kab/kota: Yogyakarta

  • Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Hore! 8 Jalan Tol Dibuka Gratis saat Mudik Lebaran, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bakal membuka secara fungsional 8 ruas jalan tol baru untuk mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025. Sejumlah ruas yang fungsional ini bakal dibuka gratis atau tanpa tarif tol.

    Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti menuturkan total panjang ruas yang diproyeksi bakal fungsional pada Lebaran itu mencapai 132,77 kilometer (Km). 

    “Untuk mendukung Idulfitri ditargetkan beroperasi di kuartal pertama 2025 yang fungsional sementara ini untuk arus mudik lebaran di tahun 2025 ini sepanjang 132,77 km,” kata Diana saat ditemui di Kementerian PU, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

    Dia merinci, total 132,77 Km ruas tol yang dapat dilintasi gratis itu terdiri dari tol yang ditarget operasional pada Kuartal I/2025 sepanjang 74,35 Km dan tol yang belum rampung pengerjaannya tapi difungsionalkan sepanjang 58,42 Km.

    Adapun, tol yang operasional pada Kuartal I/2025 dan tetap dapat dilintasi gratis pada momen Lebaran itu di antaranya Tol Binjai – Langsa Seksi 2 Tanjung Pura – Pangkalan Brandan (19 Km) dan Tol Pekanbaru – Padang Seksi Sicincin – Padang (26,60 Km). 

    Kemudian, ada juga Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Paket 1.2 Klaren – Purwomartani Segmen Klaten – Prambanan (8,60 Km) dan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi Parapar di sebagian Seksi 2 Kiala Tanjung – Indrapura (10,15 Km).

    Selanjutnya, terdapat 4 ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi tetapi bakal difungsionalkan selama Lebaran 2025. Di antaranya Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 Pada Tiji – Seulimeun (24,67 Km) dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat di sebagian Seksi 4 Sinaksak – P. Siantar (12,37 Km).

    Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Selatan yang saat ini masih tahap konstruksi juga bakal difungsionalkan tepatnya pada paket 3 ruas Sukabungah – Sadang Segmen Kutanegara – Sadang (8,50 Km).

    Terakhir yakni Tol Probolinggo – Banyuwangi Paket 1 Gending – Krakasan (12,88 Km) juga bakal fungsional selama Lebaran 2025.

    Diberitakan sebelumnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian diskon tarif tol selama periode libur Idulfitri 2025. Diskon ini seperti halnya diberikan pemerintah setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) seperti Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) kemarin.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

    “Diskon di tahun 2025 juga dilakukan diskon tarif tol dan stabilisasi harga pangan,” kata Airlangga saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Tidak cuma diskon tarif tol, Airlangga mengatakan pada Idulfitri tahun ini pemerintah juga akan memberikan diskon tarif pesawat. Selain itu, beberapa diskon yang diberikan pemerintah pada 2024 lalu juga akan kembali diberikan pada tahun ini.

  • Dunia Hari Ini: Penampilan Ed Sheeran di Jalanan Diberhentikan Polisi India

    Dunia Hari Ini: Penampilan Ed Sheeran di Jalanan Diberhentikan Polisi India

    Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita yang terjadi selama 24 jam terakhir.

    Edisi Senin, 10 Februari 2025 kami awali dengan berita dari penyanyi Ed Sheeran

    Penampilan Ed Sheeran dihentikan polisi India

    Penyanyi Ed Sheeran diberhentikan polisi India saat sedang mengamen untuk membuat kejutan bagi penggemarnya di kota Bengaluru.

    Dalam video yang beredar viral di jejaring sosial, terlihat ia sedang menyanyikan lagu “Shape of You” sambil mengenakan celana pendek, kaus oblong, dan kacamata hitam.

    Setelah penampilannya dihentikan polisi, Ed mengunggah pesan di Instagram story-nya, untuk meyakinkan para pengikutnya “semuanya baik-baik saja” sembari menjelaskan sudut pandangnya tentang apa yang terjadi.

    “Kami sudah punya izin untuk bermain musik, jadi kami bermain di tempat itu, sudah direncanakan sebelumnya, bukannya kami datang begitu saja,” tulisnya.

