Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024

    Panen padi di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (Foto ANTARA/Hery Sidik)

    Bupati sebut Bantul alami surplus produksi beras 55 ribu ton pada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Bupati Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa Kabupaten Bantul mengalami surplus produksi beras hingga 55 ribu ton pada tahun 2024.

    “Di Kabupaten Bantul pada tahun 2024 terjadi surplus produksi beras sejumlah 55 ribu ton, jadi walaupun luasan lahan pertanian sawah kita dibanding dengan 20-30 tahun lalu lebih sempit, tetapi jumlah produksi jauh lebih besar,” kata Bupati Halim di Bantul, Kamis.

    Menurut dia, surplus produksi beras di Bantul ini karena produktivitas panen padi per hektare yang meningkat cukup signifikan hingga mencapai sembilan ton per hektare, salah satunya di bulak padi wilayah Kelurahan Canden Jetis, produktivitas panen mencapai 9,3 ton per hektare.

    “Kalau 20-30 tahun lalu rata rata produksi tiga sampai empat ton, sekarang mencapai lebih dari sembilan ton, lahan semakin sempit tapi produksi semakin besar, akhirnya tetap saja surplus yang cukup besar, 55 ribu ton beras, bukan gabah,” katanya.

    Dia mengatakan, salah satu faktor peningkatan produktivitas panen di Bantul adalah penggunaan alat mesin pertanian, benih unggul dan teknologi tepat guna baik yang difasilitasi pemerintah daerah maupun pusat melalui Kementerian Pertanian.

    Bupati mengatakan, bahkan pada tahun 2025, para kelompok tani di Bantul juga akan mendapatkan bantuan alat alat mesin pertanian dari Kementan dalam rangka percepatan perluasan tanam. Hal itu terungkap saat kunjungan Menteri Pertanian dan jajaran ke Bantul beberapa waktu lalu.

    “Beberapa waktu lalu Pak Menteri Pertanian dan jajaran Kementan datang ke Bantul untuk memotivasi kita memastikan bahwa sektor pertanian Bantul harus berjalan dengan baik lancar, agar swasembada pangan tercapai dan para petani lebih sejahtera,” katanya.

    Dia mengatakan, saat ini pemerintah kabupaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian memetakan para kelompok tani untuk menerima bantuan sarana pertanian itu, dalam rangka mempertahankan dan peningkatan produksi pertanian pangan.

    “Jadi, bantuan alat mesin pertanian termasuk perbaikan irigasi itu akan meningkat secara drastis di Bantul, dan ini akan segera kita realisasikan. Tidak lama lagi Dinas Ketahanan Pangan mengundang kelompok tani untuk menerima bantuan alat alat dan mesin pertanian,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    Efisiensi Anggaran Kemenperin, Komisi VII DPR Harap Perindustrian Tetap Beri Dampak Positif – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komisi VII DPR resmi menyetujui perubahan pagu anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2025. Keputusan itu disahkan dalam rapat bersama antara Komisi VII dan Kemenperin.

    Adapun Kemenperin mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kaisar Abu Hanifah menjelaskan pengesahan dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan uang negara.

    “Dan tentu saja semoga langkah restrukturisasi anggaran Kemenperin 2025 ini diharapkan dapat memperkuat sektor perindustrian nasional kita,” kata Kaisar kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    Legislator Dapil DI Yogyakarta ini juga menegaskan pentingnya efisiensi anggaran dalam memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan industri di Indonesia.

    “Efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak positif bagi perekonomian kita,” jelasnya.

    Sementera itu, pada kesempatan rapat bersama dengan Komisi VII, Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza menyampaikan rasa terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi VII yang telah menyetujui efisiensi anggaran TA 2025.

    “Semoga semua ini walaupun ada efisiensi dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih atas persetujuan dari pimpinan dan anggota Komisi VII terhadap usulan efisiensi anggaran,” ujar Faisol.

    Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan efisiensi sebesar Rp 883 miliar dari pagu anggaran total sebanyak Rp 2,519 triliun di tahun 2025.

    Pemangkasan anggaran itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Hal itu disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/2/2025).

    “Rekonstruksi efisiensi anggaran tanggal 11 Februari 2025 maka pagu awal yang tadinya Rp 2,5 triliun efisiensinya menjadi Rp 883 miliar lebih,” kata Faisol.

