Xcloud.id

kab/kota: Yogyakarta

  • Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Ada demo ojol, Transjakarta alihkan rute sesuai kondisi lapangan

    Jakarta (ANTARA) – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan pengalihan rute armada bus sesuai dengan kondisi lapangan saat berlangsung unjuk rasa pengemudi ojek daring (ojol) serentak pada 20 Mei 2025 di sejumlah titik kawasan Jakarta.

    “Penyesuaian rute situasional, sesuai kondisi di lapangan,” ujar Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani melalui pesan teksnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Terkait hal itu, pelanggan bisa mendapatkan informasi terkini (update) melalui aplikasi TJ dan media sosial (medsos) resmi Transjakarta.

    Hingga siang ini, belum ada informasi terkait rute bus yang akan dialihkan ataupun bus alternatif yang disediakan bagi calon penumpang.

    Sekitar 500 ribu pengemudi ojol dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon hingga Palembang, Lampung dan wilayah Banten Raya akan mengadakan unjuk rasa pada Selasa (20/5).

    Aksi yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB itu nantinya dipusatkan di sekitar Monas, Kementerian Perhubungan dan Gedung DPR RI, Jakarta.

    Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap aplikator yang diduga melanggar regulasi.

    Para pengemudi selain melalui aksi turun langsung juga akan mematikan aplikasi mereka sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan yang dirasa belum berpihak.

    Pemerintah pusat menyatakan senantiasa hadir untuk mendengarkan aspirasi dan memberikan dukungan bagi para mitra pengemudi.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Politik kemarin, Presiden di Thailand dan pembekalan PDIP

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa politik kemarin (18/5) menjadi sorotan, diantaranya kunjungan resmi Presiden Prabowo Subianto di Bangkok, Thailand, dan pembekalan untuk kepala daerah dari PDI Perjuangan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

    1. Kunjungan resmi Prabowo ke Thailand pererat hubungan strategis

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menjalani agenda kunjungan resmi di Thailand, Senin (19/5), dengan serangkaian kegiatan penting dalam upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara di berbagai bidang strategis.

    “Dalam rangka kunjungan resmi Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Thailand, beliau akan melakukan serangkaian agenda penting dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand,” ujar Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangan pers yang diterima, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Pembekalan kepala daerah PDIP bahas potensi-tata kelola pemerintahan

    Pembekalan kepala dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membahas tiga topik penting, yakni potensi daerah, agenda ciri khas partai, hingga tata kelola pemerintahan.

    “Tiga agenda ini memiliki fokus, tantangan, dan lesson learned (pelajaran yang didapat) dari masing-masing pengalaman yang telah kita bagikan,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo saat penutupan pembekalan tersebut di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Hari Museum, Wakil Ketua MPR ajak masyarakat perjuangkan UU kebudayaan

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, dalam momentum Hari Museum Internasional yang diperingati setiap tanggal 18 Mei, mengajak masyarakat untuk memperjuangkan undang-undang tentang kebudayaan.

    Ibas menyampaikan hal itu saat menghadiri forum audiensi Meniti Warisan, Merajut Masa Depan: Museum sebagai Penjaga Peradaban di Museum Rudana, Ubud, Bali, Minggu, dalam rangka memperingati Hari Museum Internasional 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. DPP Golkar-Muhammadiyah ground breaking pembangunan gedung asrama

    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan Gedung Asrama D Gedung Math’am dan Rumah Pamong yang ada di komplek Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

    “Hari ini Golkar bersama PP Muhammadiyah melakukan ground breaking pembangunan asrama putra, dimana ini adalah hasil dari silaturahmi yang kami lakukan pada saat Safari Ramadhan di bulan puasa kemarin,” kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia usai ground breaking di Kampus Terpadu Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pimpinan MPR: Perkuat peran keluarga untuk generasi muda berdaya saing

    Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga demi melahirkan generasi penerus bangsa yang kuat dan punya daya saing di masa datang.

