kab/kota: Yogyakarta

  • Dukung UMKM naik kelas, Diskop UKM DIY dorong Business Matching di pameran Jogja

    Dukung UMKM naik kelas, Diskop UKM DIY dorong Business Matching di pameran Jogja

    Foto: Izan Raharjo/Radio Elshinta

    Dukung UMKM naik kelas, Diskop UKM DIY dorong Business Matching di pameran Jogja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 21:20 WIB

    Elshinta.com – Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Jogja Home & Culinary Expo 2025, yaitu sebuah ajang promosi, kolaborasi, dan edukasi kreatif bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang digelar tanggal 8–10 Agustus 2025 di Atrium Plaza Ambarukmo, Yogyakarta.

    Acara ini menampilkan puluhan UMKM unggulan dari berbagai sektor seperti dekorasi rumah, makanan kemasan, dan kerajinan tangan. Selain menjadi pameran produk lokal, expo ini juga menjadi ruang temu bisnis melalui business matching antara UMKM dan pelaku usaha hotel, restoran, kafe, catering, serta distributor dan retail modern.

    “Jogja Home & Culinary Expo tidak hanya memfasilitasi promosi produk, tetapi juga mempertemukan pelaku usaha dalam satu ruang kolaborasi untuk memperluas jejaring pasar, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang kemitraan strategis,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi pada pembukaan acara Jogja Home & Culinary Expo, Jumat (8/8), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo.

    Selain pameran dan business matching, masyarakat juga dapat mengikuti kelas kreatif yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kreativitas publik umum. 

    Beberapa workshop yang ditawarkan antara lain:

    Terrarium Workshop – merangkai tanaman hias bersama UKM Bella Spina
    Workshop Merajut – belajar teknik rajut dasar dengan benang milk cotton
    Mirror Painting Workshop – melukis cermin dekoratif bersama Ride One Gallery.

    Seluruh peserta workshop akan mendapatkan bahan lengkap dan hasil karya dapat dibawa pulang. Workshop ini terbuka untuk semua kalangan, termasuk pemula.

    Sinergi untuk Ekonomi Kerakyatan Jogja Home & Culinary Expo 2025 merupakan bagian dari strategi Dinas Koperasi dan UKM DIY dalam memperkuat ekosistem UMKM DIY melalui sinergi lintas sektor. Dengan menghubungkan UMKM dengan industri jasa boga, konsultan usaha, perbankan, serta masyarakat umum, acara ini diharapkan mampu meningkatkan akses pasar dan memperkuat posisi produk lokal di tingkat nasional.

    Pengunjung juga dapat menikmati program hiburan, live flash sale, serta beragam penawaran dari sektor keuangan dan logistik selama expo berlangsung. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kulon Progo Bakal Miliki JPO Pertama di Atas Rel KA, Nilainya Rp 5 Miliar
                
                    
                        
                            Yogyakarta
                        
                        8 Agustus 2025

    Kulon Progo Bakal Miliki JPO Pertama di Atas Rel KA, Nilainya Rp 5 Miliar Yogyakarta 8 Agustus 2025

    Kulon Progo Bakal Miliki JPO Pertama di Atas Rel KA, Nilainya Rp 5 Miliar
    Tim Redaksi
    KULON PROGO, KOMPAS.com
    – Warga Kulon Progo akan segera memiliki fasilitas penyeberangan baru yang unik, yaitu Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dibangun melintasi jalur rel kereta api di depan Kantor Pemkab Kulon Progo.
    JPO ini diperkirakan akan rampung dan siap digunakan antara pertengahan hingga akhir Desember 2025.
    Pembangunan JPO ini ditargetkan selesai pada awal Desember, mengikuti kontrak kerja selama 115 hari kalender, dengan nilai proyek sebesar Rp 5 miliar.
    Namun, sebelum resmi dibuka untuk publik, pengujian keamanan dan kelayakan fungsi akan dilakukan terlebih dahulu.
    “Sesuai kontrak, penyelesaian fisik ditargetkan 5 Desember. Namun, kita tetap harus melakukan pengujian fasilitas dan keamanan terlebih dahulu. Jika lancar, akan diresmikan pertengahan atau akhir Desember,” ungkap Wuriandreza Gigih Muktitama, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Jembatan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, pada Jumat (8/8/2025).
    JPO ini akan menjadi salah satu yang pertama di wilayah DIY dengan desain yang melintasi rel aktif kereta api, termasuk jalur yang akan dilalui Kereta Rel Listrik (KRL).
    Untuk itu, tinggi bebas minimum jembatan harus mencapai 6,2 meter, ditambah margin keamanan, menjadi total 6,5 meter.
    Struktur utama jembatan menggunakan girder setinggi 2 meter, sehingga total tinggi dari tanah mencapai sekitar 8 meter.
    Tantangan muncul dalam menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas.
    “Untuk memfasilitasi difabel, sepeda bisa masuk, tangganya harus sangat landai. Bisa sampai 200 meter. Anggarannya sangat mahal,” jelas sumber tersebut.
    Karena keterbatasan anggaran, JPO ini hanya menyediakan godres atau pijakan dengan tinggi antara 18-20 cm.

