Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Mahasiswa Asing Belajar Membatik Kayu di Desa Wisata Krebet Bantul

    Mahasiswa Asing Belajar Membatik Kayu di Desa Wisata Krebet Bantul

    Bantul, Beritasatu.com – Keunikan batik kayu menjadikan Desa Wisata Krebet, Pajangan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, sebagai magnet wisata budaya kelas dunia. Kali ini, puluhan mahasiswa asing yang menempuh studi di Yogyakarta berkesempatan belajar langsung membatik di atas media kayu, Selasa (16/12/2025).

    Para mahasiswa lintas negara tersebut tampak antusias mengikuti proses membatik kayu yang menjadi ciri khas Desa Wisata Krebet. Sejak pagi, mereka mencoba menggoreskan canting berisi malam panas ke berbagai media kayu seperti topeng, wayang, tempat pensil, hingga talenan.

    Kegiatan membatik kayu ini dibagi dalam beberapa kelompok kecil. Setiap peserta ditantang untuk teliti dan sabar, karena motif batik dibuat secara manual di permukaan kayu, bukan dicetak seperti pada kain. Proses ini menuntut ketepatan tangan agar pola tetap rapi dan bernilai seni.

    Salah satu peserta, Iren Sayita, mahasiswa hubungan internasional universitas gajah mada, mengaku mendapat pengalaman baru yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Ia menilai membatik di atas kayu memiliki tingkat kesulitan tersendiri dibandingkan membatik kain.

    “Kalau membatik kayu saya belum pernah. Biasanya di kain. Ini lebih unik, tetapi memang cukup sulit karena butuh ketelitian,” ujarnya.

    Pengalaman serupa dirasakan Nabila, mahasiswi asal Malaysia. Ia mengaku kagum dengan ragam budaya lokal yang baru dikenalnya melalui kegiatan tersebut.

    “Jujur ini pengalaman baru buat saya. Saya baru tahu kalau batik bisa dibuat di atas kayu. Awalnya saya kira hanya menggambar, ternyata prosesnya rumit,” kata Nabila.

    Menurut Ketua Pokdarwis Krebet, Agus Jati Kumara, kegiatan ini merupakan bagian dari paket wisata budaya yang dirancang agar wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan kearifan lokal.

    “Kami mengangkat potensi wisata budaya, mulai dari batik kayu, kesenian, hingga permainan tradisional. Semua kami kemas dalam paket wisata edukatif,” jelas Agus.

    Sebanyak 27 mahasiswa mengikuti kegiatan ini. Mereka berasal dari berbagai negara, antara lain Denmark, Australia, Jepang, Myanmar, Kamboja, serta mahasiswa dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Selain belajar membatik kayu, para peserta juga diajak memainkan permainan tradisional seperti gobak sodor dan mempelajari tari topeng. Aktivitas tersebut melengkapi pengalaman wisata budaya di Desa Wisata Krebet.

    Desa ini dikenal sebagai sentra kerajinan batik kayu yang dikerjakan oleh para perajin lokal. Produk-produk batik kayu Krebet bahkan telah menembus pasar ekspor dan menjadi salah satu unggulan Kabupaten Bantul.
     

  • UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    UMP 2026 Segera Diumumkan: Estimasi dan Peta Kenaikan Upah di 38 Provinsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah bersiap mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 usai dokumen terkait dikabarkan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto. 

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    Hal itu disampaikan Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “UMP RPP-nya sudah di meja Pak Presiden, tinggal ditandatangani. Insyaallah,” ujar Yassierli kepada wartawan. 

    Polemik Formula Baru

    Kabar terakhir, Kemnaker menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

    Menaker Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

    Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

    Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah.

    Dengan demikian, penetapan upah dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi daerah; tingkat kesejahteraan lokal, dan pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

    Merespons hal itu, kalangan buruh telah menyatakan penolakan. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan.

    Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%.

    Angka tersebut di bawah tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beberapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah. Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut.

    Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Suara Pengusaha

    Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto menyampaikan penetapan indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula UMP 2026 harus dilakukan secara bijaksana.

    Perhitungan kenaikan upah minimum dengan menggunakan indeks tertentu ini dilalukan untuk mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2023.

    “Agar kebijakan upah minimum dapat selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha di masing-masing sektor,” kata Darwoto.

    Dia menggarisbawahi bahwa besaran alfa mesti diterapkan secara proporsional dan tidak hanya mengukur kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menilai investasi atau modal, teknologi, hingga produktivitas faktor total harus diperhitungkan dalam menentukan alfa.

    Dengan demikian, Apindo menilai alfa tidak dapat disamaratakan di seluruh daerah. Perhitungan besaran alfa disebutnya dapat mempertimbangkan kondisi rasio upah minimum terhadap kebutuhan layak. 

    “Dunia usaha juga meyakini bahwa pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut secara arif dan bijaksana, sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha,” lanjut Darwoto.

    Dia lantas menyinggung perihal penetapan upah minimum sektoral. Menurutnya, dunia usaha mengusulkan agar nilai alfa ditetapkan dengan mempertimbangkan sektor mana yang tumbuh dan yang tidak.

    Selain itu, Apindo menilai indikator ekonomi dan produktivitas perlu dimasukkan sebagai variabel utama dalam penetapan nilai alfa. 

    Hal ini dipandang sejalan dengan putusan MK yang menegaskan perlunya keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan usaha, dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan.

    “Kalau ini [kebijakan upah minimum] bisa berjalan untuk jangka panjang, makanya akan terjadi satu kepastian di dalam regulasi ataupun kebijakan upah minimum di negara kita,” ujar Darwoto.

    Peta UMP 2026: Provinsi Mana Berpotensi Naik Paling Tinggi?

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Indosat (ISAT) Bidik Wisatawan Domestik dan Mancanegara Lewat IM3XPLORE

    Indosat (ISAT) Bidik Wisatawan Domestik dan Mancanegara Lewat IM3XPLORE

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Indosat Tbk. mengincar pertumbuhan dengan mengoptimalkan momentum akhir tahun. Emiten berkode saham ISAT itu merilis kampanye IM3XPLORE dengan paket data khusus perjalanan domestik dan internasional.

    Melalui kampanye ini, Indosat memperkenalkan serangkaian solusi paket data yang mencakup Freedom Internet untuk domestik, SimpelRoam untuk perjalanan luar negeri, dan layanan premium IM3 Platinum.

    Seluruh layanan ini didukung oleh infrastruktur jaringan Aivolusi 5G IM3 yang diklaim telah diperkuat kapasitasnya untuk menjamin pengalaman internet yang luas dan stabil.

    Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison Bilal Kazmi mengatakan bahwa momen liburan akhir tahun selalu diiringi dengan lonjakan kebutuhan konektivitas yang signifikan. Namun, sering kali pelanggan dihadapkan pada kebingungan memilih paket yang tepat atau ketakutan akan biaya tambahan yang tidak terduga.

    “Menjelang momen liburan akhir tahun, kami memahami kebutuhan akan konektivitas semakin tinggi. Melalui kampanye IM3XPLORE kami ingin memastikan bahwa IM3 selalu hadir dengan layanan internet yang dapat diandalkan untuk memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pelanggan,” ujar Bilal dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (16/12/2025).

    Bilal menegaskan komitmen perusahaan untuk menjaga pelanggan tetap terhubung selama masa liburan melalui teknologi AIvolusi 5G yang aman.

    Pihaknya juga memastikan telah memperkuat dan meningkatkan kapasitas jaringan di seluruh penjuru Indonesia untuk mengantisipasi lonjakan trafik data di titik-titik wisata.

    Adapaun untuk menyasar segmen wisatawan domestik yang mengunjungi destinasi populer seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, hingga Labuan Bajo, IM3 mengandalkan paket Freedom Internet. Strategi pricing yang diterapkan adalah menawarkan kuota besar 150GB dengan masa aktif 28 hari seharga Rp150.000.

    Selain itu, nilai tambah yang ditawarkan paket ini juga dengan membawa integrasi fitur keamanan siber.Pelanggan akan secara otomatis mendapatkan layanan perlindungan SATSPAM+ tanpa biaya tambahan.

    Fitur ini berfungsi melindungi nomor pelanggan dari gangguan spam dan scam yang marak terjadi. Paket ini juga dilengkapi bonus akses streaming ke platform VIU dan Vidio.

    Dalam hal perjalanan internasional, Indosat berupaya mengatasi permasalahan pelanggan terkait kerumitan mengganti kartu SIM saat tiba di luar negeri. Melalui paket SimpelRoam, layanan data dijanjikan langsung aktif begitu pesawat mendarat dengan skema tarif transparan. (Muhammad Diva Farel Ramadhan)

  • Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Citilink-Garuda Tambah 126 Penerbangan pada Libur Nataru 2025/2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Garuda Indonesia Group menyediakan 126 penerbangan tambahan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) dengan berbagai tujuan di Indonesia.

    Melansir dari media sosial resmi @citilink dan @garuda.indonesia, Citilink menyediakan 118.740 kursi tambahan untuk penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno Hatta (CGK) menuju Tanjung Karang di Lampung (TKG), Yogyakarta (YIA), Semarang (SRG), dan Surabaya (SUB). 

    Selain itu, tambahan kursi juga tersedia untuk penerbangan dari CGK menuju Bali (DPS), Medan (KLO), serta Palembang (PLM). 

    “Garuda Indonesia Group siap melayani penerbangan pada periode Natal & Tahun Baru 2025/2026 dengan kenyamanan,” tulis Garuda, dikutip pada Selasa (16/12/2025). 

    Citilink saat ini tercatat memiliki 3.884 penerbangan reguler. Pada periode Nataru ini, Citilink akan melayani 28 penerbangan tambahan.  Sementara itu, Garuda tercatat memiliki 3.724 penerbangan reguler, dengan total 98 penerbangan tambahan selama Nataru.

    Secara umum, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 96 burung besi yang siap mengudara selama liburan Nataru 2025/2026.  Total terdapat 7.734 penerbangan sepanjang musim liburan dengan jaringan rute domestik dan internasional yang semakin luas. 

    Terlebih, penerbangan Garuda Indonesia (GA) dan Citilink (QG) telah melayani codeshare. Merujuk pada satu penerbangan dijalankan oleh Citilink, tetapi tiket dapat penumpang beli melalui Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA.  

    Adapun pada Nataru kali ini, Garuda Indonesia Group telah menyiapkan 19 pesawat wide body dan 40 narrow body. 

    Terdiri dari 7 pesawat tipe Boeing 777-300ER kapasitas 314/393 kursi, sebanyak 10 Airbus A330-300/200 (termasuk livery Pokemon), serta sebanyak dua Airbus A330-900neo kapasitas 365/301 kursi. 

    Sementara pesawat narrow body, Garuda sediakan sebanyak 40 unit pesawat Boeing 737-800NG kapasitas 161/162/170 kursi. 

    Untuk Citilink, mengoperasikan narrow body berupa 35 unit Airbus A320 kapasitas 180 kursi, serta turboprop berupa dua unit ATR72-600 kapasitas 70 kursi. 

    Adapun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) terus memperkuat pengawasan keamanan penerbangan dalam rangka memastikan kesiapan penyelenggaraan Nataru.  

    Direktur Keamanan Penerbangan Sigit Hani menyampaikan, pemeriksaan keamanan penerbangan jelang periode Nataru merupakan langkah krusial untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi udara. 

    “Melalui pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan, kami berkomitmen menjaga agar seluruh operasional penerbangan selama Nataru berjalan aman, tertib, dan lancar,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

    Kemenhub juga memastikan ketersediaan jumlah pesawat dalam posisi aman. Tercatat total terdapat 568 unit pesawat. Sebanyak 200 pesawat dalam kondisi yang harus diperbaiki atau maintenance. Sementara yang siap melayani penerbangan, hanya 368 unit.

    Berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi, sebanyak 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan selama masa libur Nataru. Moda pesawat diprediksikan akan dimanfaatkan oleh 3,57% atau sekitar 4,27 juta orang.

  • Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Estimasi Kenaikan UMP 2026 di 38 Provinsi Jelang Diumumkan Besok

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah rencananya akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 pada Selasa (16/12/2025). Lantas, provinsi mana yang akan mengalami kenaikan UMP tertinggi?

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan telah berada di meja Presiden Prabowo Subianto dan tinggal menunggu penandatanganan.

    “Tadi sudah di meja beliau. Kalau bisa hari ini ditandatangani, kalau enggak besok ditandatangani. Sesudah itu nanti saya umumkan, insyaallah,” kata Yassierli usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    Lebih lanjut, dia belum dapat membocorkan rentang kenaikan upah minimum tahun depan. Namun, kalangan buruh memperkirakan kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 3% hingga 6%.

    Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 hanya 3,5%.

    “Informasi yang kita dapatkan mengatakan kenaikan [UMP 2026] hanya 3,5%. Kemungkinan diskresi presiden akan berlaku lagi,” kata Elly kepada Bisnis belum lama ini.

    Sama halnya dengan Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN Andi Gani Nena Wea yang mengaku mendapatkan informasi bahwa kenaikan UMP 2026 lebih rendah dari kenaikan UMP 2025 yang sebesar 6,5%.

    “Bocoran 2 hari yang lalu dari sumber yang sangat terpercaya dan saya sudah berhitung. Memang secara kalkulasi, upahnya menurun,” kata Andi di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

    Adapun pada 2025, pemerintah menetapkan kenaikan UMP satu angka sebesar 6,5%. Dari 38 provinsi, rata-rata upah minimum nasional 2025 tercatat sebesar Rp3.315.761. UMP tertinggi dicatatkan DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761, sedangkan yang terendah ialah Jawa Tengah sebesar Rp2.169.349.

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 3%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.796.184
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.082.335
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.084.018
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.614.039
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.331.571
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.792.018
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.750.140
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp2.979.862
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp3.992.898
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.732.363
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.558.663
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.256.968
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.234.429
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.332.002
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.375.164
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp2.992.272
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.086.457
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.681.019
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.398.838
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp2.964.634
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.577.830
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.601.080
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.686.692
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.687.564
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp3.888.687
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.002.450
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.767.252
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.165.757
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.318.382
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.197.562
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.235.951
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.510.240
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.723.450
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.722.420
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.414.423
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.414.425

    Berikut estimasi besaran UMP 2026 di 38 provinsi jika naik 6%:

    Aceh: dari Rp3.685.616 menjadi Rp3.906.752
    Sumatra Utara: dari Rp2.992.559 menjadi Rp3.172.112
    Sumatra Barat: dari Rp2.994.193 menjadi Rp3.173.844
    Riau: dari Rp3.508.776 menjadi Rp3.719.302
    Jambi: dari Rp3.234.535 menjadi Rp3.428.607
    Sumatra Selatan: dari Rp3.681.571 menjadi Rp3.902.465
    Bengkulu: dari Rp2.670.039 menjadi Rp2.830.241
    Lampung: dari Rp2.893.070 menjadi Rp3.066.654
    Bangka Belitung: dari Rp3.876.600 menjadi Rp4.109.196
    Kepulauan Riau: dari Rp3.623.654 menjadi Rp3.841.073
    DKI Jakarta: dari Rp5.396.761 menjadi Rp5.720.566
    Jawa Barat: dari Rp2.191.232 menjadi Rp2.322.705
    Jawa Tengah: dari Rp2.169.349 menjadi Rp2.299.509
    DI Yogyakarta: dari Rp2.264.080 menjadi Rp2.399.924
    Jawa Timur: dari Rp2.305.985 menjadi Rp2.444.344
    Banten: dari Rp2.905.119 menjadi Rp3.079.426
    Bali: dari Rp2.996.561 menjadi Rp3.176.354
    Nusa Tenggara Barat (NTB): dari Rp2.602.931 menjadi Rp2.759.107
    Nusa Tenggara Timur (NTT): dari Rp2.328.969 menjadi Rp2.468.707
    Kalimantan Barat: dari Rp2.878.286 menjadi Rp3.050.983
    Kalimantan Tengah: dari Rp3.473.621 menjadi Rp3.681.038
    Kalimantan Selatan: dari Rp3.496.195 menjadi Rp3.705.966
    Kalimantan Timur: dari Rp3.579.313 menjadi Rp3.794.071
    Kalimantan Utara: dari Rp3.580.160 menjadi Rp3.794.969
    Sulawesi Utara: dari Rp3.775.425 menjadi Rp4.001.950
    Sulawesi Tengah: dari Rp2.915.000 menjadi Rp3.089.900
    Sulawesi Selatan: dari Rp3.657.527 menjadi Rp3.876.978
    Sulawesi Tenggara: dari Rp3.073.551 menjadi Rp3.257.964
    Gorontalo: dari Rp3.221.731 menjadi Rp3.415.034
    Sulawesi Barat: dari Rp3.104.430 menjadi Rp3.290.695
    Maluku: dari Rp3.141.700 menjadi Rp3.330.202
    Maluku Utara: dari Rp3.408.000 menjadi Rp3.612.480
    Papua Barat: dari Rp3.615.000 menjadi Rp3.831.900
    Papua Barat Daya: dari Rp3.614.000 menjadi Rp3.830.840
    Papua: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Selatan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001
    Papua Tengah: dari Rp4.285.848 menjadi Rp4.542.998
    Papua Pegunungan: dari Rp4.285.850 menjadi Rp4.543.001

  • Hadapi Libur Panjang Nataru, XLSMART Perkuat Jaringan di 13 Ribu Km Jalur Utama Indonesia

    Hadapi Libur Panjang Nataru, XLSMART Perkuat Jaringan di 13 Ribu Km Jalur Utama Indonesia

    Selain jalur utama mudik nasional, XLSMART juga memperkuat jaringan di jalur tol baru Yogyakarta-Solo, yang menjadi bagian dari jaringan Tol Trans Jawa. Jalur ini didukung oleh lebih dari 100 BTS 4G dengan kualitas jaringan yang diklaim sangat baik.

    Group Head Central Region XLSMART, Arif Farhan Budiyanto mengatakan:

    ”Peningkatan kualitas jaringan di sepanjang jalur tol Yogyakarta-Solo merupakan komitmen XLSMART untuk mendukung kenyamanan komunikasi dan menghadirkan pengalaman digital terbaik bagi pelanggan. XLSMART akan terus melakukan optimasi jaringan, menambah site coverage khusus tol, serta memperkuat kapasitas di area padat pengguna, termasuk destinasi wisata dan pusat kota.”

    Di sepanjang wilayah yang dilintasi tol ini, XLSMART mengoperasikan lebih dari 2.000 BTS. Rinciannya antara lain lebih dari 250 BTS di Kota Yogyakarta, lebih dari 770 BTS di Sleman, lebih dari 390 BTS di Klaten, lebih dari 190 BTS di Solo, serta sekitar 400 BTS di Boyolali.

    Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 BTS berdiri di sepanjang jalur tol utama, mencakup 8 BTS di Kota Yogyakarta, lebih dari 100 BTS di Kabupaten Sleman, lebih dari 40 BTS di Kabupaten Klaten, serta lebih dari 50 BTS di Kabupaten Boyolali

    Tidak hanya tol, penguatan jaringan juga dilakukan di destinasi wisata dan pusat keramaian seperti Malioboro, Candi Prambanan, Tebing Breksi, Keraton Kasunanan Surakarta, Pura Mangkunegaran, hingga Kampung Batik Laweyan.

  • Mudik Gratis Kemenhub, 75 Bus Disiapkan untuk Layani 3.090 Penumpang

    Mudik Gratis Kemenhub, 75 Bus Disiapkan untuk Layani 3.090 Penumpang

    Untuk rute perjalanan, Mudik Gratis Kemenhub tahun ini melayani 10 kota tujuan, antara lain Solo, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, D.I. Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Madiun.

    Aan menjelaskan, keberangkatan bus akan dilakukan dari Terminal Pulogebang, Jakarta, pada 23 Desember 2025. Sementara itu, pengangkutan sepeda motor menggunakan truk akan diberangkatkan lebih awal.

    “Untuk pengangkutan sepeda motor dengan truk dilakukan dari Terminal yang sama pada tanggal 22 Desember 2025 ke kota Solo dan Yogyakarta,” jelasnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program Mudik Gratis yang diselenggarakan pemerintah, khususnya bagi pemudik yang biasa menggunakan sepeda motor.

    “Kami berharap dengan adanya program mudik gratis ini dapat mencegah masyarakat untuk mudik dengan sepeda motor, terlebih dengan jarak yang cukup jauh. Mudik dengan sepeda motor tidak kami rekomendasikan karena lebih berisiko terjadi kecelakaan,” kata Aan.

  • Jadwal KRL Solo-Jogja, Lengkap dengan Jam Berangkat Tiap Stasiun

    Jadwal KRL Solo-Jogja, Lengkap dengan Jam Berangkat Tiap Stasiun

    Liputan6.com, Jakarta – Layanan Kereta Rel Listrik (KRL) Solo-Jogja semakin memperkuat perannya sebagai tulang punggung transportasi massal di wilayah Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ingin tahu jadwal KRL Solo-Jogja? Simak ulasannya.

    Dengan jadwal perjalanan yang padat, tarif terjangkau, serta rute yang melewati pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pendidikan, KRL menjadi pilihan utama masyarakat untuk mobilitas harian maupun perjalanan bisnis.

    Sejak beroperasi penuh, KRL Solo-Jogja telah mengubah pola perjalanan masyarakat. Jika sebelumnya perjalanan antarkota bergantung pada kendaraan pribadi atau bus antarkota, kini KRL menawarkan solusi yang lebih efisien, tepat waktu, dan bebas dari kemacetan.

    Tak hanya dari sisi sosial, keberadaan KRL juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Stasiun-stasiun yang dilintasi menjadi titik simpul ekonomi baru, mendorong tumbuhnya sektor ritel, kuliner, dan jasa transportasi lanjutan.

    Dengan tarif yang relatif murah dan jadwal keberangkatan sejak pagi hingga malam hari, KRL Solo-Jogja menjadi moda transportasi strategis yang mendukung konektivitas wilayah Jawa Tengah dan DIY.

    Berikut informasi lengkap mengenai rute KRL Palur–Yogyakarta, tarif tiket, jadwal keberangkatan dua arah, serta tips penting agar penumpang tidak ketinggalan kereta.

    Rute KRL Solo-Jogja

    KRL Solo-Jogja melewati 13 stasiun mulai dari Stasiun Palur di Karanganyar hingga Stasiun Yogyakarta, KRL Solo Jogja  dimulai dari Stasiun Palur, lalu berhenti pada stasiun utama seperti Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari dan Lempuyaangan, hingga tiba di Stasiun Yogyakarta.

    Rute ini menghubungkan pusat kota, kawasan industri, hingga area pendidikan dan wisata, sehingga menjadi tulang punggung transportasi massal di Jawa Tengah bagian selatan dan DIY.

    Jalur ini dirancang guna memudahkan akses penumpang yang berada di wilayah sepanjang lintasan Solo-Jogja maupun sebaliknya.

     

  • Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang di sejumlah provinsi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deforestasi yang berlangsung masif selama beberapa dekade terakhir menyebabkan daya dukung lingkungan melemah, sehingga kawasan hilir semakin rentan saat menghadapi hujan ekstrem.

    Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Hatma Suryatmojo menjelaskan, hutan di kawasan hulu DAS memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penyangga hidrologis alami.

    “Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Hatma memaparkan, berbagai penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan, tajuk hutan mampu menahan air hujan melalui proses intersepsi hingga 15%-35%. Sementara itu, kondisi tanah hutan yang masih utuh dan tidak terganggu memungkinkan infiltrasi air mencapai sekitar 55% dari total curah hujan.

    Dengan mekanisme tersebut, limpasan permukaan yang langsung mengalir ke sungai hanya berkisar 10%-20%. Ditambah proses evapotranspirasi yang mencapai 25%-40%, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir pada musim hujan, sekaligus mempertahankan aliran air saat musim kemarau.

    Namun, ketika hutan di wilayah hulu rusak atau gundul, seluruh fungsi tersebut ikut hilang. Lapisan tanah kehilangan porositas akibat rusaknya jaringan akar, sehingga air hujan tidak lagi terserap optimal dan lebih banyak menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras ke wilayah hilir.

    “Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” kata Hatma.

    Data menunjukkan kondisi hutan di tiga provinsi yang kerap terdampak banjir bandang berada dalam tekanan serius. Di Aceh, hingga 2020 sekitar 59% wilayah atau sekitar 3,37 juta hektare masih berupa hutan alam.

    Meski relatif luas, provinsi ini tercatat kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan sepanjang 1990-2020, yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang.

    Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi di Sumatera Utara. Tutupan hutan pada 2020 tinggal sekitar 29% atau 2,1 juta hektare, dengan kondisi terfragmentasi. Salah satu benteng terakhir, Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, terus terdegradasi akibat penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas, sehingga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai pengendali banjir.

    Sementara itu, Sumatera Barat memiliki tutupan hutan sekitar 54% atau 2,3 juta hektare. Meski persentasenya lebih baik, laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang tertinggi.

    Walhi Sumbar mencatat hilangnya sekitar 320.000 hektare hutan primer dan total 740.000 hektare tutupan pohon sepanjang 2001-2024. Bahkan, deforestasi seluas 32.000 hektare terjadi hanya dalam satu tahun, yakni 2024. Banyak hutan tersisa berada di lereng curam Bukit Barisan yang rawan longsor dan banjir bandang.

    Banjir bandang besar yang melanda Sumatera pada November 2025 disebut Hatma sebagai akumulasi “dosa ekologis” di wilayah hulu DAS. Cuaca ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi dampak kerusakannya diperparah oleh alih fungsi hutan, perambahan, serta lemahnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

    Hatma menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Perlindungan hutan hulu, konservasi DAS, rehabilitasi lahan kritis, serta penegakan tata ruang harus menjadi prioritas.

    “Sisa hutan di kawasan strategis, seperti Ekosistem Leuser di Aceh dan Batang Toru di Sumatera Utara harus dipertahankan sebagai harga mati,” ujarnya.

    Di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan dinilai krusial agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.

  • Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Deforestasi Hulu DAS Picu Banjir Bandang di Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kerusakan hutan di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) dinilai menjadi faktor utama meningkatnya risiko banjir bandang di sejumlah provinsi di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Deforestasi yang berlangsung masif selama beberapa dekade terakhir menyebabkan daya dukung lingkungan melemah, sehingga kawasan hilir semakin rentan saat menghadapi hujan ekstrem.

    Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Hatma Suryatmojo menjelaskan, hutan di kawasan hulu DAS memiliki fungsi yang sangat vital sebagai penyangga hidrologis alami.

    “Vegetasi hutan yang rimbun ibarat spons raksasa yang menyerap air hujan ke dalam tanah dan menahannya agar tidak langsung terbuang ke sungai,” ujarnya, Senin (15/12/2025).

    Hatma memaparkan, berbagai penelitian di hutan tropis alami di Kalimantan dan Sumatera menunjukkan, tajuk hutan mampu menahan air hujan melalui proses intersepsi hingga 15%-35%. Sementara itu, kondisi tanah hutan yang masih utuh dan tidak terganggu memungkinkan infiltrasi air mencapai sekitar 55% dari total curah hujan.

    Dengan mekanisme tersebut, limpasan permukaan yang langsung mengalir ke sungai hanya berkisar 10%-20%. Ditambah proses evapotranspirasi yang mencapai 25%-40%, hutan berperan penting dalam menjaga keseimbangan siklus air, mencegah banjir pada musim hujan, sekaligus mempertahankan aliran air saat musim kemarau.

    Namun, ketika hutan di wilayah hulu rusak atau gundul, seluruh fungsi tersebut ikut hilang. Lapisan tanah kehilangan porositas akibat rusaknya jaringan akar, sehingga air hujan tidak lagi terserap optimal dan lebih banyak menjadi limpasan permukaan yang mengalir deras ke wilayah hilir.

    “Dengan kata lain, hutan hulu yang hilang berarti hilangnya sabuk pengaman alami bagi kawasan di bawahnya,” kata Hatma.

    Data menunjukkan kondisi hutan di tiga provinsi yang kerap terdampak banjir bandang berada dalam tekanan serius. Di Aceh, hingga 2020 sekitar 59% wilayah atau sekitar 3,37 juta hektare masih berupa hutan alam.

    Meski relatif luas, provinsi ini tercatat kehilangan lebih dari 700.000 hektare hutan sepanjang 1990-2020, yang meningkatkan kerentanan terhadap banjir bandang.

    Kondisi lebih mengkhawatirkan terjadi di Sumatera Utara. Tutupan hutan pada 2020 tinggal sekitar 29% atau 2,1 juta hektare, dengan kondisi terfragmentasi. Salah satu benteng terakhir, Ekosistem Batang Toru di Tapanuli, terus terdegradasi akibat penebangan liar, pembukaan kebun, hingga pertambangan emas, sehingga kehilangan fungsi ekologisnya sebagai pengendali banjir.

    Sementara itu, Sumatera Barat memiliki tutupan hutan sekitar 54% atau 2,3 juta hektare. Meski persentasenya lebih baik, laju deforestasi di provinsi ini termasuk yang tertinggi.

    Walhi Sumbar mencatat hilangnya sekitar 320.000 hektare hutan primer dan total 740.000 hektare tutupan pohon sepanjang 2001-2024. Bahkan, deforestasi seluas 32.000 hektare terjadi hanya dalam satu tahun, yakni 2024. Banyak hutan tersisa berada di lereng curam Bukit Barisan yang rawan longsor dan banjir bandang.

    Banjir bandang besar yang melanda Sumatera pada November 2025 disebut Hatma sebagai akumulasi “dosa ekologis” di wilayah hulu DAS. Cuaca ekstrem memang menjadi pemicu, tetapi dampak kerusakannya diperparah oleh alih fungsi hutan, perambahan, serta lemahnya penataan ruang berbasis mitigasi bencana.

    Hatma menegaskan, upaya pengurangan risiko bencana tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan struktural seperti pembangunan tanggul atau normalisasi sungai. Perlindungan hutan hulu, konservasi DAS, rehabilitasi lahan kritis, serta penegakan tata ruang harus menjadi prioritas.

    “Sisa hutan di kawasan strategis, seperti Ekosistem Leuser di Aceh dan Batang Toru di Sumatera Utara harus dipertahankan sebagai harga mati,” ujarnya.

    Di tengah ancaman perubahan iklim dan meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem, penguatan sistem peringatan dini, kesiapsiagaan daerah, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga hutan dinilai krusial agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.