Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

    Sosok Todung Mulya Lubis Penasihat Hukum Hasto, Makin Ragukan KPK saat Muncul Seruan Megawati Mundur

    GELORA.CO  – Ketua tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto, Todung Mulya Lubis, meragukan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasan korupsi. 

    Kekhawatirannya itu disampaikan saat menanggapi penetapan tersangka dan penggeledahan rumah Hasto dalam kasus suap mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

    Termasuk terkait narasi permintaan mundur Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.  

    “Mantan kader PDIP, Effendi Simbolon, beberapa hari setelah bertemu mantan Presiden Jokowi juga meminta Bu Mega mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP,  buntut penetapan HK sebagai tersangka di KPK,” kata Todung, Kamis (9/1/2025) .

    Todung menilai, pernyataan Effendi semakin menegaskan serangan itu memang diarahkan ke PDIP dan Megawati, dan mengaitkannya dengan kasus Hasto.

    “Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum,” ucap Todung.

    Meski demikian, Todung berharap KPK benar-benar bekerja secara profesional, tanpa ditunggangi kepentingan pihak tertentu.

    Lantas. siapakah sosok Todung Mulya Lubis ini? Berikut profilnya.

    Profil Todung Mulya Lubis

    Todung Mulya Lubis lahir pada 4 Juli 1949 di Muara Botung, Sumatra Utara (Sumut).

    Todung adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia. 

    Pria berusia 75 tahun ini diketahui merupakan seorang diplomat, ahli hukum, penulis, dan tokoh gerakan hak asasi manusia di Indonesia.

    Ia mendirikan The Law of Mulya Lubis and Partners pada 1991.

    Dilansir Tribun-Medan.com, Todung merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dan lulus tahun 1974.

    Sementara pendidikan S2 ia jalani di University of California di Berkeley pada tahun 1978 dan Harvard University pada 1987.

    Kemudian, Todung memperoleh gelar doktor pada 1990, yakni Doctor of Juridical Science (SJD) dari University of California di Berkeley dengan disertasi berjudul In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia’s New Order 1966-1990.

    Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud 

    Pada Pilpres 2024 lalu, Todung Mulya Lubis bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Saat itu, Todung diposisikan sebagai Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

    Lalu, pada saat sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 bergulir, Todung berposisi sebagai Ketua Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Ketua Tim Hukum Pramono-Rano 

    Todung juga ditunjuk sebagai pasangan Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sengketa Pilkada Jakarta 2024. 

    Todung Mulya Lubis berada di kubu yang melawan kubu Ridwan Kamil-Suswono atau RIDO yang telah siap melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK)

    Selengkapnya, berikut jejak karier Todung Mulya Lubis yang dirangkum Tribunnews: 

    Pengacara bisnis terkemuka dalam penyelesaian sengketa di Indonesia;

    Anggota Asosiasi Advokat Indonesia (IKADIN);

    Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal (Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal/HKHPM);

    International Bar Association (IBA);

    Kurator berlisensi dan Administrator serta Konsultan Paten Terdaftar;

    Panel arbiter Dewan Arbitrase Nasional Indonesia (Badan Arbitrase Nasional Indonesia/BANI) dan Chambers of Commerce Internasional (ICC) Paris;

    Dosen di beberapa Universitas di Indonesia, antara lain Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta dan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;

    Pembicara dalam lokakarya di darat maupun lepas pantai, seminar atau konferensi di bidang hukum dan hak asasi manusia;

    Duta Besar Indonesia untuk Norwegia (2018-2023

  • Heru Tjahjono: Antara Birokrasi dan Politik

    Heru Tjahjono: Antara Birokrasi dan Politik

    Surabaya (beritajatim.com) – Siklus karir Heru Tjahjono benar-benar berwarna. Dia pernah jadi aparat birokrasi. Jabatan politik sebagai bupati pun pernah diemban dan ditunaikan dengan paripurna.

    Setelah itu, Heru kembali lagi ke birokrasi sebagai Sekdaprov Jawa Timur (Jatim). Kini dia masuk kembali ke lembaga politik sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG).

    “Apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kita jalani dengan sungguh-sungguh, yang pasti mesti kita syukuri,” kata Heru Tjahjono pada satu kesempatan kepada beritajatim.com.