    “Semuanya baik-baik saja,” lanjutnya, sambil menambahkan, “Sampai jumpa di pertunjukan malam ini x.”

    Tawanan Thailand di Gaza dibebaskan

    Kelima pekerja asal Thailand, yakni Sarusak Rumnao, Watchara Sriaoun, Sathian Suwannakham, Pongsak Thaenna, dan Bannawat Saethao, tiba di Bangkok setelah dibebaskan dari Gaza pada 30 Januari lalu sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran.

    Mereka disambut dengan pelukan keluarg di aula kedatangan di bandara Suvarnabhumi, hari Minggu kemarin.

    Sarusak Rumnao meninggalkan rumahnya di provinsi pedesaan Udon Thani di Thailand tiga tahun lalu untuk bekerja di lahan pertanian di kota Yesha.

    Ibunya, Khammee Rumnao, merasa lega karena putranya tidak dianiaya.

    “Ia hanya makan roti. Ia dirawat dengan baik dan diberi makan tiga kali sehari [setiap hari],” katanya, seraya menambahkan kalau ia makan apa pun yang dimiliki para penawannya.

    Tarif impor baja Amerika

    Presiden Donald Trump akan mengumumkan tarif baru sebesar 25 persen untuk semua impor baja dan aluminium ke Amerika Serikat.

    Presiden Trump juga mengatakan ia akan mengumumkan tarif timbal balik pada hari Selasa atau Rabu, yang akan berlaku segera.

    Ia mengatakan Amerika Serikat akan menyamakan tarif yang dikenakan oleh negara lain, serta akan berlaku untuk semua negara.

    “Dan sederhana saja, jika mereka menagih kita, kita menagih mereka,” kata Presiden Trump.

    Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Trump mengenakan tarif sebesar 25 persen untuk baja dan 10 persen untuk aluminium.

    Partai PM India Modi menangkan kursi terbanyak

    Partai Perdana Menteri India Narendra Modi kembali berkuasa di ibu kota negara untuk pertama kalinya setelah 27 tahun.

    Partai Bharatiya Janata milik PM Modi memenangkan 48 dari 70 kursi di distrik ibu kota Delhi, jauh di atas 22 kursi milik Partai oposisi Aam Aadmi (AAP) pimpinan Arvind Kejriwal.

    “Ini jadi jaminan kalau kami tidak akan mengabaikan satu hal pun dalam membangun Delhi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” tulis PM Modi di X.

    Sebaliknya, hasil ini mengakhiri berkuasanya AAP, yang tumbuh dari gerakan antikorupsi pada tahun 2012 di Delhi.

    Ratusan orang jadi korban keracunan makanan

    Sebanyak 147 orang jadi korban keracunan makanan setelah menghadiri hajatan pernikahan di kabupaten Sleman, Yogyakarta, seperti dilaporkan Kompas.

    Dilaporkan jumlah warga yang harus dirawat telah bertambah menjadi 23 orang, karena mengalami gejala diare, demam, hingga pusing.

    Kumparan melaporkan Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian mengatakan akan memeriksa orang-orang yang terlibat dalam acara tersebut, khususnya penyedia katering.

    Sampel makanan masih diperiksa di laboratorium Dinas Kesehatan setempat, yang memperkirakan hasilnya akan keluar dalam tujuh hari.

  • Keraton Yogyakarta Gelar Ritual Labuhan Merapi untuk Peringati Kenaikan Takhta Sultan HB X

    Keraton Yogyakarta Gelar Ritual Labuhan Merapi untuk Peringati Kenaikan Takhta Sultan HB X

    Sleman, Beritasatu.com – Keraton Yogyakarta kembali menggelar ritual adat Labuhan Gunung Merapi pada Jumat sebagai ungkapan syukur atas anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Upacara sakral ini juga menjadi bagian dari Tingalan Dalem, peringatan naik takhta Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    Ritual berlangsung khidmat dipimpin oleh Mas Wedana Suraksohargo Asihono, juru kunci Gunung Merapi yang merupakan putra mendiang Mbah Maridjan. Prosesi Labuhan tidak hanya diikuti oleh abdi dalem Keraton Yogyakarta, tetapi juga ratusan warga dan wisatawan yang rela menempuh medan terjal demi menyaksikan tradisi budaya ini.

