumbernya dia harus mengajukan izinnya, harus memperbarui izin sementara mengejar terbitnya izin dengan dia harus menyediakan kebutuhan,” jelas Reni.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kelangkaan garam bisa berpengaruh pada industri.
“Kalau sampai ada kelangkaan, tidak cukup (untuk industri), nah ini akan mempengaruhi pada industri ya. Jadi ini yang perlu dijaga,” kata Faisal.
Dirinya pun mengusulkan agar pemerintah meningkatkan produksi garam domestik sehingga mampu menopang kebutuhan garam bagi industri. Namun memang bila program swasembada garam belum dapat mencukupi kebutuhan industri, ia mengusulkan agar pemerintah tidak memaksakan hal itu karena bakal berakibat luas bahkan hingga sisi lapangan kerja.
“Tapi, jangan memaksakan (swasembada pangan) kemudian ketika suplai tidak cukup, distop atau dikurangi, nanti yang kena adalah produksinya. Dan itu dampaknya bisa lebih besar juga. Karena industri manufaktur kan dari sisi pencipta lapangan pekerjaannya juga jauh lebih besar,” sebutnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menyetop impor garam untuk konsumsi pada 2025 dan lebih fokus pada peningkatan produksi dalam negeri.
Zulkifli mengatakan bahwa hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024 -
Hadapi Libur Natal dan Tahun Baru 2025, AHY Bersama Menhub Pantau Uji Kelaikan Bus di Tirtonadi Solo – Halaman all
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, SOLO – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY kembali melanjutkan peninjauannya di Provinsi Jawa Tengah.
Usai mengecek kesiapan tol fungsional Solo-Yogyakarta ruas Klaten-Prambanan, AHY bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan kunjungan ke Terminal Tirtonadi Solo, Selasa (17/12/2024).
Di tengah hujan yang turun di Kota Solo, AHY dan Dudy tiba di Terminal Tirtonadi sekira pukul 13:00 WIB.
Bersama rombongan Kemenkoinfra dan Kemenhub, keduanya menyempatkan diri untuk bersantai siang di kantin terminal.
Usia makan siang, AHY kemudian menyapa para pengunjung hingga para petugas terminal yang berada di lokasi.
Adapun dalam kunjungan tersebut, AHY ingin memastikan kesiapan seluruh moda sarana serta prasarana transportasi di Terminal bus Tirtonadi Solo menghadapi masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
AHY menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang serta mewaspadai kecelakaan transportasi saat cuaca ekstrem selama angkutan libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.
“Kami ikut menyaksikan uji kelaikan atau ramp check. Ini sebuah prosedur tetap yang dijalankan setiap saat di terminal-terminal kita untuk meyakinkan semua indikator semua persyaratan untuk dinyatakan layak atau diperbolehkan untuk jalan,” kata AHY di lokasi.
Dia memastikan bahwa pengecekan terhadap bus-bus di Terminal Tirtonadi ini dilakukan untuk keselamatan dan kenyamanan para penumpang bis.
“Harus diyakinkan tidak ada yang terlewatkan kalau semuanya komplain semuanya sesuai dengan aturan, tidak ada yang kadaluarsa, dipersilahkan jalan, tapi kalau ada yang kurang ya tentu ada peringatan teguran bahkan sanksi bisa diberhentikan, bisa diminta untuk menunda perjalanan, dan bahkan ada sanksi yang lain,” kata AHY.
AHY berpesan agar prosedur ini dilakukan secara tegas dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kita tidak boleh bernegosiasi dengan aspek keselamatan penumpang, apalagi kita tahu cuaca tadi hujan deras, kadang-kadang ada angin, mungkin di sejumlah lokasi ada yang rawan terjadinya longsor atau ada genangan-genangan yang juga harus kita waspadai,” kata Ketum Partai Demokrat itu.
Karena itulah, dengan pengecekan yang sesuai SOP dan benar, dia berharap tidak ada hal-hal buruk saat libur nataru dalam beberapa hari ke depan.
“Kami berharap tidak ada kecelakaan, tidak ada hambatan selama perjalanan nanti, apalagi nanti menjelang masa-masa puncak mudik, dn kita berharap tentunya semuanya baik-baik saja, tapi untuk memitigasi, itu semua mengantisipasi,” kata dia.
“Kita juga menyiapkan posko-posko termasuk di sini tadi poskonya saya tinjau bagus siap, tetapi juga di berbagai tempat yang lain harus ada posko transportasi, posko keselamatan artinya kalau ada emergency, yang berbuat segera harus datang ke lapangan,” tandas AHY.
-
Menhub harap “direct train” kurangi penggunaan kendaraan pribadi
Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi berharap kereta api tanpa transit (direct train) rute Stasiun Gambir Jakarta-Stasiun Tugu Yogyakarta yang saat ini diuji coba, dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Saya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan direct train sebagai alternatif moda transportasi, khususnya bagi pengguna kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan menuju Yogyakarta atau sebaliknya,” kata Menhub di Yogyakarta, Selasa.
Menhub berharap dengan adanya layanan tersebut masyarakat dapat memiliki lebih banyak opsi transportasi, sehingga dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Dengan hadirnya layanan ini, perjalanan jadi lebih cepat, nyaman, dan tentunya bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di jalan raya,” ujar Menhub.
Menhub telah menempuh perjalanan kurang lebih enam jam menaiki direct train dari Stasiun Gambir bersama Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.
Ia mengaku merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dan menikmati perjalanan, serta dapat istirahat dengan nyaman selama di kereta.
