kab/kota: Yogyakarta

  • Filisida Marak, Sistem Perlindungan Anak Belum Bekerja

    Filisida Marak, Sistem Perlindungan Anak Belum Bekerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Maraknya kasus filisida kembali menegaskan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusional untuk melindungi setiap anak Indonesia. Tragedi yang menimpa banyak anak yang menjadi korban kebrutalan orang tua bukan hanya persoalan keluarga, tetapi bukti nyata negara masih absen dalam memastikan sistem perlindungan anak bekerja dari hulu hingga hilir.

    Pakar pembangunan berkelanjutan dalam perspektif gender dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ane Permatasari menilai maraknya kasus filisida ini membongkar celah besar dalam fungsi negara, terutama dalam tiga tahapan krusial, yakni pencegahan, deteksi dini, dan penanganan cepat.

    “Ini bukan sekadar kekerasan di tingkat keluarga. Ini kegagalan negara melindungi anak dari ancaman yang sebenarnya bisa dicegah. Respons lembaga negara sangat lambat, seperti menunggu kasus viral terlebih dahulu sebelum bergerak,” ujar Ane kepada Beritasatu.com, Kamis (4/12/2025).

    Sistem Ada, Negara Tidak Hadir

    Indonesia sejatinya memiliki perangkat hukum yang kuat, yakni UU Perlindungan Anak, UU TPKS, hingga sistem peradilan pidana anak yang semestinya menjadi landasan kokoh bagi perlindungan anak. Namun, Ane menilai kuatnya regulasi tidak diikuti dengan kehadiran negara di lapangan.

    Kasus pembunuhan anak oleh orang tuanya atau filisida kembali terjadi di Indonesia pada 2025. Kejadian ini merupakan alarm pentingnya pencegahan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. – (Antara/Iqbal-Noropujadi)

    Banyak lembaga pemerintah yang bekerja sepotong-sepotong tanpa koordinasi. Sekolah, puskesmas, RT, maupun Dinas Sosial, sering tidak memiliki jalur komunikasi yang terhubung, sehingga tanda awal kekerasan anak berhenti tanpa tindak lanjut yang memadai.

    “Hukum kita rapi di atas kertas, tetapi tidak terimplementasi sebagai sistem. Negara seharusnya memastikan setiap lembaga bergerak dalam satu alur yang jelas ketika ada indikasi kekerasan,” tegas Ane.

  • Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Kepala BGN Akui Ratusan SPPG MBG Rusak Terdampak Bencana Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengakui ratusan dapur umum atau satuan pelaksana program gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG) mengalami kerusakan karena banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

    Dadan mengaku belum mengetahui jumlah pastinya karena masih dalam proses pendataan dan rekonstruksi serta pemulihan pascabencana.

    “Ada (yang rusak) cuma jumlahnya belum bisa kami identifikasi karena ada di Sumatera Utara 44 (SPPG) yang tidak aktif, di Aceh ada kurang lebih 180-an yang tidak aktif, tetapi kami belum identifikasi apakah itu karena gangguan sinyal atau SPPG hilang,” ujar Dadan seusai mengikuti acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Meskipun demikian, kata Dadan, program MBG di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tetap aktif atau berjalan. Khususnya, kata dia, daerah-daerah yang tidak terdampak bencana.

    “Kalau MBG tetap jalan kan. Untuk di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG normal yang jauh dari daerah bencana, tetapi  yang di daerah bencana semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” jelas Dadan.

    Dia mengungkapkan, pihaknya juga mengerahkan ratusan SPPG untuk melayani para pengungsi korban bencana Sumatera. SPPG tersebut akan melayani para pengungsi hingga situasi rekonstruksi dan pemulihan kembali normal.

    “Sampai semua pengungsi harus tetap dilayani, dan karena sekolah masih libur. Anak-anak juga semua di pengungsian, ibu hamil juga di pengungsian, anak balita di pengungsian, jadi kami berikan makanan di pengungsian,” tutur dia.

    Lebih lanjut, Dadan mengatakan terdapat relawan program MBG juga yang terdampak bencana. Hanya saja, dia mengaku jumlahnya belum diketahui pasti.

    “Ada cuma kami belum tahu jumlahnya berapa karena kan tersebar luas ya, dan kami mungkin setelah situasinya normal, kembali ke masalah pasca-rekonstruksi baru kami tahu,” pungkas Dadan.