    Sehingga Kemenperin memiliki pagu anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 1,6 triliun. Faisol bilang, efisiensi ini tidak dilakukan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial.

    “Maka setelah efisiensi Pagu yang kami dapatkan itu Rp 1,6 triliun lebih, sebagai catatan Kementerian diminta untuk tidak melakukan efisiensi terhadap belanja pegawai dan belanja bantuan sosial,” tegas Faisol.

    Di satu sisi, Faisol merincikan bahwa realisasi anggaran Rp 2,5 triliun itu Kemenperin sudah membelanjakan sebanyak Rp 61,8 miliar untuk belanja pegawai dan Rp 11,1 miliar untuk realisasi belanja barang modal.

    “Ini realisasi yang sudah kami jalankan sampai 31 Januari 2025 ini belanja pegawai itu Rp 61,8 miliar dan realisasi belanja barang atau modal Rp 11,1 miliar sebelum kemarin dikeluarkan instruksi Presiden,” ungkapnya.

    Adapun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenperin tahun 2024 berasal dari empat sumber dana. Pertama sumber Rupiah murni yakni Rp 2 triliun lebih, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP sebanyak Rp 61,8 miliar.

    Badan Layanan Umum (BLU) Rp 294,1 miliar dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebanyak 114,7 miliar. Selain itu, ada dua fungsi yakni anggaran pendidikan Rp 759,9 miliar dan fungsi anggaran ekonomi Rp 1,7 triliun lebih.

    “Kemudian dari Rp 2,5 triliun jenis belanja kami itu belanja pegawai Rp 902 miliar lebih, belanja operasional Rp 478 miliar lebih dan belanja non operasional Rp 1,1 triliun lebih,” ungkapnya.

     

  • DPR prioritaskan usulan Bali dalam perumusan RUU Kepariwisataan

    DPR prioritaskan usulan Bali dalam perumusan RUU Kepariwisataan

    Badung (ANTARA) – Komisi VII DPR RI memprioritaskan usulan elemen pariwisata di Bali dalam proses perumusan RUU Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

    Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Kabupaten Badung, Kamis, mengatakan terdapat empat daerah kunjungan kerja yaitu Bali, Yogyakarta, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat, namun Bali diutamakan, sebab Pulau Dewata adalah destinasi internasional dengan banyak pengalaman kepariwisataan.

    “Bali ini kenapa jadi prioritas kunjungan karena kita tahu Bali bukan hanya destinasi wisata nasional tapi juga destinasi internasional, sudah sangat dikenal di luar negeri, nah mereka yang di Bali ini punya pengalaman luas dalam mengelola pariwisata,” ucap dia.

    Menurut Saleh yang juga ketua tim panitia kerja, pengalaman Bali dalam mengurus pariwisatanya terlihat dari keaktifan asosiasi mereka, bahkan dalam kunjungan kerja ini hadir 23 perhimpunan khusus pariwisata di Bali.

    “Mereka punya asosiasi yang banyak, ada asosiasi perhotelan, rental, vila, kemudian paguyuban pariwisata, itu menurut saya satu modal yang perlu kita dengar, pengalaman mereka selama ini,” ujarnya.

    Komisi VII DPR RI merasa dari pertemuan ini mereka tidak hanya menyerap usulan rumusan untuk RUU Kepariwisataan, namun juga mendapati fakta-fakta keluh kesah dalam mengelola pariwisata.

    Jika berkaca dari undang-undang yang sudah ada, perhimpunan pariwisata sebagian mengembangkan ide-ide mereka, ada pula yang merasa sejumlah aturan sudah cukup.

    “Kami berharap masukan tadi bisa jadi referensi dan juga rekomendasi untuk membangun undang-undang ke depan, masukan-masukannya juga lengkap, ada yang membahas perizinan, ada membahas soal destinasi wisatanya, adat istiadat, alam, saya kira lengkap jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa berjalan lebih cepat,” ujarnya.

    Salah satu usulan muatan untuk RUU Kepariwisataan datang dari Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun, dimana setidaknya 13 pasal dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 perlu diubah atau ditambahkan narasinya.

    “BAB III Pasal 8 saya usulkan tambahkan memupuk rasa cinta alam dan lingkungan, BAB IV Pasal 13 belum menyentuh alam, padahal alam perlu dijaga, dan Pasal 27 perlu ditambahkan definisi kawasan penyangga, apa sih kawasan penyangga ini,” ujarnya.

