Xcloud.id

kab/kota: Yerusalem

  • Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Arab Ngamuk, Trump Janji Netanyahu Tak Akan Serang Lagi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada menegaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tidak akan menyerang Qatar lagi. Sebelumnya serangan terhadap Hamas di Doha pekan lalu yang membuat marah sekutu Teluk Washington itu dan negara-negara Arab lain.

    “Dia tidak akan menyerang Qatar,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval Senin waktu AS, dikutip AFP, Selasa (16/9/2025).

    Dilaporkan Reuters, kemarin, para pemimpin negara-negara Arab dan Islam berkumpul di Doha, untuk menggelar KTT darurat. Ini sebagai respons atas serangan Israel terhadap Qatar.

    Dalam draf resolusi yang beredar, para pemimpin akan mengeluarkan peringatan keras bahwa serangan Israel dan “tindakan permusuhan” lainnya mengancam prospek perdamaian dan normalisasi hubungan di kawasan.

    Sebuah kutipan dari draf resolusi yang disusun oleh para Menteri Luar Negeri sebelum KTT menunjukkan bahasa yang sangat tegas dan mengancam batalnya upaya normalisasi yang saat ini dilakukan Israel kepada negara-negara Arab.

    “Serangan brutal Israel terhadap Qatar dan kelanjutan tindakan permusuhan Israel, termasuk genosida, pembersihan etnis, kelaparan, pengepungan, serta aktivitas kolonisasi dan kebijakan ekspansi, mengancam prospek perdamaian dan koeksistensi di kawasan,” tulis draf Reuters.

    “Tindakan-tindakan ini mengancam semua yang telah dicapai dalam jalur normalisasi hubungan dengan Israel, termasuk perjanjian-perjanjian yang ada saat ini dan di masa depan.”

    Qatar sendiri adalah sekutu AS di Arab. Di negara itu ada pangkalan militer tentara Paman Sam. Trump juga sempat mendapat hadiah pesawat terbang ketika berkunjung ke negeri itu.

    Akhir pekan lalu, diketahui Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio melakukan kunjungan ke Yerusalem. Ia bersama Netanyahu mendatangi tembok ratap tangis, seolah memberi sinyal hubungan AS dan Israel yang makin dekat, setelah serangan ke Qatar.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Polisi Israel Tembak Mati Warga Palestina Gegara Panjat Pembatas di Yerusalem

    Polisi Israel Tembak Mati Warga Palestina Gegara Panjat Pembatas di Yerusalem

    Jakarta –

    Seorang pria warga Palestina ditembak mati oleh kepolisian Israel di dekat kota Al-Ram, Tepi Barat, Yerusalem bagian utara. Ia ditembak mati karena mencoba memanjat pembatas yang dipasang secara ilegal oleh Israel di Yerusalem.

    Dilansir AFP, Senin (15/9/2025), warga Palestina itu bernama Sanad Najeh Mohammed Hantouli. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan pria berusia 25 tahun tersebut tewas akibat tembakan polisi Israel.

    Sementara itu, juru bicara kepolisian Israel membenarkan penembakan itu. Ia melaporkan bahwa petugas polisi perbatasan menggagalkan upaya penyusupan melalui pembatas keamanan di Yerusalem.

    “Tersangka ditembak dan dilumpuhkan,” kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Ia menambahkan bahwa Sanad Najeh Mohammed Hantouli dinyatakan meninggal oleh tim medis. Jenazah Hantouli lalu dipindahkan ke Kompleks Medis Palestina di Ramallah sebelum dibawa ke kampung halamannya.

    Banyak warga Palestina telah mencoba melintasi pembatas pemisah secara ilegal dalam beberapa bulan terakhir, mencari pekerjaan di Israel setelah pihak berwenang di sana mencabut ribuan izin kerja menyusul pecahnya perang Gaza.

    “Banyak yang meninggal saat melarikan diri dari pasukan Israel,” kata pejabat Palestina.

