Xcloud.id

kab/kota: Yerusalem

  • Israel Akan Kirim Delegasi untuk Negosiasi Pembebasan Sandera di Gaza

    Israel Akan Kirim Delegasi untuk Negosiasi Pembebasan Sandera di Gaza

    Yerusalem –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa telah menyetujui mengirim delegasi untuk melakukan pembicaraan mengenai pembebasan sandera yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober. Akan tetapi belum diketahui ke mana delegasi itu akan dikirim.

    Dilansir AFP, Jumat (5/7/2024), dalam sebuah pernyataan setelah pembicaraan telepon dengan Presiden AS Joe Biden, kantor Netanyahu mengatakan bahwa PM Israel itu telah menyampaikan keputusan tersebut ke Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

    “Perdana Menteri menyampaikan informasi terbaru kepada Presiden Biden tentang keputusannya untuk mengirim delegasi yang akan melanjutkan negosiasi untuk membebaskan para sandera,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya.

    Akan tetapi, tidak ada indikasi ke mana delegasi tersebut akan pergi atau kapan akan berangkat.

    Dalam pernyataannya melalui panggilan telepon, Gedung Putih mengatakan Biden menyambut baik keputusan untuk meminta para perunding Israel terlibat dengan mediator dalam upaya untuk mencapai kesepakatan.

    Sementara dalam laporan media, Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet keamanannya pada Kamis (4/7) malam untuk membahas proposal baru yang dikirim oleh Hamas melalui mediator Qatar. Hamas menuntut diakhirinya pertempuran dan penarikan pasukan Israel sebagai awal dari kesepakatan penyanderaan.

    Israel mengatakan bahwa perang tidak akan berakhir tanpa pembebasan sandera di wilayah Palestina. Netanyahu juga berulang kali bersumpah bahwa kampanye di Gaza tidak akan berakhir sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dihancurkan.

    Qatar, Mesir dan Amerika Serikat telah melakukan mediasi antara kedua belah pihak dan sumber-sumber yang dekat dengan upaya mereka mengatakan ada dorongan baru untuk menjembatani ‘kesenjangan’ antara kedua belah pihak dalam beberapa pekan terakhir.

    Biden mengumumkan jalan menuju kesepakatan gencatan senjata pada bulan Mei yang menurutnya telah diusulkan oleh Israel dan mencakup gencatan senjata enam minggu untuk memungkinkan perundingan dan pada akhirnya sebuah program untuk membangun kembali Gaza yang hancur.

    “Ada perkembangan penting dalam proposal terbaru dengan opsi positif bagi kedua belah pihak,” kata seorang diplomat yang menjelaskan proposal terbaru tersebut.

    “Kali ini Amerika sangat serius mengenai hal ini,” imbuhnya.

    Diketahui perang dimulai dengan serangan Hamas tanggal 7 Oktober di Israel selatan yang mengakibatkan kematian 1.195 orang, sebagian besar warga sipil. Hal ini menurut penghitungan AFP berdasarkan angka Israel.

    Militan Hamas juga menyandera 251 sandera, 116 di antaranya masih berada di Gaza termasuk 42 orang yang menurut tentara tewas.

    Sementara serangan balasan Israel secara terus-menerus telah menewaskan sedikitnya 38.011 orang, sebagian besar warga sipil, menurut angka dari kementerian kesehatan wilayah yang dikelola Hamas.

    (lir/lir)

  • Imam Masjid Al Aqsa Bantah Israel Usai Dituduh Dukung Terorisme

    Imam Masjid Al Aqsa Bantah Israel Usai Dituduh Dukung Terorisme

    Jakarta –

    Imam Masjid Al Aqsa, Sheik Ekrima Sabri (85), dituntut atas tuduhan mendukung aksi terorisme oleh Israel. Israel menuding Sabri mendukung terorisme atas komentarnya yang memuji pria Palestina telah membunuh empat warga Israel termasuk tentara di Tepi Barat.

    Dilansir AFP, Jumat (28/6/2024), dakwaan kepada Sabri itu berlangsung pekan ini. Dasar tuntutan itu merujuk pada dukungan Sabri kepada pelaku penyerangan yang menembak penjaga di pemukiman Maale Adumim di Tepi Barat pada Oktober 2022. Serangan ini menewaskan satu tantara Israel.

    Israel juga menuding Sabri memuji pelaku penyerangan kedua bernama Raad Hazam yang membunuh tiga warga Israel dan melukai enam warga lainnya dalam penembakan di Tel Aviv pada April 2022. Dalam serangan itu Raad Hazam diketahui juga ikut tewas.