    Meskipun demikian, pihaknya membuka peluang untuk menambahkan fasilitas lift atau akses difabel di masa mendatang, dengan mempertimbangkan antusiasme dan kebutuhan masyarakat.
    Selain itu, JPO ini berpotensi menjadi percontohan bagi daerah lain, karena konstruksinya melintasi rel kereta api aktif—sesuatu yang jarang ditemui.
    Dengan keberadaan JPO ini, akses pejalan kaki akan lebih aman dan terpisah dari perlintasan langsung, seiring meningkatnya lalu lintas kereta api, terutama KRL di masa depan.
    JPO ini memiliki panjang bentang 45,8 meter dan lebar 2 meter, dengan material utama berupa struktur baja pra-rakit (Gibraltar).
    Posisi JPO melintasi rel dan menghindari ruas Jalan Diponegoro.
    Panjang jembatan ini terbilang luar biasa untuk JPO, karena tidak hanya melintasi rel, tetapi juga mempertimbangkan aspek keselamatan dan area bebas untuk listrik aliran atas KRL.
    Dalam proses konstruksinya, pemasangan struktur baja utama dilakukan secara bertahap dan hanya saat mendapatkan window time dari PT KAI, mengingat lokasi yang berada di atas rel aktif.
    “Ada beberapa tahapan pemasangan, termasuk kremona (rangka utama), yang hanya bisa dilakukan setelah ada izin resmi dari PT KAI,” ujar Gizi.
    Pihak pelaksana juga menekankan bahwa JPO nanti bukan tempat berhenti atau berkumpul, karena faktor beban dan keamanan.
    Rencana penambahan iklan pun belum masuk, karena melibatkan izin dari berbagai instansi serta pertimbangan estetika dan fungsi jembatan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anggota DPR Soroti Ganjilnya Polisi Tangkap Orang yang Rugikan Bandar Judol
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        8 Agustus 2025

    Anggota DPR Soroti Ganjilnya Polisi Tangkap Orang yang Rugikan Bandar Judol Nasional 8 Agustus 2025

    Anggota DPR Soroti Ganjilnya Polisi Tangkap Orang yang Rugikan Bandar Judol
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menilai penangkapan lima orang pemain judi online (judol) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ganjil luar biasa karena seharusnya kasus itu menjadi pintu masuk bagi polisi untuk memburu bandar judol.
    “Ada keganjilan yang tidak bisa diabaikan,” ujar Sudding dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8/2025).
    Menurut Sudding, langkah Polda DIY yang bergerak cepat menangkap para pelaku justru menimbulkan tanda tanya publik.
    Sebab, bandar judi online yang disebut-sebut dirugikan oleh kelima pemain tersebut justru tak tersentuh.
    “Seharusnya yang disikat polisi, ya bandarnya, dan kasus ini pintu masuknya. Kalau yang melapor bandarnya, kenapa polisi enggak tangkap? Dan kalaupun bukan, kenapa polisi tak tangkap bandarnya?” kata Sudding.
    Sudding menilai kasus ini menjadi ironi karena aparat begitu sigap menindak warga yang merugikan situs judi online, tetapi lambat menangkap bandar yang jelas-jelas merugikan masyarakat.
    “Polisi bergerak cepat menangkap warga yang disebut merugikan situs judi online, namun keberadaan bandar yang jelas-jelas merupakan pelaku utama justru tak tersentuh. Ini seperti membiarkan akar kejahatan tetap tumbuh dan hanya memangkas rantingnya. Kan ironis,” kata Sudding.
    Dia mengingatkan, aparat penegak hukum tidak boleh diskriminatif dalam menangani kasus judi online yang berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat.
    Oleh karena itu, Sudding mendesak Polda DIY bersikap profesional, transparan, dan akuntabel.
    Dia juga meminta polisi membuka ke publik siapa aktor besar di balik operasi situs judi online tersebut.
    “Jangan sampai penegakan hukum ini digunakan untuk mengamankan kepentingan para bandar,” tegas Sudding.
    Sudding menegaskan, Komisi III DPR akan melakukan supervisi ketat terhadap aparat penegak hukum, termasuk dalam penanganan kasus-kasus judi online, untuk memastikan hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat.
    Diberitakan sebelumnya, Polda DIY menangkap lima orang yang diduga mengakali sistem di situs judol hingga merugikan bandar.
    Mereka adalah RDS (32), EN (31), dan DA (22) warga Bantul, NF (25) warga Kebumen, serta PA (24) warga Magelang.
    Pengungkapan kasus ini dilakukan lewat penggerebekan di sebuah rumah di Banguntapan, Bantul, pada Kamis (10/7/2025).
    RDS disebut sebagai koordinator, sedangkan empat lainnya bertindak sebagai operator.
    Para tersangka memanfaatkan celah pada promo situs judi online dengan memainkan hingga 10 akun per perangkat komputer setiap hari.
    Aksi ini dilakukan selama setahun di Yogyakarta dengan keuntungan mencapai Rp 50 juta per bulan untuk RDS, sementara empat operator dibayar Rp 1,5 juta per minggu.
    Polisi mengeklaim bahwa kasus ini diungkap berdasarkan laporan masyarakat.
    Namun, publik mempertanyakan siapa pelapor tersebut dan menduga laporan datang dari pihak bandar yang merasa dirugikan.
     
