Xcloud.id

kab/kota: Yerusalem

  • Netanyahu Pecat Menhan Israel Yoav Gallant, Kenapa?

    Netanyahu Pecat Menhan Israel Yoav Gallant, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang dianggap sebagai figur penyeimbang dari unsur sayap kanan dalam pemerintahan koalisi Israel.

    Dalam sebuah pernyataan video pada Selasa (5/11/2024) malam waktu setempat, Netanyahu menyatakan bahwa “perbedaan signifikan dalam menangani pertempuran” di Gaza telah muncul.

    “Dalam situasi perang, diperlukan kepercayaan penuh antara perdana menteri dan menteri pertahanan … Dalam beberapa bulan terakhir, kepercayaan antara saya dan menteri pertahanan telah rusak,” katanya, sebagaimana dilansir The Guardian.

    Adapun keputusan ini memicu protes di seluruh negeri.

    Sebagai pengganti Gallant, Netanyahu menunjuk Menteri Luar Negeri Israel Katz dari partai Likud. Gideon Saar, pemimpin partai New Hope yang bergabung kembali dengan koalisi Netanyahu, akan mengisi posisi Menteri Luar Negeri.

    Katz menulis di platform X bahwa mereka akan bekerja sama “untuk membawa sistem keamanan menuju kemenangan melawan musuh dan mencapai tujuan perang, yaitu pengembalian seluruh sandera sebagai misi utama, penghancuran Hamas di Gaza, penumpasan Hizbullah di Lebanon, pembatasan agresi Iran, serta pemulangan warga di wilayah utara dan selatan dengan aman.”

    Tidak lama setelah pengumuman tersebut, ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Tel Aviv, memblokir jalan utama kota tersebut. Sekitar 1.000 orang melakukan demonstrasi di luar kediaman Netanyahu di Yerusalem, sementara protes dan blokade jalan juga terjadi di beberapa lokasi lain di Israel.

    Gallant telah lama berbeda pendapat dengan Netanyahu, terutama sejak koalisi Netanyahu terbentuk pada akhir 2022. Ketegangan terjadi karena Gallant adalah satu-satunya pejabat senior pemerintah yang menentang rencana reformasi yudisial, yang dianggap kritis oleh sebagian besar pihak dan dianggap mengancam demokrasi Israel.

    Keputusan untuk memecat Gallant juga disinyalir dipengaruhi oleh dorongan Gallant baru-baru ini untuk memberlakukan wajib militer bagi komunitas Ultra-Ortodoks. Kebijakan ini mendapat perlawanan keras dari partai Ultra-Ortodoks di Knesset, yang merupakan sekutu lama Netanyahu.

    Gallant menyatakan bahwa pemecatannya didorong oleh perbedaan pandangan mengenai wajib militer bagi Ultra-Ortodoks, kewajiban moral Israel untuk memulangkan sandera, serta perlunya penyelidikan menyeluruh atas serangan teror yang terjadi pada 7 Oktober.

    Gallant, yang merupakan mantan jenderal, dipandang sebagai figur moderat dalam kabinet Netanyahu baik di Israel maupun internasional. Dia menyebutkan bahwa kemenangan militer Israel telah menciptakan kondisi untuk solusi diplomatik di Gaza. “Keamanan negara Israel akan selalu menjadi misi hidup saya,” tulisnya di platform X setelah Netanyahu mengumumkan pemecatannya.

    Keputusan ini memicu respons cepat dari komunitas internasional. Gedung Putih memberikan penghormatan pada Gallant sebagai “mitra penting” dan menyatakan bahwa Amerika Serikat akan “terus bekerja sama dengan Menteri Pertahanan Israel yang baru.”

    (luc/luc)

  • 6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    6 Update Perang Arab! Irak Serang Israel-Presiden AS Pilihan Netanyahu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Situasi masih terus memanas di Timur Tengah. Hal ini dipicu serangan Israel ke wilayah Gaza, Palestina, yang akhirnya pekan ini secara besar-besaran meluas ke wilayah Lebanon dan sejumlah negara lainnya.

