kab/kota: Yogyakarta

  • APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    APJII Sebut Harga Dasar Lelang 1,4 GHz Terlalu Mahal untuk Internet Murah

    Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menilai harga dasar lelang frekuensi 1,4 GHz untuk layanan akses nirkabel pita lebar atau Broadband Wireless Access (BWA) pada 2025 masih terlalu tinggi.

    Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan harga dasar yang ditetapkan pemerintah belum sejalan dengan misi menghadirkan internet murah bagi masyarakat.

    Harga dasar lelang frekuensi masih terlalu mahal untuk menghadirkan internet cepat 100 Mbps seharga Rp100.000. 

    Logikanya, dengan harga frekuensi yang tinggi maka harga layanan yang diberikan ke masyarakat relatif cukup tinggi terlebih jika ekosistem belum mendukung.

    “APJII menilai harga dasar lelang frekuensi 1.4 GHz sebesar Rp233 miliar di Region 1 terlalu tinggi untuk tujuan pemerataan akses,” kata Arif saat dihubungi Bisnis pada Rabu (20/8/2025).

    Adapun untuk Region 1, objek seleksi mencakup wilayah pada Zona 4 hingga Zona 10. Zona 4 meliputi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi. Zona 5 mencakup Provinsi Jawa Barat (kecuali wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi). 

    Zona 6 meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Zona 7 adalah Provinsi Jawa Timur. Zona 9 meliputi Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Sementara Zona 10 mencakup Provinsi Maluku dan Maluku Utara.

    Arif menekankan pita frekuensi 1,4 GHz dirancang untuk mendukung penyediaan internet murah hingga ke pelosok negeri, sehingga harga dasar lelang seharusnya mempertimbangkan fungsi strategis tersebut. 

    Pihaknya pun mendorong Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meninjau kembali agar harga dasar lelang sesuai dengan misi internet terjangkau bagi semua.

    Lebih lanjut, dia berharap para peserta lelang tidak semata-mata bersaing untuk memberikan harga setinggi-tingginya. Dia ingin penyelenggara fokus pada tujuan akhirnya. 

    “Yaitu percepatan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan internet di Indonesia,” ungkapnya.

    Adapun kabar yang bererdar, nilai dasar lelang frekuensi 1,4 GHz mencapai Rp400 miliar per regional untuk 80 MHz. Dengan perkiraan harga per MHz sebesar Rp5 miliar. Informasi lain menyebut nilai dasar lelang 1,4 GHz sebesar Rp230 miliar per regional, yang berarti lebih murah. 

    Dalam skema nilai dasar lelang diambil yang terendah sebesar Rp230 miliar untuk harga dasar, maka pada tahun pertama pemenang akan membayar up front free 2x dari nilai yang mereka tawarkan, ditambah 1x pembayaran untuk tahun tersebut. Artinya, pemenang harus membayar sekitar Rp690 miliar. Nilai tersebut berpotensi berubah karena ada proses tawar-menawar. 

    Jika menggunakan skema Rp400 miliar per regional, maka pada tahun pertama nilai yang dibayarkan mencapai Rp1,2 triliun. Nilai tersebut lebih mendekati nilai yang dibayarkan pemenang lelang pada lelang terakhir pita 2,1 GHz. 

    Bisnis coba mengonfirmasi kabar tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Hingga berita ini diturunkan Komdigi tak memberi jawaban.

    Sebelumnya, Komdigi resmi membuka lelang frekuensi 1,4 GHz berdasarkan pengumuman Nomor: 1/SP/TIMSEL1,4/KOMDIGI/2025 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz untuk layanan BWA Tahun 2025 pada 28 Juli 2025.

    Dalam pengumuman itu disebutkan, pemerintah akan melelang pita frekuensi radio pada rentang 1432–1512 MHz untuk layanan Time Division Duplexing (TDD) di sejumlah wilayah Indonesia.

    Pada 14 Agustus 2025, Komdigi melalui Tim Seleksi mengumumkan tujuh perusahaan yang telah mengambil akun sistem lelang elektronik (e-auction) sebagai syarat mengikuti seleksi pita frekuensi tersebut.

    Ketujuh perusahaan itu adalah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT XLSMART Telecom Sejahtera, PT Indosat Tbk, PT Telemedia Komunikasi Pratama, PT Netciti Persada, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Eka Mas Republik.

  • Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    Ada Bom Waktu untuk Jatuhkan Presiden Prabowo

    GELORA.CO – Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan mengejutkan dalam acara Reuni 5 Tahun Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Yogyakarta, 18 Agustus 2025 lalu. Ia mengklaim adanya gerakan sistematis dari lingkaran pemerintahan yang bertujuan untuk mendelegitimasi dan menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ada gerakan sistematis dan sabotase struktural dari kabinet yang disusun Pak Prabowo sendiri untuk menjatuhkan presiden. Sebagai rakyat yang taat kepada pemimpinnya tentulah wajib bagi kita untuk melindungi Presiden sebagai pemimpin negara,” tegasnya.

    Dalam pidatonya yang disiarkan melalui kanal YouTube Refly Harun, Gatot menyebut sejumlah kebijakan kontroversial dari para menteri sebagai bentuk insubordinasi terhadap kepala negara.

    Gatot Nurmantyo dalam penjelasannya mengurai tindakan maupun ucapan para menteri ataupun pejabat yang secara didesain untuk menjatuhkan Citra Presiden RI.

    “Maka sudah sepantasnya rakyat bergerak dan jangan berdiam diri untuk mendukung presiden negaranya dari serangan pembuat skenario biadab,” ujarnya.