    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY, AKBP Saprodin, menegaskan pihaknya tidak pernah menerima “titipan” dari bandar judi online dalam penanganan kasus tersebut.
    “Yang jelas, kami tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar.
    Nik
    (kalau) saya kena (main judol), harus ditangkap. Tidak ada satu pun bandar yang kenal saya. (Laporan) bukan dari bandar,” kata Saprodin, Kamis (7/8/2025), dikutip dari
    TribunJogja.com
    .

    Kasubdit V/Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, menjelaskan informasi terkait aktivitas para pelaku berasal dari masyarakat sekitar lokasi kejadian.
    “Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar ada aktivitas mencurigakan dari para pelaku. Informasi itu kami kembangkan bersama intelijen dan ditindaklanjuti secara profesional,” tutur Slamet, Rabu (6/8/2025) malam.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Mendagri: 409 satgas daerah Kopdes Merah Putih sudah terbentuk

    Denpasar (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendata 80 persen dari total kabupaten/kota di Indonesia atau 409 dari 514 sudah membentuk satuan tugas (satgas) daerah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

    “Kami Kemendagri merekap daerah-daerah yang sudah terbentuk satgas atau belum, total semua dari 514 kabupaten/kota, ada 409 yang baru terbentuk,” kata Tito.

    Ia dalam Rapat Konsolidasi dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Denpasar, Bali, Jumat, mengatakan bahkan masih terdapat empat provinsi yang belum membentuk satgas di tingkat provinsi, sehingga belum membentuk satgas tingkat kabupaten/kota.

    “Provinsi semua sudah kecuali empat provinsi yang belum membentuk satgas, yaitu Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan,” ucap Mendagri di hadapan Ketua Satgas Nasional Kopdes Merah Putih Zulkifli Hasan dan gubernur/wakil gubernur seluruh Indonesia yang hadir di Kantor Gubernur Bali.

    Sebagai bentuk apresiasinya, Tito Karnavian menyebut satu per satu provinsi, dimana 21 provinsi sudah 100 persen kabupaten/kotanya terbentuk satuan tugas.

    Provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Provinsi Papua, NTB, dan Bali.

    Sementara Mendagri menyebut provinsi lainnya masih memiliki ‘hutang’ dalam membentuk satgas daerah, beberapa diantaranya seperti Jawa Tengah yang kurang 10 kabupaten/kota, Kalimantan Timur kurang dua, Sumatera Utara kurang sembilan, Jawa Barat kurang empat, Sulawesi Selatan kurang 10, dan lainnya.

    “Kalau Papua Barat Daya provinsinya sudah tapi kabupatennya semua belum sama sekali, Papua Tengah baru Mimika saja, Papua Selatan 100 persen belum terbentuk sama sekali, Papua Barat juga 100 persen belum, Papua Pegunungan juga belum terbentuk,” ujar Mendagri.

    Mantan Kapolri itu meminta kepala daerah tingkat provinsi segera membentuk satgas daerah dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota-nya, sebab gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.

    Pada program Kopdes Merah Putih ini, pemerintah pusat tak ingin membiarkan koperasi berjalan sendirian, sehingga pemerintah di daerah diharapkan menjadi jembatan untuk menyelesaikan persoalan ke depan.

    “Dikejar ini buat yang belum-belum karena ini kendaraan yang penting untuk menggerakkan koperasi, sekarang tahap operasional, peran satgas ini, kunci kekuatan pemerintah pusat ada di ibu bapak (kepala daerah),” ujar Mendagri.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Roy Suryo Bantah Jokowi soal ‘Orang Besar’ di Balik Kasus Ijazah Palsu: Bekas Presiden kok Clometan?

    Roy Suryo Bantah Jokowi soal ‘Orang Besar’ di Balik Kasus Ijazah Palsu: Bekas Presiden kok Clometan?

    GELORA.CO  – Roy Suryo, pakar telematika sekaligus terlapor kasus dugaan pencemaran nama baik berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan sang mantan Presiden RI yang menyebut ada ‘orang besar’ di balik kasus ini.

    Roy Suryo membantah adanya orang besar yang ‘mengorkestrasi’ dugaan ijazah palsu Jokowi.

    Hal itu diungkapkan Roy Suryo dalam program Interupsi yang ditayangkan kanal YouTube Official iNews, Kamis (7/8/2025).

    “Sama sekali enggak ada (orang besar di belakang saya), jadi ini benar-benar ngaco ya.”

    “Makanya tadi saya bilang kalau sudah pernah jadi petinggi negara itu harusnya tutur katanya itu diatur, jangan celometan kayak gini, ini kan celometan kan, bekas Presiden kok celometan?” ungkap Roy Suryo.

    Celometan adalah ungkapan dalam Bahasa Jawa yang memiliki arti mengungkapkan atau berteriak tidak beraturan.

    Menurut Roy Suryo, pernyataan tersebut justru mengindikasikan kesengajaan untuk memperpanjang polemik ini.

    “Karena dia kemudian membuat, memancing orang-orang untuk berpendapat, itulah yang namanya tidak negarawan,” ujarnya.

    “Jadi menurut saya, ini enggak bijak, kekanak-kanakan, childish, dan justru memecah belah bangsa ini,” ungkap Roy Suryo.

    Pernyataan Jokowi

    Sebelumnya, Jokowi menuding ada agenda terselubung yang sengaja dihembuskan di balik dua isu politik yang menyudutkan dirinya dan keluarganya.

    Bahkan Jokowi menyebut terdapat tokoh besar, yang membuat tudingan ijazah palsu hingga wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo pada Jumat, 25 Juli 2025.

    “Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar yang mem-backup. Semua sudah tahu lah,” ujarnya tanpa menyebut nama pihak yang dimaksud.

    Jokowi Disomasi

    Roy Suryo dkk yang menuding ijazah Jokowi palsu melayangkan somasi ke Jokowi.

    Somasi ini dilayangkan resmi oleh Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025).

    Somasi terbuka itu dilayangkan untuk menyikapi adanya tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi.

    Melalui konferensi pers, kuasa hukum Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Ahmad Khozinudin menyampaikan polemik ijazah palsu Jokowi sebaiknya diselesaikan melalui ranah hukum.

    Dirinya menolak jika langkah hukum yang dilakukan Roy Suryo Cs dikatakan ditunggangi oleh tokoh besar seperti yang ditudingkan Jokowi.

    Dalam somasinya, TPUA meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan ada orang besar di balik tudingan ijazah palsu Jokowi.

    Mereka pun juga meminta Jokowi untuk minta maaf secara terbuka di hadapan publik.

    Somasi ini disampaikan melalui konferensi pers di Kantor SAY & PARTNERS di Jakarta Selatan, Senin (4/8/2025) seperti ditayangkan Kompas TV.

    Dalam pembacaan somasi oleh tim kuasa hukum Roy Suryo, yaitu Jahmada Girsang dan Mulyadi disebutkan bahwa Joko Widodo telah melaporkan Roy Suryo ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik dan manipulasi data otentik terkait isu ijazah.

    Namun, tim advokasi menilai laporan tersebut justru sarat dengan inkonsistensi dan muatan politis.

    Mereka juga menuding ada niat jahat di balik laporan tersebut, termasuk pernyataan Jokowi soal ‘orang besar’ yang diduga mengendalikan isu tersebut.

    “Kami menilai pernyataan Presiden justru menyudutkan perjuangan intelektual dan aktivis. Jika tidak ada pencabutan dan permintaan maaf secara terbuka, kami akan menempuh langkah hukum baik pidana maupun perdata,” kata Mulyadi.

    Dalam kesempatan yang sama, Roy Suryo menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan peluncuran buku berjudul “Ijazah Palsu Jokowi” setebal 500 halaman yang akan dirilis pada 17 Agustus 2025.

    Ia juga merencanakan deklarasi terbuka di Yogyakarta sehari setelahnya.

    Roy mengklaim telah mengantongi bukti kuat berupa lima bundel ijazah asli dari alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1985, yang akan ditunjukkan di persidangan sebagai pembanding.

    “Hingga kini belum pernah ada bukti visual bahwa Presiden Jokowi secara langsung menyerahkan ijazah asli. Bahkan, yang dibawa ke publik hanya map tertekuk, bukan dokumen autentik,” ujar Roy.

    Tanggapan Projo

    Sementara itu Wakil Ketua Umum (Waketum) relawan Projo, Freddy Damanik, menanggapi santai dan mempersilakan kubu Roy Suryo Cs untuk melaporkannya.

    “Pak Jokowi itu sudah biasa disomasi, dituntut, dipetisi itu sudah biasa. Jadi kalau mau dilaporkan ya silakan,” katanya, Selasa (5/8/2025), dikutip dari YouTube tvOneNews.

    Kendati demikian, Freddy menegaskan bahwa dalam pernyataan Jokowi itu tidak pernah menyebutkan nama siapapun.

    Sehingga, menurutnya, pernyataan Jokowi itu murni hanya statement politik saja.

    “Tapi kan begini, publik juga harus dikasih pencerahan ya. Pak Jokowi di dalam statement-nya itu, kalau bicara hukum nih, tidak ada menyebut namanya. Pencemaran nama baik itu kan harus menyebut, siapa kan begitu, ada orangnya. Kemudian juga tadi melakukan apa segala macam.” 

    “Nah, itu kan tidak ada disebut. Sekali lagi ini murni statement politik. Statement politik, pesan yang disampaikan adalah pesan politik, tidak ada (mengarah) kepada sosok seseorang,” tegas Freddy.

    Tidak Ada Tokoh Besar

    Sebelumnya, Roy Suryo juga telah membantah tidak ada unsur politik atau tokoh besar di belakangnya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi.

    Roy menyebut bahwa dirinya, pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa, dan ahli digital forensik Rismon Sianipar ialah sosok independen.

    “Saya, dr. Tifa, Dr. Rismon itu tidak ada politik atau orang-orang besar di belakang. Kami semua independen, kami semua berjalan sendiri,” ucap Roy dalam acara Kompas Petang di Kompas TV, Rabu (30/7/2025).

    Ia menegaskan, tak ada tokoh besar yang menggerakannya untuk memainkan isu ijazah palsu Jokowi.

    Roy Suryo lantas mempersilakan rekeningnya untuk diperiksa dan menurutnya orang yang menuduh adanya unsur politik dalam isu ini sudah pernah ia tantang.

    “Orang-orang yang pernah nuduh itu kan pernah saya tantang semua ya sampai ke (Ali Mochtar) Ngabalin, sampai ke Silfester (Matutina) sumpah di bawah kitab, semuanya lari aja gitu.”

    “Jadi sama sekali enggak ada (orang besar). Dan ini adalah murni ilmiah, murni ilmu pengetahuan. Apalagi gak ada politik-politiknya,” tutur Roy

  • BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir

    BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir

    Ilustrasi – Petir menyambar di langit Jakarta, Jumat (20/5/2022). ANTARA FOTO/Fauzan/foc/pri. (ANTARA FOTO/FAUZAN)

    BMKG minta masyarakat tiga kota waspadai potensi hujan disertai petir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta masyarakat di tiga kota, yakni Bandar Lampung, Pekanbaru, dan Tanjung Selor Kalimantan Utara untuk mewaspadai hujan disertai petir yang diprakirakan akan terjadi pada Jumat. BMKG memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan dengan intensitas ringan.

    “Diprakirakan pada Jumat, cuaca berawan tebal di Banda Aceh,” kata Prakirawan Apdillah Akbar dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Jumat.

    BMKG memprakirakan hujan dengan intensitas ringan turun di Medan, Tanjung Pinang, serta Padang. Hujan disertai petir berpotensi terjadi di Pekanbaru. Sementara cuaca di Jambi diprakirakan berawan tebal. Hujan dengan intensitas ringan diprediksi mengguyur wilayah Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang. Masyarakat diminta mewaspadai hujan disertai petir yang berpotensi terjadi di Kota Bandar Lampung.

    “Beralih ke Pulau Jawa, diprakirakan cuaca berawan tebal di Jakarta dan Surabaya,” katanya.

    Kemudian hujan ringan berpotensi turun di Kota Serang, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Denpasar serta berawan tebal di Kota Mataram dan Kupang. Selanjutnya untuk Pulau Kalimantan, diprakirakan kondisi cuaca berawan di Palangka Raya.  

    Sementara cuaca di Banjarmasin diprediksi berawan tebal. Asap atau kabut berpotensi terjadi di Samarinda, dan hujan dengan intensitas ringan diprakirakan turun di Pontianak. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai petir di Tanjung Selor. Selanjutnya untuk Pulau Sulawesi, diprakirakan hujan dengan intensitas ringan mengguyur wilayah Manado, Gorontalo, Palu, Kendari, dan Makassar.

    Hujan dengan intensitas sedang berpotensi turun di Mamuju. Untuk wilayah Indonesia Timur diprakirakan hari ini cuaca hujan dengan intensitas ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Nabire dan Marauke. Masyarakat diminta mewaspadai potensi hujan disertai petir di Kota Ambon.

    Sumber : Antara

  • Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bandara Internasional Bertambah, Bakal Mampu Dongkrak Ekonomi Daerah?

    Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah bandara internasional genap menjadi 22 bandar udara usai kenaikan status lima bandara menjadi internasional di Semarang, Bangka Belitung, Palembang, Banjarmasin, dan Pontianak.

    Penambahan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong ekonomi daerah. Namun, benarkah penambahan bandara akan sesuai dengan harapan Prabowo?

    Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengungkapkan hasil analisis Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) terhadap data keimigrasian Indonesia menunjukkan bahwa WNA yang masuk-keluar Indonesia melalui 17 Bandara Internasional selama tahun 2023 sampai dengan Mei 2025, terpusat atau 90% melalui Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bali.

    Sementara bandara yang kontribusi penumpang WNA secara konsisten 1% sampai dengan 3% hanya Juanda di Surabaya dan Kualanamu di Sumatra Utara. Adapun Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di atas 1% hanya pada tahun 2023.

    Alvin memandang memang disparitas tersebut tampak sangat lebar dan menunjukkan bahwa keberaadaan bandara internasional lainnya tidak efektif datangkan tamu asing. Bukan tanpa sebab, tetapi butuh koordinasi dengan pemerintah daerah agar keberadaan bandara internasional efektif mendatangkan turis dan mendongkrak ekonomi.

    “Karena daerah tidak promosikan potensi dan atraksi daerahnya di negara yang dilayani penerbangan langsung ke bandara di daerahnya,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

    Pasalnnya, bagaimana tamu atau turis asing mengetahui adanya atraksi di daerah kalau tidak dipromosikan. Untuk itu, Alvin mendorong daerah yang bandaranya kini stastusnya menjadi internasional diwajibkan promosi di luar negeri secara konsisten.

    Menurutnya, hal itu dapat menjadi syarat penetapan bandara yang melayain rute internasional.

    Alvin justru melihat keberadaan bandara internasional saat ini hanya memfasilitasi WNI ke luar negeri, utamanya Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan bandara di Indonesia hanya sebagai pengumpan atau feeder bagi bandara Changi dan KLIA.

    Senada, Ketua Forum Transportasi Penerbangan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aris Wibowo juga melihat efektivitas bandara untuk perputara ekonomi akan tergantung pada peran pemerintah daerah.

    Di mana peran serta pemda dalam mendukung ekosistem dari transportasi udara itu sendiri. Misalnya, dalam penyediaan hotel, fasilitas restoran, kemudian tempat-tempat wisatanya, atau lapangan-lapangan usaha yang lain yang terkait dengan transportasi udara.

    Di sisi lain, juga bergantung pada kegiatan industri di daerah masing-masing. Sebagaimana di Semarang yang dekat dengan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) Jawa Tengah.

    “Kalau Semarang memang ada industrinya, kalau Palembang itu memang terkenal mungkin dari potensi wisata, budaya, juga jarak-jarak dengan kota-kota lain,” jelasnya.

    Penambahan Bandara Internasional Bagian dari Asta Cita

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kemenhub Lukman F. Laisa menyampaikan bahwa penambahan bandara internasional tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26/2025 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30/2025.

    Dirinya menegaskan bahwa penetapan bandara internasional dilakukan secara terukur, dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, potensi angkutan udara luar negeri, serta keterkaitan dengan sistem transportasi antarmoda.

    Penetapan ini juga sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto—khususnya dalam misi memperkuat konektivitas nasional dan internasional guna mendorong pemerataan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah.

    Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk memperkuat jaringan penerbangan internasional sebagai bagian dari upaya strategis meningkatkan konektivitas antarnegara, mendukung pariwisata, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Ini adalah langkah konkret dalam pemerataan akses udara internasional yang aman, andal, dan kompetitif,” jelas Lukman melalui keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

    Secara terperinci, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2025, telah ditetapkan tiga bandar udara sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang, Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Bangka Belitung, dan Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani di Semarang.

    Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 30 Tahun 2025, dua bandar udara lainnya ditetapkan sebagai bandar udara internasional, yakni Bandar Udara Syamsuddin Noor di Banjarmasin dan Bandar Udara Supadio di Pontianak.

  • KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

    KAI Tambah 14 Perjalanan Selama Libur Nasional 18 Agustus 2025, Ini Daftarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) menambah enam KA tambahan dengan total 14 perjalanan untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI dan libur nasional pada 18 Agustus 2025. 

    Melalui akun media sosial resmi KAI di platform Instagram @kai121_, menyampaikan bahwa kereta api tambahan ini disediakan dalam rangka libur panjang atau long weekend Kemerdekaan RI pada Minggu (17/8/2025) yang dilanjutkan libur nasional keesokan harinya. 

    “Yang mau pulkam [pulang kampung] atau travelling tapi takut kehabisan tiket, jangan khawatir, ada kereta api tambahan yang siap menemani libur Kemerdekaan,” tulis KAI, dikutip pada Kamis (7/8/2025). 

    Bukan hanya armada tambahan, tetapi KAI turut memberikan sarana tambahan pada kereta api yang akan berangkat pada 18 Agustus tersebut, berupa tempat duduk baru. 

    Seluruh kereta tidak lagi menggunakan kursi tegak tanpa pembatas. Kini, kursi telah dimodifikasi dan ruang kaki penumpang lebih lega dan nyaman. 

    Terlebih, dengan adanya pembaruan kursi, jumlah penumpang dalam satu gerbong pun juga berkurang. Di mana kereta ekonomi dengan Premium Seat dan New Image berkapasitas 80 tempat duduk. 

    Sementara kereta ekonomi dengan Stainless Steel New Generation dan New Generation Modifikasi berkapasitas 72 seat pada setiap gerbongnya.

    Sebagian besar KA tambahan ini memiliki jam keberangkatan pada malam hari. Hanya KA Purwajaya 50F dan 53F relasi Gambir-Cilacap dan Cilacap-Gambir dengan keberangkatan masing-masing pada pukul 07.00 WIB dan 06.55 WIB. 

    Adapun, moda transportasi kereta api menjadi pilihan masyarakat untuk melakukan perjalanan, khususnya di Pulau Jawa. Hal tersebut tercermin dari jumlah penumpang angkutan kereta Jawa non-Jabodetabek yang mengalami peningkatan 9,57% (year on year/YoY) pada semester I/2025. 

    Di mana pada periode Januari—Juni 2025 tercatat sebanyak 48,15 juta penumpang yang menggunakan kereta Jawa non-Jabodetabek. Sementara pada periode Juni 2025 saja, terdapat 9 juta penumpang atau tumbuh 9,88% (month to month/MtM). 