    Dalam usulannya kepada dewan, Dispar Bali banyak menyinggung soal perlindungan terhadap alam, perkembangan jenis-jenis usaha pariwisata, hingga pendataan organisasi dan tenaga kerja pariwisata.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi VII DPR RI serap aspirasi pelaku pariwisata DIY

    Komisi VII DPR RI serap aspirasi pelaku pariwisata DIY

    Sleman (ANTARA) – Panitia kerja rancangan UU Kepariwisataan Komisi VII DPR menyerap aspirasi dari pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta hingga pelaku pariwisata guna revisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan tren wisata global.

    Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Sleman, Kamis, mengatakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sudah tidak mampu menjawab tantangan tren pariwisata global.

    “Dampak pandemi COVID-19, perkembangan digitalisasi dan tuntutan akan keberlanjutan lingkungan dan budaya, terdapat kebutuhan untuk merevisi terhadap regulasi ini,” kata Evita Nursanty saat serap aspirasi RUU tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.

    Ia mengatakan regulasi kepariwisataan sangat penting, sehingga panitia kerja rancangan UU Kepariwisataan Komisi VII DPR menyusun perubahan ketiga tentang kepariwisataan bahwa kebijakan yang diterapkan relevan dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan industri pariwisata nasional.

    “Kami mentargetkan revisi UU Kepariwisataan selesai pada masa sidang ke dua ini. Untuk itu, kunjungan kerja ke DIY ini menyerap aspirasi dari Pemda DIY dan pelaku industri pariwisata di DIY,” kata Evita.

    Menurut dia, Undang-Undang Kepariwisataan benar-benar menjadi landasan dan pondasi dalam pengembangan pariwisata lebih baik, dan bisa menjawab, serta menjadi solusi permasalahan-permasalahan industri pariwisata saat ini.

    “Kami akan menjadi masukan ini untuk menjadi bahan revisi Undang-Undang Kepariwisataan,” katanya.

    Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko mengatakan revisi Undang-Undang Kepariwisataan sangat ditunggu-tunggu di seluruh kabupaten/kota di DIY. Hal ini karena Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas) telah selesai masa berlakunya.

    Seperti diketahui, Ripparnas menjadi jadi acuan penyusunan Ripparda DIY, dan turun menjadi Ripparda Kota Yogyakarta. Saat ini usianya sudah 10 tahun.

    “Sehingga kami menunggu Undang-Undang Kepariwisataan baru agar nanti menurunkan Ripparnas yang baru dan sesuai kondisi dan tuntunan industri kepariwisataan saat ini,” katanya.

    Pewarta: Sutarmi
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kevin Nelangsa Diusir dari Kelas Sebelum Ujian, Ayahnya Jujur Nunggak SPP Rp14,8 Juta: Saya Buruh

    Kevin Nelangsa Diusir dari Kelas Sebelum Ujian, Ayahnya Jujur Nunggak SPP Rp14,8 Juta: Saya Buruh

    TRIBUNJATIM.COM – Kisah siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diusir dari kelas sebelum ujian, viral di media sosial. 

    Siswa tersebut diketahui bernama Kevin Setiawan. 

    Ia merupskaan siswa SMK di Sleman, Yogyakarta. 

    Kevin Setiawan, siswa diusir dari kelas sebelum ujian berlangsung, karena ia memiliki tunggakan SPP Rp14,8 juta. 

    Mengetahui nasib putranya, ayah Kevin, Ariwantoko nelangsa. 

    Ia mengaku sempat mendatangi pihak sekolah usai Kevin diusir dari kelas. 

    Dalam wawancara di kanal youtube tv one news, Ari mengaku sempat memohon-mohon ke guru dan kepala sekolah agar Kevin diizinkan ikut ujian.

    Namun permintaan Ari itu diabaikan pihak sekolah yang tetap bersikukuh soal bayaran SPP.

    “Sebagai orang tua, saya terenyuh memang itu keadaan kita, saya sebagai orang tua udah memohon-mohon kepada pihak sekolah, ketemu ketua ujian sampai kepala sekolah, memang tidak ada toleransi sama sekali waktu itu. Saya sangat memohon-mohon supaya anak saya bisa ikut ujian bersama teman-temannya dan bisa lulus seperti anak lain,” ujar Ariwantoko.

