Xcloud.id

kab/kota: Yerusalem

  • Wakil Ketua DPR Israel Minta Semua Pria Dewasa di Gaza Dibunuh, Sisakan Hanya Wanita dan Anak – Halaman all

    Wakil Ketua DPR Israel Minta Semua Pria Dewasa di Gaza Dibunuh, Sisakan Hanya Wanita dan Anak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Seorang pejabat senior Israel sekaligus anggota Knesset (DPR Israel) meminta semua laki-laki dewasa di Jalur Gaza untuk dibunuh.

    Nissim Vaturi, nama anggota dewan itu, meminta agar hanya wanita dan anak-anak saja yang disisakan di tanah Palestina itu.

    Ketika diwawancarai oleh radio Kol BaRama hari Minggu, (23/2/2025), Vaturi menyebut warga Palestina sebagai “penjahat” dan “bukan manusia”. Dia mengatakan etnis Palestina tidak dapat diterima.

    “Siapa yang tidak berdosa di Gaza? Warga sipil keluar dan membantai orang-orang,” katanya dikutip dari Middle East Eye.

    “Mereka orang buangan dan tidak ada satu pun di dunia ini yang menginginkan mereka.”

    Dia meminta anak-anak dan wanita di Gaza dipisahkan dari para laki-laki dewasa. Kemudian, para laki-laki itu dibunuh.

    “Kita terlalu baik,” katanya.

    “Masyarakat internasional paham bahwa warga Gaza tidak diterima di mana pun juga.”

    Vaturi kini menjabat sebagai Wakil Ketua Knesset. Dia berada di partai yang sama dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yakni Partai Likud

    Di samping meminta warga Gaza dibunuh, Vaturi mengatakan Kota Jenin di Tepi Barat akan segera bernasib seperti Gaza.

    Dia mendesak agar para warga Palestina yang dibebaskan dipindahkan ke Jenin sehingga mereka bisa dilenyapkan.

    Pernyataan kontroversial itu disampaikan Vaturi setelah Israel menunda pembebasan tahanan Palestina yang seharusnya dibebaskan hari Sabtu pekan lalu.

    Awalnya Israel bermaksud membebaskan 602 tahanan Palestina yang akan ditukar enam sandera Israel yang dibebaskan minggu lalu.

    Hamas lalu meresponsnya dengan mengatakan bakal menghentikan negosiasi. Perundingan baru dilanjutkan jika Israel membebaskan para tahanan seperti janjinya.

    Tak lama setelah Vaturi mengeluarkan pernyataannya, Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi meminta warga Gaza diusir.

    Karhi yang juga berasal dari Partai Likud itu meminta Gaza untuk diduduki dan pemukiman Yahudi dibangun di sana.

    “Kita punya kesempatan bersejarah yang di dalamnya Presiden AS mendukung pelenyapan Hamas dan pemindahan warga Gaza ke luar Gaza,” ujar Karhi dikutip dari The Times of Israel.

    “Kita sudah berkata setahun lalu. ‘Kalian memaksanya hingga dia berkata menginginkannya. Duduki, pindahkan, diamilah dan bawa kemenangan total.’”

    Karhi meminta warga Israel untuk ikut serta dalam unjuk rasa pada Kamis malam pekan ini di Yerusalem. Unjuk rasa itu digelar oleh Nachala, sebuah organisasi ultranasionalis.

    Nachala mendukung pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat. Sejak perang di Gaza meletus, Nachala juga mendukung didirikannya pemukiman Yahudi di Gaza.

    Seperti Karhi, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich juga mendukung aksi massa itu. Dia mengklaim Israel akan memperbarui perang melawan Hamas.

    “Warga Israel datang untuk mendukung dan menuntut kemenangan dan kejayaan, kita tidak berhenti di pertengahan jalan, kita kembali, melawan musuh, memukul Hamas, menduduki Jalur Gaza, melenyapkan ancamannya terhadap warga Israel, kembali bertempur hingga mendapat kemenangan,” kata Smotrich.

    (*)

  • Jelang Ramadan, Israel Berlakukan Pembatasan Baru di Masjid Al-Aqsa

    Jelang Ramadan, Israel Berlakukan Pembatasan Baru di Masjid Al-Aqsa

    Yerusalem –

    Otoritas Israel mempertimbangkan untuk memberlakukan pembatasan baru di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, menjelang bulan suci Ramadan. Ribuan personel kepolisian Israel juga akan dikerahkan di pos-pos pemeriksaan.

    Laporan media Israel Kan, seperti dilansir Al Arabiya, Selasa (25/2/2025), menyebut para tahanan Palestina yang dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata Gaza, tidak akan diizinkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa.

    Selain itu, sebanyak 3.000 personel Kepolisian Israel akan dikerahkan di pos-pos pemeriksaan menuju ke Masjid Al-Aqsa.

    Para pria berusia 55 tahun ke atas, kemudian wanita berusia 50 tahun ke atas, dan anak-anak berusia 12 tahun ke bawah akan diizinkan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa selama Ramadan.

    Sementara itu, para jemaah salat Jumat akan dikurangi jumlahnya menjadi 10.000 jemaah, dan mereka yang ingin hadir diharuskan mengajukan permohonan resmi terlebih dahulu.

    Kementerian Pertahanan Israel, menurut televisi Israel Channel 12, telah menggelar sejumlah diskusi mengenai rencana keamanan di wilayah tersebut. Diskusi dilakukan dengan badan intelijen Shin Bet, militer, kepolisian, dan otoritas penjara Israel.

    Bulan suci Ramadan dan pentingnya kompleks Masjid Al-Aqsa telah berulang kali menjadi titik konflik antara Israel dan Palestina.

    Selama bertahun-tahun, Israel terus memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dan melakukan operasi militer di lokasi tersebut selama Ramadan, yang telah memicu bentrokan.

    Kompleks Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga bagi umat Islam dan simbol identitas nasional Palestina, tetapi juga merupakan tempat tersuci bagi agama Yahudi, yang menyebut kompleks suci itu sebagai Temple Mount.