  • eL Hotel Group Hadirkan Perayaan Pergantian Tahun di 6 Kota

    eL Hotel Group Hadirkan Perayaan Pergantian Tahun di 6 Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Musim liburan semakin dekat, dan saatnya menyiapkan momen paling dinanti sepanjang tahun. éL Hotel Group siap menyambut Anda dengan suasana yang hangat dalam kebersamaan, serta pengalaman akhir tahun yang dirancang untuk meninggalkan kesan tak terlupakan, baik untuk menutup tahun dengan cara istimewa maupun menyambut awal 2026 secara meriah dan bermakna, rangkaian perayaan ini menjanjikan momen yang bisa dinikmati bersama keluarga, sahabat, maupun pasangan.

    Di enam kota terbaik Indonesia—Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Batu, dan Banyuwangi, éL Hotel Group menghadirkan perayaan Tahun Baru dengan tema unik, hidangan istimewa, dan hiburan yang disiapkan secara khusus. Setiap hotel menawarkan nuansa berbeda, namun semuanya memiliki satu tujuan yaitu menjadikan liburan akhir tahun Anda lebih hangat, penuh warna, dan berkesan. Inilah rangkaian lengkap pengalaman seru yang telah kami siapkan di setiap kota.

    éL Hotel Jakarta – éLoha Tropical Night

    Nuansa tropis yang ceria dengan gala dinner, live music & DJ, magician, kids corner, photobooth, fun games, doorprize, dan Best Costume Award, cocok untuk keluarga yang ingin menikmati tahun baru penuh aktivitas ramah bagi anak, dengan harga gala dinner Rp 450.000/pax dan room package Rp 1.488.000/kamar/malam.

    éL Hotel Bandung – Bandung Retrovibes

    Perayaan bertema retro ala 80–90an dengan bintang tamu ternama The Dance Company, live band, angklung, DJ, dan dekorasi tematik, cocok untuk pasangan dan teman yang ingin suasana glam dan nostalgia, dengan harga gala dinner Rp 1.250.000/pax dan room package mulai Rp 3.200.000/kamar/malam.

    éL Hotel Yogyakarta – Ngalanglang Jaman

    Perpaduan budaya Jawa modern dengan hiburan seperti traditional dance, photobooth tematik, dan permainan tradisional, cocok untuk wisatawan dan keluarga yang ingin perayaan bernuansa budaya, room package Rp 2.849.000,-/kamar/malam dan harga gala dinner Rp 299.000/pax.

    éL Hotel Malang – Tropical Jungle

    Jungle party interaktif dengan gala dinner, fireworks, face painting, animal performance, band, doorprize & games, cocok untuk keluarga dengan anak-anak, harga room package Rp 1.200.000/kamar/malam dan gala dinner Rp 200.000/pax.

    éL Hotel Kartika Wijaya Batu – Harmony of Batu

    Perayaan meriah dengan udara pegunungan sejuk, live band, contemporary dance, magic show, arcade game, dan fireworks, cocok untuk pasangan & keluarga yang ingin malam tahun baru nyaman dan menyenangkan, dengan harga room package Rp 1.275.000/kamar/malam termasuk breakfast + gala dinner untuk 2 orang, dan harga gala dinner Rp 350.000/pax.

    éL Hotel Banyuwangi – Festival Kebo Keboan

    Perayaan budaya Osing dengan ritual Kebo Keboan, cabaret, tari Barong & Gandrung, live music, dan fashion carnival, cocok untuk tamu yang ingin pengalaman unik penuh nilai budaya. Harga room package Rp 1.450.000/kamar/malam dan gala dinner  Rp 250.000/pax.

    Dengan tema dan pengalaman yang berbeda di setiap kota, éL Hotel Group siap menemani momen Anda menyambut tahun baru dengan suasana meriah dan penuh makna. Paket tersebut sudah bisa dipesan dengan menghubungi hotel di kota pilihan Anda atau melalui WhatsApp di nomor 0811 9644 400.

  • PN Solo Tolak Eksepsi Jokowi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, Sidang Berlanjut
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        9 Desember 2025

    PN Solo Tolak Eksepsi Jokowi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, Sidang Berlanjut Regional 9 Desember 2025

    PN Solo Tolak Eksepsi Jokowi dalam Gugatan Citizen Lawsuit, Sidang Berlanjut
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Pengadilan Negeri (PN) Kota Solo menjatuhkan putusan sela dalam sidang gugatan terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo melalui mekanisme citizen lawsuit, Selasa (9/12/2025).
    Perkara Nomor 211/Pdt.G/2025/PN Skt ini diajukan oleh dua alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Top Taufan dan Bangun Sutoto.
    Dalam perkara tersebut,
    Jokowi
    ditetapkan sebagai Tergugat I. Tergugat II yakni Rektor UGM Prof. Ova Emilia, Tergugat III Wakil Rektor UGM Prof. Wening, dan Tergugat IV adalah Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
    Majelis hakim memutuskan:
    Sidang digelar secara e-litigasi sehingga para pihak tidak hadir secara langsung.
    Humas PN Solo, Subagyo, menyampaikan bahwa sidang berikutnya akan dilaksanakan pada Selasa, 23 Desember 2025, dengan agenda pembuktian surat dari pihak penggugat.
    “Para penggugat diminta mengunggah bukti surat bermeterai sebelum tanggal persidangan. Pada sidang 23 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, bukti harus dibawa lengkap dengan pembanding,” jelas Subagyo, setelah persidangan.
    Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Muhammad Taufiq, menyatakan putusan sela ini sebagai kemajuan signifikan dalam membuka ruang transparansi bagi publik.
    “Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Penolakan eksepsi menunjukkan perkara ini layak diuji secara terbuka,” ujar Taufiq.
    Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, menyatakan pihaknya menghormati putusan tersebut.
    “Kami menghormati putusan sela yang menyatakan PN Surakarta berwenang memeriksa perkara ini, dan kami akan mengikuti proses selanjutnya,” kata Irpan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    BGN Alihkan Dapur MBG Layani Pengungsi Banjir Aceh-Sumatera

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengerahkan ratusan dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk memenuhi kebutuhan gizi para pengungsi akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

    Langkah cepat ini dilakukan agar kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita tetap mendapatkan asupan makanan yang memadai selama di pengungsian.

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan, hingga saat ini terdapat 319 satuan pelaksana program gizi (SPPG) yang aktif melayani para pengungsi.

    “Alhamdulillah, sampai sekarang ada 319 SPPG yang melayani pengungsi, 105 di Aceh, 108 di Sumatera Utara, dan 66 di Sumatera Barat,” ujarnya di Yogyakarta, Selasa (9/12/2025).

    Dadan menegaskan, dapur MBG akan terus berjalan hingga situasi kembali pulih dan seluruh pengungsi dapat kembali ke rumah masing-masing.

    “Karena sekolah juga masih libur, anak-anak semua ada di pengungsian, ibu hamil dan anak balita juga ada di pengungsian, jadi kita berikan makanan di pengungsian,” katanya.

    Untuk memastikan kebutuhan tetap terpenuhi, BGN telah menyalurkan dana tambahan kepada setiap SPPG yang bertugas.

    Sementara itu, program MBG reguler tetap dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak terdampak langsung bencana.

    “Ya, MBG tetap jalan. Di Aceh sendiri ada 81 yang tetap melaksanakan program MBG secara normal, yang jauh dari daerah bencana. Namun, yang di daerah bencana, semua dialokasikan untuk menangani pengungsi,” kata Dadan.

  • Prabowo Absen di Hakordia, Ketua KPK: Kami Merasakan Kehadiran Beliau

    Prabowo Absen di Hakordia, Ketua KPK: Kami Merasakan Kehadiran Beliau

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto tak mempermasalahkan ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam acara puncak memperingati Hari Antikorupsi Sedunia atau Hakordia 2025 di kompleks Kepatihan Yogyakarta, Selasa (9/12/2025). 

    Menurutnya, meski tidak hadir, semangat antikorupsi Prabowo tetap terasa dalam peringatan Hakordia kali ini.

    “Bapak Presiden memang hari ini tidak hadir, tetapi suasana dalam pelaksanaan ini kami merasakan kehadiran beliau,” ujar Setyo kepada wartawan seusai acara puncak Hakordia 2025.

    Setyo mengatakan, KPK sudah berkoordinasi dengan pihak Istana terkait acara puncak peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta. Hanya saja, kata dia, Presiden Prabowo tidak bisa hadir karena sedang kunjungan kenegaraan di Pakistan yang sudah terjadwal jauh sebelumnya.

    “Kami sudah menjelaskan rundown kegiatan yang tanggal 6, 7, 8, 9 (Desember), tetapi, karena memang sudah ada jadwal kenegaraan yang sudah direncanakan dari sebelum-sebelumnya,” tutur dia.

    Menurut Setyo, ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto juga sudah diwakili oleh sejumlah menteri dan kepala lembaga di acara Harkodia tersebut. Menurut dia, kehadiran para menteri atau kepala lembaga tersebut menunjukkan komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi.

    “Saya yakin pesan yang disampaikan adalah komitmen terhadap pemberantasan korupsi tetap harus dilaksanakan, dan itu sejalan dengan apa yang sering beliau sampaikan pada beberapa event di dalam negeri maupun luar negeri,” pungkas Setyo.

    Pantauan Beritasatu.com, sejumlah menteri dan kepala lembaga menghadiri acara puncak Hakordia 2025 di Yogyakarta, yakni Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierly, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menkomdigi Meutya Hafidz, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa, serta Kepala Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. 

    Kemudian, kegiatan ini dihadiri pejabat struktural hingga Dewan Pengawas KPK. Tampak juga eks Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Selain itu, hadir juga Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Lalu ada juga perwakilan aparat penegak hukum lainnya dari Polri hingga Kejaksaan.

  • Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Menhub Pastikan 35.000 Lebih Armada Transportasi Siap Layani Masyarakat Selama Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memaparkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru 2025/2026). Dudy mengungkapkan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, Senin (8/12/2025), di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.

    Dudy mengatakan, ada 35.497 armada transportasi yang siap melayani masyarakat selama masa Nataru, baik moda angkutan darat, laut, udara, maupun kereta api.

    “Pemerintah telah memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi selama masa Nataru 2025/2026. 35.000 lebih moda transportasi baik di darat, laut, udara dan kereta api siap melayani perjalanan masyarakat,” ujar Dudy.

    Adapun kesiapan sarana dan prasarana transportasi pendukung Nataru 2025/2026, yakni
    – Transportasi Darat: 31.433 unit bus dan 117 terminal;
    – Transportasi Laut: 704 kapal, 69 kapal patroli dan navigasi
    – Transportasi Kereta Api: 2.670 kereta api, dan jaringan jalur perkeretaapian di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi;
    – Transportasi Udara: 368 unit pesawat dan 257 bandara;
    – Transportasi Penyeberangan: 253 kapal penyeberangan, prasarana 15 lintas penyeberangan, 29 pelabuhan penyeberangan, 72 unit dermaga (52 dermaga movable bridge dan 20 plengsengan). Pada layanan penyeberangan, penguatan armada dilakukan khususnya di lintasan padat seperti Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

    “Jumlah pengecekan ini masih akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, sampai dengan mendekati hari pelaksanaan Posko Nataru 2025/2026,” kata Menhub.

    Menurut Dudy, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan setidaknya 13 landasan kebijakan sebagai landasan operasional selama masa Nataru 2025/2026, termasuk pembatasan angkutan barang, e-ticketing kapal penumpang, diskon tarif kebandarudaraan dan layanan operasional bandara, pembentukan Posko Perkeretaapian, serta SKB stimulus untuk BUMN sektor transportasi. Adapun kebijakan diskon angkutan Nataru 2025/2026 yang disiapkan untuk mendukung pemerataan arus perjalanan, antara lain Diskon 30% Kereta Api Non-PSO dan Angkutan Motis, Diskon tarif kapal PELNI 20% dan tiket gratis untuk 17,239 penumpang, Diskon tarif jasa kepelabuhanan penyeberangan, Diskon tarif pesawat 13-14% dan dukungan jam operasional bandara 24 jam, serta diskon tarif tol pada sejumlah ruas dengan jadwal penerapan yang akan disepakati bersama.

    Menhub juga menyebut, daerah destinasi pariwisata masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan perjalanan pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, Kota Yogyakarta menjadi destinasi perjalanan favorit nasional dengan proyeksi 5,15 juta pergerakan. Menyusul daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kabupaten Bogor, dan Kota Denpasar.

    “Kelima daerah ini merupakan pusat wisata budaya, alam, dan rekreasi keluarga yang diprediksi menjadi magnet utama mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun,” kata Dudy.

    Dari survei ini didapatkan bahwa minat berwisata dan berkegiatan bersama keluarga menjadi pendorong utama orientasi perjalanan Nataru 2025/2026. Tentunya juga seiring momentum libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru.

    Selain destinasi kota, data juga memperlihatkan dominasi perjalanan menuju provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Jawa Tengah diprediksi menjadi provinsi tujuan terbesar dengan 20,23 juta pergerakan, diikuti Jawa Timur sebanyak 16,83 juta dan Jawa Barat sebanyak 16,61 juta. Di luar Jawa, daerah seperti Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung juga mengalami peningkatan signifikan minat perjalanan.

    Dari sisi keberangkatan, Jakarta Timur menjadi asal perjalanan terbesar, disusul Kabupaten Bekasi dan Kota Makassar. Secara total, 119,5 juta masyarakat Indonesia (42,01%) diprediksi akan bepergian pada periode Nataru tahun ini.

    Preferensi moda transportasi masyarakat pun menunjukkan mobil pribadi menjadi pilihan utama (42,78% atau 51,12 juta orang), disusul sepeda motor, bus, mobil sewa, travel, moda udara, dan kereta api. Dominasi moda darat ini berdampak pada meningkatnya tekanan pada simpul-simpul transportasi dan ruas jalan utama. Potensi kepadatan diperkirakan terjadi di sejumlah ruas tol, seperti Jakarta–Cikampek, Jakarta–Bogor–Ciawi, Semarang–Solo, serta Cikampek–Palimanan, sehingga penyesuaian rekayasa lalu lintas akan diterapkan pada titik-titik rawan.

    Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan 17,18 juta perjalanan, sedangkan puncak arus balik diprediksi jatuh pada Jumat, 2 Januari 2026 dengan 20,81 juta perjalanan.

    “Tanggal puncak ini menjadi dasar pengaturan operasional terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan,” ucap Menhub.

    Menghadapi potensi cuaca ekstrem, Menhub menekankan pentingnya mitigasi lintas sektor. Risiko cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi dapat memengaruhi transportasi udara, laut, dan darat.

    “Karena itu, koordinasi dengan BMKG dan Basarnas dilakukan secara real time, termasuk kesiapan personel dan peralatan pada titik rawan bencana,” jelas Menhub.

    Kesiapsiagaan juga diterapkan melalui penyiagaan kapal navigasi dan kapal patroli, optimalisasi jam operasional bandara, penguatan pengawasan moda kereta api melalui DAPSUS (Daerah Pantauan Khusus), penyediaan AMUS (Alat Material Untuk Siaga), serta penambahan petugas di perlintasan sebidang. Selain itu, fenomena lokal seperti pasar tumpah, lokasi wisata padat, dan perlintasan rawan akan dikelola melalui koordinasi intensif dengan pemerintah daerah dan seluruh UPT.

    Turut hadir dalam kesempatan ini Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BNPP (Basarnas) Mohammad Syafii serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub.

  • Kemenhub Prediksi 24 Desember 2025 Jadi Puncak Arus Mudik Nataru 2025/2026

    Kemenhub Prediksi 24 Desember 2025 Jadi Puncak Arus Mudik Nataru 2025/2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan jumlah perkiraan pergerakan sebanyak 17,18 juta orang. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi pada saat Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    “Kami memprediksi puncak arus mudik masa libur Nataru 2025/2026 akan terjadi pada Rabu, 24 Desember 2025 dengan perkiraan pergerakan 17,18 juta orang, sementara puncak arus balik diprediksi terjadi Jumat, 2 Januari 2026 dengan perkiraan pergerakan sebanyak 20,81 juta orang,” ujar Dudy.

    Untuk memantau pergerakan masyarakat selama libur Nataru 2025/2026, Kemenhub akan menyelenggarakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2025/2026 mulai 18 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.

    Dudy menambahkan, terdapat dua isu penting yang perlu diantisipasi pada masa Angkutan Nataru 2025/2026, yakni potensi lonjakan penumpang serta risiko cuaca ekstrem. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi dengan BMKG dan stakeholder terkait melalui Posko Nataru, serta menambah personel di area-area siaga.

    Mitigasi lain juga dilakukan pada semua sektor transportasi, baik darat, laut, udara, hingga kereta api. Di sektor darat, Kemenhub menyiapkan buffer zone, menerapkan delaying system, contraflow, hingga oneway secara situasional, termasuk pengaturan penyeberangan. Di sektor laut, Kemenhub menyiapkan kapal navigasi dan patroli, serta buffer zone di wilayah sekitar pelabuhan, termasuk menyiapkan pelabuhan alternatif.

    Di sektor udara, Kemenhub melakukan ramp check, optimalisasi jam operasional bandara, dan penambahan kapasitas penerbangan. Di sektor kereta api, disiapkan Daerah Pemantauan Khusus (DAPSUS), Alat Material Untuk Siaga (AMUS) dan penyiagaan personel pada perlintasan sebidang.

    Lebih lanjut, Dudy juga menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan berkomitmen memprioritaskan keamanan dan keselamatan seluruh moda transportasi selama masa Nataru 2025/2026. Dalam konteks ini, Kementerian Perhubungan telah melakukan ramp check terhadap 40.683 kendaraan darat, 987 kapal laut, 191 kapal penyeberangan, 363 pesawat yang serviceable, dan 3.333 sarana kereta api.

    Kementerian Perhubungan pada tahun ini juga menyelenggarakan Program Mudik Gratis di sejumlah moda transportasi. Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub menyelenggarakan mudik gratis dari Jakarta dengan 10 rute tujuan, yakni Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, dan Madiun. Tersedia 70 unit bus untuk mengangkut 3.080 penumpang dan 2 unit truk untuk mengangkut 60 sepeda motor.

    Ditjen Perkeretaapian Kemenhub menyelenggarakan program mudik gratis pada dua lintasan, yakni lintas utara (Jakarta Gudang-Semarang Tawang) dan lintas tengah (Jakarta Gudang – Purwosari). Selama 12 hari, kereta akan mengangkut 12.720 penumpang dan 5.568 sepeda motor. Sementara Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub akan menyelenggarakan mudik gratis bagi 12.311 penumpang dengan total 57 rute pelayaran.

    Tak lupa, Menhub Dudy juga menekankan empat faktor penting dalam pelaksanaan Angkutan Nataru 2025/2026, yakni keamanan dan keselamatan adalah yang utama; sinergi dan kolaborasi yang solid antarpemangku kepentingan; menaruh perhatian khusus pada hal sekecil apapun, baik dalam perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan; serta tidak boleh lengah terhadap kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin muncul.

    “Jika empat faktor tersebut bisa kita pedomani dan laksanakan dengan baik, bukan tak mungkin Zero Accident dan Zero Fatality dapat terwujud,” ungkapnya.

    Ke depan, Dudy mengimbau seluruh pihak untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di tempat-tempat wisata, jalur arteri khususnya yang terdapat pasar tumpah, hingga perlintasan sebidang kereta api. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas Kementerian/Lembaga untuk menyukseskan Angkutan Nataru 2025/2026.

    “Sinergi dan kolaborasi antarlembaga perlu dilakukan secara intensif untuk memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan seragam. Selain itu, hal ini juga penting agar operasional di lapangan dapat berlangsung aman dan terkendali,” pungkas Dudy.

    Turut hadir dalam rapat koordinasi ini sejumlah stakeholder, seperti pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, TNI, Kepolisian RI, Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kemenhub, BUMN dan BUJT, serta Asosiasi Transportasi.

  • Cara Mengetahui Selaput Dara Sudah Robek atau Belum: Ikuti 3 Metode Pemeriksaannya!

    Cara Mengetahui Selaput Dara Sudah Robek atau Belum: Ikuti 3 Metode Pemeriksaannya!

    YOGYAKARTA – Sebagian di antara kita mungkin masih mengaitkan keutuhan selaput dara dengan keperawanan, padahal faktanya tidak selalu demikian. Selaput dara bisa robek tanpa aktivitas seksual. Beberapa aktivitas fisik yang melibatkan gerakan ekstrem, seperti senam, bersepeda, berkuda, dan split yang berlebihan bisa membuat selaput dara robek. Lantas, bagaimana cara mengetahui selaput dara sudah robek atau belum? Yuk, cari tahu tanda-tandanya dalam artikel di bawah ini.

    Tanda Selaput Dara Sudah Robek

    Dirangkum dari berbagai sumber, selaput dara (hymen) merupakan lapisan membran tipis dan kecil yang terdapat pada bukaan vagina. Ketika selaput dara sobek, hal ini biasanya akan menimbulkan tanda atau gejala yang bisa dikenali, seperti:

    Muncul bercak darah

    Munculnya bercak darah ringan merupakan salah satu tanda paling umum ketika selaput dara robek. Kondisi ini bisa terjadi setelah melakukan aktivitas fisik berat, penggunaan tampon, atau saat pertama kali melakukan hubungan seksual.

    Durasi pendarahan dapat berbeda pada setiap orang, mulai dari beberapa menit hingga beberapa jam. Namun, tidak semua wanita mengalami pendarahan karena ketebalan dan elastisitas selaput dara berbeda-beda pada setiap individu.

    Rasa Tidak Nyaman

    Sebagian wanita mungkin merasakan sensasi sakit atau perih di area sekitar vagina ketika selaput dara robek. Rasa ini biasanya muncul akibat gesekan atau tekanan, seperti saat melakukan aktivitas fisik berat atau penetrasi.

    Biasanya, ketidaknyamanan ini hanya berlangsung sebentar, tetapi pada beberapa kasus dapat bertahan lebih lama jika terjadi iritasi pada area tersebut.

    Robekan Berjarak 1–2 cm dari Lubang Vagina

    Secara anatomi, letak selaput dara berada sekitar 1–2 cm dari bibir vagina. Ketika robek, area tersebut mungkin terlihat berbeda, misalnya tampak lebih terbuka atau longgar.

    Ada wanita yang bisa melihat perubahan ini menggunakan cermin, tetapi sebagian lainnya memerlukan pemeriksaan medis untuk memastikan.

    Perlu dipahami bahwa tidak semua wanita akan mengalami tanda yang sama—bahkan beberapa mungkin tidak merasakan perubahan apa pun saat selaput dara mereka sobek.

    Cara Mengetahui Selaput Dara Sudah Robek atau Belum

    Menentukan apakah selaput dara masih utuh atau sudah robek bukanlah hal yang mudah karena gejala yang muncul tidak sama pada setiap wanita. Meski begitu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya, antara lain:

    Pemeriksaan Vagina atau Pemeriksaan Panggul

    Ini merupakan metode medis untuk mengevaluasi kondisi organ reproduksi wanita. Melalui pemeriksaan ini, dokter dapat mengecek kondisi dinding vagina, serviks, serta selaput dara untuk melihat apakah terdapat robekan atau kelainan lainnya.

    Pemeriksaan dengan Cermin

    Jika Anda ingin memeriksa apakah selaput dara sudah robek atau belum, Anda bisa menggunakan cermin dan memeriksa diri sendiri. jika Anda bisa melihat sepotong jaringan di sekitar bagian bawah lubang vagina, itulah yang disebut dengan selaput dara.

    Pemeriksaan Tenaga Medis

    Cara paling akurat untuk memastikan kondisi selaput dara adalah dengan pemeriksaan oleh dokter atau bidan. Pemeriksaan ini biasanya menggunakan alat bernama spekulum untuk melihat langsung bagian dalam vagina, termasuk selaput dara. Dengan cara ini, tenaga medis dapat memberikan informasi yang jelas dan terpercaya mengenai kondisinya.

    Demikian informasi tentang cara mengetahui selaput darah sudah robek atau belum. Semoga informasi di atas bisa menambah wawasan pembaca. Untuk mendapatkan update berita pilihan lainnya, baca terus VOI.id.

  • Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Daftar UMP 2026 Setelah Kenaikan Seluruh Provinsi dan Dampaknya

    Bisnis.com, JAKARTA – Kenaikan UMP 2026 menjadi salah satu topik yang paling dicari karena berpengaruh langsung terhadap jutaan pekerja di seluruh Indonesia. Setiap tahun, UMP ditetapkan oleh pemerintah provinsi dengan mengacu pada regulasi nasional dan kondisi ekonomi terkini.

    Namun, penetapan upah minimum tahun ini dipastikan berbeda dari periode sebelumnya. Pemerintah harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/2023, yang mengakomodasi sebagian tuntunan buruh pada Oktober 2024.

    Apa Itu UMP dan UMK?

    UMP (Upah Minimum Provinsi) merupakan standar upah terendah yang berlaku untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi. UMP biasanya ditetapkan lebih dulu dan menjadi dasar acuan dalam penentuan UMK. Sementara itu, UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) ditentukan setelah UMP, dan umumnya lebih lebih tinggi pada daerah dengan aktivitas ekonomi yang lebih intensif, seperti kota industri atau kawasan manufaktur.

    Perbedaan mendasar antara UMP dan UMK terletak pada wilayah penerapan serta faktor yang digunakan dalam perhitungannya. UMK mempertimbangkan kondisi ekonomi di masing-masing kabupaten atau kota, sehingga besarannya dapat bervariasi cukup jauh dalam satu provinsi.

    Proyeksi Kenaikan UMP 2026

    Menurut laporan CNBC Indonesia, proyeksi kenaikan UMP 2026 diperkirakan berbeda di tiap provinsi. Kenaikan UMP tahun 2026 tidak akan ditetapkan secara seragam seperti pada tahun 2025, yang menetapkan penyesuaian UMP dengan kenaikan sebesar 6,5%.

    Jika skema ini diterapkan nantinya, beberapa daerah diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sementara sejumlah kawasan industri besar justru memiliki potensi untuk mengalami penurunan.

    Mengutip pemberitaan CNBC Indonesia, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyampaikan bahwa terdapat beberapa opsi dalam menghitung kenaikan UMP. Penentuan angkanya dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi terkini serta kebijakan pemerintah pada tahun sebelumnya.

    Namun, jika pemerintah tetap menerapkan formula alfa dalam RPP Pengupahan dengan kisaran 0,3–0,8 seperti sebelumnya, Iqbal menyampaikan bahwa penggunaan indeks 0,3-0,8 hanya menghasilkan persentase 4,3%, sebagaimana diberitakan CNBC pada Rabu (3/12/2025). Ia menegaskan bahwa penyesuaian nilai alfa perlu dilakukan agar pekerja tidak mengalami kerugian.

    Daftar UMP 2026 Seluruh Provinsi

    Perkiraan daftar UMP 2026 di 38 provinsi jika penyesuaian ditetapkan sebesar 4,3%:

    Aceh: Rp3.844.096
    Sumatera Utara: Rp3.121.240
    Sumatera Barat: Rp3.122.944
    Riau: Rp3.659.653
    Kepulauan Riau: Rp3.779.493
    Jambi: Rp3.373.619
    Sumatera Selatan: Rp3.839.879
    Bengkulu: Rp2.784.851
    Lampung: Rp3.017.471
    Bangka Belitung: Rp4.043.294
    DKI Jakarta: Rp5.629.356
    Jawa Barat: Rp2.285.455
    Jawa Tengah: Rp2.262.630
    DI Yogyakarta: Rp2.361.435
    Jawa Timur: Rp2.405.142
    Banten: Rp3.030.040
    Bali: Rp3.125.413
    Nusa Tenggara Barat: Rp2.714.957
    Nusa Tenggara Timur: Rp2.429.116
    Kalimantan Barat: Rp3.002.062
    Kalimantan Tengah: Rp3.622.996
    Kalimantan Selatan: Rp3.646.540
    Kalimantan Timur: Rp3.733.275
    Kalimantan Utara: Rp3.734.158
    Sulawesi Utara: Rp3.937.768
    Gorontalo: Rp3.360.266
    Sulawesi Tengah: Rp3.039.910
    Sulawesi Selatan: Rp3.814.812
    Sulawesi Tenggara: Rp3.205.745
    Sulawesi Barat: Rp3.237.941
    Maluku: Rp3.276.803
    Maluku Utara: Rp3.554.544
    Papua: Rp4.470.139
    Papua Tengah: Rp4.470.139
    Papua Pegunungan: Rp4.470.139
    Papua Selatan: Rp4.470.139
    Papua Barat: Rp3.769.513
    Papua Barat Daya: Rp3.769.513

    Angka tersebut dihitung berdasarkan kenaikan 4,3%. Namun, jika pemerintah memenuhi tuntutan buruh yang meminta penyesuaian sebesar 8,5% hingga 10,5%, maka nilainya akan meningkat lebih tinggi.

    Untuk perkiraan UMK 2026 hingga kini belum bisa dipastikan karena pemerintah daerah belum menetapkan nilai resminya. Data kenaikan UMP yang tersedia saat ini hanyalah proyeksi yang disusun berdasarkan asumsi penggunaan formula alfa, seperti yang diterapkan pada penetapan UMP tahun sebelumnya.

    Dampak Kenaikan UMP 2026

    Kenaikan UMP 2026 berpengaruh langsung terhadap pekerja karena meningkatkan daya beli mereka, khususnya saat biaya hidup di berbagai wilayah terus naik. Penyesuaian upah ini membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga pekerja, memberikan ruang keuangan yang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

    Sementara itu, bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM kenaikan upah bisa menjadi tantangan jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produktivitas. Meski demikian, penyesuaian upah minimum juga berpotensi mendorong peningkatan efisiensi, serta pengembangan keterampilan pekerja.