Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Tiga Kasus Kriminal di Semarang Libatkan Polisi, Puskampol Sebut Gerus Citra Polri

    Tiga Kasus Kriminal di Semarang Libatkan Polisi, Puskampol Sebut Gerus Citra Polri

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Pusat Kajian Militer dan Kepolisian (Puskampol) Indonesia menilai tiga kasus besar di Kota Semarang yang melibatkan anggota kepolisian akan terus menggerus citra lembaga tersebut di masyarakat.

    Sebelumnya ada tiga kasus melibatkan polisi dalam kurun tiga bulan terakhir di wilayah Semarang meliputi penembakan Aipda Robig Zaenudin kepada tiga pelajar Semarang di Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, 24 November 2024.

    Kejadian kedua,  dugaan penganiyaan yang dilakukan oleh enam polisi Yogyakarta terhadap mendiang Darso di Purwosari, Mijen Kota Semarang, 24 September 2024.

    Kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban ke Polda Jawa Tengah , 10 Januari 2025. 

    Kasus terbaru, dua polisi berpangkat bintara memeras dua remaja di Kota Semarang, Jumat 31 Januari 2025.

    “Iya pasti kejadian itu menggerus citra polisi,” kata Koordinator  Puskampol Indonesia, Andy Suryadi saat dihubungi, Rabu (5/2/2025).

    Andi menilai, kejadian itu baru di Kota Semarang belum digabungkan dengan peristiwa di daerah lain seperti  kasus dugaan pemerasan melibatkan eks Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro.

    Kemudian kasus pemerasan Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang melihatnya sejumlah oknum polisi.

    “Kejadian itu semakin membuat publik makin kecewa pada polisi, otomatis juga persepsi negatifnya makin tinggi pada kepolisian,” sambung Andy.

    Secara bersamaan, kata dia, Polda Jawa Tengah juga terus memoles sejumlah personel kepolisian yang berprestasi.

    Namun, menurutnya upaya itu masih kalah dengan ulah beberapa oknum polisi yang melanggar. 

    “Bad is good news, misal ada berita polisi selamatkan orang tenggelam masih kalah beritanya sama polisi yang melakukan pelanggaran,” bebernya.

    Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengakui, lembaganya dalam beberapa waktu terakhir aktif mengangkat sosok polisi yang berprestasi. 

    Upaya itu bagian dari tugasnya sebagai humas untuk memoles citra lembaganya.

    “Humas harus menampilkan citra polisi baik jangan hanya jeleknya saja yang ditampilkan nanti gambarnya jadi jelek,” ungkapnya.

    Kendati begitu, dia mengungkapkan tak akan menutup-nutupi anggotanya yang bermasalah. 

    Begitupun kepada anggota yang berprestasi perlu juga ditonjolkan ke media.

    “Jangan hanya yang salah terus. Yang berprestasi juga harus ditampilkan ke media agar semua berimbang,” katanya. (Iwn)

  • Status Siaga Bahaya Siklon 90S &99S, BMKG : Cuaca Ekstrem di Wilayah Purworejo, Jateng hingga DIY

    Status Siaga Bahaya Siklon 90S &99S, BMKG : Cuaca Ekstrem di Wilayah Purworejo, Jateng hingga DIY

    Status Siaga Bahaya Siklon 90S & 99S, BMKG : Cuaca Ekstrim di Wilayah Purworejo, Jateng hingga DIY

    TRIBUNJATENG.COM- Waspada dampak Siklon 90S dan Siklon 99S, Tim Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi II Pantai Baron, Gunungkidul memberi peringatan kepada para nelayan.

    Dikutip dari Kompas.com melalui Marjono selaku Koordinator satlinmas Rescue Wilayah Operasi II Pantai Baron mengatakan jika aktifitas para nelayan masih berjalan seperti biasa namun tetap disampaikan peringatan terkait dampak siklon yang harus tetap diwaspadai.

    “Untuk aktivitas nelayan masih biasa, peringatan terkait dampak siklon juga sudah disampaikan,” kata Marjono.

    Marjono juga tampak mengungkap potensi terjadinya kenaikan gelombang diketahui terjadi pada Rabu (5/2/2025).

    Meskipun begitu, ia mengatakan berdasarkan pengamatan melalui aplikasi cuaca, siklon tersebut berada di tengah lautan.