    Dalam pernyataannya itu, Ari mengungkap total tunggakan yang ditagih sekolah.

    Ternyata selama tiga tahun, Kevin menunggak biaya Rp14,8 juta.

    Terkait dengan biaya fantastis untuk sekolah anaknya, Ari mengaku kesulitan.

    Sebab selama ini Kevin cuma bekerja sebagai buruh.

    “Keadaan saya, saya sebagai buruh harian lepas. Saya kerjaan tidak pasti, kalau ada kerjaan saya diajak teman, atau tetangga minta tolong ya saya bantu, saya kerja serabutan. Jadi untuk penghasilan enggak pasti,” imbuh Ariwantoko.

    Tak bisa berbuat apa-apa, Ari pun mengaku berjuang dengan mendatangi pihak sekolah.

    Namun kata Ari, pihak sekolah tetap tidak memberikan toleransi.

    Jika Kevin mau ujian, kata pihak sekolah, harus membayar minimal setengah dari tunggakan.

    “Saya sudah datang ketemu tim pelaksana ujian, diarahkan ke kepala sekolah, saya temui semua. Saya memohon anak saya tetap bisa ikut ujian. Saya minta saran pengajuan ke dinas sosial, ada saran untuk DPS, tapi kata bapak kepala sekolah punya surat miskin enggak, sebenarnya saya kartu itu enggak punya sama sekali, saya sempat down. Katanya kalau mau dapat kartu harus bayar 50 persen (utang tunggakan) dulu,” pungkas Ari.

    Nasib memilukan yang menimpa Kevin itu sontak jadi sorotan TikTokers bernama Om Res.

    Dalam akun media sosialnya, Om Res pun memviralkan kisah Kevin.

    “Alhamdulillah berkat om res yang membuat video itu, sebenarnya saya enggak tahu ada video itu, kata anak dibantu om res cari solusi untuk bisa ujian,” kata Ari.

    Beruntung, kisah Kevin viral dan jadi atensi anggota dewan di Jogja.

    Kini seluruh tunggahan Kevin telah dilunasi oleh anggota dewan.

    “Alhamdulillah berkat kemarin mediasi di sekolah dan dinas sekolah DIY, ada keputusan memuaskan, alhamdulillah (Kevin) bisa mengikuti ujian hari ini dan tunggakan tercover oleh dewan beserta bantuan dari tim (DPRD). Saya banyak mengucapkan terima kasih untuk bantuannya untuk anak saya ikut ujian susulan,” imbuh Ari.

    Curhatan Kevin yang viral di media sosial 

    SISWA DIUSIR GURU: Tangkapan layar seorang siswa SMK di Jogja membacakan surat terbuka setelah diusir oleh gurunya dari kelas sebelum ujian, Kamis (13/2/2025). Penyebabnya terkuak, sang orangtua mohon-mohon ke pihak sekolah tapi diabaikan. (TikTok @rizna_77)

    Melalui rekaman video di akun viral @rizna_77 di TikTok, Kevin meminta bantuan kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    “Surat terbuka kepada yang terhormat Gubernur Yogyakarta, kami sampaikan surat terbuka ini karena saya sudah tidak ada jalan keluar untuk mengikuti ujian,” ujar Kevin Setiawan, dilansir TribunnewsBogor.com, Kamis (13/2/2025).

    Lebih lanjut, Kevin mengungkap detik-detik pengusiran terhadapnya yang dilakukan seorang guru.

    Kala itu Kevin tengah bersiap mengerjakan ujian.

    Namun secara mendadak Kevin disuruh keluar oleh guru bahasa jawa dan tidak diperkenankan mengikuti ujian sekolah.

    “Saya Kevin Setiawan, sekolah di SMK Nasional Berbah jurusan teknik permesinan kelas 12, menyampaikan kepada bapak Gubernur, asya dari anak broken home yang kedua orang tua saya sudah tidak mampu lagi membiayai sekolah saya. Pada tanggal 11 Februari 2025, ada ujian sekolah, saya sudah berada di ruang kelas, akan tetapi saya disuruh keluar oleh guru bahasa jawa karena tidak mempunyai kartu ujian maka saya tidak boleh ikut ujian, dan disuruh keluar dari ruang kelas,” pungkas Kevin dengan wajah memelas.