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Tak Hanya Manusia, Israel Juga Serang Kawanan Domba di Palestina

    Tak Hanya Manusia, Israel Juga Serang Kawanan Domba di Palestina

    PIKIRAN RAKYAT – Gencatan senjata yang telah disepakati oleh Palestina dan Israel tampaknya hanya formalitas belaka. Pasalnya, pasukan Israel dilaporkan masih melakukan serangan di berbagai wilayah Palestina.

    Pada Senin malam, 24 Februari 2025, pasukan penjajah menyerang kawanan domba milik warga Palestina di hutan belantara Kisan, sebelah timur kota Bethlehem di Tepi Barat.

    Pejabat Palestina, Ahmad Nazzal mengatakan, pasukan Israel menerobos daerah terpencil Kisan (Bariyat Kisan). Mereka mengendarai motor dan menyerang kawanan domba yang diketahui milik seorang pengembala, Ahmad Nassar Rashaydeh.

    Akibat serangan tersebut, domba milik Rashaydeh mengalami luka-luka. Rashaydeh juga mendapatkan ancaman akan diserang lagi jika kembali menggembala ternak di lokasi tersebut.

    “Kekerasan yang dilakukan penjajah terhadap warga Palestina dan harta benda mereka merupakan hal rutin di Tepi Barat dan jarang dituntut oleh otoritas Israel. Kekerasan yang dilakukan penjajah termasuk pembakaran properti dan masjid, pelemparan batu, serta serangan terhadap rumah-rumah,” demikian dilaporkan kantor berita Palestina, WAFA.

    Agresi meningkat

    Pemerintah Palestina memberikan peringatan terkait dengan meningkatnya agresi yang dilakukan Israel di Tepi Barat. Pasukan Israel memaksa 40.000 warga sipil Palestina meninggalkan rumah mereka.

    “Meledakkan rumah dan lingkungan, dan secara sistematis menghancurkan infrastruktur, terutama di kota Jenin dan kampnya, Tulkarm dan kampnya, Tubas, dan Al-Far’a, yang disertai dengan ancaman kembalinya perang di Jalur Gaza,” tutur Juru bicara resmi kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh.

    Dia khawatir dengan serangan demi serangan yang dilakukan Israel, akan membuat Tepi Barat bernasib seperti Jalur Gaza.

    Saat ini, pasukan penjajah menyerbu kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp Palestina di Tepi Barat.

    “Mereka membunuh dan menahan orang-orang, menghancurkan kota-kota dan kamp-kamp, ​​melanjutkan koloni-koloni dan upaya-upaya aneksasi serta ekspansi, dan mengisolasi wilayah-wilayah Palestina satu sama lain,” katanya.

    Lebih lanjut, Abu Rudeineh menuntut pemerintah Amerika Serikat untuk memaksa Israel agar menghentikan serangan yang sedang dilancarkan di Tepi Barat. Jika agresi terus dilakukan Israel, tidak menutup kemungkinan ketegangan akan terus berlanjut.

    Abu Rudeineh menegaskan kembali bahwa masa depan Palestina ditentukan oleh rakyat Palestina melalui keputusan nasional mereka yang independen, dan dengan persetujuan Organisasi Pembebasan Palestina untuk solusi apa pun, dan tidak akan menerima tanah air alternatif, pengungsian, atau negara tanpa Yerusalem.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Israel Bilang Pernah Sodorkan Peta ke Palestina, Solusi Ciptakan Perdamaian

    Israel Bilang Pernah Sodorkan Peta ke Palestina, Solusi Ciptakan Perdamaian

    PIKIRAN RAKYAT – Pada 16 September 2008, Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pernah meminta pemimpin Palestina untuk menyetujui solusi dua negara. Kala itu, dia berharap agar pemimpin Palestina menyetujuinya.

    Peta itu ditunjukkan kepada Mahmoud Abbad, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Olmert yakin, peta yang disodorkan ke pemimpin Palestina itu bisa membawa perdamaian Timur Tengah.

    Ehud Olmert bersumbar, selama 50 tahun ke depan, tak akan menemukan satu pun pemimpin Israel yang akan mengusulkan usulannya tersebut. Dia bahkan mendesak agar pemimpin Palestina menandatanganinya.

    “Tandatangani! Tandatangani dan mari kita ubah sejarah!” kata Ehud Olmert, seperti dilaporkan BBC, Selasa, 25 Februari 2025.

    Peta usulan Olmert yang disodorkan kepada Mahmoud Abbas.

    Dalam peta yang dibikin Olmert itu, negara Palestina memiliki wilayah lebih dari 94 persen wilayah Tepi Barat. BBC bilang, peta yang disusun eks PM Israel itu kini statusnya bak mitos.

    Dalam serial Israel and the Palestinians: The Road to 7th October, tersedia di iPlayer mulai 24 Februari 2025, Olmert bilang kalau momen menunjukkan peta itu adalah kali pertama dia memperlihatkannya ke media.

    Peta tersebut menunjukkan wilayah yang diusulkannya untuk dianeksasi ke Israel, sebesar 4,9 persen dari Tepi Barat. Wilayah itu akan mencakup blok permukiman Yahudi utama.

    BBC menyebut, mirip dengan sejumlah proposal sebelumnya, berasal dari akhir tahun 1990-an.

    Adapun, sebagai imbalan, Olmert bilang kalau pihaknya bakal menyerahkan jumlah wilayah Israel yang setara, yakni di sepanjang tepi Tepi Barat dan Jalur Gaza, kedua wilayah itu bakal terhubung melalui terowongan atau jalan raya.

    Dia pun menyampaikan kalau pemimpin Palestina menanggapi sodoran tersebut. “Dia berkata: Perdana Menteri, ini sangat serius. Ini sangat sangat, sangat serius.”

    Rencana tersebut mencakup usulan solusi untuk masalah di Yerusalem.

    Implikasi peta itu berdampak besar untuk permukiman Yahudi. Bila diterapkan, maka komunitas yang tersebar di seluruh Tepi Barat dan Lembah Yordania bakal dievakuasi.

    Usulan Olmert Tak Terealisasi

    Walakin, di akhir pertemuan, Olmert menolak salinan peta yang disodorkan itu diserahkan ke Mahmoud Abbas. Kecuali, bila ditandatangani.