    “Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi berada di tengah laut. Meski ada kenaikan mudah-mudahan tidak ada dampak yang signifikan,” kata Marjono.

    Sementara itu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY mengumumkan adanya perpanjangan status siaga darurat bencana hidrometeorologi diperpanjang hingga 3 Maret 2025.

    Keputusan perpanjangan status siaga tersebut berdasarkan pertimbangan kondisi cuaca yang berpotensi ekstrim.

    Melalui Noviar Rahmad selaku Kepala Pelaksana BPBD DIY menjelaskan status siaga darurat tersebut diperpanjang dari 2  Februari hingga 3 Maret 2025 mendatang dan surat keputusan Gubernur DIY telah diterbitkan.

    “Sudah, surat gubernur sudah keluar,” ungkapnya pada Selasa (4/2/2025).

    Diungkap oleh Noviar jika sebelumnya siklon 90S dan 99S sebelumnya mendekati Samudera Hindia namun telah meluruh.

    Meskipun begitu, dampak dari kedua siklon tersebut masih berpotensi menyebabkan adanya cuaca ekstrem di wilayah DIY.

    “Memang untuk badai siklonnya akan meluruh. Tapi kan terkait dengan cuaca ekstremnya masih ada akibat dari pengaruh dari siklon yang menjauh itu,” jelasnya.

    Sementara itu dampak dari adanya siklon tersebut diantaranya adalah meningkatkan curah hujan di atas rata-rata dari sedang hingga lebat yang bisa mengakibatkan bencana alam seperti banjir hingga tanah longsor serta tumbangnya pepohonan.

    Tak hanya itu, dampak dari siklon ini juga meningkatkan tingginya gelombang di sepanjang pantai hingga 3 sampai 5 meter.

    Untuk itu, perlu diwaspadai sejumlah wilayah yang telah dipetakan berpotensi terdampak adanya siklon tersebut seperti di wilayah Purworejo, Jogja hingga di sejumlah titik di Jawa Tengah.

    (*)

  • Lulus S2 UGM dalam Waktu 1 Tahun 2 Bulan dengan IPK Sempurna, Qowiyul Amin Beberkan Rahasianya

    Lulus S2 UGM dalam Waktu 1 Tahun 2 Bulan dengan IPK Sempurna, Qowiyul Amin Beberkan Rahasianya

    Liputan6.com, Yogyakarta – Qowiyul Amin wisudawan Prodi Magister Manajemen Farmasi, Fakultas Farmasi UGM peraih IPK sempurna dan menempuh program magister hanya dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Lulus S2 UGM dengan menyelesaikan masa studi dengan cepat dan sempurna ini salah satunya menyelesaikan tugas dengan cepat. “Aku sendiri tidak punya cara tertentu untuk mengatur waktu, tetapi ketika ada tugas yang diberikan dari dosen, sebisa mungkin segera dikerjakan dan memberikan yang terbaik sebisa mungkin,” ucap Qowi.

    Bagi Qowi panggilan akrabnya menyelesaikan lulus dengan cepat dimulai di awal perkuliahan, yaitu harus mulai menetapkan target-target capaian agar dapat melakukan estimasi waktu kelulusan. Mahasiswa S-1 UGM jurusan Farmasi memberikan banyak pelajaran baginya, misalnya mampu mengenalkannya pada banyak mahasiswa dari berbagai penjuru indonesia dan memperluas jejaring. “Saya juga bisa kenal dengan dosen-dosen pengampu yang sangat mumpuni di bidangnya dan tentunya sumber daya serta fasilitas yang amat memadai,” ujarnya soal lulus S2 UGM.

    Selain itu saat kuliah laki-laki asal Semarang ini memaksimalkan fasilitas dan berhasil mempublikasikan artikel jurnal di Scopus hingga mengikuti konferensi di Thailand dari ajakan salah satu dosen. Menurutnya pengalaman tersebut menjadi pengalaman dan menambah wawasan terkait penelitian di kancah global serta dapat teman-teman yang selalu produktif. Tetapi, Qowi menyebutkan masa awal perkuliahan menjadi masa yang berat, karena tugas-tugas yang ada sekaligus harus mempunyai satu publikasi yang accepted. Semua hal itu berhasil dilewatinya dengan baik. “Di sisi lain aku juga harus nyiapin topik penelitian yang linear antara tesis dengan disertasi,” imbuhnya.

    Kini Qowi sedang melanjutkan studi doktoral yang telah ia tempuh selama dua semester sebagai bagian dari program fast track dan berharap agar dapat lulus tepat waktu, memiliki publikasi, dan tahapan risetnya lancar. Untuk itu, Qowi berbagi pesan kepada teman-teman mahasiswa yang ingin mendapatkan IPK sempurna untuk mempersiapkannya dari awal perkuliahan. “Pas awal-awal dosen menjelaskan mata kuliah harus tahu komponen penilaiannya sehingga dapat memperkirakan caranya dapat nilai A harus bagaimana, kemudian aktif di kelas dan banyak-banyak berdiskusi,” ujarnya usai lulus jenjang S2 dari UGM.

  • 5 Februari 1933: Mengenang Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

    5 Februari 1933: Mengenang Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

    Liputan6.com, Yogyakarta – Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Ini merupakan peristiwa pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi (Zeven Provinciën) yakni pemberontakan anti kolonial pertama yang dilakukan oleh prajurit laut Indonesia.

    Mengutip dari berbagai sumber, pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi terjadi di atas kapal angkatan laut HNLMS (Her Netherlands Majesty’s Ship) yang merupakan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Pemberontakan terjadi di kapal Zeven Provinciën, salah satu kapal terbesar milik pemerintah Hindia Belanda.

    Kapal tersebut berfungsi sebagai tempat karantina sejumlah marinir, baik dari bangsa Eropa, Belanda, dan Indonesia. Kapal ini juga digunakan sebagai tempat pelatihan para marinir pribumi yang telah menyelesaikan studinya di Pendidikan Dasar Pelaut Bumiputera (Kweekschool voor Inlandse Schepelingen), Makassar.

    Pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi dipicu oleh kasus pemotongan gaji secara tak adil oleh Hindia Belanda terhadap para pekerja pribumi hingga 17 persen. Pemotongan gaji tersebut sudah dilakukan beberapa kali yang dilatarbelakangi oleh kehidupan ekonomi dunia yang mulai menyusut pada 1930-an.

    Setelah mengalami defisit, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda atas usulan Gubernur Jenderal de Jonge pun mengeluarkan informasi pengurangan gaji marinir. Memasuki 1932, upah awal kapal diturunkan sebesar 10 persen.

    Masih di tahun yang sama, pemotongan gaji kembali dilakukan sebesar tujuh persen. Jumlah pemangkasan gaji menjadi 17 persen dengan pengurangan sebelumnya.

    Meski mendapat banyak penolakan, Pemerintah Hindia Belanda tetap mengeluarkan pernyataan dalam keputusan Koninlijk Besluit No.51 yang isinya adalah pemangkasan gaji yang resmi akan dilakukan pada 1 Februari 1933. Pada 26 Januari 1933, para marinir baru mengetahui kabar pemotongan dengan rincian sebesar 17 persen bagi awak kapal dari kalangan bumiputera dan 14 persen bagi orang Belanda.

    Berawal pada 27 Januari 1933, para pelaut Indonesia melakukan aksi mogok kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya penolakan penurunan gaji yang diputuskan oleh Gubernur Hindia Belanda, Bonifacius Cornelis De Jonge.

    Kabar ini pun tersebar melalui pemberitaan di radio hingga terdengar oleh Kapal Tujuh yang sedang berlabuh di Sabang, Aceh. Kemudian pada 30 Januari 1933, pemogokan kerja kembali terjadi di Surabaya.

    Para pemimpin pelaut Kapal Tujuh Provinsi (TP) di Aceh pun melakukan rapat. Mereka mengancam para ABK untuk tidak meniru kejadian tersebut.

    Kejadian Kapal TP pun tersiar luas. Para pers asing ramai-ramai mengabarkan kejadian ini hingga ke Belanda. Perhimpunan Indonesia di Belanda kemudian mengeluarkan manifesto yang mendukung pemberontakan tersebut.

    Pada 4 Februari 1933, puncak Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi terjadi. Pada 5 Februari 1933, pimpinan pemberontakan mengeluarkan siaran pers dalam tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Indonesia (Melayu).

    Isinya berupa pemberitahuan bahwa Kapal TP sudah diambil-alih dan sedang bergerak ke Surabaya. Tak hanya aksi mogok kerja, pemberontakan yang terjadi di lepas pantai Sumatra ini juga melibatkan bom-bom dari udara yang menggunakan pesawat milik Belanda.

    Kebijakan penurunan gaji hingga 17 persen ini juga ditentang oleh para pegawai Eopa. Akibatnya, De Jonge mendapat serangan dari berbagai pihak.

    Adapun peristiwa pemberontakan Kapal Tujuh Provinsi ini tercatat sebagai pemberontakan anti-kolonial pertama di kalangan para pelaut Indonesia. Hingga setiap 5 Februari diperingati sebagai momen untuk mengenang peristiwa tersebut.

    Penulis: Resla

  • Kulon Progo Rencanakan Operasi Penutupan Display dan Etalase Rokok di Minimarket, Kapan Diberlakukan? Yogyakarta 5 Februari 2025

    Kulon Progo Rencanakan Operasi Penutupan Display dan Etalase Rokok di Minimarket, Kapan Diberlakukan? Yogyakarta 5 Februari 2025

    Kulon Progo Rencanakan Operasi Penutupan Display dan Etalase Rokok di Minimarket, Kapan Diberlakukan?
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
    Kulon Progo
    , Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), merencanakan operasi penutupan etalase dan display rokok di minimarket serta retail rokok.
    Operasi ini akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas
    Kawasan Tanpa Rokok
    (Satgas KTR) secara bertahap mulai Maret hingga April 2025.
    “Penutupan
    etalase rokok
    di minimarket retail wilayah Kulon Progo yang rencanannya dimulai secara bertahap pada bulan Maret hingga April tahun 2025,” kata asisten 1 bidang  pemerintahan dan kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Jazil Ambar Was’an dalam keterangan tertulisnya, Selasa (4/1/2025).
    Penegakan yustisi pada Peraturan Daerah tentang
    kawasan tanpa rokok
    (KTR) imbuhnya, semakin ketat di Kulon Progo.
    Pada 2024 lalu, satgas KTR beroperasi menyasar orang-orang yang merokok di kawasan KTR. 
    Kali ini, pemerintah menambah luas sasaran hingga ke pajangan rokok dan iklan yang dianggap vulgar di Kulon Progo. 

    Pemerintah mengawali rencana penegakan yustisi ke retail ini dengan menggelar
    focus group discussion
    (FGD) di ruang rapat Sermo, kompleks Pemkab Kulon Progo, Selasa (4/2/25).
    FGD membahas rencana penutupan etalase.
    Jazil mengaku peserta FGD menanggapi positif. 
    Kulon Progo pionir untuk soal penegakan Perda KTR. Setelah perda terbit pada 10 tahun lalu, pemerintah mengawal perda lewat aksi tegas.
    “Saya kira ini sudah diketahui bersama ya, kemarin kita sudah melakukan operasi yustisia, dilanjutkan dengan FGD agar semangat kita mengawal perda ini lebih
    kenceng
    lagi,” kata Jazil.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, Sri Budi Utami menyatakan, pemerintah menyasar
    display
    dan etalase bertujuan untuk melindungi anak-anak dari visual rokok yang ditampilkan pada etalase toko agar tidak terpengaruh dengan iklan rokok.
    Menurutnya, berjualan boleh namun tidak vulgar atau mencolok.
    “Kemarin sudah kita kumpulkan bersama beberapa retail juga, mereka sedia berkomitmen mendukung  pelaksanaannya,” kata dia.
    Sri Budi menambahkan, Dinkes telah uji coba kebijakan ini di bandara Yogyakarta International Airport (YIA) berapa waktu lalu. 
    “Uji coba salah satunya di kawasan bandara YIA untuk menciptakan bandara sehat, dimulai dari proses sosialisasi, hingga pelaksanaan,” kata Sri Budi. 
    Direncanakan, penutupan display ini akan dilakukan secara bertahap di bulan Maret hingga April di beberapa toko yang menyediakan rokok.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bagikan 97.115 lembar SPPT PBB-P2 tahun 2025, Pemkot Yogya targetkan Rp130 M

    Bagikan 97.115 lembar SPPT PBB-P2 tahun 2025, Pemkot Yogya targetkan Rp130 M

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Bagikan 97.115 lembar SPPT PBB-P2 tahun 2025, Pemkot Yogya targetkan Rp130 M
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 ini. Hal ini karena pajak PBB sebagai salah satu pendukung pembangunan untuk kota Yogyakarta. Sehingga wajib pajak diingatkan sedini mungkin untuk membayar PBB-P2 sebelum mendekati jatuh tempo.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Raden Roro Andarini menjelaskan bahwa pada tahun 2025 ini jumlah SPPT PBB-P2 yang disampaikan sebanyak  97.115 lembar. Pemkot Yogyakarta menargetkan penerimaan PBB-P2 tahun 2025 ini sebesar Rp 130 miliar. Sementara batas akhir penyampaian SPPT PBB-P2 yaitu tanggal 31 Maret 2025 dan jatuh tempo pembayaran pada 30 September 2025.

    “Target ini ada kenaikan belasan milyar dibandingkan dengan tahun yang lalu,”katanya pada saat penyampaian SPPT PBB-P2 tahun 2025 di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (4/2/2025).

    Untuk mendongkrak penerimaan pajak PBB ini, Pemkot Yogyakarta melakukan sejumlah langkah mulai dari membentuk tim penagihan, melakukan jemput bola untuk pembayaran PBB di RW maupun kelurahan, memasang spanduk himbauan, dan juga mempermudah pembayaran secara elektronik melalui KOPI QRISNA dengan virtual account dan QRIS  pada aplikasi Jogja Smart Service.

    “Setiap Selasa dan Rabu kami lakukan jemput bola untuk bayar PBB di wilayah, kami juga sediakan loket-loket PBB di kemantren menjelang jatuh tempo,” ujarnya.

    Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan bahwa wajib pajak di Kota Yogyakarta selama ini cukup baik sehingga harapanya selalu terjaga komitmen tersebut. Ia mengungkap bahwa realisasi PBB-P2 tahun 2024 di Kota Yogyakarta melampaui target dari 100 persen menjadi tercapai 106,44 persen atau sekitar Rp 125 miliar dari target sekitar Rp 188 miliar.

    “Harapan kami komitmen seperti itu bisa selalu muncul. Ini bentuk komunikasi, koordinasi dan komitmen bersama bagaimana antara wajib pajak dengan kami bisa sinergi,”katanya.  

    Menurutnya, pembagian SPPT di awal tahun itu bagian dari mengingatkan wajib pajak untuk membayar PBB-P2 lebih awal. Para lurah dan mantri pamong praja diminta untuk tidak sekadar membagikan SPPT, namun juga mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB.

    Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Krisbyantoro sebagai salah satu perwakilan wajib pajak yang mewakili PT KAI mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik digitalisasi yang dilakukan Pemkot Yogyakarta dalam penerimaan pajak PBB ini. Pihaknya menegaskan bahwa PT KAI Daop 6 selalu komitmen untuk membayar pajak. 

    “Dari kami sudah tersistem untuk pajak ini, sudah ada petugas khusus,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (4/2).

    Sumber : Antara

  • Kemenhub Pastikan Subsidi Transportasi dan Angkutan Perintis Tetap Prioritas Utama di Tengah Efisiensi Anggaran

    Kemenhub Pastikan Subsidi Transportasi dan Angkutan Perintis Tetap Prioritas Utama di Tengah Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan transportasi publik dan subsidi angkutan perintis tetap menjadi perhatian utama di tengah efisiensi anggaran pemerintah.

    Hal ini menyusul penerbitan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan, penghematan anggaran di Kemenhub dilakukan secara cermat, hati-hati, dan selektif.

    “Sektor transportasi publik dan subsidi angkutan perintis yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat rentan, tetap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh,” ujar Dudy di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

    Dudy mengatakan, subsidi transportasi publik dan angkutan perintis akan tetap menjadi prioritas utama guna memastikan kelancaran aksesibilitas, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan mobilitas publik yang terjangkau dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan ketersediaan layanan transportasi yang terjangkau dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia di tengah upaya efisiensi anggaran, khususnya di Kemenhub.

    Kemenhub juga memastikan program buy the service (BTS) sektor transportasi darat terus berjalan di enam kota seluruh Indonesia, meliputi Surakarta, Surabaya, Makassar, Palembang, Balikpapan, dan Kabupaten Banyumas, serta penambahan dua kota, yakni Manado dan Pontianak.

    Selain itu, program subsidi perintis, maupun kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) angkutan kelas ekonomi juga terus dilakukan.

    Untuk sektor transportasi laut, program subsidi kapal perintis, subsidi penyelenggaraan kapal barang tol laut, subsidi kapal ternak, subsidi kapal rede serta PSO kapal kelas ekonomi akan dilanjutkan. Demikian juga subsidi angkutan udara perintis penumpang dan perintis kargo, serta subsidi BBM kargo.

    Lalu di sektor perkeretaapian, ada subsidi layanan kereta api perintis serta PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta.

    “Kami akan memastikan bahwa layanan transportasi yang vital bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, tetap berjalan dengan baik,” pungkas Dudy dalam menanggapi efisiensi anggaran di Kemenhub.

  • Jalan Tol Rusak, Pengelola Diminta Bertindak Cepat Sebelum Mudik Lebaran 2025

    Jalan Tol Rusak, Pengelola Diminta Bertindak Cepat Sebelum Mudik Lebaran 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Musim hujan meningkatkan risiko pecah ban dan kerusakan pelek kendaraan akibat jalan berlubang. Konsultan ban dan pelek, Bambang Widjanarko, menegaskan bahwa kejadian ini hanya bisa dihindari dengan menurunkan kecepatan, bukan dengan menggunakan jenis ban tertentu.

    “Perlu saya klarifikasi di sini, bahwa tidak ada satu pun produk ban yang sengaja didesain oleh pabriknya agar tahan terhadap benturan (impact resistance),” ujar Bambang, Selasa (4/2/2025).

    Menurutnya, ban yang tersedia di pasaran hanya dirancang untuk ketahanan jangka panjang (wear resistance) serta tahan terhadap tusukan dan goresan (cut and tear resistance), bukan benturan keras di jalan berlubang.

    Saat musim hujan, kasus pecah ban meningkat dan biasanya diikuti lonjakan penjualan ban dan pelek. Banyak masyarakat masih beranggapan bahwa jenis ban tertentu dapat menghindari aquaplaning dan tahan terhadap benturan.

    “Jadi, ban apapun yang menghantam bibir lubang dan benda padat lainnya di sepanjang jalan seperti batu, besi, atau trotoar pasti akan mengalami kerusakan. Bahkan, ban dengan tingkat kekerasan tinggi seperti ban untuk keperluan militer (military purpose) pun tidak didesain secara khusus untuk menghantam lubang,” tuturnya.

    Sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah dan Yogyakarta, Bambang menyarankan pengemudi untuk menghindari jalan berlubang. Jika tidak memungkinkan, ia meminta agar kecepatan kendaraan dikurangi.

    Ia menjelaskan perbedaan antara menghantam dan melindas lubang. Hantaman terjadi saat kendaraan melaju kencang dan roda masuk ke dalam lubang, sedangkan melindas lubang berarti melewatinya dengan perlahan.

    “Bukan lantas berarti semua kendaraan tidak boleh melintasi jalanan rusak dan bebatuan. Boleh saja, karena yang tidak boleh adalah menghantam lubang di jalan, kalau melindas boleh saja,” ujarnya.

    Pecah ban menjadi perhatian utama selama arus liburan Isra Mikraj dan Tahun Baru Imlek 2025, baik di jalan arteri maupun jalan tol, seperti di Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). Kasus ini lebih sering terjadi sebelum tersambungnya Tol Trans Jawa.

    Teknologi Canggih untuk Atasi Jalan Berlubang

    Sementara itu, jalan berlubang juga dilaporkan muncul di Tol Jakarta-Cikampek dan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang. Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar, meminta pengelola tol segera memperbaiki jalan sebelum arus mudik Idulfitri 1446/2025.

    Untuk mengurangi dampak kerusakan jalan akibat hujan lebat, sejumlah tol yang dikelola Jasa Marga telah menerapkan teknologi mutakhir. Manajemen lalu lintas menggunakan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem informasi berbasis keselamatan melalui Traveler Information System. Teknologi ini mencakup Dynamic Message Sign (DMS) dan aplikasi Travoy untuk memberikan informasi lalu lintas secara real-time.

    “Meski begitu, Jasa Marga juga memerlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholders terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat,” ujar Roy di Rest Area 88B Tol Cipularang, Minggu (2/2/2025).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Menko Perekonomian minta kampus mendukung agenda hilirisasi nasional

    Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik..

    Yogyakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam mendukung agenda hilirisasi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

    “Kita harus menguasai hilirisasi, termasuk penguasaan teknologi kendaraan listrik, ‘microcontroller’, perancangan IC, maupun perangkat semikonduktor,” ujar Airlangga dalam diskusi bertajuk “Peran dan Peluang Kampus dalam Agenda Hilirisasi dan Mewujudkan Ketahanan Energi”, di Fakultas Teknik UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

    Kampus, menurut Airlangga, tidak sekadar menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menjadi motor penggerak inovasi yang mampu mengubah potensi sumber daya menjadi produk bernilai tambah bagi masyarakat.

    Menurutnya, salah satu cara untuk mencapai hal tersebut adalah dengan menyesuaikan kurikulum pendidikan, mengembangkan program vokasi, serta mencetak lulusan yang menguasai teknologi terkini.

    Selain itu, ia menilai terobosan kebijakan untuk meningkatkan akses beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu juga diperlukan, sehingga lebih banyak anak bangsa dapat menimba ilmu terkait hilirisasi, baik di dalam maupun luar negeri.

    Airlangga menegaskan perguruan tinggi harus memperkuat sinergi dengan industri dan pemerintah guna mempercepat pengembangan riset yang dapat mendukung hilirisasi serta ketahanan energi.

    Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyebut masih ada kendala industri dalam memanfaatkan hilirisasi akibat keterbatasan pasokan gas.

    Menurut dia, kurangnya energi yang memadai berdampak pada daya saing industri nasional dibandingkan di negara lain.

    Guru Besar Fakultas Teknik UGM Prof Tumiran menambahkan, hilirisasi merupakan kunci untuk mengoptimalkan sumber daya mineral Indonesia dengan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki bangsa.

    “Pertanyaannya, bagaimana strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen? Roadmap-nya bagaimana? Saya kira hilirisasi adalah jawabannya,” ujar dia pula.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Suami Bunuh Istri di Bantul, Terungkap dari Bau Menyengat di Rumah Korban – Halaman all

    Suami Bunuh Istri di Bantul, Terungkap dari Bau Menyengat di Rumah Korban – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang suami berinisial AP (39) di Bantul, Yogyakarta, ditangkap setelah menghabisi nyawa istrinya, W (33), Sabtu (1/2/2025).

    Pembunuhan ini terjadi di rumah mereka di Karang Jati, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Bantul.

    Kasus ini terungkap setelah bau busuk menyengat dari rumah korban, Selasa (4/2/2025).

    Bau tak sedap tersebut menarik perhatian warga dan dilaporkan kepada Polsek Kasihan.

    Petugas yang mendapatkan informasi langsung mendatangi lokasi dan membuka paksa rumah yang terkunci.

    Saat pintu rumah dibuka, ditemukan mayat W yang sudah membusuk dan ditutupi kain merah.

    Setelah menemukan mayat, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan berhasil meringkus AP dua jam setelah penemuan.

    “Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan pelaku AP di rumah kost yang berjarak kurang lebih satu kilometer dari tempat kejadian atau rumah pelaku sekira pukul 11.00 WIB,” kata Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana Widyana

    AP dan W sebenarnya masih berstatus suami istri, namun hubungan mereka sudah tidak harmonis.

    Keduanya juga sudah pisah rumah.

    W datang ke rumah AP pada hari kejadian untuk menyampaikan keinginannya bercerai.

    Dalam pertemuan itu, AP sempat merayu korban untuk berhubungan badan namun hal itu ditolak oleh W.

    Keduanya kemudian terlibat percekcokan.

    “Tadinya, korban datang ke rumah pelaku dengan niat mengajukan cerai. Kemudian, korban dan pelaku sempat cekcok,” ungkapnya.

    Emosi meluap, AP pun memukul W menggunakan linggis dari belakang, yang menyebabkan korban terkapar dan meninggal dunia.

    AP kini masih menjalani pemeriksaan di Polres Bantul.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).