    Sebelum dilabuh, ubarampe (perlengkapan sesaji) yang dibawa oleh para abdi dalem terlebih dahulu didoakan oleh juru kunci. Perlengkapan sesaji ini terdiri dari delapan jenis ubarampe, di antaranya, Nyamping Cangkring, Semekan Gadhung Mlati, Banguntulak, Kampuh Poleng Ciut, Destar Daramulka, dan Paningset Udaraga.

    Prosesi Labuhan Merapi yang merupakan tradisi adat Keraton Yogyakarta dimulai dari bekas reruntuhan rumah Mbah Maridjan di Dusun Kinahrejo. Rombongan kemudian berjalan menuju Alas Bedengan, lokasi utama ritual yang berjarak sekitar tiga kilometer dari puncak Gunung Merapi. Kawasan ini berada di bawah Pos Dua atau Srimanganti, yang dikenal sebagai pintu masuk menuju Gunung Merapi.

    Dalam upacara ini, Mas Wedana Suraksohargo menyampaikan harapan agar ritual Labuhan Merapi membawa berkah, keselamatan, dan perlindungan bagi warga sekitar, terutama mengingat aktivitas vulkanik Gunung Merapi yang masih sering terjadi.

    “Tujuannya untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar mendapatkan keselamatan dan dijauhkan dari malapetaka. Jika Gunung Merapi mengalami erupsi, semoga masyarakat tetap aman, damai, dan sejahtera,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi Keraton Yogyakarta, Labuhan Merapi juga menjadi daya tarik wisata budaya. Setiap tahun, banyak wisatawan domestik maupun mancanegara datang untuk menyaksikan ritual sakral ini.

    Dengan adanya Labuhan Merapi, masyarakat tidak hanya mempererat hubungan dengan alam dan leluhur, tetapi juga ikut menjaga kelestarian budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini menjadi salah satu cara mengenalkan warisan budaya adat Keraton Yogyakarta kepada generasi muda dan wisatawan.

  • Gema Suara “Adili Jokowi”

    Gema Suara “Adili Jokowi”

    OLEH: AHMADIE THAHA

    ADA sebuah fenomena menarik di ruang publik belakangan ini: tembok-tembok kota mendadak lebih vokal dibandingkan media arus utama. Gaung tulisan “Adili Jokowi” bergelombang, muncul di berbagai daerah, dari Surabaya, Solo, Yogyakarta, Jakarta, hingga Medan.

    Uniknya, yang lebih sibuk bereaksi bukanlah si empunya nama, melainkan para pejabat dan aparat yang tampaknya lebih defensif ketimbang sang mantan presiden sendiri. Apakah reaksi ringan Jokowi, bahwa itu hanya ekspresi, hanyalah basa-basi?

    Namun, yang lebih menggelitik adalah munculnya istilah “vandalisme” untuk menggambarkan coretan tersebut. Sejak kapan mural kritis otomatis dianggap sebagai gangguan ketertiban? Bukankah tembok kota sudah lama dihiasi berbagai ekspresi visual.

    Anda lihat di mana-mana mulai dari wajah Bung Karno di sudut gang, puisi tentang keadilan di tembok sekolah, hingga sindiran sosial di bawah jembatan layang? Namun, ketika tembok berkata “Adili Jokowi”, tiba-tiba semua itu berubah menjadi “vandalisme provokatif.”

    Vandalisme merujuk pada tindakan merusak properti milik orang lain dengan sengaja. Biasanya, vandalisme dilakukan tanpa izin dan sering kali dianggap sebagai tindakan kriminal karena dapat merugikan pihak yang memiliki atau mengelola properti tersebut.

    Aksi ini sering kali dilakukan dengan cara menggambar grafiti, merusak barang, atau menghancurkan sesuatu yang dianggap tak penting oleh pelaku. Namun, dalam konteks tertentu, seperti seni grafiti atau mural yang memiliki pesan sosial atau politik, istilah “vandalisme” sering kali dianggap bentuk ekspresi protes kreatif, bukan aksi merusak.