    Lantaran kejadian tersebut, Kevin pun putus sekolah.

    “Sampai hari ini 11 Februari 2025 saya tidak bisa mengikuti ujian dan terpaksa putus sekolah. Kami berharap bapak gubernur DIY dapat membantu kami untuk bisa melanjutkan sekolah sampai lulus dan mendapatkan ijazah,” akui Kevin.

    Bantahan pihak dinas

    Sementara kisah Kevin yang diusir dari kelas karena belum membayar tunggakan viral, pihak dinas pendidikan mengurai fakta lain.

    Kepala dinas pendidikan dan olahraga DIY, Suhirman menyebut cerita yang disampaikan Kevin tidak sepenuhnya benar.

    Sebab pihak sekolah membantah telah mengusir Kevin dari kelas sebelum ujian.

    “Adanya marak video yang beredar itu tidak seluruhnya benar. Di situ disampaikan anak dikeluarkan dari kelas, itu tidak benar. Itu yang inisiatif membuat video bukan anaknya, bukan dari orang tuanya. Kami menghimbau kepada orang tua siswa kalau ada permasalahan bisa ke dinas sehingga kita selesaikan bersama,” kata Suhirman.

    Perihal polemik tersebut, Suhirman meminta kepada para orang tua yang menunggak biaya sekolah agar menyelesaikan kasus tersebut kepada dinas saja, jangan lewat media sosial.

    Menurut Suhirman, permasalahan yang dialami Kevin penyebabnya karena salah komunikasi.

    “Kemarin sudah kami temukan pak Ari, Kevin dan pembuat video itu dan di sekolah sudah kita temukan. Sebenarnya kalau dari kami komunikasi yang penting. Saya yakin sekolah tidak akan mengeluarkan siswa saat akan ujian itu. Saat kami cek ternyata ada jadwal sendiri untuk Kevin (ujian),” ucap Suhirman.

    Berita Viral lainnya

  • BNI Bantu Keripik Pisang Bananania Tembus Mancanegara

    BNI Bantu Keripik Pisang Bananania Tembus Mancanegara

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui program Xpora memberikan pendampingan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk meningkatkan skala bisnisnya dan membuka lapangan kerja. Keripik Pisang Bananania adalah salah satu UKM yang berhasil dipertemukan dengan pembeli di luar negeri lewat program BNI Xpora.

    Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pendampingan BNI kepada pelaku UKM melalui Xpora dilakukan melalui berbagai aktivitas pelatihan, baik secara langsung maupun daring di sejumlah daerah di Indonesia.

    BNI mencatat, peserta advisory program Xpora pada 2024 sebanyak 11.646 dengan jumlah business matching sebanyak 497 dari tahun sebelumnya 376 kegiatan. UMKM yang menjadi peserta event dan business matching meningkat dari 180 pada 2023 menjadi 302 akhir tahun lalu.

    “BNI terus berupaya menjalankan peran sebagai Agent of Development dan mendukung UMKM naik kelas, membuka lapangan kerja hingga bisa memperluas jaringan dan menembus pasar global,” kata Okki dalam siaran pers.

    Menurut data Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja.

    Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia mencapai sekitar 15,7% dari total ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor sekitar 9% dalam lima tahun mendatang.

    Keberhasilian BNI dalam mendukung UKM meraih pasar global merupakan kontribusi nyata perseroan untuk meningkatkan ekspor. Salah satu UKM yang menjalankan usaha pengolahan pangan yakni Keripik Pisang Bananania di Yogyakarta. Bananania saat ini mempekerjakan 10 orang pegawai tetap dan banyak pekerja harian lainnya.

    Pemilik Bananania Sofyani Mirah mengungkapkan, sebagai mantan karyawan swasta, dirinya tidak punya latar belakang pengalaman berbisnis. Namun, sejak 2019 dia memulai usaha keripik pisang karena bisa lebih awet dan berpotensi untuk diekspor.

    “Setelah setahun menjalankan bisnis keripik pisang Bananania, saya kemudian mendaftarkan merek dagang dan dinyatakan lolos Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada 2019,” katanya.

    Saat ini produk-produk Bananania sudah diekspor ke berbagai negara mulai dari Mesir, Australia, Malaysia, Filipina, Korea Selatan hingga Kanada. Produk-produk Bananania pertama kali diajak BNI Xpora untuk ikut dalam pameran produk ke Hong Kong pada tahun 2022.