    (maa/idn)

  • Video: Menlu AS ke Israel, Bahas Doha Hingga Berdoa di Tembok Ratapan

    Video: Menlu AS ke Israel, Bahas Doha Hingga Berdoa di Tembok Ratapan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio melakukan kunjungan resmi ke Israel pada Minggu 14 September 2025. Rubio memulai rangkaian agenda dengan berdoa di tembok barat atau tembok Al-Buraq yang merupakan bagian dari kompleks Masjid Al Aqsa di Yerusalem Timur.

    Simak informasi selengkapnya dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (15/09/2025).

  • Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini: Warga Papua Nugini Bisa Jadi WN Australia Lewat Perjanjian Militer

    Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari seluruh dunia selama 24 jam terakhir.

    Laporan utama kami hadirkan dari Australia dan Papua Nugini.

    Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini

    Militer Australia dan Papua Nugini akan “terintegrasi sepenuhnya” sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersejarah antara kedua negara.

    Perjanjian akan ditandatangani pekan ini bertepatan dengan peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini.

    Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Menteri Pertahanan Richard Marles, dan Menteri Pasifik Pat Conroy sudah berada di Papua Nugini, hari Senin ini.

    Menteri Pertahanan Papua Nugini Billy Joseph mengatakan kesepakatan tersebut merupakan “perjanjian pertahanan bersama” bagi kedua negara dalam bekerja sama mempertahankan wilayah masing-masing.

    “Kita tidak berbicara tentang interoperabilitas, kita berbicara tentang kekuatan yang terintegrasi sepenuhnya,” ujar Menhan PNG kepada ABC.

    Lewat perjanjian ini nantinya Australia bisa merekrut tentara dari Papua Nugini dan sebaliknya, serta menyediakan jalur bagi warga Papua Nugini untuk mendapatkan kewarganegaraan Australia dengan bergabung militer Australia.

    Terduga pembunuh Charlie Kirk tidak kooperatif

    Pria yang ditangkap atas dugaan pembunuhan aktivis sayap kanan AS Charlie Kirk dilaporkan tidak kooperatif dengan pihak berwenang.

    Charlie mengatakan tersangka penembakan, Tyler Robinson, 22 tahun, akan didakwa secara resmi pada hari Selasa.

    Penyidik belum menemukan alasan Charlie diduga memanjat atap Universitas Utah Valley kemudian menembak Charlie dari jarak jauh pada hari Rabu.

    Charlie, yang disebut dekat dengan Presiden AS Donald Trump dan salah satu pendiri kelompok mahasiswa konservatif Turning Point USA, terbunuh dalam satu tembakan senapan dalam acara yang dihadiri oleh 3.000 orang di Orem, sekitar 65 kilometer selatan Salt Lake City.

    Penyusunan kabinet Nepal lewat sosmed

    Seorang mantan DJ dan organisasi nirlabanya yang kurang dikenal di Nepal menggunakan aplikasi media sosial yang populer di kalangan gamer untuk mengorganisir unjuk rasa.

    Sudan Gurung, pendiri Hami Nepal (Kami adalah Nepal) yang berusia 36 tahun, menggunakan aplikasi Discord dan Instagram untuk memobilisasi demonstrasi besar-besaran yang berujung dengan mundurnya Perdana Menteri K.P. Sharma Oli.

    Kemarin, Sudan dan timnya menggelar rapat untuk memutuskan posisi-posisi kunci di kabinet dan mengusulkan agar beberapa pejabat pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintahan sebelumnya dicopot.

    “Pertemuan sedang berlangsung antara Karki dan anggotanya. Kami akan segera membereskan daftar anggota kabinet,” kata salah satu anggota.

    Serangan bom Israel semakin intens

    Otoritas Palestina mengatakan pasukan Israel menghancurkan setidaknya 30 bangunan di Kota Gaza dan memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka.

    Israel menjelaskan rencananya untuk merebut kota tersebut, yang ditinggali oleh sekitar satu juta warga Palestina, dengan tujuan untuk melenyapkan kelompok militan Hamas.

    Sementara itu, Minggu kemarin, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Yerusalem untuk membahas masa depan konflik di Gaza.

    Kunjungan ke Tembok Barat “menegaskan kembali pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota abadi Israel,” menurut pernyataan dari Departemen Luar Negeri.