    Fenomena munculnya tulisan-tulisan dinding “Adili Jokowi” kali ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa. Seruan untuk mengadili Jokowi bukanlah sekadar emosi sesaat, melainkan lahir dari berbagai kekecewaan yang telah lama mengendap di benak masyarakat.

    Isu dugaan pelanggaran HAM selama pemerintahannya menjadi salah satu pemicu utama, dengan berbagai kasus mulai dari penanganan aksi demonstrasi mahasiswa yang represif, konflik agraria yang semakin tajam, hingga kriminalisasi aktivis yang berbicara lantang.

    Selain itu, kebijakan ekonomi dan hukum yang diambil Jokowi juga banyak dikritik. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law, misalnya, dianggap lebih berpihak kepada investor daripada pekerja. Aksi protes besar-besaran dari buruh, mahasiswa, dan akademisi seolah tak mendapat perhatian serius.

    Di bidang pemberantasan korupsi, revisi Undang-Undang KPK yang disahkan di era Jokowi justru memperlemah lembaga tersebut. KPK yang dulu dikenal garang kini dianggap tumpul. Bersama itu, dugaan konflik kepentingan dalam proyek-proyek infrastruktur semakin santer dibicarakan.

    Di sisi lain, proses politik di era Jokowi juga meninggalkan banyak tanda tanya. Wacana perpanjangan masa jabatan kepala daerah tanpa pemilihan, dugaan intervensi dalam Pemilu 2024, hingga pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang terkesan dipaksakan, semakin memperkuat persepsi bahwa kekuasaan lebih mengutamakan kepentingan elite ketimbang aspirasi rakyat.

    Semua ini menjadi bahan bakar bagi tuntutan mengadili Jokowi. Namun, pertanyaan yang lebih menarik bukan hanya apakah Jokowi harus diadili atau tidak, melainkan mengapa mural “Adili Jokowi” dianggap sebagai ancaman yang begitu serius. Jika benar ini hanyalah ekspresi rakyat yang sah, mengapa harus ada aksi pembersihan besar-besaran dan perburuan pelaku?

    Penyematan label “vandalisme” terhadap kritik ini menunjukkan adanya standar ganda dalam demokrasi kita. Jika mural pro-Jokowi dulu dipuji sebagai ekspresi kreatif, mengapa mural kritik anti-Jokowi tiba-tiba berubah menjadi gangguan ketertiban? Demokrasi yang sehat mestinya memberi ruang bagi semua suara, bukan hanya yang berpihak pada penguasa.

    Jokowi sendiri merespons mural itu dengan santai, tapi aparat dan media justru sibuk melakukan pelacakan dan pembersihan. Ini menunjukkan bahwa masalahnya bukan sekadar soal mural, melainkan soal ketakutan terhadap ekspresi rakyat.

    Jika memang tidak ada yang perlu disembunyikan, biarkan proses hukum berjalan jika ada tuduhan yang sahih. Jika mural hanya dianggap sebagai “cara berekspresi,” mengapa reaksi terhadapnya justru seperti menghadapi ancaman besar?

    Pada akhirnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang tidak alergi terhadap kritik. Jika tembok bicara, dengarkan. Jangan buru-buru dihapus dengan mengecatnya hanya karena kalimatnya tidak memuja penguasa atau mantan penguasa.

    *(Penulis adalah Pemerhati Kebangsaan, Pengasuh Pondok Pesantren Tadabbur Al-Qur’an)

  • 4
                    
                        Cerita Ketabahan Kontributor TVRI Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran
                        Regional