    Pada Oktober 2024, Bananania mendapatkan business matching hingga menandatangi perjanjian dengan buyer dari Kanada berkat BNI Xpora.

    “UKM itu kan didorong ekspor ke luar negeri. Karena pasar global sangat terbuka. Contohnya saya kalau tidak difasilitasi BNI Xpora kadang-kadang nggak ngerti gimana dapat buyer,” tutur dia.

    Tidak hanya membantu meraih pasar internasional, menurut Sofyani, BNI juga turut berperan sehingga produk Bananania bisa dijumpai di kereta api wilayah Jawa dan Sumatera.

    “Kami dibantu BNI Xpora untuk masuk ke KAI Service. Produk kami bisa ditemukan di atas kereta penumpang KAI Sumatera dan Jawa,” tutup Sofyani.

    (rrd/rrd)

  • Faktor Pembentuk Tanah: Berikut Penjelasan Beserta Proses-Prosesnya

    Faktor Pembentuk Tanah: Berikut Penjelasan Beserta Proses-Prosesnya

    YOGYAKARTA – Tanah adalah lapisan paling atas di permukaan Bumi yang menjadi tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup. Proses pembentukan tanah tidak lepas dari sejumlah faktor pembentuk tanah yang kompleks, seperti iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Setiap faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan karakteristik dan kualitas tanah yang terbentuk. Berikut ini penjelasan lebih mendalam mengenai proses dan faktor pembentuk tanah.

    Proses Pembentukan Tanah

    Proses pembentukan tanah diawali dengan pelapukan batuan, yang dapat terjadi melalui pelapukan fisik dan kimia. Pelapukan fisik melibatkan perubahan pada batuan secara mekanis, seperti ketika batuan pecah menjadi lebih kecil karena perubahan suhu atau tekanan. Sementara itu, pelapukan kimia mengubah komposisi kimia batuan melalui reaksi dengan air, udara, atau asam organik.

    Ketika batuan mulai melunak atau mengalami perubahan komposisi, bahan-bahan tanah mulai terbentuk secara perlahan. Proses ini akan terus berlangsung hingga batuan induk sepenuhnya terurai menjadi tanah yang kaya akan nutrisi. Beberapa faktor utama mempengaruhi laju dan jenis pelapukan batuan, yang pada akhirnya mempengaruhi karakteristik tanah yang terbentuk.

    Faktor Pembentuk Tanah

    Berikut adalah beberapa faktor pembentuk tanah yang mempengaruhi proses pembentukannya:

    1. Iklim

    Iklim merupakan faktor pembentuk tanah yang utama, terdiri dari suhu dan curah hujan. Fluktuasi suhu yang tinggi mempercepat proses pelapukan, sehingga tanah terbentuk lebih cepat. Curah hujan juga berperan dalam proses pencucian tanah dan erosi.

    Jika curah hujan tinggi, proses pencucian tanah berlangsung cepat dan mengakibatkan penurunan pH tanah, menjadikannya lebih asam. Iklim yang ekstrem dengan suhu dan

    curah hujan yang bervariasi dapat mempercepat proses pembentukan tanah dengan cara meningkatkan intensitas pelapukan.

    2. Organisme

    Kehadiran organisme seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme turut mempengaruhi pembentukan tanah. Organisme berperan dalam proses pelapukan organik dan kimiawi. Pelapukan organik terjadi ketika makhluk hidup, seperti akar tumbuhan atau aktivitas hewan, membantu menghancurkan batuan.

    Di sisi lain, pelapukan kimiawi melibatkan reaksi kimia seperti pelarutan batuan kapur oleh air. Organisme juga berkontribusi dalam pembentukan humus melalui pembusukan daun dan ranting dengan bantuan mikroorganisme. Jenis vegetasi di suatu area mempengaruhi sifat tanah yang terbentuk. Misalnya, vegetasi hutan membentuk tanah hutan yang cenderung berwarna merah, sementara vegetasi rumput menghasilkan tanah hitam yang kaya bahan organik.

    Kandungan unsur kimia dari vegetasi juga mempengaruhi komposisi tanah. Sebagai contoh, pohon jati mengandung unsur kimia seperti kalsium (Ca), magnesium (Mg), dan kalium (K) yang lebih tinggi dibandingkan tanaman cemara. Hal ini dapat memengaruhi kesuburan dan karakteristik kimiawi tanah di sekitarnya.