    Dia menegaskan hal itu harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mantan Presiden SBY Jelaskan Karya Lukisan, Musik, Puisi Hingga Novel

    Mantan Presiden SBY Jelaskan Karya Lukisan, Musik, Puisi Hingga Novel

    Surabaya (beritajatim.com) – Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) melakukan kunjungan kerja ke Cikeas Art Gallery milik Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berlokasi di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Kepada Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya beserta jajaran, SBY menjelaskan, per 2 Mei 2025 genap 4 tahun dirinya melukis dan lebih dari 350 lukisan telah dihasilkannya. Sebagian lukisan berada di Cikeas Art Gallery dan sebagian besar berada di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan.

    “Tempat ini saya sebut sebagai mini Gallery Cikeas Art Gallery. Sedangkan, yang utama ada di Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan yang merupakan museum kepresidenan pertama di Asia. Ada sekitar 350 yang saya buat, di Pacitan ada sekitar 200, sedangkan sisanya disini,” ujarnya.

    Sambil mengajak rombongan Kemenekraf berkeliling melihat beragam jenis lukisannya di dalam galeri, beliau menjelaskan bahwa pada awal masa melukis, ia lebih banyak melukis landscape seperti laut, pantai atau pegunungan.

    Namun, pada perkembangannya, SBY mulai melukis objek lainnya seperti binatang, rumah di pedesaan, bahkan bangunan artistik. Belakangan, SBY juga banyak melukis dengan mengeksplorasi gaya abstrak atau semi abstrak.

    Lukisan yang dibuat memiliki ukuran yang variatif, dari kecil hingga panjang mencapai 3 meter, di antara lukisan besar tersebut terdapat lukisan yang berjudul “The Day God Test Our Faith and Courage” menggambarkan kejadian tsunami di Aceh yang berukuran 310 cm x 140 cm yang dilukisnya dalam 15 jam.

    “Judul lukisan ini bermakna sebuah haru ketika Tuhan menguji keimanan kita dan keberanian kita untuk dapat kembali bangkit,” jelasnya.

    Dalam melukis, SBY awalnya menggunakan cat acrylic. Seiring berjalannya waktu, beliau mulai mencoba menggunakan cat minyak dan ada beberapa lukisan yang dibuat dengan menggunakan pisau palet, bahkan dengan menggunakan teknik finger painting atau melukis dengan jari tangan.

    Dalam kunjungan tersebut, SBY menyampaikan sejumlah rencana kegiatan kesenian yang ia siapkan pada tahun 2025 ini, antara lain pada bulan Agustus beliau akan mengadakan sebuah ‘Art Movement’, yaitu melukis bersama sejumlah pelukis dari sejumlah institusi seni seperti Institut Seni Indinesia (ISI) Yogyakarta, ISI Solo, Seni Rupa ITB dan IKJ, bertemakan ‘Indonesia A Country of Peace And Hope’.

    Masih pada bulan Agustus 2025, SBY juga akan meluncurkan single album musik yang berjudul ‘Save Our World’, sebuah lagu ciptaan SBY yang aslinya berjudul ‘Untuk Bumi Kita’ dan dibawakan oleh 35 penyanyi lintas generasi di antaranya: Alm. Titiek Puspa, Vina Panduwinata, Yuni Shara, Sandi Sondoro, Rio Febrian, Cakra Khan, Saykoji, Novia Bachmid, Rizwan Fadilah (Njan) hingga penyanyi cilik berusia 7 tahun.

    Pada September 2025, SBY juga akan menggelar Pameran Lukis Tunggal yang akan memamerkan sekitar 100 lukisan terbaiknya ke hadapan publik.

    Tidak berhenti di dunia lukisan dan musik, SBY juga mempunyai bakat menulis. Hal ini diceritakannya kegiatan beliau dalam menyelesaikan edisi ke-3 Buku Kumpulan puisi dan merampungkan novel fiksi bergenre suspense.

    Di akhir pertemuan, SBY berpesan Indonesia mempunyai potensi besar dalam ekonomi kreatif menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Ketika saya merumuskan nomenklatur ekonomi kreatif pada 2011 (kemenparekraf), saya percaya bahwa ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada sektor agraria dan industri padat modal. Kita hanya perlu menyatukan seni dan teknologi, karena Indonesia kaya akan budaya dan kreativitas,” ujar SBY.