    Lahir di Kota Gudeg, Yogyakarta, 6 Maret 1961, karir birokrasi Dr Ir Heru Tjahjono merangkak dari bawah sebelum memegang jabatan Sekdaprov Jatim periode 25 September 2018 hingga 12 Januari 2022.

    Heru, yang akrab dipanggil ‘Pak Carik’ di lingkungan Pemprov Jatim ini, kali pertama masuk ranah birokrasi sebagai staf Bappeda Kabupaten Tulungagung pada 1989-1991. Kemudian dia percaya sebagai Kasi Tata Guna Tanah Ruang pada Bappeda Kabupaten Tulungagung di tahun 1991 hingga 2001. Pada tahun 1996 jabatan Plh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung dipercayakan kepadanya.

    Awal karirnya sebagai birokrasi memang lebih banyak dihabiskan di Pemkab Tulungagung. Pada 1997, setahun menjelang Reformasi 1998, Heru, alumni Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Solo ini, dipercaya sebagai Pj Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Bappeda Tulungagung. Pada tahun yang sama dia dimutasi dan menjabat sebagai Pj Kepala DPUD Tulungagung. Pada 2001-2003, suami Dra. Gardjati menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum PPW Tulungagung.

    Heru Tjahjono

    Memiliki gaya komunikasi egaliter, pola pergaulan supel, dan passion personal yang gampang dekat dengan banyak kalangan, pada 2003 Heru diberikan amanah dan kepercayaan besar. Dia bertransformasi jadi politikus dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Tulungagung. Berpasangan dengan Mohammad Athiyah, duet cabup dan cawabup ini mampu memenangkan kontestasi politik di Tulungagung.

    Jabatan Bupati Tulungagung digenggamnya pada 2003-2008. Pada Pilkada 2008, dia kembali menjagokan diri dan menang. Sehingga dia menyempurnakan masa jabatannya sebagai orang pertama Tulungagung dua periode: 2003-2008 dan 2008-2013. “Saya emban amanah itu sebaik mungkin,” tambahnya.

    Regulasi tentang ASN saat itu masih memberi peluang bahwa birokrat yang memegang jabatan politik, seperti bupati, wakil bupati, wali kota, dan lainnya, bisa kembali ke ranah birokrasi, menjadi ASN lagi, ketika periode jabatan politiknya selesai. Tahun 2013, Heru tuntas menyelesaikan jabatan Bupati Tulungagung secara paripurna.

    Dia kembali ke birokrasi. “Apa yang ditugaskan pimpinan mesti kita kerjakan dengan baik,” katanya mengingatkan. Di tahun yang sama, 2013, Pemprov Jatim dipimpin Gubernur Soekarwo dan Wagub Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Heru ditarik ke Pemprov Jatim sebagai ASN. Jabatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim baru diembannya pada 2014–2018. Pada tahun 2019 sampai 2022, Heru juga dipercaya sebagai salah satu komisaris Bank Jatim.

    Beberapa bulan sebelum masa jabatan Gubernur Jatim Soekarwo habis, Heru yang menyandang gelar doktor (S-3) dari Universitas Brawijaya Malang ini, dipercaya sebagai Sekdaprov Jatim. Dia menggantikan Akhmad Sukardi, seorang birokrat Pemprov Jatim berasal dari Madura.

    Jabatan Sekdaprov Jatim itu diemban Heru menjelang fase transisi pemerintahan Jatim dari Gubernur Soekarwo kepada Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Pada Februari 2019, Khofifah mulai memangku jabatan Gubernur Jatim. Fase ini tak mudah. Butuh soft skill bagus agar mampu mengendalikan birokrasi Pemprov Jatim tetap stabil, konsisten, dan efektif memberikan public service secara maksimal.

    Hampir empat tahun jabatan di ranah birokrasi Pemprov Jatim digawangi Heru. Dia kembali dan tampil sebagai pejabat puncak birokrasi Pemprov Jatim. Heru kembali ke rumah lamanya: birokrasi.

