Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Kapolresta Yogyakarta Sebut Darso Sempat Terlibat 2 Peristiwa Kecelakaan – Halaman all

    Kapolresta Yogyakarta Sebut Darso Sempat Terlibat 2 Peristiwa Kecelakaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polresta Yogyakarta membeberkan adanya dua peristiwa kecelakaan yang saling terkait dalam kasus tabrakan kendaraan yang dibawa Darso (43) bersama teman-temannya.

    Darso merupakan warga Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, yang tewas diduga setelah dianiaya anggota Satlantas Polresta Yogyakarta.

    Berdasarkan penjelasan Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Aditya Surya Dharma, awalnya Darso menabrak Tutik Wiyanti di Jalan Mas Suharto, Danurejan, Kota Yogyakarta, pada 12 Juli 2024.

    Darso dan rekan-rekannya lalu mengantarkan korban ke Rumah Sakit (RS) Bathesda Lempuyangwangi.

    Pihak keluarga korban pun memotret Kartu Tanda Penduduk (KTP) Darso untuk keperluan pertanggungjawaban kecelakaan tersebut.

    Saat korban ditangani oleh tim medis, Darso dan kawan-kawannya justru meninggalkan rumah sakit tanpa pamit.

    Lantas, suami korban yang bernama Gery berinisiatif melakukan pengejaran mobil Darso yang diduga hendak mengarah ke Semarang.

    Ketika mereka sampai di Jalan Ir Dokter Yohanes, jalur Gery terhalang oleh mobil yang ditumpangi Darso bersama rombongan.

    Akibatnya, Gery terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya.

    “Iya, ada dua kecelakaan di hari yang sama. Setelah (kabur) nabrak Pak Gery,” ucap Aditya kepada awak media, Rabu (15/1/2025), dilansir Tribun Jogja.

    Kini proses pengusutan peristiwa kecelakaan yang melibatkan Darso bersama dua rekannya masih berlangsung. Dua teman Darso yang diperiksa, yaitu Toni dan Ferry.

    Janji Kapolresta Yogyakarta

    Kombes Pol Aditya Surya Dharma juga memberikan pernyataan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan enam anggota Unit Gakkum Satlantas Polresta Yogyakarta kepada Darso.

    Aditya mengatakan, dirinya menghormati proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung di Mapolda Jawa Tengah.

    Ia juga menyerahkan seluruh proses pemeriksaan oleh Propam Polda DIY jika terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan enam anggotanya.

    “Pada prinsipnya kalau memang anggota kami ada dugaan ke situ (penganiayaan). Ada bukti-buktinya pasti kami tindak tegas,” jelas Aditya di sela-sela kegiatannya, Rabu.

    Ia berujar, proses pemeriksaan yang dilakukan Bidpropam Polda DIY masih berlangsung.

    Meski begitu, anggota Gakkum Satlantas Polresta Yogyakarta itu masih aktif bertugas seperti biasa.

    “Masih dalam proses pemeriksaan Bidpropam DIY, saat ini masih (aktif),” jelasnya.

    13 Saksi Sudah Diperiksa

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio mengatakan, sebanyak 13 saksi telah diperiksa terkait kematian Darso (43).

    Pemeriksaan ini mengenai laporan yang dibuat keluarga Darso ke Polda Jateng, Jumat (10/1/2025).

    Darso merupakan warga Mijen, Kota Semarang, yang tewas diduga setelah dianiaya anggota Satlantas Polresta Yogyakarta.

    “Kami telah melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 13 orang, terdiri dari keluarga Darso, masyarakat sekitar, dan rumah sakit (RS Permata Medika),” jelas Dwi selepas ekshumasi jenazah Darso di TPU Sekrakal, Gilisari, Purwosari, Mijen, Kota Semarang, dilansir Tribun Banyumas, Senin (13/1/2025).

    Ia menyebut, kasus ini masih dalam proses penyelidikan sehingga belum bisa menyimpulkan adanya unsur pidana.

    “Proses ekshumasi ini untuk mendukung bisa menentukan ada pidana atau tidak,” ungkapnya.

    Ia juga menyebut, Polda Jateng belum melakukan koordinasi untuk melakukan pemanggilan terhadap terlapor, yakni IS, anggota Satlantas Polresta Yogyakarta.

    Dwi berujar, pihaknya akan memastikan terlebih dahulu unsur pidana dalam kasus ini sebelum melakukan pemanggilan.

    “Kami belum koordinasi dengan Polda DIY, kami tentukan dulu ini ada proses pidana atau tidak,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Kapolresta Yogyakarta Sebut Ada Dua Peristiwa Kecelakaan Libatkan Darso dan Temannya.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Miftahul Huda)(TribunBanyumas.com/Iwan Arifianto)

  • Buntut Patwal Arogan Mobil Dinas Raffi Ahmad, Pengawalan Utusan Presiden Perlu Dikaji Ulang

    Buntut Patwal Arogan Mobil Dinas Raffi Ahmad, Pengawalan Utusan Presiden Perlu Dikaji Ulang

    Jakarta: Viral di media sosial patwal mobil RI 36 milik Raffi Ahmad dinilai arogan saat di jalan raya. Bahkan insiden ini menuai sorotan dari masyarakat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ulung Pribadi menilai patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurutnya, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Ulung dikutip Antara.

     

    Ulung menambahkan, Raffi yang hanya berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sehingga tidak perlu perlakuan yang setara menteri atau bahkan presiden. 

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

    Jakarta: Viral di media sosial patwal mobil RI 36 milik Raffi Ahmad dinilai arogan saat di jalan raya. Bahkan insiden ini menuai sorotan dari masyarakat.

    Menanggapi fenomena tersebut, Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ulung Pribadi menilai patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk Utusan Khusus Presiden perlu ditinjau ulang.

    Menurutnya, patwal untuk Utusan Khusus Presiden perlu dipertimbangkan tingkat urgensi tugas, dan dampaknya terhadap publik.

    “Peninjauan kebijakan ini akan memastikan efisiensi dan penggunaan yang tepat sasaran. Peninjauan juga penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara oleh pejabat,” kata Ulung dikutip Antara.
     
     

    Ulung menambahkan, Raffi yang hanya berstatus Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni dinilai tidak memiliki urgensi tinggi, sehingga tidak perlu perlakuan yang setara menteri atau bahkan presiden. 

    “Penggunaan patwal seharusnya diberikan kepada pejabat yang memiliki urgensi tinggi dalam tugas kenegaraan, seperti Presiden, Wakil Presiden, atau pejabat yang berkaitan langsung dengan keamanan nasional,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia menilai bahwa pemberian patwal untuk pejabat yang tugasnya tidak mendesak justru dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat terlebih penggunaannya menimbulkan polemik di media sosial.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • Kemenperin Usul Insentif PPnBM Kendaraan Hybrid 3% – Page 3

    Kemenperin Usul Insentif PPnBM Kendaraan Hybrid 3% – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Industri otomotif tengah menghadapi tantangan yang cukup berat. Industri ini tengah terbentur pelemahan daya beli. Terbukti, periode Januari – Desember 2024, total penjualan mobil secara wholesales tercatat sebesar 865.723 unit atau turun 13,9% secara year-on-year (YoY) dari periode sama 2023.

    Selain itu, di 2025 ini kinerja industri otomotif diproyeksi terus menurun karena adanya implementasi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) serta penerapan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

    Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setia Darta mengatakan, sebagai salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB nasional, industri otomotif mencatatkan perkiraan penurunan sebesar Rp 4,21 triliun pada 2024.

    “Ini berimbas ke sektor backward linkage sebesar Rp 4,11 triliun dan sektor forward linkage sebesar Rp3,519 triliun,” kata Setia Darta pada acara diskusi yang bertajuk “Prospek Industri Otomotif 2025 dan Peluang Insentif dari Pemerintah” di Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (15/1/2025).

    Menyadari pentingnya sektor otomotif bagi kontribusi ekonomi Indonesia dan tantangan yang dihadapi pada 2025, Kementerian Perindustrian secara aktif menyampaikan usulan insentif dan relaksasi kebijakan kepada pemangku kepentingan terkait. Beberapa usulan insentif itu antara lain PPnBM ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan hybrid (PHEV, full, mild) sebesar 3%.

    Selain itu, insentif PPN DTP untuk kendaraan EV sebesar 10% untuk mendorong industri kendaraan listrik, dan penundaan atau keringanan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB.

    “Saat ini sebanyak 25 provinsi yang menerbitkan regulasi terkait relaksasi opsen PKB dan BBNKB. Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan nyata terhadap keberlanjutan industri otomotif nasional serta menjaga daya saingnya di pasar domestik maupun global,” ungkap Dirjen ILMATE.

    Ke-25 provinsi itu di antaranya Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, NTB, Bali, Kepulauan Riau, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

     

  • Nekat Ngudud di Malioboro, Siap-siap Kena Denda Rp7,5 Juta

    Nekat Ngudud di Malioboro, Siap-siap Kena Denda Rp7,5 Juta

    Jakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta tidak main-main untuk membuat kawasan Malioboro bebas asap rokok. Mereka menerapkan larangan merokok di kawasan tersebut. 

    Bagi warga maupun wisatawan yang nekat ngudud atau merokok di kawasan Malioboro bakal dikenakan sanksi denda. Pelanggar aturan kawasan tanpa rokok (KTR) akan didenda Rp7,5 juta.

    Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 dan telah diterapkan sejak tahun 2020. Dan sosialisasi ke masyarakat dilakukan hingga tahun 2025.

    “Mengingat sosialisasi sudah sering dilakukan, mulai tahun ini kami akan memberlakukan sanksi yustisi,” kata Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta Ahmad Hidayat dalam keterangannya di Yogyakarta, dikutip Antara, Rabu, 15 Januari 2025.

    Baca juga: 

    Selama 2024, pihaknya mencatat sebanyak 4.158 pelanggar telah dibina karena merokok di kawasan Malioboro. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan warga lokal, sisanya wisatawan.
    Tempat Khusus Merokok

    Bagi pengunjung yang sulit menahan untuk tidak ngudud, Satpol PP Kota Yogyakarta juga telah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro. Adapun lokasinya, yaitu:

    Taman Parkir Abu Bakar Ali 
    Utara Plaza Malioboro
    Lantai 3 Pasar Beringharjo

    Satpol PP Kota Yogyakarta akan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan dan lorong-lorong Malioboro. “Mari bersama menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Yogyakarta, menjadikannya kota yang sehat untuk semua,” katanya.
     

    Jakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta tidak main-main untuk membuat kawasan Malioboro bebas asap rokok. Mereka menerapkan larangan merokok di kawasan tersebut. 
     
    Bagi warga maupun wisatawan yang nekat ngudud atau merokok di kawasan Malioboro bakal dikenakan sanksi denda. Pelanggar aturan kawasan tanpa rokok (KTR) akan didenda Rp7,5 juta.
     
    Hal ini sesuai dengan Perda Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 dan telah diterapkan sejak tahun 2020. Dan sosialisasi ke masyarakat dilakukan hingga tahun 2025.

    “Mengingat sosialisasi sudah sering dilakukan, mulai tahun ini kami akan memberlakukan sanksi yustisi,” kata Kepala Seksi Penyidikan Satpol PP Kota Yogyakarta Ahmad Hidayat dalam keterangannya di Yogyakarta, dikutip Antara, Rabu, 15 Januari 2025.
     
    Baca juga: 
     
    Selama 2024, pihaknya mencatat sebanyak 4.158 pelanggar telah dibina karena merokok di kawasan Malioboro. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan warga lokal, sisanya wisatawan.

    Tempat Khusus Merokok

    Bagi pengunjung yang sulit menahan untuk tidak ngudud, Satpol PP Kota Yogyakarta juga telah menyediakan tempat khusus merokok di kawasan Malioboro. Adapun lokasinya, yaitu:

    Taman Parkir Abu Bakar Ali 
    Utara Plaza Malioboro
    Lantai 3 Pasar Beringharjo

    Satpol PP Kota Yogyakarta akan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan dan lorong-lorong Malioboro. “Mari bersama menjaga kebersihan dan kenyamanan Kota Yogyakarta, menjadikannya kota yang sehat untuk semua,” katanya.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Beda Tarif Ojol Zendo Muhammadiyah dengan Grab-Gojek, Cek Cara Pesan!

    Beda Tarif Ojol Zendo Muhammadiyah dengan Grab-Gojek, Cek Cara Pesan!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Zendo jadi pemain baru layanan transportasi online di Indonesia. Zendo sebenarnya sudah ada sejak 2015 yang dikelola oleh Serikat Usaha Muhammadiya atau SUMU.

    Namun cara pemesanannya berbeda dengan pemain lain seperti Gojek dan Grab. Pemesanan transportasi di Gojek dan Grab menggunakan aplikasi yang terlebih dahulu harus di-download di Apple App Store atau Google Play Store. Pengguna lalu memasukkan alamat penjemputan dan tujuan, baru secara otomatis akan keluar berapa harga yang harus dibayarkan.

    Sementara itu, Zendo menggunakan WhatsApp sebagai alat pemesan. Aplikasi Zendo tersedia di Google Play Store, tetapi pemesanan akan diarahkan ke kontak WhatsApp yang berbeda-beda sesuai lokasi penjemputan.

    Masyarakat tinggal mengirimkan chat alamat penjemputan dan tujuan, nanti akan diberikan tarif yang berlaku. Tercatat Zendo sudah ada di lebih 70 kota. Anda bisa mengecek kota dan nomor telepon untuk memesan langsung di website atau aplikasi resminya.

    Beberapa wilayah yang sudah memiliki layanan ini seperti Bekasi, Yogyakarta, hingga Batam. Zendo belum tersedia untuk wilayah Jakarta.

    Perbandingan Tarif Gojek, Grab, Zendo

    CNBC Indonesia membandingkan harga ketiganya dengan rute yang sama, yakni Stasiun Bekasi menuju ke Metropolitan Mall Bekasi berjarak 3,6 km. Lokasi dipilih karena Zendo sudah tersedia di kota Bekasi. Ini perbandingannya, berdasarkan pencarian pada Rabu siang (15/1/2025):

    1. Gojek

    Goride: Rp 15 ribu

    Goride Comfort : Rp 17 ribu

    Gocar : Rp 22 ribu

    Gocar Prioritas : Rp 26 ribu

    2. Grab

    GrabBike : Rp 16 ribu

    GrabBike Hemat : Rp 14 ribu

    GrabCar Plus : Rp 35 ribu

    GrabCar Hemat : Rp 20.500

    3. Zendo

    Akun WhatsApp yang dihubungi memberikan sejumlah tarif berdasarkan jarak penjemputan dan tujuan. Dituliskan jaraknya 0-3 km Rp 10 ribu, 3,1 km-4km Rp 12 ribu, 4,1 km-5 km Rp 15 ribu, 5,1-6km Rp 17 ribu, dan 6,1-7 km sebesar Rp 18 ribu.

    Artinya dengan jarak 3,6 km, penumpang bisa membayarkan sekitar Rp 15 ribu.

    Sementara itu, untuk jarak lebih dari 7 km dikenakan tarif dikali Rp 2,500. Untuk mobil tidak ada perincian harga, karena bergantung pada pilihan kendaraan, termasuk jika disewa untuk pengantaran satu hari penuh.

    Semoga informasi ini membantu!

    (fab/fab)

  • Jokowi Ungkap Pembicaraan dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X

    Jokowi Ungkap Pembicaraan dengan Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X

    GELORA.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan isi pembicaraan yang dilakukan dengan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan yang berlangsung di Kediaman Pribadi Sultan, Keraton Kilen Yogyakarta, pada Rabu (15/1/2025) pagi.

    “Saya sudah lama tidak berjumpa dengan beliau. Jadi ini hanya silaturahmi. Saya yang datang karena diundang,” kata Jokowi saat memberikan keterangan di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu siang.

    Jokowi menegaskan bahwa pembicaraan antara dirinya dan Sultan tidak berkaitan dengan politik.

    Meskipun demikian, ia mengakui bahwa mereka membahas berbagai topik selama hampir dua jam.

    “Enggak, silaturahmi biasa. Karena lama saya enggak berjumpa dengan beliau,” jelasnya.

    “Ya hampir dua jam ngomong dari banyak hal, banyak hal. Lebih banyak di geopolitik dan ekonomi global,” lanjut Jokowi.

    Sementara itu, Sultan HB X enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai isi pertemuan tersebut.

    “Ya enggak bisa diomongke, wong itu pribadi og,” ungkap Sultan saat ditemui di Kantor Gubernur DIY pada hari yang sama.

    Sultan menekankan bahwa pertemuan dengan Jokowi hanya sebatas silaturahmi. “Saya enggak mau komentar apa pun, ya silaturahmi itu,” kata Sultan.

    Ketika ditanya mengenai kemungkinan pembahasan isu politik, ia menegaskan bahwa diskusi tidak menyangkut hal tersebut. “Enggak,” tegasnya.

    Pertemuan ini menyoroti pentingnya hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menunjukkan komitmen kedua tokoh untuk menjaga komunikasi yang baik meskipun tidak membahas isu politik secara langsung.

  • Jokowi Kunjungi Sultan HB X di Keraton Yogyakarta, Bahas Apa?

    Jokowi Kunjungi Sultan HB X di Keraton Yogyakarta, Bahas Apa?

    loading…

    Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) usai kunjungan pribadi ke Keraton Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025) pagi. FOTO/GUNANTO FARHAN

    JAKARTA – Mantan PresidenJoko Widodo ( Jokowi ) melakukan kunjungan pribadi ke Keraton Yogyakarta pada Rabu (15/1/2025) pagi. Jokowi tiba di kompleks Keraton sekitar pukul 09.00 WIB, dengan iring-iringan mobil yang langsung menuju Keraton Kilen, kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X , Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kraton Yogyakarta.

    Pertemuan antara Jokowi dan Sultan HB X berlangsung secara tertutup selama sekitar satu jam. Setelahnya, Jokowi meninggalkan Keraton Yogyakarta tanpa memberikan keterangan kepada media. Namun, ia sempat membuka kaca mobil untuk menyapa awak media yang berada di lokasi.

    Sultan HB X enggan berkomentar mengenai kunjungan Jokowi ke Keraton Yogyakarta. Menurutnya, kunjungan Jokowi merupakan kunjungan pribadi.

    “Ya nggak bisa toh, wong itu pribadi kok. Saya nggak mau komentar apa-apa, cuma silaturahmi,” kata Sultan.

    “Pembahasan politik?” tanya wartawan.

    “Ndak,” kata Sultan sambil berlalu masuk ke Kantornya.

    Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Jokowi ke Kraton Yogyakarta setelah ia tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

    (abd)

  • Pakar nilai Peraturan Pemerintah tentang Keprotokolan perlu direvisi 

    Pakar nilai Peraturan Pemerintah tentang Keprotokolan perlu direvisi 

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Ulung Pribadi memandang bahwa Peraturan Pemerintah tentang Keprotokolan perlu direvisi.

    Prof. Ulung menjelaskan bahwa PP Keprotokolan perlu direvisi karena mengatur orang yang paling dihormati atau pejabat dengan jabatan tertinggi harus datang paling akhir dan pulang lebih dahulu.

    “Ketentuan ini sering menyebabkan keterlambatan dimulainya acara karena harus menunggu kehadiran pejabat yang diatur datang terakhir,” kata Prof. Ulung saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa PP Keprotokolan yang dimaksud adalah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

    Adapun ketentuan tersebut diatur dalam penjelasan PP Nomor 39 Tahun 2018 pada Bab I tentang Umum di halaman kelima, yang berbunyi: “Pada kedatangan dan pulang, orang yang paling dihormati selalu datang paling akhir dan pulang paling dahulu.”

    Menurut Prof. Ulung, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas, terutama dalam konteks pelayanan publik.

    “Sebagai pemimpin, pejabat negara seharusnya memberikan contoh disiplin waktu. Datang paling akhir bukanlah representasi nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab,” ujarnya.

    Selain itu, dia berpendapat bahwa ketentuan tersebut dapat berdampak negatif terhadap jalannya agenda pemerintahan yang membutuhkan koordinasi tepat waktu.

    “Sehingga revisi perlu dengan mempertimbangkan fleksibilitas dan pengaturan waktu berdasarkan kebutuhan acara, bukan sekadar mengikuti protokol yang kaku,” jelasnya.

    Sebelumnya, pengguna media sosial X @iam__stanis mencuit ketentuan keprotokolan dalam PP perlu direvisi usai muncul video viral tentang patroli dan pengawalan (patwal) lalu lintas untuk mobil hitam berpelat nomor RI 36.

    Selain itu, pengguna media sosial X @pak_irv sempat mencuit soal kemungkinan alasan pejabat sering membuat acara telat. Cuitan tersebut hingga Rabu pukul 10.12 WIB telah mendapatkan disukai 13 ribu pengguna, dan ditayangkan sebanyak 1,5 juta kali.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Survei Next ANTARA: Sukses di Nataru, masyarakat rekomendasikan KAI transportasi utama

    Survei Next ANTARA: Sukses di Nataru, masyarakat rekomendasikan KAI transportasi utama

    PT KAI membuktikan kereta api berhasil menjadi penyedia opsi transportasi publik yang tidak hanya nyaman dan aman, tapi juga terjangkau dan ramah lingkungan.

    Jakarta (ANTARA) – Perum LKBN ANTARA melalui unit bisnis NEXT merilis laporan survei kepuasan pelanggan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selama momen libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    Dilaksanakan dari tanggal 4-11 Januari 2025, survei ini merupakan kelanjutan dari survei Pra Nataru yang telah diselenggarakan pada tanggal 11-17 November 2024.

    Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi (TI) Perum LKBN ANTARA Jaka Sugiyanta mengatakan, survei tahap dua ini kian menasbihkan kereta api (KA) sebagai moda transportasi pilihan utama masyarakat Indonesia di momen natal-tahun baru.

    “Melalui survei ini, PT KAI membuktikan kereta api berhasil menjadi penyedia opsi transportasi publik yang tidak hanya nyaman dan aman, tapi juga terjangkau dan ramah lingkungan,” ujar Jaka dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Survei yang dilaksanakan pada 4-11 Januari 2025 ini, merupakan kelanjutan dari survei pra natal-tahun baru yang telah diselenggarakan pada 11-17 November 2024.

    Survei tahap II ini masih mengulas tiga kategori, yakni Layanan dan Fasilitas di Stasiun, Layanan dan Fasilitas di Kereta, dan Pembelian Tiket.

    Selain itu, survei pun dilaksanakan di 10 stasiun yang sama dengan survei pra natal-tahun baru, yakni Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen (Jakarta), Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan (Yogyakarta), Stasiun Bandung dan Stasiun Kiaracondong (Bandung), Stasiun Tawang dan Stasiun Poncol (Semarang), dan Stasiun Pasar Turi dan Stasiun Gubeng (Surabaya).

    Pada kategori Layanan dan Fasilitas di Stasiun, lebih dari 85 persen responden menilai kebersihan di ruang tunggu dan toilet stasiun baik.

    Selanjutnya, lebih dari 90 persen responden mengaku petugas operasional di stasiun sangat tanggap membantu para calon penumpang.

    Lebih lanjut, Jaka mengatakan, temuan yang cukup menarik adalah adanya sedikit kenaikan pada jumlah responden yang menggunakan boarding face recognition, yakni sebesar 42 persen dibandingkan survei pra natal-tahun baru sebesar 40 persen.

    “Ini (teknologi face recognition) tak diragukan lagi menjadi faktor yang membuat traffic boarding penumpang jadi lancar, tidak ada hambatan,” ujarnya pula.

    Survei ini juga menemukan, KA kelas ekonomi masih menjadi pilihan favorit masyarakat selama masa natal-tahun baru. Adapun persentasenya meliputi kelas ekonomi (63,7 persen), kelas eksekutif (32,2 persen), kelas bisnis (2,6 persen), dan sisanya merupakan kelas compartment, kelas luxury, dan kelas panoramic.

    Dari sisi kebersihan di kereta api, hampir 90 persen responden menyebut bahwa ruangan/gerbong bersih dan hampir 75 persen responden mengaku toilet di dalam kereta cukup bersih.

    “Fasilitas toilet di dalam kereta dari sisi kebersihan cukup baik, namun perlu ditingkatkan,” kata Jaka lagi.

    Lebih dari 80 persen responden menggunakan online ticketing untuk membeli tiket KAI dalam masa Natal dan Tahun Baru 2024/2025 ini.

    Salah satu temuan utama survei ini mengungkapkan bahwa sebagian besar responden (95 persen) mengaku puas terhadap pelayanan KAI selama masa Natal-Tahun Baru 2024/2025. Sementara itu, lebih dari 90 persen menyatakan KAI memberikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar: Retret kepala daerah bermanfaat, tapi perlu antisipasi problem

    Pakar: Retret kepala daerah bermanfaat, tapi perlu antisipasi problem

    Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo mengatakan bahwa rencana retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dapat bermanfaat, tetapi perlu mengantisipasi sejumlah problem.

    Prof. Eko menjelaskan bahwa sejumlah manfaatnya adalah terbangunnya kesepahaman maupun kesamaan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Kedua, kepala daerah yang ada di Indonesia bisa ditingkatkan kapasitas dan pengetahuannya dalam hal kebijakan dan kemampuan manajerialnya,” kata Prof. Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

    Kemudian, dia mengatakan bahwa manfaat lainnya adalah terciptanya kesepahaman mengenai pemberantasan antikorupsi, dan penegakan hukum.

    Namun, kata dia, problem pelaksanaannya adalah terdapat potensi perbedaan kapasitas masing-masing kepala daerah terpilih, hingga anggaran.

    “Ketika ini dilakukan dengan melibatkan banyak orang dan dikumpulkan di satu tempat, maka akan membuat anggaran negara kita yang terbatas menjadi masalah,” jelasnya.

    Problem lainnya, kata dia, adalah perbedaan visi dan misi kepala daerah terpilih selama masa kampanye dengan pemerintah pusat.

    “Kalau tidak dilaksanakan, maka akan menjadi problematika karena mereka akan dianggap melakukan kebohongan publik dan mengecewakan pemilih mereka sebab visi maupun misi yang ada tidak dijalankan, dan malah menjalankan visi maupun misi pemerintah pusat semata,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia mengemukakan bahwa sejumlah solusi yang dapat dilakukan pemerintah pusat sebagai penyelenggara retret adalah memetakan kapasitas, dan visi maupun visi dari para kepala daerah terpilih.

    “Sehingga kemudian akan bisa dibagi beberapa klaster pada pelaksanaan retret yang akan fokus untuk menyesuaikan antara visi pemerintah pusat dan kepala daerah yang sejalan atau sinergi,” katanya.

    Ia mengatakan bahwa memastikan tema dan pemateri setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan atau visi dan misi para kepala daerah terpilih juga diperlukan.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa kegiatan yang interaktif dan partisipatif, tetapi tetap mampu meminimalkan anggaran pelaksanaan retret dapat dilakukan dengan menyelenggarakan retret yang mengelompokkan kepala daerah terpilih berdasarkan kewilayahannya.

    “Dengan cara ini diharapkan retret akan bisa optimal, visi dan misi pemerintah pusat bisa dijalankan oleh pemerintah daerah, dan kepala daerah terpilih tidak meninggalkan visi serta kebutuhan dari konstituen yang telah mereka janjikan selama kampanye,” ujarnya.

    Sebelumnya, wacana retret untuk kepala daerah terpilih disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

    “Perlu ada sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan juga keinginan Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil menteri dan kepala badan dikumpulkan di Magelang, supaya kami memiliki perspektif yang sama,” kata Yusril ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/1).

    Adapun Presiden Prabowo sempat mengadakan retret pada Oktober 2024 di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan pesertanya yaitu Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025