    Ia menyoroti kebijakan kontroversi yang akhirnya dibatalkan Presiden Prabowo dari menteri maupun pejabat tinggi negara yang merongrong citra Presiden.

    Bulan Januari 2025 Sri Mulyani menaikkan PPN 20%.

    Januari 2025 heboh ditemukan adanya pagar laut di Tangerang, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono insubordinasi terhadap Presiden yang memerintahkan untuk membongkar dengan alasan untuk barang bukti.

    Februari 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat isue tentang pembatasan gas melon yang akhirnya menimbulkan koran jiwa karena antrian.

    Februari 2025 heboh bensin oplosan sehingga masyarakat berbondong-bondong beli dari om bensin asing.

    Maret 2025 Menpan RB menunda pengangkatan CPNS dan PPK.

    PPATK melakukan pemblokiran rekening dormant yang tidak aktif selama 3 bulan yang mengakibatkan masyarakat tidak percaya menyimpan uang di bank, ditambah lagi rekening yang menyangkut rekening TKW/TKI. Pada saat itu 122 juta rekening diblokir.

    Di bulan April sengaja tidak ada gerakan takut diidentikkan dengan April mop.

    Bulan Juni 2025 Mendagri bikin heboh 4 pulau di propinsi Aceh akan diberikan ke propinsi Sumut.

    Bulan Juli 2025, Komdigi mengeluarkan pernyataan bahwa WA call hanya berlaku bagi yang menggunakan WA Premium.

    Akhir Juli 2025, Nusron mengatakan tanah menganggur 2 tahun disita negara.

    Dan lain-lain tindakan maupun ucapan yang diperbuat pejabat negara yang akan berbuntut buruknya citra Presiden Prabowo.

    Gatot menggarisbawahi sebagai sabotase struktural. “Saya menduga ini sabotase struktural yang dilakukan oleh struktur pemerintahan sendiri. Kalau tidak terima, panggil saya,” tegas Gatot.

    Menurutnya, jika tidak diantisipasi, gerakan ini bisa menjadi “bom waktu” yang mengarah pada pemakzulan.

  • Berpotensi Laku Keras, Atto 1 Bakal Jadi Produk Pertama BYD yang Dirakit di RI?

    Berpotensi Laku Keras, Atto 1 Bakal Jadi Produk Pertama BYD yang Dirakit di RI?

    Jakarta

    BYD tengah jadi sorotan di pasar otomotif Indonesia usai meluncurkan mobil listrik Atto 1 dengan harga sangat terjangkau, mulai Rp 195 jutaan. Mobil ini juga menjadi magnet utama pengunjung pada pameran GIIAS 2025 yang baru berakhir belum lama ini. Tentu mobil listrik mungil bergaya sporty itu memiliki potensi laku keras di pasar Indonesia. Jika permintaan membludak, apakah Atto 1 bakal menjadi model pertama yang dirakit BYD di Indonesia?

    Seperti diketahui, BYD sudah resmi mengumumkan pembangunan pabrik perakitan mobil listrik mereka di Indonesia, tepatnya di kawasan Smartpolitan, Subang, Jawa Barat. Kehadiran pabrik ini jadi langkah strategis produsen asal China tersebut untuk memperkuat posisinya di pasar mobil listrik Indonesia yang semakin ramai.

    Luther T. Panjaitan, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, belum bisa memastikan apakah Atto 1 benar-benar akan jadi produk perdana yang keluar dari jalur produksi lokal. Namun, ia memberi sinyal bahwa peluang itu terbuka lebar.

    “Kita belum bisa sampaikan (keputusannya). Tapi memang kita akan upayakan untuk mengoptimalkan fasilitas produksi nanti, ya kalau memang dia punya basis volume yang besar di satu domestic market yang sama, ya harusnya secara lumrah, secara bisnis, dia harus diproduksi di tempat yang sama, kira-kira begitu,” kata Luther di sela-sela kegiatan media test drive Semarang-Solo-Yogyakarta (13/8/2025).

    Terkait perkembangan pembangunan pabrik BYD di Indonesia, Luther menegaskan semuanya masih sesuai rencana mereka. Pabrik BYD di Indonesia dijadwalkan beroperasi pada awal 2026.

    “(Untuk pabrik) so far on track targetnya, mulai operasi masih sesuai dengan komitmen dari pemerintah, tidak ada perubahan,” tambah Luther.

    Jika benar Atto 1 jadi produk perdana dari pabrik BYD di RI, mobil listrik mungil ini berpotensi makin laris manis. Selain harganya yang terjangkau, produksi lokal akan memberi nilai tambah bagi konsumen, sekaligus mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dan industri otomotif di Indonesia.

    (lua/rgr)

  • Cerita Heroik Petugas Berjibaku Padamkan Kebakaran Hebat Sumur Minyak di Blora

    Cerita Heroik Petugas Berjibaku Padamkan Kebakaran Hebat Sumur Minyak di Blora

    Liputan6.com, Jakarta Sudah tiga hari ini, petugas gabungan berjibaku berupaya memadamkan api yang masih menyembur dari sumur ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

    Belum lagi menyaksikan warga terdampak. Keharuan berkecamuk dan menyeruak di hati para petugas saat melihat warga satu dusun terpaksa mengungsi, demi keselamatan mereka.

    Petugas tidak kenal lelah untuk terus berupaya dan berjuang menghentikan kobaran api dan asap yang membubung tinggi.

    Sehari semalam para petugas harus berkutat di sekitaran kobaran api. Mereka tak kenal lelah dan aksinya tentu patut diapresiasi, didukung, dan terus diberi semangat agar rasa lelah menjadi lillah.