    Kala itu, Mahmoud Abbas menolak. Dia mengatakan, perlu menunjukkan peta yang disodorkan Olmert kepada para ahli, sehingga memahami apa yang ditawarkan.

    Abbas dan Olmert lantas bersepakat untuk bertemu kembali dengan para ahli peta. Namun, kedua belah pihak tak pernah bertemu lagi.

    Peta Olmert tak tampak lagi. Rencana itu tak terealisasi. Olmert bilang, menunggu jawaban Abbas.

    “Namun rencananya kini telah bergabung dengan daftar panjang peluang yang terlewat untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina,” kata BBC.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka – Halaman all

    Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka – Halaman all

    Ungkap Peta Langka, Mantan Orang Nomor Satu Israel Pernah Beri Peluang Palestina Merdeka  

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert mengungkapkan peta ‘langka’ yang dia tunjukkan pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara.

    Rencana tersebut, yang pertama kali diungkapkan oleh Olmert, akan memberikan 95,1 persen wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza kepada Palestina sebagai sebuah negara merdeka, dengan pertukaran tanah yang sama di wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1948.

    “Ini adalah pertama kalinya saya mengungkapkan peta ini ke media,” kata Olmert dalam dokumenter BBC “Israel dan Palestina: Jalan Menuju 7 Oktober”, dikutip dari Khaberni, Senin (24/2/2025).

    Olmert mengenang apa yang dia katakan kepada Abbas selama pertemuan tersebut.

    Dia mengisyaratkan kalau peta solusi dua negara, Palestina-Israel yang dia usulkan tersebut adalah ‘peta langka’ lantaran dia tahu akan sangat jarang ada pemimpin Israel yang akan menawarkan usulan tersebut.  

    “Dalam 50 tahun ke depan, Anda tidak akan menemukan satu pun pemimpin Israel yang akan menawarkan apa yang saya tawarkan kepada Anda sekarang. Tandatangani! Tandatangani dan mari kita ubah sejarah!” kata Olmert mengenang kata-katanya ke Abbas. 

    SOLUSI DUA NEGARA – Tangkap layar Khaberni, Senin (24/2/2025) yang menunjukkan peta langka yang diusulkan mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara. Abbas menolak usulan ini.

    Wilayah Palestina dalam Peta Langka Olmert

    Pada bulan September 2008, Olmert memberikan Abbas sebuah peta resmi berukuran besar yang menunjukkan usulannya mengenai penetapan batas-batas negara Palestina sebagai bagian dari perjanjian perdamaian permanen.

    Olmert meminta Abbas untuk menandatangani usulan tersebut pada prinsipnya sebelum menyerahkannya kepada pimpinan Palestina di Ramallah. 

    Namun Abbas menolak melakukannya.

    Peta tersebut memperlihatkan bahwa Olmert secara umum siap untuk kembali ke perbatasan sebelum tahun 1967, tetapi ingin mempertahankan blok pemukiman Gush Etzion di sebelah selatan Yerusalem, kota pemukiman Ma’ale Adumim di sebelah timur, dan sebagian Tepi Barat yang mencakup pemukiman besar Ariel di wilayah Tepi Barat.

    Sebagai imbalannya, pendudukan akan menyerahkan sebagian tanah di wilayah pedalaman yang diduduki demi negara Palestina baru.

    Olmert juga mengusulkan pembangunan terowongan yang menghubungkan Gaza dan Tepi Barat untuk memastikan kesinambungan geografis antara kedua wilayah.

    Selain itu, Olmert siap membagi Yerusalem menjadi beberapa kawasan di bawah kendali Israel dan kawasan lainnya di bawah kendali Palestina, dan “menyerahkan kedaulatan Israel atas Masjid Al-Aqsa dan Kota Tua sepenuhnya.”

    Ia mengusulkan agar apa yang disebut “Cekungan Suci” ditempatkan di bawah administrasi badan perwalian internasional non-berdaulat yang terdiri dari pemerintah pendudukan, Otoritas Palestina, Yordania, Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

    PETA LANGKA – Tangkap layar Khaberni, Senin (24/2/2025), mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert menunjukkan peta langka yang diusulkannya pada tahun 2008 kepada Presiden Palestina, Mahmoud Abbas sebagai bagian dari usulannya untuk solusi dua negara. Abbas menolak usulan ini.

    Olmert Pemimpin Lemah, Tersandung Korupsi

    Dalam film dokumenter tersebut, Rafiq al-Husseini, yang saat itu menjabat kepala staf kepresidenan Palestina, mengatakan bahwa Palestina tidak menanggapi tawaran tersebut dengan serius karena Olmert terlibat dalam skandal korupsi dan hendak mengundurkan diri.

    “Sangat disayangkan bahwa Olmert, terlepas dari kebaikannya… adalah seorang politikus lemah yang tidak memiliki pengaruh, dan karena itu, kami tidak akan mencapai hasil apa pun,” kata Rafiq menjelaskan alasan di balik pihak Palestina tidak meneken usulan tersebut.

    Disiratkan, lemahnya pengaruh Olmert ini akan membuat usulannya akan mudah dipatahkan entitas Israel dalam proses perwujudan solusi dua negara seperti yang digambarkan dalam peta tersebut.

    Para Pemimpin Arab Berencana Membangun Kembali Gaza

    Terkait situasi di Palestina, negara-negara Arab diperkirakan akan membahas rencana untuk membangun kembali Gaza setelah perang Israel selama 15 bulan di wilayah tersebut, yang mencakup kontribusi keuangan dari negara-negara regional yang jumlahnya mencapai $20 miliar.

    Setelah mengakhiri kunjungannya ke ibu kota Spanyol , kepresidenan Mesir mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis bahwa Presiden Abdel Fattah el-Sisi akan menuju Arab Saudi.

    Televisi Mesir mengisyaratkan bahwa “perjalanan ini kemungkinan akan difokuskan pada rencana pembangunan kembali Gaza, menyusul usulan Amerika untuk merelokasi penduduk wilayah Palestina ke negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania.”

    Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman mengundang para pemimpin negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC), bersama dengan Presiden Mesir dan Raja Yordania, ke pertemuan informal pada hari Jumat di Riyadh, menurut Saudi Press Agency .

    Reuters melaporkan bahwa negara-negara Arab diperkirakan akan membahas rencana untuk membangun kembali Gaza setelah perang Israel selama 15 bulan di Jalur Gaza, yang mencakup kontribusi keuangan dari negara-negara regional hingga mencapai $20 miliar . Prakarsa ini bertujuan untuk melawan usulan Presiden AS Donald Trump untuk merebut Gaza dan menggusur paksa penduduknya.

    Kantor Berita Saudi melaporkan bahwa pertemuan yang dijadwalkan besok di Riyadh akan membahas “aksi bersama Arab dan keputusan terkait dengannya,” yang akan dimasukkan dalam agenda pertemuan puncak Arab mendatang .

    Sebelumnya, Reuters mengutip beberapa sumber yang mengindikasikan bahwa Arab Saudi “Arab Saudi mempelopori upaya Arab yang mendesak untuk mengembangkan rencana bagi masa depan Gaza sebagai penyeimbang ambisi Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan Riviera Timur Tengah dari penduduk Palestina.”

    Usulan Arab, yang sebagian besar didasarkan pada rencana Mesir, menyarankan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas, dan menyerukan keterlibatan internasional dalam membangun kembali wilayah tersebut tanpa menggusur penduduknya.

    Dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, selama kunjungannya ke wilayah Palestina yang diduduki, Netanyahu memuji apa yang disebutnya “visi berani” Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, dan mencatat bahwa pertemuan tersebut membahas cara mengubah visi ini menjadi kenyataan praktis.

     

     

    (oln/khbrn/tc/*)

     

  • Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Kejam, Israel Pindah Paksa 40.000 Warga Palestina di Tepi Barat

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pasukan pendudukan Israel telah memindahkan paksa 40.000 warga Palestina dari kamp-kamp pengungsi di provinsi Jenin dan Tulkarm di Tepi Barat yang diduduki, serta mencegah mereka kembali ke rumah mereka.

    Anadolu Agency melaporkan bahwa rezim pendudukan juga telah mengerahkan tank-tank di Tepi Barat untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Situasi ini terjadi sebagai bagian dari eskalasi militernya di wilayah Palestina.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan pada Minggu bahwa tentara akan tetap berada di kamp-kamp pengungsi Palestina selama tahun depan untuk mencegah penduduk kembali.

    “Tentara Israel memperluas operasinya di Tepi Barat utara, dan mulai malam ini, mereka juga akan beroperasi di kota Qabatiya,” kata Katz, seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO) pada Senin (24/2/2025).

    Menteri tersebut mengatakan bahwa 40.000 warga Palestina telah “dievakuasi” dari kamp-kamp pengungsi Jenin, Tulkarem, dan Nur Shams, eufemisme untuk “dipindahkan secara paksa” dengan todongan senjata.

    “Aktivitas UNRWA di kamp-kamp tersebut juga telah dihentikan,” tambahnya. “Saya menginstruksikan [tentara] untuk mempersiapkan diri tinggal lama di kamp-kamp yang telah dibersihkan, untuk tahun mendatang, dan tidak mengizinkan penduduk untuk kembali.”

    Menurut kantor berita resmi Palestina Wafa, tentara Israel memberlakukan jam malam selama dua hari di Qabatiya. Gubernur Jenin Kamal Abu Al-Rub mengatakan pasukan pendudukan memulai operasi militer di kota tersebut dan memberlakukan jam malam selama 48 jam sejak pagi hari.

    Wali Kota Qabatiya Ahmad Zakarneh mengatakan bahwa tentara Israel mencegah siapa pun memasuki atau meninggalkan kota tersebut. “Buldoser militer terus menghancurkan jalan-jalan dan infrastruktur sementara pasukan tentara dikerahkan di tengah penggerebekan rumah-rumah, dengan beberapa diubah menjadi barak militer,” tambahnya.

    Mengosongkan Kamp Pengungsi

    Awal bulan ini, UNRWA memperingatkan bahwa operasi tentara Israel telah mengosongkan banyak kamp pengungsi di Tepi Barat utara. Mereka menambahkan bahwa pemindahan paksa keluarga-keluarga Palestina meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan.

    “Pemindahan paksa di Tepi Barat yang diduduki adalah hasil dari lingkungan yang semakin berbahaya dan koersif,” kata UNRWA.

    “Penggunaan serangan udara, buldoser lapis baja, peledakan terkendali, dan persenjataan canggih oleh Pasukan Israel telah menjadi hal yang biasa, sebagai dampak dari perang di Gaza.”

    Badan PBB tersebut menekankan bahwa pperasi yang berulang dan merusak telah membuat kamp-kamp pengungsian utara tidak dapat dihuni, menjebak penduduk dalam pemindahan yang berulang-ulang.

    Tahun lalu, lebih dari 60% pemindahan adalah hasil dari operasi tentara pendudukan Israel. UNRWA mengatakan tentara telah melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak bulan lalu, menewaskan sedikitnya 60 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Serangan tersebut merupakan yang terbaru dalam eskalasi militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat, di mana sedikitnya 923 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan Juli lalu bahwa pendudukan Israel yang telah berlangsung lama di wilayah Palestina adalah ilegal, dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

    Mesir Minta Bantuan Uni Eropa

    Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty sebelumnya telah meminta Uni Eropa untuk mendukung rencana negaranya untuk pemulihan dan rekonstruksi awal di Jalur Gaza, sebuah rencana yang tidak mencakup pemindahan warga Palestina dari tanah mereka.

    Abdelatty menyampaikan seruannya tersebut selama percakapan telepon dengan mitranya dari Prancis Jean-Noël Barrot.

    “Pejabat Mesir tersebut meninjau rencana komprehensif yang tengah dikembangkan oleh Kairo untuk Jalur Gaza dengan tetap mempertahankan warga Palestina di tanah mereka, bersama dengan dukungan Arab untuk upaya Mesir dalam hal ini,” kata juru bicara resmi Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Tamim Khalaf.

