kab/kota: Yerusalem

  • Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia – Halaman all

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan bahwa umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza.

    Tayang: Kamis, 6 Maret 2025 17:46 WIB

    tangkap layar Al Arabiya/Reuters

    DUKUNG RENCANA MESIR – Para menteri luar negeri Liga Arab mengadakan pertemuan darurat di Kairo, Mesir, Selasa (4/3/2025). Negara-negara Arab mendukung proposal Mesir dalam hal rekonstruksi Gaza pasca-perang. 

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi: Serangan Israel di Gaza adalah Noda dalam Sejarah Manusia

    TRIBUNNEWS.COM- Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi mengatakan bahwa umat manusia akan mengingat lama apa yang telah terjadi di Gaza, karena ini merupakan kehilangan bagi seluruh umat manusia.

    Berbicara pada pertemuan puncak Arab luar biasa kemarin, yang diselenggarakan untuk membahas perkembangan masalah Palestina, ia mengatakan serangan terhadap Gaza telah meninggalkan noda dalam sejarah manusia, yang ditandai oleh kebencian, ketidakmanusiaan dan tidak adanya keadilan.

    “Anak-anak dan perempuan di Gaza, yang telah kehilangan keluarga mereka dan melihat puluhan ribu orang terbunuh atau menjadi yatim piatu, memandang dengan mata penuh harap akan pemulihan perdamaian yang adil dan abadi,” tambahnya.

    KTT tersebut diselenggarakan atas permintaan Palestina untuk mengoordinasikan posisi dan menyatukan perspektif dalam menanggapi tantangan serius yang dihadapi perjuangan Palestina. 

    Pembahasannya meliputi konsensus Arab mengenai rencana rekonstruksi Gaza tanpa menggusur penduduknya dan memastikan gencatan senjata.

    Pertemuan tersebut juga membahas peran Palestina dalam memerintah Gaza, menghentikan tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem yang diduduki, dan berupaya mewujudkan solusi dua negara — yang mengarah pada diakhirinya pendudukan dan pembentukan negara Palestina di sepanjang perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR 

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’15’,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Anak Palestina Bintang Film Dokumenter Gaza, Minta BBC Bertanggung jika Terjadi Sesuatu pada Dirinya – Halaman all

    Anak Palestina Bintang Film Dokumenter Gaza, Minta BBC Bertanggung jika Terjadi Sesuatu pada Dirinya – Halaman all

    Anak Palestina di Film Dokumenter Gaza, Minta BBC Bertanggung jika Terjadi Sesuatu pada Dirinya dan Keluarga

    TRIBUNNEWS.COM- Abdullah al-Yazuri berusia 13 tahun dan telah menyaksikan kematian dan kehancuran dalam skala yang tidak pernah dibayangkan kebanyakan orang.

    Setelah selamat dari perang mematikan Israel di Gaza , yang telah menewaskan sedikitnya 48.380 warga Palestina sejauh ini, impian Abdullah adalah untuk belajar jurnalisme di Inggris yang jauh, tempat ayahnya memperoleh gelar doktornya.

    Namun dalam beberapa minggu terakhir, Abdullah mendapati dirinya menjadi pusat pertikaian nasional di Inggris, yang dipicu oleh perannya dalam menarasikan film dokumenter BBC tentang anak-anak Gaza, Gaza: How To Survive a Warzone .

    Mengutip dari Middle East Eye minggu ini, Abdullah menggambarkan menghabiskan waktu berjam-jam saat dia difilmkan di daerah kantong yang terkepung selama perang.

    Ia mengatakan bahwa ia berharap film dokumenter tersebut dapat “menyebarkan pesan tentang penderitaan yang disaksikan anak-anak di Gaza”.

     

     

    Sebaliknya, hanya empat hari setelah dokumenter itu ditayangkan pada 17 Februari, BBC menariknya dari platform streamingnya, iPlayer, setelah kampanye gencar oleh kelompok pro-Israel dan outlet media Inggris pesaing.

    Kritik mereka berpusat pada pengungkapan bahwa ayah Abdullah, Ayman al-Yazuri, adalah wakil menteri pertanian di pemerintahan Gaza, yang dikelola oleh Hamas.

    Yazuri secara luas dicap sebagai “kepala Hamas” , “pejabat Hamas”  dan  “kepala teroris”  oleh para komentator dan organisasi berita di Inggris.

    Namun MEE mengungkapkan pada tanggal 20 Februari bahwa Yazuri sebenarnya adalah seorang teknokrat dengan latar belakang ilmiah alih-alih politik dan sebelumnya bekerja di kementerian pendidikan UEA dan belajar di universitas-universitas Inggris.

    Menteri, birokrat, dan pegawai negeri di Gaza ditunjuk oleh Hamas, sedangkan di Tepi Barat mereka ditunjuk oleh Organisasi Pembebasan Palestina.

    Penarikan film dokumenter itu dibarengi dengan maraknya pelecehan dan penyiksaan daring yang ditujukan kepada Abdullah dan keluarganya.

    “Saya telah mengerjakan dokumenter ini selama lebih dari sembilan bulan dan tiba-tiba terhapus… hal itu sangat menyedihkan bagi saya.” Abdullah, yang telah menghabiskan sekitar 60 jam untuk mendapatkan rekaman, berkata.

     

     

     

     

     

     

    “Sangat mengecewakan dan menyedihkan melihat reaksi keras terhadap saya dan keluarga saya, serta pelecehan ini,” lanjutnya, seraya menambahkan: “Beberapa orang anonim, katakanlah, telah mencoba menyembunyikan penderitaan sebenarnya yang dialami anak-anak Gaza dengan menyerang saya dan keluarga saya.”

    Dia mengatakan kepada MEE bahwa perselingkuhan tersebut telah menyebabkannya mengalami “tekanan mental” yang serius dan membuatnya takut akan keselamatannya.

    Sekarang, katanya, dia menganggap BBC bertanggung jawab atas nasibnya.

    Perilaku BBC selama pertikaian ini telah dikritik oleh tokoh media terkemuka, mantan diplomat, dan politisi.

    Sir Vincent Fean, yang menjabat sebagai konsul jenderal Inggris di Yerusalem antara tahun 2010 dan 2014, mengatakan bahwa BBC dan para produser “memiliki kewajiban untuk melindungi martabat dan kesejahteraan seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang tidak bersalah.

    “Mereka telah gagal, dia menerima surat kebencian, dan kesehatan mentalnya terganggu,” katanya. 

    “Dia tidak melakukan apa pun yang membuatnya pantas menerima hal ini. Mereka benar-benar tidak tahu malu.”

     

    Tidak ada permintaan maaf

    Pada hari Selasa, ketua BBC, Samir Shah, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pengungkapan mengenai dokumenter tersebut merupakan “belati terhadap inti klaim BBC sebagai lembaga yang tidak memihak dan dapat dipercaya”.

