Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Anggota DPR: Tak Pernah Ada Status Istimewa di Tingkat Kota Nasional 25 April 2025

    Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Anggota DPR: Tak Pernah Ada Status Istimewa di Tingkat Kota Nasional 25 April 2025

    Solo Diusulkan Jadi Daerah Istimewa, Anggota DPR: Tak Pernah Ada Status Istimewa di Tingkat Kota
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan, tidak pernah ada pemberian status daerah istimewa bagi suatu wilayah di Indonesia yang levelnya di bawah tingkat provinsi.
    “Tidak pernah ada pemberian istimewa itu di level di bawah provinsi,” kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/4/2025).
    Hal itu disampaikan Doli Kurnia merespons usulan Kota Surakarta atau Solo menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia.
    “Tidak pernah ada istilah khusus istimewa di tingkat kabupaten/kota, adanya di provinsi,” ucapnya.
    Dia lantas memaparkan hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang menyandang status kekhususan hingga keistimewaan. Misalnya, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta yang kini telah berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
    “Kekhususan itu tetap dipakai karena dia punya sejarah pernah jadi ibu kota yang cukup lama. Itu kemarin kami sepakati kenapa tetap pakai kata khusus, tapi tidak pakai ibu kota karena ibu kotanya sudah dipakai Nusantara,” ujarnya.
    Doli kemudian menyebut ada pula Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menyandang status istimewa karena latar belakang sejarah, yakni pernah menjadi ibu kota negara pada tahun 1946.
    “Karena punya sejarah yang kuat untuk kemerdekaan Indonesia. Ada kesultanan di sana waktu itu, yang memang betul-betul mem-back up kemerdekaan,” katanya.
    Bahkan, jauh sebelum reformasi, tambah Doli, Aceh juga pernah menyandang status sebagai daerah istimewa karena faktor historis, yakni sumbangan rakyat Aceh untuk membeli pesawat angkut pertama Indonesia.
    “Karena masyarakat Aceh waktu itu pernah kumpulkan uang untuk bantu pemerintah beli pesawat, namanya pesawat Seulawah. Makanya waktu itu pertimbangan Aceh jadi daerah istimewa, walaupun sekarang (status) istimewanya sudah hilang ya, enggak ada lagi,” tuturnya.
    Selain itu, Doli mengatakan ada daerah yang diberikan status otonomi khusus dengan konsekuensi pula pemberian dana otonomi khusus, yaitu Papua dan Aceh.
    “Satu, kayak Papua, dia merdekanya baru belakangan dibandingkan provinsi yang lain, yang kedua memang itu daerah potensi alamnya luar biasa. Kita juga membutuhkan peningkatan kualitas manusianya yang cepat,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.
    Berkaca pada hal di atas, dia menggarisbawahi tidak pernah ada daerah yang menyandang status istimewa di tingkat kabupaten/kota di Indonesia.
    Untuk itu, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dan mempertimbangkan dengan seksama apabila hendak memberikan status daerah istimewa bagi Kota Solo.
    “Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu atau kabupaten/kota? Kalau kabupaten/kota nggak dikenal daerah istimewa, dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa? Nah makanya menurut saya pemerintah harus hati-hati,” paparnya.
    Sebab, sambung dia, penyematan daerah istimewa bagi suatu wilayah dapat menyebabkan kecemburuan bagi daerah lainnya di Indonesia sehingga akan mengundang daerah-daerah lainnya untuk mengajukan permohonan serupa.
    “Karena ini akan nanti bisa memicu atau mengundang daerah lain akan ada permohonan juga keistimewaannya dengan alasan macam-macam, mungkin alasannya karena memang di sana punya sejarah dan keraton, budaya, dan segala macam,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta Megapolitan 25 April 2025

    SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta Megapolitan 25 April 2025

    SMK di Bekasi Bantah Biaya Perpisahan ke Bali Rp 6 Juta, tapi Rp 3,6 Juta
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com –
    SMK Karya Pembaharuan, Kabupaten Bekasi, membantah tuduhan terkait biaya perpisahan ke Bali yang mencapai Rp 6 juta, sebagaimana dilaporkan oleh seorang wali murid kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
    Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin menjelaskan, biaya perpisahan untuk 179 pelajar angkatan 2022/2023 sebenarnya sebesar Rp 3,6 juta, bukan Rp 6 juta seperti yang disebutkan dalam aduan tersebut.
    “Biaya perpisahan yang disepakati sejak awal untuk angkatan tahun ini, dimulai dari kelas 10, adalah Rp 100.000 per bulan selama tiga tahun, yang totalnya mencapai Rp 3,6 juta,” kata Tetuko, usai dipanggil oleh Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
    Tetuko menambahkan bahwa biaya tersebut berasal dari iuran bulanan siswa sebesar Rp 150.000. Selain membayar uang perpisahan ke Bali, siswa juga membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000, serta tabungan untuk ujian dan ijazah senilai Rp 50.000.
    Total iuran yang dibayar oleh setiap siswa adalah Rp 300.000 setiap bulan, yang telah disepakati oleh wali murid sejak awal pendaftaran melalui surat penerimaan siswa baru.
    “Selama tiga tahun ini, tidak ada satu pun wali murid yang mengeluhkan kegiatan perpisahan ini. Semua berjalan sesuai kesepakatan,” ungkap Tetuko.
    Ia juga menyampaikan, sebelumnya perpisahan sekolah diadakan di Bali dan Yogyakarta. Di sisi lain, kegiatan semacam itu sudah menjadi tradisi di sekolah tersebut.
    Namun, untuk tahun ini, kegiatan perpisahan ke Bali akhirnya dibatalkan setelah adanya aduan dari seorang wali murid.
    Setelah pembatalan tersebut, pihak sekolah memastikan bahwa uang iuran yang telah terkumpul, diperkirakan sekitar Rp 500 juta, akan dikembalikan.
    Sebagian uang tersebut sudah digunakan untuk membayar pesanan kamar, bus, seragam, dan konsumsi untuk acara di Bali.
    “Total dana yang sudah digunakan untuk pemesanan mencapai ratusan juta,” jelas Tetuko.
    Sebelumnya, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadukan masalah ini kepada Gubernur Dedi Mulyadi saat kunjungannya di daerah tersebut pada Kamis (24/4/2025).
    Dalam aduan tersebut, ibu tersebut mengeluhkan biaya kegiatan
    study tour
    anaknya ke Bali yang diperkirakan mencapai Rp 5-6 juta.
    Dedi menerima aduan tersebut melalui rekaman video yang diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71. Dalam percakapan tersebut, ibu tersebut menyebutkan bahwa biaya tersebut terdiri dari iuran per bulan selama tiga tahun dan pembayaran SPP.
    “Jadi, total pembayaran yang harus kami keluarkan setiap bulan adalah Rp 300.000, ditambah dengan pembayaran akhir tahun lainnya,” ujar ibu tersebut.
    Dedi mendengar keluhan ini dan meminta pihak sekolah untuk segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour ke Bali
    . Ia menegaskan, jika rencana ini tetap dilanjutkan, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah.
    “Untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta segera hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan sekolah ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    Dedi memastikan, bahwa dirinya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menghubungi pihak sekolah agar menghentikan kegiatan tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota Megapolitan 25 April 2025

    Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota Megapolitan 25 April 2025

    Sebelum Disentil Dedi Mulyadi, SMK di Bekasi Beberapa Kali Gelar Perpisahan di Luar Kota
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    –
    SMK Karya Pembaharuan
    Kabupaten Bekasi ternyata sudah beberapa kali menggelar perpisahan siswa di luar kota jauh sebelum disentil Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    .
    Kepala SMK Karya Pembaharuan Ahmad Tetuko Taqiyudin mengungkapkan, sekolah yang ia pimpin pernah menggelar perpisahan di Bali dan Yogyakarta.
    “Untuk ke Bali baru sekali tahun kemarin, sebelumnya perpisahannya di Jogja,” kata Tetuko usai dipanggil Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III Jawa Barat, Jumat (25/4/2025).
    Tetuko juga mengatakan, kegiatan perpisahan ke Bali telah disepakati wali murid sejak awal siswa menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan. Hal itu disepakati dengan dasar surat penerimaan siswa baru.
    Dalam kesepakatan itu, tidak ada satu pun wali murid yang keberatan dengan program perpisahan tersebut.
    “Karena ini konsensus yang sudah dari mereka kelas 10, saya pikir selama tiga tahun ini juga berjalan saja, enggak ada komplain. Kalau di akhir ada komplain ya mungkin hanya yang komplain saja,” jelasnya.
    Adapun rencana kegiatan perpisahan siswa  SMK Karya Pembaharuan ke Bali pada Juni 2025 mendatang dipastikan batal.
    Rencana itu dibatalkan setelah SMK tersebut disentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi usai menerima aduan seorang wali murid yang keberatan atas iuran kegiatan ini.
    Selanjutnya, pihak sekolah akan mengembalikan uang iuran yang setiap bulan dibayarkan oleh 179 siswa kelas 12 angkatan 2022/2023 sebesar Rp 100.000. 
    Total nilai iuran yang dikumpulkan selama tiga tahun lebih kurang mencapai Rp 500 juta.
    Sebagian sudah dicairkan untuk memesan kamar, bus, seragam perpisahan, dan makanan selama kegiatan di Bali.
    “Total uang yang buat
    booking
    ratusan juta,” jelas Tetuko. 
    Pihak sekolah pun mempertimbangkan untuk menggelar perpisahan di lingkungan sekolah.
    “Ya kita selenggarakan nanti secara internal saja, barang kali di dalam lingkungan sekolah,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, seorang ibu di Kabupaten Bekasi mengadu ke Dedi Mulyadi terkait kegiatan
    study tour
    ke Bali yang diselenggarakan sekolah anaknya yang memakan biaya Rp 5-6 juta.
    Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).
    Aduan itu direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akun Instagram-nya, @dedimulyadi71.
    “Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?” kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu, dikutip
    Kompas.com
    , Kamis.
    Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK Karya Pembaharuan.
    “Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang
    study tour
    ke luar kota Pak?” kata ibu tersebut.
    “Harus bayar berapa?” tanya Dedi.
    Ibu itu menjelaskan, sebelum
    study tour
    digelar, orangtua siswa harus membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan.
    Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.
    Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah. Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut.
    “Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya,” ucap ibu yang tak diketahui namanya itu.
    Secara keseluruhan, ibu tersebut menyampaikan bahwa biaya kegiatan
    study tour
    anaknya ke Bali berkisar Rp 5-6 juta.
    “Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak,” ungkapnya.
    Mendengar keluhan ibu tersebut, Dedi meminta SMK Karya Pembaharuan segera menghentikan rencana kegiatan
    study tour.
    Jika tidak, Dedi menegaskan, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah tersebut.
    “Oke, untuk SMK Karya Pembaharuan Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi.
    “Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya bu ya?” sambung eks Bupati Purwakarta itu.
    Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega. Namun, ia tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan
    study tour
    sekolah anaknya.
    Sementara, Dedi memastikan akan meminta anak buahnya menghubungi sekolah tersebut agar menghentikan rencana kegiatan
    study tour.
    “Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan,” tambah Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mimpi Desa UMKM di Kaki Gunung Salak Jadi Objek Wisata

    Mimpi Desa UMKM di Kaki Gunung Salak Jadi Objek Wisata

    Bogor –

    Desa Sukamantri, Ciomas, Kabupaten Bogor sukses mengekspor tanaman hias. Namun mereka masih punya mimpi menjadi desa wisata di kaki Gunung Salak.

    Usaha tanaman hias di Desa Sukamantri melibatkan 36 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang rata-rata beranggota 4-5 orang. Saat detikFinance menyusuri jalan desa, puluhan gerai berjejer menawarkan aneka jenis tanaman hias yang cantik-cantik.

    Gapoktan ini dikoordinasikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Muda Sejahtera yang berdiri pada 2021 silam. Selain pertanian, BUMDes ini juga berjualan tabung LPG 3 Kg dan mengelola pabrik tahu yang penulis juga sempat mampir.

    “Produksi dari jam 07.00 WIB sampe maghrib. Dijual ke Pasar Bogor dan Pasar Merdeka. Ada juga yang ke rumah-rumah langsung pakai motor,” kata pegawai pabrik tahu, Bayu.

    Pabrik tahu milik BUMDes Desa Sukamantri, Ciomas, Kab Bogor. Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcom

    Sekretaris Desa Sukamantri, Fuja Aditiya mengatakan mereka senang dengan raihan usaha para pelaku UMKM tanaman hias, tabung gas LPG dan pabrik tahu. Penjualan tabung gas LPG pas untuk menutup biaya operasional. Justru pabrik tahu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) dari hasil penjualan lewat pedagang-pedagang yang ada di Desa Sukamantri.

    “Kenapa tahu? Karena keterjangkauan daya beli masyarakat, kedua karena kebutuhan yang hampir diperlukan tiap hari dan ketiga, pasarnya kita punya sendiri,” kata Fuja saat dijumpai di Kantor Desa Sukamantri.

    Fuja menegaskan peran BUMDes sangat vital untuk perekonomian desa. BUMDes mengkoordinir para pelaku UMKM di desa sehingga tidak ada monopoli.

    “Tanpa BUMDes pelaku usaha akan maju sendiri-sendiri, pemerataan akan susah,” ujar Fuja.

    Mimpi jadi desa wisata di masa depan

    Namun pihak Desa Sukamantri tidak berpuas diri. Kata Fuja, mereka punya mimpi menjadi desa wisata melalui kerja sama dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

    Pada 2022 ada bantuan keuangan kabupaten (Bankab) atau disebut juga SAMISADE yang dipakai untuk membangun akses jalan ke bumi perkemahan di dalam TNGHS. Sebelumnya, orang harus menyusuri sungai kering.

    Dengan ada kegiatan wisata, kegiatan tambang pasir ilegal di wilayah itu pelan-pelan menghilang. Kata Fuja, mereka sedang merancang bagaimana kegiatan usaha tanaman hias di Desa Sukamantri bisa menjadi zona wisata agroekonomi.

    “September kemarin kita sudah undang taman nasional dan beberapa PT juga untuk tahu program desa kemana arahnya. Tahun ini kita berencana pengadaan kendaraan wisata buat keliling,” jelas Fuja.

    Wisata alam dari pesona Gunung Salak Halimun tetap menjadi daya tarik utama. Kata Fuja sudah ada operator wisata baru PT Halimun Rimba Lestari (HRL) yang akan memanfaatkan arena taman nasional untuk wisata seluas 1-2 hektar untuk perkemahan sampai glamping.

    Masalah tiket jadi perhatian, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa aneka objek wisata alam di Kabupaten Bogor mulai dari Sentul, Gunung Salak dan Puncak, banyak aksi getok harga. Fuja mengatakan wisatawan nanti tak perlu kuatir.

    “Kita pastikan bayar tiket cuma satu kali, kalau sudah berjalan. Sudah ada komitmen antara BUMDes dan PT HRL. Taman Nasional kerjasamanya ke PT HRL, PT HRL ke pihak desa,” ujar Fuja.

    Kantor Desa Sukamantri, Ciomas, Kab Bogor. Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcom

    Ada skema saling menguntungkan dalam merancang objek wisata ini. Kata Fuja, kedua pihak bersepakat tempat parkir ada di wilayah desa, nanti turis naik mobil shuttle ke dalam Taman Nasional.

    “Kalau sekarang kegiatan wisata, tiap Sabtu-Minggu memang area untuk olahraga jogging ya, trail running juga ada. Jalannya sekarang nyaman, tapi kendaraan besar nggak boleh,” kata dia.

    Sementara itu, lahan HGU PT Rejo Sari Bumi di desa mereka juga dikontrak oleh PT Bumi Halimun Indah menjadi lapangan golf.

    “Itu yang menjadi potensi wisata kita di masa depan. Targetnya kan galian pasir diberhentikan supaya alam selamat dan kita bisa manfaatkan untuk area wisata,” kata Fuja.

    Tanaman hias adalah potensi ekonomi yang besar untuk Desa Sukamantri, tapi menurut Fuja ini ada musimnya alias mengikuti trend. Sedangkan, pariwisata tidak mengenal musim. Fuja membayangkan mobil shuttle bisa menghubungkan wisatawan ke semua destinasi di Sukamantri.

    “Tinggal kita menghubungkan ke PT HRL (wisata alam taman nasional-red), ke golf, terus nanti beres diajak keliling juga ke taman-taman bunga. Nanti bisa belanja oleh-oleh tanaman hias. Untuk jajanan, ada tahu,” jelas Fuja.

    Manfaat menjadi Desa BRILian

    Prestasi Desa Sukamantri membuat mereka didapuk menjadi Desa BRILian untuk Batch 3 tahun 2024. Fuja mengatakan ada banyak manfaat dengan menjadi Desa BRILian. Para generasi mida desa yang terlibat dalam aneka kegiatan usaha BUMDes terbantu dengan aneka pelatihan seperti cara berjualan, pemecahan masalah dan mencari peluang pasar.

    “Membuka peluang pasar bagaimana, terutama pasar digital ya. Alhamdulillah kegiatan usaha tahu juga bisa bikin konten. Kalau yang tanaman hias memang jago-jago bikin kontennya,” kata Fuja.

    Pihak BRI kata Fuja punya hubungan baik dengan Pemdes dan warga Desa Sukamantri. Petugas Mantri BRI cukup aktif mendampingi warga dan pelaku UMKM.

    “Kalau misalkan ada yang perlu untuk permodalan, BRI itu menyiapkan 1 petugas mantri untuk 1 desa. Komunikasi rajin. Nasabah mau ke mantri langsung bisa, mau dibantu BUMDes juga bisa,” pungkasnya.

    Sekretaris Desa Sukamantri, Fuja Aditiya. Foto: Fitraya Ramadhanny/detikcomKolaborasi bisa wujudkan mimpi BUMDes

    detikFinance pun meminta tanggapan dari pakar ekonomi pedesaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Desti Fitriani. Menurut dia, BUMDes sangat penting kontribusinya untuk ekonomi pedesaan.

    “Terutama kalau kita melihat BUMDes-BUMDes yang bisa mendanai kegiatan operasionalnya sendiri tanpa harus mengandalkan bantuan dari alokasi Dana Desa,” kata Desti.

    Peneliti BUMDes di Bogor, Yogyakarta dan Lombok ini mengatakan salah satu kunci sukses BUMDes adalah kolaborasi termasuk dengan pihak swasta. Dalam hal ini misalnya kolaborasi BUMDes Bersama Muda Sejahtera dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan PT Halimun Rimba Lestari (HRL) serta memanfaatkan kolaborasi PT Rejo Sari Bumi dan PT Bumi Halimun Indah.

    “Kelebihan bekerja sama dengan swasta adalah BUMDes-nya bisa belajar bagaimana menghasilkan produk atau men-deliver jasa dengan lebih efisien, lebih profesional, sehingga menguntungkan BUMDes-nya,” pungkas Desti.

    (fay/hns)

  • UNY Bakal Dirikan Kampus di Cepu Blora, Dampaknya Dinilai Positif bagi Ekonomi Lokal

    UNY Bakal Dirikan Kampus di Cepu Blora, Dampaknya Dinilai Positif bagi Ekonomi Lokal

    UNY Bakal Dirikan Kampus di Cepu Blora, Dampaknya Dinilai Positif bagi Ekonomi Lokal

    TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Rencana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) bakal dirikan kampus di Blora masih terus berproses.

    Kampus UNY rencananya bakal didirikan di wilayah Cepu, Blora.

    Meskipun begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya agar UNY bisa diterima baik oleh seluruh masyarakat Blora.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Blora, Mahbub Djunaidi, mengatakan Pemkab terbuka dengan rencana UNY bakal mendirikan kampus di Blora.

    “Kami sangat terbuka sekali, karena yang ditawari bukan hanya di Blora saja, tetapi juga daerah lain, dan semuanya menyatakan siap. Jadi ini kesempatan Blora untuk menambah perguruan tinggi,” terangnya, Jumat (25/4/2025).

    Lebih lanjut, menurutnya dengan kehadiran kampus UNY di Blora tersebut, nantinya akan sangat berdampak untuk kemajuan Blora.

    “Dampak dari perguruan tinggi itu nanti itu akan menimbulkan efek pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, misal akan ada masyarakat yang punya usaha indekos untuk mahasiswa, dan lain sebagainya,” jelasnya.

    Selain itu, menurut Mahbub, nantinya UNY juga bakal membangun gedung olahraga yang bertaraf internasional.

    “Insyaallah UNY nanti yang ada di Blora akan membantu insfratruktur yang dibutuhkan oleh kabupaten, seperti gedung olahraga, yang bertaraf internasional, itu kan sangat membantu kami di kabupaten Blora,” terangnya.

    Rencananya, kampus UNY akan dibangun di Kecamatan Cepu.

    “Opsinya itu akan dibangun di Cepu, di belakang PDAM Cepu itu kan luas sekali ada 5 hektare, pihak UNY juga sudah pernah berkunjung juga ke sana,” paparnya.(Iqs)

  • Mas Aaf Pimpin Komwil III APEKSI, Siap Wujudkan Kota-Kota Kolaboratif dan Berdaya Saing

    Mas Aaf Pimpin Komwil III APEKSI, Siap Wujudkan Kota-Kota Kolaboratif dan Berdaya Saing

    TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN -Kota Pekalongan kembali mencatat sejarah penting. Wali Kota Achmad Afzan Arslan Djunaid atau yang akrab disapa Mas Aaf, resmi terpilih sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) III APEKSI periode 2025-2029.

    Penetapan ini berlangsung, dalam pembukaan Muskomwil III APEKSI yang digelar di Hotel Santika Kota Pekalongan, Kamis (24/4/2025).

    Pengukuhan Mas Aaf ditandai dengan penyerahan bendera pataka APEKSI oleh Ketua Umum APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan Prihatin, turut dilantik sebagai Wakil Ketua Komwil III.

    Mas Aaf menekankan, pentingnya APEKSI sebagai forum kolaboratif, bukan kompetisi.

    Ia mengungkapkan, bahwa tantangan yang dihadapi kota-kota saat ini mulai dari kebijakan pusat yang tidak selalu selaras dengan kebutuhan lokal, hingga isu sampah, pengangguran, dan perubahan iklim, dan itu membutuhkan kerja sama erat antar pemerintah kota.

    “APEKSI harus jadi jembatan kuat antar daerah. Di sinilah peran komunikasi dan kolaborasi dibutuhkan untuk mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan,” tegasnya, Jumat (25/4/2025).

    Mas Aaf juga menyinggung pertemuan nasional APEKSI yang akan berlangsung di Surabaya dan Bogor, sebagai momentum memperkuat sinergi lintas kota.

    Pihaknya mengajak, seluruh kepala daerah Komwil III untuk terus menjaga solidaritas dalam merespon tantangan perkotaan secara komprehensif.

    “Forum ini tidak hanya menetapkan kepengurusan baru, tetapi juga menyusun rencana strategis lima tahun ke depan bagi wilayah Komwil III,” ucapnya.

    Muskomwil III APEKSI tahun ini dihadiri oleh para wali kota dan perwakilan dari Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten. (Dro)

  • Bagaimana Cara Membaca Jangka Sorong? Yuk Cek Panduan Pengukurannya di Sini

    Bagaimana Cara Membaca Jangka Sorong? Yuk Cek Panduan Pengukurannya di Sini

    YOGYAKARTA – Bagaimana cara membaca jangka sorong? Siswa yang saat ini duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah atas (SMA) juga perlu mengetahui bagian-bagian jangka sorong beserta cara menggunakannya.

    Jangka sorong merupakan alat yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur panjang, diameter luar maupun diameter dalam suatu benda. Alat ukur ini lebih presisi dibandingkan mistar biasa dengan ketilitan 0,01 cm atau 0,1 mm, lebih kecil dari penggaris 0,1 cm atau 1 mm.  

    Karena lebih presisi, banyak penghitungan teknik yang memanfaatkan alat ukur jangka sorong.

    Komponen Jangka Sorong

    Dikutip dari buku Teknik Permesinan Frais SMK/MAK Kelas XII (2021) karya A Gunanto dan Joko Pramono, berikut komponen atau bagian jangka sorong yang perlu diketahui:

    Batang/Rangka

    Batang merupakan bagian keseluruhan rangka pada jangka sorong

    Rahang Tetap

    Rahang tetap merupakan bagian rahang yang tidak bisa digeser. Komponen ini terletak di bagian paling ujung dan dekat dengan angka 0.

    Rahang Geser

    Rahang geser dapat digerak-gerakkan menyesuaikan benda yang diukur.

    Tangkai Ukur Bawah

    Bagian jangka sorong yang satu ini digunakan untuk mengukur kedalaman, tetapi dengan cara berdiri.

    Skala Tetap

    Pada jangka sorong, skala tetap adalah deretan angka dalam cm dan inci yang tertulis pada rangka dan tidak bisa digerakkan.

    Skala Nonius

    Skala nonius merupakan deretan angka yang bisa digerakkan sesuai benda yang diukur. Skala nonius membuat jangka sorong lebih presisi ketimbang mistar.

    Penggerak Halus

    Penggerah halus adalah bagian jangka sorong yang berfungsi menggeser rahang Gerak. Letaknya berada di ujung skala nonius.

    Baut Pengencang

    Baut pengencang berfungsi menahan ragang geser agar tidak bergerak-gerak, meski benda yang diukur sudah dilepas dari jangka sorong.

    Cara Menggunakan Jangka Sorong

    Berikut panduan menggunakan jangka sorong yang bisa Anda ikuti:

    Sebelum mengukur panjang atau diameter sebuah benda, kendurkan baut pengencang. Pastikan rahang geser bekerja dengan baik dengan cara menggesernya.Posisi kedua rahang saat tertutup harus menunjukkan angka nol. Jika tidak, jangka sorong harus dikalibrasi.Bersihkan permukaan benda yang akan diukur dan bagian permukaan rahang. Jika ada benda yang menempel, hal ini dapat mengurangi akurasi pengukuran.Letakkan benda yang akan diukur di antara kedua rahang. Pastikan juga posisinya sudah sesuai.Tarik rahang geser ke kiri sampai mengapit benda yang diukur, lalu putar baut pengunci hingga terdengar bunyi “klik”.Baca dan hitung hasil pengukuran yang diperoleh.

    Cara Membaca Jangka Sorong

    Setelah mengetahui cara menggunakan jangka sorong, berikut cara membaca angka pengukuran pada jangka sorong:

    Perhatikan dengan seksama skala utama yang menunjukkan berapa cm dan mm. Jika angka nol pada skala nonius jatuh di antara garis di skala utama, maka ambil angka yang rendah. Sebagai contoh, ketika jatuh pada angka 2,3 dan 2,4 cm, maka ambil yang 2,3 cm atau 23 mm.Perhatikan sekala nonius. Temukan garis yang berimpitan antara skala nonius dan skala utama. Pada skala nonius, terdapat angka 1 sampai 10 yang menunjukkan 0,001 cm, 0,002 cm hingga 0,1 cm.Jumlahkan keduanya. Semisal, skala nonius berada pada angka 5 plus 1 strip, maka ditulis 0,52 mm. ditambahkan dengan skala utama maka menghasilkan angka 23,52 mm.

    Demikian informasi tentang cara membaca jangka sorong. Dapatkan update berita pilihan lainnya hanya di VOI.ID.

  • Sultan HB X: Pemindahan Gedung DPRD DIY demi menata wajah Kota Yogya

    Sultan HB X: Pemindahan Gedung DPRD DIY demi menata wajah Kota Yogya

    Suara rakyat kini tidak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan, tetapi berseliweran di ruang maya.

    Yogyakarta (ANTARA) – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan bahwa pemindahan Gedung DPRD DIY dari kawasan Malioboro ke Jalan Kenari merupakan bagian dari penataan wajah Kota Yogyakarta agar lebih representatif dan fungsional.

    “Bukan semata urusan teknis, melainkan sebuah langkah untuk turut menata wajah kota, memberi ruang yang lebih representatif bagi kerja-kerja legislasi, sekaligus menyelaraskan demokrasi dengan dinamika tata ruang perkotaan,” ujar Sultan saat peletakan batu pertama pembangunan gedung baru DPRD DIY di Yogyakarta, Jumat.

    Sultan menuturkan bahwa gedung lama DPRD DIY yang berlokasi di kawasan Malioboro telah menjadi saksi sejarah perjalanan demokrasi di Yogyakarta. Namun, perkembangan zaman dan kebutuhan kelembagaan menuntut hadirnya ruang baru yang lebih adaptif dan terbuka.

    Gubernur DIY berharap gedung baru lima lantai yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp293,8 miliar itu dapat menjadi “rumah demokrasi kerakyatan” yang tidak hanya berdiri sebagai bangunan fisik, tetapi juga memiliki jendela lebar terhadap aspirasi publik.

    Sultan juga mendorong DPRD DIY untuk mulai membuka kanal digital seperti data engagement platform dan media analytics yang mampu menangkap dan merespons suara masyarakat dengan cara baru.

    “Suara rakyat kini tidak hanya mengalir dari mimbar atau pojok jalan, tetapi berseliweran di ruang maya,” tutur Ngarsa Dalem.

    Menanggapi dampak efisiensi anggaran terhadap pembangunan, Sultan menjelaskan bahwa hal tersebut tergantung pada kebijakan dan pengelolaan daerah masing-masing.

    “Kalau pusat itu ‘kan APBN. Kalau kita ada APBN dan ada APBD. Ya, kalau kita menggunakan APBD, soal efisiensi ‘kan tergantung pada daerah itu sendiri,” ujar Sultan.

    Lebih jauh Sultan menaruh harapan agar gedung DPRD yang baru bisa menjadi “Prabayasa Demokrasi”, yakni ruang mulia penjaga aspirasi, lentera kebijakan, dan simbol nilai keadaban.

    Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan bahwa pembangunan gedung baru ini merepresentasikan rumah rakyat yang lebih fungsional, inklusif, dan selaras dengan semangat zaman.

    “Gedung ini adalah simbol demokrasi daerah, tempat bertemunya ide, dialog, dan aspirasi yang mewakili beragam kepentingan masyarakat,” ucap Nuryadi.

    Dijelaskan pula bahwa desain Gedung DPRD DIY dirancang dengan pendekatan holistik, memadukan aspek fisik, filosofi keistimewaan Yogyakarta, serta tata ruang yang mendukung transparansi dan partisipasi publik.

    Nuryadi turut mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal pembangunan dengan target selesai pada bulan Desember 2026.

    “Insyaallah, gedung ini tidak hanya akan menjadi monumen pembangunan, tetapi juga menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujarnya.

    Sementara itu, Sekretaris DPRD DIY Yudi Ismono menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan gedung baru sejak 2020 melalui kajian kawasan oleh Dinas PUP-ESDM DIY.

    Pandemi COVID-19 sempat menghambat proses tersebut. Namun, kata dia, kembali dilanjutkan pada tahun 2022 dengan penyusunan detail engineering design (DED), serta studi analisis dampak lingkungan (amdal) dan analisis dampak lalu lintas (andalalin) pada tahun 2023.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan pada Jumat

    Mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan pada Jumat

    Ilustrasi – Sejumlah karyawati menyeberangi jalan yang tergenang air di depan gedung perkantoran saat hujan ringan. ANTARA/Muhammad Adimaja

    BMKG: Mayoritas wilayah Indonesia berawan-hujan pada Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 April 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan mayoritas kota besar di Indonesia berawan hingga hujan pada Jumat ini. Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Jumat, Prakirawati BMKG Ranti Kurniati memaparkan cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Kota Padang. Sementara, hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur di Kota Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang.

    “Masih di Pulau Sumatera, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Jambi, Bengkulu, Pangkalpinang, dan Bandar Lampung. Waspadai potensi hujan disertai petir yang terjadi di Kota Palembang,” katanya.  

    Di wilayah Jawa, Ranti menjelaskan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kota Bandung.  Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, lanjut dia, cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Kota Mataram dan Kupang. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur Kota Denpasar.

    “Beralih ke Pulau Kalimantan, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Pontianak dan Tanjung Selor. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kota Palangkaraya. Waspadai potensi hujan disertai petir yang terjadi di Kota Samarinda dan Banjarmasin,” ungkapnya.

    Di wilayah Sulawesi, kata Ranti, cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Kota Makassar. Sementara, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Mamuju, Kendari, Palu, dan Manado.   Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kota Gorontalo. 

    Beralih ke wilayah Timur Indonesia, lanjut dia, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayapura. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kota Merauke. 

    “Waspadai potensi hujan disertai petir yang terjadi di Kota Sorong dan Jayawijaya,” ujarnya.

    Ranti mengingatkan bahwa informasi yang ia sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap 3 jam, masyarakat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store, Play Store, atau melalui laman web resmi BMKG di www.bmkg.go.id dan media sosial di @InfoBMKG.

     

    Sumber : Antara

  • Gerakan Wisata Bersih Jadi Langkah untuk Menjawab Tantangan Besar Destinasi Wisata

    Gerakan Wisata Bersih Jadi Langkah untuk Menjawab Tantangan Besar Destinasi Wisata

    PIKIRAN RAKYAT – Kebersihan dalam pariwisata merupakan salah satu aspek terpenting yang sangat mempengaruhi dalam pengalaman wisatawan dan juga citra destinasi wisata.

    Kementerian Pariwisata menilai bahwa Gerakan Wisata Bersih (GWB) dapat memperkuat aspek kebersihan dan keberlanjutan destinasi wisata yang ada di Indonesia.

    Kebersihan tidak hanya mencakup kebersihan lingkungan tempat wisata, tetapi juga kebersihan fasilitas pendukung, seperti toilet, akomodasi, dan juga tempat makan.

    “Saya percaya, Gerakan Wisata Bersih dapat menjadi sebuah langkah untuk menjawab tantangan besar dalam menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberlanjutan destinasi wisata kita,” ujar Widiyanti Putri Wardhana selaku Menteri Pariwisata pada Kamis, 24 April 2025.

    GWB merupakan aksi konkret yang lahir dari kesadaran kolektif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sebagai bentuk kepedulian terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian destinasi wisata Indonesia.

    Contohnya dari gerakan ini adalah melalui pelaksanaan GWB di Pantai Kuta Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 24 April 2025. Widiyanti mengatakan bahwa sektor pariwisata di Lombok telah menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah, dengan pencapaian wisatawan sebesar 1,2 juta kunjungan, atau hampir setengah dari total kunjungan di NTB yang mencapai 2,5 juta wisatawan pada tahun 2024.

    “Harapannya, program ini akan membantu semakin mendorong pencapaian tersebut, memperkuat citra daerah, serta menjadi contoh yang dapat menginspirasi daerah lainnya di Indonesia,” kata Widiyanti lebih lanjut.

    Dirinya mengapresiasi kepada Pemprov Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Tengah, dan juga kepada seluruh masyarakat atas komitmen dan konsistensinya membangun budaya kebersihan di kawasan destinasi pariwisata yang ada.

    Melalui program yang terlaksana tersebut akan terbangun kebiasaan dan kesadaran jangka panjang bersama dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

    Troy Reza Warokka selaku Direktur Komersial Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) memberikan pernyataan bahwa dengan terselenggaranya acara ini akan semakin memperkuat sinergi dalam berkontribusi meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia, khususnya Mandalika.

    Program GWB selain di Pantai Mandalika, akan dilakukan di Pantai Gili Air pada Jumat, (25/4). Acara GWB juga sudah dilaksanakan di sejumlah destinasi wisata, seperti Pantai Parangtritis, Yogyakarta; Kota Tua Jakarta serta Marina Waterfront City dan Pantai Pede, Labuan Bajo. 

    GWB di Nusa Tenggara Barat didukung oleh sejumlah mitra strategis seperti; GoTo Impact Foundation, ITDC, RedDoorz, dan Poltekpar Lombok.

    Kebersihan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Hal ini berakibat jika tempat wisata yang bersih dan terawat akan lebih menarik untuk dikunjungi dan memberikan kesan positif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News