Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Menteri PU: Jalur Pansela dapat menjadi jalur alternatif bagi pemudik

    Menteri PU: Jalur Pansela dapat menjadi jalur alternatif bagi pemudik

    Harapan kita memang jalur itu adalah jalur alternatif supaya mengurangi beban arus lalu lintas di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan, jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa dapat menjadi jalur alternatif bagi pemudik pada momen libur Lebaran tahun ini.

    “Harapan kita memang jalur itu adalah jalur alternatif supaya mengurangi beban arus lalu lintas di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Kementerian PU terus memberikan perhatian terhadap jalur Pansela dengan konsisten melakukan preservasi jalan dan juga melakukan pencegahan di titik-titik yang rawan longsor.

    “Kita juga berharap perekonomian di sekitar Pansela tumbuh, tidak hanya perekonomian di jalur Pantura,” kata Dody.

    Dirinya mengatakan bahwa Kementerian PU terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan di jalur Pansela Jawa seperti pemandangan yang indah dan banyaknya tempat wisata.

    “Kita infokan kepada masyarakat nilai-nilai tambah yang ada di jalur Pansela, karena di situ sebetulnya pemandangannya sangat indah dan banyak daerah wisata,” kata Dody.

    Ruas jalan Pansela terbentang melintasi lima provinsi di Pulau Jawa yakni Provinsi Banten dengan ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 170,09 km.

    Ruas Pansela Provinsi Jawa Barat dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 416 km.

    Kemudian Jalan Lintas Pansela di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas mulai Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 213,36 km.

    Selanjutnya jalur Pansela Provinsi DI Yogyakarta dengan ruas Congot -Legundi hingga Duwet sepanjang 118,39 km. Terakhir jalan Pansela Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru–Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 628,39 km.

    Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengajak masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik Lebaran 2025 untuk memanfaatkan jalan nasional non-tol, jalur Pantai Utara (Pantura), serta Jalur Pantai Selatan (Pansela).

    Langkah ini merupakan solusi efektif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas tol utama, khususnya di kawasan Cikampek, sekaligus memastikan perjalanan mudik menjadi lebih lancar, aman, dan nyaman.

    Kementerian PU memastikan jalan nasional non-tol di seluruh Indonesia siap digunakan oleh para pemudik. Jalan nasional utama berada dalam kondisi mantap, bebas dari lubang, serta dilengkapi bangunan pelengkap jalan yang optimal.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakai 8 Bus, 352 Peserta Mudik Gratis Diberangkatkan ke Tasikmalaya hingga Surabaya – Halaman all

    Pakai 8 Bus, 352 Peserta Mudik Gratis Diberangkatkan ke Tasikmalaya hingga Surabaya – Halaman all

    PT Krakatau Steel dan Group memberangkat 352 peserta mudik gratis Lebaran 2025 ke berbagai kota tujuan di Jawa Barat hingga Jawa Timur.

    Tayang: Sabtu, 29 Maret 2025 10:57 WIB

    handout

    MUDIK GRATIS – Sebanyak 352 peserta mudik gratis Lebaran 2025 diberangkatkan Kratau Steel dan Group ke berbagai daerah di Jawa Barat hingga Jawa Timur pada 26-27 Maret 2025. Keberangkatan peserta mudik gratis menggunakan 8 bus. 

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Krakatau Steel dan Group memberangkat 352 peserta mudik gratis Lebaran 2025 ke berbagai kota tujuan di Jawa Barat hingga Jawa Timur.

    “Sebanyak 8 bus disediakan untuk dengan tujuan mudik Tasikmalaya, Yogyakarta dan Surabaya. Total 352 orang pemudik yang difasilitasi untuk mudik gratis,” jelas Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Akbar menyampaikan, pemudik diberikan fasilitas transportasi yang mudah dan aksesibel.

    “Krakatau Steel bersama BUMN lainnya hadir di sepanjang jalur mudik, memastikan perjalanan pulang kampung menjadi lebih aman, nyaman, dan penuh kebersamaan,” lanjut Akbar.

    Selain mudik gratis, sepanjang Ramadhan perseroan telah melaksanakan serangkaian kegiatan Krakatau Steel Peduli mulai dari pembagian 2.000 takjil gratis, santunan anak yatim, dhuafa, hingga bazaar Sembako Murah sejumlah 1.000 paket.

    “Total dari penerima bantuan, santunan, dan program ramadhan lainnya ini berjumlah mencapai 19.493 orang, 26 pondok pesantren, 18 majelis taklim, dan 42 UMKM,” tambah Akbar.

     

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Survei KPPU: Dekati Lebaran, Harga Cabai Rawit dan Bawang Putih Melonjak

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan survei pemantauan komoditas pangan di pasar tradisional dan modern jelang hari raya Idulfitri 1446H/2025M. Cabai rawit dan bawang putih naik signifikan hampir di seluruh wilayah Indonesia.

    Anggota KPPU Eugenia Mardanugraha menyampaikan survei dilakukan di pasar modern dan tradisional di 7 Kantor Wilayah KPPU yaitu di Medan, Lampung, Bandung, Surabaya, Samarinda, Makassar, dan DI Yogyakarta.

    “Pemantauan dilakukan terhadap harga berbagai komoditas pangan dan perbandingannya dengan Harga Acuan Penjualan (HAP) atau Harga Eceran Tertinggi (HET) dari Badan Pangan Nasional, serta komparasinya dibandingkan harga di awal Ramadan,” kata Eugenia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/3/2025).

    Dari survei yang dilakukan terhadap 11 komoditas pangan, KPPU menemukan bahwa harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. 

    Peningkatan harga utamanya terjadi di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat yang tercatat mencapai Rp115.000 per kg atau naik 53% dari harga saat awal Ramadan.

    Sementara, kata Eugenia, peningkatan harga cabai rawit juga terjadi di pasar modern, dengan kenaikan harga tertinggi terjadi di Samarinda yaitu mencapai Rp167.450 per kg, disusul Bandung dan Yogyakarta. 

    Bawang putih juga mengalami kenaikan harga yang signifikan dari saat awal Ramadan, dengan kisaran kenaikan harga tertinggi sebesar Rp8.000 per kg.

    “Khususnya di wilayah Surabaya, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan variasi harga jual bawang putih sebesar Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg,” ungkapnya.

    Sementara itu di pasar modern, harga bawang putih meningkat signifikan di Rp42.000 per kg sampai Rp47.500 per kg. Kenaikan signifikan tercatat di wilayah Medan, Lampung, Makassar, dan DI Yogyakarta dengan rentang harga jual berkisar Rp46.000 per kg sampai Rp63.000 per kg.

    Eugenia menduga melonjaknya harga bawang putih disebabkan oleh kenaikan harga di tingkat importir dan distributor.

    Dari sisi stok, KPPU mencatat mayoritas terpantau tersedia, baik di pasar tradisional maupun di pasar modern di seluruh Indonesia. Dengan demikian, Eugenia memastikan kebutuhan masyarakat masih dapat terpenuhi tanpa adanya indikasi kelangkaan. 

    “Keterbatasan stok hanya terjadi atas bawang merah di pasar tradisional wilayah DI Yogyakarta dan Samarinda. Sementara di pasar modern di wilayah Surabaya dan DI Yogyakarta, keterbatasan stok terjadi pada beras medium,” pungkasnya. 

  • 7,6 Juta Penumpang Padati KRL Commuter Line Sepekan Angkutan Lebaran 2025 – Page 3

    7,6 Juta Penumpang Padati KRL Commuter Line Sepekan Angkutan Lebaran 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sepekan masa angkutan Lebaran pada 21-27 Maret 2025, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter mencatat volume pengguna KRL Commuter Line di seluruh lintas mencapai 7,62 juta orang. Terjadi peningkatan sebesar 4 persen dibandingkan periode serupa Lebaran tahun lalu, yakni sebanyak 7,32 juta orang. 

    VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus mengutarakan, selama satu pekan masa angkutan Lebaran 2025, volume pengguna telah mencapai 34,5 persen dari total proyeksi volume pengguna, sebesar 22.111.974 orang. 

    “Angka pengguna Commuter Line tersebut juga setara 23,22 persen dari 95,2 juta total jumlah pemudik di Pulau Jawa, menurut hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub terkait Pergerakan Pemudik pada Lebaran Tahun 2025,” kata Joni, Sabtu (29/3/2025).

    Di wilayah 6 Yogyakarta, total volume pengguna Commuter Line Prameks sebanyak 19.474 orang. Naik sebesar 21 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, sebanyak 16.144 orang. 

    Terlebih, KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur pun naik 15 persen atau total sebanyak 132.186 orang, yang pada periode tahun lalu sebanyak 115.343 orang.

    Peningkatan juga terpantau di Wilayah 2 Bandung. Tercatat mengalami peningkatan sebesar 15 persen dengan total volume pengguna sebanyak 370.298 orang, yang pada periode tahun lalu hanya sebanyak 320.686 orang.

    Sedangkan pada layanan Commuter Line Wilayah 8 Surabaya, terpantau peningkatan sebesar 14 persen dari tahun lalu (259.757 orang). Total volume pengguna pada satu minggu masa angkutan Lebaran 2025 ini sebanyak 297.125 orang.

    Adapun KRL Commuter Line Jabodetabek mengalami peningkatan 3 persen dibandingkan tahun lalu, dari 6.490.556 orang menjadi sebanyak 6.678.428 orang. Hal yang sama juga terjadi pada layanan KRL Commuter Line Merak, dari 70.635 orang menjadi 78.277 orang atau meningkat 11 persen.

    Untuk antisipasi lonjakan pengguna KRL Commuter Line, KAI Commuter secara keseluruhan mengoperasikan sebanyak 1.291 perjalanan kereta rel listrik di seluruh wilayah. 

    Khusus KAI Commuter Wilayah 6 Yogyakarta, dilakukan penambahan 4 perjalanan menjadi 31 perjalanan KRL Commuter Line Yogyakarta-Palur setiap harinya mulai 28 Maret.

     

  • 10 Daerah dengan Pemudik Terbanyak di Indonesia, Kotamu Termasuk?

    10 Daerah dengan Pemudik Terbanyak di Indonesia, Kotamu Termasuk?

    Jakarta, Beritasatu.com – Mudik Lebaran merupakan tradisi tahunan masyarakat Indonesia yang selalu menciptakan lonjakan mobilitas besar-besaran, tak heran beberapa provinsi ini memiliki catatan pemudik terbanyak.

    Jika melihat tren mudik sebelumnya, termasuk saat mudik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, beberapa daerah mencatat jumlah pemudik yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Indonesiabaik.id, Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah pemudik terbanyak, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Selain untuk bertemu keluarga, mudik juga menjadi kesempatan untuk berlibur dan mengeksplorasi destinasi wisata di sekitar kampung halaman.

    Dengan mendekatnya momen Lebaran 2025, diprediksi pola arus mudik akan kembali meningkat dengan daerah tujuan yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Berikut adalah 10 daerah tujuan utama pemudik pada mudik Lebaran 2025.

    Daerah dengan Pemudik Terbanyak

    1. Jawa Timur (15,78 persen)

    Jawa Timur menjadi tujuan utama pemudik tahun ini. Selain menjadi daerah asal banyak perantau, provinsi ini juga memiliki daya tarik wisata dan budaya yang kaya, seperti Kota Surabaya, Gunung Bromo.

    2. Jawa Tengah (15,77 persen)

    Jawa Tengah menempati posisi kedua dengan jumlah pemudik hampir setara dengan Jawa Timur. Banyak pemudik kembali ke daerah ini karena ikatan keluarga, serta daya tarik wisata seperti Candi Borobudur, Dataran Tinggi Dieng, dan Kota Solo yang kaya budaya.

    3. Jawa Barat (13,01 persen)

    Jawa Barat menjadi salah satu tujuan mudik favorit karena populasi besar dan banyaknya destinasi wisata alam. Wilayah ini menawarkan tempat-tempat menarik seperti Puncak Bogor, Kawah Putih Ciwidey, dan pantai-pantai di kawasan Sukabumi dan Pangandaran.

    4. DI Yogyakarta (8,18 persen)

    Yogyakarta selalu menjadi magnet bagi pemudik, baik untuk pulang kampung maupun berlibur. Kota ini terkenal dengan kekayaan budayanya, mulai dari Malioboro, Kraton Yogyakarta, hingga Candi Prambanan.

    5. Sumatera Utara (8,03 persen)

    Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara menjadi pusat ekonomi dan budaya yang menarik banyak pemudik. Selain itu, destinasi wisata seperti Danau Toba dan Pulau Samosir juga menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin berlibur sekalian pulang kampung.

    6. Jabodetabek (7,15 persen)

    Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) juga mengalami arus mudik balik yang cukup tinggi. Banyak warga Jabodetabek yang berasal dari daerah lain dan kembali untuk menikmati liburan atau berkumpul dengan keluarga.

    7. Sulawesi Selatan (3,71 persen)

    Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur menjadi tujuan utama pemudik yang kembali ke Sulawesi Selatan. Selain faktor keluarga, destinasi wisata seperti Pantai Losari dan Tana Toraja juga menjadi daya tarik tersendiri.

    8. Bali (3,40 persen)

    Selain sebagai destinasi wisata internasional, Bali juga menjadi tujuan mudik bagi warganya yang bekerja di luar daerah. Banyak pemudik kembali ke Pulau Dewata untuk merayakan liburan bersama keluarga sambil menikmati pesona pantai dan budayanya.

    9. Sumatera Barat (2,84 persen)

    Sumatera Barat terkenal dengan budaya merantau yang kuat, sehingga saat musim liburan banyak perantau yang kembali ke kampung halaman. Kota Padang, Bukittinggi, serta destinasi alam seperti Lembah Harau dan Danau Singkarak menjadi daya tarik utama.

    10. Lampung (2,68 persen)

    Sebagai gerbang Pulau Sumatera, Lampung menjadi salah satu tujuan utama pemudik, baik untuk kembali ke kampung halaman maupun sekadar berlibur. Pantai-pantai eksotis seperti Pahawang dan Kiluan menjadi magnet wisatawan selama libur.

    Secara keseluruhan, tren mudik Lebaran 2025 diperkirakan tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat tetap menjadi tujuan utama pemudik terbanyak.

  • Harga Pertamax Turun, Isi Full Tank Avanza-Innova Buat Mudik Keluar Duit Segini

    Harga Pertamax Turun, Isi Full Tank Avanza-Innova Buat Mudik Keluar Duit Segini

    Jakarta –

    Harga Pertamax Turun per 29 Maret 2025. Kalau mau isi full tangki Avanza hingga Innova Zenix dari nol buat perjalanan mudik, bakal habis duit segini.

    Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax Series dan Dex Series terpantau mengalami penyesuaian jelang awal bulan April 2025. Semuanya kompak turun harga dengan besar penurunan antara Rp 400 per liter hingga Rp 700 per liter.

    Plt Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra dalam menyebut penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan kado Lebaran dari pemerintah dan Pertamina untuk masyarakat.

    “Sebagai bagian dari komitmen dalam melayani masyarakat, khususnya pada momentum mudik Lebaran ini, pemerintah dan Pertamina Patra Niaga memberikan hadiah spesial dengan menurunkan harga BBM nonsubsidi. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan terjangkau,” ujar Mars Ega dilansir Antara.

    Harga BBM Pertamax 29 Maret 2025

    Untuk mengetahui lengkapnya, berikut ini rincian harga BBM Pertamina yang turun per 29 Maret 2025.

    Pertamax (RON 92): Rp 12.500 per liter (sebelumnya Rp 12.900 per liter)Pertamax Green (RON 95): Rp 13.250 per liter (sebelumnya Rp 13.700 per liter)Pertamax Turbo (RON 98): Rp 13.500 per liter (sebelumnya Rp 14.000 per liter)Dexlite (CN 51): Rp 13.600 per liter (sebelumnya Rp 14.300 per liter)Pertamina Dex: Rp 13.900 per liter (sebelumnya Rp 14.600 per liter)Biaya Isi Full Tank

    Perlu dicatat, harga tersebut berlaku untuk wilayah dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor lima persen, seperti di DKI Jakarta. Di laman MyPertamina, khusus untuk Pertamax, harga Rp 12.500 per liter itu juga berlaku di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTT, dan NTB.

    Buat kamu pengguna Pertamax yang hendak mengisi full tank dari nol untuk perjalanan mudik, biayanya tentu akan sedikit lebih murah. Sebagai gambaran, bila mobilnya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia dengan kapasitas tangki 43 liter, maka biaya pengisian penuh dari kosong Rp 537.500. Biayanya lebih hemat sekitar Rp 17.200. Jika mobil yang digunakan Kijang Innova Zenix dengan kapasitas tangki 52 liter, pengisian penuh tangki dari nol bakal keluar duit Rp 650 ribu, lebih hemat Rp 20.800.

    Bagi yang menggunakan Toyota Calya, Daihatsu Sigra, dan Daihatsu Ayla, siapkan uang Rp 450 ribu untuk mengisi penuh tangki berkapasitas 36 liter.

    (dry/din)

  • Ini Lokasi Posko Mudik BYD, Bisa Ngecas Mobil Listrik Gratis!

    Ini Lokasi Posko Mudik BYD, Bisa Ngecas Mobil Listrik Gratis!

    Jakarta –

    Pertama kalinya BYD Motor Indonesia mendirikan posko mudik. Hal ini seiring dengan populasi mobil listrik BYD yang kian bertambah jumlahnya di Tanah Air.

    Tahun lalu, merek China itu mendistribusikan mobil sebanyak 15.429 unit. Mengawali 2025, BYD sudah mendistribusikan 2.513 unit, sementara itu, sub brand mewahnya, Denza mencatat angka 937 unit. Jika ditotal baru dua bulan 2025 sudah 3.450 unit mobil BYD yang diimpor ke Indonesia.

    Untuk memastikan kenyamanan selama perjalanan, BYD Posko Mudik hadir di beberapa titik strategis yang menjadi jalur utama pemudik.

    “Kehadiran BYD Posko Mudik bukan hanya sekedar menjadi tempat istirahat, tetapi juga wujud nyata dukungan kami dalam memberikan pengalaman berkendara yang bebas khawatir. Dengan fasilitas terbaik dan layanan premium, kami ingin setiap pengguna BYD merasa didukung sepenuhnya dalam perjalanannya dan menikmati setiap momen mudik dengan tenang serta penuh kesan menggunakan kendaraan listrik,” kata Luther T. Panjaitan, Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia dalam keterangannya dikutip Kamis (27/3/2025).

    Posko mudik BYD Foto: BYD
    Berikut ini lokasi posko mudik yang didirikan BYD:

    * Rest Area KM 57 Kamojing, Tol Jakarta – Cikampek, Karawang, Jawa Barat (27 Maret – 2 April 2025)
    * Rest Area KM 379 A, Tol Semarang – Batang, Plelen, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (27 Maret – 2 April 2025)
    * Rest Area KM 229 B, Jatirenggang, Pabuaran, Cirebon, Jawa Barat (2 – 6 April 2025)

    Apa saja fasilitas yang tersedia di posko tersebut?

    Pertama, pengisian daya baterai gratis. Dengan menyediakan dua unit stasiun pengisian daya kendaraan listrik di setiap posko, BYD memastikan kendaraan listrik para pemudik dapat terjaga dalam kondisi prima untuk melanjutkan perjalanan.

    Kedua, BYD juga menyediakan layanan pemeriksaan kendaraan pada area pemeriksaan (bay) khusus yang dilakukan oleh teknisi berpengalaman. Tim profesional BYD akan siap memberikan pengecekan menyeluruh terhadap kendaraan, mulai dari sistem kelistrikan, performa baterai, hingga komponen keselamatan lainnya.

    Ketiga, BYD menghadirkan layanan pengisian nitrogen ban gratis. Tekanan ban yang stabil sangat penting untuk kenyamanan dan keselamatan saat berkendara.

    Untuk memastikan ketenangan para pemudik selama perjalanan, BYD juga menghadirkan Emergency Roadside Assistance serta BYD Mobile Service yaitu layanan kendaraan siaga khusus untuk kendaraan listrik yang didedikasikan pada KM 57.

    Sementara itu, BYD Mobile Service juga hadir sebagai solusi responsif dengan tim teknisi profesional yang dapat menangani berbagai kebutuhan darurat di tempat, mulai dari pemeriksaan kendaraan hingga perbaikan ringan.

    Pada posko itu terdapat area lounge yang tersedia di beberapa titik lokasi posko juga dilengkapi dengan kursi pijat untuk melepas lelah, hidangan ringan yang dapat dinikmati sambil beristirahat, serta area khusus smoking area agar semua pengunjung dapat merasa lebih nyaman. Oiya tidak ketinggalan juga terdapat mushola untuk beribadah. Untuk hiburan, terdapat game station hingga karaoke.

    Selain menghadirkan BYD Posko Mudik di titik-titik strategis, BYD juga memastikan jaringan dealer di berbagai kota tetap beroperasi untuk memberikan layanan purna jual terbaik bagi pengguna BYD dan DENZA. Sebanyak 12 dealer di beberapa kota akan beroperasi dengan jam layanan yang diperpanjang, mulai dari 8 – 24 jam untuk memastikan kendaraan pelanggan selalu dalam kondisi prima.

    Lokasi bengkel siaga BYD:

    8 Jam

    – Jakarta Timur: BYD Arista Kalimalang
    – Jakarta Utara: BYD Arista Sunter
    – Jakarta Barat: BYD Arista Puri
    – Tangerang: BYD Arista BSD City
    – Yogyakarta: BYD Arista Yogyakarta
    – Medan: BYD Arista Amir Hamzah
    – Makassar: BYD Haka Karebosi

    24 jam

    – Bandung: BYD Arista Soekarno Hatta
    – Jakarta Selatan: BYD Harmony Sudirman
    – Bekasi: BYD Haka Cibubur
    – Semarang: BYD Arista Semarang
    – Surabaya: BYD Arista Kenjeran

    (riar/dry)

  • Sidang Isbat digelar Hari ini, Muhammadiyah dan NU Bakal Lebaran Bareng?

    Sidang Isbat digelar Hari ini, Muhammadiyah dan NU Bakal Lebaran Bareng?

    Bisnis.com, JAKARTA — Muhammadiyah Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025 M. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) dan pemerintah masih menunggu hasil sidang isbat yang rencananya akan berlangsung pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Dalam catatan Bisnis, Muhammadiyah dan NU (termasuk pemerintah) sering kali berbeda pandangan mengenai awal puasa dan penetapan jatuhnya hari raya Idulfitri. Namun demikian, perbedaan itu tidak mengurangi ukhuwah islamiyah antara kedua organisasi masyarakat atau Ormas Islam terbesar di Indonesia itu. 

    Adapun melansir laman resmi Muhammadiyah, keputusan mengenai awal Syawal didasarkan pada hisab hakiki wujudul hilal. Metode ini telah lama menjadi pedoman Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    Dengan metode ini, awal bulan ditetapkan jika hilal sudah wujud, yaitu setelah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam, bulan terbenam setelah matahari, dan piringan atas bulan berada di atas ufuk saat matahari terbenam. Jika salah satu dari kriteria ini tidak terpenuhi, maka bulan digenapkan menjadi 30 hari.

    Dalam menentukan 1 Syawal 1446 H, data astronomis menunjukkan bahwa pada Sabtu Kliwon, 29 Ramadan 1446 H atau 29 Maret 2025 M, ijtimak terjadi pada pukul 17:59:51 WIB. Namun, saat matahari terbenam di Yogyakarta (07° 48′ LS dan 110° 21′ BT), tinggi bulan masih berada di -01° 59′ 04², yang berarti hilal belum wujud.

    Di seluruh wilayah Indonesia, bulan juga masih berada di bawah ufuk, sehingga tidak memenuhi kriteria wujudul hilal. Oleh karena itu, umur bulan Ramadan 1446 H disempurnakan menjadi 30 hari, dan 1 Syawal 1446 H pun jatuh pada Senin Pahing, 31 Maret 2025 M.
     
    Keputusan ini sekaligus menjadi penanda berakhirnya penggunaan hisab hakiki wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah oleh Muhammadiyah. Mulai tahun 1447 H, Muhammadiyah akan beralih ke Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

    Dalam sistem KHGT, bumi dianggap sebagai satu kesatuan matlak global sehingga seluruh dunia akan menetapkan awal bulan Hijriah pada hari yang sama. Perubahan ini diharapkan membawa kesatuan umat Islam dalam aspek waktu dan ibadah, menjawab tantangan modernitas, serta memperkuat integrasi umat di tingkat global.

    Tunggu Sidang Isbat 

    Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) baru akan menggelar sidang isbat untuk menentukan 1 Syawal 1446 Hijriah yang menjadi penanda jatuhnya perayaan hari raya Idulfitri pada hari ini, Sabtu (29/3/2025).

    Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemang Abu Rokhmad. “Sebagaimana biasanya, sidang isbat selalu digelar pada tanggal 29 Syakban untuk menetapkan awal Ramadan, 29 Ramadan untuk menetapkan awal Syawal, dan 29 Zulkaidah untuk menetapkan awal Zulhijjah,” ujarnya.

    Abu Rokhmad menjelaskan jadwal sidang isbat akan diawali dengan Seminar Posisi Hilal Awal Syawal 1446 H pada pukul 16.30 WIB sampai menjelang magrib.

    Kemenag, lanjutnya, mengundang perwakilan duta besar negara sahabat, ahli falak, dan perwakilan Ormas Islam. Diundang juga perwakilan dari LAPAN, BMKG, BRIN, Planetarium Bosscha, dan instansi terkait lainnya.

    Jadwal sidang isbat akan digelar sekitar pukul 18.45 WIB yang berlangsung secara tertutup. Hasil sidang isbat akan diumumkan melalui konferensi pers oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.

    Penggunaan metode hisab dan rukyat dalam penentuan awal Syawwal merupakan pelaksanaan dari ajaran Islam. Menurut Abu Rokhmad, hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

    Dalam fatwa itu disebutkan, penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode hisab dan rukyah oleh Pemerintah RI dalam hal ini Menteri Agama dan berlaku secara nasional.

    Secara hisab atau perhitungan astronomi, lanjut Abu Rokhmad, ijtimak atau konjungsi terjadi pada 29 Maret 2025 jam 17.57.58 WIB. Karenanya, berdasarkan data astronomi, saat terbenam matahari, posisi hilal berkisar antara minus tiga di Papua dan minus satu di Aceh.

  • Masyarakat RI Wajib Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun yang Berat

    Masyarakat RI Wajib Tabah, 2025 Bisa Jadi Tahun yang Berat

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Di tahun baru ini, warga RI sepertinya harus bersabar. Sebab, 2025 kemungkinan besar akan sangat menantang bagi warga Indonesia.

    Sederet benda-benda diramalkan akan naik dikarenakan sejumlah pungutan pajak baru. Tercatat ada beberapa hal yang akan mengalami perubahan harga karena kenaikan maupun perubahan kebijakan, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khususnya untuk barang mewah, penambahan Objek Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), kenaikan iuran BPJS Kesehatan, potensi kenaikan harga gas Elpiji, hingga potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

    Belum selesai di situ, ada penambahan lainnya yakni penerapan Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) yang akan dikenakan PPN, penerapan tarif Kereta Rel Listrik (KRL) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta opsen pajak kendaraan bermotor.

    Berikut daftar kenaikan yang akan terjadi di 2025.

    1. PPN Naik Menjadi 12%

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah resmi menerbitkan peraturan yang menjadi acuan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 12% bagi barang atau jasa yang tergolong mewah.

    Peraturan itu ia tetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. PMK 131/2024 ini ia tetapkan pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

    “Bahwa guna mewujudkan aspek keadilan di masyarakat perlu diterbitkan kebijakan dalam penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai,” dikutip dari bagian menimbang PMK 131/2024.

    Skema pengenaan tarif PPN 12% dalam peraturan ini terbagi dua. Pertama ialah menggunakan dasar pengenaan pajak atau DPP berupa harga jual atau nilai impor, sedangkan yang kedua DPP berupa nilai lain. Skema ini dijelaskan dalam pasal 2 dan pasal 3 PMK tersebut.

    Untuk skema pertama, dikhususkan atas impor barang kena pajak dan/atau penyerahan barang kena pajak (BKP) di dalam daerah pabean oleh pengusaha yang terutang PPN. PPN yang terutang itu dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    Adapun BKP dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor itu merupakan BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

    Sementara itu, untuk BKP yang tidak tergolong barang mewah, skema pengenaan PPN terutangnya dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain. Nilai lain ini dihitung sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian.

    Penting dicatat, dalam Pasal 5 peraturan ini disebutkan bahwa pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP kepada pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, akan berlaku dua ketentuan.

    Ketentuan pertama, mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan DPP berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual.

    Ketentuan kedua, mulai 1 Februari berlaku ketentuan PPN yang terutang dihitung dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor.

    2. Penambahan Objek Cukai, Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK)

    Tak hanya kenaikan PPN menjadi 12%, pengenaan cukai atas barang berpotensi bertambah di 2025. Adapun cukai baru yang bakal dikenakan yakni cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

    Dalam Buku Nota II Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, rencananya objek MBDK akan dikenakan cukai pada 2025. Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada (MBDK) dikenakan untuk menjaga kesehatan masyarakat.

    Pemerintah mengusulkan target penerimaan cukai sebesar tahun depan sebesar Rp 244,2 triliun atau tumbuh 5,9%. Pemerintah juga menargetkan barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan.

    Usulan tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 serta dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

    Dalam RUU pasal 4 ayat 6 disebutkan “Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan atas barang kena cukai meliputi:

    a. hasil tembakau;

    b. minuman yang mengandung etil alkohol;

    c. etil alkohol atau etanol;

    d. minuman berpemanis dalam kemasan

    Munculnya barang kena cukai baru yakni minuman berpemanis dalam kemasan ini di luar dugaan mengingat pemerintah sebelumnya lebih gencar mewacanakan akan mengenakan cukai pada plastik. Ketentuan cukai plastik bahkan sudah dimuat dalam APBN 2024.

    “Pemerintah juga berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) di tahun 2025. Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/ atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula,” tulis RAPBN 2025.

    Cukai sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis, baik sebagai penghimpun penerimaan negara (revenue collector) maupun sebagai pengendali eksternalitas negatif.

    Oleh karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan tarif cukai, pemerintah perlu memperhatikan aspek-aspek yang dikenal 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi (aspek kesehatan), optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan industri, dan peredaran rokok ilegal.

    Saat ini, pengenaan cukai baru atas terdiri tiga objek pengenaan yakni cukai hasil tembakau (rokok), etil alkohol (etanol), dan minuman yang mengandung etil alkohol.

    3. Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Naik

    Iuran BPJS Kesehatan dikabarkan akan naik pada 2025. Sebagaimana dikatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

    Ali Ghufron Mukti memberikan sinyal kenaikan besaran iuran itu hanya untuk kelas I dan II.

    Kenaikan tarif iuran itu akan diterapkan menjelang pemberlakuan kelas rawat inap standar (KRIS) mulai 30 Juni 2025, yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024.

    Sementara itu, dia memastikan iuran peserta kelas III tidak akan berubah karena peserta tersebut umumnya merupakan Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

    Sayangnya, Ghufron belum mengungkapkan kapan tepatnya besaran iuran BPJS Kesehatan akan naik. Namun, dia memastikan kebijakan ini bakal diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

    Dalam kesempatan ini, Ghufron juga menegaskan tarif iuran BPJS Kesehatan tidak akan dibuat single tarif. Artinya, setiap kelas peserta bakal tetap membayar sesuai dengan porsinya.

    4. Harga BBM Berpotensi Naik

    Pemerintah berencana memangkas subsidi BBM pada tahun 2025 mendatang. Jika benar demikian, maka masyarakat harus bersiap untuk kenaikan tarif BBM di tahun depan.

    Rencana kebijakan ini terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, pemerintah mendorong dilakukannya pengendalian kategori konsumen untuk BBM jenis Pertalite dan Solar.

    Peningkatan konsumsi BBM ditambah harga jual yang berada di bawah harga keekonomian mengerek beban subsidi dan kompensasi. Selain itu, penyaluran BBM Subsidi saat ini dinilai kurang tepat pasalnya lebih banyak dinikmati mayoritas rumah tangga kaya.

    Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta KL per tahun.

    “Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp 67,1 triliun per tahun,” demikian dikutip dari Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025, Jumat (24/5/2024) lalu.

    5. Potensi Kenaikan Harga Gas LPG

    Dalam RAPBN 2025 disebutkan jika subsidi LPG Tabung 3 Kg hanya mencapai Rp 87,6 triliun atau naik tipis 2,3% dari outlook 2024 sebesar Rp 85,6 triliun. Kenaikan tipis ini mengindikasikan adanya langkah pembatasan penerima.

    Meski begitu, menurutnya perubahan skema subsidi gas melon ini diperkirakan baru akan diuji coba pada akhir 2025 mendatang. Sehingga jika benar nanti skema pemberian subsidi diganti, langkan ini baru bisa berjalan pada 2026 mendatang.

    Sebab nantinya pemberian subsidi LPG 3 kg ini akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan betul siapa penerima yang berhak dan yang tidak. Tentunya, jika subsidi gas Elpiji 3 kg dialihkan, maka ada potensi kenaikan harga yang cukup tinggi.

    Diperkirakan nilai subsidi LPG 3 kg mengalami pembengkakan beberapa tahun ke depan. Sebab asumsi antara DPR dengan pemerintah menyetujui adanya peningkatan konsumsi LPG di Indonesia pada tahun 2025 mendatang.

    6. IPL Apartemen Akan Dikenakan PPN

    Ada kabar kalau Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) pada rumah susun dan apartemen akan dikenakan PPN. Hal ini bermula dari surat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan wilayah Jakarta Barat mengenai sosialisasi pengelola apartemen.

    Dari surat yang diterima CNBC Indonesia, terpantau ada 19 apartemen yang masuk ke dalam daftar undangan, mulai dari PSSRS Komersial Campuran Seasons City Jakarta, Apartemen Grand Tropic, Apartemen Menara Latumenten hingga Apartemen Maqna Residence.

    Dalam surat tersebut, akan dilakukan kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat.

    “Sehubungan dengan adanya kegiatan sosialisasi PPN atas Jasa Pengelolaan/Service Charge kepada para pengelola apartemen oleh Kanwil DJP Jakarta Barat, dengan ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri kegiatan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari, tanggal Kamis, 26 September 2024 waktu 09.00 s.d. selesai,” tulis undangan yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat Farid Bachtiar dikutip Rabu (25/9/2024).

    Mengenai surat tersebut, Kalangan penghuni rumah susun dan apartemen keberatan. Ketua Umum Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) Adjit Lauhatta menilai kebijakan itu tidak tepat karena banyak penghuninya merupakan kalangan menengah yang saat ini daya belinya tengah terganggu.

    Polemik pengenaan PPN untuk IPL menemui titik terang setelah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) bertemu dengan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yakni Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta.

    Kedua pihak membahas status dan aliran dana IPL warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

    Ketua P3RSI Adjit Lauhatta menyampaikan besaran IPL (per meter per segi) ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi, sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

    Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung.

    Dengan demikian, dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, IPL tidak tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

    Pembentukan PPPSRS merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

    “Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

    Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, menampung aspirasi warga rumah susun. Sebagai catatan, Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rumah susun subsidi.

    “Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” kata Musdalifah.

    7. Rencana Tarif KRL Berbasis NIK

    Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akhirnya mengumumkan soal pemberian subsidi KRL Jabodetabek menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Apakah skema ini akan jadi diberlakukan pada 2025 mendatang?

    Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengungkapkan bahwa skema ini masih sebatas rencana dan belum akan diberlakukan pada 2025.

    “Belum ada program untuk itu,” tegas Risal kepada CNBC Indonesia.

    Risal pun menegaskan pemberiian subsidi KRL Jabodetabek sama seperti yang dilakukan pada saat ini.

    “Iya (sama),” imbuhnya.

    dalam Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 disebutkan subsidi PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.960,1 miliar (Rp7,9 triliun). Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4.797,1 miliar (Rp4,79 triliun) untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.

    Menariknya ada poin dimana penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek. Dengan perubahan skema subsidi berbasis NIK, artinya tidak semua masyarakat bisa menerima layanan KRL dengan harga yang murah seperti sekarang.

    “Penerapan tiket elektronik berbasis NIK kepada pengguna transportasi KRL Jabodetabek,” sebut dokumen tersebut.

    Sebagai catatan tarif KRL Jabodetabek belum naik sejak 2016. Adapun skema tarifnya yaitu sebesar Rp 3.000 untuk 25 kilometer (km) pertama dan ditambah 1.000 untuk setiap 10 kilometer.

    8. Opsen Pajak Kendaraan

    Opsen Pajak mulai berlaku pada 5 Januari 2025. Sebagaimana diketahui, pungutan opsen merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Aturan tersebut berlaku tiga tahun setelah disahkan pada 5 Januari 2022 lalu.

    Dalam ketentuan umum UU No 1 tahun 2022 dijelaskan, Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Sementara, Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Tarif Opsen PKB dan BBNKB pada Pasal 83 UU 1 tahun 2022 ditetapkan sebesar 66% dari pengenaan pajak kendaraan bermotor. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang.

    Dengan demikian, akan ada tujuh komponen pajak yang harus dibayar oleh pengguna kendaraan bermotor baru, yakni BBN KB, opsen BBN KB, PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, dan biaya admin TNKB.

    (fsd/fsd)

  • Air Sungai Meluap, Kompleks di Kulonprogo Terendam Banjir

    Air Sungai Meluap, Kompleks di Kulonprogo Terendam Banjir

    Kulonprogo, Beritasatu.com – Akibat hujan deras yang mengguyur sejak Jumat (28/3/2025) siang, kompleks di Padukuhan Karangtengah Kidul, Kalurahan Margosari, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo, Yogyakarta, terendam banjir. Air sungai yang berada di sisi barat permukiman warga meluap dengan cepat, memasuki area permukiman.

    “Banjir mulai terjadi setelah salat tarawih sekitar pukul delapan malam. Air mengalir deras melewati tanggul dan masuk ke permukiman,” kata  warga Karangtengah Kidul, Hendri Debbi Gunawan kepada Beritasatu.com, Sabtu (29/3/2025) dini hari.

    Setidaknya 200 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi, mulai dari 50 sentimeter hingga 2 meter. Akibatnya, para penghuni rumah panik dan berusaha menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Tim relawan gabungan segera terjun ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap lansia, ibu hamil, dan anak-anak.

    “Bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Basarnas, kami mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ketinggian air mencapai sekitar 2 meter, dengan jumlah rumah terdampak sekitar 280 rumah,” ungkap Kapolsek Pengasih AKP Joko Nugroho.

    Proses evakuasi sempat terhambat karena kurangnya perahu karet, serta aliran listrik yang masih menyala yang menjadi kendala dalam pelaksanaan evakuasi. 

    Setelah dievakuasi, warga mengungsi ke kantor Kalurahan Margosari yang tidak jauh dari lokasi permukiman. Beberapa warga yang mengalami hipotermia dilarikan ke RSUD Wates untuk mendapatkan perawatan medis.

    Pihak BPBD Kulonprogo masih melakukan asesmen terkait jumlah kerugian dan pendataan korban yang terdampak banjir di daerah Kulonprogo tersebut. Sementara itu, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan dengan intensitas tinggi diperkirakan masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan.