Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, BMKG: 14 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Prakiraan Cuaca Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, BMKG: 14 Wilayah Potensi Hujan Sangat Lebat – Halaman all

    Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat.

    Tayang: Jumat, 24 Januari 2025 07:49 WIB

    freepik.com

    Ilustrasi hujan lebat. Berikut ini potensi hujan BMKG Hari Ini Jumat, 24 Januari 2025, beberapa lokasi di Indonesia berpotensi angin kencang, hingga hujan sangat lebat. 

    TRIBUNNEWS.COM – Berikut daerah yang berpotensi hujan hari ini, Jumat, 24 Januari 2025, menurut informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

    Dikutip dari meteo.bmkg.go.id, berikut daerah-daerah yang perlu mewaspadai potensi cuaca ekstrem.

    Prakiraan Cuaca Jumat, 24 Januari 2025

    Peringatan Dini Hujan Sedang – Lebat

    Banten
    DI Yogyakarta
    Gorontalo
    Jawa Barat
    Kalimantan Barat
    Kalimantan Selatan
    Kalimantan Tengah

    Kalimantan Timur
    Kalimantan Utara
    Kep. Bangka Belitung

    Maluku
    Maluku Utara
    Papua Barat
    Riau
    Sulawesi Tengah
    Sulawesi Tenggara
    Sumatera Barat
    Sumatera Selatan

    Peringatan Dini Hujan Lebat – Sangat Lebat

    Aceh
    Bali
    Bengkulu
    Jawa Tengah
    Jawa Timur
    Lampung
    Nusa Tenggara Barat
    Nusa Tenggara Timur
    Papua
    Sulawesi Barat
    Sulawesi Selatan
    Sulawesi Utara
    Sumatera Utara
    Jambi

    Peringatan Dini Angin Kencang

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kampung Siluman, Desa yang Lenyap dalam Letusan Merapi 1930

    Kampung Siluman, Desa yang Lenyap dalam Letusan Merapi 1930

    Liputan6.com, Yogyakarta – Letusan Gunung Merapi pada tahun 1930 menghapus sebuah kampung bernama Siluman dari peta, menyisakan misteri dan jejak sejarah yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi di Jawa Tengah.

    Kampung Siluman, yang juga dikenal sebagai Kampung Saluman atau Seluman, dahulu terletak di area yang kini masuk dalam wilayah administratif Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten. Lokasi ini berada di sisi barat Sungai Woro, dengan pemandangan langsung ke arah mulut kawah dan puncak Gunung Merapi.

    Mengutip dari berbagai sumber, peristiwa letusan 18 Desember 1930 tersebut tercatat sebagai salah satu erupsi paling mematikan di abad ke-20. Berdasarkan dokumentasi pemerintah Hindia Belanda, bencana ini menghancurkan 13 desa secara total dan 23 desa lainnya mengalami kerusakan sebagian.

    Total korban jiwa mencapai 1.369 orang, serta 2.100 hewan ternak tidak selamat. Sebelum kehancurannya, aktivitas Gunung Merapi mulai menunjukkan peningkatan sejak November 1930.

    Tanda-tanda awal dimulai dengan suara gemuruh dari lereng gunung pada 23 November, yang terus meningkat intensitasnya hingga puncak letusan. Dahsyatnya erupsi bahkan terlihat jelas dari Kota Yogyakarta.

    Di lokasi bekas Kampung Siluman saat ini, tidak ada sisa-sisa pemukiman yang dapat ditemukan. Area tersebut kini dipenuhi hutan pinus dan padang rumput.

    Ketiadaan jejak fisik kampung dijelaskan karena konstruksi rumah penduduk saat itu menggunakan bahan-bahan sederhana seperti bambu dan kayu, yang mudah terbakar oleh awan panas. Satu-satunya penanda keberadaan manusia di area tersebut adalah beberapa gundukan tanah yang dipercaya sebagai makam tanpa penanda.

    Menurut catatan sejarah lokal, hanya sepasang suami istri yang selamat dari bencana tersebut karena sedang berada di luar kampung saat letusan terjadi. Pasangan ini kemudian menetap di Desa Sidorejo.

    Kawasan bekas Kampung Siluman kini resmi menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Merapi dan dikenal sebagai blok kawasan Saluman. Lokasi ini menjadi pengingat akan dahsyatnya kekuatan alam dan rapuhnya pemukiman manusia di hadapan bencana vulkanik.

    Letusan 1930 tidak hanya menghancurkan Kampung Siluman, tetapi juga berdampak pada perekonomian kolonial. Sebelum bencana, pemerintah Hindia-Belanda mencatat keuntungan hingga 54 juta gulden pada 1928 dari hasil pertanian. Akan tetapi, pada 1932, mereka mengalami kerugian sebesar 9 juta gulden.

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Umbul Ponggok, Sumber Mata Air Pengubah Nasib Desa

    Umbul Ponggok, Sumber Mata Air Pengubah Nasib Desa

    Liputan6.com, Yogyakarta – Pemanfaatan sumber mata air jernih di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah telah mengubah status desa ini dari kategori miskin menjadi desa terkaya di Indonesia. Transformasi drastis ini bermula dari pengelolaan sumber mata air yang sebelumnya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari warga.

    Mengutip dari berbagai sumber, pada tahun 2015, pemerintah desa Ponggok mulai melakukan pembenahan dengan memanfaatkan Dana Desa dari pemerintah pusat. Fokus utama pembangunan tertuju pada pengembangan sumber mata air yang kemudian dikenal dengan nama Umbul Ponggok.

    Kejernihannya dengan warna biru cerah menjadi daya tarik utama destinasi wisata ini. Pengembangan Umbul Ponggok tidak berhenti pada lokasi wisata semata.

    Pemerintah desa juga membangun berbagai fasilitas pendukung seperti area kuliner, toilet, lahan parkir, dan tempat ibadah. Infrastruktur ini menjadi penunjang kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

    Kesuksesan Umbul Ponggok mendorong pengembangan lima destinasi wisata baru di desa tersebut. Umbul Besuki, Umbul Sigedang, Ponggok Ciblon, Bale Tirto, dan Soko Alas menyusul menjadi tujuan wisata yang menarik pengunjung.

    Pembangunan fasilitas akomodasi berupa homestay dan guest house turut melengkapi fasilitas wisata di desa ini. Transformasi Desa Ponggok tercermin dari peningkatan pendapatan desa yang melambung tinggi.

    Dari pendapatan awal Rp80 juta per tahun, angka tersebut melonjak menjadi Rp3,9 miliar pada tahun pertama pengembangan wisata. Pencapaian ini terus meningkat hingga mencapai Rp14 miliar per tahun.

    Peningkatan pendapatan desa berdampak langsung pada kesejahteraan 2.000 penduduk Desa Ponggok. Sektor pariwisata membuka lapangan kerja baru bagi warga dari berbagai kelompok usia.

    Pos-pos pekerjaan seperti pemandu wisata, pelayanan, dan administrasi terisi oleh pemuda, ibu-ibu, hingga lansia setempat. Pengelolaan pendapatan desa juga diarahkan untuk peningkatan kualitas hidup warga melalui program beasiswa pendidikan dan bantuan kesehatan. Desa yang memiliki akar sejarah sejak tahun 1800-an ini telah membuktikan bahwa pengelolaan potensi alam secara optimal dapat mengubah nasib sebuah desa.

     

    Penulis: Ade Yofi Faidzun

  • Perlunya Kukuhkan Sinergi Ormas dan Pemerintah demi Jaga Keberagaman Indonesia

    Perlunya Kukuhkan Sinergi Ormas dan Pemerintah demi Jaga Keberagaman Indonesia

    Yogyakarta – Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hamim Ilyas mengungkapkan perlunya sinergi organisasi massa dan pemerintah demi menjaga keberagaman di Indonesia.

    Hamim mengungkapkan keprihatinannya atas sejumlah konflik antarormas yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Ia menekankan pentingnya visi, misi, dan tujuan yang jelas dalam setiap ormas atau organisasi keagamaan, yang didukung oleh proses kaderisasi dan pembinaan internal.

    “Organisasi yang baik selalu melakukan kaderisasi dan pembinaan anggotanya agar tujuan yang ingin dicapai dapat berlangsung secara berkesinambungan,” ujar Hamim dalam sebuah acara di Yogyakarta, Rabu (22/1/2025).

    Sebagai negara yang kaya akan keragaman etnis, budaya, dan agama, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama. Salah satu ancaman yang sering muncul adalah berkembangnya paham sektarian, yang dapat memicu perpecahan di tengah masyarakat. 

    Paham ini biasanya berakar pada sikap egois dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan, yang akhirnya bisa berujung pada konflik dan tindak kekerasan.

    Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial. Kerja sama ini diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai keberagaman di Indonesia dan toleransi di tengah masyarakat.

    Hamim juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam memberikan edukasi kepada ormas keagamaan terkait moderasi beragama. Hal ini dinilai mampu mendorong kehidupan bersama yang harmonis dalam kerangka kebhinekaan. 

    Salah satu caranya adalah dengan mendorong pemahaman agama yang menyeluruh dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan pandangan (khilafiyah) tidak dipandang sebagai konflik, melainkan sebagai rahmat.

    “Para pemimpin ormas sering kali hanya belajar agama secara tekstual tanpa memahami konteks kehidupan masa kini. Padahal, Al-Qur’an dan Hadis perlu dipahami secara utuh untuk menangkap tujuan utama risalah Islam,” ungkap Hamim, yang juga dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

    Ia menambahkan bahwa keyakinan terhadap suatu kebenaran tidak seharusnya dianggap sebagai kebenaran mutlak. Sikap merasa paling benar inilah yang sering kali memicu konflik antarumat beragama.

    “Jika ajaran dari masa lalu yang tidak relevan dengan kondisi saat ini terus dianggap sebagai kebenaran mutlak, maka akan mudah muncul sikap seperti membidahkan atau mengafirkan pihak lain,” ujar penulis buku Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.

    Hamim menekankan bahwa pembinaan yang baik dapat membuat ormas dan organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi anggotanya, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ormas juga diharapkan dapat mendukung program-program pemerintah, seperti pengentasan korupsi dan pengembangan kompetensi di berbagai bidang sesuai potensi masing-masing.

    “Jika ada potensi di bidang kesehatan, maka terjunlah di bidang kesehatan. Begitu pula jika potensinya di bidang sosial kemanusiaan, fokuslah di sana,” kata Hamim soal pentingnya keberagaman di Indonesia.

    Ia berharap bahwa dengan pemahaman kebangsaan yang kokoh dan wawasan moderasi beragama yang luas, kolaborasi antara pemerintah dan ormas dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang beradab, aman, dan damai.

  • Mengkaji Baik Buruknya Sistem Pilkada Asimetris ala Tito Karnavian

    Mengkaji Baik Buruknya Sistem Pilkada Asimetris ala Tito Karnavian

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sedang mengkaji beberapa opsi alternatif, berdasarkan hasil evaluasinya terhadap proses pemilihan kepala daerah atau Pilkada langsung. Salah satu opsi yang dikemukakan, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan mengembalikannya ke DPRD atau Pilkada asimetris. 

    Usulan tersebut kini menjadi kontroversi, karena dirasa akan merubah sitem pemilu yang telah berlangsung selama ini. Sejatinya, metode yang diusulkan oleh Mendagri Tito Karnavian soal usulannya mengembalikan proses pemilihan kepala daerah oleh DPRD, sudah pernah bergulir pada Sidang Paripurna DPR RI, 24 September 2014 silam. 

    Pada 2014 lalu, DPR disebut pernah menyepakati wacana Kepala Daerah dipilih dari DPRD. Namun sayangnya hal tersebut dibatalkan lewat Perppu yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Adanya usulan tersebut konon didasari karena alasan biaya yang mahal, potensi konflik yang diakibatkan karena pemilukada langsung yang dianggap tidak menjamin munculnya kepala daerah yang baik,” tulis Sri Nuryati dalam jurnal ilmiahnya berjudul ‘Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumberdaya dan Eksekusi’, pada 2015 silam.

    Hal itu juga ditunjang dengan, data Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sejak tahun 2013. Di mana terdapat 954 pasangan kepala daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang terpilih, namun kemudian terjerat permasalahan hukum. Hal inilah yang menjadi dasar Kemendagri untuk menata ulang mekanisme pemilukada langsung, pada saat itu.

    Berbicara mengenai pilkada asimetris, juga bukan hal baru di Indonesia, sebab telah ada beberapa daerah yang menggunakan mekanisme tersebut dalam memilih kepala daerahnya. Setidaknya, ada tiga daerah yang menerapkan sistem pilkada berbeda dibandingkan daerah lain, yakni DKI Jakarta, Yogyakarta dan Aceh.

    Perbedaan sistem pilkada langsung dan asimetris bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya ataupun aspek strategis lainnya. Pengamat politik Siti Zuhro menjelaskan, secara umum pilkada asimetris merupakan proses pemilihan kepala daerah secara langsung dan diatur oleh daerah secara mandiri. Sehingga berbeda dengan pilkada di daerah lain. 

    “Pilkada asimetris itu artinya mengacu pada daerah yang bisa melakukan pilkada langsung ada yang melalui DPRD dengan berbagai persyaratan baru kan gitu,” Kata Zuhro saat dihubungi VOI, Rabu, 20 November.

    Menurut Zuhro pilkada asimetris itu tidak bisa dimaknai bahwa dengan itu pilkada bisa lebih berkualitas. Menurutnya hal itu lebih kepada otonomi daerah saja. “Khusus di Papua, Papua Barat, khusus di Aceh, khusus DKI Jakarta, ada istimewa di Yogyakarta. Itu disentralisasi asimetris,” jelasnya. 

    Zuhro menilai pilkada asimetris seperti madu dan racun. Bisa menjadi positif apabila edukasi pencerahan politik masyarakat cukup. Sehingga masyarakat bisa lebih banyak berperan aktif. “Tidak efektif hanya miliknya elit. Accuntable juga bisa dipertanggungjawabkan. Seharusnya seperti itu,” kata Zuhro.

    Sedangkan sebaliknya, bisa menjadi buruk ketika nalar-nalar politik masyarakat belum terbangun. “Sehingga yang terjadi adalah adanya vote buying (politik uang) bukan partisipasi aktif,” pungkasnya. 

    Hal senada juga diutarakan ahli hukum tata negara, Denny Indrayana yang mengatakan bila pilkada langsung, tidak langsung atau asimetris hanyalah pilihan dari sistem pemilihan kepala daerah yang disediakan oleh undang-undang. 

    “Memang kalau kita bicara pilkada, itu langsung atau tidak langsung secara UUD memungkinkan. Bahasa UUD-nya ‘kan dipilih secara demokratis. Jadi, itu pilihan politik hukum pembuat UU,” ujarnya seperti dikutip dari Antara, Kamis, 21 November.

    Dirinya menambahkan, hal yang perlu digaris bawahi mengenai sistem pemlihan kepala daerah adalah prinsip jujur dan adil (Jurdil) serta prosesnya tanpa campur tangan politik uang, sehingga tidak ada praktik koruptif. “Baik pilkada langsung atau enggak langsung itu potensi politik uang ada. Nah, bagaimanakah kita meminimalkan. Ke mana arahnya? Ya, kita serahkan kepada pembuat UU.”

    Menteri Dalam Negeri memberikan sambutan dalam acara #RakornasPusatDanForkopimda2019#SinergiIndonesiaMaju#5PrioritasPembangunan#LimaVisiIndonesiaMaju#Kemendagri#Infokemendagri#BersamaIndonesiaMaju pic.twitter.com/LulQgcgD1m

    — Kementerian Dalam Negeri (@kemendagri) November 13, 2019

    Praktik Pilkada Asimetris

    Model pemilihan kepala daerah dengan mengunakan sistem asimetris, sejatinya bukanlah hal baru di Indonesia. Misalnya DKI Jakarta yang tidak memilih wali kotanya, sedangkan Yogyakarta tidak memilih gubernur, dan kota Aceh dengan keberadaan partai politik lokal.

    – DKI Jakarta

    Secara umum pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta berbeda dari provinsi lain, kota administratif yang ada di Jakarta tidak melakukan pilkada. Satu-satunya pilkada yang diselenggarakan di Jakarta hanyalah pemilihan gubernur. 

    Keistimewaan Jakarta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai Pasal 10 UU tersebut, dalam menjalankan pemerintahan, gubernur dibantu wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

    Adapun mekanisme penunjukkan walikota diatur di dalam Pasal 19 UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Jabatan itu dapat diisi pegawai negeri sipil yang diangkat gubernur atas pertimbangan DPRD. 

    – Aceh

    Pelaksanaan pilkada di Aceh, juga berbeda dengan mekanisme pemilihan di daerah lain. Hal ini dikarenakan Provinsi Aceh berhak memiliki partai politik lokal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. 

    Keberadaan parpol lokal ini, tidak terlepas dari kesepakatan yang dibangun antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finflandia, pada 15 Agustus 2005. Pada pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, tercatat ada empat partai lokal Aceh yang ikut di dalam kontestasi. Mereka adalah Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh dan Partai Nanggroe Aceh. 

    – Yogyakarta

    Daerah istimewa Yogyakarta, bisa dibilang merupakan kebalikan dari mekanisme pilkada di DKI Jakarta. Sebab Yogyakarta masih melangsungkan pilkada langsung untuk posisi bupati dan walikota. Namun tidak ada proses pemilihan gubernur.

    Hal ini dikarenakan, posisi gubernur dan wakil gubernur telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyebutkan bahwa DIY memiliki bentuk dan susunan pemerintah yang bersifat istimewa. Sehingga jabatan gubernur dan wakil gubernur, harus dipegang oleh seorang Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam.

  • Belajar dari Bencana, Kemenpar Gencarkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana Yogyakarta 23 Januari 2025

    Belajar dari Bencana, Kemenpar Gencarkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana Yogyakarta 23 Januari 2025

    Belajar dari Bencana, Kemenpar Gencarkan Destinasi Wisata Tangguh Bencana
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com-
    Kementrian Pariwisata menyebut akan menggencarkan destinasi
    wisata tangguh bencana
    .
    Hal ini mengingat destinasi
    wisata alam
    di Petungkriyono, Pekalongan dan Dieng, Wonosobo, Jawa Tengah yang terdampak bencana alam.
    Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto mengatakan, Kementerian Pariwisata berkepentingan tentang situasi dan kondisi yang ada di destinasi wisata. Indonesia secara karakteristik, geografis maupun bentang alamnya itu memang rentan dalam hal bencana.
    “Kita mitigasi kebencanaan itu secara terstruktur berkolaborasi dengan berbagai pihak,” kata Hariyanto di Wukirsari, Imogiri, Bantul, Kamis (23/1/2025).
    Kementerian Pariwisata memiliki pejabat setingkat eselon satu yakni Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis. Pihaknya juga memiliki platform sistem pariwisata nasional (Sisparnas) yang didalamnya ada menu manajemen krisis.
    Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis
    Kemenpar
    , Fadjar Hutomo mengatakan, Kementerian Pariwisata memiliki payung hukum yaitu Permenpar No.10 tahun 2019 tentang pedoman manajemen krisis kepariwisataan (MKK).
    “Intinya dari pedoman MKK itu ada tiga pilarnya,” kata Fadjar.
    Fadjar mengatakan, pada saat terjadi bencana, tanggap darurat tidak hanya dilakukan oleh dinas atau kementerian yang terkait pariwisata saja, tetapi juga melibatkan berbagai pihak seperti Basarnas, BNPB dan lain sebagainya.
    “Yang lebih penting adalah melakukan langkah-langkah untuk kesiapsiagaan kebencanaan. Ini etap harus melibatkan multisektor,” kata dia.
    Fadjar mengatakan, pembangunan destinasi wisata itu juga tetap memperhatikan aspek tata ruang, kemudian kesiapsiagaan dari para personel pengelola desa wisata dalam hal ini berada di wilayah rawan bencana tentunya ini juga perlu disiap siagakan.
    Pihaknya tengah menggencarkan program desa wisata tangguh bencana.
    “Kita juga ada program desa wisata tangguh bencana, ini yang akan terus kita lakukan bekerjasama dengan BNPB. Selain itu juga untuk memetakan destinasi-destinasi yang memiliki risiko kebencanaan dan juga mempersiapkan SDM (sumber daya manusia) sesuai dengan karakter kebencanaan didaerah itu,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ibu Jari Terbakar, Nenek 75 Tahun di Kulon Progo Diduga Tewas Tersengat Listrik Yogyakarta 23 Januari 2025

    Ibu Jari Terbakar, Nenek 75 Tahun di Kulon Progo Diduga Tewas Tersengat Listrik Yogyakarta 23 Januari 2025

    Ibu Jari Terbakar, Nenek 75 Tahun di Kulon Progo Diduga Tewas Tersengat Listrik
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com –
    Wanita lanjut usia berinisial S (75) ditemukan tewas
    tersengat listrik
    di rumahnya yang terletak di padukuhan VI, kalurahan Cerme, kapanewon Panjatan, Kabupaten
    Kulon Progo
    , Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Kamis (23/1/2025) sekitar pukul 04.00 WIB.
    Kematian S diduga terjadi akibat luka bakar yang ditemukan pada ibu jari tangan kanannya.
    Menurut Iptu Sarjoko, Kasi Humas Polres Kulon Progo, hasil pemeriksaan medis dari RSUD Wates mengonfirmasi adanya jejak luka bakar pada diri korban.
    “Ibu jari tangan kanan korban terdapat luka bakar akibat sengatan listrik,” ujar Sarjoko.
    Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan keterangan sejumlah saksi, terungkap bahwa S berusaha menyalakan mesin pompa air dekat tempat cuci.
    Saat itu, S mencolokkan steker kabel dari mesin ke setop kontak, diduga dalam kondisi tangan basah.
    Akibatnya, S seketika jatuh dan sempat berteriak meminta tolong kepada anggota keluarganya.
    Namun, ketika keluarga tiba, S sudah dalam keadaan lemas.
    “S langsung dibawa ke RSUD Wates menggunakan mobil tetangga. Sesampainya di rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia,” tambah Sarjoko.
    Informasi mengenai kematian S segera diteruskan kepada Bhabinkamtibmas desa dan Polsek Panjatan.
    Tim dari unit reserse kriminal Polsek Panjatan dan INAFIS Polres Kulon Progo kemudian mendatangi rumah S untuk memeriksa TKP, mengolah lokasi kejadian, dan meminta keterangan dari beberapa saksi di keluarga.
    Sarjoko juga mengungkapkan bahwa polisi menemukan kabel listrik mesin pompa dalam kondisi terkelupas.
    Hasil pemeriksaan tim medis dari RSUD Wates menunjukkan tidak ada bukti tindak kekerasan atau bunuh diri pada diri S.
    Dengan demikian, polisi menduga bahwa korban tewas akibat tersengat listrik.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menteri PU: 447.076 Kendaraan Melintasi 7 Ruas Tol Fungsional saat Nataru

    Menteri PU: 447.076 Kendaraan Melintasi 7 Ruas Tol Fungsional saat Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap volume kendaraan yang melintas di 7 ruas tol fungsional sepanjang 120,4 kilometer (Km) di Jalan Tol Trans Jawa dan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) selama momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

    Dody menjelaskan, 7 ruas jalan tol yang difungsikan secara gratis itu dilintasi 447.076 kendaraan yang bergerak dari Banda Aceh hingga ke Banyuwangi.

    “Di samping jalan tol operasional terdapat ruas fungsional sementara yang dibuka sepanjang total 120,4 km dengan realisasi volume lalin 447.076 kendaraan yang melintas,” kata Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi V DPR RI, Kamis (23/1/2025).

    Perinciannya, Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Padang Tiji – Seulimeum sepanjang 24,67 Km mulai dari 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 21.967 kendaraan. 

    Kemudian, Tol Binjai – Langsa Seksi 3 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan sepanjang 19 Km periode pelaksanaan 21 Desember 2024 – 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 40.565 kendaraan.

    Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung – Indrapura (10,15 Km) fungsional pada 21 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 9.983 kendaraan.

    Serta Tol Pekanbaru – Padang Seksi B Padang – Sicincin (36,60 km) pada periode 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 46.900 kendaraan.

    Untuk ruas Trans Jawa, pemerintah sendiri memfungsionalkan 3 ruas tol yakni Tol Jakarta – Cikampek 2 Selatan, Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo dan Tol Probolinggo – Banyuwangi.

    Akan tetapi, Dody menjelaskan bahwa Tol Japek 2 Selatan tak jadi difungsionalkan sebagaimana diskresi kepolisian yang menilai tak adanya urgensi pengoperasian tol tersebut. 

    “Jalan tol Japek 2 Selatan antara Sukabungah – Sadang atau Segmen Kutanegara – Sadang sepanjang 8,5 Km sesuai diskresi tak difungsionalkan karena kapasitas jalan tol eksisting mampu menampung kendaraan,” tambahnya. 

    Adapun, Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Segmen Klaten – Prambanan (Klaten – Purwomartani) sepanjang 8,6 Km yang difungsionalkan periode 21 Desember 2024 – 2 Januari 2025 dilintasi sebanyak 291.120 kendaraan.

    Terakhir, Jalan Tol Probolingo – Banyuwangi (Gending – Krakasan) sepanjang 12,88 Km yang dioperasikan pada 21 Desember 2024 – 5 Januari 2025 dilintasi sebanyak 36.541 kendaraan.

  • Menpar kunjungi Desa Wukirsari Bantul peraih Best Tourism Village 2024

    Menpar kunjungi Desa Wukirsari Bantul peraih Best Tourism Village 2024

    Kami sangat bangga karena prestasi ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan sekaligus menjadikan simbol global pariwisata berbasis kearifan lokal.

    Bantul (ANTARA) – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bersama Wakil Menpar Ni Luh Puspa mengunjungi Desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satu desa wisata terbaik Indonesia yang meraih penghargaan Best Tourism Village pada 2024.

    “Kami sangat bangga karena prestasi ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia dan sekaligus menjadikan simbol global pariwisata berbasis kearifan lokal,” kata Menpar Widiyanti, di Desa Wukirsari Bantul, DIY, Kamis.

    Menpar mengapresiasi atas pencapaian yang diraih Desa Wukirsari yang sebelumnya banyak meraih deretan penghargaan, salah satunya Best Tourism Village UNWTO tahun 2024. Pencapaian ini turut mendorong geliat pariwisata Indonesia di mata dunia.

    Desa Wisata Wukirsari memiliki potensi pariwisata yang besar mulai dari keindahan alam hingga produk ekonomi kreatif dan berfokus pada pengembangan edu-wisata dan eco-wisata.

    Sejak tahun 2007, Desa Wisata Wukirsari mengembangkan potensi yang menonjol di sektor ekonomi kreatif subsektor fesyen, yaitu kerajinan batik tulis melalui sentra Kampung Batik Giriloyo yang di dalamnya termasuk kegiatan belajar membatik.

    Potensi potensi yang diiringi pengelolaan berkelanjutan oleh masyarakat itu, juga membawa Desa Wukirsari meraih berbagai penghargaan, seperti ASEAN Homestay Award pada 2016, juara 1 Desa Wisata Maju 2023, hingga penetapan UNESCO atas Batik Giriloyo sebagai Warisan Budaya Tak Benda pada 2009.

    Selain itu, Desa Wukirsari juga telah menerima sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan wisata pada 2022.

    “Tentunya ini semua hasil dari dedikasi yang konsisten dan buah dari kolaborasi yang baik dari seluruh pihak. Mulai dari pemerintah daerah, pengelola desa wisata, pelaku UMKM, komunitas lokal, hingga mitra strategis lainnya,” kata Menpar.

    Menpar Widiyanti berharap, Desa Wukirsari bisa menjadi contoh dalam mengintegrasikan prinsip keberlanjutan pada aspek pengelolaan destinasi wisata, sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan.

    “Kami berharap Desa Wisata Wukirsari dapat terus berinovasi tanpa melupakan akar tradisinya terutama dalam perspektif pariwisata berkelanjutan. Mari kita turut menciptakan produk dan jasa pariwisata yang tidak hanya memiliki daya saing global, tapi juga wadah lingkungan dan berbasis pada pemberdayaan komunitas,” kata Menpar.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Izin Maskapai Fly Jaya Segera Terbit, Bisa Terbang Sebelum Lebaran?

    Izin Maskapai Fly Jaya Segera Terbit, Bisa Terbang Sebelum Lebaran?

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengusahakan izin operator penerbangan (Air Operation Certificate/AOC) maskapai anyar Fly Jaya terbit sebelum Lebaran 2025 dan dapat langsung melayani arus mudik. 

    Menhub Dudy mengatakan saat ini izin operator Fly Jaya sedang diproses di Kementerian Perhubungan. Dia juga akan mengusahakan izin terbit sebelum momentum Lebaran. 

    “Kita usahakan sebelum Lebaran, supaya dia juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan arus mudik,” kata Dudy di Gedung DPR, Kamis (223/1/2025). 

    Dudy mengklaim akan membantu proses operator yang ingin berpartisipasi sebagai operator angkutan. Sebelumnya, Dudy juga mengklaim pihaknya menyambut baik maskapai Fly Jaya dan maskapai-maskapai lain yang berminat terbang di langit Indonesia selagi dapat melayani masyarakat lebih baik. 

    “Tapi saya rasa kehadirannya maskapai harus kita sambut dengan baik, apapun itu untuk bisa melayani lebih baik lagi kepada masyarakat,” kata Dudy, Selasa (21/1/2025).

    Seperti yang diketahui, terdapat satu maskapai anyar Fly Jaya atau PT Surya Mataram Nusantara yang berencana terbang secara reguler pada pertengahan 2025. Maskapai ini akan membuka layanan penerbangan menggunakan pesawat ATR 72 dengan rute sekitar Balikpapan dan Yogyakarta. 

    Namun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengatakan Maskapai Fly Jaya atau PT Surya Mataram Nusantara belum mengantongi izin Operator Penerbangan (Air Operator Certificate). 

    Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa mengatakan Fly Jaya baru memiliki sertifikat standar pada Desember 2024 dan belum memiliki izin sebagai AOC. 

    “Informasinya sampai dengan saat ini, Fly Jaya baru berproses untuk penerbitan AOC,” kata Lukman kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).