    4 Cerita Ketabahan Kontributor TVRI Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran Regional

    Cerita Ketabahan Kontributor TVRI Dirumahkan karena Efisiensi Anggaran
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
    Sebuah video yang beredar di berbagai media sosial, termasuk platform X, memperlihatkan momen haru seorang ayah berpamitan dengan keluarganya karena hari terakhir bekerja di TVRI Yogyakarta.
    Sosok dalam video itu adalah Yusuf Adhitya Putratama, warga Purwosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, DI Yogyakarta.
    Dalam video berdurasi 1 menit 26 detik, Adhit – sapaan akrabnya – terlihat berpamitan dengan istri dan anak-anaknya. Mengenakan baju berlogo TVRI, ia memeluk sang istri dengan penuh haru.
    “Disyukuri pasti ada keindahan, tenang saja,” ujar Adhit dalam video yang dikutip pada Senin (10/2/2025).
    Tak hanya dengan keluarganya, Adhit juga berpamitan dengan rekan-rekannya di kantor TVRI Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Magelang.
    Bahkan, ia menyempatkan diri bertemu dengan penjaga kantin dan beberapa kolega lainnya.
    Kabar mengenai pemutusan kerja ini diterima Adhit beberapa hari sebelum
    Hari Pers Nasional
    .
    Ia mendapatkan pesan undangan dari kantornya yang berkaitan dengan kebijakan baru pemerintah.
    Dalam undangan tersebut, disebutkan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
    “Saat itu hati saya ‘mak deg’, ada apa ini? Apalagi terkait efisiensi, sebagai pekerja paling bawah, saya langsung berpikir, apakah saya akan diberhentikan?” ujar Adhit saat ditemui di rumahnya.
    Tiga hari sebelum Hari Pers Nasional, tepatnya pada Kamis (6/2/2025), Adhit berangkat kerja mengenakan seragam kebanggaannya berwarna biru.
    Ia sudah mengetahui bahwa hari itu akan menjadi hari terakhirnya bekerja di TVRI Yogyakarta, karena kebijakan pemangkasan anggaran.
    “Semuanya kontributor dirumahkan, tidak tahu sampai kapan, pasrah saja,” ucapnya.
    Keputusan itu juga mengejutkan istrinya.
    Namun, dengan tenang, Adhit mencoba menenangkan sang istri dan meyakinkannya bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan.
    “Saat berpamitan dengan istri, dia kaget dan sedih. Tapi diberi pemahaman tentang rencana Tuhan ke depan,” katanya.
    Seminggu sebelum diberhentikan, Adhit masih menjalani tugasnya sebagai jurnalis.
    Salah satu liputan yang paling berkesan baginya adalah saat melaporkan insiden belasan wisatawan yang terseret ombak di Pantai Drini.
    Dalam kondisi minim sinyal, ia tetap berusaha mengirimkan laporan ke kantor dengan cepat. Momen itu menjadi salah satu pengalaman tak terlupakan selama tujuh tahun bekerja di lembaga penyiaran milik negara tersebut.
    Setelah tak lagi bekerja sebagai jurnalis di TVRI, Adhit berencana mengembangkan usaha kuliner dan media sosial yang sebelumnya sudah menjadi cadangan pemasukan bagi keluarganya.
    “Semoga ke depan bisa berkembang dan bisa untuk sekolah anak-anak. Yang terpenting, Allah pasti memberikan ganti lebih baik,” ujar bapak dua anak ini penuh harap.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serba-serbi Retret Kepala Daerah di Magelang, Apa yang Dibahas Selama Sepekan?

    Serba-serbi Retret Kepala Daerah di Magelang, Apa yang Dibahas Selama Sepekan?

    PIKIRAN RAKYAT – Retret Kepala Daerah direncanakan akan digelar pada 21 Februari mendatang di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan. Sebanyak 505 orang kepala daerah akan mengikuti kegiatan tersebut usai dilantik.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengungkapkan bahwa retret yang digelar dari tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 tersebut telah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah disiapkan oleh Bapak Presiden, Magelang itu menjadi tempat pembekalan bagi para pimpinan, dimulai dari kabinet Merah Putih,” ujarnya di Yogyakarta pada Minggu, 9 Februari 2025.

    Mekanisme Keberangkatan

    Menurut Wamendagri, ada beberapa opsi metode keberangkatan retret kepala daerah ke Magelang yang masih dalam kajian.

    Skenario tersebut termasuk kepala daerah yang berkumpul di Gedung Agung Yogyakarta sebelum kemudian berangkat bersama-sama naik bus.

    Jika opsi tersebut, dilakukan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X akan turut membersamai keberangkatan para kepala daerah.

    “Berkumpul di sini kemudian bersama-sama dengan bis ke Magelang gitu. Ini salah satu opsi. Opsi lain bertemu atau berkumpul langsung di Magelang,” jelasnya.

    Apa yang Dibahas dalam Retret?