    Berikut perkembangan terbarunya sebagaimana dikutip dari sejumlah sumber oleh CNBC Indonesia, Selasa (5/11/2024):

    1. Negara Arab Ini Marah Besar

    Pemerintah Suriah buka suara terkait serangan Israel di wilayah ibukotanya, Damaskus, pada hari Senin kemarin. Pernyataan resmi negara tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriatnya, Selasa (5/11/2024).

    Dalam pernyataan tersebut, Suriah mengutuk serangan terbaru tersebut dengan menyebut bahwa serangan Tel Aviv ditujukan untuk wilayah yang dipenuhi oleh warga sipil. Damaskus mengatakan serangan itu kriminal dan mendesak anggota PBB untuk mengambil tindakan cepat untuk menindak Israel.

    “Republik Arab Suriah mengutuk agresi yang dilancarkan oleh entitas Zionis,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan dikutip Al Jazeera.

    “Suriah menyerukan kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan segera dan langkah-langkah tegas untuk menghentikan agresi Israel dan meminta pertanggungjawaban para pelaku atas kejahatan mereka.”

    Menurut laporan, jet tempur Israel melancarkan tiga serangan di wilayah Sayyidah Zaynab, yang terletak sekitar 10 km (6 mil) di selatan Damaskus. Serangan pertama menghantam persimpangan Kaou Sudan dekat Sayyidah Zaynab, yang dipenuhi orang-orang terlantar yang melarikan diri dari serangan Israel di Lebanon.

    Serangan kedua terjadi di sekitar sebuah hotel, yang terletak di tenggara Sayyidah Zaynab. Serangan ketiga menargetkan rumah-rumah pertanian di daerah tersebut.

    Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan dua anggota gerakan Hizbullah Lebanon dilaporkan tewas dan lima lainnya luka parah dalam serangan udara Israel di sebuah situs pertanian di daerah tersebut.

    2. Israel Tangkap Ajudan Netanyahu

    Pengadilan Israel mengatakan kebocoran informasi yang dilakukan oleh ajudan di kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan telah merusak kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera.

    Pengadilan di kota Rishon LeZion pada Minggu (3/11/2024) malam mengatakan empat orang sedang diselidiki karena memberikan berita kepada surat kabar. Mereka juga telah ditangkap terkait dengan penyelidikan bersama oleh polisi, dinas keamanan internal, dan tentara Israel.

    Tersangka utama bernama Eliezer Feldstein, yang menurut media Israel dipekerjakan sebagai juru bicara dan penasihat media di kantor PM Netanyahu tak lama setelah serangan Hamas pada Oktober 2023 di Israel. Tiga orang lainnya yang akan ditangkap adalah anggota lembaga keamanan.

    Para tersangka diduga terlibat dalam pembocoran dokumen strategi Hamas yang ditemukan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di Gaza. Mereka memanipulasi atau mengedit materi tersebut agar tampak seolah-olah pimpinan kelompok militan Palestina tersebut berencana untuk memperpanjang perundingan selama mungkin, serta menyelundupkan sandera ke Mesir.

    “Perintah bungkam sebagian masih berlaku, tetapi kasus tersebut melibatkan pelanggaran keamanan nasional yang disebabkan oleh penyediaan informasi rahasia yang melanggar hukum yang merugikan pencapaian tujuan perang Israel,” kata pengadilan pada Jumat, seperti dikutip The Guardian.

    Laporan yang tampaknya berdasarkan dokumen yang direkayasa tersebut muncul di media Inggris Jewish Chronicle dan tabloid Jerman Bild pada bulan September, yang menyebabkan IDF meluncurkan penyelidikan. Jewish Chronicle kemudian mencabut berita tersebut dan memecat jurnalis yang menulisnya.

    Para pengkritik Netanyahu mengatakan artikel tersebut muncul pada saat ia menghadapi kritik baru atas penanganannya terhadap perundingan setelah enam sandera yang tewas ditemukan di sebuah terowongan di Rafah.

    Laporan tersebut juga tampaknya telah memperkuat tuntutan baru Netanyahu dalam perundingan tersebut setelah kerangka kerja bersyarat telah dicapai, bahwa pasukan Israel tetap berada di perbatasan Gaza-Mesir. Tuntutan tersebut ditolak oleh Hamas, dan perundingan pun gagal.

    3. Irak Serang Israel

    Perlawanan Islam Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak di Israel Selatan. Kelompok bersenjata itu menyebut bahwa pihaknya bertanggung jawab atas serangan pesawat nirawak terhadap ‘target vital’ di Israel Selatan.