    “Kantor kejaksaan mengajukan ke pengadilan Yerusalem sebuah dakwaan terhadap mantan mufti kota tersebut, setelah dia menghasut terorisme dan memuji teroris,” kata Kementerian Kehakiman dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (26/6) waktu setempat.

    Sabri Membantah

    Sabri membantah keras tuduhan yang dilayangkan Israel. Dia menyebut hanya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para penyerang setelah kematian mereka.

    “Ini adalah tuduhan palsu. Dakwaan itu dibuat-buat dan jahat,” katanya.

    “Menyampaikan belasungkawa bukan berarti kami mendukung apa yang dilakukan anak-anak tersebut,” sambung Sabri.

    “Dakwaan tersebut merupakan hasil tindakan politik dan bukan tindakan hukum. Syekh telah dianiaya selama dua tahun,” katanya kepada AFP.

    Lihat juga Video ‘RS Al Shifa di Gaza Mulai Diperbaiki Seusai Hancur Diserang Israel’:

    (ygs/zap)

  • Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tanda Tanya Gencatan Senjata Gaza Usai Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang

    Tel Aviv –

    Gencatan senjata di Gaza, Palestina, kini menjadi tanda tanya. Hal itu menyusul langkah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang Israel.

    Netanyahu membubarkan kabinet perang usai tokoh berhaluan tengah, Benny Gantz, pergi dari pemerintahan. Dilansir Reuters, Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), Netanyahu membubarkan kabinet perangnya pada Senin (17/6).

    Langkah Netanyahu ini sudah diperkirakan secara luas setelah kepergian Benny Gantz yang merupakan mantan panglima militer berhaluan tengah.

    Absennya Gantz dalam pemerintahan Netanyahu meningkatkan ketergantungan Netanyahu pada sekutu ultra-nasionalis yang menentang gencatan senjata dengan Hamas. Hal ini diprediksi menambah tantangan terhadap perundingan gencatan senjata untuk perang di Gaza, Palestina.

    Kabinet perang Israel dibentuk pada 11 Oktober 2023 setelah Israel menyatakan perang terhadap Gaza sebagai tanggapan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Serangan itu menewaskan 1.200 orang di Israel.

    Kabinet tersebut dibentuk sebagai badan yang lebih kecil dalam kabinet keamanan, yang merupakan bagian dari kabinet koalisi yang lebih luas. Kabinet perang tersebut terdiri dari Netanyahu, Benny Gantz, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, dan tiga pengamat: menteri Pemerintah Aryeh Deri dan Gadi Eisenkot, dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.

    Kabinet perang itu ditujukan untuk membuat keputusan cepat tentang jalannya perang, yang kemudian akan dikirim untuk disetujui oleh kabinet yang lebih luas. Meski demikian, kabinet perang ini sering kali tidak mencapai kesepakatan dan perselisihan terus merajalela di dalam tubuh yang lebih kecil.

    Nasib Gencatan Senjata di Gaza

    Netanyahu diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu.

    Badan itu didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina. Serangan Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 37.000 warga.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media. Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras.

    Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata. Bergantung pada kabinet keamanan secara penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusan soal perang.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana. Posisi itu sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Namun, Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/haf)

  • Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Netanyahu Bubarkan Kabinet Perang, Bagaimana Nasib Gencatan Senjata Gaza?

    Tel Aviv –

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membubarkan kabinet perang usai ditinggal oleh Benny Gantz, pensiunan jenderal dan anggota parlemen yang dikenal sebagai tokoh moderat. Netanyahu kini diyakini bergantung pada mitranya dari kubu ultranasionalis yang dikenal menolak gencatan senjata dengan Hamas.

    Dilansir Al-Jazeera dan Associated Press, Selasa (18/6/2024), pembubaran kabinet perang ini kemungkinan besar mengurangi peluang gencatan senjata di Jalur Gaza dalam waktu dekat. Kebijakan perang besar-besaran sekarang hanya akan disetujui oleh Kabinet Keamanan Netanyahu – sebuah badan yang didominasi oleh kelompok garis keras dan dikenal menentang proposal gencatan senjata yang didukung AS serta ingin melanjutkan perang di Gaza, Palestina.

    Netanyahu diperkirakan akan berkonsultasi mengenai beberapa keputusan dengan sekutu dekatnya dalam pertemuan ad-hoc, kata seorang pejabat Israel yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya karena mereka tidak berwenang memberi pengarahan kepada media.

    Pertemuan tertutup ini dapat menumpulkan pengaruh kelompok garis keras. Namun, Netanyahu sendiri tidak menunjukkan antusiasme terhadap rencana gencatan senjata dan ketergantungannya pada kabinet keamanan penuh dapat memberinya perlindungan untuk memperpanjang keputusannya.