    Selama retret di Magelang, para kepala daerah akan dibekali beberapa materi. Tiga materi utama, ungkap Bima, termasuk pemahaman tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan strategis terkait Astacita oleh para menteri, serta pembekalan kepemimpinan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

    Saat ini, Kemendagri bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Lemhanas menyusun rangkaian acara tersebut.

    Pemahaman tugas pokok kepala daerah termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

    Pembekalan juga mencakup materi tentang program-program strategis yang perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing.

    Siapa Pembicaranya?

    Beberapa pemateri dan pembicara yang diketahui termasuk Menteri Keuangan. Ia dijadwalkan untuk menyampaikan materi khusus terkait efisiensi anggaran bagi kepala daerah.

    Selain itu, Lemhannas dijadwalkan memberikan materi tentang penguatan nilai kebangsaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Ada pula KPK yang diyakini akan menjadi pemateri tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ucapan yang Buat Siswi SMA di Sidoarjo Polisikan Ayah Kandung yang Tak Beri Nafkah: Memangnya Bisa? – Halaman all

    Ucapan yang Buat Siswi SMA di Sidoarjo Polisikan Ayah Kandung yang Tak Beri Nafkah: Memangnya Bisa? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – IV (16), siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) di Sidoarjo, Jawa Timur, melaporkan ayah kandungnya sendiri ke polisi.

    Alasan utama pelaporan ini, lantaran IV jengkel tak diberi nafkah oleh ayahnya sejak 2015.

    Selain itu, IV mengaku ditantang sang ayah.

    “Dia bilang, memangnya bisa kamu somasi, emang mampu?” kata IV menirukan ucapan sang ayah, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Tak punya pilihan lain, IV bersama ibunya, yang didampingi pengacara, melaporkan ayahnya ke Polda Jatim atas dugaan tindak pidana penelantaran anak.

    Rentetan kekecewaan yang dialami IV ini bermula saat kedua orang tuanya berpisah sekira 10 tahun lalu.

    IV tinggal bersama ibunya di Sidoarjo, sedangkan sang ayah pergi ke Yogyakarta.

    Sejak saat itu, IV tak pernah mendapat uang dari ayahnya.

    Hanya beberapa kali sang ayah mengirimkan uang untuk membantu biaya hidup.

    Adapun pengiriman uang terakhir oleh ayah IV pada November 2024 senilai Rp50 ribu.

    Setiap IV meminta uang, ia justru dimarahi hingga nomor ponselnya diblokir sang ayah.

    “Minta uang saja ke ayah selalu dimarahi, bahkan nomor teleponku diblokir.”

    “Padahal aku gak minta nafkah banyak, cuma minta bentuk apa yang jadi kebutuhan,” ungkap IV.

    “Saya sakit hati, belum tentu tiap bulan dapat Rp100 ribu, tapi tiap kali minta uang WhatsApp diblokir,” sambungnya.

    Bahkan, IV mengaku pernah disebut sebagai anak yang bisanya hanya meminta uang.

    “Aku dibilang anak yang bisanya minta uang,” ucap IV, dikutip dari TribunJatim.com.

    Puncaknya saat IV meminta uang Rp500 ribu kepada ayahnya untuk biaya servis ponselnya yang rusak.

    Sang ayah berjanji akan memberikan uang itu pada awal tahun baru 2025, namun janji itu tak ditepati.

    “Ayah itu gak pernah kasih nafkah sejak 2015, makanya aku akan melaporkan ayah,” terangnya.

    Selama ini, IV harus melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya.

    Setiap hari, siswi kelas XII itu membantu ibunya membuat adonan gorengan.

    “Ibu selama ini kerja di tempat katering, saya bantu jual gorengan,” bebernya.

    Sementara itu, kuasa hukum IV, Johan Widjaja mengatakan, kliennya membuat laporan ini karena sudah terlalu jengkel dengan sikap ayahnya.

    Kliennya merasa tak punya pilihan lain, selain melaporkan ayah kandungnya sendiri ke polisi.

    Johan berharap, dari laporan tersebut IV bisa mendapat haknya sebagai anak.