    Sementara secara kumulatif, jumlah penumpang kereta selama Januari–Juni 2025 mencapai 261,8 juta orang atau naik 9,27% dibanding periode yang sama tahun 2024. Artinya, jumlah penumpang kereta Jawa non-Jabodetabek menjelaskan 18,39% dari total penumpang kumulatif. 

    Berikut Daftar Kereta Tambahan per 18 Agustus 2025: 

    KA Purwojaya Gambir-Cilacap (50F)

    KA Purwojaya CP-GMR (53F)

    KA Purwojaya GMR-CP (58F)

    KA Purwojaya CP-GMR (57F)

    KA Sancaka Surabaya Gubeng-Yogyakarta (87F)

    KA Sancaka YK-SGU (88F)

    KA Cirebon Fakultatif Cirebon-Gambir (125F)

    KA Cirebon Fakultatif GMR-CN (126F) 

    KA Parahyangan Fakultatif Bandung-Gambir (141F)

    KA Parahyangan Fakultatif GMR-BD (142F)

    KA Kaligung Semarang Poncol-Tegal (221F)

    KA Kaligung TG-SMC (222F)

    KA Batavia Solo Balapan-Gambir (7005)

    KA Batavia GMR-SLO (7006)

  • Kegigihan Mitra Pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta Sukses Antarkan Anak Jadi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

    Kegigihan Mitra Pengemudi ShopeeFood di Yogyakarta Sukses Antarkan Anak Jadi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

    Jakarta: Titik terang hidup kerap datang dalam bentuk tak terduga. Bagi Reni Nofriyanti, Mitra Pengemudi ShopeeFood asal Yogyakarta, pertemuannya dengan peluang menjadi driver di akhir 2021 menjadi titik penting dalam hidupnya.
     
    Berbekal semangat untuk kembali mandiri secara finansial pasca bergelut dengan hambatan semasa pandemi, Reni memutuskan menjadi Mitra Pengemudi ShopeeFood. Ternyata, langkah tersebut membuatnya bisa membiayai pendidikan dua anak perempuannya, termasuk di Universitas Gadjah Mada (UGM).
     
    Dalam sebuah wawancara dengan media, Reni menceritakan pengalaman hidupnya tersebut. Awalnya, kata dia, kondisi perekonomian keluarga yang terhimpun benar-benar membuatnya sangat termotivasi untuk bisa bangkit.
     
    “Saya itu dulunya seorang guru TK,” kata Reni.
     

     
    “Tahun 2015 saya berhenti supaya bisa fokus mengurus dua anak saya,” tambah dia berbagi cerita.
     
    Selanjutnya, Reni pun sempat berjualan salak hingga bekerja di pabrik untuk mencari nafkah. Namun pemutusan kerja saat pandemi sangat berdampak pada hidupnya kala itu. “Saya dirumahkan. Suami saya juga kehilangan pemasukan. Kami hanya bisa andalkan tabungan.” ucapnya.

    Ibu Reni bersama komunitas Shopeefood. Foto: dok. shopeefood
     
    Saat kondisi keluarga semakin terhimpit, Reni tak tinggal diam. Ia mendapat informasi pekerjaan dari keponakannya untuk menjadi driver ShopeeFood. Menurutnya, kriteria dan keuntungan dari pekerjaan tersebut bisa sangat cocok dengan kebutuhan dan kondisinya.
     
    “Saya dapat info dari keponakan yang sudah duluan daftar jadi driver ShopeeFood. “Saya lihat persyaratannya dan pas diceritain saya merasa cocok sebagai perempuan karena cukup mengantarkan makanan,” paparnya. Lebih dari itu, sistem pencairan penghasilan harian menjadi daya tarik sebab bisa langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tidak harus menunggu mingguan atau bulanan.
     

     
    Sejak bergabung, Reni mengatur sendiri jam kerjanya, mulai dari siang hingga malam, dengan pendapatan harian hingga ratusan ribu. “Salah satu kebahagiaan terbesar saya sejak bergabung dengan ShopeeFood, hasil kerja saya bisa jadi uang jajan anak-anak, beli kebutuhan sehari-hari,” ujarnya. Ia juga menyisihkan sebagian untuk pendidikan.
     
    Tabungan pendidikan tersebut kemudian berhasil membawa anaknya masuk ke kampus ternama, Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Jakarta: Titik terang hidup kerap datang dalam bentuk tak terduga. Bagi Reni Nofriyanti, Mitra Pengemudi ShopeeFood asal Yogyakarta, pertemuannya dengan peluang menjadi driver di akhir 2021 menjadi titik penting dalam hidupnya.
     
    Berbekal semangat untuk kembali mandiri secara finansial pasca bergelut dengan hambatan semasa pandemi, Reni memutuskan menjadi Mitra Pengemudi ShopeeFood. Ternyata, langkah tersebut membuatnya bisa membiayai pendidikan dua anak perempuannya, termasuk di Universitas Gadjah Mada (UGM).
     
    Dalam sebuah wawancara dengan media, Reni menceritakan pengalaman hidupnya tersebut. Awalnya, kata dia, kondisi perekonomian keluarga yang terhimpun benar-benar membuatnya sangat termotivasi untuk bisa bangkit.
     
    “Saya itu dulunya seorang guru TK,” kata Reni.
     

     
    “Tahun 2015 saya berhenti supaya bisa fokus mengurus dua anak saya,” tambah dia berbagi cerita.
     
    Selanjutnya, Reni pun sempat berjualan salak hingga bekerja di pabrik untuk mencari nafkah. Namun pemutusan kerja saat pandemi sangat berdampak pada hidupnya kala itu. “Saya dirumahkan. Suami saya juga kehilangan pemasukan. Kami hanya bisa andalkan tabungan.” ucapnya.
     

    Ibu Reni bersama komunitas Shopeefood. Foto: dok. shopeefood
     
    Saat kondisi keluarga semakin terhimpit, Reni tak tinggal diam. Ia mendapat informasi pekerjaan dari keponakannya untuk menjadi driver ShopeeFood. Menurutnya, kriteria dan keuntungan dari pekerjaan tersebut bisa sangat cocok dengan kebutuhan dan kondisinya.
     
    “Saya dapat info dari keponakan yang sudah duluan daftar jadi driver ShopeeFood. “Saya lihat persyaratannya dan pas diceritain saya merasa cocok sebagai perempuan karena cukup mengantarkan makanan,” paparnya. Lebih dari itu, sistem pencairan penghasilan harian menjadi daya tarik sebab bisa langsung dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tidak harus menunggu mingguan atau bulanan.
     

     
    Sejak bergabung, Reni mengatur sendiri jam kerjanya, mulai dari siang hingga malam, dengan pendapatan harian hingga ratusan ribu. “Salah satu kebahagiaan terbesar saya sejak bergabung dengan ShopeeFood, hasil kerja saya bisa jadi uang jajan anak-anak, beli kebutuhan sehari-hari,” ujarnya. Ia juga menyisihkan sebagian untuk pendidikan.
     
    Tabungan pendidikan tersebut kemudian berhasil membawa anaknya masuk ke kampus ternama, Universitas Gadjah Mada (UGM).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

    (PRI)

  • Pemerintah Tahan Pencairan Dana Desa Puluhan Kelurahan di Gunungkidul, Ini Penyebabnya

    Pemerintah Tahan Pencairan Dana Desa Puluhan Kelurahan di Gunungkidul, Ini Penyebabnya

    Liputan6.com, Jakarta 59 kelurahan di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belum menerima dana desa tahap kedua. Pencarian tertahan lantaran belum memenuhi syarat administratif, terutama terkait laporan penggunaan dana tahap pertama.

    Menurut aturan yang berlaku, dana tahap kedua hanya bisa dicairkan jika penggunaan dana tahap pertama telah direalisasikan minimal 60 persen. Sayangnya, hingga akhir Juli, belum semua kelurahan mampu memenuhi batas realisasi tersebut dan menyelesaikan pelaporannya dengan lengkap.

    Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPMKP2KB Gunungkidul, Khoiru Rahmat menyebutkan bahwa proses ini sejatinya bukan untuk mempersulit, namun untuk memastikan penggunaan dana desa benar-benar efektif dan transparan.

    Meski begitu, dia mengakui ada perkembangan positif karena beberapa kalurahan yang tertahan mulai aktif mengunggah dokumen ke sistem pelaporan.

    “Waktu masih ada, tenggat administratif dari pusat masih sekitar September hingga Oktober, dan kami terus lakukan pendampingan. Mudah-mudahan bisa segera menyusul,” kata Khoiru kepada wartawan, Kamis (7/8).

    Pemerintah pusat sendiri menetapkan pagu Dana Desa untuk Kabupaten Gunungkidul pada 2025 sebesar Rp168.808.759.000. Dari jumlah tersebut, Rp99,68 miliar telah tersalurkan pada tahap pertama, dan Rp40,65 miliar di tahap kedua, sehingga total penyaluran hingga saat ini mencapai Rp 140,33 miliar.

    Sementara itu, Rp28,47 miliar sisanya masih tertahan di kas negara, menunggu desa-desa melengkapi persyaratan agar bisa mengaksesnya. Tak hanya soal pelaporan teknis, kadang kalurahan juga terkendala SDM yang terbatas untuk mengelola administrasi keuangan secara digital.

    Di sisi lain, desa-desa yang sudah menerima dana segera bergerak cepat menyusun rencana implementasi. Salah satunya adalah Kalurahan Plajan yang dipimpin oleh Lurah Asih Sulistyo.

    “Kami akan menggunakan dana ini sesuai arahan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Anggarannya akan kami alokasikan untuk ketahanan pangan, penanganan kemiskinan ekstrem, layanan dasar kesehatan, hingga penanganan stunting,” lanjutnya.

    Selain itu, Kalurahan Plajan juga berencana mengembangkan program padat karya tunai dan pemanfaatan teknologi tepat guna di tingkat desa. Program-program ini diharapkan tidak hanya menyerap tenaga kerja lokal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga.

    Langkah cepat ini menjadi cerminan dari semangat desa yang ingin tumbuh dan mandiri di tengah berbagai keterbatasan. Dana Desa bukan hanya anggaran, tapi juga nafas pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat paling bawah.