    Agung Tri salah satunya. Petugas dari Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (TRC BPBD) Blora ini mengaku masih berada di lokasi sejak peristiwa kejadian kebakaran hebat dilaporkan.

    Dia mandi pun belum tentu sempat, apalagi bertemu sanak famili tercinta yang tinggal di Kecamatan Cepu. Meski begitu, Agung Tri tetap mempertahankan semangatnya bersama petugas dari berbagai unsur lainnya.

    “Saya bersama tim gabungan dari Damkar Satpol PP Blora, dari BPBD Blora, dari Pertamina EP Asset Cepu. Kemudian dari PPSDM Migas, dari kepolisian dan tentara sudah berada di lokasi sejak 17 Agustus 2025 siang saat terjadi musibah,” kata Agung Tri, mengawali ceritanya kepada Liputan6.com.

    Sadar upaya menanggulangi bencana adalah tanggung jawabnya, Agung Tri mengungkapkan kondisi dukanya para keluarga yang terdampak kebakaran hebat sumur ilegal di lokasi.

    “Susahnya di sini keluarga 1 dusun mengungsi, keluarga tidak ada di rumah. 1 dusun sekitar 300 KK dengan 750 orang kondisinya mengungsi. Mereka takut dan trauma kembali ke rumah karena adanya kejadian ini,” ungkapnya.

    Petugas yang belasan tahun menjadi honorer dan baru diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum lama ini, menyampaikan kesulitannya berada di lokasi.

    Aksesnya menuju lokasi sangat sulit dan cuaca tidak mendukung lantaran selama tiga hari ini turun hujan.

    “Sangat sulit menuju lokasi, kemudian cuaca tidak bersahabat dan besarnya tekanan gas disertai dengan kobaran api yang membubung tinggi,” tutur Agung Tri.

    Menurutnya, petugas BPBD Blora tidak ada rollingan atau bergantian. Jadi, mulai hari pertama dia standby di lokasi kebakaran.

    Agung Tri juga menyampaikan sukanya saat berada di lokasi yang terus membakar semangat bersama-sama dengan petugas lainnya.

    “Senangnya di sini, Alhamdulillah dari semua tim gabungan itu kompak, setiap ada kendala kejadian atau apa-apa responsnya cepat bersama,” tandasnya.

    Sebelumnya dikabarkan, kebakaran ini menyebabkan tiga warga meninggal, dua orang termasuk balita dirawat dan dirujuk ke RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.

    Selain itu, sejumlah rumah yang ada di sana mengalami kerusakan berat dan ringan, serta sejumlah hewan ternak penduduk setempat banyak yang mati dan diungsikan ke tempat aman.

  • Waspada hujan dengan beragam intensitas di Indonesia hari ini

    Waspada hujan dengan beragam intensitas di Indonesia hari ini

    logo BMKG

    BMKG: Waspada hujan dengan beragam intensitas di Indonesia hari ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 20 Agustus 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di kota-kota besar di Indonesia didominasi oleh cuaca berawan dan hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Prakirawan BMKG Efa Septiani dalam prakiraan cuaca daring di Jakarta, Rabu, menyampaikan kondisi berawan dan berawan tebal berpotensi terjadi di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, disertai hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Pangkal Pinang serta potensi petir di Bandar Lampung.

    “Untuk Pulau Jawa, kondisi cuaca diprakirakan hujan namun berbeda intensitas setiap kotanya. Seperti di Serang, Semarang dan Yogyakarta diprakirakan hujan ringan, namun perlu diwaspadai bagi yang beraktivitas di luar ruangan di Jakarta, Bandung, Surabaya, diprakirakan hujan yang disertai petir,” jelasnya.

    Untuk wilayah Nusa Tenggara dan Bali, lanjut dia, cuaca berawan diprakirakan dialami wilayah Denpasar dan Mataram, serta cerah berawan di wilayah Kupang. Efa menjelaskan untuk wilayah Kalimantan terdapat potensi hujan yang disertai petir di Tanjung Selor, Pontianak, dan Samarinda, serta hujan intensitas ringan di Pangka Raya dan Banjarmasin.

    Di Pulau Sulawesi, kata dia, hanya Makassar yang diprakirakan mengalami cuaca berawan tebal. Sementara Palu, Mamuju, Manado, dan Kendari, berpotensi mengalami hujan ringan serta terdapat kemungkinan hujan intensitas sedang di Gorontalo. BMKG juga memprakirakan potensi hujan di wilayah Indonesia timur, termasuk memprediksi turunnya hujan ringan di Ternate, Ambon, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Diprakirakan pula adanya hujan intensitas sedang di Sorong dan hujan petir di Nabire.

    Sumber : Antara

  • Imbas Royalti Musik, Kini Tidak Ada Lagi Hiburan Musik untuk Penumpang Bus di Gunungkidul

    Imbas Royalti Musik, Kini Tidak Ada Lagi Hiburan Musik untuk Penumpang Bus di Gunungkidul

    Liputan6.com, Jakarta Suasana perjalanan dengan angkutan umum di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, bisa jadi akan terasa sedikit berbeda. Jika biasanya penumpang bus disuguhi musik dari pengeras suara, ke depan hal itu mungkin tidak lagi ditemukan. Pasalnya, Organisasi Angkutan Darat (Organda) Gunungkidul baru saja mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh anggotanya untuk tidak lagi memutar musik di armada mereka.

    Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Ketua Organda Gunungkidul sekaligus pemilik PO Bus Maju Lancar, Henry Ardianto, menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk antisipasi agar para pemilik bus maupun angkutan umum tidak tersandung persoalan hukum terkait pembayaran royalti musik.