    “Penelantaran anak itu bisa masuk ranah pidana. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” jelasnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Tiap Hari Jual Gorengan di Sekolah, Anak Polisikan Ayah Kandung karena 10 Tahun Tak Dinafkahi: Sakit

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunJatim.com/Ani Susanti, Kompas.com/Rachmawati/Izzatun Najibah)

  • Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan "Wajib Militer" Usai Dilantik Nasional 10 Februari 2025

    Susul Para Menteri, Kepala Daerah Akan “Wajib Militer” Usai Dilantik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang setelah dilantik oleh
    Presiden Prabowo Subianto
    pada 20 Februari 2025.
    Retret ini dirancang sebagai bentuk pembekalan intensif bagi kepala daerah, serupa dengan yang telah dijalani para menteri Kabinet Merah Putih di tempat yang sama.
    “Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).
    Sebanyak 505 kepala daerah, yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota, akan mengikuti program ini selama sepekan, tepatnya dari 21 hingga 28 Februari 2025.
    Para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan mengenai tugas pokok dan fungsi mereka pada masa pemerintahan Presiden Prabowo.
    Kemudian, ada materi mengenai program Asta Cita yang akan dipaparkan oleh para menteri, serta pembekalan dari Lembaga Ketahanan Nasional.
    Di luar itu, akan ada sesi khusus dari Kementerian Keuangan terkait pemahaman efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi tersebut.
    Bima menjelaskan bahwa
    Akmil Magelang
    dipilih karena fasilitasnya sudah tersedia dan terbukti efektif digunakan dalam retret para menteri Kabinet Merah Putih.
    “Dimulai dari (retret) Kabinet Merah Putih, di sana sudah ada tempatnya. Jadi daripada kita mengeluarkan anggaran lagi untuk tempat-tempat lain, lebih efektif dan efisien di situ saja,” kata Bima.
    Ia menambahkan, para kepala daerah kemungkinan akan dikumpulkan terlebih dahulu di Istana Kepresidenan Yogyakarta sebelum diberangkatkan ke Magelang.
    Namun, skema keberangkatan  maupun rangkaian kegiatan selama retret, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut.
    “Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi,” ujar mantan wali kota Bogor itu.
    Mengacu pada retret para menteri sebelumnya, kegiatan di Akmil Magelang lekat dengan kegiatan-kegiatan bernuansa militer, mencakup apel dan senam pagi, latihan baris berbaris, hingga pendakian ke Lembah Tidar.
    Para peserta juga diwajibkan mengenakan seragam khusus berupa loreng dan pakaian safari lapangan layaknya peserta program wajib militer.
    Untuk keberangkatannya, para menteri bahkan diangkut menggunakan pesawat TNI jenis Hercules dari Landasan Udara Halim Perdanakusuma.
    Selama program berlangsung, kepala daerah tidak didampingi oleh ajudan dan diharapkan mengikuti seluruh agenda dengan penuh kedisiplinan.
    Namun, Prabowo saat itu menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menerapkan nilai-nilai militeristik kepada anak buahnya.
    Ia hanya ingin para menterinya menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.
    “The military way inti dari semua perusahaan adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” kata Prabowo, 25 Oktober 2024.
    Beberapa kepala daerah terpilih menyatakan kesiapannya untuk mengikuti retret ini.
    Gubernur Jawa Timur terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menilai bahwa kegiatan ini dapat meningkatkan koordinasi dan adaptasi antar kepala daerah.
    “Retret menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update, bagaimana sebetulnya adaptasi, adaptasi dan mitigasi, mitigasi ini menjadi penting,” ujar Khofifah.
    Senada dengan Khofifah, Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung juga mendukung rencana ini.
    “Ya pokoknya yang namanya kepala daerah, mau diajak apa saja sama pemerintah pusat ikut banget,” kata Pramono di GBK Basket Hall, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (11/1/2025).
    Ia menilai retret ini penting untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Untuk mengawali pemerintahan tentunya bagus ya, karena ini semangat kebersamaan, intinya kan itu,” ujar Pramono.
    Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Luthfi, juga menyatakan kesiapannya.
    “Ya saya ngikut saja. Kita wayang,” kata Ahmad Luthfi di Kota Solo, Selasa (14/1/2024).
    Pakar ilmu pemerintahan Universitas Padjadjaran (Unpad), Dede Sri Kartini, menilai bahwa
    retret kepala daerah
    ini memiliki manfaat, terutama dalam hal penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah.
    “Terutama untuk kepala daerah terpilih yang katakanlah
    background
    -nya tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu pemerintahan,” kata Dede, dikutip dari
    Antara
    , Senin.
    Menurutnya, retret ini dapat membantu kepala daerah memahami batasan kewenangan yang mereka miliki sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
    Selain itu, Dede menekankan pentingnya pembekalan mengenai birokrasi pemerintahan yang efektif, termasuk bagaimana kepala daerah sebaiknya menghargai pendapat para kepala dinas dan tidak sembarangan melakukan perombakan.
    “Satu lagi adalah bagaimana kepala daerah terpilih lebih membuka diri untuk mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai politiknya,” katanya.
    Dengan adanya retret ini, diharapkan para kepala daerah dapat lebih siap dalam menjalankan tugasnya, selaras dengan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Indonesia Hari Ini Senin 10 Februari 2025: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan – Page 3