    Heru Tjahjono

    Tapi, Heru di 2018 berbeda dengan Heru di 1989, tempo pertama dia diterima dan berkarir sebagai ASN di Pemkab Tulungagung. Di tahun 2018 sebagai pejabat tertinggi di birokrasi Pemprov Jatim, Heru telah memiliki pengalaman praktis selama 10 tahun sebagai pejabat politik: Bupati Tulungagung.

    Jabatan Bupati mensyaratkan kapasitas teknis birokrasi yang mumpuni, kapabel, dan pemahaman teritorial secara paripurna dalam multiperspektif. Baik dalam ruang lingkup politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi, religi, dan lainnya. Jabatan orang pertama Tulungagung dipangku Heru dengan torehan banyak prestasi dan minim kontroversi.

    Di 2024, kapasitas, akseptabilitas, dan jejaring sosial politik Heru kembali diuji. Dia terjun ke dunia politik praktis. Terlibat kontestasi Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dari Partai Golkar. Dia ditempatkan di daerah pemilihan (Dapil) VI Jatim: Kabupaten dan Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten serta Kota Kediri. Teritori politik yang selama ini identik dengan kandang kaum Nasionalis Soekarnoisme (PDIP). Dapil VI Jatim merupakan kandang banteng dan rumah komunitas Islam Tradisional (NU).

    Heru tampil sebagai salah satu caleg terpilih. Golkar meloloskan dua caleg: M Sarmudji (Ketua Golkar Jatim dan kini Sekjen DPP Golkar) dan Heru Tjahjono, mantan Bupati Tulungagung dan Sekdaprov Jatim.

    Tiga kali uji kontestasi politik yang dilakoni Heru berhasil diraih dengan hasil gemilang: Dua kali Pilkada Tulungagung dan menang, sekali Pileg DPR RI 2024 dan lolos. Realitas itu makin mengukuhkan track record, pengalaman, kinerja, dan reputasi Heru sebagai pejabat publik di ranah administrasi birokrasi dan lapangan politik praktis. Dia selalu lolos ujian, kompetisi, dan kontestasi yang dihelat secara fairplay dan berintegritas.

    Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Jatim 2025, nama Heru kembali disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ketua Golkar Jatim. Ada tujuh nama lain yang muncul ke permukaan. Semua jago yang tampil punya beragam pengalaman dan latar belakang bervariasi. Semuanya politikus berpengalaman. Semuanya punya nama tenar. Musda Partai Golkar Jatim bakal jadi ujian keempat bagi Heru. Apakah dia lolos dan menang?

    Ainur Rohim,
    Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com 

  • Dishub: Bus pariwisata nopol Bali nabrak di Batu tak masuk Pawiba

    Dishub: Bus pariwisata nopol Bali nabrak di Batu tak masuk Pawiba

    “Informasi bus pariwisata nopol DK kejadian di Kota Batu, Malang, pemilik bus Eko Wahyudi rekanan Purnayasa Trans (bus Bali) belum menjadi member di Pawiba,”

    Denpasar (ANTARA) – Dinas Perhubungan (Dishub) Bali mengatakan bus pariwisata bernomor polisi DK yang mengangkut siswa kunjungan industri dan mengalami kecelakaan di Kota Batu, Malang, Jawa Timur tidak menjadi anggota Persatuan Angkutan Pariwisata Bali (Pawiba).

    “Informasi bus pariwisata nopol DK kejadian di Kota Batu, Malang, pemilik bus Eko Wahyudi rekanan Purnayasa Trans (bus Bali) belum menjadi member di Pawiba,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Bali Nyoman Sunarya.

    Ia di Denpasar, Kamis, mengatakan saat ini masih mencari tahu identitas bus pariwisata tersebut, sebab bus yang menewaskan empat orang itu bertuliskan nama Bus Sakhindra Trans sedangkan dari data bus pariwisata Dishub Bali armada itu merupakan bekas Bus Purnayasa Trans Wisata.

    “Informasi sementara itu Bus Purnayasa Trans Wisata DK 7949 GB, lebih sering digunakan untuk bus AKAP yang berkedudukan di Jawa Timur,” ujar Sunarya.

    Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta menambahkan saat ini mereka sedang mencari tahu identitas bus berwarna merah putih itu, mengingat dengan nopol DK semestinya sudah mengikuti pengecekan bus pariwisata sebelum libur Nataru.