    Lihat juga Video: Rekonstruksi Penembakan WN Australia, 2 Eksekutor Pakai Jaket Ojol

  • Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    Kampus Islam dan Sejumlah Menara Tinggi di Gaza Hancur Dirudal Israel

    GELORA.CO -Militer Israel kembali menggempur Kota Gaza dan menghancurkan beberapa gedung tinggi pada Minggu, 14 September 2025, waktu setempat.

    Sebelum menyerang, Israel memberi peringatan evakuasi hanya dalam hitungan jam kepada warga yang tinggal di gedung-gedung tersebut. 

    Salah satunya gedung yang dihancurkan adalah Menara Al Kawthar, gedung 11 lantai dekat pelabuhan Gaza, yang militer Israel (IDF) dipakai Hamas untuk memantau pergerakan pasukan.

    “Langkah-langkah telah diambil untuk mengurangi korban sipil, termasuk peringatan dini, penggunaan amunisi presisi, dan pengawasan udara,” kata IDF dikutip dari CNN, Senin 15 September 2025.

    Selain Al Kawthar, Menara Al Mohna di kawasan Tel al-Hawa juga diserang, meski tidak hancur total. Serangan lain menghantam gedung Universitas Islam Gaza hingga luluh lantak. 

    “Universitas Islam di Gaza akan hancur berkeping-keping. Hilangkan sumber hasutan dan terorisme,” kata Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, di X.

    Serangan ini berlangsung di tengah rencana Israel menggelar operasi darat besar untuk merebut Kota Gaza. 

    Sebelumnya dilaporkan ada sekitar 74 warga Palestina tewas dalam serangan Israel di Gaza pada hari Sabtu, dengan lebih dari 50 di antaranya tewas di Kota Gaza.

    Kamp Al Shati di Kota Gaza menjadi sasaran Sabtu malam, seiring meningkatnya serangan Israel. Video-video setelah kejadian menunjukkan kebakaran besar terjadi di area tempat orang-orang berlindung.

    Lebih dari 50.000 warga Palestina kehilangan tempat tinggal setelah militer Israel mengintensifkan aksinya di kota itu selama seminggu terakhir, ungkap Pertahanan Sipil Gaza dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis. 

    Pasukan Israel telah menghancurkan lebih dari 130 bangunan tempat tinggal di kota terbesar di kantong itu selama periode yang sama, menurut Pertahanan Sipil.

    Serangan hari Minggu terjadi saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan rapat bersama menteri luar negeri, pertahanan, serta pimpinan militer dan keamanan Israel. Salah satu topik yang dibahas adalah bagaimana operasi ini dilakukan tanpa membahayakan sekitar 20 sandera yang diyakini masih ditahan di Gaza.

    Di sisi lain, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tiba di Israel pada hari yang sama. Ia sempat berkunjung ke Tembok Barat di Yerusalem setelah mendarat di Tel Aviv.

  • Militer Israel Perluas Perlintasan di Gaza Selatan untuk Bantuan Kemanusiaan

    Militer Israel Perluas Perlintasan di Gaza Selatan untuk Bantuan Kemanusiaan

    JAKARTA – Militer Israel menyatakan mulai memperluas wilayah di Jalur Gaza selatan yang disebutnya “Perlintasan 147″ untuk meningkatkan volume bantuan yang memasuki zona kemanusiaan yang telah ditentukan.

    Hal ini dilakukan sebagai persiapan untuk menerima penduduk yang meninggalkan wilayah utara.

    “Perlu ditekankan bahwa setelah selesai, kapasitas penerimaan penyeberangan akan meningkat menjadi 150 truk per hari – tiga kali lipat dari kapasitas saat ini, sehingga memungkinkan peningkatan masuknya bantuan, dengan penekanan pada makanan,” demikian pernyataan militer Israel dilansir Reuters, Jumat, 12 September.

    PBB dan banyak pemerintah asing, termasuk negara-negara yang  bersekutu dengan Israel, mengecam perintah evakuasi Kota Gaza, menyerukan gencatan senjata, dan mengkritik tajam kondisi di zona kemanusiaan tersebut.

    Serangan militer Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 64.000 orang, sebagian besar warga sipil, menurut otoritas kesehatan setempat.

    Invasi Israel menyebabkan krisis kelaparan dan bencana kemanusiaan yang lebih luas, serta menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.

    Kementerian kesehatan wilayah tersebut mengatakan 411 orang, termasuk 142 anak-anak, meninggal karena kekurangan gizi dan kelaparan di wilayah tersebut.

    Perang tersebut dipicu oleh serangan yang dipimpin Hamas yang diluncurkan dari Gaza ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera 251 orang, menurut penghitungan Israel.

    Pada Jumat, polisi Israel mengatakan seorang penyerang dari wilayah Palestina di Tepi Barat ditangkap setelah melakukan serangan penusukan terhadap tamu hotel di kibbutz dekat Yerusalem.

    Layanan ambulans Israel mengatakan dua orang telah dibawa ke rumah sakit.

  • Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Harapan Baru untuk Palestina Usai Majelis PBB Kompak Dukung Resolusi

    Jakarta –

    Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi terbaru terkait isu Palestina-Israel. Resolusi ini menegaskan kembali komitmen internasional terhadap solusi dua negara, dengan tujuan mengakhiri perang di Gaza dan membuka jalan bagi perdamaian yang lebih adil dan berkelanjutan.

    Langkah tersebut disambut dengan pandangan beragam. Sebagian pihak melihatnya sebagai harapan baru bagi rakyat Palestina, sementara pihak lain ada yang menilai keputusan itu justru bisa memperumit situasi di lapangan.

    Solusi Dua Negara, Palestina Tanpa Hamas

    Dalam voting pada Jumat (12/9/2025) di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS), mayoritas negara anggota Majelis Umum memberikan suara dukungan untuk resolusi yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina yang bebas dari Hamas.

    Dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), resolusi tersebut diadopsi dengan 142 suara mendukung, 10 suara lainnya menentang, dan 12 suara memilih abstain. Menurut situs resmi PBB, sebanyak 10 negara yang menolak resolusi itu terdiri atas Israel, AS, Argentina, Hungaria, Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, Paraguay, dan Tonga.

    Deklarasi ini menegaskan Hamas harus menyerahkan senjata, membebaskan sandera, serta mengakhiri kekuasaannya di Gaza. “Deklarasi tersebut secara terang-terangan menyerukan bahwa ‘Hamas harus membebaskan semua sandera’,” demikian bunyi penggalannya. Resolusi juga membuka opsi pengerahan misi stabilisasi internasional sementara di bawah mandat Dewan Keamanan PBB.

    Israel Tolak dan Sebut Resolusi Memalukan

    Israel langsung menolak resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein, menegaskan Tel Aviv menolak mentah-mentah resolusi tersebut.

    Marmorstein menyebut keputusan itu “memalukan” dan menuding PBB telah menjadi “sirkus politik yang terlepas dari kenyataan.” Ia juga menilai resolusi tidak membawa perdamaian. “Resolusi tersebut tidak memajukan solusi perdamaian–sebaliknya, resolusi tersebut mendorong Hamas untuk melanjutkan perang,” ujarnya dalam pernyataan via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Israel pun menyatakan berterima kasih kepada negara-negara yang ikut menolak, termasuk Amerika Serikat, Argentina, dan beberapa negara Pasifik.

    Palestina Sambut Sebagai Langkah Penting

    Berbeda dengan Israel, otoritas Palestina menyambut baik hasil voting. Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyebut resolusi ini sebagai tonggak bersejarah.

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menilai dukungan mayoritas negara anggota PBB menunjukkan adanya komitmen global untuk menghidupkan kembali solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

    Kritik Keras dari Pakistan Mengecam Israel

    Tak hanya Palestina, suara dukungan juga datang dari Pakistan yang sekaligus mengecam keras Israel. Duta Besar Pakistan untuk PBB, Asim Iftikhar Ahmad, menyebut Israel berpura-pura menjadi korban meski justru bertindak sebagai agresor.

    “Tidak dapat diterima, bahkan menggelikan, bagi seorang agresor, penjajah, pelanggar berantai terhadap Piagam PBB dan hukum internasional – yaitu Israel – untuk menyalahgunakan ruang sidang ini,” ucap Ahmad dalam sidang Dewan Keamanan PBB, seperti dilansir Al Arabiya, Sabtu (13/9/2025).