    Cuaca Indonesia Hari Ini Senin 10 Februari 2025: Sebagian Besar Wilayah Diguyur Hujan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa pada Senin (10/2), sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi, mulai dari hujan ringan di Jakarta dan Medan hingga hujan disertai petir di Banjarmasin dan Tanjung Selor.

    Prakirawan cuaca BMKG, Bagas Briliano, menyebutkan bahwa beberapa kota mengalami kondisi cuaca yang beragam, seperti hujan ringan di Medan dan Jakarta, berawan tebal di Bandung, hujan petir di Surabaya, serta hujan dengan intensitas sedang di Makassar dan Jayapura.

    Bagas menyebutkan, di wilayah Sumatra, untuk Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, dan juga Banda Aceh umumnya berawan hingga berawan tebal, dan potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Medan. Dia menambahkan, Bengkulu, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Bandarlampung umumnya berawan tebal.

    Selanjutnya, di Pulau Jawa, untuk wilayah Bandung umumnya berawan tebal, potensi hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Jakarta dan juga Yogyakarta, serta potensi hujan dengan intensitas sedang terjadi di wilayah Serang.

    “Waspadai hujan petir di wilayah Semarang dan juga Surabaya,” ujarnya, dilansir dari Antara.

    Adapun Denpasar, katanya, berpotensi hujan dengan intensitas ringan, dan dia juga mengingatkan untuk mewaspadai potensi hujan petir di wilayah Mataram serta Kupang.

     

  • Intip Pesona Air Terjun Curug Sewu, Wisata Alam Memesona di Kendal

    Intip Pesona Air Terjun Curug Sewu, Wisata Alam Memesona di Kendal

    Liputan6.com, Bandung – Wisata alam selalu menjadi pilihan bagi banyak orang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Tidak hanya memberikan hiburan, berwisata ke alam juga menjadi kesempatan untuk menenangkan diri dan menyegarkan pikiran.

    Salah satu destinasi wisata alam yang populer dan memiliki efek menenangkan adalah air terjun. Suara gemuruh air yang jatuh dari ketinggian, udara yang sejuk, serta pemandangan hijau di sekelilingnya memberikan sensasi ketenangan yang menarik.

    Mengunjungi air terjun bukan sekadar menikmati keindahan alam tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental. Udara segar di sekitar air terjun dapat membantu meningkatkan kualitas pernapasan dan memperbaiki suasana hati.

    Suara gemericik airnya juga memberikan efek terapi yang dapat mengurangi stres dan meningkatkan relaksasi. Tak heran jika banyak orang merasa lebih tenang dan segar setelah menghabiskan waktu di sekitar air terjun.

    Indonesia memiliki banyak air terjun yang menakjubkan tersebar di berbagai daerah. Beberapa yang terkenal antara lain Air Terjun Tumpak Sewu di Jawa Timur, Air Terjun Madakaripura di Probolinggo, dan Air Terjun Sri Gethuk di Yogyakarta.

    Setiap air terjun memiliki keunikan tersendiri mulai dari ketinggian air yang spektakuler hingga kolam alami yang dapat digunakan untuk berendam. Adapun ketika berlibur di Kendal wajib untuk mengunjungi Air Terjun Curug Sewu.