    Abdelatty mengatakan bahwa ia menantikan dukungan dari masyarakat internasional dan negara-negara UE, termasuk Prancis, untuk upaya Mesir dalam hal ini.

    Rencana pemulihan Mesir untuk Gaza telah diajukan sebagai alternatif terhadap usulan Presiden AS Donald Trump untuk membersihkan etnis Palestina dari Gaza hingga Mesir dan Yordania dan mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah”.

    Kairo dijadwalkan menjadi tuan rumah pertemuan puncak darurat Arab pada tanggal 4 Maret untuk membahas rencana yang menentang usulan Trump.

    (sef/sef)

  • Israel Tunda Pembebasan 620 Tahanan Palestina, Apa Sebabnya? – Halaman all

    Israel Tunda Pembebasan 620 Tahanan Palestina, Apa Sebabnya? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel telah memutuskan untuk menunda pembebasan 620 tahanan Palestina yang seharusnya dilakukan pada Sabtu, 22 Februari 2025.

    Pembebasan ini merupakan bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati dengan Gerakan Perlawanan Islam Hamas, yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

    Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa penundaan ini disebabkan oleh pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hamas.

    Reaksi Otoritas Terkait

    Otoritas Urusan Tahanan Palestina dan Tahanan yang Dibebaskan telah mengonfirmasi bahwa pembebasan tahanan akan ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut.

    Seorang pejabat Israel mengungkapkan bahwa keputusan ini diambil setelah dua pertemuan keamanan yang diadakan oleh Netanyahu, di mana para pemimpin dinas keamanan merekomendasikan agar pembebasan tetap dilanjutkan.

    Namun, keputusan berubah ketika hanya beberapa menteri kabinet yang hadir dalam sesi kedua.

    Media Israel melaporkan bahwa para tahanan Palestina yang telah dipindahkan ke dalam bus untuk pembebasan, kemudian dikembalikan ke penjara.

    Bulan Sabit Merah Palestina juga mengonfirmasi bahwa mereka menarik diri dari Rumah Sakit Hadassah di Yerusalem setelah pembatalan penyerahan tahanan yang terluka, Kazem Zawahri.

    Kontroversi Jenazah Sandera Israel

    Penundaan ini juga dipicu oleh kesalahan Hamas dalam menyerahkan jenazah sandera Israel, Shiri Bibas, yang ternyata merupakan jenazah wanita Palestina.

    Otoritas Penyiaran Israel melaporkan bahwa penundaan pembebasan tahanan adalah sebagai respons terhadap kesalahan tersebut, yang disebabkan oleh tumpang tindih jenazah sandera Israel dengan jenazah orang-orang Palestina yang terkena serangan Israel pada November 2023.

    Hamas menyatakan bahwa kesalahan ini tidak disengaja dan berhubungan dengan situasi kompleks di kawasan tersebut.

    Pada 21 Februari 2025, Hamas akhirnya menyerahkan jenazah Shiri Bibas, yang kemudian diidentifikasi oleh Lembaga Forensik Israel.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Israel Tunda Bebaskan 620 Tahanan Palestina, Netanyahu: Ini akibat Hamas Salah Kirim Jenazah Sandera – Halaman all

    Israel Tunda Bebaskan 620 Tahanan Palestina, Netanyahu: Ini akibat Hamas Salah Kirim Jenazah Sandera – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Israel memutuskan untuk menunda pembebasan 620 tahanan Palestina pada gelombang ke-7 pada Sabtu (22/2/2025).

    Pembebasan tersebut sebagai bagian dari tahap pertama perjanjian gencatan senjata yang disepakati dengan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang berlaku mulai 19 Januari 2025.

    Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan penundaan ini terjadi karena Israel mengklaim Hamas melanggar perjanjian gencatan senjata.

    “Hamas sengaja merendahkan martabat para tahanan dan mengeksploitasi mereka untuk mencapai tujuan politik,” kata kantor Netanyahu dalam pernyataannya, Sabtu (22/2/2025).

    Kantor Netanyahu mengatakan keputusan untuk menunda pembebasan tahanan Palestina akan terus berlanjut hingga pembebasan tahanan dijamin tanpa apa yang digambarkannya sebagai dekrit yang memalukan.

    Sementara itu, Otoritas Urusan Tahanan Palestina dan Tahanan yang Dibebaskan mengonfirmasi Israel telah menunda pembebasan tahanan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

    Seorang koresponden Axios mengutip seorang pejabat Israel yang mengatakan, “Penundaan pembebasan tahanan Palestina diputuskan setelah dua pertemuan keamanan yang diadakan oleh Netanyahu pada Sabtu malam.”

    Para pemimpin dinas keamanan merekomendasikan untuk tidak menunda pembebasan tahanan Palestina karena khawatir hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan empat jenazah sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.

    “Pada akhir sesi pertama, kecenderungannya adalah membebaskan tahanan Palestina, tetapi keputusan berubah selama sesi kedua, yang hanya dihadiri oleh Netanyahu, Menteri Pertahanan Yisrael Katz , Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar , dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich,” kata pejabat Israel.

    Pembebasan Ditunda, Tahanan Palestina Dikembalikan ke Penjara Israel

    Media Israel mengutip sumber yang mengatakan para tahanan Palestina dinaikkan ke dalam bus dan kemudian dibawa pergi lagi dan dikembalikan ke penjara mereka.

    Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan krunya menarik diri dari Rumah Sakit Hadassah di Yerusalem setelah pembatalan penyerahan tahanan yang terluka, Kazem Zawahra.

    Otoritas Penyiaran Israel mengatakan penundaan itu sebagai pembalasan Israel karena Hamas sebelumnya melakukan kesalahan ketika menyerahkan jenazah sandera Israel, Shiri Bibas, pada Kamis (20/2/2025), yang ternyata milik wanita Palestina.

    “Israel memutuskan untuk menunda pembebasan tahanan sebagai tanggapan atas pengiriman jenazah wanita Palestina oleh Hamas untuk menggantikan Shiri Bibas,” kata Otoritas Penyiaran Israel.

    Sementara itu, Hamas mengatakan kesalahan itu mungkin karena jenazah sandera Israel tumpang tindih dengan jenazah orang-orang Palestina yang terkena serangan Israel di kawasan penahanan sandera pada November tahun 2023.