    “Para pejuang kami telah melakukan serangan pesawat nirawak terhadap target vital di selatan Israel, dan itu adalah serangan keenam hari ini,” ungkapnya.

    4. Israel Perluas Penjajahan di Tepi Barat

    Sumber-sumber mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel menyerbu kota Tulkarem di Tepi Barat yang diduduki serta Silwan di Yerusalem Timur.

    Sebelumnya, Hamas telah menyerukan warga Palestina untuk menghadapi serangan pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

    “Kami menyerukan kepada massa di Tepi Barat untuk lebih banyak perlawanan, keteguhan hati, dan konfrontasi berkelanjutan dengan pendudukan dan pemukim di semua provinsi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

    5. Keluarga Sandera Israel blokir Jalan Tol

    Video yang dibagikan di X menunjukkan protes yang diadakan di Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv. Protes itu diselenggarakan oleh keluarga tawanan yang ditahan di Gaza. Disebutkan mereka menuntut kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas agar segera dilakukan.

    Rekaman tersebut juga menunjukkan para pengunjuk rasa menduduki wilayah di dekat Jalan Yitzhak Sadeh. Mereka juga memegang spanduk yang menuduh Netanyahu mencoba menggagalkan kesepakatan pertukaran tahanan.

    6. Presiden AS ‘Pilihan’ Netanyahu

    Amerika Serikat (AS) akan mengadakan pemilihan presiden (Pilpres) pada Selasa, (5/11/2024). Kontestasi ini akan mempertemukan Donald Trump dan Kamala Harris.

    Dari perspektif Israel, PM Netanyahu secara luas diyakini condong ke arah kemenangan Trump.

    Netanyahu dan Trump memiliki hubungan yang baik selama masa jabatan pertama mantan presiden AS tersebut. Pada tahun 2019, di Dewan Israel-Amerika, Trump mengatakan: “Negara Yahudi tidak pernah memiliki teman yang lebih baik di Gedung Putih daripada presiden Anda.”

    Perasaan itu saling menguntungkan. Netanyahu, dalam sebuah pernyataan pada tahun 2020, mengatakan bahwa Trump adalah “teman terbaik yang pernah dimiliki Israel di Gedung Putih”.

    Namun, hubungan antara Trump dan Netanyahu memburuk setelah Biden terpilih. Ketika Biden dilantik, Netanyahu mengucapkan selamat kepadanya. Trump mengatakan bahwa ia merasa dikhianati oleh hal ini.

    Meski begitu, Netanyahu telah berusaha untuk menghidupkan kembali ikatan lama. Selama kunjungan ke AS pada bulan Juli tahun ini, Netanyahu mengunjungi Trump di kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.

    (sef/sef)

  • Israel Resmi Beri Tahu PBB soal Putus Hubungan dengan UNRWA

    Israel Resmi Beri Tahu PBB soal Putus Hubungan dengan UNRWA

    Jakarta –

    Pemerintah Israel menyatakan telah secara resmi memberi tahu PBB tentang keputusannya untuk memutus hubungan dengan UNRWA, badan PBB yang mendukung pengungsi Palestina.

    “Atas instruksi Menteri Luar Negeri Israel Katz, Kementerian Luar Negeri memberitahu PBB tentang pembatalan perjanjian antara Negara Israel dan UNRWA,” kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan, dilansir kantor berita AFP, Senin (4/11/2024).

    “UNRWA, organisasi yang karyawannya berpartisipasi dalam pembantaian 7 Oktober dan banyak karyawannya adalah anggota Hamas, adalah bagian dari masalah di Jalur Gaza dan bukan bagian dari solusi,” ujar Katz.

    Sebelumnya, parlemen Israel bulan lalu menyetujui proposal untuk menutup operasi UNRWA di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki, meskipun ada kecaman dari masyarakat internasional, termasuk sekutunya Amerika Serikat.

    UNRWA telah memberikan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade. Menurut para ahli, larangan terhadap badan PBB ini akan menjadi pukulan bagi pekerjaan kemanusiaan di Gaza jika diterapkan.

    Namun, Katz menepis argumen tersebut, dengan mengatakan hanya sebagian bantuan yang dikirim ke Gaza oleh UNRWA.

    “Bahkan sekarang, sebagian besar bantuan kemanusiaan ke Gaza dikirim melalui organisasi lain, dan hanya 13 persen yang dikirim melalui UNRWA,” cetus Katz.

  • Sejarah Berdirinya UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

    Sejarah Berdirinya UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

    Jakarta –

    UNRWA atau singkatan dari United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, merupakan Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat. UNRWA memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi Palestina yang terdaftar.

    Mengutip dari laman resminya, UNRWA didanai hampir seluruhnya oleh kontribusi sukarela dari Negara-negara Anggota PBB. UNRWA juga menerima sejumlah dana dari Anggaran Reguler PBB, yang sebagian besar digunakan untuk biaya staf internasional. Layanan Badan ini mencakup pendidikan, perawatan kesehatan, bantuan dan layanan sosial, perbaikan dan peningkatan infrastruktur kamp, keuangan mikro, dan bantuan darurat, termasuk pada saat konflik bersenjata.

    Sejarah dan Latar Belakang

    UNRWA didirikan pada tanggal 8 Desember 1949 melalui Resolusi Majelis Umum PBB 302 (IV), setelah perang tahun 1948. Badan PBB ini bertujuan untuk melaksanakan bantuan langsung dan program-program kerja bagi para pengungsi Palestina.

    Kemudian pada tanggal 1 Mei 1950 UNRWA mulai beroperasi. Dengan tidak adanya solusi untuk masalah pengungsi Palestina, Majelis Umum PBB telah berulang kali memperbarui mandat UNRWA, yang terakhir diperpanjang hingga 30 Juni 2026.

    UNRWA diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk melayani ‘pengungsi Palestina’. Istilah ini didefinisikan pada tahun 1952 sebagai setiap orang yang “tempat tinggal normalnya adalah Palestina selama periode 1 Juni 1946 hingga 15 Mei 1948 dan yang kehilangan rumah dan sarana penghidupan sebagai akibat dari konflik 1948.” Pengungsi Palestina adalah orang-orang yang memenuhi definisi di atas dan keturunan ayah yang memenuhi definisi tersebut.

    Selain pengungsi Palestina, Majelis Umum PBB juga telah mengamanatkan UNRWA untuk menawarkan layanan kepada orang-orang lain tertentu yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, secara darurat jika diperlukan, di bidang operasi UNRWA. Khususnya, Majelis Umum PBB telah mengamanatkan Badan untuk memberikan layanan kepada orang-orang di wilayah yang saat ini mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan berkelanjutan sebagai akibat dari permusuhan tahun 1967 dan berikutnya. Orang-orang ini tidak terdaftar sebagai pengungsi Palestina. Hanya Majelis Umum PBB yang dapat mengubah mandat UNRWA, definisi pengungsi Palestina dan siapa yang diberi mandat untuk dilayani oleh Badan tersebut.

    Apa yang Dilakukan UNRWA?

    Layanan UNRWA tersedia bagi semua orang yang tinggal di wilayah operasinya yang terdaftar dan yang membutuhkan bantuan. Ketika mulai beroperasi pada tahun 1950, UNRWA merespons kebutuhan sekitar 750.000 pengungsi Palestina. Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan UNRWA.

    Kantor Pusat UNRWA sendiri berada di Amman dan Gaza. Lembaga PBB ini juga memiliki kantor-kantor perwakilan di wilayah operasionalnya yakni Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Gaza. Lembaga ini memiliki 13.000 staf dan menjadi Badan PBB terbesar di Gaza.

    (wia/imk)

  • Joe Biden Sedang Berdialog dengan Israel untuk Tunda UU Larangan UNRWA

    Joe Biden Sedang Berdialog dengan Israel untuk Tunda UU Larangan UNRWA

    Washington, Beritasatu.com – Gedung Putih pada Rabu (30/10/2024) mendesak Israel menunda pelaksanaan dua undang-undang (UU) yang baru saja disahkan soal pembatasan operasi badan pengungsi Palestina milik PBB (UNRWA).

    Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyatakan, pemerintahan AS yang dipimpin Joe Biden sedang berdialog dengan Israel untuk menunda pelaksanaan undang-undang ini.