    “Saya sedang cek, ini sudah ditangani Polda Jatim, saya akan koordinasikan dulu dengan teman-teman Dinas Perizinan untuk perusahaannya, sedangkan kendaraannya kami komunikasikan dengan BPTD yang merupakan pelaksana tugas Ditjen Perhubungan Darat yang ada di Bali,” kata Samsi.

    Diketahui bus yang mengalami kecelakaan pada Rabu (8/1) malam tersebut mengangkut siswa dari SMK TI Bali Global Badung yang sedang kunjungan industri di Yogyakarta, Semarang, dan Malang.

    Sembari mencari tahu identitas bus pariwisata tersebut Samsi menyebut apabila hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran maka dipastikan ada sanksi yang diberikan.

    “Jelas (ada sanksi), karena ini adalah kendaraan angkutan pariwisata, Kemenhub bersama KNKT akan melakukan investigasi,” ujarnya.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jakarta Krisis Air Tanah, Izin Baru Mau Disetop!

    Jakarta Krisis Air Tanah, Izin Baru Mau Disetop!

    Jakarta –

    Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menyebut pemerintah akan melarang penerbitan izin baru pengambilan air tanah di Provinsi DKI Jakarta. Keputusan itu mempertimbangkan kondisi kritis ketersediaan air di Jakarta.

    “Jadi kalau melihat itu kondisi kritis yang ada sekarang, ya kami juga dengan Pak Kepala Badan (Badan Geologi), jadi juga dalam rangka pengendalian, itu izin baru untuk air tanah di Jakarta belum akan diterbitkan,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, dikutip Kamis (9/1/2025).

    Meski begitu, Yuliot menyebut pihak yang sudah memiliki izin masih boleh memanfaatkan air tanah. Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya tidak akan mengeluarkan izin baru.

    “Izin baru, kalau yang lama-lama itu kan sudah berjalan,” imbuhnya.

    Dalam hal ini Kementerian ESDM juga akan melakukan konsolidasi dengan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Yuliot menjelaskan, cadangan air di sejumlah wilayah Indonesia berstatus rawan, rusak atau kritis.

    “Beberapa daerah di Jawa Barat, Jakarta itu termasuk daerah yang kondisinya adalah cadangan air tanahnya rusak. Seperti di Karawang, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Soreang, Pekalongan, Pemalang, dan juga termasuk Semarang itu adalah termasuk cadangan air tanahnya rusak,” jelas Yuliot.

    Daerah lain seperti Karanganyar, Boyolali, hingga Yogyakarta berstatus rawan. Dalam hal ini ia mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap lingkungan demi memastikan ketersediaan air cukup untuk kebutuhan masyarakat dan industri.

    Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan pengganti air tanah di Jakarta. Keseluruhan sistem penyediaan air bersih ditargetkan beroperasi pada 2030 untuk melayani 4 juta warga.

    Plt Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Endra S. Atmawidjaja mengatakan, penggunaan air tanah diatur ketat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Di sinilah kontribusi Kementerian PU dalam menyediakan sarana dan prasarana agar masyarakat tidak menggunakan air tanah.

    “Kalau target kita (Kementerian PU), 2030 sistem (pengganti air tanah) sudah beroperasi,” kata Endra ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

    Endra mengatakan, penggunaan air tanah secara terus-menerus akan berdampak pada penurunan muka tanah (land subsidence). Oleh karena itu, Kementerian PU terus menggenjot pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) mulai dari bendungan hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai penggantinya.

    (acd/acd)

  • Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi

    Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Forum Cik di Tiro, menuntut pengadilan publik untuk Jokowi. Mereka menolak lupa dosa Presiden ke-7 RI itu.

    Itu diungkapkan dalam “Catatan Akhir Tahun 2024 dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo”. Digelar di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).

    “Yang dibutuhkan sekarang adalah pengadilan publik,” kata inisiator Forum Cik Di Tiro, Prof Masduki dalam acara itu.

    Menurut Masduki, Jokowi adalah perusak demokrasi. Karenanya perlu diadili.

    “Pengadilan publik itu artinya pertama, publik itu harus mendapatkan satu, asupan. Baik dari masyarakat sipil, maupun dari kekuatan partai yang masih waras bahwa Jokowi itu orang jahat, gitu. Jokowi itu adalah perusak demokrasi,” ucapnya.

    Masduki yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengatakan bentuk pengadilan publik ini adalah peradilan moral.

    “Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral,” katanya.

    Forum Cik Di Tiro sendiri wadah konsolidasi masyarakat sipil lintas sektor di Yogyakarta. Di dalamnya ada akademisi seperti Masduki.

    Ia merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII). Menurutnya, saat ini Jokowi perlu diadili peradilan moral, melalui pengadilan publik.

    “Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral,” terangnya.

    Selama 10 tahun Jokowi menjabat. Ia melihat kerusakan dari Jokowi ke mana-mana, mulai dari ekonomi hingga politik,

  • Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM Urai Tantangan dan Relevansi di Era Kabinet “Gemuk”

    Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas, Pakar UGM Urai Tantangan dan Relevansi di Era Kabinet “Gemuk”

    Yogyakarta (beritajatim.com)- Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri pejabat hingga 50 persen.

    Langkah ini dimaksudkan untuk mengalihkan dana tersebut ke pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini memicu beragam tanggapan dari pakar kebijakan publik.

    Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik UGM, menilai bahwa penerapan kebijakan ini tidaklah mudah.

    Dengan Kabinet Merah Putih 2024—2029 yang terdiri dari 48 kementerian dan lima badan, jumlah tersebut lebih gemuk dibandingkan Kabinet Indonesia Maju 2019—2024 yang memiliki 34 kementerian.

    “Dengan jumlah kementerian yang lebih besar, penghematan menjadi tantangan karena kebutuhan birokrasi yang meningkat,” jelas Wahyudi dalam siaran pers Kamis (9/1/2025).

    Kebutuhan Anggaran yang Meningkat

    Adanya 14 kementerian baru membuat kebutuhan anggaran meningkat. Wahyudi mencatat, beberapa kementerian mengajukan penambahan dana yang signifikan. Contohnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan peningkatan anggaran dari Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun, dan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan meminta tambahan Rp505 miliar.

    “Pemangkasan hingga 50 persen tampaknya sulit tercapai,” tambah Wahyudi.

    Tinjau Ulang Pos Anggaran

    Wahyudi menyarankan agar evaluasi dilakukan untuk memastikan pos anggaran yang tidak produktif dipangkas. Ia mencontohkan, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup yang lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal.

    “Anggaran harus lebih diarahkan untuk pengadaan yang mendukung konservasi lingkungan,” ujarnya.

    Namun, Wahyudi memperingatkan agar pemangkasan tidak dilakukan pada kementerian yang membutuhkan perjalanan dinas untuk kinerjanya, seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi.

    “Mengurangi anggaran mereka dapat berdampak negatif pada diplomasi dan investasi Indonesia,” jelasnya.

    Prioritas Sektor Vital

    Wahyudi menekankan pentingnya mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial. Ia menyesalkan pengurangan anggaran untuk pendidikan yang berpotensi menghambat kemajuan Indonesia.

    “Jika ingin menjadi negara maju, kita harus mendukung pendidikan, termasuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi,” tegasnya.

    Reformasi Birokrasi untuk Efisiensi

    Menurut Wahyudi, kebijakan pemangkasan ini harus disertai dengan reformasi birokrasi untuk memastikan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja. Ia menyoroti perlunya penguatan indikator kinerja pegawai yang dihubungkan dengan tunjangan.

    “Jika kinerja pegawai diukur secara objektif dan transparan, pengurangan anggaran tidak akan mengurangi kualitas layanan publik,” tuturnya.

    Wahyudi menyarankan agar pemerintah memastikan perjalanan dinas benar-benar sesuai kebutuhan dan dievaluasi berdasarkan efektivitasnya.

    “Kita perlu kebijakan yang berbasis data dan penilaian objektif untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi birokrasi,” pungkasnya. [aje]

  • Pengertian, Dalil, dan Contohnya dalam Kehidupan

    Pengertian, Dalil, dan Contohnya dalam Kehidupan

    YOGYAKARTA – Apa yang dimaksud dengan takdir mubram? Dalam ajaran agama Islam, takdir mubram adalah ketentuan dari Allah SWT yang sifatnya tidak dapat diubah.

    Jenis takdir ini merupakan kebalikan dari takdir muallaq, ketentuan Allah yang masih dapat berubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar yang diusuhakan oleh orang tersebut.

    Takdir mubram mencakup segala hal yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk terjadi di masa depan dan merupakan rahasia-Nya.

    Artikel ini akan mengulas lebih dalam tentang apa itu takdir mubram, beserta dalil dan contohnya. Mari simak penjelasannya di bawah ini.

    Takdir Mubram Adalah

    Dikutip dari laman Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah (PWM Jateng), takdir mubram adalah ketentual mutlak dari Allah SWT yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mengubah takdir tersebut.

    Bachrul Ilmy dalam buku bertajuk Pendidikan Agama Islam menjelaskan takdir mubram sebagai ketetapan Allah SWT kedapa mahluk-nya yang tidak akan mengalami perubahan. Artinya, manusia tidak dapat mengubah takdir tersebut dengan cara apapun.

    Dalil tentang Takdir Mubram

    Takdir mubram pasti akan terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia dengan cara apapun. Allah SWT menjelaskan ketetapan mengenai taakdir mubram dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 78. Adapun bunyinya sebagai berikut:

    اَيْنَمَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍۗ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَّقُوْلُوْا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَۗ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِۗ فَمَالِ هٰٓؤُلَاۤءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا ۝٧٨

    Latin: Aina ma takûnû yudrikkumul-mautu walau kuntum fî burûjim musyayyadah, wa in tushib-hum ḫasanatuy yaqûlû hâdzihî min ‘indillâh, wa in tushib-hum sayyi’atuy yaqûlû hâdzihî min ‘indik, qul kullum min ‘indillâh, fa mâli hâ’ulâ’il-qaumi lâ yakâdûna yafqahûna ḫadîtsâ.

    Artinya: “Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, “Ini dari sisi Allah” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, “Ini dari engkau (Nabi Muhammad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?”

    Meski takdir mubram tidak bisa diubah, manusia tetap harus berusaha dan berikhtiyar. Misalnya perihal kelahiran, ketetapan tersebut termasuk takdir mubram. Namun tetap harus ada usaha dari manusia itu sendiri dalam prosesnya. Pun demikian dengan kematian yang mana manusia saja secara tidak langsung mempercepat ataupun memperlambat kematiannya dengan gaya hidup sehat atau tidak.

    Contoh Takdir Mubram

    Berikut ini adalah beberapa contoh takdir mubram dalam kehidupan:

    Jenis kelamin

    Contoh takdir mubram yang pertama adalah jenis kelamin. Ketapan ini bersifat mutlak dari Allah SWT dan tidak bisa diubah lagi oleh manusia dengan cara apapun.

    Kelahiran

    Contoh takdir mubram yang lainnya adalah kelahiran. Takdir ini sudah menjadi ketetapan tuhan.

    Seorang ubu yang mengandung mungkin bisa memperkirakan bahwa kehamilannya akan berlangsung selama 9 bulan 12 hari. Namun, Allah SWT bisa saja mempercepat atau memperlambat kehamilan tersebut. Untuk itu, manusia harus selalu siap dengan segala kemungkinan yang terjadi.

    Kematian

    Tak berbeda dengan kelahiran, kematian juga termasuk takdir mubram. Dalam ajaran Islam, kita dituntut untuk percaya bahwa semua yang bernyawa pasti akan mati. Ketetapan ini bersifat mutlak, dan manusia juga tidak mengetahui penyebab dan waktu kematiannya sebelum hal itu terjadi. Hanya Allah yang memiliki pengetahuan akan hal tersebut.

    Hari Akhir

    Hari akhir atau haari kimiat merupaakan hari di mana seluruh alam semesta akan hancur. Kapan kiamat akan terjadi? Hanya Allah yang mengetahui hal tersebut. sebagai manusia, kita hanya bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan beriman dan menigkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

    Demikian informasi tentang takdir mubram. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa takdir mubram adalah ketetapan Allah yang bersifat mutlak dan tidak dapat diubah oleh manusai dengan cara apapun. Semoga artikel ini bisa menambah wawasan para pembaca setia VOI.ID.