    Ia menuding Israel bertindak dengan impunitas dan tak mendengarkan komunitas internasional. Sidang DK PBB kemudian mengadopsi pernyataan bersama yang mengutuk serangan Israel ke Qatar dan menyatakan dukungan terhadap peran Qatar dalam mediasi konflik Gaza.

    (wia/idh)

  • Penikaman Gegerkan Hotel di Yerusalem, 2 Orang Luka-luka

    Penikaman Gegerkan Hotel di Yerusalem, 2 Orang Luka-luka

    Yerusalem –

    Serangan penikaman menggegerkan sebuah hotel di area Tzuba, sebuah kibbutz Israel, yang terletak kurang dari 10 kilometer di sebelah barat Yerusalem. Sedikitnya dua orang mengalami luka-luka dalam penikaman tersebut.

    Kepolisian Israel, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025), menyatakan seorang pelaku penikaman, yang disebut warga Palestina, telah ditangkap.

    “EMT (teknisi medis darurat) dan paramedis sedang merawat dua korban penikaman dan mengevakuasi mereka ke rumah sakit, termasuk seorang pria berusia 60 tahun dalam kondisi serius dan seorang pria berusia 23 tahun dalam kondisi sedang,” demikian pernyataan layanan darurat Israel, Magen David Adom.

    Dalam pernyataannya, Kepolisian Israel mengatakan bahwa seorang individu “dari daerah Shuafat melakukan serangan penikaman terhadap para tamu di sebuah hotel di Kibbutz Tzuba, yang melukai mereka”.

    Disebutkan Kepolisian Israel bahwa seorang personelnya yang ada di lokasi kejadian “melumpuhkan teroris tersebut dan menahannya”.

    Area permukiman Shuafat dan kamp pengungsi Palestina yang ada di dekatnya terletak di dalam wilayah Yerusalem Timur, yang diduduki Israel sejak tahun 1967 silam.

    Rentetan serangan marak di wilayah Yerusalem beberapa waktu terakhir, salah satunya penembakan yang menewaskan sedikitnya enam orang di sebuah halte bus yang berada di dekat Persimpangan Ramot, Yerusalem Timur, pada 8 September lalu.

    Kepolisian Israel menyebut dua pelaku yang tiba di lokasi dengan menggunakan mobil, telah ditembak mati setelah melepaskan tembakan ke arah halte bus tersebut. Seorang petugas keamanan dan seorang warga sipil yang ada di lokasi yang telah menembak kedua pelaku hingga tewas.

    Beberapa senjata, amunisi dan pisau yang digunakan oleh para pelaku penyerangan ditemukan di lokasi kejadian.

    Kelompok Hamas memuji penembakan itu, dengan sayap bersenjata mereka, Brigade Ezzedine al-Qassam, mengklaim dua anggotanya telah mendalangi serangan mematikan tersebut.

    Menurut Brigade Ezzedine al-Qassam, penembakan itu merupakan “respons atas tindakan pendudukan (Israel) yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina”.

    Sejauh ini belum ada klaim Hamas atau kelompok lainnya terkait penikaman di hotel Yerusalem tersebut.

    Lihat juga Video ‘Penembakan di Halte Bus Yerusalem: 5 Tewas, 11 Luka-Luka’:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Palestina Puji Resolusi Majelis Umum PBB: Penting untuk Akhiri Pendudukan

    Ramallah –

    Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menyambut baik resolusi yang didukung mayoritas anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengupayakan terbentuknya negara Palestina tanpa kelompok Hamas.

    Dalam voting pada Jumat (12/9) di New York, Amerika Serikat (AS), resolusi yang disebut “Deklarasi New York” — yang diajukan Prancis dan Arab Saudi — itu mendapatkan 142 suara mendukung, dengan 10 suara lainnya menentang, termasuk Israel dan AS, dan 12 suara memilih abstain.

    “Saya mengapresiasi diadopsinya resolusi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa… tentang implementasi solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina yang merdeka,” kata Al-Sheikh dalam tanggapannya via media sosial X, seperti dilansir AFP, Sabtu (13/9/2025).