    3. Bahan Induk

    Bahan induk merupakan sumber utama pembentukan tanah, berasal dari batuan yang mengalami pelapukan. Bahan induk dapat berupa batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, atau batuan metamorf. Karakteristik bahan induk menentukan tekstur dan komposisi tanah.

    Misalnya, tanah yang berasal dari bahan induk yang kaya akan pasir akan memiliki tekstur berpasir. Bahan induk juga memengaruhi warna tanah; bahan induk dengan kandungan kapur rendah cenderung menghasilkan tanah merah, sedangkan bahan induk dengan kadar asam tinggi menghasilkan tanah berwarna abu-abu.

    4. Topografi

    Topografi atau relief permukaan tanah suatu daerah juga merupakan faktor pembentuk tanah yang signifikan. Daerah dengan topografi miring cenderung memiliki lapisan tanah yang lebih tipis karena adanya erosi. Sebaliknya, daerah datar biasanya memiliki lapisan tanah yang lebih tebal karena adanya akumulasi sedimen.

    Selain itu, daerah dengan drainase yang buruk atau sering tergenang air akan cenderung memiliki tanah yang lebih asam, karena air yang tergenang menghalangi oksigen masuk dan memperlambat proses dekomposisi bahan organik.

    5. Waktu

    Waktu adalah faktor pembentuk tanah yang memengaruhi kedalaman dan kesuburan tanah. Seiring berjalannya waktu, pelapukan batuan akan terus berlanjut, mengubah batuan menjadi tanah dengan kandungan mineral yang bervariasi. Proses pembentukan tanah memerlukan waktu yang sangat lama, bahkan hingga ratusan atau ribuan tahun.

    Tanah yang terbentuk dari proses pelapukan yang cepat biasanya masih mengandung mineral dalam jumlah tinggi, sedangkan tanah yang terbentuk dari pelapukan yang lebih lama cenderung memiliki kandungan mineral yang lebih sedikit.

    Bicara soal tanah, alangkah baiknya kalian juga mengetahui bagaimana Faktor-faktor Umum Penyebab Tanah Longsor, yang bisa kalian jadikan sebagai refrensi.

    Jadi setelah mengetahui faktor pembentuk tanah, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!

  • Gagal Menyalip, Grand Livina Tabrak Truk di Magelang, Satu Penumpang Meninggal Regional 13 Februari 2025

    Gagal Menyalip, Grand Livina Tabrak Truk di Magelang, Satu Penumpang Meninggal Regional 13 Februari 2025

    Gagal Menyalip, Grand Livina Tabrak Truk di Magelang, Satu Penumpang Meninggal
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Yogyakarta-Magelang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (13/2/2025).
    Sebuah mobil Nissan Grand Livina menabrak bagian belakang truk Toyota Dyna, mengakibatkan seorang penumpang lansia meninggal dunia.
    Insiden terjadi sekitar pukul 13.00 WIB di Dusun Batikan, Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid.
    Mobil Grand Livina bernomor polisi AB 1683 IH dikendarai oleh AH (63), yang ditemani oleh penumpangnya, HS (67). Sementara itu, truk Toyota Dyna H 8152 KC dikemudikan oleh FY.
    Kronologi Kecelakaan
    Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polresta Magelang, Ipda Ricky S Hartono, kecelakaan terjadi ketika Grand Livina mencoba menyalip truk dari sisi kanan.
    “Saat mendahului dari sisi kanan, Grand Livina berjalan terlalu ke kiri dan menabrak body belakang truk,” jelas Ricky dalam keterangan tertulis, Kamis.
    Akibat tabrakan tersebut, bagian kaca depan Grand Livina retak, bemper depan lepas, dan sisi kiri mobil mengalami ringsek.
    Korban Meninggal Akibat Cedera Kepala
    Benturan keras dalam kecelakaan ini mengakibatkan HS mengalami cedera kepala serius.
    “(HS) mengalami luka-luka cedera kepala. Dirawat dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Muntilan,” ungkap Ricky.
    Polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan.
    Kecelakaan ini menjadi pengingat bagi pengendara untuk lebih berhati-hati dalam menyalip kendaraan lain, terutama di jalan raya dengan arus lalu lintas yang padat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Eddy Soeparno bicara soal iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus

    Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan bahwa kegiatan MPR Goes to Campus yang mengusung tema “Urgensi Transisi Energi Mencegah Dampak Perubahan Iklim” dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran bersama dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

    Agenda roadshow Eddy dalam kegiatan MPR Goes to Campus itu digelar ke sejumlah universitas di Cirebon, Semarang, dan Yogyakarta, dari 13 hingga 17 Februari 2025.