  • Melihat Model Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Berkelanjutan di Desa Wisata Tembi

    Melihat Model Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat Berkelanjutan di Desa Wisata Tembi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Desa Wisata Tembi telah berhasil membuktikan bahwa pariwisata dapat menjadi alat yang efektif untuk memberdayakan masyarakat dan melestarikan budaya. Dengan fokus pada teknik ecoprint dan shibori, desa ini tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang unik, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi kreatif lokal.

    Salah satu keunggulan utama Desa Wisata Tembi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh aspek pengembangan wisata. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan, warga desa berperan sebagai aktor utama. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan desa wisata, tetapi juga menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara masyarakat.

    Teknik ecoprint dan shibori yang menjadi ciri khas Desa Wisata Tembi merupakan bentuk nyata dari upaya pelestarian kearifan lokal. Dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar desa, masyarakat berhasil menciptakan produk-produk kerajinan tangan yang unik dan bernilai tinggi. Selain itu, kegiatan workshop ecoprint juga menjadi sarana untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada generasi muda.

    Melalui kegiatan penanaman tanaman untuk bahan ecoprint, masyarakat turut berkontribusi dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Selain itu, penggunaan bahan-bahan alami dalam proses pembuatan produk juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

    Pengembangan Desa Wisata Tembi telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke desa telah membuka peluang usaha baru bagi warga, seperti homestay, warung makan, dan toko souvenir. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk-produk kerajinan tangan juga telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Suksesnya Desa Wisata Tembi memberikan beberapa pelajaran berharga bagi pengembangan desa wisata di Indonesia, antara lain, keterlibatan masyarakat, yang harus menjadi subjek, bukan objek dalam pengembangan desa wisata., pelestarian budaya dan lingkungan dalam Pengembangan desa wisata harus selaras dengan upaya pelestarian budaya dan lingkungan,  pengembangan produk kreatif Desa wisata perlu memiliki produk unggulan yang dapat menarik minat wisatawan, dan kemitraan, yaitu kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan desa wisata.

  • Zero Accident selama masa Nataru, KAI Daop 6 Yogyakarta catatkan kesuksesan

    Zero Accident selama masa Nataru, KAI Daop 6 Yogyakarta catatkan kesuksesan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com

    Zero Accident selama masa Nataru, KAI Daop 6 Yogyakarta catatkan kesuksesan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Selama angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 angkutan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta dinilai sukses. Hal ini menjadi kinerja positif dalam hal keselamatan perjalanan kereta api yang ditorehkan Daop 6 Yogyakarta.

    Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengatakan bahwa baik pada periode Nataru 2024/2025 atau selama tahun 2024, Daop 6 menjaga keselamatan perjalanan KA dengan baik sehingga tingkat Kecelakaan Kereta Api dapat ditekan hingga 0% atau Zero Accident.

    “Capaian Zero Accident Kecelakaan Kereta Api ini mencerminkan komitmen tinggi Daop 6 dalam memberikan pelayanan transportasi yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat. Hal tersebut juga menjadi bukti nyata sinergi antara manajemen, pegawai, serta dukungan dari stakeholder dan masyarakat. Kami terus berupaya menjaga standar keselamatan tertinggi dalam seluruh aspek operasional kami,” ujar Krisbiyantoro seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (8/1).

    Sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan, Daop 6 telah menjalankan berbagai program, antara lain:

    1. Inspeksi Lintas Oleh Seluruh Insan Daop 6

    Inspeksi lintas rutin dilakukan oleh pegawai hingga pimpinan tertinggi di seluruh unit Daop 6. Inspeksi dilakukan dengan berjalan kaki, menggunakan kendaraan khusus (lori/dressin), maupun lokride (dengan naik lokomotif) dan bordesride (dengan naik kereta di rangkaian paling belakang). 

    2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

    Rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan sarana dan prasarana dengan kualitas terbaik untuk memastikan kelayakan dan keandalan operasional. Bahkan melalui perawatan dan treatment yang baik, Daop 6 per tahun 2024 tidak memiliki daerah rawan atau daerah perhatian khusus (dapsus). 

    3. Peningkatan Kompetensi SDM

    Pelatihan berkala bagi masinis, teknisi, dan petugas lainnya untuk menjaga profesionalisme dan penguasaan SOP. Selain itu, Daop 6 juga secara rutin mengadakan simulasi tanggap darurat untuk memperkuat respons terhadap situasi darurat. 

    4. Mitigasi Risiko yang Baik

    Untuk memfasilitasi seluruh pegawai melaporkan potensi bahaya, KAI menyediakan platform Safety Railways Information (SRI). Sehingga jika ada potensi bahaya, seluruh pihak dapat segera tanggap untuk melakukan pengecekan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

    5. Inovasi dalam Hal Keselamatan 

    Pada tahun 2024 Daop 6 menerapkan penggunaan bantalan sintetis untuk memperkuat struktur jalur KA di jalan jembatan. Hal tersebut merupakan inovasi Daop 6 dalam menjaga perjalanan KA senantiasa selamat.

    6. Sosialisasi Keselamatan pada Masyarakat di Jalur dan Perlintasan Sebidang KA

    Sosialisasi rutin dilakukan baik oleh internal sendiri maupun menggandeng stakeholder untuk meningkatkan awareness masyarakat terhadap keselamatan perjalanan KA di Jalur dan Perlintasan Sebidang KA. 

    Daop 6 juga mengapresiasi dukungan masyarakat yang telah mematuhi aturan keselamatan, seperti tidak menerobos palang pintu di perlintasan sebidang saat menutup, tidak melakukan aktivitas yang membahayakan di sekitar jalur kereta api, dan lainnya.

    “Prestasi ini bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus meningkatkan layanan kami. Tahun 2025, kami akan melanjutkan inovasi dan memastikan keselamatan tetap menjadi prioritas utama,” tambah Krisbiyantoro.

    Dengan capaian tersebut, PT KAI Daop 6 berharap dapat terus menjadi pilihan utama transportasi publik yang terpercaya dan aman bagi seluruh masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kesaksian Warga saat Detik-detik Kecelakaan Maut di Kota Batu, Dengar Teriakan Penumpang Bus – Halaman all

    Kesaksian Warga saat Detik-detik Kecelakaan Maut di Kota Batu, Dengar Teriakan Penumpang Bus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Kota Batu – Sebuah bus pariwisata yang mengangkut rombongan siswa dari SMK Bali Global Badung mengalami kecelakaan tragis di Kota Batu.

    Bus dengan nomor polisi DK 7942 GB tersebut diduga mengalami rem blong saat melintas di Jalan Imam Bonjol, Temas, Kecamatan Batu, dan menabrak beberapa kendaraan sebelum akhirnya berhenti di dekat Sekolah Al Kitab, Jalan Ir Soekarno Beji.

    Kecelakaan terjadi pada Rabu, 8 Desember 2025, saat bus tersebut dalam perjalanan menuju Semarang, Yogyakarta, dan Malang.

    Menurut keterangan saksi mata, Kusnari (54), bus meluncur dengan kecepatan tinggi dan sempat terdengar teriakan dari para penumpang sebelum akhirnya menabrak warung dan pohon.

    “Ketika bus sudah sampai di sini, terdengar suara ‘krak krak krak’ besi depan bus bergesekan dengan aspal setelah menabrak beberapa kendaraan,” kata Kusnari.

    Jumlah Korban

    Insiden tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan belasan lainnya mengalami luka-luka.

    Saat ini, para korban yang selamat, yang jumlahnya mencapai 43 orang, telah dievakuasi dan dibawa ke RS Hasta Brata untuk mendapatkan perawatan.

    “Kalau saya lihat, penumpang yang di dalam bus tidak ada yang terluka. Cuma mereka sempat berteriak dan turun semua begitu bus berhenti,” tambah Kusnari.

    Sementara itu, Kasat Lantas Polres Batu, AKP Kevin Ibrahim, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan dan sterilisasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini.

    Laporan sementara ada 4 orang tewas dalam insiden ini.

    “Kami masih melakukan pendataan dan sterilisasi kendaraan yang terlibat kecelakaan,” ungkapnya.

    (TribunJatim.com/Dya Ayu)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).