Menhub menjelaskan bahwa Kemenhub bersama PT KAI dan pemangku kepentingan terkait akan segera melakukan evaluasi untuk menentukan keberlanjutan direct train relasi Jakarta-Yogyakarta.
Jika uji coba berjalan lancar dan animo masyarakat ternyata besar, maka layanan ini diharapkan bisa beroperasi pada masa Natal dan tahun baru dan setelahnya.
“Kita lihat seberapa besar ketertarikan masyarakat terhadap layanan direct train ini. Hasilnya bisa kita lihat setelah kereta ini kembali ke Jakarta. Saya berharap antusias masyarakat sama besarnya seperti saat keberangkatan dari Jakarta kemarin,” tutur Menhub Dudy.
Di tempat yang sama, Menko AHY mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Kemenhub dan PT KAI yang telah berinovasi menyediakan layanan direct train Jakarta-Yogyakarta.
“Mudah-mudahan dengan kerja sama, sinergi, dan kolaborasi semua pihak, kita bisa terus memajukan perkeretaapian di Indonesia,” kata Menko AHY.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024 -
Pimpinan KPK Alexander Marwata Lolos dari Sidang Etik Kasus Pertemuan dengan Eko Darmanto
Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata lolos dari sidang perkara etik atas pertemuannya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.
Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan dan pengumpulan fakta hingga bukti terkait dengan pelaporan dugaan pelanggaran etik terhadap Alexander Marwata.
Sebagaimana diketahui, Eko Darmanto merupakan mantan pejabat bea cukai yang ditetapkan tersangka kasus gratifikasi dan pencucian uang. Dia juga telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama enam tahun.
“Berdasarkan fakta dan bukti yang diperoleh dari hasil klarifikasi, Dewan Pengawas berkesimpulan bahwa perbuatan Terlapor Alexander Marwata dinyatakan tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik,” demikian bunyi kesimpulan Dewas KPK, Selasa (17/12/2024).
Dewas KPK berkesimpulan, pertemuan antara Alexander dan Eko yang diperkarakan itu dalam rangka pelaksanaan tugas. Alex, sapannya, pada saat itu menerima pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dari Eko.
Pertemuan itu juga diikuti oleh Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK.
“Serta hasilnya disampaikan kepada pimpinan yang lain,” demikian bunyi kesimpulan Dewas KPK.
Berdasarkan catatan Bisnis, pihak yang melaporkan Alex ke Dewas berasal dari Forum Mahasiwa Peduli Hukum. Pelaporan itu disampaikan ke Dewas, Jumat (27/9/2024). Dalam laporan itu, Alex disebut melanggar pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Dewas KPK. Dia diduga melakukan hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Eko.
“Meminta Dewas KPK memberikan sanksi pencopotan terhadap Alexander Marwata selaku Wakil Pimpinan KPK,” demikian keterangan Ketua Umum FMPH Raja Oloan Rambe, dikutip dari keterangan pers.
Dewas diminta untuk memproses laporan dugaan pelanggaran etik itu sesuai peraturan yang berlaku. FMPH menyebut akan melakukan aksi unjuk rasa jika dalam waktu 1×24 jam tidak memproses laporan terhadap Alex.
Di sisi lain, Alex juga sebelumnya telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya melalui mekanisme pengaduan masyarakat ihwal pertemuannya dengan Eko Darmanto. Pengaduan itu disampaikan pada 23 Maret 2024.
Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima pengaduan masyarakat (dumas) itu dan telah melakukan verifikasi, menelaah, mengumpulkan bahan keterangan serta membuat laporan informasi (LI). Hasilnya, pihak kepolisian memutuskan untuk menaikkan dumas tersebut ke tahap penyelidikan.
“Selanjutnya atas dasar LI tersebut telah diterbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan Springas pada tanggal 5 April 2024 dan telah diperbaharui/diperpanjang pada tanggal 9 September 2024,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).
-
Kuyliner BTV: Menikmati Kepala Ikan Kakap yang Diolah Spesial di Bintaro
Jakarta, Beritasatu.com – Bagi para pencinta kuliner berbahan dasar ikan, kali ini Kuyliner BTV akan memberikan rekomendasi salah satu makanan populer yang digemari banyak orang, yaitu kepala kakap.
Kepala kakap biasanya diolah menjadi gulai dengan berbagai rempah yang kaya rasa dan menggugah selera.
Namun, kali ini Kuyliner akan mencoba olahan kepala kakap dengan cita rasa yang lebih ringan, yaitu diolah dengan cara dipindang yang memiliki rasa asam dan gurih.
Nah, salah satu rumah makan yang menyajikan menu spesial kepala kakap ini adalah Rumah Makan Ibu Panjang, yang terletak di kawasan Bintaro.
Penasaran dengan menu spesial kepala kakap dari Rumah Makan Ibu Panjang? Saksikan Kuyliner sore ini, Selasa (17/12/2024) pukul 14.30 WIB hanya di BTV.
BTV bisa disaksikan di kanal 26 untuk Jabodetabek, Cilegon, Serang, kanal 29 untuk Bandung dan Palembang, kanal 35 untuk Yogyakarta dan Surakarta, kanal 38 untuk Balikpapan, kanal 39 untuk Semarang, kanal 30 untuk Banjarmasin, kanal 31 untuk Lebak, kanal 32 untuk Surabaya, kanal 34 untuk Medan dan kanal 48 untuk Batam.
Ayo follow akun media sosial BTV @btvidofficial (IG, Tiktok, Facebook,Twitter), serta subscribe channel YouTubenya di @BeritaSatuChannel.