Menteri Komdigi Ajak Sekolah Muhammadiyah Perkuat Literasi Digital
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Komunikasi dan Digital (
Menkomdigi
)
Meutya Hafid
mengajak
Muhammadiyah
untuk terlibat aktif dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan
literasi digital
masyarakat, khususnya melalui jaringan pendidikan Muhammadiyah yang tersebar luas di seluruh Indonesia.
“Banyak tugas Kementerian Komunikasi dan Digital yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, terutama PP Muhammadiyah,” ujar Meutya saat audiensi dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haeda Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Sabtu malam (28/6/2025).
“Mereka memiliki lebih dari 5.000 sekolah dan kader lebih dari 40 juta. Ini potensi besar dalam memperkuat literasi digital di tengah masyarakat,” lanjutnya.
Menkomdigi juga menyampaikan harapan agar Muhammadiyah turut membantu menyosialisasikan dan mengedukasi anak-anak, mulai dari PAUD hingga sekolah menengah, mengenai pentingnya kesadaran dalam menggunakan teknologi digital dan media sosial.
“Muhammadiyah dikenal memiliki lembaga pendidikan usia dini yang luar biasa banyak. Sosialisasi dan edukasi harus dimulai dari sana, untuk melindungi anak-anak kita di ranah digital,” tambah Meutya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah
Haedar Nashir
menyambut baik ajakan tersebut dan menegaskan bahwa penguatan literasi digital merupakan kebutuhan mendesak di era digital yang begitu cepat dan massif.
“Dunia digital saat ini menembus batas negara. Penggunanya di Indonesia sangat tinggi, tapi sayangnya, tingkat literasi digital kita masih rendah. Ini adalah kesadaran baru yang harus ditumbuhkan, bukan hanya dari sisi teknologi, tapi juga nilai, etika, dan budaya bangsa,” kata Haedar.
Haedar menekankan bahwa regulasi digital yang dibuat pemerintah bukan untuk mengekang kebebasan, melainkan agar masyarakat tidak “kebablasan” dalam menggunakan ruang digital.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat bisa menjadi “obyek penderita” jika tidak punya kesadaran dan kendali dalam penggunaan teknologi digital.
“Kami menargetkan ada minimal 9 juta digital talent pada 2030. Muhammadiyah sudah punya program seperti Digital Leadership Academy (DLI), tapi kami ingin itu diperluas,” katanya.
“Kami harap bisa ditambah dengan jurusan-jurusan baru dan penguatan pelatihan digital di sekolah hingga universitas,” tegas dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Yogyakarta
-
/data/photo/2025/06/29/686120e7df67e.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menteri Komdigi Ajak Sekolah Muhammadiyah Perkuat Literasi Digital
-
/data/photo/2025/06/29/68611d2585a36.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat Nasional 29 Juni 2025
Kemenkomdigi Minta Orang Tua Dukung Penuh Anak Belajar di Sekolah Rakyat
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com
– Kementerian Komunikasi dan Digital (
Kemenkomdigi
) mengajak para orangtua untuk memberikan dukungan penuh kepada anak-anak mereka yang akan menempuh pendidikan di
Sekolah Rakyat
, program prioritas nasional yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal
Infrastruktur Digital
Kemenkomdigi,
Wayan Toni Suprianto
, saat meninjau Sekolah Rakyat 19 dan 20 Sonosewu, di Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (28/6/2025).
“Saya dulu sekolah nyeker, alhamdulillah sekarang bisa seperti ini. Maka ikhlaskanlah negara yang mengelola, insyaallah anak-anak kita bisa sukses,” ujar Wayan dengan penuh haru.
Wayan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan orang tua, terutama dalam mendukung pemanfaatan teknologi digital yang kini menjadi bagian integral dari proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat.
“
Infrastruktur digital
dan fasilitas sekolah yang disiapkan negara ini luar biasa. Kita dari Komdigi sudah siapkan internet cepat dan sistem digitalnya. Maka orang tua juga harus mendukung anaknya semaksimal mungkin,” lanjutnya.
Wayan menegaskan bahwa peran Kemenkomdigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah untuk menyediakan
infrastruktur digital
serta melakukan komunikasi publik terkait program Sekolah Rakyat agar masyarakat bisa memahaminya dengan baik.
“Kami bersama Ibu Menteri Komdigi hadir langsung di Sekolah Rakyat. Kami pastikan akses internet cepat tersedia dan siap digunakan dalam mendukung proses belajar mengajar,” kata Wayan.
Ia juga memastikan dua Sekolah Rakyat yang ditinjau tersebut siap diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan telah dilengkapi dengan jaringan internet fiber optic untuk mendukung sistem pembelajaran berbasis Learning Management System (LMS).
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025 dan tersebar di segala penjuru negeri.
Pemerintah telah menyiapkan 100 Sekolah Rakyat termasuk kurikulum, perlengkapan, renovasi bangunan, siswa, murid, guru, dan kepala sekolahnya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengejar persiapan 100 Sekolah Rakyat tahap dua, yang akan diluncurkan bersamaan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

KISP dorong gerakan kolektif antikorupsi melalui Kelas Jaga Demokrasi
Politik uang adalah cikal bakal korupsi yang akan datang. Pasca-pemilu, isu korupsi harus terus didiskusikan dan dikawal bersama
Yogyakarta (ANTARA) – Komite Independen Sadar Pemilu (KISP) mendorong gerakan kolektif antikorupsi bagi generasi muda melalui webinar bertajuk” Kelas Jaga Demokrasi: Menumbuhkan Kesadaran dan Kepedulian Antikorupsi Menuju Indonesia Emas 2045″ secara daring pada Sabtu (28/6).
“Kegiatan ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran dan kepedulian antikorupsi bagi generasi muda sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” kata Koordinator Umum KISP Moch Edward Trias Pahlevi dalam keterangan di Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, Kelas Jaga Demokrasi yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan berbagai komunitas mahasiswa dan pegiat demokrasi tersebut lahir dari keresahan atas maraknya praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Politik uang adalah cikal bakal korupsi yang akan datang. Pasca-pemilu, isu korupsi harus terus didiskusikan dan dikawal bersama,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pentingnya keberanian generasi muda dalam melawan praktik korupsi, karena korupsi merupakan salah satu ancaman nyata demokrasi dan masa depan bangsa.
“Kita harus menciptakan generasi muda yang peduli dan berani melawan praktik korupsi. Kelas Jaga Demokrasi diharapkan menjadi ruang lahirnya ide dan gagasan segar untuk membudayakan antikorupsi dalam demokrasi yang berkeadilan dan transparan,” kata dia.
Sementara itu, Peneliti KISP Azka Abdi Amrurobbi mengatakan, bahwa korupsi bukan sekadar soal besaran gaji pejabat, akan tetapi juga dipicu faktor psikologis dan sosiologis.
“Gaji tinggi tidak menjamin pejabat bebas korupsi. Ada kekhawatiran soal masa depan keluarga dan tekanan gaya hidup,” katanya.
Dia juga mengatakan, mayoritas pelaku korupsi berasal dari pejabat publik, namun sektor swasta pun tak kalah rawan.
Oleh karena itu, pihaknya juga menyoroti lemahnya fungsi pendidikan politik partai yang hanya aktif menjelang pemilu, sehingga masyarakat kurang teredukasi dan mudah apatis terhadap politik.
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Ketum IMI Dorong Pembinaan Atlet Balap Sejak Usia Dini
Jakarta –
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pembinaan atlet balap sejak usia dini merupakan aspek penting dalam pengembangan potensi atlet dan prestasi olahraga di Indonesia. Sejak usia dini, anak-anak memiliki kapasitas belajar yang luar biasa dalam menyerap teknik, strategi, dan tata cara berkompetisi yang diperlukan dalam olahraga balap.
Menurutnya, metode pelatihan yang terencana dengan baik dapat membantu mereka memahami aspek teknis dan taktis dari balapan. Langkah itu juga mampu mengembangkan keterampilan fisik yang mendasar seperti koordinasi, ketangkasan, dan daya tahan.
“Pentingnya pembinaan sedini mungkin tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebuah studi yang dilakukan oleh European Journal of Sports Science mencatat bahwa pembalap muda yang terlatih dari usia dini menunjukkan peningkatan performa yang signifikan dibandingkan dengan mereka yang baru memulai persiapan di usia remaja,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).
“Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya teknik yang dapat diasah, tetapi mentalitas serta pengendalian diri juga menjadi faktor penentu keberhasilan,” tambahnya saat menerima Ketua IMI Daerah Istimewa Yogyakarta Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat di Yogyakarta, Sabtu (28/6).
Bamsoet menjelaskan negara-negara yang mendominasi dunia balap seperti Spanyol dan Italia memiliki sistem pembinaan atlet balap dari level anak-anak. Mereka tidak hanya menyediakan fasilitas sirkuit mini, tetapi juga pelatihan teknik berkendara, disiplin fisik, hingga simulasi balap yang dirancang menyerupai kondisi balapan profesional.
Di Spanyol, federasi balap bahkan memasukkan pendidikan balap ke dalam program ekstrakurikuler sekolah-sekolah olahraga.
“Indonesia butuh langkah serupa. Pembinaan atlet balap harus dimulai sejak usia dini, tidak cukup dengan menyediakan motor mini atau gokart, tetapi juga menghadirkan ekosistem lengkap,” ungkapnya.
“Mulai dari sekolah balap, pelatih bersertifikat, kompetisi rutin, serta dukungan psikologis dan nutrisi. Di sinilah peran penting pemerintah, IMI, dan sektor swasta untuk membangun jalur pembibitan yang berkelanjutan,” sambung Bamsoet.
Dia memaparkan pembinaan usia dini juga penting untuk membangun karakter. Dunia balap menuntut kedisiplinan, kemampuan mengambil keputusan dalam tekanan tinggi, dan sportivitas tinggi. Nilai-nilai yang bisa ditanamkan sejak dini.
Pembalap muda yang terbiasa dilatih dalam sistem profesional akan memiliki etos kerja, mental kompetitif, dan kemampuan adaptasi yang lebih baik ketika menembus pentas internasional.
“Indonesia memiliki potensi besar dalam dunia balap. Nama seperti Veda Ega Pratama, pembalap asal Gunung Kidul Yogyakarta, yang baru saja menorehkan sejarah dengan back to back juara di Red Bull Rookies Cup 2025 di Mugello, Italia, adalah contoh konkret dari hasil pembinaan yang tepat sejak dini,” jelasnya.
“Veda bukan muncul begitu saja. Dia lahir dari program pembinaan jangka panjang, dukungan orang tua, pembimbing berpengalaman, serta keberanian menembus kompetisi internasional sejak usia belia,” tutup Bamsoet.
(akd/ega)
-

Komdigi Sambungkan Internet Cepat 200 Mbps ke Sekolah Rakyat di Yogyakarta
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mulai merealisasikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan penyediaan akses internet cepat ke dua Sekolah Rakyat (SR) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dua sekolah yang menjadi sasaran awal program ini adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Kabupaten Bantul dan Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Kabupaten Sleman.
“Sekolah ini nanti didesain sesuai arahan Bapak Presiden adalah sekolah dengan smart school, di mana semuanya sangat tergantung juga dengan layanan internet yang diberikan oleh teman-teman Komdigi,” kata Meutya Hafid dikutip dari laman resmi Komdigi pada Sabtu (28/6/2025)
Adapun SR di Sleman mendapatkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps untuk mendukung kegiatan belajar 75 siswa dari tiga rombongan belajar.
Sementara itu, SR di Bantul menerima koneksi lebih besar, yakni 200 Mbps, yang akan dimanfaatkan oleh 200 siswa dari lima kabupaten/kota di DIY.
Meutya Hafid menegaskan SR adalah program Presiden yang diamanahkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Menurutnya program ini merupakan bagian dari komitmen Kemkomdigi dalam mendukung agenda besar transformasi digital nasional.
“Terutama bagi kelompok rentan. Internet cepat dinilai sebagai elemen vital untuk menunjang konsep smart school yang diusung Presiden,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya Hafid didampingi oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Wayan Toni Supriyanto yang menegaskan bahwa dukungan teknis terhadap infrastruktur digital sekolah akan terus dipantau dan ditingkatkan. Turut hadir pula Kepala BPSDM Kementerian Komdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto. Di sisi lain, bantuan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico.
“Sinergi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia,” katanya.
Peluncuran resmi program Sekolah Rakyat direncanakan akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo pada 14 Juli 2025 mendatang.
Target Sekolah Rakyat
Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan program ini merupakan upaya nyata pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi sekaligus menciptakan harapan baru bagi keluarga kurang mampu.
Agus menjelaskan, sejak perintah turun pada Januari lalu, Kemensos berupaya keras mewujudkan 100 Sekolah Rakyat.
“Kami membentuk tim formatur yang diketuai Prof. M. Nur, mantan Menteri Pendidikan, serta satgas-satgas lintas kementerian untuk memastikan seluruh aspek berjalan baik, mulai dari guru, sarana prasarana, hingga anggaran,” ujar Agus dalam acara Diskusi Redaksi (Diksi) di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Kemensos menargetkan pada tahap 1 akan Sekolah Rakyat akan dibangun di 100 lokasi dengan total siswa yang dapat ditampung sebanyak 9.755 siswa. Kemudian untuk jumlah guru dan tenaga pendidik masing-masing berjumlah 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengungkap rencana pengembangan Sekolah Rakyat
Jika tahap I berjalan baik, akan dilanjutkan tahap II dengan potensi lokasi sebanyak 167 lokasi.
Pada tahap ini jumlah siswa yang ditampung targetnya sebanyak 10.600 siswa. Alhasil, total siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat lebih dari 20.000 siswa.
Kemudian pada tahap II, jumlah guru dan tenaga pendidik terlibat masing-masing sebanyak 2.180 guru dan 4.069 tenaga pendidik.
Agus menjelaskan dalam mewujudkan target tersebut, Kemensos berperan sebagai penyedia data siswa calon peserta didik, sedangkan kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenkeu, dan KemenPUPR terlibat dalam penyediaan guru, fasilitas, dan pendanaan.
“Kami juga menginventarisasi aset Kemensos, mengirim surat ke gubernur, bupati, dan walikota untuk dukungan aset daerah, serta memanfaatkan sentra-sentra rehabilitasi sosial untuk direvitalisasi menjadi sekolah,” tambahnya.
/data/photo/2025/06/29/68612bf28fc3e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5150133/original/078390600_1741066180-20250304-Jalan_Banjir-ANG_1.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)