    Pada Jumat (21/2/2025), Hamas telah menyerahkan jenazah Shiri Bibas, yang kemudian diidentifikasi oleh Lembaga Forensik Israel dan menyatakan jenazah tersebut benar milik Shiri Bibas.

    (Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)

    Berita lain terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Netanyahu ke Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 Persen Tepi Barat – Halaman all

    Netanyahu ke Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 Persen Tepi Barat – Halaman all

    Netanyahu Datangi Tulkarm Perintahkan ‘Rata Tanah’, Israel Secara De Facto Kuasai 44,5 persen Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Jumat (21/2/2025) dilaporkan mendatangi langsung Kamp Pengungsi Tulkarm di Utara Tepi Barat, The National melaporkan Sabtu (22/2/2025).

    Pada kesempatan itu, Netanyahu mengatakan Militer Israel (IDF) akan memperluas operasi militer besar-besaran di Tepi Barat yang diduduk.

    “Netanyahu, yang berpidato di Kamp Pengungsi Tulkarm yang hancur dan sebagian besar kosong di utara Tepi Barat yang diduduki, memberi perhatian khusus pada dugaan serangan teror “sangat serius” pada hari Kamis di mana tiga bus kosong meledak di pinggiran kota Tel Aviv,” kata laporan tersebut.

    Kunjungan Netanyahu dilakukan saat pasukan IDF melanjutkan operasi yang dijuluki “Tembok Besi” yang telah menggusur puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan sejumlah besar properti dan infrastruktur pribadi.

    Agresi besar-besaran ini memicu kekhawatiran bahwa Israel berusaha mengulangi perangnya di Gaza di Tepi Barat.

    Israel berdalih pihaknya meluncurkan operasi tersebut untuk memerangi ‘teror’.

    “Tahun lalu, kita telah meningkatkan aktivitas kita secara signifikan,” kata Netanyahu kepada pasukan IDF di lokasi kejadian. 

    Netanyahu juga mengindikasikan perintah ‘rata tanah’ bagi segala infrastruktur kota warga Palestina di Tepi Barat.

    “Kita memasuki benteng-benteng terorisme, menghancurkan seluruh jalan, dan melenyapkan teroris,” katanya.

    Empat kamp pengungsi di wilayah utara – Jenin , Tulkarm, Nur Shams, dan El Far’a – merupakan yang paling parah terkena dampak.

    Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan kamp Jenin “dilaporkan hampir sepenuhnya kosong dari penghuninya”.

    Badan tersebut juga melaporkan pasukan Israel menggunakan “persenjataan dan taktik militer yang semakin canggih”, sementara 17 serangan udara Israel tercatat antara tanggal 3 Februari hingga 9 Februari.

    Badan kemanusiaan PBB OCHA mengatakan 51 warga Palestina telah tewas dalam operasi tersebut hingga Kamis.

    Kementerian kesehatan Palestina mengumumkan kematian lainnya pada Jumat – seorang gadis berusia 13 tahun, Omar Amouri, yang terkena tembakan Israel di kamp Jenin.

    Komite Penyelamatan Internasional mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Kamis bahwa sedikitnya 224 anak telah tewas di Tepi Barat yang diduduki sejak Januari 2023.

    Pidato Netanyahu dari Tulkarem disampaikan tak lama setelah Menteri Pertahanan Israel Katz berkunjung untuk mengeluarkan peringatan serupa dan berjanji akan mengintensifkan operasi Israel.

    “Kami sedang berperang melawan teror Islam ekstremis dan kami akan menang, di sini, di Gaza, dan di mana pun,” kata Katz.

    Batalyon Tulkarm. (khaberni)

    Batalyon Tulkarm Brigade Qassam Kirim Pesan

    Batalyon Tulkarm Brigade Qassam mengeluarkan pesan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setelah pasukannya menyerbu kamp Tulkarm pada hari Jumat.

    Komandan batalion tersebut memperingatkan bahwa upaya apa pun untuk menekan gerakan mereka pada akhirnya akan gagal.

    “Pesan kami kepada musuh, yang dipimpin oleh teroris Netanyahu, adalah bahwa semua upaya untuk menggagalkan proyek jihad akan gagal. Apa yang akan terjadi selanjutnya akan lebih buruk dan lebih pahit,” kata komandan Brigade Qassam – Batalyon Tulkarm, yang mengisyaratkan tekad mereka untuk melanjutkan operasi, dilansir RNTV. 

    Perdana Menteri Israel menyerbu kamp Tulkarm dan mengumumkan bahwa ia telah menginstruksikan peluncuran operasi militer tambahan di Tepi Barat. 

    Netanyahu menyatakan bahwa keputusan ini diambil sebagai respons terhadap serangkaian ledakan bus yang terjadi kemarin, Kamis, di seluruh Tel Aviv yang telah meningkatkan kekhawatiran keamanan.

    Pemukim Israel kembali ke pos terdepan Israel ilegal Homesh, setelah bentrokan antara pasukan keamanan Israel dan Palestina, memprotes kembalinya pemukim ke daerah tersebut, di desa Burqah Tepi Barat yang diduduki, pada 23 Desember 2021. (dok/AFP)

    Peta Tunjukkan Kendali de Facto Israel atas 44,5 persen Wilayah Tepi Barat

    Di tengah niat terang-terangan Israel menguasai Tepi Barat ini, Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina  pada Jumat, melansir sebuah peta yang menunjukkan bahwa 44,5 persen tanah Tepi Barat sekarang berada di bawah kendali Israel.

    Peta tersebut, yang disertakan dalam laporan yang diterbitkan oleh departemen tersebut, memberikan gambaran umum mengenai meningkatnya perluasan permukiman di Tepi Barat.

    “Peta tersebut memperlihatkan bahwa Israel membangun 5 permukiman baru pada tahun 2024 saja, di samping 50 pos permukiman baru,” tulis laporan Khaberni.

    Peta tersebut menunjukkan bahwa 44,5% wilayah Tepi Barat sekarang berada di bawah kendali Israel atau telah dianeksasi di balik tembok pemisah.

    Laporan tersebut juga menunjukkan kalau jumlah pemukim di Tepi Barat telah meningkat tiga kali lipat sejak 1995, mencapai sekitar 740.000 pada tahun 2024.

    Departemen itu memperingatkan dalam laporannya bahwa kebijakan Israel secara cepat dan tidak dapat diubah lagi menghilangkan solusi dua negara yang layak.

    Laporan badan itu menunjukkan kalau jika pembangunan dan perluasan permukiman di Tepi Barat berlanjut seperti biasa, permukiman tersebut dapat meluas hingga 5 kali ukurannya saat ini di tanah yang disita.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman di wilayah yang diduduki sebagai kegiatan ilegal, dan telah menyerukan selama puluhan tahun -secara sia-sia- agar hal itu dihentikan.

    PBB memperingatkan bahwa hal itu merusak peluang penyelesaian konflik sesuai dengan prinsip solusi dua negara.

    Sejak dimulainya perang pemusnahan di Jalur Gaza, Tel Aviv telah mempercepat dan memperluas laju pembangunan permukiman di Tepi Barat, dan pembicaraannya untuk mencaplok Tepi Barat ke Israel telah meningkat, dan penolakannya terhadap pembentukan negara Palestina yang merdeka telah meningkat.

    Pemerintah Benjamin Netanyahu menuntut agar Presiden AS Donald Trump mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, sesuatu yang terakhir dikatakan pada tanggal 4 Februari dan pemerintahannya akan segera mengeluarkan keputusan.

    Selama puluhan tahun, Israel telah menduduki tanah di Palestina, Suriah, dan Lebanon, dan menolak untuk menarik diri dari wilayah tersebut dan mendirikan negara Palestina yang merdeka – dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya – di perbatasan sebelum perang tahun 1967.

     

    (oln/thntnl/khbrn/*)

     
     

     

  • Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Trump Ingin Ambil Alih Gaza-Pindahkan Warganya, Apa Rencana Dunia Arab?

    Kairo –

    Mesir dan sejumlah negara di Arab sedang menyusun rencana membangun kembali Gaza untuk memastikan warga Palestina tetap berada di wilayah tersebut tanpa harus mengungsi. Langkah itu merupakan respons terhadap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin memindahkan warga Palestina.

    Dalam usulannya, Mesir dan sejumlah negara Arab juga berencana membangun mekanisme pemerintahan di Jalur Gaza tanpa keterlibatan Hamas.

    Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina dipindah ke Mesir, Yordania, dan kemungkinan negara lain.

    Dia juga berniat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Riviera of The Middle East” atau kawasan pesisir yang indah di Timur Tengah.

    Kantor berita Reuters melaporkan bahwa setidaknya empat proposal sudah dirancang mengenai Gaza.

    Namun proposal yang dibuat Mesir saat ini tampaknya menjadi acuan bagi upaya dunia Arab dalam menawarkan alternatif terhadap rencana Trump.

    Seorang perempuan menjemur pakaian di rumahnya yang hancur di Kota Gaza, 17 Februari 2025 (Getty Images)

    Menurut sumber BBC, Kairo hampir menyelesaikan rincian teknis rencana tersebut yang mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan kembali di Gaza.

    Mereka juga mempersiapkan rencana bagaimana warga Palestina akan hidup selama periode ini dan mekanisme pemerintahan setelah perang.

    Namun, masa depan gencatan bersenjata di Gaza, khususnya Hamas dan Jihad Islam, masih dalam diskusi.

    Mesir mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dengan pemerintah AS.

    Baca juga:

    Tapi, sumber di Mesir mengatakan kapada BBC bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni Eropa akan berperan dalam rencana tersebut.

    Mesir sedang berkonsultasi dengan sejumlah negara Arab, termasuk Yordania dan Arab Saudi, mengenai rincian rencana tersebut sebagai persiapan pertemuan regional di Riyadh pada Kamis (21/02), yang diperkirakan akan melibatkan Otoritas Palestina.

    Pertemuan ini akan disusul dengan konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat di Kairo, Mesir, yang semula dijadwalkan pada 27 Februari, namun akhirnya ditunda karena alasan logistik dan hingga kini belum jelas kapan pertemuan itu akan digelar.

    Bagaimana rencana ini akan berjalan tanpa pemindahan massal?

    Warga Palestina kembali ke rumah-rumah mereka di Gaza bagian utara pada Januari (Reuters)

    Sebuah sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa negara-negara Arab mulai mempersiapkan rencana rekonstruksi Gaza yang melibatkan negara-negara Eropa.

    Sumber tersebut menambahkan bahwa rencana Mesir terutama difokuskan pada pembangunan kembali Gaza dan pembagian Jalur Gaza menjadi tiga zona kemanusiaan.

    Masing-masing zona terdiri dari 20 kamp untuk hunian warga yang menyediakan kebutuhan dasar seperti air dan listrik.

    Dalam rencana itu, puluhan ribu rumah mobil dan bangunan tenda akan ditempatkan di kawasan aman selama enam bulan, bersamaan dengan pemindahan puing-puing akibat perang.

    BBC

    BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

    Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

    BBC

    Namun, saat ini hal tersebut tidak diperbolehkan oleh Israel selama tahap awal gencatan senjata.

    Rencana tersebut juga akan menekankan perlunya mengizinkan pasokan bahan bakar dan bahan rekonstruksi masuk ke Gaza secara teratur.

    Menurut rencana Mesir, rekonstruksi akan didanai oleh donor Arab dan internasional. Rencananya sekitar 50 perusahaan multinasional di bidang konstruksi bakal menyediakan unit perumahan dalam waktu 18 bulan di tiga zona Gaza yang diusulkan.

    Pendanaan rekonstruksi akan dikelola oleh sebuah komite yang terdiri dari perwakilan Arab dan internasional.

    Proposal tersebut juga mencakup pembentukan zona penyangga dan penghalang untuk menghalau penggalian terowongan di sepanjang perbatasan Gaza dengan Mesir.

    Tingkat kerusakan di sebuah lingkungan di Gaza difoto pada Februari (EPA)

    Sejumlah besar truk yang membawa rumah kontainer dan peralatan konstruksi berat yang dikirim dari Mesir ke Gaza menunggu di sisi perbatasan Mesir (Getty)

    Selain itu, proposal itu mencakup pembersihan puing-puing dan pembangunan di 20 area perumahan sementara di bagian utara, tengah, dan selatan Jalur Gaza.

    Dr Tarek al-Nabarawi, presiden Egyptian Engineers Syndicate, mengatakan kepada BBC bahwa rencana tersebut dapat memakan waktu tiga hingga lima tahun mengingat jumlah dana yang diperlukan dan banyaknya pihak yang terlibat.

    Namun, pada hari Sabtu (15/02) Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa ia tidak akan mengizinkan rumah mobil dan peralatan konstruksi memasuki Jalur Gaza.

    Dia beralasan itu karena masalah keamanan, meskipun hal ini merupakan ketentuan dari perjanjian gencatan senjata baru-baru ini.

    Baca juga:Bagaimana masa depan Hamas?

    Sumber di Mesir mengatakan kepada BBC bahwa topik paling penting dan belum terselesaikan adalah masa depan Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza.

    Sumber tersebut menjelaskan bahwa salah satu usulan Kairo melibatkan pelucutan senjata kelompok-kelompok ini setelah negara Palestina dideklarasikan di dalam perbatasan sebelum Perang Enam Hari.

    Yerusalem Timur akan menjadi ibu kota di negara tersebut dan akan ada zona penyangga yang lokasinya belum ditentukan untuk meyakinkan Israel bahwa tidak akan ada ancaman yang berasal dari Gaza.

    Sementara itu, usulan tersebut juga melibatkan pembentukan komite Palestina untuk memerintah Gaza tanpa partisipasi Hamas.

    BBC

    Pasukan dari negara-negara Arab dan internasional akan membantu komite tersebut untuk sementara waktu dalam mengelola Jalur Gaza.

    Hamas sebelumnya menyatakan bersedia menyerahkan pemerintahan Gaza kepada komite nasional tetapi ingin berperan dalam memilih anggotanya dan tidak memperbolehkan pengerahan pasukan darat apa pun tanpa persetujuannya.

    Sumber di Mesir tersebut juga menekankan bahwa negara-negara Arab akan mendukung Otoritas Palestina dalam melatih personelnya dan bekerja sama dengan Uni Eropa.

    Bagaimana dengan rencana Trump?

    Presiden AS Donald Trump telah berulang kali menyatakan rencananya untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza.

    Ia kerap menjustifikasi hal ini sebagai peluang untuk mengubah Gaza menjadi kawasan investasi wisata untuk keuntungan warga Palestina sendiri, mengingat mereka tidak akan lagi hidup di tengah puing-puing.

    Trump bahkan mengancam akan menghentikan bantuan ke Mesir dan Yordania jika mereka tidak menerima warga Palestina.

    Baca juga:

    Salah satu mantan editor Associated Press Timur Tengah di Kairo, Dan Perry, menulis dalam sebuah artikel untuk koran Israel, Jerusalem Post, bahwa rencana Trump merelokasi warga Palestina dari Gaza adalah untuk menekan negara-negara Arab dan warga Palestina di Gaza agar menyingkirkan Hamas dari kekuasaan.

    Hal ini juga ditujukan untuk menghentikan dukungan finansial bagi Hamas dari negara-negara Arab, khususnya Qatar.

    Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Reuters)

    Dalam sebuah pertemuan Trump dan Raja Abdullah II dari Yordania yang digelar baru-baru ini digelar di Washington, Raja Abdullah menegaskan kepada Trump bahwa dia lebih memilih Palestina tetap berada di Gaza selama proses rekonstruksi, menurut juru bicara presiden AS, Caroline Levitt.

    Namun secara resmi, Trump lebih memilih merelokasi warga Palestina keluar dari Gaza.

    Perry meyakini Trump mungkin setuju agar warga Palestina tetap tinggal di Gaza dengan imbalan miliaran dolar untuk pembangunan kembali Gaza dan penyingkiran Hamas.

    Perry menambahkan bahwa pemerintahan sipil teknokrat dapat dibentuk di Gaza, yang terkait dengan Otoritas Palestina di Tepi Barat bekerja sama dengan Mesir dan negara-negara Teluk.

    Apa pengaruh dunia Arab terhadap Trump?

    Dr Mubarak Al-Ati, seorang analis politik Saudi, meyakini bahwa keterlibatan AS akan mempertimbangkan kepentingan yang besar di kawasan tersebut, khususnya di Arab Saudi dan Mesir.

    Ia menambahkan bahwa hubungan pribadi antara para penguasa Mesir, AS, dan Arab Saudi akan memungkinkan mereka menemukan titik temu, khususnya kunjungan Trump mendatang ke Arab Saudi, yang akan membentuk hubungan Arab-Amerika di masa mendatang.

    Sementara Dr Hassan Mneimneh, analis politik dari Washington, meyakini jika Trump memangkas bantuan militer dan ekonomi ke Mesir dan Yordania sebagai tanggapan atas rencana Arab, negara-negara ini harus menanggapinya.

    Baca juga:

    Misalnya, Riyadh harus menghentikan investasinya di AS sehingga membuka pintu bagi keterlibatan ekonomi dengan China, Rusia, Uni Eropa, Afrika, dan Amerika Selatan.

    Al-Ati menyoroti bahwa tawaran normalisasi hubungan Arab Saudi dengan Israel, yang menarik bagi AS, sebenarnya merupakan taktik negosiasi Riyadh untuk mendorong terwujudnya negara Palestina dengan perbatasan tahun 1967.

    Sumber Mesir yang tidak disebutkan namanya mencatat bahwa sindiran Kairo baru-baru ini untuk membatalkan perjanjian damai Camp David dengan Israel, yang ditandatangani pada tahun 1979, juga bisa efektif melawan Washington jika Trump menolak rencana Arab apa pun di masa depan.

    Lihat juga Video Trump Mau Ambil Alih Gaza, Liga Arab: Siklus Baru Konflik Intens Arab-Israel

    (nvc/nvc)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu