kab/kota: Yerusalem

Netanyahu Perluas Serangan di Dalam Gaza, Gedung-gedung Dihancurkan

Jakarta –

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa militer memperluas serangannya di dalam dan sekitar Kota Gaza. Serangan sebagai upaya meningkatkan tekanan terhadap kelompok Palestina, Hamas.

Dilansir AFP, Minggu (7/9/2025), serangan udara Israel minggu ini telah meratakan dua gedung tinggi di Kota Gaza sementara pasukan mengintensifkan operasi mereka di daerah tersebut, yang bertujuan untuk menaklukkan pusat kota terbesar di wilayah Palestina tersebut.

“Kami memperdalam manuver di pinggiran Kota Gaza dan di dalam Kota Gaza sendiri,” kata Netanyahu kepada para menteri di awal rapat kabinet, menurut sebuah video yang dibagikan oleh kantornya.

Israel belum mengumumkan secara terbuka dimulainya serangan besar-besaran untuk merebut Kota Gaza, yang disetujui kabinet Netanyahu bulan lalu, tetapi pasukan telah mengintensifkan pengeboman dan operasi di daerah tersebut selama berminggu-minggu.

“Kami menghancurkan infrastruktur, kami merobohkan menara-menara teridentifikasi sebagai tempat kelompok,” kata Netanyahu.

Militer Israel mengklaim bahwa dua gedung tinggi yang diratakan dalam serangan baru-baru ini digunakan oleh Hamas untuk “memantau” pasukan Israel–sebuah tuduhan yang dibantah oleh kelompok Palestina tersebut.

Eskalasi ini telah memicu kekhawatiran akan memburuknya kondisi kemanusiaan yang sudah memprihatinkan bagi warga Palestina yang tinggal di wilayah tersebut. Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah “menetapkan zona kemanusiaan lain untuk memungkinkan penduduk sipil di Gaza pindah ke daerah aman”.

Pada Sabtu (6/9), pesawat Israel menjatuhkan ribuan selebaran di atas wilayah barat Kota Gaza yang mendesak penduduk untuk mengungsi, menurut saksi mata dan seorang jurnalis AFP.

Netanyahu mengatakan sekitar 100.000 penduduk telah meninggalkan Kota Gaza, menuduh Hamas berusaha mencegah evakuasi dan menggunakan warga sipil sebagai “perisai manusia”.

Mustafa Al-Jamal, yang tinggal di Kota Gaza, mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk pergi. Ia mengatakan bahwa wilayah di Gaza selatan tempat penduduk dievakuasi telah berulang kali dibom meskipun telah dinyatakan sebagai “zona aman”.

“Ke mana kami bisa pergi? Kami tidak punya uang, tidak punya tenda, tidak punya rumah, tidak punya makanan.”

Para demonstran Israel turun ke jalan pada Sabtu (6/9), untuk menuntut pemerintah mereka agar membatalkan keputusan mereka untuk menguasai Kota Gaza, karena khawatir akan nasib para sandera yang diyakini masih ditawan di sana.

“Saya sangat terpukul dengan kenyataan bahwa tentara Israel saat ini menguasai Gaza, demi para sandera, demi para tentara, demi rakyat di Gaza — ini adalah perang politik,” kata Edith, seorang demonstran di Yerusalem yang menolak menyebutkan nama lengkapnya.

Halaman 2 dari 2

(rfs/rfs)

08/09/2025 00:10
UEA Layangkan Peringatan, Israel Ancam Houthi dengan Tulah

Abu Dhabi –

Peringatan dari Uni Emirat Arab (UAE) muncul ketika Israel melanjutkan tahap awal serangan besar terbaru di Kota Gaza yang dilanda kelaparan. Serangan udara Israel di seluruh Jalur Gaza terkini hingga Rabu (03/09) menewaskan sedikitnya 31 orang, menurut rumah sakit setempat.

Sementara itu, warga Israel melakukan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri untuk memprotes pengerahan 60.000 tentara cadangan untuk operasi militer yang diperluas.

Operasi ini telah memicu kecaman global dan membuat Israel semakin terisolasi. Para demonstran menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperpanjang peperangan demi kepentingan politik pribadi, alih-alih menyepakati gencatan senjata dengan Hamas yang dapat membebaskan para sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober 2023.

Peringatan langka dari UEA

UEA adalah kekuatan pendorong di balik Abraham Accords tahun 2020 yang dimediasi oleh Presiden AS saat itu, Donald Trump. Melalui perjanjian ini, UEA dan tiga negara Arab lainnya menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Trump telah menyatakan harapannya untuk memperluas perjanjian tersebut dalam masa jabatan keduanya, dengan kemungkinan melibatkan kekuatan regional seperti Arab Saudi. Anwar Gargash, seorang diplomat senior UEA, menulis di platform X bahwa “aneksasi adalah garis merah.”

Ia membagikan tautan berita Times of Israel yang mengutip ucapan diplomat UEA lainnya, Lana Nusseibeh, yang mengatakan bahwa aneksasi akan “sangat merusak visi dan semangat Abraham Accords, mengakhiri upaya integrasi regional, dan mengubah konsensus luas mengenai arah penyelesaian konflik — yakni dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, kemakmuran, dan keamanan.”

(Ed: Dalam konflik, “garis merah” bisa berupa wilayah, tindakan militer, kebijakan, atau pelanggaran hak yang tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Melanggar “garis merah” biasanya dianggap sebagai eskalasi yang sangat serius.)

Di lain pihak, Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem Israel, Bezalel Smotrich, mengadakan konferensi pers pada hari Rabu (03/09) dan mempresentasikan peta yang menunjukkan rencana aneksasi atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, menyisakan enam kota Palestina dengan otonomi terbatas, demikian menurut media lokal. Belum jelas apakah rencana ini didukung oleh Netanyahu.

Warga Palestina dan sebagian besar komunitas internasional mengatakan bahwa aneksasi akan mengakhiri kemungkinan solusi dua negara, yang secara luas dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Warga Palestina terus mengungsi

Serangan Israel di Kota Gaza menewaskan sedikitnya 15 orang, termasuk dua anak dan empat perempuan. Demikian informasi yang dihimpun AP dari Rumah Sakit Shifa dan Rumah Sakit Al-Quds, tempat jenazah dibawa. Menurut Rumah Sakit Nasser ada tambahan 16 orang tewas di Gaza selatan, termasuk 10 orang yang sedang mencari bantuan kemanusiaan.

Israel menyatakan bahwa mereka hanya menargetkan kaum militan dan berupaya menghindari korban sipil. Israel menyalahkan kematian warga sipil pada Hamas karena para militan beroperasi di area padat penduduk. Israel menyatakan bahwa Kota Gaza —masih menjadi kubu Hamas, meskipun sudah dilakukan sejumlah serangan besar sejak awal perang.

Kelompok Site Management Cluster mengatakan bahwa banyak keluarga terjebak karena biaya pindah yang sangat tinggi, kendala logistik, dan tidak adanya tempat tujuan. “Warga Palestina juga enggan berpindah karena takut tidak bisa kembali atau kelelahan akibat pengungsian berulang,” tulis laporan mereka.

Korban tewas akibat perang dan kelaparan bertambah

Ancaman ganda dari pertempuran dan kelaparan, menurut warga Palestina dan pekerja bantuan kemanusiaan, semakin parah dialami keluarga-keluarga di Kota Gaza. Banyak di antaranya telah mengungsi beberapa kali selama hampir dua tahun perang.

Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan pada hari Rabu (03/09), lima orang dewasa dan satu anak meninggal akibat kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir, sehingga total kematian akibat kelaparan mencapai 367 orang, termasuk 131 anak-anak sepanjang konflik.

Para ahli menyalahkan operasi militer Israel yang terus berlangsung dan blokade sebagai penyebab utama krisis kelaparan. Netanyahu membantah adanya kelaparan di Gaza, meskipun ada kesaksian, data, dan temuan dari para ahli terkemuka yang menunjukkan sebaliknya.

Kementerian itu juga melaporkan pada hari Selasa (02/09) bahwa total 63.633 warga Palestina telah tewas akibat serangan Israel sejak awal perang, termasuk lebih dari 2.300 orang yang sedang mencari bantuan.

Kementerian ini merupakan bagian dari otoritas Hamas namun dijalankan oleh tenaga medis profesional. Mereka tidak membedakan antara warga sipil dan kombatan dalam laporannya, tetapi menyatakan bahwa sekitar setengah korban tewas adalah perempuan dan anak-anak.

Lembaga-lembaga PBB dan banyak ahli independen menganggap angka dari kementerian ini sebagai perkiraan paling dapat diandalkan atas korban perang. Israel meragukan data tersebut, tetapi belum memberikan angka alternatifnya sendiri.

Israel gerebek toko buku Palestina di Yerusalem

Polisi Israel menangkap pemilik sebuah kafe dan toko buku Palestina yang terkenal di Yerusalem Timur. Tony Sabella, pemilik Kafe The Gateway di Kota Tua, dibawa ke kantor polisi terdekat dan masih ditahan beberapa jam kemudian, ujar pengacaranya, Nasser Odeh, seraya menambahkan bahwa polisi tidak memiliki surat perintah penangkapan.

Polisi menyita lima buku, menurut Odeh, yang menyebut penangkapan ini sebagai bagian dari “upaya sistematis untuk membungkam produksi intelektual di kota ini.”

Gateway adalah toko buku Palestina ketiga yang digerebek oleh pasukan Israel tahun ini. Kafe ini merupakan tempat favorit bagi diplomat, jurnalis, dan penulis di Yerusalem.

Israel sebut Hamas rencanakan pembunuhan menteri kabinet sayap kanan

Dalam perkembangan lain, badan intelijen dalam negeri Israel, Shin Bet, menyatakan bahwa pihaknya baru-baru ini menangkap sel Hamas di Tepi Barat yang dicurigai merencanakan pembunuhan terhadap Menteri Keamanan Nasional Israel yang berhaluan ekstrem kanan, Itamar Ben-Gvir.

Shin Bet mengatakan para tersangka ditemukan memiliki drone yang mereka rencanakan untuk dipasangi bahan peledak. Tidak disebutkan berapa banyak orang yang ditangkap, dan tidak jelas sejauh mana rencana tersebut telah berjalan.

Israel sebut akan timpakan 10 Tulah Mesir laksana di Alkitab

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, pada hari Kamis (04/09) bersumpah akan menimpakan 10 Tulah Mesir ala kisah di Alkitab kepada pemberontak Houthi di Yaman, setelah kelompok tersebut meningkatkan serangan rudal terhadap Israel.

“Houthi kembali menembakkan rudal ke Israel. Tulah kegelapan, tulah anak sulung — kami akan menyempurnakan semua 10 tulah,” tulis Katz di platform X.

Pernyataan tersebut merujuk pada 10 bencana yang, menurut Kitab Keluaran dalam Alkitab, dijatuhkan oleh Tuhan kepada Mesir untuk memaksa Firaun membebaskan bangsa Israel dari perbudakan.

(Ed: yang dimaksud tidak persis sama seperti kisah Alkitab seperti karma banjir katak atau mengubah debu jadi nyamuk-nyamuk, melainkan ancaman kehancuran total progresif,— seperti yang dialami Mesir dalam cerita Alkitab.)

Sebelumnya pada hari Kamis (04/09), militer Israel melaporkan bahwa sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman mendarat di luar wilayah Israel, sehari setelah dua rudal Houthi berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Israel. Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, menyatakan bahwa pemberontak menargetkan Bandara Ben Gurion di Tel Aviv dengan rudal balistik.

Kelompok Houthi yang didukung Iran telah bersumpah akan meningkatkan serangan terhadap Israel setelah perdana menteri mereka dan 11 pejabat senior lainnya tewas dalam serangan udara Israel pekan lalu. Sejak pecahnya perang di Gaza pada Oktober 2023, Houthi secara berkala meluncurkan serangan drone dan rudal ke arah Israel, dengan mengklaim bahwa serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina.

Sebagai balasan, Israel telah meluncurkan beberapa gelombang serangan udara ke wilayah Yaman, menargetkan pelabuhan, pembangkit listrik, dan Bandara Internasional di Sana’a — ibu kota yang dikuasai oleh Houthi.

*Editor: Rizki Nugraha

(nvc/nvc)

04/09/2025 17:50
Pencaplokan Tepi Barat Jadi ‘Garis Merah’!

Abu Dhabi –

Uni Emirat Arab (UEA) melontarkan peringatan untuk Israel terkait langkah negara itu untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. UEA, yang telah mengakui Israel, menegaskan bahwa pencaplokan Tepi Barat akan menjadi “garis merah”.

Asisten menteri urusan politik pada Kementerian Luar Negeri UEA, Lana Nusseibeh, seperti dilansir AFP, Kamis (4/9/2025), menyebut pencaplokan Tepi Barat oleh Israel akan “sangat merusak” Perjanjian Abraham yang mendasari terjalinnya hubungan antara Abu Dhabi dan Tel Aviv pada tahun 2020 lalu.

Bulan lalu, Israel menyetujui proyek permukiman besar di area Yerusalem bagian timur, yang memicu kritikan dan peringatan dari komunitas internasional bahwa langkah tersebut mengancam kelangsungan negara Palestina di masa depan.

Pada Rabu (3/9), Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat, setelah Belgia mengumumkan rencananya untuk mengakui negara Palestina — menyusul Prancis, Inggris, Kanada dan Australia.

“Sejak awal, kami memandang perjanjian (Perjanjian Abraham-red) ini sebagai cara untuk memungkinkan dukungan berkelanjutan kami bagi rakyat Palestina dan aspirasi sah mereka untuk sebuah negara merdeka,” kata Nusseibeh dalam pernyataan yang dikirimkan kepada AFP.

“Proposal untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat, yang dilaporkan sedang dibahas dalam pemerintahan Israel, merupakan bagian dari upaya yang, menurut seorang menteri Israel, akan ‘mengubur gagasan negara Palestina’,” sebutnya.

UEA bersama Bahrain dan Maroko mengakui Israel berdasarkan Perjanjian Abraham selama masa jabatan pertama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menentang konsensus Arab bahwa tidak akan ada hubungan tanpa negara Palestina.

“Aneksasi di Tepi Barat akan menjadi garis merah bagi UEA,” tegas Nusseibeh dalam pernyataannya.

“Hal itu akan sangat merusak visi dan semangat perjanjian, mengakhiri upaya integrasi regional, dan akan mengubah konsensus bersama mengenai bagaimana seharusnya arah konflik ini — dua negara yang hidup berdampingan dalam damai, sejahtera, dan aman,” ucapnya.

Permukiman Israel di Tepi Barat dianggap ilegal di bawah hukum internasional.

“Kami menyerukan pemerintah Israel untuk menangguhkan rencana-rencana ini. Ekstremis, apa pun bentuknya, tidak boleh dibiarkan mendikte arah perkembangan kawasan ini,” cetus Nusseibeh.

Tonton juga video “UEA Dituding Menjadi Dalang Serangan Drone di Port Sudan” di sini:

Halaman 2 dari 2

(nvc/idh)

04/09/2025 16:19
Menteri Israel Serukan Caplok Gaza Jika Hamas Tak Menyerah

Tel Aviv –

Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyerukan pemerintah negara tersebut untuk mulai mencaplok bagian-bagian wilayah Jalur Gaza, jika kelompok Hamas tetap pada pendirian mereka untuk tidak meletakkan senjata.

Smotrich yang secara vokal menentang kesepakatan dengan Hamas untuk mengakhiri perang Gaza yang berkecamuk selama nyaris dua tahun terakhir, seperti dilansir Al Arabiya, Jumat (29/8/2025), mempresentasikan rencananya untuk “menang di Gaza pada akhir tahun” dalam konferensi pers di Yerusalem.

Di bawah usulan Smotrich, Hamas akan diberi ultimatum untuk menyerah, melucuti senjata, dan membebaskan para sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023.

Jika Hamas menolak, Smotrich mengatakan bahwa Israel harus menganeksasi satu bagian wilayah Jalur Gaza setiap minggu, selama empat minggu berturut-turut, hingga sebagian besar wilayah daerah kantong Palestina itu berada di bawah kendali penuh Tel Aviv.

Menurut Smotrich, warga Palestina pertama-tama akan diperintahkan untuk bergerak ke wilayah selatan Jalur Gaza, yang diikuti oleh pengepungan oleh pasukan Israel terhadap wilayah utara dan tengah daerah kantong Palestina tersebut untuk mengalahkan militan Hamas yang tersisa di sana, dan diakhiri dengan aneksasi.

“Ini bisa dicapai dalam waktu tiga bulan sampai empat bulan,” katanya.

Smotrich, dalam pernyataannya, mendesak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu “untuk segera mengadopsi rencana ini secara penuh”.

Pernyataan Smotrich ini disampaikan saat pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kendali Kota Gaza — kota terbesar di Jalur Gaza — ketika kekhawatiran terhadap nasib warga sipil Palestina di sana semakin meningkat.

Sebagian besar penduduk Gaza, yang berjumlah lebih dari dua juta jiwa, telah mengungsi setidaknya satu kali selama perang.

Kecaman disampaikan Hamas terhadap usulan Smotrich tersebut, dengan menyebut usulan itu merupakan “dukungan terbuka terhadap kebijakan pemindahan paksa dan pembersihan etnis terhadap rakyat kami”.

Lihat juga Video ‘303 Orang Tewas Termasuk 117 Anak Akibat Bencana Kelaparan di Gaza’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

29/08/2025 10:38
Meski Diprotes Massal, Israel Lanjutkan Serangan di Kota Gaza

Jakarta –

Tank-tank Israel semakin merangsek masuk di pinggiran Kota Gaza pada hari Rabu (27/08), memaksa lebih banyak warga Palestina mengungsi, sementara militer Israel bersiap melaksanakan rencana pemerintah Israel untuk menaklukkan Gaza dan merebut apa yang mereka sebut sebagai “benteng terakhir Hamas.”

Sehari sebelumnya, puluhan ribu warga Israel kembali turun ke jalan untuk mendesak pemerintah menyetujui kesepakatan untuk memulangkan 50 sandera yang tersisa. Para pengunjuk rasa saat mereka berbaris menuju Lapangan Sandera di pusat kota Tel Aviv.

Area ini telah menjadi simbol perjuangan untuk memulangkan para sandera yang disandera selama serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023.

Di antara para pengunjuk rasa pada hari Selasa (24/08) adalah Naama, seorang mahasiswa psikologi yang kehilangan salah satu teman dekatnya dalam serangan militan di festival musik Nova.

“Saya di sini untuk mendukung keluarga-keluarga, dan itu minimal yang bisa saya lakukan. Saya tidak punya kendali atas apa yang terjadi. Selama dua tahun, ini bagaikan roller coaster antara harapan dan keputusasaan,” ujar Naama, yang menolak menyebutkan nama belakangnya, kepada DW di alun-alun.

Ia mengatakan ia ingin percaya bahwa pemerintah Israel sedang melakukan segala yang mereka bisa untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 22 bulan, “karena jika saya tidak percaya ini, saya tidak akan bisa bangun pagi-pagi. Saya sangat berharap mereka tidak menutup mata terhadap apa yang terjadi di sini.”

‘Hari Disrupsi’ bertujuan untuk mengakhiri perang di Gaza

Protes hari Selasa (24/08) diselenggarakan oleh Forum Keluarga Sandera dan Hilang, yang mewakili mayoritas keluarga, dan dijadwalkan bertepatan dengan rapat Kabinet Keamanan Israel.

Beberapa anggota kabinet koalisi sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan menuduh para pengunjuk rasa “membantu Hamas” dan merugikan negara dengan aksi demonstrasi mereka.

“Para perusuh yang melayani Hamas telah kembali,” tulis Hanoch Milwidsky, seorang anggota parlemen senior dari partai Likud pimpinan Netanyahu, di X, bersamaan dengan video pengunjuk rasa membakar ban di jalan raya.

Di sebuah kios yang menjual kaus dan pin untuk mendukung para sandera, Dan Perlman, seorang relawan, berusaha terdengar optimistis. “Kita semua di sini memiliki secercah harapan bahwa keadaan akan berubah, meskipun ada banyak kekecewaan. Ibu saya, yang telah menjadi relawan di sini sejak hari ketiga, mungkin lebih optimistis daripada saya. Saya tidak. Saya pikir sungguh gila jika situasi ini terus berlanjut selamanya,” katanya.

Israel belum tanggapi kesepakatan gencatan senjata

Einav Zangauker, ibu dari sandera Matan Zangauker yang masih ditahan Hamas, mengatakan kepada kerumunan yang berkumpul di Tel Aviv bahwa “seluruh bangsa ini terbebani oleh pemerintah ini.” Ia mengkritik Netanyahu karena melanjutkan “kampanyenya untuk menggagalkan kesepakatan” potensi gencatan senjata dengan Hamas.

Para mediator internasional mengatakan mereka masih menunggu tanggapan resmi dari Israel terkait perjanjian gencatan senjata yang didukung AS saat ini, yang disetujui Hamas pekan lalu. Seorang perwakilan Kementerian Luar Negeri Qatar, yang telah mengoordinasikan perundingan antara kedua belah pihak, mengatakan “upaya untuk mengulur waktu dengan memindahkan lokasi atau taktik lain sudah jelas bagi komunitas internasional, dan sudah saatnya bagi Israel untuk memberikan jawaban serius atas apa yang telah disepakati sebelumnya.”

Netanyahu baru-baru ini tampaknya telah bergeser dari mengejar kesepakatan parsial, yang akan membebaskan 10 sandera hidup dan 18 sandera mati dengan imbalan tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Kini, ia tampaknya hanya bersedia membahas kesepakatan komprehensif untuk membebaskan seluruh 50 sandera.

Namun, pada saat yang bersama,an Netanyahu juga telah memerintahkan militer Israel untuk mempercepat persiapan serangan daratnya di Kota Gaza. Ia telah mengabaikan peringatan dari kepala stafnya bahwa serangan skala besar di Kota Gaza akan membahayakan nyawa sekitar 20 sandera yang diyakini masih hidup, yang membuat marah banyak kerabat dan mantan sandera.

“Saya tidak bersedia mengorbankan siapa pun demi ambisi mesianis untuk menghancurkan Hamas,” kata mantan sandera Gadi Moses dalam sebuah wawancara dengan Radio Angkatan Darat pada hari Selasa. Ia mengatakan kondisi Hamas tidak berubah sejak Oktober 2023, dan bahwa pemerintah Israel harus menyetujui kesepakatan tersebut. “Mereka [Hamas] tidak mundur dari posisi mereka. Mereka terus mengatakan hal yang sama: Akhiri pertempuran dan tinggalkan Gaza.”

Lebih dari 62.000 warga Palestina tewas dalam perang Gaza

Rencana terbaru tentara Israel untuk menyerbu Kota Gaza akan menjadi bencana bagi warga Palestina yang telah berjuang melawan kelaparan, pengungsian, dan pemboman terus-menerus. Meskipun invasi penuh dilaporkan direncanakan pada pertengahan September, Israel terus menyerang Gaza dalam beberapa hari terakhir, dengan tank-tank menyerbu beberapa permukiman di Kota Gaza di tengah kemarahan global yang intens atas serangan ganda Israel terhadap rumah sakit Khan Younis pada hari Senin (23/08) yang menewaskan 20 orang, termasuk tenaga medis dan lima jurnalis.

Di antara para pengunjuk rasa, minoritas kecil juga mengadvokasi diakhirinya penderitaan warga Palestina di Gaza. Namun, jajak pendapat terbaru oleh pusat aChord menunjukkan bahwa 42% publik Yahudi setuju dengan klaim pemerintah bahwa tidak ada orang tak bersalah di Gaza, sementara 34% sebagian setuju dengan hal ini.

“Jumlah korban Palestina sekarang di atas 62.000, di antaranya banyak anak-anak,” ujar Maya Rosenfeld, seorang sosiolog di Universitas Ibrani Yerusalem yang ikut serta dalam demonstrasi lain akhir pekan lalu di Yerusalem, kepada DW. “Jika kita telah mencapai titik ini dan hal ini belum menyebabkan sebagian besar masyarakat Israel turun ke jalan demi rakyat Palestina, saya tidak yakin transformasi seperti itu akan terjadi dalam waktu dekat.”

Dalam beberapa pekan terakhir, puluhan ribu warga Israel telah menerima surat panggilan untuk bertugas di militer cadangan mulai 2 September dan seterusnya. Belum jelas berapa banyak yang akan merespons, mengingat mereka telah menjalani beberapa tugas di Gaza, di perbatasan Israel dengan Lebanon atau Suriah, atau di Tepi Barat yang diduduki selama 22 bulan terakhir.

“Begitu banyak orang memiliki anak di militer dan hampir mustahil bagi mereka untuk menganggap anak-anak mereka sebagai pelaku genosida,” kata Rosenfeld, merujuk pada perdebatan internasional yang menggambarkan perang di Gaza sebagai genosida. “Dan mereka percaya bahwa mungkin setelah semua ini berakhir, mereka akan dapat kembali ke kehidupan normal mereka seolah-olah tidak terjadi apa-apa.”

Dan Cohen, yang juga ikut serta dalam protes hari Sabtu lalu, mengatakan penting baginya untuk mengingatkan pemerintah bahwa mereka seharusnya melayani rakyat, bukan sebaliknya.

Saat berbicara dengan DW, seorang pengunjuk rasa sayap kanan mengangkat sebuah spanduk di dekatnya dalam bahasa Ibrani bertuliskan, “Pendudukan, deportasi, pemukiman” — sebuah slogan yang menggaungkan kebijakan yang dipromosikan oleh beberapa anggota kabinet Netanyahu untuk warga Palestina di Gaza. Namun, jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa hingga 80% publik Israel mendukung kesepakatan dan diakhirinya perang — sebagian besar karena khawatir akan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi Israel. Namun, tidak semua orang turun ke jalan.

“Suara dan tuntutan kami untuk mengakhiri perang, untuk mengakhiri penderitaan, untuk membawa kembali para sandera adalah suara yang sangat penting, tidak hanya di luar Israel, tetapi terutama di dalam Israel,” kata Cohen. “Suara-suara ini digaungkan oleh banyak orang di dalam ruangan dan dalam percakapan di rumah, kami menyuarakannya di jalan dan memastikan orang-orang akan melihatnya.”

Serangan dari Yaman

Sementara itu militer Israel mengatakan telah mencegat sebuah pesawat tanpa awak yang diluncurkan dari Yaman pada hari Kamis (26/08) , setelah sirene berbunyi di permukiman dekat Jalur Gaza.

Tidak ada yang langsung mengaku bertanggung jawab atas pesawat tanpa awak tersebut, tetapi pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran telah berulang kali meluncurkan rudal dan pesawat tanpa awak ke Israel sejak serangan sekutu Palestina mereka, Hamas, pada Oktober 2023 ke Israel memicu perang Gaza.

“Setelah sirene infiltrasi pesawat musuh berbunyi beberapa saat yang lalu di permukiman dekat Jalur Gaza, sebuah UAV yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat oleh (angkatan udara Israel),” demikian pernyataan militer Israel.

Pada hari Rabu (26/07) juga, militer Israel mengatakan telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Rudal tersebut kemudian diklaim oleh pemberontak Huthi.

Houthi, yang mengaku bertindak untuk mendukung Palestina, menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata dua bulan di Gaza yang berakhir pada bulan Maret, tetapi melanjutkannya setelah Israel melanjutkan operasi besar. Israel telah melancarkan beberapa serangan balasan di Yaman, menargetkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Huthi dan bandara di ibu kota Sanaa yang dikuasai pemberontak.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

Editor: Rizki Nugraha

Lihat Video ‘303 Orang Tewas Termasuk 117 Anak Akibat Bencana Kelaparan di Gaza’:

(ita/ita)

28/08/2025 19:02
Panas! Wali Kota Barcelona Ditolak Masuk ke Israel

Tel Aviv –

Wali Kota Barcelona Jaume Collboni ditolak masuk ke Israel menjelang kunjungan yang telah dijadwalkan sebelumnya. Penolakan ini terjadi setelah pemerintah kota Barcelona di Spanyol memutuskan hubungan dengan Israel terkait perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.

Kementerian Dalam Negeri Israel, seperti dilaporkan surat kabar Yedioth Ahronoth dan dilansir Anadolu Agency, Senin (25/8/2025), mengumumkan bahwa Collboni dilarang untuk masuk ke negara Yahudi tersebut. Dia sebelumnya dijadwalkan tiba di Israel pada Jumat (29/8) malam.

“Penolakan ini menyusul beberapa pernyataan sang Wali Kota baru-baru ini yang menentang Israel, dan setelah dewan kota merilis resolusi pada Mei lalu untuk memutuskan hubungan dengan Israel,” demikian laporan surat kabar Yedioth Ahronoth.

Keputusan dewan kota Barcelona itu merupakan tanggapan atas kejahatan perang Israel yang dilakukan terhadap warga sipil di Jalur Gaza, setahun setelah pengakuan yang secara resmi diberikan Spanyol terhadap negara Palestina pada Mei 2024.

Menurut laporan media Israel lainnya, Channel 12, Collboni dijadwalkan mengunjungi Yad Vashem, sebuah museum di Yerusalem Timur, dan bertemu dengan para pejabat Otoritas Palestina.

Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah melarang masuk banyak pejabat dan aktivis Barat yang menunjukkan solidaritas dengan Palestina dan mengkritik tindakan militer Israel di Jalur Gaza.

Perang berkecamuk di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 lalu, setelah Hamas melancarkan serangan mematikan terhadap Israel. Sebagai respons, militer Tel Aviv terus membombardir berbagai wilayah Jalur Gaza, yang diklaim oleh Israel untuk memusnahkan Hamas yang menguasai daerah kantong Palestina tersebut.

Data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, menyebut sedikitnya 62.686 warga Palestina, sebagian besar warga sipil, tewas akibat rentetan serangan Israel yang menghancurkan wilayah tersebut.

Pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengumumkan bencana kelaparan di Gaza, berdasarkan laporan ketahanan pangan yang mengonfirmasi sedikitnya 500.000 orang menghadapi “bencana besar” kelaparan.

Israel menolak mentah-mentah pengumuman itu dan bersikeras menyatakan bahwa tidak ada kelaparan di Gaza. Tel Aviv menuding temuan PBB itu didasarkan pada “kebohongan Hamas”.

Lihat juga Video ‘Netanyahu Klaim Rudal Israel Hantam Istana Presiden Yaman’:

Halaman 2 dari 2

(nvc/ita)

25/08/2025 14:16
Ramai Negara Barat Kecam Israel soal Rencana Ini, Sebut Bawa Kekacauan

Jakarta, CNBC Indonesia – 21 Negara menandatangani Pernyataan Bersama yang Mengutuk Proyek Pemukiman Israel di Tepi Barat, Kamis (21/8/2025). Ini termasuk dua negara Barat yang saat ini berencana untuk mengakui Palestina, yaitu Prancis dan Inggris.

Dalam sebuah pernyataan bersama, London dan Paris, ditambah Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, Australia, Kanada, Italia, yang diikuti juga oleh lembaga multilateral Uni Eropa menyebut persetujuan Israel atas proyek pemukiman besar di Tepi Barat tidak dapat diterima dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

“Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas,” kata pernyataan para Menteri Luar Negeri itu

Pernyataan tersebut mencatat bahwa rencana, yang digaungkan Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, hanya akan membuat solusi dua negara menjadi tidak mungkin dengan membagi negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.

“Ini tidak membawa manfaat bagi rakyat Israel,” tegas 22 Menteri Luar Negeri itu. “Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, membawa kita semakin jauh dari perdamaian.”

“Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 agar tidak berlanjut. Kami mendorong mereka untuk segera menarik kembali rencana ini,” tambah mereka.

Israel menyetujui rencana untuk sebidang tanah seluas sekitar 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1, tepat di sebelah timur Yerusalem, pada hari Rabu. Rencana itu bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif tersebut, yang terletak di antara Yerusalem dan pemukiman Israel Ma’ale Adumim.

Semua pemukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan Israel.

Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah telah mengecam langkah terbaru ini. Kecaman juga datang dari Kepala PBB Antonio Guterres dan Kepala badan PBB untuk pengungsi Palestina, Philippe Lazzarini.

“Proyek ini akan sepenuhnya memutus Tepi Barat bagian utara dan tengah dari Tepi Barat bagian selatan – yang berarti tidak akan ada lagi kesinambungan teritorial,” kata Lazzarini.

Pada hari Kamis, Inggris memanggil duta besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely, ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

“Jika diterapkan, rencana pemukiman ini akan menjadi pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan akan membagi negara Palestina di masa depan menjadi dua, secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kantor Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

(tps/luc)

[Gambas:Video CNBC]

22/08/2025 21:10
21 Negara Ramai-ramai Serukan Israel Batalkan Permukiman di Tepi Barat!

Jakarta –

Sebanyak 21 negara, termasuk Inggris dan Prancis menandatangani pernyataan bersama yang mengutuk persetujuan Israel atas proyek permukiman besar di Tepi Barat sebagai “tidak dapat diterima dan pelanggaran hukum internasional”.

Dilansir kantor berita AFP, Jumat (22/8/2025), Israel menyetujui rencana pembangunan sebidang tanah seluas kurang lebih 12 kilometer persegi (lima mil persegi) yang dikenal sebagai E1 di sebelah timur Yerusalem pada hari Rabu lalu.

“Kami mengutuk keputusan ini dan menyerukan dengan keras pembatalannya segera,” demikian pernyataan para menteri luar negeri, yang juga ditandatangani oleh Australia, Kanada, dan Italia pada Kamis (21/8) waktu setempat.

Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, dan Swedia juga menandatangani pernyataan tersebut, demikian pula kepala urusan luar negeri Komisi Eropa.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mengatakan rencana tersebut “akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil dengan memecah belah negara Palestina dan membatasi akses Palestina ke Yerusalem.”

“Ini tidak membawa manfaat apa pun bagi rakyat Israel,” kata para menteri luar negeri.

“Sebaliknya, ini berisiko merusak keamanan dan memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut, yang semakin menjauhkan kita dari perdamaian,” imbuh mereka dalam pernyataan bersama tersebut.

“Pemerintah Israel masih memiliki kesempatan untuk menghentikan rencana E1 lebih jauh lagi. Kami mendesak mereka untuk segera mencabut rencana ini,” tambah mereka.

Rencana tersebut bertujuan untuk membangun sekitar 3.400 rumah di lahan yang sangat sensitif, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Israel di Maale Adumim.

Semua permukiman Israel di Tepi Barat, yang diduduki sejak 1967, dianggap ilegal menurut hukum internasional, terlepas dari apakah mereka memiliki izin perencanaan dari Israel.

Otoritas Palestina (PA) yang berbasis di Ramallah juga mengecam langkah terbaru tersebut, yang juga dikritik oleh Sekjen PBB Antonio Guterres.

Pemerintah Inggris pada hari Kamis memanggil Duta Besar Israel untuk Inggris, Tzipi Hotovely ke Kementerian Luar Negeri untuk memprotes keputusan tersebut.

“Jika dilaksanakan, rencana permukiman ini akan menjadi pelanggaran berat hukum internasional dan akan memecah belah negara Palestina di masa depan, yang secara kritis merusak solusi dua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.

Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Mencapai 62.192 Jiwa’:

Halaman 2 dari 2

(ita/ita)

22/08/2025 09:38
Israel Umumkan Operasi Rebut Kota Gaza Telah Dimulai

Gaza City –

Militer Israel pada Rabu (20/8) mengumumkan dimulainya langkah awal operasi untuk mencaplok Kota Gaza. Pemerintah sekaligus memanggil puluhan ribu pasukan cadangan, sembari mempertimbangkan proposal gencatan senjata baru, guna menghentikan perang yang telah berlangsung hampir dua tahun.

“Kami telah memulai operasi pendahuluan dan tahap awal serangan di Kota Gaza, dan saat ini pasukan Israel sudah menguasai wilayah pinggiran kota,” kata juru bicara militer Brigadir Jenderal Effie Defrin kepada wartawan.

Seorang pejabat militer sebelumnya mengatakan, pasukan cadangan baru akan bertugas pada bulan September. Tenggat tersebut memberi waktu tambahan bagi mediator untuk menjembatani perbedaan antara Hamas dan Israel terkait syarat gencatan senjata.

Namun setelah bentrokan terbaru antara pasukan Israel dan militan Hamas pada Rabu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mempercepat rencana merebut Kota Gaza.

Dia menegaskan Israel tetap melanjutkan rencana merebut kota terbesar di Jalur Gaza itu.

Hamas “babak belur”

Operasi pendudukan Kota Gaza ramai mendulang kecaman dunia internasional, dan berpotensi memaksa semakin banyak warga Palestina mengungsi.

Jubir militer Israel Defrin mengatakan, Hamas kini hanyalah “kekuatan milisi yang sudah babak belur”.

Israel juga memanggil puluhan ribu pasukan cadangan untuk mempersiapkan serangan, sementara kabinet menimbang proposal gencatan senjata baru.

Dalam pernyataan di Telegram, Hamas menuduh Netanyahu menghalangi kesepakatan damai demi melanjutkan “perang brutal terhadap warga sipil tak berdosa di Gaza.”

“Pengabaian Netanyahu terhadap usulan mediator … membuktikan bahwa dialah penghalang utama dari tercapainya kesepakatan,” tulis Hamas.

Bulan ini, kabinet keamanan Israel yang dipimpin Netanyahu telah menyetujui rencana perluasan operasi untuk merebut Kota Gaza, lokasi pertempuran sengit melawan Hamas di awal perang. Saat ini Israel menguasai sekitar 75% wilayah Jalur Gaza.

Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Tekanan dari sekutu dekat

Sejumlah sekutu terdekat Israel sebenarnya telah mendesak agar rencana pendudukan Kota Gaza ditinjau ulang. Namun koalisi partai-partai ultrakanan di pemerintahan Netanyahu menolak gencatan senjata, memilih kelanjutan perang dan mendorong aneksasi wilayah.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Rabu bahkan mengumumkan persetujuan final atas proyek permukiman baru di Tepi Barat. Perluasan wilayah enclave Israel di tepi Yerusalem itu dikecam luas karena dianggap memupus prospek negara Palestina.

Perang di Gaza dimulai 7 Oktober 2023 ketika militan Hamas menyerang komunitas di selatan Israel. Serangan itu mencatatkan sekitar 1.200 korban jiwa, yang mayoritasnya warga sipil, dengan 251 orang sandera yang dibawa Hamas, termasuk anak-anak, menurut data Israel.

Sejak itu, lebih dari 62.000 warga Palestina tewas akibat serangan militer Israel, menurut pejabat kesehatan Gaza, yang menyebut mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Hamas sejatinya telah menerima proposal mediator Arab untuk gencatan senjata 60 hari, mencakup pembebasan sebagian sandera dan pertukaran tahanan Palestina di Israel.

Namun Israel menegaskan semua 50 sandera yang tersisa harus dibebaskan sekaligus. Otoritas Israel memperkirakan hanya sekitar 20 orang yang masih hidup.

Penyerbuan Kota Gaza dikhawatirkan akan menimbulkan korban besar. Namun Israel berjanji akan membantu warga sipil keluar dari zona pertempuran sebelum operasi dimulai.

Pertempuran di Khan Younis

Militer Israel pada Rabu (20/8) mengatakan, pasukannya terlibat kontak senjata dengan lebih dari 15 milisi Hamas di dekat Khan Younis. Para milisi itu dilaporkan muncul dari terowongan rahasia, dan menyerang menggunakan senapan serbu serta rudal anti-tank. Seorang serdadu mengalami luka parah, sementara dua lain luka ringan.

Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam, membenarkan pihaknya melakukan serangan jarak dekat terhadap pasukan Israel di tenggara Khan Younis. Seorang milisi disebut meledakkan diri di antara tentara, menyebabkan korban jiwa, dalam pertempuran yang berlangsung beberapa jam itu.

Sejauh ini, serangan Israel telah menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza, yang berpenduduk 2,3 juta orang sebelum perang. Rumah, sekolah, hingga masjid luluh lantak. Israel menuduh Hamas menggunakan fasilitas sipil sebagai basis militer, klaim yang dibantah Hamas.

Otoritas Israel mengatakan, warga Kota Gaza akan menerima perintah evakuasi sebelum operasi besar dimulai.

Warga sipil diminta hengkang

Patriarkat Latin Yerusalem, otoritas tertinggi gereja Katolik di Gaza, melaporkan kawasan di sekitar parokinya di Kota Gaza sudah mulai mendapat pengumuman evakuasi.

Hamas, yang telah memerintah Gaza hampir dua dekade, disebut semakin melemah akibat perang. Mereka menegaskan siap membebaskan seluruh sandera dengan syarat perang diakhiri, tuntutan yang ditolak Israel karena menghendaki Hamas melucuti senjata.

Survei menunjukkan, publik Israel mendukung penghentian perang demi menyelamatkan sandera. Baru-baru ini, ratusan ribu orang berunjuk rasa di Tel Aviv menuntut pemerintahan Netanyahu agar menanggapi tawaran gencatan senjata.

Sementara itu, jajak pendapat Reuters/Ipsos di AS menunjukkan 58% responden berpendapat semua negara anggota PBB seharusnya mengakui Palestina sebagai negara.

Editor: Agus Setiawan

Lihat Video ‘Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza’:

(nvc/nvc)

21/08/2025 17:41
Israel Setujui Rencana Permukiman Kontroversial di Tepi Barat

Tepi Barat –

Sebuah komite perencanaan Israel memberikan persetujuan akhir soal rencana kontroversial pembangunan permukiman baru di wilayah Tepi Barat.

Persetujuan itu diumumkan pada Rabu (20/08) kemarin. Rencana itu mencakup pengembangan lahan terbuka di sebelah timur Yerusalem, yang dikenal dengan istilah E1. Pemerintah Israel akan membangun sekitar 3.500 unit apartemen baru demi memperluas permukiman Maale Adumin, yang berdekatan dengan E1.

“Dengan bangga saya umumkan bahwa beberapa saat lalu, administrasi sipil telah menyetujui perencanaan pembangunan kawasan E1,” kata Wali Kota Maale Adumin, Guy Yifrach, dalam sebuah pernyataan.

Permukiman Tepi Barat memperumit proses damai

Rencana pembangunan Israel di wilayah Tepi Barat ini sejatinya banyak dikecam dan dianggap sebagai hal ilegal menurut hukum internasional. PBB dan pegiat HAM Palestina memperingatkan bahwa proyek ini akan memecah wilayah Palestina dan membuat solusi dua negara menjadi tidak memungkinkan.

Israel nantinya akan menggarap area seluas 12 kilometer persegi. Namun, karena lokasinya, perluasan ini akan membuat mustahil terbentuknya negara Palestina yang terhubung secara geografis dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kepada DW, seorang peneliti dari organisasi Ir Amim, Aviv Tatarsky, mengatakan kalau rencana ini membuat negara Palestina “tidak mungkin terwujud.” Dia menentang rencana perluasan permukiman tersebut.

“Rencana ini memecah wilayah Tepi Barat menjadi bagian utara dan selatan,” jelasnya.

Dalam sebuah kunjungan politik ke Indonesia pada Rabu (20/08), Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul mengatakan bahwa “rencana seperti ini, jika dilaksanakan, akan bertentangan dengan hukum internasional dan akan membuat solusi dua negara menjadi mustahil.”

Pada pekan lalu, Kementerian Luar Negeri Jerman juga telah mendesak Israel untuk “menghentikan pembangunan permukiman,” dan menegaskan bahwa Jerman hanya akan mengakui perubahan batas wilayah 4 Juni 1967. Batas ini telah disepakati oleh kedua pihak yang tengah berkonflik.

“Pembangunan permukiman melanggar hukum internasional dan resolusi relevan dari Dewan Keamanan PBB,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman. “Hal tersebut memperumit solusi dua negara yang sedang dibahas dan mengakhiri pendudukan Israel di Tepi Barat, seperti yang diminta oleh Mahkamah Internasional atau International Court of Justice.”

Sayap kanan Israel beri dukungan

Menteri Keuangan Israel dari kelompok sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang mengumumkan rencana tersebut pekan lalu, mengatakan persetujuan yang dilakukan pada Rabu (20/08) itu menjadi momen “bersejarah” dan menyebutnya sebagai teguran terhadap negara-negara Barat seperti Prancis dan Inggris, yang belakangan ini berencana untuk mengakui negara Palestina pada September 2025 mendatang.

“Negara Palestina sedang dihapus dari meja, bukan dengan slogan tetapi dengan tindakan,” kata Bezalel Smotrich, Rabu (20/08).

Sebelumnya lewat sebuah pernyataan, Kementerian Keuangan Israel mengatakan bahwa rencana permukiman baru itu “mengubur ide akan negara Palestina.”

Israel telah mengkritik negara-negara yang berkomitmen untuk mengakui Palestina sebagai negara. Mereka menyebut pengakuan itu sebagai “hadiah untuk Hamas” menyusul serangan teror 7 Oktober 2023.

Tulisan ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh: Muhammad Hanafi

Editor: Rahka Susanto dan Hani Anggraini

Lihat Video ‘Militer Israel Mulai Bergerak untuk Rencana Ambil Alih Gaza’:

(nvc/nvc)

21/08/2025 17:36