    Pembubaran kabinet perang ini diyakini semakin menjauhkan Netanyahu dari politisi garis tengah yang lebih terbuka terhadap perjanjian gencatan senjata dengan Hamas. Pembicaraan gencatan senjata selama berbulan-bulan telah gagal menemukan titik temu antara Hamas dan para pemimpin Israel.

    Baik Israel maupun Hamas enggan untuk sepenuhnya mendukung rencana yang didukung Amerika Serikat (AS). Perjanjian itu antara lain berisi pembebasan sandera, membuka jalan untuk mengakhiri perang, dan memulai upaya pembangunan kembali wilayah Gaza yang hancur.

    Netanyahu sekarang akan bergantung pada anggota kabinet keamanannya, yang beberapa di antaranya menentang perjanjian gencatan senjata dan menyuarakan dukungan untuk menduduki kembali Gaza. Setelah kepergian Gantz, Menteri Keamanan Nasional ultranasionalis Israel, Itamar Ben-Gvir, menuntut dirinya masuk ke kabinet perang yang diperbarui.

    Langkah yang diambil Netanyahu dengan membubarkan kabinet perang diyakini dapat membantu menjaga jarak dari Ben-Gvir, tetapi hal itu tidak dapat mengesampingkannya sama sekali. Langkah ini juga memberi Netanyahu kelonggaran untuk mengakhiri perang agar tetap berkuasa.

    Para pengkritik Netanyahu menuduhnya menunda berakhirnya perang berarti penyelidikan atas kegagalan pemerintah pada 7 Oktober 2023 dan meningkatkan kemungkinan diadakannya pemilu baru ketika popularitas perdana menteri sedang rendah.

    “Ini berarti bahwa dia akan membuat semua keputusan sendiri, atau dengan orang-orang yang dia percayai dan tidak menentangnya,” kata Ketua Departemen Ilmu Politik di Universitas Ibrani Yerusalem, Gideon Rahat.

    “Dan ketertarikannya adalah melakukan perang yang lambat,” ujar Rahat.

    Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

    2 Menteri Problematik di Sisi Netanyahu

    Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich merupakan perwakilan dari konstituen ultra-Ortodoks dan sayap kanan dalam politik Israel. Mereka juga terkait erat dengan gerakan pemukim, yang berupaya membangun di tanah Palestina.

    Keduanya telah mengancam akan mengundurkan diri jika Israel tidak melancarkan serangan ke Rafah di Gaza, yang merupakan rumah bagi 1,5 juta pengungsi. Keduanya juga mengancam akan mundur jika Netanyahu melanjutkan perjanjian gencatan senjata yang didukung AS sebelum mereka menganggap Hamas ‘hancur’.

    Ben-Gvir dan Smotrich juga mendukung pendirian permukiman ilegal di Gaza, menyusul ‘migrasi sukarela’ warga Palestina yang tinggal di sana – sebuah posisi yang sangat kontras dengan kebijakan perang resmi Israel. Terakhir adalah kedudukan internasional mereka, yang cukup bermasalah.

    Tak satu pun sekutu Israel, termasuk AS, yang kemungkinan akan terlibat dengan salah satu politisi tersebut. Secara fundamental, keberadaan keduanya akan melemahkan peran potensial apa pun dalam kabinet perang.

    Ben-Gvir dan Smotrich memiliki gabungan 14 kursi di parlemen Israel, Knesset. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan dengan Partai Persatuan Nasional pimpinan Gantz yang memiliki 12 kursi.

    Penarikan diri dua menteri ultranasionalis itu akan menyebabkan runtuhnya kabinet koalisi dan berakhirnya masa jabatan Netanyahu. Netanyahu diyakini akan membentuk kabinet dapur yang lebih kecil, di mana diskusi dan konsultasi sensitif dapat dilakukan.

    Menurut surat kabar Yedioth Ahronoth, badan baru tersebut akan mencakup Menteri Pertahanan Yoav Gallant, Menteri Urusan Strategis Ron Dermer, serta Ketua Dewan Keamanan Nasional Tzachi Hanegbi. Ini juga akan menghalangi upaya Smotrich dan Ben-Gvir untuk bergabung dengan badan tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (haf/imk)

  • DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    DK PBB Dukung Gencatan Senjata Gaza, Israel Tak Mau Komentar

    New York –

    Israel terkesan menghindari untuk berkomentar soal resolusi terbaru yang disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang isinya mendukung proposal gencatan senjata antara Tel Aviv dan Hamas di Jalur Gaza.