    “Resolusi ini menyatakan kesediaan internasional untuk mendukung hak-hak rakyat kami dan merupakan langkah penting untuk mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara merdeka kami atas dasar perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur (yang dianeksasi Israel) sebagai ibu kotanya,” sebutnya.

    Resolusi yang secara resmi disebut sebagai “Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara” itu berupaya menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina, tanpa melibatkan Hamas.

    Deklarasi New York ini secara terang-terangan menyerukan bahwa “Hamas harus membebaskan semua sandera”, dan menyatakan bahwa Majelis Umum PBB mengutuk “serangan yang dilakukan oleh Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober”.

    Deklarasi tersebut juga menyerukan “tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza, demi mewujudkan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang adil, damai, dan langgeng berdasarkan implementasi efektif solusi Dua-Negara”.

    “Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan mereka,” demikian bunyi penggalan deklarasi itu.

    Tidak hanya itu, deklarasi tersebut juga mencakup pembahasan mengenai “pengerahan misi stabilisasi internasional sementara” ke wilayah yang terdampak di bawah mandat Dewan Keamanan PBB, yang bertujuan untuk mendukung penduduk sipil Palestina dan memfasilitasi tanggung jawab keamanan Otoritas Palestina.

    Deklarasi New York itu telah disetujui oleh Liga Arab dan ditandatangani bersama pada Juli lalu oleh 17 negara anggota PBB, termasuk beberapa negara Arab.

    Diadopsinya Deklarasi New York ini mendahului digelarnya pertemuan puncak PBB yang diketuai bersama oleh Riyadh dan Paris pada 22 September mendatang di New York, di mana Presiden Prancis Emmanuel Macron telah berjanji untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

    Selain Prancis, beberapa negara Barat lainnya, seperti Inggris, Kanada dan Australia, juga akan memberikan pengakuan serupa untuk negara Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Akankah Serangan Israel di Qatar Luapkan Perang di Timur Tengah?

    Akankah Serangan Israel di Qatar Luapkan Perang di Timur Tengah?

    Jakarta –

    Sejauh ini, respons Qatar terhadap serangan Israel terhadap sebuah gedung di ibu kota Doha, pada Selasa (9/9), masih terbatas pada kecaman verbal.

    Insiden itu menewaskan lima pemimpin politik berpangkat rendah kelompok militan Hamas serta seorang petugas keamanan lokal.

    Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, mengecam serangan tersebut dan menyatakan negaranya menuntut Israel “bertanggung jawab atas segala konsekuensi.”

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut serangan itu “sepenuhnya dibenarkan” mengingat Hamas merupakan dalang serangan teror pada 7 Oktober 2023 di Israel yang menewaskan lebih dari 1.200 orang dan membuat sekitar 250 orang disandera.

    Netanyahu juga mengaitkan hal itu dengan penembakan di Yerusalem Timur yang diduduki, yang menewaskan enam orang pada Senin (8/9) yang diklaim Hamas.

    Sementara itu, Hamas — kelompok militan Islam yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, AS dan Uni Eropa, hanya mengonfirmasi bahwa Himam al-Hayya, putra negosiator utama Hamas Khalil al-Hayya, turut tewas.

    Menurut kantor berita AFP, Khalil al-Hayya dan pemimpin Hamas di luar negeri Khaled Meshaal juga berada di gedung yang menjadi target. Sejauh ini, keduanya belum bisa dihubungi oleh media Prancis tersebut.

    Diplomasi atau eskalasi militer?

    “Serangan ini adalah alarm bagi seluruh kawasan, di mana batas-batas kemitraan dan aliansi tradisional sedang didefinisikan ulang,” ujar Sanam Vakil, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di lembaga kajian Chatham House yang berbasis di London, kepada DW.

    “Negara-negara Teluk tahu bahwa kemitraan mereka dengan Amerika Serikat (sekutu terkuat Israel, red.) penting secara ekonomi maupun keamanan, jadi sulit membayangkan adanya perpecahan segera,” tambahnya.

    Hugh Lovatt, peneliti di European Council on Foreign Relations, meragukan situasi saat ini akan berkembang menjadi konflik langsung antara Qatar dan Israel.