    “Beberapa wilayah di Indonesia mengalami kenaikan suhu yang signifikan mulai dari Jakarta, NTT, Semarang bahkan hingga Bogor. Selain kenaikan suhu, kita juga menghadapi curah hujan dan kemarau ekstrem yang berdampak pada nasib petani dan nelayan misalnya,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia lantas melanjutkan, “Dan jangan lupa kita juga menghadapi ancaman banjir rob yang tidak hanya melanda warga Jakarta Utara, tapi sekarang sudah menjadi ancaman bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir di seluruh Indonesia.”

    Dia memandang bahwa salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dampak perubahan iklim ialah dengan melakukan transisi menuju energi terbarukan.

    “Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk energi terbarukan mulai dari geothermal, angin hingga surya, namun bauran energi terbarukan saat ini belum mencapai 15 persen dari bauran energi nasional. Ini yang harus ditingkatkan agar penggunaan energi terbarukan semakin besar ke depannya,” ujarnya.

    Selain memberikan materi, dia menjelaskan bahwa acara MPR Goes to Campus nantinya juga akan menyerap aspirasi dan mendengarkan masukan dari civitas akademika mengenai kebijakan dalam mencegah dampak perubahan iklim hingga upaya penguatan transisi energi.

    “Kolaborasi MPR dan universitas ini juga merupakan upaya kami untuk mendengarkan berbagai masukan dari guru besar, dosen, peneliti dan juga mahasiswa mengenai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Presiden Prabowo mewujudkan ketahanan energi,” kata anggota Komisi XII DPR RI itu.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sejarah Hari Persatuan Farmasi Indonesia 13 Februari

    Sejarah Hari Persatuan Farmasi Indonesia 13 Februari

    Liputan6.com, Yogyakarta – Hari Persatuan Farmasi Indonesia diperingati pada 13 Februari setiap tahunnya. Pemilihan tanggal ini dilatarbelakangi oleh terbentuknya Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) pada 13 Februari 1946 di Hotel Merdeka Yogyakarta.

    Mengutip dari iai.id, PAFI dibentuk oleh Zainal Abidin yang kemudian menjadi Ketua PAFI pertama. PAFI hadir sebagai organisasi profesi yang mewadahi profesi Asisten Apoteker (AA) seluruh Indonesia atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK).

    PAFI saat ini menjadi organisasi farmasi pertama dan tertua di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) belum dibentuk karena hanya pendidikan asisten apoteker saja yang dapat menjalankannya. Bahkan, rintisan harus dididik langsung dari Belanda.

    Kemudian pada 15 September 1965, Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) diresmikan. Sebenarnya, ISFI sudah hadir dengan nama IAI sejak 18 Juni 1955. 

    Dalam Kongres XVIII ISFI di Jakarta pada 7-9 Desember 2009, ISFI kemudian kembali menjadi IAI. Saat ini, IAI hadir sebagai organisasi profesi apoteker, sedangkan PAFI mewadahi ahli farmasi (AA atau TTK).

    Sebagai informasi, farmasi merupakan salah satu bidang keprofesian dalam tenaga kesehatan. Profesi ini merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dan kimia.

    Mereka bertanggung jawab untuk memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Farmasi menjadi salah satu profesi penting yang harus ada di setiap negara, termasuk Indonesia.

    Saat ini, farmasi di Indonesia terus berkembang untuk terus memperbaiki kualitas dan meningkatkan sumber daya manusianya. Melalui perjalanan panjang, farmasi Indonesia telah menempati peranan penting dan besar terhadap perjuangan bangsa Indonesia hingga sekarang.

    Oleh karena itu, perlu adanya apresiasi untuk para apoteker maupun ahli farmasi. Salah satunya adalah dengan memperingati Hari Persatuan Farmasi Indonesia setiap 13 Februari.

    Penulis: Resla