kab/kota: Yogyakarta

  • Hasto Curiga Keterangan Baru Eks Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tertekan Skandal Jet Pribadi

    Hasto Curiga Keterangan Baru Eks Ketua KPU Hasyim Asy’ari Tertekan Skandal Jet Pribadi

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada beberapa saksi persidangan yang mengubah keterangannya terkait dengan perkara suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Salah satunya mantan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari. 

    Pada nota pembelaan atau pledoi yang dibacakannya pada Kamis (10/7/2025), Hasto menyebut ada beberapa saksi yang memberikan keterangan berbeda dengan persidangan pada perkara yang sama saat 2020 lalu, dengan terdakwa Wahyu Setiawan, Agustina Tio Fridelina serta Saeful Bahri. 

    Pertama, saksi Wahyu Setiawan. Komisioner KPU 2017-2022 itu sebelumnya sudah terpidana pada perkara suap penetapan anggota DPR 2019-2024. Perkara itu juga menjerat Harun Masiku yang saat ini masih buron. 

    Wahyu lalu dihadirkan lagi sebagai saksi di persidangan saat Hasto menjadi terdakwanya. Namun, politisi asal Yogyakarta itu menyebut Wahyu memberikan keterangan berbeda saat persidangan 2025 dan 2020 yang lalu. 

    Menurut Hasto, keterangan itu berkaitan dengan pemberian uang dari Hasto untuk pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku di KPU. Dia menduga Wahyu mendapatkan tekanan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksanya dan menggeledah rumahnya pada Desember 2023 terkait dengan dugaan pencucian uang. 

    “Undangan TPPU inilah yang menjadi bentuk ancaman sehingga akhirnya Wahyu Setiawan memberikan keterangan baru, meskipun tidak terbukti kebenarannya di persidangan in,” kata Hasto di ruang sidang. 

    Tidak hanya Wahyu, mantan Komisioner KPU lain yakni Hasyim Asy’ari juga disebut mengubah keterangannya terkait dengan perkara itu. Hasyim sebelumnya menjabat sebagai komisioner periode 2017-2022, dan menjabat Ketua KPU 2022-2027 sebelum akhirnya dipecat pada 2024. 

    Keterangan Hasyim yang disoroti Hasto adalah terkait dengan pertemuannya dengan Wahyu di Pejaten Village. Hasyim disebut mengaku mendengar adanya pertemuan Hasto dan Wahyu di salah satu mal di Jakarta itu. 

    Hasto lalu menyebut keterangan itu baru muncul pada persidangan 2025 ketika dia menjadi terdakwa, namun tidak muncul pada 2020 lalu.

    Dia kemudian menduga bahwa keterangan Hasyim yang berubah memiliki keterkaitan dengan skandal penggunaan pesawat jet pribadi oleh komisioner KPU. Skandal itu turut menyeret Hasyim dan kini sudah dilaporkan ke Dumas KPK. 

    “Beberapa minggu setelah Saudara Hasyim Asy’ari diperiksa di KPK, saya mendengarkan bahwa yang bersangkutan ditekan karena telah menyewa private jet ketika menjadi Ketua KPU. Karena itu bukan satu kebetulan, satu hari sebelum pemeriksaan Hasyim Asy’ari di persidangan ini, muncul pemberitaan di media massa berkaitan dengan charter private jet tersebut,” tutur Hasto. 

    Untuk diketahui, nota pembelaan itu dibacakan Hasto untuk tuntutan tujuh tahun pidana penjara yang dilayangkan kepadanya oleh JPU KPK. 

    Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Selain pidana badan berupa kurungan penjara, Hasto dituntut hukuman denda sebesar Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan. 

    Hasto sebelumnya didakwa mencegah dan merintangi penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, bersama-sama dengan Harun, Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah. 

  • 4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Juli 2025

    4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman Nasional 10 Juli 2025

    4 Acara yang Jadi Momen Akrab Wapres Gibran dan Titiek Soeharto di Sleman
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming
    Raka dan Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau
    Titiek Soeharto
    nampak akrab dalam kunjungan kerja di
    Sleman
    , Yogyakarta. Berikut adalah empat kegiatan mereka.
    Keakraban seharian antara
    Gibran dan Titiek Soeharto
    di Sleman berlangsung pada Selasa (8/7/2025) kemarin.
    Mereka berdua bahkan berangkat bareng satu pesawat dari Jakarta.
    Yogyakarta merupakan daerah pemilihan dari Titiek yang merupakan wakil rakyat dari Partai Gerindra.
    Dia menyebut kegiatan bareng Gibran tersebut sebagai “blusukan bersama” yang berguna bagi masyarakat.
    “Alhamdulillah hari ini senang sekali saya bisa jalan dengan Mas Wapres ini,” ungkap Titiek kepada
    Kompas.com
    di sela kegiatannya hari itu.
    Gibran berkelakar bahwa Titiek adalah ketua komisi paling sakti sehingga dia mengajak Titiek dalam kunjungan kerja ke Sleman ini.
    “Biar masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Beliau kan ketua komisi paling sakti ini,” kata Gibran usai melakukan panen tebu Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto, Selasa.
    Berikut adalah empat kegiatan mereka berdua di Yogyakarta:
    Gibran dan Titiek mengikuti panen tebu dalam acara Rembuk Tani di lahan milik TNI AU di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
    Gibran, Titiek, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanen tebu menggunakan arit. Hadir pula Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto
    Gibran mengaku senang dapat didampingi Titiek Soeharto dalam kunjungan kerjanya ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi IV Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi di antara kami dan DPR,” kata Gibran seusai panen tebu hari itu.
    Gibran dan Titiek menghadiri silaturahim bersama dengan sekitar 1.500 ibu peserta program Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera (MEKAAR) dan pembina dari PT Pemodalan Nasional Madani (PNM).
    Dalam acara yang digelar di halaman kantor Pemerintah Daerah Sleman itu, Gibran dan Titiek kompak berdiskusi dengan ibu-ibu yang memiliki produk hasil pemanfaatan modal dan pendampingan dari pemerintah.
     
    Gibran dan Titiek sama-sama bersantap siang di Kopi Klotok, tempat makan terkenal di provinsi ini.
    Waroeng Kopi Klotok ada di Jl Kaliurang, Pakem, Sleman.
    Gibran nampak berkemeja lengan panjang warna krem dengan dua kantong di dada, dan Titiek mengenakan kemeja putih. Mereka melayani permintaan foto bersama dari warga di lokasi.
    Gibran dan Titiek berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sunan Pandanaran di Sleman.
    Kepada piminan pesantren dan santri di lokasi, Gibran memperkenalkan pejabat yang turut mendampinginya. Saat dia menyebut nama Titiek, santri bersorak meriah.
    “Ada Bu Titiek Soeharto, Ketua Komisi IV DPR RI,” kata Gibran disambut tepuk tangan.
    Sore harinya, Gibran dan Titiek berziaran ke makam pendiri Ponpes Sunan Pandanaran, KH M Mufid Mas’ud, di Desa Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman.
    Sempat ada momen akrab saat Titiek hendak pamit ke Gibran untuk beranjak lebih dahulu karena Titiek harus melanjutkan perjalanan ke Solo. Adapun Gibran hendak melanjutkan perjalanan ke Kota Yogyakarta.
    Gibran menolak untuk diantar Titiek ke mobil lebih dulu, alih-alih Gibran ingin mengantar Titiek lebih dulu ke mobil karena Titiek hendak ke Solo.
    “Oh ndak, ndak. Aku antar Ibu dulu ya,” ujar Gibran menolak diantar Titiek, perempuan yang lebih tua ketimbang Gibran.
    Mendengar pernyataan itu, awalnya Titiek sempat menolak. Tetapi, Gibran telanjur berjalan ke arah mobil Titiek.
    Akhirnya, Titiek pun mengalah karena sang Wapres bersikukuh untuk mengantarnya ke mobil.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto: Kasus Harun Masiku Didaur Ulang Usai PDIP Tolak Timnas Israel ke RI

    Hasto: Kasus Harun Masiku Didaur Ulang Usai PDIP Tolak Timnas Israel ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengeklaim bahwa perkara yang menjeratnya sebagai terdakwa saat ini adalah proses ‘daur ulang’. Perkara itu berangkat dari penanganan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. 

    Pada nota pembelaan atau pledoi yang dibacakan olehnya, Kamis (10/7/2025), Hasto menyebut proses ‘daur ulang’ itu tidak lepas dari proses politik yang bergulir pada Pemilihan Umum 2024. Bahkan, dia mengeklaim telah menyelami tekanan sebelum adanya Pemilu serentak untuk eksekutif hingga legislatif pusat maupun daerah itu. 

    Menurut Hasto, tekanan dialami olehnya sejak menolak keikutsertaan tim nasional Israel pada pertandingan sepak bola yang bakal diselenggarakan di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam catatan Bisnis, pertandingan dimaksud adalah kompetisi U-20 pada 2023. 

    “Aspek ideologis dan historis sikap PDI Perjuangan yang saya suarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika [KAA] tahun 1955 di Bandung. Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip ” ucapnya di dalam ruang sidang. 

    Politisi asal Yogyakarta itu lalu menyampaikan, kini masyarakat Indonesia tahu dan menyadari kejahatan kemanusiaan tanpa yang dilakukan Israel di Gaza. 

    Sebagaimana diketahui, gelombang penolakan terhadap keikutsertaan timnas Israel di U-20 pada dua tahun lalu berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah. Beberapa politisi PDIP saat itu, khususnya yang menjabat kepala daerah, diketahui secara terbuka menyampaikan penolakan tersebut. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster. 

    “Saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil,” klaimnya. 

    Adapun, nota pembelaan itu dibacakan Hasto untuk tuntutan tujuh tahun pidana penjara yang dilayangkan kepadanya oleh JPU KPK. 

    Berdasarkan surat tuntutan 1.300 halaman yang dibacakan, JPU meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Hasto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan yang melanggar pasal 21 tentang Undang-Undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

    JPU juga meminta Majelis Hakim menyatakan Hasto terbukti melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

    “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun,” ujar JPU di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Selain pidana badan berupa kurungan penjara, Hasto dituntut hukuman denda sebesar Rp600 juta subsidair enam bulan kurungan. 

    Hasto sebelumnya didakwa mencegah dan merintangi penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, yang menjerat buron Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan, bersama-sama dengan Harun, Saeful Bahri serta Donny Tri Istiqomah. 

  • Profil Arya Daru Pangayunan, Diplomat Kemlu yang Tewas di Kosan – Page 3

    Profil Arya Daru Pangayunan, Diplomat Kemlu yang Tewas di Kosan – Page 3

    Arya Daru Pangayunan merupakan pria yang kelahiran Sleman, Yogyakarta pada 15 Juli 1986, dikenal sebagai sosok berprestasi yang meniti karier sebagai diplomat Indonesia.

    Kemampuannya di bidang akademik membawanya menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), hingga akhirnya bergabung dalam jajaran diplomasi Indonesia.

    Perjalanan karir-nya dimulai pada 2011-2013 ketika ia dipercaya menjadi staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon. Arya kemudian melanjutkan tugasnya sebagai third secretary pada bidang politik di KBRI Dili pada periode 2018-2020.

    Tak berhenti di situ, ia sempat mengemban tugas sebagai Second Secretary yang menangani bidang ekonomi, sosial, dan budaya di KBRI Buenos Aires antara tahun 2020 hingga 2022.

    Puncaknya, pada tahun 2025, Arya dipercaya menjabat sebagai Diplomat Ahli Muda di Direktorat Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

    Di mata teman-temannya, Arya dikenal sebagai pribadi yang cerdas, sopan, dan rendah hati. Ia lebih banyak fokus pada pendidikan dan pekerjaannya, serta dikenal tidak pernah terlibat konflik dengan siapa pun.

    “Arya tipikal anak yang anteng-anteng aja di sekolah, kalau kita melihat dari dulu dia tidak pernah punya masalah, karena anaknya memang baik,” ujar Ardhi, salah satu teman SMA-nya.

     

  • Banyak PSK Berkeliaran di Ibu Kota, Pemerintah Akhirnya Buka Lokalisasi Resmi

    Banyak PSK Berkeliaran di Ibu Kota, Pemerintah Akhirnya Buka Lokalisasi Resmi

    GELORA.CO – Ibu Kota Nusantara (IKN) belum juga genap berdiri, tapi masalah klasik sudah menghantui. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikabarkan telah menertibkan 64 perempuan yang diduga Pekerja Seks Komersial (PSK) di sekitar wilayah IKN, Kalimantan Timur, sepanjang tahun 2025. Jumlah ini jelas bukan angka main-main untuk sebuah ibu kota yang baru dibangun.

    Para PSK ini, katanya, bukan hanya dari Samarinda dan Balikpapan. Ada juga yang datang jauh-jauh dari luar Kalimantan, seperti Bandung, Makassar, bahkan Yogyakarta. Setelah ditertibkan, mereka cuma diminta angkat kaki dari wilayah IKN dalam tempo 2-3 hari. Solusi instan, tapi apakah ini benar-benar menyelesaikan masalah?

    Sejatinya, keberadaan pekerja seks di ibu kota negara bukanlah hal baru. Jakarta, sebagai ibu kota RI sebelumnya, dulu juga pernah diramaikan oleh ‘aktivitas’ serupa. Bedanya, lima dekade lalu, pemerintah daerah di Jakarta menyikapinya dengan cara yang bikin geger sekaligus sarat kontroversi: membuka lokalisasi prostitusi resmi!