    Washington juga mendesak Tel Aviv agar memastikan UNRWA dapat melaksanakan misinya secara efektif dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

    “Kami mendukung langkah-langkah memperkuat UNRWA, agar netralitas dan ketidakberpihakan UNRWA tetap terjaga, termasuk menanggapi tuduhan terkait hubungan terorisme, tetapi kami prihatin akan hal itu dan terus melakukan pembicaraan dengan Israel,” kata dia dilansir Antara.

    Parlemen Israel, yang dikenal sebagai Knesset, meloloskan dua RUU pada Senin (28/10/2024) terkait badan tersebut.

    Salah satunya melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel, sementara yang lainnya melarang pejabat Israel berhubungan dengan badan bantuan tersebut. Undang-undang terakhir secara efektif mencabut perjanjian 1967 yang memungkinkan UNRWA beroperasi di area kendali Israel.

    Israel menuduh beberapa pegawai UNRWA terlibat dalam serangan lintas perbatasan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023. Selain itu, menuding program pendidikan lembaga tersebut mempromosikan terorisme dan kebencian.

    UNRWA, yang berkantor pusat di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, membantah tuduhan tersebut. UNRWA menegaskan mereka tetap netral, dengan fokus utama dukungan bagi pengungsi.

    UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB pada 1949 untuk memberikan bantuan kepada warga Palestina yang terlantar akibat pembentukan negara Israel oleh PBB pada 1948.

  • Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

    Apa Itu UNRWA dan Mengapa Israel Melarangnya Beroperasi?

    Jakarta –

    Israel didesak mempertimbangkan kembali keputusannya yang melarang Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di negara tersebut.

    Selama ini, UNRWA dianggap sebagai penopang hidup di Gaza di tengah krisis kemanusiaan yang kian mengerikan.

    Banyak negara, termasuk sekutu-sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman telah menyatakan keprihatinan mendalam atas pelarangan tersebut.

    Keputusan Israel tersebut dinilai akan sangat berdampak terhadap kapasitas UNRWA yang selama ini sudah sangat terbatas untuk menyediakan layanan pokok bagi warga Gaza. Aturan ini juga akan membatasi kegiatan UNRWA di Tepi Barat.

    Rancangan Undang-Undang (RUU) soal larangan tersebut akan mulai berlaku dalam waktu tiga bulan.

    “Ini adalah kampanye terbaru yang mendiskreditkan UNRWA,” kata Komisaris Jenderal UNRWA, Phillipe Lazzarini.

    “Rancangan Undang-Undang ini hanya akan memperburuk penderitaan warga Palestina,” sambungnya.

    Apa itu UNRWA?

    Lembaga ini mengoperasikan sekolah, pelayanan sosial, pusat kesehatan hingga mendistribusikan bantuan makanan kepada pengungsi Palestina di Gaza dan wilayah lainnya.

    Kapan UNRWA didirikan?

    UNRWA didirikan pada 1949 untuk membantu para pengungsi Palestina dari perang tahun 1948 yang berujung pada didirikannya negara Israel.

    Sebanyak 750.000 orang Palestina terusir dari tanah mereka dalam peristiwa yang mereka sebut sebagai ‘Nakhba’ atau malapetaka.

    Lembaga ini mengatakan bahwa mereka telah berkontribusi terhadap “kesejahteraan dan pembangunan manusia dari empat generasi pengungsi Palestina”.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC BBC

    Siapa yang dilayani oleh UNRWA?

    Saat ini, sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina memenuhi syarat untuk mendapat layanan UNRWA.

    Dari jumlah itu, ada lebih dari 1,5 juta orang yang tinggal di 58 kamp pengungsi yang terdaftar di UNRWA.

    Kamp-kamp tersebut tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Jalur Gaza, hingga West Bank termasuk Yerusalem Timur.

    Lebih dari 871.000 pengungsi yang terdaftar tinggal di Tepi Barat, sekitar seperempat di antaranya di 19 kamp pengungsi.

    Kantor Pusat UNRWA berada di Amman dan Gaza. Lembaga ini juga memiliki kantor-kantor perwakilan di wilayah operasionalnya yakni Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat (termasuk Yerusalem Timur) dan Gaza.

    Baca juga:

    Apa yang dilakukan UNRWA di Gaza?

    Ada sekitar 1,4 juta pengungsi di Gaza dan delapan kamp pengungsian yang terdaftar di UNRWA.

    Sejak 7 Oktober 2023, sebagian besar dari warga Gaza yang berjumlah 2,3 juta orang telah melarikan diri ke wilayah selatan. Setidaknya satu juga orang Palestina kini tinggal di kamp UNRWA.

    Lembaga ini memiliki 13.000 staf dan menjadi Badan PBB terbesar di Gaza.

    UNRWA menjalankan fasilitas-fasilitas keseatan, pendidikan, termasuk pusat pelatihan guru dan hampir 300 sekolah dasar. Lembaga ini juga memproduksi buku-buku pelajaran untuk mendidik anak-anak muda Palestina.

    Getty ImagesSebuah sekolah yang dijalankan oleh UNRWA berubah menjadi kamp pengungsian di Gaza

    Apa yang telah terjadi sejak konflik Israel-Gaza?

    Lebih dari 42.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas sejak Israel melancarkan serangan udara dan menginvasi Gaza sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

    UNRWA mengatakan setidaknya 231 stafnya di Gaza juga telah terbunuh.

    Menurut PBB, sekitar 1,9 juta orang Gaza (90% dari populasi) menjadi pengungsi di dalam wilayah itu. Banyak dari mereka telah berulang kali mengungsi, sampai 10 kali bahkan lebih.

    Sejak Israel memulai serangan militer baru di Gaza utara pada Oktober, kelompok-kelompok kemanusiaan mengatakan hampir tidak ada bantuan yang masuk ke wilayah tersebut.

    Data Israel sendiri menunjukkan bahwa pengiriman bantuan ke Gaza telah anjlok dibandingkan pada September.

    Sebelum serangan 7 Oktober, sebanyak 500 truk bantuan masuk ke Gaza setiap harinya. Namun dalam 10 hari pertama Oktober tahun ini, hanya 30 truk yang diizinkan masuk per hari, jumlah terendah yang tercatat sejak konflik.

    Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) yang didukung PBB mengatakan sekitar 1,84 juta orang mengalami tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi.

    Sebanyak 664.000 orang di antaranya mengalami kelaparan tingkat “darurat” dan hampir 133.000 menghadapi kelaparan tingkat “bencana” di Gaza.

    Bagaimana operasional UNRWA dibiayai?

    Sebagian besar operasional UNRWA dibiayai dari bantuan sukarela dan dana dari negara-negara donor.

    Donor terbesar lembaga ini adalah AS yang menyumbang US$422 juta (Rp6,6 triliun) pada tahun 2023. Jerman adalah donor terbesar kedua, menyumbang US$212,8 juta (Rp3,3 triliun).

    Kedua negara ini berkontirbusi pada sebagian besar pendanaan UNRWA yang jumlahnya mencapai US$1,46 miliar.

    Getty ImagesSekolah yang dikelola UNRWA rusak berat setelah terkena serangan Israel di Gaza

    Mengapa Israel melarang UNRWA?

    Israel menuduh UNRWA berkolusi dengan Hamas di Gaza.

    Selama beberapa dekade terakhir, Israel telah menentang lembaga ini. Namun ketegangan di antara keduanya mencapai puncaknya setelah peristiwa 7 Oktober, di mana Hamas menyerang Israel dan menewaskan 1.200 orang serta menyandera lebih dari 250 orang.

    Israel kemudian mengklaim bahwa beberapa staf UNRWA terlibat dalam serangan tersebut.

    PBB kemudian melakukan investigasi dan memberhentikan sembilan staf pada Agustus.

    Lembaga itu mengatakan bahwa mereka telah memeriksa referensi dan latar belakang semua stafnya secara rinci, bahkan berbagi daftar staf dengan Israel.

    Masalah itu sempat membuat negara-negara donor menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA. Sebagian besar telah melanjutkan kembali donasinya, kecuali AS sebagai donor terbesar UNRWA.

    AS menyatakan tidak akan meneruskan bantuannya sampai UNRWA membuat “kemajuan yang nyata”.

    Apa respons PBB?

    Sekretaris Jenderal PBB Antnio Guterres telah memperingatkan bahwa pelarangan tersebut akan menimbulkan “konsekuensi yang sangat buruk” jika diberlakukan.

    Menurutnya, itu akan “merugikan upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina serta perdamaian dan keamanan di wilayah itu secara keseluruhan”.

    Direktur UNRWA William Deere mengaku tak yakin lembaganya punya rencana cadangan setelah Israel memutuskan melarang operasional mereka.

    “Kami adalah tulang punggung bantuan kemanusiaan [di Gaza],” katanya kepada BBC.

    Baca juga:

    Lihat Video ‘Korban Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza Capai 43 Ribu’:

    (ita/ita)

  • Israel Resmi Beri Tahu PBB soal Putus Hubungan dengan UNRWA

    Israel Larang UNRWA, Arab Saudi Bilang Gini

    Riyadh –

    Pemerintah Arab Saudi mengutuk keras keputusan parlemen Israel untuk melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki. Riyadh menyebut larangan itu secara terang-terangan melanggar hukum internasional.

    Para anggota parlemen Israel, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (30/10/2024), dengan suara bulat meloloskan undang-undang (UU) yang melarang UNRWA untuk bekerja di area Israel dan Yerusalem Timur. UU ini menuai kritikan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat Israel.

    Saudi, dalam pernyataannya, juga turut menyampaikan kecaman terhadap UU tersebut.

    “Langkah itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan pelanggaran langsung terhadap aturan legitimasi internasional, mengingat bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang sedang dihadapi saudara-saudara Palestina kita,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Saudi Press Agency (SPA).

    Dalam pernyataannya, Saudi menegaskan penolakan terhadap praktik sistematis oleh Israel untuk menargetkan badan PBB dan organisasi kemanusiaannya. Riyadh menilai praktik semacam itu hanya menghambat upaya untuk mewujudkan perdamaian di kawasan.

    “Kerajaan (Saudi) menegaskan penolakan tegas terhadap praktik terus-menerus dan sistematis yang dilakukan otoritas pendudukan Israel dalam menargetkan badan-badan PBB dan organisasi bantuannya secara politik dan militer, yang merupakan bagian dari kegigihan dalam melakukan kejahatan pembersihan etnis terhadap rakyat Palestina dan penghapusan identitas Palestina, dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil,” sebut Kementerian Luar Negeri Saudi.

    Lebih lanjut, Saudi menegaskan dukungan dan solidaritas untuk UNRWA dan misi kemanusiaannya bagi para pengungsi Palestina.

  • Israel Larang UNRWA, Sekjen PBB Kirim Surat ke Netanyahu

    Israel Larang UNRWA, Sekjen PBB Kirim Surat ke Netanyahu

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengirim surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memprotes undang-undang baru, yang secara efektif dapat melumpuhkan badan PBB yang bertanggung jawab untuk membantu pengungsi Palestina (UNRWA).

    Peraturan yang disetujui oleh parlemen Israel itu melarang badan PBB tersebut beroperasi di Israel dan Yerusalem timur yang diduduki, dan mencegahnya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan otoritas Israel, yang pada dasarnya dapat mengakhiri operasional UNRWA di Gaza dan Tepi Barat yang diduduki.

    Israel telah lama berselisih dengan UNRWA, dan menuduh bahwa beberapa pegawainya terlibat dalam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober yang memicu perang di Gaza.

    Larangan UNRWA tersebut akan dimulai dalam tiga bulan.

    Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/10/2024), dalam surat yang dikirim kepada Netanyahu pada Selasa (29/10) waktu setempat tersebut, Guterres mengatakan undang-undang tersebut dapat menimbulkan “dampak yang menghancurkan” bagi warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat karena tidak ada alternatif yang masuk akal bagi UNRWA untuk menyediakan bantuan dan pendampingan yang dibutuhkan mereka.

    “Saya meminta kepada Anda dan pemerintah Israel untuk mencegah konsekuensi yang menghancurkan tersebut dan mengizinkan UNRWA untuk terus melaksanakan kegiatannya di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional,” tulis Guterres.

    UNRWA dibentuk pada tahun 1949 oleh Majelis Umum PBB setelah perang Arab-Israel pertama, tak lama setelah pembentukan Israel pada bulan Mei 1948 dan pengungsian massal warga Palestina setelahnya.

  • Israel Resmi Beri Tahu PBB soal Putus Hubungan dengan UNRWA

    Kecaman Internasional Buntut Israel Larang UNRWA

    Jakarta –

    Israel lewat Parlemennya menyetujui undang-undang yang melarang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) bekerja di Israel. Sejumlah negara, termasuk Indonesia, pun mengecam keputusan Israel tersebut.

    Dilansir AFP, Selasa (29/10), undang-undang ini disetujui Senin (28/10) waktu setempat. Para legislator Israel meloloskan undang-undang tersebut dengan 92 suara mendukung.

    Sementara itu, ada 10 suara menentang. Undang-undang ini disahkan setelah bertahun-tahun kritik keras Israel terhadap UNRWA, yang semakin meningkat sejak dimulainya perang di Gaza menyusul serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu.

    Larangan terhadap badan PBB tersebut –yang telah menyediakan bantuan penting dan pendampingan di seluruh wilayah Palestina dan pengungsi Palestina di tempat lain selama lebih dari tujuh dekade — akan menjadi pukulan bagi kerja kemanusiaan di Gaza jika diterapkan, menurut para ahli.

    Sementara itu, Juru bicara UNRWA Juliette Touma mengecam pemungutan suara tersebut.

    “Sangat keterlaluan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berupaya membubarkan badan PBB yang juga merupakan penanggap terbesar dalam operasi kemanusiaan di Gaza,” katanya kepada AFP.

    Amerika CS Mengecam

    Sejumlah negara hingga PBB pun mengecam keputusan Israel tersebut. Keputusan itu juga disebut bisa berimplikasi serius.

    Beberapa sekutu setia Israel di Barat menyuarakan kekhawatiran atas larangan tersebut, dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan Inggris “sangat khawatir”. Amerika Serikat pun menyatakan “keprihatinan mendalam”, dengan menekankan bahwa UNRWA memiliki peran “kritis” dalam memberikan bantuan kepada warga sipil di Gaza.

    Miller menyatakan bahwa UNRWA memainkan peran penting dalam menyediakan layanan bagi warga Palestina di Tepi Barat dan wilayah lainnya. Menurutnya, badan PBB itu menjalankan peran yang “tak tergantikan” di Gaza, di mana mereka berada di garis depan dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat.

    “Tidak ada yang bisa menggantikan mereka saat ini di tengah krisis,” ujarnya.

    Jerman — yang selama ini menjadi pembela setia keamanan Israel — memperingatkan bahwa hal itu akan “secara efektif membuat pekerjaan UNRWA di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem timur menjadi mustahil… membahayakan bantuan kemanusiaan penting bagi jutaan orang”.

    Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa RUU Israel itu bisa memiliki “konsekuensi yang menghancurkan” jika diterapkan, dan “kemungkinan akan mencegah UNRWA melanjutkan pekerjaan pentingnya”.

    Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

  • Sejarah Berdirinya UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina

    Agresi Zionis pada Rakyat Palestina!

    Gaza City –

    Kelompok Hamas, yang berperang melawan Israel di Jalur Gaza, mengecam undang-undang (UU) baru yang diloloskan parlemen Tel Aviv soal larangan bagi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, atau UNRWA, beroperasi di wilayah Israel dan Yerusalem Timur yang diduduki.

    Hamas, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP, Selasa (29/10/2024), menyebut larangan untuk UNRWA itu sebagai “agresi Zionis” terhadap rakyat Palestina.

    “Kami menganggap ini bagian dari perang dan agresi Zionis terhadap rakyat kami,” sebut Hamas dalam pernyataannya.

    Tanggapan untuk larangan UNRWA oleh Israel itu juga disampaikan oleh Jihad Islam, kelompok militan di Jalur Gaza yang merupakan sekutu Hamas.

    Jihad Islam, dalam pernyataan terpisah, menggambarkan larangan itu sebagai “eskalasi genosida” terhadap warga Palestina.

    Parlemen Israel, pada Senin (28/10), meloloskan UU yang melarang operasional UNRWA di Israel dan Yerusalem Timur meskipun ada keberatan dari komunitas internasional, termasuk dari Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu dekat negara itu.

    Para anggota parlemen Israel meloloskan UU itu dengan 92 suara dukungan, sedangkan 10 suara lainnya menolak.