    Meskipun BBC dituduh  menyiarkan  “propaganda Hamas”, tidak ada bukti pengaruh Hamas pada konten film tersebut.

    Abdullah mengatakan narasinya ditulis oleh perusahaan produksi yang ditugaskan untuk membuat dokumenter tersebut tanpa masukan dari aktor luar mana pun.

    Ketika Abdullah yang berusia 13 tahun mengetahui bahwa film tersebut telah dihapus, ia sangat terpukul tetapi menambahkan bahwa BBC belum menghubunginya untuk meminta maaf.

    Sebaliknya, organisasi tersebut telah berjuang melawan kritik lebih lanjut dari pendukung pro-Israel atas pembayaran yang dilakukan kepada Abdullah.

    Kelompok pro-Israel UK Lawyers for Israel mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah melaporkan BBC dan produser film dokumenter tersebut ke polisi antiteror atas kemungkinan pelanggaran teror.

    BBC  mengonfirmasi minggu lalu bahwa perusahaan produksi film tersebut, Hoyo Films, telah membayar keluarga Yazuri sejumlah uang untuk narasinya.

    Remaja itu mengatakan dia tidak menerima imbalan finansial apa pun atas film dokumenter itu, selain uang untuk menutupi pengeluarannya.

    Abdullah menjelaskan: “Dalam kontrak yang ditandatangani antara perusahaan produksi…dan ibu saya, tidak ada pembayaran untuk saya atau keluarga saya. Namun, saya telah mentransfer $1.000 ke rekening saudara perempuan saya, yang merupakan pengeluaran pribadi, tidak ada yang lain.”

    MEE juga telah menghubungi Hoyo Films untuk meminta komentar mengenai biaya yang dibayarkan kepada Abdullah dan rincian kontrak yang ditandatanganinya.

    Anggota parlemen Partai Buruh Kim Johnson mengatakan kepada MEE bahwa “narasi Abdullah menawarkan perspektif penting yang layak didengar, bukan disensor.”

    Ia menggambarkan keputusan untuk menarik film dokumenter tersebut sebagai “upaya mengejutkan lainnya untuk membungkam kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di Gaza”.

    Johnson menambahkan bahwa kasus ini “menimbulkan pertanyaan serius tentang independensi editorial dan tekanan untuk membungkam suara Palestina di saat dunia perlu menyaksikan realitas di lapangan.”

     

    ‘Lebih dari 200 jurnalis terbunuh’

    Sejarawan Inggris-Israel Avi Shlaim, seorang profesor emeritus hubungan internasional di Oxford, mengatakan kepada MEE bahwa penarikan film tersebut merupakan “contoh terbaru dari penyerahan diri lembaga penyiaran publik terhadap tekanan dari lobi pro-Israel”.

    “BBC memiliki reporter yang bagus tentang Israel-Palestina,” kata Shlaim, “tetapi para bosnya sangat terpengaruh oleh bias mereka yang jelas dan terus-menerus yang mendukung Israel. 

    “Alasan bias ini bukanlah kurangnya pengetahuan, melainkan kepengecutan, ketakutan membuat Israel dan sekutu Israel marah di posisi tinggi di Inggris.”

    Jurnalis terkemuka Owen Jones, yang menerbitkan investigasi terhadap apa yang disebutnya sebagai “perang saudara di Gaza” BBC pada bulan Desember, mengatakan pengungkapan tersebut akan “semakin merusak kepercayaan” terhadap penyiar tersebut.

    “Bahwa BBC telah membiarkan anak laki-laki yang mereka berikan makan kepada serigala untuk disiksa sebagai akibat dari kepengecutan mereka, dan bahkan tidak mengulurkan tangan, adalah hal yang memalukan.

    “Hal ini akan semakin merusak kepercayaan terhadap BBC, yang sudah berada pada titik terendah bagi banyak orang.”

    Pembuat film dan jurnalis Richard Sanders , yang memproduksi sejumlah film dokumenter tentang Gaza untuk Al Jazeera selama perang Israel baru-baru ini di daerah kantong itu, menunjukkan bahwa “lebih dari 200 jurnalis telah dibunuh oleh Israel di Gaza”.

    Ia mencatat, sangat berbahaya bahwa “tim yang membuat ini pada dasarnya difitnah sebagai kaki tangan Hamas. Dan inti ceritanya adalah seorang anak yang rentan.”

    Dalam pesan yang ditujukannya kepada BBC, Abdullah mengatakan: “Saya tidak setuju dengan risiko menjadi sasaran dengan cara apa pun sebelum dokumenter itu disiarkan di BBC. Jadi [jika] terjadi sesuatu pada saya, BBC bertanggung jawab atasnya.”

    Seorang juru bicara BBC berkata: “BBC sangat serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama saat bekerja dengan anak-anak, dan memiliki kerangka kerja untuk mendukung kewajiban ini.”

    Chris Doyle, ketua Council for Arab-British Understanding, mengatakan klaim Abdullah menyoroti “perlakuan BBC terhadap Palestina secara keseluruhan”.

    “Seharusnya menjadi prioritas untuk menjaga anak-anak.”

    Pada akhirnya, Abdullah tetap berharap film tersebut akan ditayangkan lagi “dan disebarkan ke seluruh dunia”.

    Ia mengatakan ia gembira dengan curahan dukungan yang diterima film tersebut di Inggris, bahkan di tengah-tengah pelecehan.

    Sebuah surat yang diselenggarakan oleh Artists for Palestine UK yang menyerukan agar dokumenter tersebut dikembalikan telah menerima lebih dari 1.000 tanda tangan dari para profesional media, termasuk tokoh-tokoh terkemuka seperti Gary Lineker, Juliet Stevenson, dan Miriam Margolyes.

    Kelompok tersebut mengatakan kepada MEE bahwa BBC “telah gagal total dalam tugasnya untuk menjaga keamanan. BBC bermain politik dengan kehidupan anak-anak yang trauma akibat kekerasan genosida selama 17 bulan.

    “Inilah, dan bukan tuduhan palsu yang dibuat terhadap film dokumenter tersebut, yang merupakan skandal sebenarnya di sini.”

    Abdullah mengatakan dia berterima kasih kepada “semua orang di Inggris yang telah mendukung saya, mendukung film dokumenter tersebut, dan telah memprotes agar film dokumenter tersebut ditayangkan kembali di BBC.

    “Saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua dari lubuk hati saya, dan akan melanjutkan usaha Anda yang diharapkan dapat dan akan mengembalikan film tersebut di BBC,” tambahnya.

    “Saya berharap Gaza kembali melihat cahaya, anak-anak Gaza kembali memiliki masa depan yang cerah, dan semua orang di tempat sejauh 260 kilometer ini… melihat masa depan dan hari esok yang lebih baik.

    “Keinginan saya adalah belajar jurnalisme [di] Inggris.”

     

    SUMBER: MIDDLE EAST EYE

  • Hamas Tolak Lucuti Senjata Petempurnya: Itu Garis Merah!

    Hamas Tolak Lucuti Senjata Petempurnya: Itu Garis Merah!

    Gaza City

    Kelompok Hamas menolak untuk melucuti senjata para petempurnya dalam negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata Gaza yang rapuh. Hamas menegaskan perlucutan senjata merupakan garis merah (red line) bagi kelompoknya dan militan Palestina lainnya.

    “Setiap pembicaraan mengenai senjata (kelompok) perlawanan adalah omong kosong,” kata pemimpin Hamas, Sami Abu Zuhri, dalam pernyataannya seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (5/3/2025).

    “Senjata perlawanan adalah garis merah bagi Hamas dan semua faksi perlawanan,” tegasnya.

    Zuhri menyampaikan penegasan itu setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Gideon Saar menuntut “demiliterisasi penuh” di Jalur Gaza untuk melanjutkan ke tahap kedua gencatan senjata, setelah tahap pertama berakhir pada akhir pekan.

    Saar, dalam pernyataan yang disampaikan pada konferensi pers di Yerusalem pada Selasa (4/3) waktu setempat, juga menuntut Hamas disingkirkan dari Jalur Gaza demi melanjutkan gencatan senjata ke tahap kedua sesuai kesepakatan yang dicapai Januari lalu.

    ADVERTISEMENT

    `;
    var mgScript = document.createElement(“script”);
    mgScript.innerHTML = `(function(w,q){w[q]=w[q]||[];w[q].push([“_mgc.load”])})(window,”_mgq”);`;
    adSlot.appendChild(mgScript);
    },
    function loadCreativeA() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    adSlot.innerHTML = “;

    console.log(“🔍 Checking googletag:”, typeof googletag !== “undefined” ? “✅ Defined” : “❌ Undefined”);

    if (typeof googletag !== “undefined” && googletag.apiReady) {
    console.log(“✅ Googletag ready. Displaying ad…”);
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    } else {
    console.log(“⚠️ Googletag not loaded. Loading GPT script…”);
    var gptScript = document.createElement(“script”);
    gptScript.src = “https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js”;
    gptScript.async = true;
    gptScript.onload = function () {
    console.log(“✅ GPT script loaded!”);
    window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };
    googletag.cmd.push(function () {
    googletag.defineSlot(‘/4905536/detik_desktop/news/static_detail’, [[400, 250], [1, 1], [300, 250]], ‘div-gpt-ad-1708418866690-0’).addService(googletag.pubads());
    googletag.enableServices();
    googletag.display(‘div-gpt-ad-1708418866690-0’);
    googletag.pubads().refresh();
    });
    };
    document.body.appendChild(gptScript);
    }
    }
    ];

    var currentAdIndex = 0;
    var refreshInterval = null;
    var visibilityStartTime = null;
    var viewTimeThreshold = 30000;

    function refreshAd() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (!adSlot) return;

    currentAdIndex = (currentAdIndex + 1) % ads.length;
    adSlot.innerHTML = “”; // Clear previous ad content
    ads[currentAdIndex](); // Load the appropriate ad

    console.log(“🔄 Ad refreshed:”, currentAdIndex === 0 ? “Creative B” : “Creative A”);
    }

    var observer = new IntersectionObserver(function(entries) {
    entries.forEach(function(entry) {
    if (entry.isIntersecting) {
    if (!visibilityStartTime) {
    visibilityStartTime = new Date().getTime();
    console.log(“👀 Iklan mulai terlihat, menunggu 30 detik…”);

    setTimeout(function () {
    if (visibilityStartTime && (new Date().getTime() – visibilityStartTime >= viewTimeThreshold)) {
    console.log(“✅ Iklan terlihat 30 detik! Memulai refresh…”);
    refreshAd();
    if (!refreshInterval) {
    refreshInterval = setInterval(refreshAd, 30000);
    }
    }
    }, viewTimeThreshold);
    }
    } else {
    console.log(“❌ Iklan keluar dari layar, reset timer.”);
    visibilityStartTime = null;
    if (refreshInterval) {
    clearInterval(refreshInterval);
    refreshInterval = null;
    }
    }
    });
    }, { threshold: 0.5 });

    document.addEventListener(“DOMContentLoaded”, function() {
    var adSlot = document.getElementById(“ad-slot”);
    if (adSlot) {
    ads[currentAdIndex](); // Load the first ad
    observer.observe(adSlot);
    }
    });

    “Kita tidak memiliki kesepakatan mengenai tahap kedua. Kami menuntut demiliterisasi total Gaza, Hamas dan Jihad Islam keluar, dan pulangkan sandera-sandera kami. Jika mereka menyetujuinya, kita dapat menerapkannya besok,” cetusnya.

    Perundingan mengenai perpanjangan gencatan senjata Gaza tampaknya menemui jalan buntu, setelah tahap pertama berakhir pada akhir pekan lalu.

    Di bawah tahap pertama gencatan senjata, Hamas dan militan Gaza lainnya membebaskan 25 sandera dalam keadaan hidup dan menyerahkan delapan jenazah sandera sebagai imbalan atas pembebasan sekitar 1.800 tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel.

    Dari 251 sandera yang ditahan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, sekitar 58 sandera di antaranya masih berada di Jalur Gaza, termasuk 34 orang yang menurut militer Israel, telah tewas.

    Pada Minggu (2/3), Israel mengumumkan dukungan untuk perpanjangan gencatan senjata Gaza hingga pertengahan April, seperti yang diusulkan oleh utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, orang kepercayaan Presiden Donald Trump.

    Namun Hamas berulang kali menolak perpanjangan tersebut, dan lebih memilih transisi ke tahap kedua gencatan senjata Gaza, yang diperkirakan akan mengakhiri perang secara lebih permanen.

  • Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Kami Siap Perang Lagi – Halaman all

    Pemimpin Arab Kumpul Bahas Gaza, Rencana Mesir Sejalan Israel, Hamas: Lebih Baik Perang Lagi

    TRIBUNNEWS.COM – Para pemimpin negara-negara Arab berkumpul di Kairo, Mesir, Selasa (3/5/2025) guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang membahas soal Gaza.

    Pertemuan ini dimaksudkan untuk melawan usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyerukan pemindahan warga Palestina di Gaza sementara wilayah yang koyak karena agresi Israel itu dibangun dengan pendanaan internasional.  

    The National merangkum, ada sejumlah poin kunci rencana negara-negara Arab soal Gaza untuk dibahas dalam agenda pada KTT Arab tersebut.

    “Pembahasan KTT seputar kontrol Gaza oleh para teknokratis tanpa keterlibatan Hamas dan rencana rekonstruksi Gaza sebesar 50 miliar dolar AS,” kata narasumber mengatakan kepada The National, Selasa.

    KTT ini juga akan mempresentasikan usulan Mesir dalam proses rekonstruksi Gaza.

    BOMBARDEMEN ISRAEL – Foto dari ketinggian yang menunjukkan kehancuran di satu sudut di Jalur Gaza Palestina yang hancur karena bombardemen tanpa pandang bulu Israel. (tangkap layar twitter)

    Usulan Mesir

    Cetak biru Mesir memperkirakan pembangunan kembali Gaza akan selesai dalam tiga hingga lima tahun.

    “Ini bertentangan dengan visi Trump, di mana 2,3 juta warga Palestina Gaza akan tetap berada di daerah kantong pantai alih-alih dipaksa untuk bermukim kembali di Mesir dan Yordania,” tulis ulasan tersebut

    Sumber-sumber mengatakan kepada The National bahwa di bawah rencana itu, penduduk Gaza akan dipindahkan ke zona aman di dalam wilayah itu sementara pekerjaan sedang berlangsung. Diperkirakan biaya sekitar 50 miliar dolar AS, hampir sama dengan perkiraan PBB.

    Rencana itu, mereka menambahkan, juga memiliki bagian politik dan keamanan yang menguraikan bagaimana Gaza akan diperintah setelah perang.

    Secara politik, usulan Mesir itu, mengusulkan terciptanya komite dari 20 teknokrat independen untuk menjalankan wilayah itu.

    “Itu berarti Hamas harus melepaskan otoritasnya di Gaza,” kata laporan.

    Mesir dilaporkan, meniadakan peran Hamas karena tidak ada pendanaan internasional yang mau memodali pembangunan kembali Gaza jika Hamas masih ada di Gaza.

    Menurut narasumber, faksi-faksi Palestina telah menyetujui para teknokrat yang dinominasikan.

    Harus digarisbawahi, para teknokrat ini tidak berafiliasi dengan kelompok atau gerakan mana pun Palestina. 

    Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas harus mengeluarkan dekrit untuk mendirikan badan baru, yang akan didukung oleh kepala suku dan walikota setempat.

    “Kami memiliki nama-nama 20 anggota dan kami menunggu Presiden Abbas untuk memberikan suaranya,” kata salah satu sumber.

    “Mereka semua tanpa afiliasi [langsung] ke faksi Palestina, termasuk Hamas.”

    Mengomentari rencana tersebut, Bassam Khalaf, anggota kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, mengatakan kelompoknya telah sepakat untuk mundur dari kontrol atas Gaza, tetapi perlu untuk mengklarifikasi proposal untuk pembentukan komite yang terdiri dari teknokrat tersebut. 

    “Hamas tidak berkomitmen untuk terus memerintah Gaza,” tambahnya.

    “Sifat misi ini harus jelas dan akan menolak kehadiran AS untuk mengawasinya,” katanya.

    AGRESI – Pasukan Israel (IDF) dari divisi infanteri melakukan agresi militer darat ke Jalur Gaza. Israel terindikasi enggan melanjutkan negosiasi tahap dua gencatan senjata dengan Hamas. (khaberni/tangkap layar) (khaberni/tangkap layar)

    Israel Inginkan Pelucutan Penuh Hamas dan PIJ

    Apa yang diusulkan Mesir dengan meniadakan peran Hamas secara penuh di Gaza pada masa mendatang ini dinilai sejalan pada apa yang dilontarkan Israel dalam banyak kesempatan.

    Israel yang mengingkari kesepakatan gencatan senjata tiga tahap dan menuntut perpanjangan tahap pertama gencatan senjata, juga ingin Hamas dilucuti.

    Syarat itu juga lah yang diajukan Israel jika negosiator ingin pembicaraan negosiasi Tahap II gencatan senjata dilanjutkan.

    Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar mengatakan pada Selasa kalau Israel menuntut “demiliterisasi penuh” Gaza dan penghapusan Hamas untuk melanjutkan ke fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata Januari.

    “Kami tidak memiliki kesepakatan tentang fase kedua. Kami menuntut total demiliterisasi Gaza, Hamas dan Jihad Islam, dan memberi kami sandera kami. Jika mereka setuju bahwa kita dapat menerapkan besok,” kata Saar pada konferensi pers di Yerusalem.

    BERBARIS – Tangkap layar Khaberni yang menunjukkan petempur Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, berbaris di lokasi pembebasan 3 sandera Israel, di Khan Yunis, Sabtu (15/2/2025). Hamas memberi hadiah ke sandera Israel pada prosesi pembebasan tersebut. (khaberni/tangkap layar)

    Hamas Bersedia Berbagi Kursi, Pilih Kembali Berperang Jika Negosiasi Berakhir Buntu

    Pemerintahan Gaza di masa depan tetap menjadi isu sentral dalam melanjutkan upaya mediasi, karena pihak-pihak yang bertikai dan negosiator mencari solusi jangka panjang yang dapat mengubah gencatan senjata yang rapuh menjadi proses perdamaian yang lebih luas.

    Salah satu jalur potensial untuk mengakhiri perang melibatkan Hamas melepaskan kekuasaan dan mungkin melucuti senjata di Gaza.

    Kelompok itu telah menyatakan terbuka untuk berbagi pemerintahan Gaza dengan PA dan faksi-faksi Palestina lainnya tetapi menolak penyerahan kekuasaan secara penuh dan lengkap, setidaknya untuk saat ini.

    Ayman Shannaa, anggota lain dari kepemimpinan politik Hamas di Lebanon, bersikeras kelompok itu tidak mengisyaratkan kesediaan untuk menyerahkan kendali atas wilayah itu kepada PA atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

    Namun, dia menekankan bahwa Hamas, yang telah memerintah Gaza selama hampir dua dekade, terbuka untuk perjanjian pembagian kekuasaan yang dapat membantu “menyatukan” warga Palestina melawan apa yang dia gambarkan sebagai proposal Trump untuk “memiliki” Gaza dan menggusur penduduknya.

    Adapun rencana Mesir soal kendali keamanan di Gaza, memungkinkan untuk menggunakan kepolisian Gaza yang ada. 

    Namun, Mesir menyarakan sebaiknya kendali keamanan diambil alih pasukan Arab dan PBB untuk memantau penyeberangan darat antara Gaza dan Mesir dan Israel, dan pelabuhan baru di Mediterania yang akan dibangun untuk menerima bahan dan peralatan konstruksi.

    Sebagian besar bangunan dan infrastruktur Gaza telah hancur dalam perang 15 bulan, di mana sekitar 48.400 warga Palestina telah tewas dan lebih dari dua kali jumlah itu terluka, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi.

    Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari paling mematikan di Israel sejak didirikan pada 1948. Para penyerang juga menyandera sekitar 250 orang.

    Hamas diyakini masih menahan sekitar 60 sandera Israel.

    KTT darurat Arab berlangsung pada saat gencatan senjata di Gaza yang berlangsung pada 19 Januari berada di bawah ancaman serius setelah Hamas menolak tawaran Israel untuk memperpanjangnya hingga pertengahan April.

    Israel ogah meneruskan negosiasi Tahap II yang membahas soal penarikan mundur pasukannya dari Gaza dan gencatan senjata permanen untuk mengakhiri perang.

    Sejatinya, di bawah perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Mesir, Qatar dan AS, Israel dan Hamas telah dijadwalkan untuk memulai pembicaraan awal bulan lalu untuk mengakhiri perang dan penarikan Israel dari Gaza. 

    Namun, Israel ingkar dan pembicaraan tidak pernah dimulai dan gencatan senjata berakhir pekan lalu setelah Hamas membebaskan 33 sandera dengan imbalan kebebasan sekitar 2.000 warga Palestina yang dipenjara di Israel.

    “Perlawanan telah mempersiapkan diri untuk perang, bahkan jika opsi ini tidak mungkin,” kata Khalaf, pejabat senior Hamas.

     

    (oln/anews/thntnl/*)

     

     

  • Warga Israel Tewas Lainnya Kritis dan Luka Parah di Haifa usai Insiden Penikaman, Hamas Beri Pujian – Halaman all

    Warga Israel Tewas Lainnya Kritis dan Luka Parah di Haifa usai Insiden Penikaman, Hamas Beri Pujian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Operasi penikaman terjadi di stasiun bus pusat di Haifa pada hari Senin, (3/3/2025).

    Aksi penikaman itu, mengakibatkan satu warga Israel tewas dan lima lainnya terluka.

    Tersangka penyerang, disebut-sebut sebagai Druze Arab berusia 20 tahun dari Shefa-Amr, utara Haifa.

    Di mana diduga penyerang itu kini dikonfirmasi tewas. 

    Tersangka penyerang ditembak dan dibunuh oleh pasukan Israel di tempat kejadian.

    Mengutip Palestine Chronicle, polisi Israel mengkonfirmasi insiden itu, yang menyatakan bahwa penyerang telah tewas.

    Pihak Dinas Ambulans Israel, Magen David Adom, kemudian melaporkan bahwa salah satu korban telah meninggal karena luka-luka yang diderita.

    Sementara itu Channel 12 Israel menyatakan bahwa para korban yang selamat, kondisinya kini ada yang kritis dan tiga lainnya terluka parah.

    Sempat Salah Dugaan

    Awalnya pihak berwenang Israel menyebut operasi itu bukanlah penikaman, melainkan aksi penembakan.

    Polisi Israel awalnya percaya bahwa seseorang sebagai pelaku yang melakukan penembakan.

    Tetapi kemudian terungkap bahwa orang itu adalah seorang petugas keamanan yang terlibat dalam insiden itu.

    Pujian dari Hamas

    Gerakan Perlawanan Palestina Hamas dan Gerakan Jihad Islam keduanya memuji operasi penikaman di Haifa tersebut.

    Bahkan para pejuang Palestina menyebut aksi itu sebagai “operasi heroik.”

    Hamas menggambarkan bahwa aksi tersebut merupakan sebuah ‘tanggapan alami’ terhadap tindakan keji Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem.

    Di mana wilayah tersebut menyerukan eskalasi perlawanan.

    Jihad Islam menggemakan sentimen ini, menekankan bahwa operasi itu adalah bagian dari perjuangan yang lebih luas melawan pendudukan Israel dan simbol perlawanan Palestina.

    Dan juga klaim mereka, operasi tersebut menunjukkan kegagalan sistem keamanan Israel.

    (Tribunnews.com/Garudea Prabawati)

  • Warga Israel Tewas Lainnya Kritis dan Luka Parah di Haifa usai Insiden Penikaman, Hamas Beri Pujian – Halaman all

    Detail Serangan Penembakan yang Guncang Haifa, Hamas: Balasan Aksi Brutal Israel di Tepi Barat – Halaman all

    Detail Penembakan dan Penusukan yang Guncang Haifa, Hamas: Balasan Aksi Brutal Israel di Tepi Barat

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi Pendudukan Israel, Senin (3/2/2025) melaporkan insiden penembakan yang menguncang Haifa, kota pelabuhan di Israel barat laut.

    Pihak kepolisian Israel mengonfirmasi insiden ini menimbulkan korban jwa dan beberapa orang terluka.

    Menurut polisi Israel, dugaan serangan penembakan terjadi di Lev Hamifratz Mall di Haifa, dekat stasiun bus pusat, dan pasukan polisi segera menuju ke lokasi kejadian.

    “Laporan awal menunjukkan banyak korban bertumbangan,” kata RNTV, mengutip lansiran media Israel.

    Otoritas penyiaran publik Israel, KAN juga melaporkan serangan penusukan di dekat halte bus dekat kompleks komersial di Haifa, di mana enam orang terluka.

    Sumber-sumber lain mengonfirmasi sedikitnya satu korban tewas dan beberapa lainnya mengalami luka serius di pusat komersial tersebut.

    “Pasukan Israel dilaporkan menembak penyerang di tempat kejadian,” kata laporan itu.

    GUNCANG HAIFA – Polisi Israel berjaga di lokasi serangan penembakan di Lev Hamifratz Mall di Haifa, dekat stasiun bus pusat, Senin (3/3/2025). Serangan ini mengguncang Haifa karena laporan awal menunjukkan banyak korban, seperti yang diliput oleh media Israel.

    Rincian Serangan, Aparat Israel Salah Tembak

    Penyerang tiba dengan bus dari Shfa Amr ke stasiun bus pusat di Haifa.

    Saat memasuki pusat komersial (pusat perbelanjan), penyerang menghunus pisau dan mulai menusuk beberapa pemukim Yahudi Israel sebelum pasukan keamanan tiba.

    Sekelompok besar pasukan keamanan Israel, termasuk polisi, Shin Bet (keamanan internal Israel), dan tentara Israel (IDF), merespons dengan melepaskan tembakan ke arah penyerang.

    “Aparat keamanan Israel secara keliru menembak seorang pemukim bersenjata, karena mengira dia adalah kaki tangan penyerang,” kata laporan tersebut.

    Serangan itu mengakibatkan kematian seorang pemukim, yang ditembak, sementara empat lainnya menderita luka serius setelah ditikam beberapa kali.

    Penyerang itu kemudian dilumpuhkan dengan ditembak hingga tewas.

    Polisi Israel dan pejabat Shin Bet mengonfirmasi bahwa identitas penyerang masih belum diketahui.

    PENGHANCURAN TEPI BARAT – Pasukan Israel selama operasi militer penghancuran Tepi Barat di dalam kamp pengungsi Jenin, Tepi Barat, 24 Februari 2025. Israel diduga melancarkan operasi bertajuk Tembok Besi ini untuk mewujudkan aneksasi menyuluruh di Tepi Barat. (Foto EPA)

    Hamas: Respons Atas Aksi Brutal Israel di Tepi Barat

    Hamas mengeluarkan pernyataan pers yang memuji serangan penusukan di Haifa, menyebutnya sebagai reaksi alami terhadap kejahatan Pendudukan Israel yang sedang berlangsung.

    Pernyataan Hamas itu menekankan kalau serangan itu melambangkan perlawanan Palestina dan menegaskan kembali komitmen mereka untuk berjuang sampai pendudukan dihapus dari wilayah Palestina.

     Gerakan tersebut menggambarkan serangan itu sebagai respons terhadap pelanggaran brutal Israel, termasuk pembunuhan, penghancuran, pemindahan di Tepi Barat utara, pengepungan di Gaza, dan upaya berkelanjutan untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka.

    Mereka juga mengutuk penodaan Masjid Al-Aqsa oleh pasukan Israel.

    Hamas menyerukan peningkatan upaya perlawanan, mendesak warga Palestina di Tepi Barat, Yerusalem, dan wilayah pendudukan untuk menghadapi musuh dengan segala cara yang tersedia.

    Pernyataan itu diakhiri dengan menegaskan kembali tekad mereka untuk membebaskan tanah Palestina, mengusir penjajah, dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.

     

    (oln/rntv/*)

  • Buldoser Israel Menghancurkan Rumah-rumah di Kamp Pengungsi Nour Shams pada Hari Pertama Ramadan – Halaman all

    Buldoser Israel Menghancurkan Rumah-rumah di Kamp Pengungsi Nour Shams pada Hari Pertama Ramadan – Halaman all

    Buldoser Israel Menghancurkan Rumah-rumah di Kamp Pengungsi Nour Shams pada Hari Pertama Ramadan

    TRIBUNNEWS.COM- Pada hari pertama Ramadan, buldoser militer Israel memasuki kamp pengungsi Nour Shams di Tepi Barat yang diduduki, menghancurkan rumah-rumah dan merusak jalan-jalan di lingkungan al-Manshiya, Anadolu Agency melaporkan.

    Nihad Al-Shawish, kepala Komite Rakyat kamp Nour Shams, mengatakan kepada Anadolu bahwa “beberapa buldoser militer menyerbu lingkungan al-Manshiya, menghancurkan jalan dan merobohkan sebagian bangunan tempat tinggal.”

    Ia menambahkan bahwa pasukan Israel memaksa penduduk di sekitar area kamp Nour Shams untuk mengungsi, dengan alasan mereka tengah mempersiapkan “ledakan skala besar.”

    “Tentara telah memerintahkan semua penghuni kamp untuk pergi,” kata Shawish.

    Serangan militer terhadap Nour Shams kini telah memasuki hari ke-21, sementara pasukan Israel telah menargetkan kota-kota di Tepi Barat utara, khususnya Jenin dan Tulkarem, selama lebih dari sebulan sebagai bagian dari serangan militer yang sedang berlangsung, menewaskan sedikitnya 64 orang dan membuat ribuan orang mengungsi.

    Pada tanggal 23 Februari, tank-tank Israel memasuki kamp pengungsi Jenin dalam eskalasi militer yang tidak terlihat sejak tahun 2002.

    Otoritas Palestina telah memperingatkan bahwa serangan militer yang berkelanjutan merupakan bagian dari rencana yang lebih luas oleh pemerintah Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat dan mendeklarasikan kedaulatan atasnya, yang secara resmi dapat menandai berakhirnya solusi dua negara.

    Serangan itu adalah yang terbaru dalam eskalasi militer di Tepi Barat, di mana sedikitnya 927 warga Palestina tewas dan hampir 7.000 orang terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan terhadap Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

    Mahkamah Internasional menyatakan pada bulan Juli bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah “melanggar hukum,” dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

     

    SUMBER: MIDDLE EAST MONITOR

  • Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    Pasukan Israel Hancurkan Pabrik Kurma di Tepi Barat dan Rebut Lahan Pertanian di Yerusalem Timur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Israel menghancurkan sebuah pabrik kurma dan sebuah toko komersial di Lembah Yordan, sebelah utara kota Yerikho.

    Sementara itu, otoritas Israel memerintahkan seorang pria Palestina untuk meninggalkan pertaniannya di Yerusalem Timur yang diduduki.

    Alasannya adalah lokasi pertanian tersebut terlalu dekat dengan kamp militer Israel, Wafa melaporkan.

    Pihak berwenang Israel juga mengharuskan pemilik pertanian untuk mengevakuasi lebih dari dua dunam tanah (sekitar setengah hektar) dan menghancurkan beberapa bangunannya, termasuk kandang domba, di lingkungan al-Issawiya, yang terletak di sebelah timur Yerusalem.

    Kelompok Muslim AS Kecam Larangan Israel atas Bantuan ke Gaza

    Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengecam keputusan sayap kanan Israel yang memblokir semua bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza, Al Jazeera melaporkan.

    CAIR menyebutnya sebagai tambahan kasus kejahatan perang terhadap para pemimpin Israel di Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

    “Keputusan pemerintah sayap kanan yang diduga sebagai penjahat perang, Benjamin Netanyahu, untuk memblokir semua bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil Gaza selama Ramadan adalah kejahatan perang yang jelas dan merupakan bukti lebih lanjut dari niat genosida Israel,” kata CAIR yang berbasis di Washington, DC.

    “Kampanye kejam dan ilegal Israel yang terus berlanjut dengan membuat kelaparan paksa menambah bukti lebih lanjut atas kasus genosida yang dilakukan oleh Pengadilan Kriminal Internasional terhadap pejabat Israel,” imbuh CAIR.

    CAIR mencatat laporan media yang menunjukkan bahwa langkah tersebut dikoordinasikan dengan pemerintahan Trump.

    “Sangat tidak masuk akal jika pemerintah negara kita dilaporkan mendukung kejahatan terhadap kemanusiaan ini,” paparnya.

    Sementara itu, ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

    Dalam keputusan mereka, hakim ICC mengatakan ada alasan yang cukup untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab secara pidana atas berbagai tindakan, termasuk pembunuhan, penganiayaan, dan kelaparan sebagai senjata perang dalam “serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.”

    Perkembangan Terkini Konflik Israel vs Hamas

    Israel Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza Setelah Hamas Tolak Perpanjang Gencatan Senjata

    Israel memblokir masuknya semua bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dilanda perang setelah Hamas menolak tuntutannya untuk memperpanjang tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, yang berakhir pada Sabtu (1/3/2025).

    Keputusan ini diambil setelah negosiasi untuk memperpanjang gencatan senjata gagal, sehingga mengarah pada penghentian bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan oleh penduduk sipil Gaza.

    Hamas Tolak Perpanjangan Gencatan Senjata, Tuntut Pembebasan Tawanan dan Penarikan Israel

    Hamas menuduh Israel melakukan pemerasan dan bersikeras agar gencatan senjata berlanjut ke tahap kedua, yang mencakup pembebasan semua tawanan yang tersisa di Gaza, penarikan penuh Israel dari daerah kantong Palestina tersebut, dan diakhiri perang.

    Israel Ancam Potong Listrik dan Air ke Gaza

    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan Hamas bahwa akan ada tindakan lebih lanjut.

    Media Israel melaporkan bahwa pemerintah berencana untuk memutus pasokan listrik dan air ke Gaza sebagai langkah selanjutnya.

    (Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)

  • Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal ‘Yerusalem Raya’ – Halaman all

    Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal ‘Yerusalem Raya’ – Halaman all

    Knesset Persiapkan Rencana Perluasan Permukiman Massal Yerusalem Raya

    TRIBUNNEWS.COM- Sebuah komite menteri Israel diperkirakan akan menyetujui sebuah rancangan undang-undang pada akhir pekan yang akan melegalkan aneksasi permukiman ilegal di sekitar Yerusalem Timur yang diduduki dalam upaya untuk mendirikan “Yerusalem Raya,” menurut sebuah laporan oleh Haaretz yang dirilis pada tanggal 28 Februari. 

    RUU tersebut, yang diperkenalkan oleh MK Likud Dan Illouz, bertujuan untuk menggabungkan pemukiman seperti Ma’ale Adumim, Beitar Illit, Givat Ze’ev, Efrat, dan Ma’ale Mikhmas ke dalam kerangka administratif baru.

    Jika disetujui oleh komite, rancangan undang-undang tersebut akan dilanjutkan ke Knesset untuk pembacaan pendahuluan dan, jika disahkan, akan memerlukan tiga kali pembacaan sebelum menjadi undang-undang.

    Dukungan terhadap RUU tersebut kuat dari pemerintah dan beberapa faksi oposisi. 

    Haaretz mengutip asosiasi sayap kiri Israel Ir Amim, yang memperingatkan bahwa RUU tersebut dapat membuka jalan bagi pencaplokan tambahan di Tepi Barat yang diduduki dan menjadi hambatan besar bagi solusi politik apa pun di masa mendatang. Illouz membela langkah tersebut, dengan menegaskan bahwa itu adalah langkah yang diperlukan menuju kedaulatan penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki, membandingkannya dengan undang-undang sebelumnya yang disahkan meskipun ada tekanan internasional.

    “Hukum, yurisdiksi, dan administrasi [Israel] akan berlaku di wilayah Wilayah Metropolitan Yerusalem,” bunyi rancangan undang-undang tersebut, yang disebut RUU Metropolitan Yerusalem. 

    Illouz mengatakan kepada Times of Israel bahwa RUU tersebut merupakan sebuah “langkah penting” dan “mencerminkan prinsip inti: Israel harus bertindak berdasarkan apa yang benar, bukan karena takut,” seraya menambahkan bahwa “kedaulatan kami atas Yerusalem dan Tanah Israel secara historis, hukum, dan moral dibenarkan.”

    Dalam wawancara dengan Haaretz , MK mengatakan hal ini adalah “langkah besar menuju kedaulatan penuh (aneksasi Tepi Barat).”

    Pemerintah Israel telah memperluas permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Awal bulan ini, Tel Aviv mengeluarkan tender untuk pembangunan hampir 1.000 rumah pemukim di wilayah tersebut. 

    Kekhawatiran berkembang bahwa Presiden AS Donald Trump berencana untuk mendukung ambisi Israel untuk mencaplok seluruh wilayah Tepi Barat – yang direbut secara ilegal oleh tentara Israel selama perang tahun 1967. 

     

    SUMBER: THE CRADLE

  • 7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    7 Fakta Baru Perang Gaza: Israel-Hamas Panas, Gencatan Senjata Bye

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah fakta baru muncul di perang Gaza. Israel mengeluarkan ancaman ke Hamas yang makin membuat gencatan senjata terancam.

    Hamas bahkan menyebut langkah Israel sebagai pemerasan murahan. Berikut lengkapnya dirangkum CNBC Indonesia, Senin (3/3/2025).

    1.Israel Ancam Hamas

    Israel telah mengeluarkan ancaman ke Hamas. Israel mengatakan akan ada konsekuensi jika jika kelompok Palestina itu tidak setuju untuk memperpanjang fase pertama perjanjian gencatan senjata yang kini telah berakhir.

    Fase pertama perjanjian berakhir pada hari Sabtu kemarin. Tetapi Israel belum melanjutkan fase kedua, yang pada akhirnya akan mengarah pada akhir perang secara permanen.

    Ini menyusul proposal yang diajukan oleh utusan presiden Amerika Serikat (AS), Steve Witkoff. Perlu diketahui menurut rencana Witkoff, setengah dari tawanan, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, akan dibebaskan lagi setelah Sabtu sedangkan sisanya dibebaskan jika gencatan senjata permanen tercapai.

    Mengutip Al-Jazeera, Minggu pagi, pernyataan dari kantor Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembicaraan masih belum meyakinkan. Pengumuman Israel lainnya mengatakan akan menghentikan masuknya semua barang dan pasokan ke Jalur Gaza, di mana Negeri Zionis mengancam dapat melanjutkan operasi militer jika negosiasi terbukti “tidak efektif”.

    Hamas sendiri menanggapi dengan menolak rumusan perpanjangan fase satu gencatan senjata dan menyerukan langsung ke fase kedua, seperti yang direncanakan semula. Hamas mengatakan langkah itu “merupakan upaya terang-terangan untuk menghindari perjanjian dan tidak melakukan negosiasi untuk fase kedua”.

    “Keputusan Netanyahu untuk menghentikan bantuan kemanusiaan adalah pemerasan murahan, kejahatan perang, dan kudeta terang-terangan terhadap perjanjian,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

    “Penjahat perang Netanyahu mencoba memaksakan fakta politik di lapangan, yang gagal dibangun oleh tentara fasisnya selama 15 bulan genosida brutal, berkat keteguhan, keberanian, dan perlawanan rakyat kita,” tambahnya.

    “Ia berusaha menggulingkan perjanjian yang ditandatangani demi perhitungan politik internalnya yang sempit, dengan mengorbankan tahanan pendudukan di Gaza dan nyawa mereka.”

    Sementara itu, laporan laman yang sama melaporkan bagaimana warga Gaza sangat tertekan. Mereka, lapor AlJazeera merasa gencatan senjata sangat rapuh.

    “Ada jet dan pesawat nirawak Israel yang terbang di langit, membuat warga Palestina merasa bahwa setiap saat, pasukan Israel dapat menargetkan tempat mana pun di seluruh Jalur Gaza,” lapornya.

    Di sisi lain, Direktur Studi Timur Tengah Universitas San Francisco, Stephen Zunes mengatakan bahwa proposal AS sangat menguntungkan Israel. Zunes juga mengatakan penolakan Israel untuk terlibat dalam perundingan tahap kedua menempatkan Hamas dalam “situasi sulit”.

    “Ini hal yang biasa,” katanya.

    “Hamas dan Israel akan menyetujui sesuatu. Kemudian Israel akan mencoba merevisinya agar menguntungkannya,” tambahnya lagi.

    “Kemudian AS akan mengajukan proposal baru yang menguntungkan Israel dan kemudian AS akan menyalahkan Hamas karena tidak menerima proposal itu,” jelasnya seraya menambahkan bahwa ini adalah pola yang terlihat sejak awal perang.

    2.Israel Sebut Kelaparan Gaza Kebohongan

    Menteri Luar Negeri Gideon Saar menyebut kelaparan di Gaza adalah sebuah kebohongan. Ia pun mengklaim Israel memiliki hak untuk memblokir bantuan agar tidak masuk ke Gaza sejak tahap pertama gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan baru.

    “Sehubungan dengan (klaim) kelaparan ini, itu adalah kebohongan selama perang ini. Itu adalah kebohongan,” kata Saar dalam konferensi pers di Yerusalem Barat.

    Pada Desember 2024, badan PBB untuk pengungsi Palestina melaporkan lebih dari 19.000 anak telah dirawat di rumah sakit karena kekurangan gizi akut dalam periode empat bulan. Pada tahun pertama perang- yang berakhir pada Oktober 2024- 37 anak meninggal karena kekurangan gizi atau dehidrasi.

    3.Demonstrasi di Rumah Menteri Israel

    Surat kabar Israel Haaretz melaporkan demonstrasi sedang berlangsung di depan rumah menteri pemerintah Israel. Demonstran menyerukan gencatan senjata dan pembebasan tawanan agar dilanjutkan.

    Demonstran dilaporkan berkumpul di luar rumah Menteri Luar Negeri Gideon Saar; Menteri Inovasi, Sains, dan Teknologi Gila Gamliel; Menteri Transportasi dan Keselamatan Jalan Raya Miri Regev; Menteri Urusan Strategis Ron Dermer; dan Menteri Dalam Negeri Moshe Arbel. Dalam sejumlah berita foto, terlihat demonstran membawa foto Netanyahu yang ditulis “Perang Harus Terus Berlangsung, Supaya (Netanyahu) Bisa Terus Berkuasa (di Israel)”.

    4.Gencatan Senjata Terancam Good Bye?

    Badan pertahanan sipil Gaza melaporkan penembakan artileri dan tembakan tank Israel di dekat kota selatan Khan Yunis pada hari Minggu siang. Kemungkinan besar ini menjadi langkah terbaru perang Israel di sana setelah pemerintah Netanyahu dan Hamas tak sepakat tentang cara memperpanjang gencatan senjata di wilayah Palestina.

    “Penembakan artileri dan tembakan dari tank Israel menargetkan wilayah perbatasan kota Abasan al-Kabira, timur kota Khan Yunis, di Jalur Gaza selatan,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

    Israel sendiri enggan mengomentari hal ini. Ketika dimintai komentar, tentara Israel mengatakan sedang menyelidiki masalah tersebut.

    5.Perang Baru Gaza Picu Bencana Besar

    Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan soal potensi perang baru pecah di Gaza seiring tak disepakatinya tahap baru gencatan senjata. Ia mengatakan hl itu adalah “bencana besar”.

    “Gencatan senjata permanen dan pembebasan semua sandera sangat penting untuk mencegah eskalasi dan menghindari konsekuensi yang lebih menghancurkan bagi warga sipil,” tegasnya.

    6.Konferensi Palestina di Swiss

    Swiss mengatakan akan menjadi tuan rumah konferensi internasional pada 7 Maret tentang perlindungan warga sipil Palestina di wilayah yang diduduki. Ini sesuai dengan permintaan sejumlah negara dalam pemungutan suara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 18 September lalu.

    “Sebanyak 196 penandatangan Konvensi Jenewa akan diundang ke pertemuan tersebut, yang akan dihadiri oleh para duta besar,” kata juru bicara kementerian luar negeri Swiss, dikutip AFP.

    “Konferensi pihak-pihak yang terikat kontrak tingkat tinggi tersebut tidak dapat mengambil keputusan yang mengikat tetapi dapat menegaskan kembali aturan hukum humaniter internasional dan kewajibannya”, kata pemerintah Swiss di situs webnya.

    Gaza sendiri sedang khawatir dengan serangan baru Israel seiring tak dilanjutkannya fase kedua gencatan senjata. Di Tepi Barat, pemukim Israel telah meningkatkan serangan mereka terhadap warga sipil Palestina, sementara tentara Israel telah melancarkan operasi keamanan besar yang telah mengungsikan sekitar 40.000 warga Palestina.

    7.AS Kirim Buldoser Rp 49 T ke Israel

    AS Jumat lalu mengumumkan persetujuan penjualan amunisi, buldoser, dan peralatan terkait senilai lebih dari US$3 miliar (Rp 49 triliun) ke Israel. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menandatangani penjualan bom dan hulu ledak senilai US$2,04 miliar, bom dan perlengkapan panduan lainnya senilai US$675,7 juta, dan buldoser serta peralatan terkait senilai US$295 juta.

    “AS telah menetapkan dan memberikan justifikasi terperinci bahwa ada keadaan darurat yang mengharuskan penjualan segera kepada pemerintah Israel atas barang-barang pertahanan dan layanan pertahanan di atas demi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat,” kata Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA).

    “Hal itu mengakibatkan pengabaian persyaratan umum bahwa penjualan tersebut harus disetujui oleh Kongres,” katanya.

    “AS berkomitmen terhadap keamanan Israel, dan sangat penting bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Israel mengembangkan dan mempertahankan kemampuan pertahanan diri yang kuat dan siap,” tambah DSCA.

    Transaksi senjata terbaru terjadi setelah Washington menyetujui penjualan lebih dari $7,4 miliar dalam bentuk bom, rudal, dan peralatan terkait ke Israel awal bulan ini. Israel melancarkan serangan yang sangat merusak terhadap Hamas di Gaza, menewaskan 48.000 jiwa.

    (sef/sef)