    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengapresiasi sambutan yang begitu hangat dari Presiden RI ke-6 yang memiliki multi talenta diberbagai bidang seni.

    “Penjelasan dan pesan yang Bapak SBY sampaikan tadi, membuat kami semakin yakin bahwa peran para seniman dalam mendukung bangkitnya Industri Kreatif di Indonesia sangatlah penting. Sejalan dengan penugasan dari Presiden Prabowo, Kami diamanahkan agar para pekerja seni dapat menghasilkan karya yang semakin berkualitas, sekaligus semakin sejahtera kehidupannya terutama dalam era teknologi dan digital saat ini,” tuturnya.

    Menekraf juga menyampaikan pesatnya perkembangan bisnis berbasis Kekayaan Intelektual (Intelectual Property/ IP) saat ini di Indonesia.

    “Salah satu fokus utama Kemenekraf adalah pemdampingan kepada para Pegiat Ekonomi Kreatif termasuk para seniman untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya. Hal ini penting, tidak hanya untuk keperluan komersialisasi, namun juga untuk perlindungan hukum dari hasil karya yang dimiliknya,” ujarnya.

    Dalam kunjungan ini, Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya didampingi oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar; serta sejumlah pejabat eselon I dan II. (tok/but)

  • 2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    2.108 Peserta Ikuti Seleksi PPPK Tahap II Pemkab Bojonegoro, Rebutkan 1.507 Formasi

    Bojonegoro (beritajatim.com)– Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro.

    Seleksi kompetensi mulai digelar sejak Sabtu (10/5/2025) dan akan berakhir besok, Kamis (15/5/2025). Sebanyak 2.108 peserta tersebut akan memperebutkan 1.507 formasi yang tersedia dalam rekrutmen PPPK tahap II tahun anggaran 2024.

    Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Aparatur BKPP Bojonegoro, Daniar Surya Adi Permana menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1291/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang perpanjangan pendaftaran seleksi PPPK Tahap II.

    “Sebanyak 2.108 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi berdasarkan hasil pasca sanggah yang diumumkan pada 28 Februari 2025. Mereka tersebar di berbagai lokasi ujian di beberapa kota,” jelas Daniar, Selasa (13/5/2025).

    Seleksi ini dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BKN. Para peserta diimbau untuk mengikuti seluruh tahapan dengan tertib dan mempersiapkan diri secara optimal agar bisa lolos dalam seleksi kompetensi PPPK tahap lanjutan. [lus/but]

    Adapun rincian lokasi ujian seleksi kompetensi PPPK Tahap II untuk peserta dari Pemkab Bojonegoro adalah sebagai berikut:

    Titik Lokasi Surabaya 1: 1.902 peserta
    Titik Lokasi BKN Semarang II: 45 peserta
    Titik Lokasi Kanreg I BKN Yogyakarta: 155 peserta
    Titik Lokasi Kanreg III BKN Bandung: 4 peserta
    Titik Lokasi Kanreg X BKN Denpasar: 1 peserta
    Titik Lokasi BKN Lampung I: 1 peserta

  • Jokowi Silaturahmi ke Dosen Pembimbing UGM, Tegaskan Keaslian Ijazah dan Hubungan Akademik?

    Jokowi Silaturahmi ke Dosen Pembimbing UGM, Tegaskan Keaslian Ijazah dan Hubungan Akademik?

    Surabaya (beritajatim.com) – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman mantan dosen pembimbingnya semasa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

    Momen ini dibagikan langsung oleh Jokowi melalui akun Instagram pribadinya pada Senin (13/5), yang langsung mendapat perhatian luas dari publik.

    Dalam unggahannya, Jokowi menyampaikan rasa hormat dan doanya untuk Ir. Kasmudjo, dosen pembimbing akademiknya semasa kuliah.

    “Hari ini, saya berkunjung untuk bersilaturahmi dengan Dosen Pembimbing Akademik saat kuliah di Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Ir. Kasmudjo. Di usia 75 tahun, beliau masih sehat dan penuh semangat. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan kekuatan kepada beliau,” tulis Jokowi.