    “Kami memberi imbauan kepada para anggota supaya tidak memutar musik di armadanya. Tujuannya jelas, agar tidak terkena masalah royalti di kemudian hari. Sosialisasi ini kami lakukan lebih awal, sebelum aturan itu benar-benar diterapkan secara menyeluruh,” ujar Henry, Rabu (20/8).

    Isu royalti musik memang belakangan ramai diperbincangkan. Sejumlah pelaku usaha di sektor hiburan, kafe, hingga hotel sudah merasakan dampaknya. Mereka diminta untuk membayar royalti atas penggunaan karya cipta berupa lagu yang diputar di tempat usaha mereka.

    Henry menilai, bukan tidak mungkin sektor transportasi akan menjadi target berikutnya.

    “Kalau di kafe atau tempat hiburan saja sudah ada yang kena klaim pembayaran royalti, bukan tidak mungkin angkutan umum juga akan kena giliran. Karena itu kami minta semua anggota menahan diri untuk tidak memutar lagu di dalam bus,” jelasnya.

    Dia menambahkan, pihaknya tidak ingin ada anggota yang harus berurusan dengan tuntutan hukum atau kewajiban finansial besar hanya karena kebiasaan sederhana memutar musik selama perjalanan.

    “Kita semua harus waspada. Jangan sampai sesuatu yang kelihatannya sepele justru berubah jadi masalah besar,” tegasnya.

    Sebagai bentuk komitmen, perusahaan milik Henry yakni PO Maju Lancar, telah lebih dulu menerapkan aturan internal. Armada mereka resmi setop memutar musik. Bahkan sopir maupun kru bus dilarang menyalakan perangkat audio.

    “Di armada kami, kami sudah setop musik. Lebih baik tidak ada hiburan audio sama sekali daripada berisiko. Penumpang bisa memanfaatkan gawai pribadi mereka jika ingin mendengarkan musik,” jelasnya.

    Menurut Henry, perubahan ini sempat menimbulkan pertanyaan dari sejumlah penumpang. Namun, setelah dijelaskan alasannya, sebagian besar memahami bahwa langkah tersebut untuk melindungi pengusaha sekaligus menghindari permasalahan hukum yang lebih rumit.

    Tidak berhenti di situ, Organda Gunungkidul kini aktif melakukan sosialisasi kepada seluruh anggota. Mereka menggelar pertemuan dan diskusi agar pengusaha transportasi memahami risiko royalti musik. Edukasi dianggap penting, agar anggota tidak sekadar menerima larangan tanpa tahu alasan yang mendasarinya.

    “Kami tidak ingin anggota hanya tahu sebatas larangan. Mereka juga harus paham alasannya. Semua ini untuk melindungi usaha mereka sendiri,” terang Henry.

    Langkah ini juga dinilai sebagai strategi pencegahan. Henry percaya, tindakan antisipasi jauh lebih baik daripada harus menghadapi tuntutan atau sanksi hukum di kemudian hari.

    “Kita semua berharap aturan ini bisa jelas dan tegas nantinya. Namun sebelum itu, lebih aman kita berhati-hati. Organda Gunungkidul ingin seluruh anggotanya terhindar dari persoalan hukum,” pungkasnya.

  • Sentilan untuk 144 Koperasi Merah Putih di Gunungkidul: Jangan Buru-Buru Utang

    Sentilan untuk 144 Koperasi Merah Putih di Gunungkidul: Jangan Buru-Buru Utang

    Liputan6.com, Jakarta Koperasi Merah Putih (KMP) yang saat ini tengah digalakkan pemerintah desa di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, belum bisa langsung mengajukan pinjaman ke bank.

    Sesuai aturan, koperasi wajib beroperasi lebih dulu dengan modal awal yang bersumber dari anggota, sebelum dinilai layak untuk mendapat pembiayaan dari lembaga keuangan.

    Kabid Perlindungan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Khoiru Rahmad Widiyanto menegaskan, prinsip koperasi tetap mengacu pada asas kekeluargaan.

    “Koperasi harus sehat dulu. Jangan buru-buru berutang. Kalau berjalan dengan modal anggota, baru nanti bisa dinilai layak pinjam,” kata Khoiru Rahmad, Rabu (20/8).

    Menurutnya, ada sejumlah tahapan yang harus ditempuh koperasi sebelum masuk tahap pengajuan pinjaman.

    Tahap pertama adalah penyertaan modal awal dari anggota untuk menjalankan usaha kecil yang produktif. Selanjutnya, koperasi wajib menyusun rencana usaha secara detail, termasuk proyeksi pendapatan, keuntungan, dan skema angsuran.

    Tahap berikutnya adalah Musyawarah Kalurahan Khusus yang melibatkan lurah serta tokoh masyarakat.

    Dalam forum itu, akan diputuskan apakah koperasi sudah cukup layak untuk mengajukan pinjaman. Meski begitu, persetujuan desa tidak serta-merta membuat koperasi otomatis mendapatkan pinjaman, karena bank tetap akan melakukan verifikasi independen terhadap kelayakan usaha.

    Khoiru juga mengingatkan agar dana desa tidak dijadikan sumber utama permodalan koperasi.

    “Dana desa hanya dipakai sebagai jaring pengaman jika koperasi benar-benar macet membayar angsuran,” terangnya.

    Hingga kini, sudah ada 144 KMP berbadan hukum yang tersebar di Gunungkidul. Namun, pinjaman dengan skala besar diperkirakan baru bisa dilakukan pada 2026, setelah koperasi benar-benar dinilai sehat dan memiliki unit usaha yang berjalan stabil.

    Di wilayah Kapanewon Paliyan, Lurah Grogol Latif Wahyudi menyebut koperasi di desanya sudah terbentuk dengan kelembagaan standar.

    “KMP Grogol sudah disiapkan tempatnya dan diberi waktu tiga bulan untuk persiapan operasional,” jelasnya.

    Saat ini, KMP Grogol beranggotakan sekitar 35 orang dengan struktur pengurus standar mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, hingga pengawas.

    Modal awal berasal dari iuran anggota, sementara sejumlah unit usaha seperti sambungan air rumah tangga (SR) dan penjualan sembako mulai disiapkan untuk menopang keberlangsungan koperasi.

    Selain di Grogol, sejumlah KMP lain di beberapa wilayah juga sudah mulai beroperasi. Namun, mereka masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait mekanisme peminjaman dari pihak bank.

    Proses ini memerlukan waktu karena menyangkut analisis kelayakan, verifikasi usaha, hingga kepastian keberlanjutan koperasi.

    Meski penuh tantangan, kehadiran KMP diharapkan mampu menjadi pilar ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat. “Kalau berkembang pelan-pelan dari modal anggota, insyaallah lebih kuat dan tidak membebani desa,” pungkasnya.

  • DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    DPD RI setujui pimpinan Alat Kelengkapan Tahun Sidang 2025-2026

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyetujui pimpinan Alat Kelengkapan (Alkel) DPD RI untuk Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Sebelumnya, rapat pemilihan alat kelengkapan DPD RI dilakukan di rapat pleno masing-masing alat kelengkapan dengan mendasarkan pada keterwakilan subwilayah keanggotaan DPD RI.

    “Setelah diputuskan di rapat di masing-masing alat kelengkapan DPD RI, telah dipilih serta disepakati sebagai pimpinan alat kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026. Apakah bisa disetujui di sidang paripurna ini? Setuju!” kata Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dipimpin langsung oleh Sultan bersama para Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas, Tamsil Linrung, dan Yorrys Raweyai, pemilihan pun berjalan dengan tertib, lancar, dan demokratis.

    Sultan berharap pimpinan Alkel yang telah terpilih dapat segera bekerja secara kolektif kolegial dalam memperjuangkan kerja konstitusional DPD RI dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.

    “Saya ucapkan selamat bekerja dalam mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah,” ujarnya.

    Pada akhir sidang, pimpinan DPD RI juga menyerahkan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya dan Dokumen Pendukungnya dari pemerintah untuk dibahas dalam penyusunan Pertimbangan DPD RI kepada Komite IV DPD RI.

    “Pesan dari pimpinan dan anggota pada sidang ini, agar pertimbangan DPD nanti dapat memberikan sorotan kritis kepada penurunan dana transfer ke daerah,” katanya.

    Berikut pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI Tahun Sidang 2025-2026:

    Komite I
    Ketua: Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur)
    Waka I: Carel Simon Petrus Suebu (Papua)
    Waka II: Bahar Buasan (Bangka Belitung)
    Waka III: Muhdi (Jawa Tengah)

    Komite II
    Ketua: Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara)
    Waka I: Angelius Wake Kako (Nusa Tenggara Timur)
    Waka II: A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan)
    Waka III: La Ode Umar Bonte (Sulawesi Tenggara)

    Komite III
    Ketua: Filep Wamafma ( Papua Barat)
    ⁠Waka I: Dailami Firdaus (DK Jakarta)
    ⁠Waka II: Jelita Donal (Sumatera Barat)
    ⁠Waka III: Erni Daryanti (Kalimantan Tengah)

    Komite IV
    Ketua: Ahmad Nawardi (Jawa Timur)
    Waka I: Novita Anakotta (Maluku)
    Waka II: Elviana (Jambi)
    Waka III: Sinta Rosma Yenti (Kalimantan Timur)

    Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI
    Ketua: Stefanus BAN Liow (Sulawesi Utara)
    Waka I: Marthin Billa (Kalimantan Utara)
    Waka II: Abdul Hamid (Riau)
    Waka III: Agita Nurfianti (Jawa Barat)

    Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI
    Ketua: Hasan Basri (Kalimantan Utara)
    Waka I: Elisa Ermasari (Bengkulu)
    Waka II: Muhammad Rifki Farabi (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Mamberop Y. Rumakiek (Papua Barat Daya)

    Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI
    Ketua: Abdul Kholik (Jawa Tengah)
    Waka I: R. Graal Taliawo (Maluku Utara)
    Waka II: Sewitri (Riau)
    Waka III: Muhammad Hidayattollah (Kalimantan Selatan)

    Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI
    Ketua: Gusti Farid Hasan Aman (Kalimantan Selatan)
    Waka I: Darmansyah Husein (Bangka Belitung)
    Waka II: Mirah Midadan Fahmid (Nusa Tenggara Barat)
    Waka III: Henock Puraro (Papua)

    Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI
    Ketua: Ahmad Syauqi (Daerah Istimewa Yogyakarta)
    Waka I: Abdul Hakim (Lampung)
    Waka II: Yulianus Henock Sumual (Kalimantan Timur)
    Waka III: Adriana Dondokambey (Sulawesi Utara)

    Badan Kehormatan (BK) DPD RI
    Ketua BK : Ismeth Abdullah (Kepulauan Riau)
    Wakil I : Hilda Manafe (Nusa Tenggara Timur)
    Wakil II : A. Ian Ali Baal Masdar (Sulawesi Barat)
    Wakil III : Hasby Yusuf (Maluku Utara)

    Kelompok DPD RI di MPR RI
    Ketua: Dedi Iskandar Batubara (Sumatera Utara)
    Catatan untuk Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok akan di pilih langsung oleh Ketua Kelompok DPD.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Menjaga nyala api kemerdekaan dari desa hingga dunia

    Jakarta (ANTARA) – Agustus selalu menjadi bulan yang sarat makna bagi bangsa Indonesia. Tak sekadar pengingat sejarah perjuangan bangsa, momentum ini adalah upaya menjaga api semangat perjuangan dan pengorbanan kolektif bangsa agar terus berkobar, tumbuh menjadi terang, sejahtera, dan maju.

    Presiden Prabowo Subianto, dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8), mengarahkan makna kemerdekaan sejati adalah saat tiga tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 benar-benar terwujud, yakni memakmurkan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berperan aktif dalam perdamaian dunia.

    Terkait mewujudkan kemakmuran, pemerintah terus berupaya menjaga laju kebijakan di arah yang tepat, salah satunya dengan menghadirkan program-program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Hingga semester I 2025, lebih dari 5 juta rakyat telah menikmati Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan realisasi Rp5 triliun, melalui 1.863 dapur umum. Target penerima manfaat ditingkatkan hingga 82,9 juta orang melalui 30 ribu dapur umum, guna mendukung kesehatan, pendidikan, pengentasan stunting, sekaligus membuka lapangan kerja baru.

    Di sektor pendidikan, inisiatif Sekolah Rakyat hadir sebagai terobosan untuk memberikan akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. APBN menyalurkan Rp327,1 miliar, dengan tujuan menekan angka 3 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah akibat hambatan ekonomi.

    Pertumbuhan ekonomi nasional juga menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data BPS, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada triwulan II 2025, ditopang konsumsi domestik yang solid, investasi yang melonjak 6,99 persen (tertinggi sejak 2021), serta ekspor barang dan jasa yang tumbuh 10,67 persen (yoy).

    APBN berkontribusi besar menjaga daya beli masyarakat melalui stimulus, seperti diskon transportasi, bantuan sosial atau bansos, hingga subsidi upah.

    Untuk pemenuhan kebutuhan papan, program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menyalurkan Rp18,8 triliun bagi 115 ribu unit rumah pada semester I 2025, dengan target 350 ribu rumah subsidi pada akhir tahun.

    Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah layak, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.

    Di bidang kesehatan, alokasi APBN mencapai Rp218,5 triliun, dengan fokus memperluas akses layanan, hingga pelosok. Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) dijalankan secara rutin untuk balita, remaja, usia subur, hingga lansia, sehingga masyarakat terpencil tetap terlayani kebutuhan kesehatannya.

    Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hingga Juli 2025, sudah terbentuk lebih dari 80 ribu KDMP yang berperan menurunkan harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai tukar petani, memperluas partisipasi kelompok rentan, serta diproyeksikan menciptakan hingga 2 juta lapangan kerja baru.

    Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada anak-anak yatim piatu melalui Program ATENSI YAPI, yang hingga Juni 2025 telah menjangkau 134.718 penerima manfaat dengan realisasi anggaran Rp354,09 miliar.

    Delapan dekade

    Setiap tahun, semangat kemerdekaan terus bergema dari Sabang sampai Merauke, dari desa kecil di pedalaman, hingga pusat-pusat kota besar.

    Perjalanan delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Indonesia telah melewati berbagai dinamika: masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, pembangunan pasca-kolonial, hingga menghadapi tantangan globalisasi abad ke-21.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut leluhur dan orang tua kita, pernah dijajah, pernah diperbudak, pernah diperlakukan lebih rendah dari binatang.

    Momentum 80 tahun kemerdekaan menjadi refleksi kolektif tentang betapa pentingnya persatuan dan nasionalisme sebagai fondasi bangsa.

    Pemerintah, melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menetapkan tema besar perayaan hari kemerdekaan tahun 2025 ini, “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema ini tidak hanya menggaungkan visi besar bangsa, tetapi juga mengikat masyarakat untuk menghayati nilai-nilai sejati kemerdekaan.

    Presiden Prabowo mengapresiasi seluruh presiden terdahulu atas perjuangan dan dedikasi mereka membangun bangsa.

    Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil perjuangan panjang dan penuh pengorbanan. Setelah proklamasi, bangsa Indonesia masih harus berjuang selama lima tahun melalui perlawanan bersenjata dan diplomasi, hingga kedaulatan diakui pada 1949.

    Pemerintah menghormati seluruh pemimpin bangsa, mulai dari presiden pertama, hingga ketujuh, yang telah bekerja keras mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yakni terbangunnya negara yang adil dan makmur.

    Kepala negara juga menguraikan kontribusi masing-masing presiden. Sukarno dikenang sebagai pemimpin yang mempersatukan bangsa serta berhasil mengintegrasikan Irian Barat (Papua).

    Soeharto dinilai meletakkan dasar industrialisasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. B.J. Habibie dianggap menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis 1998, sekaligus memperkenalkan teknologi tinggi.

    Kontribusi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dipandang penting dalam memperkokoh kerukunan antarsuku, agama, dan ras. Megawati Soekarnoputri diakui perannya dalam memulihkan ekonomi pasca-krisis serta menginisiasi pemilihan umum langsung pertama.

    Susilo Bambang Yudhoyono diapresiasi atas penyelesaian konflik Aceh dan kemampuannya menghadapi krisis keuangan global 2008. Sementara Joko Widodo disebut meninggalkan warisan besar melalui pembangunan infrastruktur strategis, penanganan pandemi COVID-19, serta perintisan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

    Presiden menilai seluruh pemimpin terdahulu bersama pemerintahan yang mereka pimpin telah berupaya membawa Indonesia semakin dekat pada cita-cita kemerdekaan, yaitu menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

    Bagi pemerintah, kemerdekaan sejati tidak hanya berarti terbebas dari penjajahan, melainkan juga dari kemiskinan, kelaparan, dan penderitaan.

    Karena itu, perlu ditekankan mengenai pentingnya kedaulatan ekonomi dan ketahanan pangan sebagai kunci utama. Indonesia telah dianugerahi sumber daya melimpah, sehingga tantangan utama adalah menjaga, sekaligus mengelolanya secara tepat agar cita-cita kemerdekaan dapat segera terwujud.

    Semarak di Ibu Kota

    Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, menjadi denyut utama semarak Bulan Kemerdekaan 2025. Rangkaian kegiatan dimulai sejak akhir Juli, dengan pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih, dan lampu-lampu hias di sepanjang jalan protokol.

    Gedung-gedung pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga gang dan rumah-rumah warga serentak mengibarkan Sang Merah Putih.

    Puncak perhatian tentu tertuju pada Kirab Bendera Pusaka dan Teks Proklamasi dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka pada 17 Agustus pagi.

    Ribuan orang tumpah ruah menyaksikan iring-iringan ini, lengkap dengan atraksi pasukan berkuda, marching band, pasukan berseragam tradisional, hingga parade kebudayaan dari berbagai provinsi.

    Kehadiran Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah mantan dan keluarga presiden menambah khidmat momen bersejarah pengibaran dan penurunan Sang Saka Merah Putih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

    Malam harinya, langit Jakarta dipenuhi kembang api raksasa yang dipusatkan di Monas. Suasana Monas semarak dengan “Karnaval Bersatu” yang menampilkan 32 kendaraan hias dari berbagai kementerian dan lembaga.

    Parade ini menghadirkan gemerlap cahaya, musik, serta antusiasme masyarakat, sekaligus memamerkan capaian pembangunan dan semangat kolaborasi.

    Kementerian Kelautan Perikanan dan Kementerian Pertanian menonjolkan simbol swasembada pangan, Kemendagri menampilkan konsep tiga dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sementara Kemlu mengusung pilar diplomasi Indonesia di ASEAN hingga PBB.

    Karnaval ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana mendekatkan capaian pembangunan dan visi Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat.

    Semangat

    Tidak hanya di ibu kota, semarak nasionalisme juga berdenyut, hingga ke pelosok negeri. Di pinggiran kota dan desa-desa, warga menggelar lomba khas 17 Agustusan, mulai dari panjat pinang, balap karung, tarik tambang, hingga makan kerupuk sebagai simbol kebersamaan dan kegembiraan rakyat dalam merayakan kemerdekaan.

    Di kota-kota besar, kreativitas masyarakat semakin beragam. Di Kota Bekasi digelar lomba tangkap bebek dan belut, hingga parade budaya Nusantara yang melibatkan ribuan pelajar dengan pakaian adat.

    Yogyakarta, menjadi pusat perayaan budaya, seni, dan kemerdekaan yang ditandai dengan “Yogyakarta International Dance Carnival” di Titik Nol Kilometer yang menampilkan tarian dari delapan negara dan berbagai provinsi yang dirangkai dengan Upacara Pengibaran Bendera di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

    Siangnya, “Jogja Fashion Carnival” meramaikan Jalan Malioboro dengan parade busana tradisi dan inovasi, dilanjutkan Pentas Musikan Kamardikan di Keraton Yogyakarta yang mempersembahkan peragaan busana prajurit diiringi “gending” Jawa.

    Di ujung timur Indonesia, Kampung Biha, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, digelar berbagai kegiatan seni budaya dan perlombaan tradisional, pada Senin (18/8).

    Perayaan HUT ke-80 RI di Kampung Biha dimeriahkan dengan pementasan seni tradisi, seperti Reog Ponorogo, Kuda Lumping, dan Tari Wesisi, disertai aneka lomba rakyat untuk pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

    Panitia lomba menyatakan bahwa perayaan ini bukan sekadar seremonial, melainkan momentum syukur dan refleksi untuk mewariskan semangat kemerdekaan kepada generasi muda.

    Bulan Kemerdekaan 2025 juga menjadi ruang ekspresi generasi muda. Melalui platform digital, mereka menggelorakan nasionalisme dalam bentuk konten kreatif, seperti film animasi, ilustrasi digital, hingga lagu bertema perjuangan.

    Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mengadakan diskusi kebangsaan, lomba esai sejarah, serta aksi sosial, berupa donor darah dan bakti lingkungan. Semua itu menunjukkan bahwa semangat nasionalisme, bukan hanya milik generasi tua, tetapi terus diwariskan secara dinamis kepada anak muda.

    Semarak Bulan Kemerdekaan juga menjalar hingga ke kancah internasional. Kedutaan besar dan konsulat Indonesia di berbagai negara menggelar upacara bendera, pameran budaya, serta festival kuliner Nusantara.

    KJRI Frankfurt menggelar upacara yang dihadiri ASN, TNI, diaspora, serta masyarakat Indonesia. Acting Konsul Jenderal Toary C.F Worang menyoroti capaian diplomasi dan pembangunan Indonesia, sekaligus menyerahkan penghargaan kepada pegiat budaya serta anggota Paskibra dan pegawai terbaik.

    Acara dilanjutkan dengan Bazaar Kuliner Nusantara, menutup rangkaian perayaan sejak 9 Agustus yang juga menghadirkan fun walk, senam, seni budaya, dan kuliner.

    Perayaan ini menjadi simbol persaudaraan diaspora Indonesia di enam negara bagian di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang dihuni sekitar 17 ribu WNI.

    Ketika kembang api meriah menghiasi langit malam pada 17 Agustus 2025, jutaan pasang mata menatap ke atas dengan rasa haru. 80 tahun lalu, bangsa ini menentang penjajahan.

    Kini, semarak Bulan Kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak pernah berhenti. Nasionalisme harus terus hidup dalam dada setiap insan Indonesia, agar cita-cita “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” dapat benar-benar terwujud.

    Di tengah perayaan kemerdekaan itu, Indonesia tetap menunjukkan keberpihakannya pada isu mendasar bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada momentum Agustus tahun ini, Indonesia, melalui TNI, mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Gaza, Palestina.

    Editor: Masuki M. Astro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mengapa Kaki Bisa Bau? Penyebab dan Cara Mengatasinya

    Mengapa Kaki Bisa Bau? Penyebab dan Cara Mengatasinya

    YOGYAKARTA – Bau kaki adalah masalah umum yang bisa dialami siapa saja, baik pria maupun wanita. Meskipun terlihat sepele, bau kaki dapat menurunkan rasa percaya diri, terutama saat harus melepas alas kaki di tempat umum. Banyak orang bertanya-tanya, mengapa kaki bisa bau meskipun sudah sering dicuci atau dirawat. Artikel ini akan membahas penyebab utama bau kaki dan bagaimana cara mengatasinya secara efektif.

    Penyebab Utama Bau Kaki

    Keringat Berlebih

    Salah satu penyebab terbesar mengapa kaki bisa bau adalah keringat berlebih atau kondisi yang disebut hiperhidrosis. Keringat pada kaki bercampur dengan bakteri, yang kemudian memecah keringat menjadi asam berbau menyengat. Kondisi ini biasanya semakin parah jika kaki berada di dalam sepatu tertutup sepanjang hari.

    Pertumbuhan Bakteri

    Kulit kaki memiliki banyak kelenjar keringat. Ketika kaki berkeringat dan tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik, bakteri akan berkembang biak dengan cepat. Bakteri ini menghasilkan senyawa kimia penyebab bau tidak sedap.

    Pemilihan Sepatu dan Kaos Kaki yang Salah

    Sepatu yang terbuat dari bahan sintetis atau kaos kaki yang tidak menyerap keringat dapat memerangkap kelembapan, menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri. Inilah salah satu alasan mengapa kaki bisa bau meskipun kaki dalam keadaan bersih.

    Kurangnya Perawatan Kaki

    Tidak menjaga kebersihan kaki dengan baik, seperti jarang mencuci kaki, memotong kuku, atau membersihkan sela-sela jari, dapat memicu penumpukan kotoran dan bakteri.

    Infeksi Jamur

    Kaki yang lembap juga rentan terkena infeksi jamur seperti athlete’s foot. Infeksi ini tidak hanya menyebabkan rasa gatal dan kulit terkelupas, tetapi juga menimbulkan bau menyengat.

    Cara Mengatasi Bau Kaki

    Jaga Kebersihan Kaki

    Cuci kaki setiap hari dengan sabun antibakteri, terutama setelah beraktivitas. Pastikan kaki benar-benar kering sebelum memakai kaos kaki atau sepatu, termasuk di sela-sela jari.

    Pilih Sepatu dan Kaos Kaki yang Tepat

    Gunakan sepatu berbahan alami seperti kulit atau kanvas yang memungkinkan udara masuk. Pilih kaos kaki berbahan katun atau wol yang dapat menyerap keringat.

    Gunakan Bedak Kaki atau Deodoran Khusus

    Bedak kaki dapat membantu menyerap kelembapan, sedangkan deodoran kaki mengandung zat antibakteri untuk mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab bau.

    Ganti Sepatu Secara Bergantian

    Jangan memakai sepatu yang sama setiap hari. Beri waktu pada sepatu untuk kering sepenuhnya sebelum digunakan kembali.

    Rawat Kuku dan Kulit Kaki

    Potong kuku secara teratur dan bersihkan kotoran di bawahnya. Gunakan scrub kaki untuk menghilangkan sel kulit mati yang dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri.

    Tips Pencegahan Bau Kaki

    Gunakan kaos kaki baru setiap hari.Hindari menggunakan sepatu basah atau lembap.Rendam kaki dalam air hangat bercampur garam atau cuka selama 15 menit seminggu sekali untuk membunuh bakteri.Jika bau kaki disebabkan oleh infeksi jamur, segera gunakan obat antijamur sesuai anjuran dokter.

    Kapan Harus ke Dokter?

    Jika bau kaki tidak kunjung hilang meskipun sudah melakukan perawatan, atau disertai luka, gatal, dan kemerahan, segera konsultasikan dengan dokter. Kondisi ini bisa saja menandakan adanya infeksi atau masalah kesehatan lain yang perlu penanganan medis.

    Mengetahui mengapa kaki bisa bau adalah langkah awal untuk mengatasi masalah ini. Penyebabnya bisa berasal dari keringat berlebih, pertumbuhan bakteri, pilihan sepatu yang salah, kurangnya perawatan kaki, hingga infeksi jamur. Dengan menjaga kebersihan, memilih alas kaki yang tepat, dan melakukan perawatan rutin, bau kaki bisa dicegah dan diatasi. Ingat, kaki yang sehat dan bebas bau bukan hanya membuat Anda lebih percaya diri, tetapi juga menjaga kesehatan secara keseluruhan.

    Anda juga perlu tahu Peniliti Temukan Preferensi Bau yang Sama pada Manusia, Bau Vanila Paling Disukasi, Bau Keringat Kaus Kaki Sebaliknya

    Jadi setelah mengetahui mengapa kaki bisa bau, simak berita menarik lainnya di VOI.ID, saatnya merevolusi pemberitaan!