    “Qatar sama sekali tidak akan membalas secara militer,” katanya kepada DW. Dia berspekulasi Qatar bisa menggunakan dana kekayaan negara untuk menekan secara ekonomi.

    Pandangan serupa disampaikan Neil Quilliam, pakar hubungan luar negeri di firma konsultan Azure Strategy yang berbasis di London.

    “Qatar tidak siap untuk meningkatkan eskalasi,” ujarnya. “Pembalasan dengan senjata hanya akan mengundang respons Israel dengan kekuatan lebih besar, dan keyakinan Doha terhadap perlindungan AS pasti terguncang saat ini.”

    Qatar dan AS, yang merupakan sekutu utama Israel sekaligus pendukung kuat perang Israel di Gaza, juga memiliki aliansi strategis. Qatar menampung pangkalan militer terbesar AS di kawasan dan menggunakan sistem pertahanan udara buatan AS.

    Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada media AS bahwa dirinya “tidak senang” dengan serangan tersebut. Dalam sebuah unggahan di media sosial, dia menyebut tidak diberi tahu sebelumnya mengenai serangan di Qatar. “Ini keputusan Perdana Menteri Netanyahu; bukan keputusan saya,” tulisnya.

    “Saya memandang Qatar sebagai sekutu dan sahabat dekat AS, dan sangat menyesalkan lokasi serangan itu,” lanjut Trump, seraya menekankan bahwa menurutnya mengeliminasi Hamas tetap merupakan “tujuan yang pantas.”

    Apakah negosiasi Gaza terancam?

    Serangan Israel di Doha juga dikhawatirkan mengganggu putaran terbaru perundingan mengenai gencatan senjata di Gaza serta kemungkinan pembebasan sandera Hamas setelah hampir dua tahun perang.

    Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya tidak gentar akibat serangan itu.

    “Qatar tidak pernah berhenti berupaya menghentikan perang ini dan akan melakukan apa pun untuk menghentikan perang, menghentikan permusuhan di Gaza,” ujarnya, menambahkan bahwa mediasi “akan berlanjut, dan tidak ada yang akan menghalangi kami untuk terus memainkan peran ini.”

    Posisi Qatar sebagai mediator utama antara Israel dan Hamas berakar dari hubungan uniknya dengan kedua pihak.

    Menurut Quilliam, “Qatar benar-benar mediator luar biasa di kawasan ketika menyangkut Israel.”

    Peran ini kian menonjol sejak 2012, ketika pimpinan politik Hamas pindah dari Suriah ke Doha. Saat itu, Washington ingin mencegah Hamas berpindah ke Iran — pendukung kuat kelompok militan itu yang juga menentang Israel dan AS. Di Doha, menurut asumsi Washington, Hamas akan lebih mudah diawasi.

    Quilliam menyebut hubungan Qatar dengan Hamas sebagai hubungan kerja. “Qatar lebih condong pada ekspresi Islam politik di kawasan,” katanya. Negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab lebih vokal menentang kelompok Islamis.

    Dia menambahkan, Qatar juga merupakan pengkritik keras Israel, berbeda dengan negara lain di kawasan, seperti Bahrain atau Uni Emirat Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel melalui Abraham Accords yang ditengahi AS pada 2020.

    Namun, dia menekankan bahwa meskipun Qatar menghormati Hamas sebagai gerakan politik dan perlawanan, Doha tidak pernah secara terbuka mendukung kontrol penuh Hamas atas Gaza.

    Sikap Qatar secara umum dihargai Israel, yang telah menumbuhkan kepercayaan pada kemampuan mediasi Qatar. Meski demikian, Qatar dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik formal, namun tetap menjalin hubungan pragmatis sejak 1990-an.

    Bagi pemerintahan Netanyahu, mempertahankan Qatar di meja perundingan sangat penting mengingat meningkatnya tekanan dari dalam Israel maupun luar negeri untuk mengakhiri perang di Gaza yang dipicu serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    Sejak saat itu, lebih dari 64.500 warga Palestina telah tewas menurut angka yang belum terverifikasi tetapi dianggap kredibel dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Sekitar 50 sandera masih ditahan Hamas, dengan hanya 20 yang diyakini masih hidup.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris
    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha
    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)