    Jakarta 1960-an: Sarang Prostitusi yang Bikin Pusing

    Mari kita menengok ke belakang. Sejak era 1960-an, Jakarta mengalami gelombang urbanisasi besar-besaran. Orang-orang dari seluruh pelosok negeri berbondong-bondong datang ke ibu kota, berharap mengadu nasib dan meraih mimpi. Tapi tak jarang, mimpi itu berujung pada kerasnya hidup dan munculnya masalah sosial-ekonomi, termasuk ledakan praktik prostitusi.

    Di masa itu, tempat-tempat prostitusi menjamur di hampir setiap sudut Jakarta. Terutama di pusat ekonomi macam perkantoran, pelabuhan, hingga stasiun kereta. Para PSK bebas berdiri di pinggir jalan, menunggu pelanggan. Bahkan, ada fenomena ‘becak komplet’, di mana PSK bekerja sama dengan tukang becak. Mereka akan diajak keliling mencari calon pelanggan, tak ubahnya seperti sales keliling.

    Pemandangan ini bikin wajah Jakarta semrawut, kumuh, dan menimbulkan keresahan sosial yang kompleks. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin (1966-1977), atau akrab disapa Bang Ali, melihat ini sebagai bom waktu yang harus segera dijinakkan. Apalagi, banyak PSK yang usianya masih belasan tahun.

    “Saya ngilu menyaksikannya. Di antara wanita-wanita itu ada anak-anak kecil yang masih belasan tahun umurnya,” curhat Bang Ali dalam autobiografinya, Bang Ali: Demi Jakarta 1966-1977 (1994). Hatinya teriris melihat kondisi itu.

    Berbagai usulan sempat muncul, mulai dari pemberdayaan hingga pelatihan kerja. Tapi semua dianggap tak realistis. Bagaimana tidak? Jumlah PSK mencapai ribuan orang, sementara anggaran pemerintah sangat terbatas.

    Bangkok Jadi Inspirasi, Lahirlah Kramat Tunggak

    Titik terang justru datang saat Bang Ali melakukan kunjungan kerja ke Bangkok, Thailand. Di sana, ia terkesima. Praktik prostitusi tak diumbar di pinggir jalan, melainkan ditempatkan di satu kawasan resmi yang dikelola pemerintah. Inspirasi pun didapat!

    Pulang dari Thailand, Bang Ali tanpa ragu memutuskan menerapkan konsep serupa di Jakarta. Langkah berani ini secara resmi dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur No. Ca.7/1/13/70, tertanggal 27 April 1970.

    Pemerintah DKI Jakarta kemudian memilih Kramat Tunggak, Jakarta Utara, sebagai lokasi lokalisasi. Para pejabat lokal diminta keras untuk menutup praktik prostitusi di wilayah lain Jakarta, lalu memindahkan semua PSK ke Kramat Tunggak. 

    Bagi Bang Ali, ini opsi paling realistis. Pemerintah tidak punya sumber daya untuk menghapus total prostitusi, apalagi memberi pekerjaan layak ribuan PSK itu.

    Kramat Tunggak: Kontroversi yang tak Pernah Usai

    Tentu saja, kebijakan Bang Ali ini menuai badai kritik. Dalam autobiografi lain berjudul Ali Sadikin: Membenahi Jakarta Menjadi Kota yang Manusiawi (2012), Bang Ali mengakui kebijakan lokalisasi itu dicap sebagai bentuk pembiaran eksploitasi perempuan. Ia dituding melegalkan perbuatan tercela dan justru memperkuat stigma sosial.

    “Mereka mengartikan pikiran dan tindakan saya itu memperbolehkan eksploitasi manusia atas manusia, merendahkan derajat wanita dan menjauhkan kemungkinan rehabilitasi bagi wanita yang sadar,” kenang Bang Ali.

    Namun, ia punya alasan kuat. Baginya, lokalisasi adalah cara untuk mempersempit ruang gerak para PSK agar lebih mudah dibina. Yang tak kalah penting, aspek kesehatan juga bisa lebih dikontrol, karena pemerintah mewajibkan pemeriksaan rutin bulanan. Pragmatis, tapi sarat pro-kontra.

    Kritik tak hanya datang dari moralis. Sebagian pemuka agama menganggap Bang Ali telah melegalkan perzinahan. Namun, menariknya, ada juga ulama yang justru mendukung, asalkan kebijakan itu bertujuan menyelesaikan masalah prostitusi secara tuntas, bukan sekadar pembiaran.

    Perdebatan panas soal lokalisasi ini akhirnya berakhir pada tahun 1999. Pemerintah DKI Jakarta memutuskan menutup total tempat prostitusi seluas 12 hektare itu. Kramat Tunggak, yang dulunya sarang prostitusi, kini bertransformasi menjadi pusat keagamaan megah: Jakarta Islamic Center.

    Lalu, bagaimana dengan IKN? Apakah sejarah akan terulang dengan cara yang berbeda? Atau pemerintah punya jurus baru untuk mengatasi masalah klasik ini? Waktu yang akan menjawab.

  • Tempe Bacem Khas Yogyakarta, Warisan Rasa Manis Gurih Menyimpan Filosofi Kehangatan

    Tempe Bacem Khas Yogyakarta, Warisan Rasa Manis Gurih Menyimpan Filosofi Kehangatan

    Oleh karena itu, tempe bacem bukan hanya enak karena bahan-bahannya, melainkan juga karena proses panjang dan cinta yang dituangkan dalam setiap tahap pembuatannya. Bahkan, banyak keluarga di Yogyakarta yang memiliki resep bacem turun-temurun, masing-masing dengan sedikit perbedaan takaran atau rahasia rasa yang menjadi ciri khas keluarganya.

    Menariknya, tempe bacem tidak hanya dikenal sebagai sajian rumahan, tetapi juga telah menjadi ikon kuliner yang selalu hadir di berbagai warung makan, angkringan, hingga restoran modern yang menyajikan masakan khas Jawa.

    Di angkringan misalnya, tempe bacem biasa dijajakan dalam bentuk potongan kecil yang telah digoreng setelah direbus, disajikan bersama nasi kucing dan sambal sederhana, namun mampu menggugah selera siapa pun yang mencobanya.

    Sementara itu, di restoran kelas atas, tempe bacem bisa tampil dalam versi yang lebih estetik, dipadukan dengan lauk lain seperti ayam bacem, gudeg, ataupun sambal krecek, menciptakan sajian tradisional yang tetap berkelas.

    Uniknya lagi, meski tampil sederhana, kelezatan tempe bacem justru tak pernah lekang oleh waktu. Ia seolah menjadi representasi dari kenangan masa kecil, kehangatan keluarga, dan kedamaian khas desa-desa di Yogyakarta yang selalu dirindukan.

    Tempe bacem adalah pengingat bahwa rasa bukan hanya tentang lidah, tapi juga tentang cerita dan memori yang dibawanya. Tak bisa dipungkiri, dalam era modern yang serba cepat dan praktis ini, tempe bacem tetap mampu bertahan dan dicintai lintas generasi.

    Bahkan, kini tempe bacem banyak dijadikan oleh-oleh khas Yogyakarta dalam bentuk kemasan, siap saji, dan tahan lama, memungkinkan siapa saja untuk membawa pulang sepotong kecil kelezatan Jogja ke berbagai penjuru tanah air.

    Beberapa pengrajin bahkan berinovasi menciptakan varian tempe bacem seperti bacem tahu, bacem telur, atau bacem jengkol, namun tetap menjaga esensi dari rasa asli yang khas. Hal ini menunjukkan bahwa tempe bacem bukan hanya sekadar makanan tradisional, melainkan warisan budaya yang terus hidup dan beradaptasi dengan zaman.

    Keistimewaan tempe bacem khas Yogyakarta bukan hanya terletak pada rasa manis gurih yang unik, tetapi juga pada kemampuannya mengikat kenangan, menghadirkan rasa nyaman, serta menyampaikan filosofi kehidupan masyarakat Jawa melalui cita rasa sederhana yang begitu dalam dan mengena.

    Penulis: Belvana Fasya Saad

  • Update Kasus Diplomat Kemlu Tewas di Kos: Ada Temuan Obat hingga Sidik Jari di Lakban

    Update Kasus Diplomat Kemlu Tewas di Kos: Ada Temuan Obat hingga Sidik Jari di Lakban

    Update Kasus Diplomat Kemlu Tewas di Kos: Ada Temuan Obat hingga Sidik Jari di Lakban
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian ADP (39), diplomat Kementerian Luar Negeri (
    Kemlu
    ) yang ditemukan tewas di kamar indekos di Gondangdia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025).
    Pada Rabu (9/7/2025), polisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ulang. 
    Berbagai barang bukti diamankan dari TKP, sejumlah saksi juga telah diperiksa. Namun, belum ada kesimpulan terkait kronologi maupun penyebab tewasnya ADP.
    Kapolsek Menteng, Kompol Rezha Rahandhi mengungkap, pihaknya mengamankan sejumlah obat-obatan dari kamar ADP. 
    Namun, polisi belum dapat memastikan apakah obat-obatan tersebut berkaitan dengan penyebab kematian ADP atau tidak.
    “Ya, beberapa obat, kayak obat sakit kepala sama obat lambung. Itu aja sih. Tapi kalau dari pemeriksaan awal belum mengarah ke sana (ada penyakit),” kata Rezha dalam keterangan yang diterima
    Kompas.com,
    Rabu (9/7/2025).
    Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dari TKP, berupa kantong plastik, lilitan lakban, dompet dan identitas korban, serta pakaian dan bantal yang digunakan ADP saat jasadnya ditemukan.
    Rezha mengatakan, pihaknya masih menelusuri sidik jari yang tertinggal di lakban yang semula melilit kepala ADP. Namun, dari penyelidikan awal, polisi menemukan sidik jari ADP di lakban tersebut.
    “Nanti kita bawa ke lab karena masih kumpulin alat bukti-alat buktinya dulu mengarahnya ke mana gitu. Kalau dari olah TKP awal masih kelihatan sidik jari si korban itu,” katanya.
    Sejauh ini, polisi telah memeriksa lima saksi terkait kasus kematian ADP.
    “Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi ya. Istri korban, rekan kerja, penjaga kos, tetangga, dan pemilik kos,” ujar Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Sigit Karyono saat olah TKP ulang di lokasi, Rabu (9/7/2025).
    Dua CCTV di sekitar lokasi pun turut dianalisis. Kamera pertama mengarah ke depan kamar kos, sedangkan yang kedua memantau area toko vape di depan bangunan.
    “CCTV masih diproses di Labfor. Rekaman harus disatukan dulu karena sistemnya memory card dan terpotong-potong,” jelasnya.
    Rezha menyebutkan, polisi juga berencana meminta keterangan dari rekan kerja ADP untuk menelusuri aktivitas korban sebelum ditemukan meninggal dunia.
    Dari hasil pemeriksaan sementara, belum ada informasi yang mengarah pada dugaan bahwa ADP sempat didatangi orang lain sebelum tewas. 
    Selain itu, kata Rezha, tidak ada saksi yang menyebut korban memiliki konflik atau interaksi mencurigakan sebelum kematiannya.
    “Sampai saat ini belum mengarah ke sana ya. Tidak ada informasi dari saksi yang menyebutkan korban sempat didatangi seseorang atau punya konflik,” ujarnya.
    Sebelum ditemukan tak bernyawa, ADP disebut menjalani aktivitas rutin seperti biasa, berangkat kerja dan kembali ke rumah indekos. Keterangan ini diperkuat oleh penjaga kos dan teman kantor ADP.
    “Rutinitas beliau itu sama dengan keterangan teman sekantornya. Kalau dia itu hanya sampai ke kantor pagi, terus pulang, makan, udah,” ujar Rezha.
    Rezha menyebut, korban tinggal di rumah indekos tersebut selama hampir dua tahun seorang diri. Ia terpisah dari sang istri yang berdomisili di Yogyakarta.
    ADP terlihat terakhir kali pada Senin (7/7/2025) sekitar pukul 22.30 WIB oleh penjaga kos. Saat itu, korban sempat menyapa dan terlihat membuang sampah usai makan malam.
    “Dia makan katanya di kosan itu kan ada ruangan kayak dapurnya. Dibuktikan juga kelihatan di CCTV dia keluar buang sampah,” kata Rezha.
    Setelah itu, korban masuk ke kamar dan menguncinya dari dalam. Komunikasi terakhir korban dengan sang istri terjadi sekitar pukul 21.00 WIB malam itu dan berlangsung normal.
    Reza menjelaskan, pintu kamar indekos ADP dalam keadaan rusak saat korban ditemukan. Namun, hal itu karena penjaga kos membuka paksa pintu kamar usai mendapat laporan dari istri ADP bahwa suaminya tak merespons panggilan telepon sejak Selasa subuh.
    “Memang ada kerusakan karena kamar dibuka paksa atas sepengetahuan istri dan pemilik kos, untuk mengetahui kondisi korban di dalam,” kata Rezha.
    Pintu kamar disebut menggunakan sistem
    smart lock door
    . Hanya ADP yang memiliki akses kartu kunci kamar indekosnya.
    “Dari keterangan pemilik kos, hanya satu akses kunci dan itu dipegang korban sendiri,” kata Rezha.
    Jenazah ADP pun telah dipulangkan untuk dimakamkan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Rabu (9/7/2025).
    “Kalau soal jenazah sudah diambil atau belum, itu silakan ditanyakan ke keluarga. Tapi surat pengambilan sudah diminta tadi pagi, sekitar pukul 06.00 sampai 06.30 WIB,” ujar Rezha.
    Meskipun jenazah telah dipulangkan, Rezha menuturkan, proses otopsi masih berjalan dan belum menghasilkan kesimpulan.
    “Belum selesai sih, karena masih ada pemeriksaan histopatologi dan toksikologi. Jadi belum bisa ada keterangan resmi hasil otopsinya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bekerja 12 Tahun, Karyawan di Yogyakarta Dipecat, Lalu Ijazahnya Ditahan

    Bekerja 12 Tahun, Karyawan di Yogyakarta Dipecat, Lalu Ijazahnya Ditahan

    Bekerja 12 Tahun, Karyawan di Yogyakarta Dipecat, Lalu Ijazahnya Ditahan
    Penulis
    KOMPAS.com – 
    Satu kasus penahanan ijazah oleh perusahaan terhadap mantan karyawan terjadi di Yogykarta.
    Kasus ini pertama kali dilaporkan pada Juni 2025 dan kini telah berhasil diselesaikan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota
    Yogyakarta
    .
    Menurut Mediator Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Bob Rinaldi, laporan berawal dari pengaduan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diterima instansinya.
    “Jadi, kasus itu (dilaporkan) karena karyawan di-PHK dan mengatakan kalau ijazahnya ditahan. Setelah itu, kami komunikasikan dengan perusahaan,” katanya pada Selasa (9/7/2025).
    Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa karyawan tersebut mengalami PHK setelah bekerja selama 12 tahun.
    Di luar pemutusan kerja, yang bersangkutan juga mengalami penahanan ijazah oleh perusahaan.
    Saat dilakukan mediasi, pihak perusahaan—yang diketahui bergerak di bidang showroom kendaraan roda dua—mengaku tidak mengetahui aturan terkait larangan penahanan ijazah.
    “Kami instruksikan agar (ijazah) segera dikembalikan. Karena kalau nanti hilang, bisa tidak perusahaan menggantinya? Kan ngga bisa,” ucap Bob.
    Setelah disodori sejumlah regulasi dan surat edaran, perusahaan akhirnya menyadari kekeliruannya dan sepakat untuk mengembalikan ijazah milik mantan karyawan tersebut.
    Bob menjelaskan bahwa tidak ada sanksi pidana atau administratif yang dijatuhkan kepada perusahaan karena penahanan ijazah karyawan termasuk ranah hukum perdata.
    “Tidak ada sanksi untuk perusahaan, di aturan ketenagakerjaan memang tidak ada. Tapi kami sampaikan surat edarannya pada perusahaan. Karena itu perdata, artinya kesepakatan kedua belah pihak,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kala Gibran Berkali-kali Tegaskan Dirinya Pembantu Presiden…
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        10 Juli 2025

    Kala Gibran Berkali-kali Tegaskan Dirinya Pembantu Presiden… Nasional 10 Juli 2025

    Kala Gibran Berkali-kali Tegaskan Dirinya Pembantu Presiden…
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming Raka
    sempat beberapa kali menyebut dirinya adalah
    pembantu presiden
    pada rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Sleman, DI Yogyakarta, dan Klaten, Jawa Tengah.
    Berdasarkan catatan
    Kompas.com
    , setidaknya ada lima kali kata-kata ”
    pembantu Presiden
    RI” diutarakan Gibran dalam berbagai kesempatan.
    Pada saat melakukan kegiatan panen tebu di Kawasan Pangan Lanud Adisutjipto pada 8 Juli 2025, pernyataan tersebut sempat disampaikan ketika Gibran memberikan pidato.
    “Kami sebagai pembantu presiden ingin memastikan program-program visi-misi dari Pak Presiden bisa berjalan dengan baik, salah satunya pertanian swasembada pangan,” kata Gibran dalam sambutannya di hadapan para petani tebu dan pejabat daerah setempat.
    Bukan hanya sekali, eks Wali Kota Solo ini turut menekankan hal yang sama saat memberikan keterangan pers kepada awak media usai melakukan panen tebu.
    “Dan sebagai pembantu presiden, kita ingin memastikan program-program beliau, terutama untuk pertanian, swasembada pangan ini bisa berjalan dengan baik,” ucap dia kepada awak media.
    Sementara itu, dalam kunjungan kerja di Klaten, Jawa Tengah, pada 9 Juli 2025, penekanan serupa turut disampaikannya.
    Tercatat, Gibran tiga kali menegaskan dirinya sebagai pembantu presiden saat merespons soal adanya penugasan agar wakil presiden  berkantor di Papua.
    Adapun isu ini awalnya dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Presiden Prabowo memberikan penugasan kepada Gibran untuk berkantor dan menangani isu-isu Papua.
    Merespons itu, ia langsung menyebut bahwa dirinya adalah pembantu Presiden RI sehingga siap ditugaskan di mana pun.
    “Ya, kami sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan di mana pun, kapan pun, dan saat ini kita nunggu perintah berikut. Kita siap, kita siap,” ucap Gibran.
    Gibran juga menyebut penugasan itu bukan hal baru karena sudah ada sejak era Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin.
    Oleh karenanya, ia siap melanjutkan kerja keras Wapres RI sebelumnya.
    “Sekali lagi, saya sebagai pembantu Presiden siap ditugaskan ke mana pun, kapan pun, dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma’ruf Amin untuk masalah Papua,” ujar dia.
    Terakhir, kata-kata yang sama dilontarkannya saat memberikan penegasan bahwa yang utama baginya adalah harus sering ke daerah mendengar aspirasi masyarakat.
    Maka itu, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini menyatakan siap jika harus berkantor di mana pun, baik itu Papua, Jakarta, hingga Ibu Kota Nusantara (IKN).
    “Ini kita di mana pun kita jadikan kantor, karena bagi saya sekali lagi sebagai pembantu presiden harus sering ke daerah,” ucap Gibran.
    Dilansir dari situs
    wapresri.go.id
    pada Rabu (9/7/2025), Wakil Presiden RI memiliki sejumlah tugas, fungsi, dan wewenang.
    Beberapa tugas Wapres RI di antaranya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan penting.
    Kemudian, menggantikan Presiden RI jika berhalangan tetap atau sementara, sesuai Pasal 8 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
    Ketiga, menjalankan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden RI, seperti memimpin rapat atau pertemuan pemerintahan.
    Wapres RI juga berperan mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
    “Menjadi penghubung dengan lembaga negara lain, seperti DPR, MPR, dan lembaga yudikatif,” tulis situs itu.
    Sedangkan fungsi Wapres RI adalah sebagai pendamping Presiden RI dalam menjalankan roda pemerintahan.
    Wapres RI juga dapat menjadi pengambil kebijakan strategis, terutama jika mendapat mandat khusus dari Presiden RI.
    Selain itu, Wapres RI berfungsi sebagai penengah dalam pemerintahan, membantu menyelesaikan konflik internal atau eksternal.
    “Sebagai simbol stabilitas politik, karena posisinya menjamin kelangsungan pemerintahan jika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya,” tulis poin di situs itu.
    Sementara terkait wewenang, Wapres RI dapat membantu Presiden RI dalam menjalankan pemerintahan.
    Kemudian, Wapres RI bisa menggantikan Presiden RI jika berhalangan serta bisa menghadiri dan mewakili Presiden RI dalam acara resmi.
    Selain itu, wewenangnya adalah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Presiden RI serta membantu dalam koordinasi lembaga pemerintah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inul Daratista Totalitas Merawat Adam Suseno, Biaya Pengobatan hingga Beli Sofa Tembus Ratusan Juta

    Inul Daratista Totalitas Merawat Adam Suseno, Biaya Pengobatan hingga Beli Sofa Tembus Ratusan Juta

    JAKARTA – Penyanyi dangdut ternama Inul Daratista buka suara soal perhatian besar yang ia berikan untuk sang suami, Adam Suseno, yang sempat alami pendarahan di bagian kakinya hingga harus dioperasi.

    Dalam pernyataannya, Inul menegaskan ia tak mempermasalahkan biaya besar selama itu untuk kesembuhan suami tercinta.

    “(Harga sofa untuk Mas Adam) Malah itu bukan Rp50 juta, (tapi) Rp150 juta,” ujar Inul Daratista di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 8 Juli.

    Bukan hanya soal fasilitas mewah, Inul juga mengungkapkan total biaya pengobatan Adam yang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, baginya, angka itu tak berarti dibandingkan kesehatan suami.

    “(Pengobatan habis ratusan juta) Bagi aku, uang itu nggak ada nilainya kalau buat orang sakit, apalagi buat suami sendiri, karena aku kerja ditemenin sama dia, jadi kalau buat dia, aku nggak hitung-hitungan,” ungkap Inul dengan tulus.

    “Tapi kalau buat harganya, ya mahal memang. Jadi biar orang tahu kalau sehat itu mahal, makanya jaga kesehatan. Mas Adam juga nggak ada masalah,” lanjutnya.

    Kabar baiknya, kondisi Adam Suseno kini telah berangsur membaik. Inul menyebut suami akan kembali beraktivitas seperti biasa.

    “(Kondisi Mas Adam) Biasa aja normal aja, mungkin 1-2 minggu ke depan udah go public lagi lah, karena aku juga nggak mau suami saya di rumah aja, nanti takut pikirannya nggak sehat,” tuturnya.

    Sebagai bentuk perhatian, Inul bahkan merencanakan perjalanan ke Yogyakarta untuk menyegarkan pikiran sang suami.

    “Besok juga mau jalan-jalan ke Yogya, dia mau ikut, tapi di mobil aja, aku bawa biar fresh aja karena selama ini udah bantuin aku kerja, cari duit, jadi aku harus beri service yang lebih baik lagi,” pungkasnya.