    Silaturahmi ini pun berlangsung di tengah maraknya kembali tudingan terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi, yang sempat disuarakan oleh mantan Menpora, Roy Suryo dan beberapa pihak lainnya. Meski isu tersebut telah beberapa kali dibantah dengan bukti-bukti otentik, tapi narasi tersebut kini kembali mencuat ke publik.

    Sebagai tanggapan atas tudingan tersebut, Presiden Jokowi sebelumnya telah menyerahkan salinan ijazah dari tingkat SD, SMP, SMA hingga Sarjana kepada pihak kepolisian sebagai bukti keabsahan.

    Universitas Gadjah Mada pun telah mengeluarkan pernyataan resmi berulang kali, menyatakan bahwa Jokowi memang tercatat sebagai mahasiswa yang lulus pada tanggal 5 November 1985. Bukti fisik ijazah bahkan sempat diperlihatkan langsung kepada media pada 16 April 2025 di Solo.

    Momen kunjungan ini pun tampaknya tidak hanya sebagai bentuk silaturhmi, melainkan untuk memperkuat narasi bahwa hubungan antara Jokowi dan para dosennya di UGM sangat nyata dan terbina sejak lama.

    Warganet pun ramai memberikan dukungannya kepada Jokowi. Salah satunya seperti akun Instagram dengan nama (et) _riyan***. Ia tampaknya tidak habis pikir dengan orang yang mempertanyakan ijazah Presiden asal Solo tersebut.

    “Pak Kasmudjo ini bukan hanya ini saja di
    ekspos oleh Pak Jokowi, pada saat Pak
    Jokowi masih Presiden beliau bersilaturahmi
    ke Fakultas Kehutanan UGM bertemu
    dengan para dosen beliau dan temen beliau,” tulisnya.

    Lebih lanjut, akun tersebut juga menyinggung inkonsistensi Roy Suryo.

    “Aneh jika masih ada yang mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi. Bahkan Roy Suryo pernah menyatakan di media sosial bahwa ijazah Jokowi asli. Tapi sekarang justru ikut menyebarkan isu sebaliknya,” imbuhnya. (fyi/ian)

  • Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Politik kemarin, ledakan amunisi di Garut hingga kasus meme

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, dan berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi pagi anda.

    TNI AD investigasi kasus ledakan amunisi di Garut

    Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan pihaknya akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab utama meledaknya detonator saat proses pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat.

    “Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan,” kata Wahyu dalam keterangan pers yang diterima Antara, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Komisi I DPR minta pengamanan pemusnahan amunisi diperketat

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Pemerintah dan TNI untuk memperketat pengamanan terhadap rangkaian kegiatan pemusnahan amunisi terkait dengan ledakan yang menewaskan belasan orang di Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
    “Rekomendasi kepada Pemerintah dan TNI yang diberikan mencakup peningkatan pengawasan, audit prosedur keamanan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar lokasi pemusnahan, serta pemberian santunan bagi keluarga korban,” kata Dave saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    Selengkapnya klik di sini.

    Seskab Teddy-Dubes Australia bahas kunjungan PM Albanese

    – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerima kunjungan Dubes Australia untuk Indonesia Roderick Bruce Brazier di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin, untuk membahas rencana kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ke Indonesia pada 15 Mei 2025.
    –
    Seskab Teddy, sebagaimana dikutip dari siaran resmi Sekretariat Kabinet, menjelaskan dirinya berkoordinasi dengan Dubes Australia untuk Indonesia mengenai agenda kenegaraan PM Albanese, yang akan menjadi kunjungan pertamanya setelah dia kembali terpilih sebagai perdana menteri Australia.

    “PM Albanese yang baru saja terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Australia ini, rencananya akan dilantik (sebagai PM) pada 13 Mei 2025, dan akan langsung memulai lawatan ke Indonesia keesokan harinya pada 14 Mei 2025, malam hari,” kata Seskab Teddy di Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPR harap AS dukung Palestina secara objektif dari sisi kemanusiaan

    Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh berharap Amerika Serikat (AS) mendukung Palestina secara objektif dengan memperhatikan dari sisi kemanusiaan.

    Menurut dia, sikap tegas AS dibutuh untuk merespons krisis yang menyebabkan jatuhnya ribuan korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan.

    “Banyak korban yang berjatuhan, baik anak kecil maupun wanita. Dan Amerika bisa melihat ini dengan cukup objektif, bagaimanapun caranya,” kata Muhammad Husein Fadlulloh saat Konferensi Ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau PUIC di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

    Selengkapnya klik di sini.

    Legislator apresiasi Polri tangguhkan penahanan mahasiswi kasus meme

    Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengapresiasi Polri yang menangguhkan penahanan SSS, mahasiswi Institut Teknologi Bandung (ITB), yang ditangkap karena mengunggah meme bergambar Presiden RI Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa langkah yang diambil tersebut sudah tepat.

    Wakil rakyat ini menyarankan agar penanganan kasus ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice).

    “Kalau menurut saya, sudah tepatlah langkah itu. Itu ‘kan mereka masih anak muda, masih emosional. Kalau boleh, di-restorative justice saja,” ucapnya.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    SBY serukan persatuan global hadapi krisis iklim

    Yogyakarta (ANTARA) – Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan persatuan dan kerja sama antarnegara di dunia untuk menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang mengancam masa depan umat manusia.

    “Kita semua tahu bahwa krisis iklim dan krisis lingkungan itu nyata, bukan fiksi, bukan hoaks,” kata SBY dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) bertajuk “Sustainable Growth with Equity” di Yogyakarta, Senin.

    Menurut SBY, aksi nyata secara kolektif dan lintas batas menjadi sangat penting mengingat skala ancaman yang bersifat global.

    “Oleh karena itu, aksi bersama kita juga harus nyata dan memberikan dampak yang nyata pula,” ucap dia.

    SBY menyoroti situasi dunia yang menurutnya semakin kompleks dan mencemaskan.

    Alih-alih bersatu menangani ancaman bersama seperti perubahan iklim, menurut dia, banyak negara justru larut dalam konflik geopolitik, rivalitas kekuatan besar, hingga perang dagang dan perang ekonomi.

    “Saya yang pernah memimpin negeri ini selama 10 tahun dan ada dalam berbagai percaturan global, cukup prihatin melihat perkembangan dunia yang makin rumit, makin ‘dangerous’,” ujar dia.

    Akibatnya, kata dia, isu lingkungan dan perubahan iklim menjadi kurang mendapat perhatian publik dibanding isu lainnya.

    “Sekali lagi mengingatkan ada isu besar yang tidak boleh kita biarkan karena itu akan memberikan dampak buruk bagi semua bangsa di dunia,” kata dia.

    Apabila negara-negara di dunia gagal membangun persatuan dan kerja sama, ia khawatir upaya mengatasi krisis iklim akan kehilangan daya dorong.

    “Saya kira semua sepakat bahwa apa yang kita inginkan adalah dunia yang makin damai, dunia yang makin adil, dunia yang makin sejahtera, dunia yang memberikan harapan bagi siapapun terlepas dari ikatan identitas, terlepas dari batas-batas internasional,” ucapnya.

    Untuk itu, SBY mengajak seluruh elemen global termasuk perguruan tinggi untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mencari solusi konkret berbasis sains dan teknologi.

    “Kita harus meningkatkan kebersamaan kita, kerja sama kita, kepedulian kita, solusi-solusi kita, termasuk kebijakan yang tepat dan kolaborasi yang tepat,” tuturnya.

    Dalam forum lecture series The Yudhoyono Institute (TYI) yang juga dihadiri akademisi dari dalam dan luar negeri itu, SBY menyampaikan dukungannya atas berbagai inisiatif yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan dengan prinsip keadilan.

    “Kita percaya bahwa yang kita lakukan ini justru yang bisa menyelamatkan masa depan, bangsa-bangsa dan masa depan dunia, masa depan anak cucu kita,” ujar SBY.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Kamis (8/5/2025). ANTARA/Harianto

    Menhub: Tiga bandara kembali berstatus internasional demi perekonomian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 09 Mei 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyatakan tiga bandara kembali berstatus internasional sebagai bagian dari strategi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperkuat sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat.

    “Ini yang kami buka (kembali statusnya menjadi bandara internasional). Jadi, kami memberikan penekanan pada ekonomi, kemudian pariwisata, dan juga keagamaan. Nah ini yang menjadi tiga di antaranya pertimbangan kenapa kami buka statusnya,” kata Menhub dalam bincang bersama awak media di Jakarta, Kamis (8/5).

    Diketahui bahwa tiga bandara yang dikembalikan statusnya menjadi bandara internasional adalah Bandara SMB II Palembang, Bandara H.A.S. Hanandjoeddin Bangka Belitung, dan Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang.

    Menhub menjelaskan bahwa keputusan mengembalikan status internasional itu setelah mempertimbangkan bahwa sebelumnya bandara tersebut memang pernah menyandang status yang sama sebelum akhirnya dicabut akibat pandemi COVID-19.

    Diungkapkan pula bahwa pencabutan status internasional saat pandemi karena penurunan drastis lalu lintas penerbangan. Namun, saat ini kondisi telah pulih dan trafik penumpang bahkan melampaui masa sebelum COVID-19.

    Oleh karena itu, menurut dia, sudah tidak relevan lagi mempertahankan status penutupan bandara internasional jika trafik penumpang menunjukkan pemulihan yang signifikan serta kebutuhan konektivitas makin meningkat.

    Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa keputusan itu juga mempertimbangkan pentingnya pemulihan ekonomi daerah, peningkatan sektor pariwisata, serta kebutuhan layanan keagamaan seperti perjalanan haji dan umrah masyarakat Indonesia.

    Dikatakan pula bahwa tidak semua bandara internasional akan dibuka kembali sekaligus karena sebagian hanya untuk event tertentu dan tidak menunjukkan trafik penumpang yang signifikan secara reguler.

    Pertimbangan lainnya adalah aspek keekonomian yang diperhitungkan oleh maskapai karena pada akhirnya keputusan melayani rute internasional tergantung pada kelayakan bisnis penerbangan tersebut.

    Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah bandara internasional di Sumatra seperti Aceh, Kualanamu, Bangka Belitung, Palembang, Padang, dan Batam serta di Jawa seperti Halim, Kertajati, Yogyakarta, Solo, Kediri, dan Surabaya.

    Menhub menekankan bahwa pemberian izin internasional selama 2 tahun sambil pihaknya mengevaluasi.

    Dengan perubahan status ini, Dudy berharap kedatangan wisatawan mancanegara meningkat dan memberi dampak positif pada perekonomian daerah terkait.

    Selain itu, dia menyatakan bahwa pengembalian status internasional tiga bandara itu berdasarkan permintaan pemerintah daerah dan hasil kajian lintas kementerian yang menunjukkan urgensi peningkatan konektivitas wilayah.

    Ia mengatakan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait menghasilkan kesimpulan bahwa pembukaan kembali status internasional layak dilakukan seiring dengan pertimbangan kebutuhan ekonomi dan potensi pengembangan sektor pariwisata daerah.

    Menurut Dudy, berbagai kementerian telah memberikan evaluasi dan rekomendasi positif terkait dengan dampak pencabutan status sebelumnya, yang dinilai menghambat potensi mobilitas dan pertumbuhan wilayah.

    Berdasarkan masukan tersebut, Kementerian Perhubungan akhirnya menetapkan kembali status internasional guna mendukung agenda pemulihan ekonomi, penguatan konektivitas global, serta peningkatan daya saing destinasi nasional.

    Sumber : Antara

  • Rumus Harga Pokok Penjualan, Begini Cara Menghitungnya untuk Menentukan Harga Jual

    Rumus Harga Pokok Penjualan, Begini Cara Menghitungnya untuk Menentukan Harga Jual

    YOGYAKARTA – Dalam dunia bisnis, menentukan harga jual sebuah produk tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Salah satu komponen utama yang harus diperhitungkan adalah harga pokok penjualan (HPP). Lantas seperti apa rumus harga pokok penjualan yang perlu dipahami oleh pebisnis pemula?

    Tanpa mengetahui HPP, pelaku usaha bisa saja menetapkan harga yang terlalu rendah sehingga merugi atau terlalu tinggi hingga produk sulit bersaing di pasaran. Oleh karena itu, memahami cara menghitung HPP adalah langkah penting dalam strategi penetapan harga yang sehat dan berkelanjutan.

    Dengan mengetahui HPP, pelaku usaha dapat menentukan margin keuntungan yang diinginkan dan membuat keputusan bisnis yang lebih akurat, seperti efisiensi produksi, pengadaan bahan baku, serta penentuan diskon atau promosi. Mari simak rumus menghitung harga pokok penjualan agar bisa menjual produk dengan harga yang tepat. 

    Apa Itu Harga Pokok Penjualan?

    Harga Pokok Penjualan atau HPP adalah jumlah biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang dijual oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. 

    HPP mencakup beberapa komponen penting seperti biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. 

    Dalam bisnis dagang, HPP mencakup biaya pembelian barang dagangan yang dijual. Ssedangkan dalam bisnis manufaktur, HPP juga memperhitungkan proses produksi.

    HPP menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan laba rugi karena mempengaruhi besarnya laba kotor yang diperoleh. Jika HPP terlalu tinggi dan tidak diimbangi dengan harga jual yang sesuai, maka perusahaan bisa mengalami kerugian.

    Komponen-Komponen Harga Pokok Penjualan

    Untuk memahami rumus HPP secara menyeluruh, penting untuk mengetahui komponen-komponennya, antara lain:

    Persediaan Awal Barang Dagang

    Merupakan nilai persediaan barang dagang yang tersedia di awal periode akuntansi.

    Pembelian Bersih

    Total pembelian barang dagang dalam periode berjalan, dikurangi potongan pembelian dan retur pembelian.

    Persediaan Akhir Barang Dagang

    Nilai barang dagang yang masih tersisa di akhir periode akuntansi. Nilai ini akan dikurangkan dari total biaya pembelian.

    Rumus Harga Pokok Penjualan

    Secara umum, rumus HPP dalam bisnis dagang adalah sebagai berikut:

    HPP = Persediaan Awal + Pembelian Bersih – Persediaan Akhir

    Keterangan:

    Persediaan Awal = Nilai stok barang di awal periodePembelian Bersih = Total pembelian – potongan pembelian – returPersediaan Akhir = Nilai stok barang yang belum terjual di akhir periode

    Contoh Perhitungan HPP

    Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut contoh sederhana perhitungan HPP:

    Sebuah toko kelontong memiliki data sebagai berikut:

    Persediaan Awal: Rp10.000.000Pembelian Barang selama periode: Rp25.000.000Retur Pembelian: Rp2.000.000Potongan Pembelian: Rp1.000.000Persediaan Akhir: Rp8.000.000

    Langkah 1: Hitung Pembelian Bersih

    Pembelian Bersih = Rp25.000.000 – Rp2.000.000 – Rp1.000.000 = Rp22.000.000

    Langkah 2: Hitung HPP

    HPP = Rp10.000.000 + Rp22.000.000 – Rp8.000.000 = Rp24.000.000

    Jadi, Harga Pokok Penjualan untuk periode tersebut adalah Rp24.000.000. Ini berarti, toko harus menjual seluruh barang dengan harga total minimal Rp24.000.000 agar bisa menutup biaya pokok, belum termasuk keuntungan.

    Pentingnya Mengetahui Harga Pokok Penjualan

    Mengetahui HPP sangat penting karena beberapa alasan berikut:

    Menentukan Harga Jual yang Tepat: HPP menjadi dasar untuk menambahkan margin keuntungan.Menilai Efisiensi Operasional: HPP yang tinggi bisa jadi indikasi proses produksi yang tidak efisien.Mengendalikan Biaya: Dengan memantau HPP, perusahaan bisa mencari cara untuk menekan biaya tanpa mengurangi kualitas produk.Membuat Keputusan Bisnis yang Lebih Baik: Informasi tentang HPP membantu dalam membuat keputusan strategis seperti pengadaan, distribusi, dan penentuan volume produksi.

    Demikianlah rumus harga pokok penjualan yang penting untuk dimengerti oleh para pebisnis pemula. Penghitungan HPP menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan, perencanaan harga, dan evaluasi kinerja usaha. Baca juga tips sukses jualan online agar banyak orderan.

    Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI. Kami menghadirkan info terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.