    Rusia memilih abstain dalam voting yang digelar pada Senin (10/6) waktu setempat, sedangkan 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara dukungan untuk resolusi yang isinya mendukung proposal gencatan senjata tiga fase yang diajukan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada 31 Mei lalu.

    Biden, pada saat itu, menggambarkan proposal tersebut sebagai inisiatif Israel. Setelah voting resolusi digelar oleh Dewan Keamanan PBB, Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan “hari ini kami memilih perdamaian” dengan memberikan suara dukungan.

    Seperti dilansir Times of Israel dan Reuters, Selasa (11/6/2024), resolusi yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB itu pada intinya menyambut baik proposal gencatan senjata terbaru, menyatakan bahwa Israel telah menerima proposal itu, dan mendesak Hamas juga untuk juga menyetujuinya.

    “Mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya melaksanakan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat,” demikian bunyi penggalan draf resolusi tersebut.

    Resolusi tersebut juga merinci soal proposal gencatan senjata tiga fase, dan menyatakan bahwa “jika perundingan memakan waktu lebih dari enam pekan untuk tahap pertama, gencatan senjata akan tetap berlanjut selama perundingan berlangsung”.

    Usai resolusi itu disetujui Dewan Keamanan PBB, respons Israel disampaikan oleh diplomat karier Israel Reut Shafir Ben Naftali, meskipun Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan hadir langsung pada awal sidang digelar sebelum voting dilakukan.

    Hal tersebut, menurut Times of Israel, dinilai sebagai upaya nyata untuk mendepolitisasi respons Israel dengan tidak membiarkan pejabat yang ditunjuk secara politik untuk menyampaikan tanggapan resmi.

    Ben Naftali, dalam tanggapannya, terkesan menghindari untuk berkomentar langsung atau menyatakan penolakan terhadap resolusi tersebut. Padahal sebelumnya Tel Aviv telah menyampaikan penolakan mereka.

    Dalam pernyataannya di hadapan Dewan Keamanan PBB, Ben Naftali tidak secara eksplisit mengonfirmasi bahwa Israel memang mendukung proposal gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera seperti disebutkan dalam resolusi yang disetujui itu.

    Namun dia mengulangi kembali penegasan yang disampaikan Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu selama sepekan terakhir.

    “Sejak hari-hari pertama setelah invasi dan pembantaian brutal Hamas pada 7 Oktober, tujuan Israel sudah sangat jelas: Memulangkan semua sandera kami dan melucuti kemampuan Hamas. Israel berkomitmen terhadap tujuan-tujuan ini — untuk membebaskan semua sandera, menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas, dan memastikan bahwa Gaza tidak menjadi ancaman bagi Israel di masa depan,” ucap Ben Naftali.

    Netanyahu diketahui menghindari untuk memberikan komentar signifikan soal proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Biden pada 31 Mei lalu.

    Proposal itu belum sepenuhnya dirilis ke publik, dan ditafsirkan oleh beberapa pihak bahwa proposal itu mengizinkan Hamas tetap berada di Jalur Gaza dalam beberapa bentuk, mengingat proposal itu mengatur soal gencatan senjata fase pertama dengan Hamas yang kemudian menjadi parmenen pada fase kedua.

    Hamas dan Otoritas Palestina Sambut Baik Resolusi DK PBB

    Kelompok Hamas belum menyatakan pihaknya menyetujui proposal gencatan senjata terbaru itu setelah menerima drafnya pada akhir Mei lalu. Namun Hamas merilis pernyataan yang isinya menyambut baik disetujuinya resolusi Dewan Keamanan PBB itu.

    Hamas juga menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan para mediator dalam menerapkan prinsip-prinsip dalam proposal gencatan senjata itu.

    “Hamas menyambut baik apa yang tercakup dalam resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang menegaskan gencatan senjata permanen di Gaza, penarikan sepenuhnya (pasukan Israel), pertukaran tahanan, rekonstruksi, pemulangan pengungsi ke area tempat tinggal mereka, penolakan terhadap perubahan atau pengurangan demografi di wilayah Jalur Gaza, dan pengiriman bantuan yang diperlukan kepada rakyat kami di Jalur Gaza,” ucap Hamas dalam pernyataannya.

    “Kelompok ini ingin menekankan kesiapan untuk bekerja sama dengan para mediator untuk melakukan perundingan tidak langsung mengenai penerapan prinsip-prinsip ini yang sejalan dengan tuntutan rakyat dan perlawanan kami,” sebut Hamas.

    “Kami juga menegaskan kelanjutan upaya dan perjuangan kami… untuk mencapai hak-hak nasional (kami), yang paling utama adalah mengalahkan pendudukan (Israel) dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” imbuh pernyataan Hamas tersebut.

    Respons positif juga diberikan oleh Otoritas Palestina, dengan Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour menyebut tanggung jawab ada pada Israel untuk menerapkannya, meskipun Hamas belum memberikan persetujuannya.

    Mansour juga mengatakan bahwa Palestina akan terus “mengejar keadilan” terhadap Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ) dan Mahkamah Internasional (ICC).

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Palestina Kritik Komentar Khamenei Soal Serangan Hamas ke Israel

    Palestina Kritik Komentar Khamenei Soal Serangan Hamas ke Israel

    Ramallah –

    Kepresidenan Palestina mengkritik komentar pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, yang memuji serangan mengejutkan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober tahun lalu. Khamenei menyebut serangan itu diperlukan untuk menggagalkan rencana yang didukung Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.

    Seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (4/6/2024), Khamenei dalam komentarnya memuji serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu, yang memicu perang berkelanjutan di Jalur Gaza. Dia bahkan menggambarkan serangan Hamas itu sebagai “hal yang dibutuhkan oleh kawasan tersebut”.

    Dalam tanggapannya, kantor kepresidenan Palestina menyebut komentar semacam itu bertujuan untuk “mengorbankan darah orang-orang Palestina” dan tidak akan mengarah pada pembentukan negara Palestina yang merdeka.

    “Rakyat Palestina telah berjuang dan berupaya selama seratus tahun, dan mereka tidak membutuhkan perang yang tidak memenuhi ambisi mereka untuk kebebasan dan kemerdekaan,” tegas kantor kepresidenan Palestina dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Palestina, WAFA News Agency.

    “Apa yang kami inginkan adalah mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, bukan kebijakan-kebijakan yang tidak memenuhi tujuan nasional Palestina,” sebut kantor kepresidenan Palestina.

    Rentetan serangan Israel telah memicu kehancuran dan banyak kematian di wilayah Jalur Gaza sejak perang berkecamuk pada Oktober tahun lalu. Laporan terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, yang dikuasai Hamas, seperti dilansir Al Jazeera, menyebut sedikitnya 36.439 orang tewas selama delapan bulan terakhir.

    Sekitar 82.627 orang lainnya mengalami luka-luka dalam perang yang terus berkecamuk di Jalur Gaza.

    “Operasi Banjir Al-Aqsa adalah hal yang diperlukan oleh kawasan ini. Kawasan kita membutuhkan operasi ini,” ucap Khamenei dalam komentarnya soal serangan mematikan Hamas terhadap wilayah Israel bagian selatan pada Oktober tahun lalu. Sekitar 1.200 orang dilaporkan tewas di Israel akibat serangan Hamas itu.

    “Operasi ini merupakan pukulan telak bagi rezim Zionis,” sebut Khamenei saat berbicara dalam acara memperingati 35 tahun meninggalnya pendiri Republik Islam Iran, mendiang Ayatollah Ruhollah Khomeini.

    Dia bahkan mengklaim bahwa serangan Hamas telah menggagalkan rencana multinasional yang didukung AS, yang bertujuan memampukan Israel untuk “mendominasi politik dan ekonomi” di kawasan Timur Tengah.

    “Skema ini telah mencapai saat-saat terakhirnya. Pada saat-saat kritis seperti itu, serangan Banjir Al-Aqsa dimulai dan telah menghancurkan semua rencana musuh,” ucap Khamenei merujuk pada serangan Hamas terhadap Israel pada Oktober tahun lalu.

    Ditambahkan oleh Khamenei bahwa serangan Hamas telah menempatkan Israel pada “jalur yang hanya akan berakhir dengan pembusukan dan kehancuran”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Kenapa Turki Setop Berbisnis dengan Israel?

    Ankara –

    Senyum menghiasi wajah Presiden Recep Tayyip Erdogan ketika menjawab pertanyaan DW, bahwa “kami sudah tidak lagi mempertahankan hubungan dagang intensif dengan Israel. Isunya sudah selesai,” kata dia dalam jumpa pers di akhir kunjungan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Ankara, dua pekan lalu.

    Saat itu, rencana Turki “membatasi” ekspor sebanyak 54 jenis komoditas ke Israel baru berupa ancaman. Beberapa hari setelah pernyataan Erdogan, Kementerian Perdagangan akhirnya mengumumkan penghentian kerja sama ekspor dan impor dengan Israel.

    Kedua negara sejatinya menjalin kekariban bisnis. Menurut Asosiasi Ekspor Turki, TIM, perdagangan bilateral antara Turki dan Israel, “memiliki struktur yang stabil dan independen secara politik.”

    Pada 2022 silam, volume perdagangan antara kedua negara mencapai sembilan miliar dolar AS. Israel mengekspor barang senilai dua miliar dolar AS, sementara Turki membukukan penjualan senilai tujuh miliar dolar AS.

    Volume dagang kedua negara sejak itu berkurang dan hanya mencapai tujuh miliar dolar AS pada tahun 2023.

    Proyeksi negatif di Turki

    Bagaimana penghentian dagang dengan Israel akan berdampak pada ekonomi Turki yang sedang dilanda krisis? Menurut Oguz Oyan, ekonom dan tokoh oposisi Turki, langkah tersebut akan menyulitkan Ankara menemukan investor asing.

    “Negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa, memandang negatif negara yang menjatuhkan sanksi terhadap Israel,” kata dia. “Penghentian dagang tidak hanya memperburuk hubungan dengan Israel, tetapi juga dengan pasar keuangan, dan artinya juga aliran dana investasi ke Turki.”

    Kritik dari Israel

    Di Israel, Menteri Luar Negeri Israel Katz merespons keras keputusan Turki untuk sepenuhnya menghentikan hubungan dagang.

    “Erdogan melanggar perjanjian internasional dengan memblokir pelabuhan. Dia mengabaikan kepentingan rakyat Turki dan pengusaha Turki. Beginilah tindakan seorang diktator,” kata dia.

    Apakah keputusan Ankara akan memicu konsekuensi hukum? “Tidak,” kata Profesor Funda Basaran Yavalar di Universitas Marmara, Istanbul, spesialis dalam hukum keuangan internasional.

    Karena sejauh ini, belum ada kontrak bisnis yang diakhiri secara sepihak. Basaran yakin, situasinya belum akan berubah.

    Menurutnya, solusi bisa diupayakan lewat Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, yang mewadahi perdagangan kedua negara dan menawarkan mekanisme mediasi antara negara anggota.

    Kegamangan usai kekalahan pemilu

    Sikap keras Ankara terhadap Israel diyakini bersumber pada kekalahan bersejarah Erdogan dalam pemilu komunal akhir Maret lalu.

    Kepada DW, Gabriel Haritos, peneliti di lembaga pemikir Yunani ELIAMEP yang berbasis di Yerusalem, menilai pemutusan hubungan dagang dengan Israel sebagai “taktik politik,” demi memuaskan publik di dalam negeri.

    Hal serupa diungkapkan ekonom Turki Oguz Oyan. “Di masa kampanye pemilu, pemerintahan Partai AKP mendulang sentimen negatif karena pesatnya perdagangan dengan Israel,” kata dia.

    Kebijakan pemerintah dinilai bermuka dua, karena di satu sisi giat menuduhkan kejahatan perang terhadap Israel di depan publik, tapi di balik layar tetap panen uang lewat hubungan dagang. “Hal ini mempengaruhi suara para pemilih Islam konservatif.”

    Oyan yakin, AKP berusaha memobilisasi dukungan elektoral di dalam negeri dengan bersikap keras ke Israel. “Mereka mengalami kekalahan besar dalam pemilu. AKP ingin memulihkan gengsi yang hilang dan redupnya kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

    rzn/hp

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Bos CIA Temui Netanyahu Bahas Opsi Penangguhan Invasi Rafah

    Jerusalem –

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu sedang berdiskusi dengan Direktur Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (AS) atau CIA, Bill Burns, membahas “kemungkinan” penangguhan operasi militer di Rafah, Jalur Gaza bagian selatan, dengan imbalan pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas.

    Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (9/5/2024), diskusi itu dilakukan saat Burns sedang melakukan kunjungan sebagai bagian dari upaya terbaru Washington untuk mewujudkan gencatan senjata terbaru di Jalur Gaza. Direktur CIA itu diketahui turut terlibat dalam upaya mediasi dalam perang Israel-Hamas.

    Diskusi yang dilakukan oleh Netanyahu dan Burns digelar saat keduanya bertemu di Yerusalem pada Rabu (8/5) waktu setempat.

    “Keduanya membahas kemungkinan Israel menangguhkan operasi di Rafah dengan imbalan pembebasan sandera,” ungkap seorang pejabat Israel, yang tidak ingin disebut namanya, saat berbicara kepada AFP.

    Israel menentang keberatan yang disampaikan AS dan dunia internasional, dengan mengirimkan tank-tank militer ke Rafah untuk merebut area perlintasan perbatasan utama dengan Mesir pada Selasa (7/5) pagi. Perlintasan perbatasan itu menjadi saluran utama bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

    Penyerbuan militer Israel ke Rafah bagian timur itu terjadi setelah Hamas mengumumkan pada Senin (6/5) waktu setempat bahwa mereka menyetujui proposal gencatan senjata yang diajukan mediator Mesir dan Qatar.

    Tel Aviv dalam tanggapannya menyebut proposal yang disetujui Hamas “sangat jauh” dari apa yang disetujui oleh para perunding sebelumnya.

    Kendali demikian, perundingan gencatan senjata terus berlanjut di Kairo, Mesir. Laporan media terkait pemerintah Mesir menyebut perundingan kembali digelar pada Rabu (8/5) waktu setempat “dengan kehadiran semua pihak”.

    AS yang merupakan sekutu dekat dan pemasok bantuan militer utama Israel, mengonfirmasi bahwa perundingan sedang berlangsung.

    “Perundingan sedang berlangsung. Penilaian mendalam terhadap posisi kedua belah pihak menunjukkan bahwa mereka seharusnya mampu mengatasi… kesenjangan yang ada, jadi kami akan terus mendukung proses tersebut,” ucap Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, kepada wartawan setempat.

    Sementara Hamas memperingatkan bahwa perundingan yang sedang berlangsung itu akan menjadi “kesempatan terakhir” bagi Israel untuk menyelamatkan sekitar 128 sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Lima Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Lebanon

    Lima Orang Tewas Akibat Serangan Israel di Lebanon

    Jakarta –

    Sumber keamanan Lebanon mengatakan sebanyak lima orang tewas dalam serangan Israel di Lebanon selatan. Kelompok bersenjata Palestina menyebut tiga korban tewas merupakan anggotanya.

    Dilansir AFP, Kamis (9/5/2024) Israel dan Hizbullah, sekutu Hamas, telah meningkatkan pertukaran lintas batas yang sedang berlangsung.

    Menurut sumber keamanan Lebanon, “dua pejuang Hizbullah” tewas dalam serangan udara Israel di kota perbatasan Adaisseh.

    “Dua pejuang telah mati syahid dalam perjalanan menuju Yerusalem”, ungkapan yang mereka gunakan untuk merujuk pada anggotanya yang terbunuh oleh tembakan Israel.

    Sementara itu, serangan terpisah di desa Khiam pada hari Rabu menewaskan tiga orang yang kemungkinan besar adalah “pejuang Palestina,” kata sumber Lebanon.

    Gambar AFP menunjukkan awan asap besar membubung di atas Khiam setelah serangan. Militer Israel mengatakan “jet tempurnya menyerang bangunan militer… di wilayah Khiam, Adaisseh” dan kota-kota lain di Lebanon selatan.

    Israel sebelumnya melaporkan “jet tempur dan artileri mereka menyerang lebih dari 20 sasaran teror Hizbullah” di Lebanon selatan. Sementara itu Hizbullah mengatakan pasukannya melakukan setidaknya 11 serangan terhadap posisi tentara Israel utara di seberang perbatasan, menggunakan drone dan “peluru kendali”.

    (dwia/dwia)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Panel Independen Temukan Masalah ‘Netralitas’ di Tubuh UNRWA

    Panel Independen Temukan Masalah ‘Netralitas’ di Tubuh UNRWA

    Jakarta –

    Sebuah panel independen pada hari Senin (22/04) menyerukan agar Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) melakukan “perbaikan segera” guna menjaga netralitasnya.

    Panel independen ini sebelumnya ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk melakukan pemeriksaan terhadap UNRWA setelah Israel menuduh 12 pekerjanya mungkin telah ikut serta dalam serangan teror Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober tahun lalu.

    Meski begitu, diplomat Prancis, Catherine Colonna, yang memimpin panel independen tersebut, menegaskan, mereka ditugaskan untuk secara khusus memeriksa netralitas UNRWA, bukan memeriksa tuduhan Israel terkait 12 pekerja tersebut.

    Untuk menindaklanjuti tuduhan Israel itu, Guterres telah memerintahkan pengawas internal PBB untuk melakukan penyelidikan terpisah.

    Temuan panel independen terkait netralitas UNRWA

    Dalam laporan setebal 54 halaman, panel independen mengaku telah mengidentifikasi “masalah terkait netralitas” dalam prosedur-prosedur yang dijalankan oleh UNRWA. Hal ini dilakukan guna “memastikan terwujudnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas kemanusiaan.”

    Laporan tersebut mengutip sejumlah pernyataan politik para staf di ranah publik, “konten bermasalah” dalam buku pelajaran sekolah, dan politisasi serikat pekerja.

    “Sebagian besar dugaan pelanggaran netralitas berkaitan dengan postingan di media sosial,” tulis laporan tersebut, seraya mencatat bahwa postingan itu seringkali diunggah setelah terjadinya insiden kekerasan yang berdampak pada kolega atau keluarga dari individu tersebut.

    Terkait buku pelajaran sekolah, laporan tersebut mengungkap ada kemajuan yang dilakukan oleh UNRWA dalam membersihkan sekolah-sekolah dari buku-buku pelajaran yang bias.

    Meski begitu, hampir 4% buku teks sekolah masih berisi pernyataan yang menyebut Israel sebagai “pendudukan Zionis,” atau Yerusalem sebagai ibu kota Palestina.

    Panel independen mengeluarkan rekomendasi kepada UNRWA, agar meningkatkan netralitasnya, tidak hanya melalui keterlibatan dengan donor, tapi juga melalui netralitas staf, pendidikan, juga tata kelola yang dijalankan.

    Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini sebelumnya telah mengatakan, ia akan menerima apa pun rekomendasi panel independen. Namun, ia juga memperingatkan terkait apa yang disebutnya sebagai “kampanye terpadu yang disengaja” oleh Israel untuk membubarkan organisasi tersebut.

    Panel independen: Israel belum memberikan bukti

    Colonna mengatakan Israel belum memberikan bukti untuk mendukung tuduhannya.

    “Israel membuat tuduhan secara publik bahwa sejumlah besar pegawai UNRWA adalah anggota organisasi teroris. Namun, Israel belum memberikan bukti pendukung mengenai hal ini,” kata Colonnna kepada wartawan di New York.

    Tuduhan itu sebelumnya disampaikan oleh Israel pada bulan Maret lalu, mengklaim sekitar 450 pekerja UNRWA di Gaza adalah “teroris.”

    Panel independen juga mempertanyakan, dari puluhan ribu nama dalam daftar staf UNRWA yang diterima sejak tahun 2011, Israel sebelumnya tidak pernah menyatakan kekhawatirannya terkait satu pun nama tersebut.

    UNRWA saat ini telah mempekerjakan sekitar 32.000 orang, dan 13.000 di antaranya berada di Gaza.

    Israel kritik laporan panel independen

    Merespons laporan yang dikeluarkan oleh panel independen, Kementerian Luar Negeri Israel menyerukan agar negara-negara donor segera meninggalkan UNRWA.

    “Laporan Colonna mengabaikan parahnya masalah, dan hanya menawarkan solusi kosmetik yang tidak ada hubungannya dengan besarnya cakupan inflitrasi Hamas ke UNRWA,” kata juru bicara Kemenlu Israel, Oren Marmorstein.

    “Layaknya pohon apel, masalah UNRWA-Gaza itu bukan cuma perkara beberapa buah saja yang buruk tapi pohonnya busuk dan beracun yang akarnya adalah Hamas,” ujar Marmorstein seraya menambahkan bahwa laporan “ini adalah upaya untuk menghindari masalah, namun tidak mengatasinya secara langsung.’

    Hamas, kelompok militan Islam yang menguasai Gaza, diklasifikasikan sebagai organisasi teroris oleh Israel, Uni Eropa (UE), Amerika Serikat (AS), dan beberapa negara Arab.

    Tuduhan Israel picu disrupsi bantuan ke UNRWA

    Tuduhan Israel terhadap UNRWA sebelumnya telah membuat para donor internasional dengan cepat membekukan pendanaan senilai $450 juta (setara dengan Rp7,3 triliun) kepada lembaga PBB tersebut.

    Panel independen menyebut pendanaan ini sebagai hal yang “tak tergantikan dan sangat diperlukan bagi pembangunan manusia dan ekonomi di Palestina.”

    Sebagian besar negara saat ini telah melanjutkan donasinya, namun masih ada beberapa negara seperti AS, Inggris yang terus menjaga jarak.

    AS merupakan donor terbesar UNRWA. Setiap tahunnya, negara donor memberikan bantuan antara $300-$400 juta. Namun, saat ini mereka telah mengeluarkan undang-undang yang mengunci jeda pendanaan UNRWA hingga setidaknya Maret 2025.

    UNRWA didirikan pada tahun 1949 untuk membantu warga Palestina yang melarikan diri atau diusir selama perang tahun 1948. Saat ini mereka memberikan layanan kepada hampir 6 juta pengungsi Palestina.

    gtp/rs/as (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini