kab/kota: Yerusalem

  • Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Ratusan Elit Yahudi Minta Dunia ‘Hukum’ Israel, Sebut Ada Genosida

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lebih dari 450 tokoh Yahudi terkemuka di seluruh dunia telah menandatangani surat terbuka yang mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel. Mereka menuduh tindakan Israel di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan Yerusalem Timur, sebagai tindakan genosida.

    Dalam laporan Guardian, para penandatangan berasal dari berbagai latar belakang, seperti mantan Ketua Knesset (Parlemen Israel) Avraham Burg, mantan Negosiator Perdamaian Israel Daniel Levy, dan pembuat film peraih Oscar Jonathan Glazer. Tak hanya itu penulis Kanada Naomi Klein, aktor AS Wallace Shawn, dan filosof Israel Omri Boehm, juga turut serta menandatangani petisi ini.

    Para penandatangan secara kolektif menuntut para pemimpin dunia untuk menjunjung tinggi putusan Pengadilan Internasional (International Court of Justice atau ICJ) dan Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court atau ICC).

    Mereka juga secara eksplisit mendesak negara-negara untuk menghindari keterlibatan dalam pelanggaran hukum internasional dengan menghentikan transfer senjata ke Israel dan memberlakukan sanksi yang ditargetkan terhadap negara tersebut.

    Selain itu, inti dari pesan mereka adalah pengakuan atas sejarah penderitaan Yahudi dan dampaknya terhadap hukum internasional, yang kini digunakan sebagai kerangka kritik.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terukur karena bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan bahwa tindakan Israel akan dinilai telah memenuhi definisi hukum genosida,” demikian bunyi surat terbuka tersebut yang dirilis Rabu (22/10/2025), memperingatkan potensi konsekuensi hukum.

    Para tokoh tersebut juga mengingatkan bahwa banyak undang-undang, piagam, dan konvensi yang dibentuk untuk menjaga kehidupan manusia diciptakan sebagai tanggapan atas Holocaust. Mereka mengklaim bahwa perlindungan tersebut “telah dilanggar tanpa henti oleh Israel.”

    Tak hanya menuntut dijaminnya bantuan kemanusiaan yang memadai ke Gaza, mereka juga secara tegas menolak klaim palsu anti-Semitisme yang digunakan untuk membungkam kritik terhadap Israel.

    “Kami menundukkan kepala dalam kesedihan yang tak terkira seiring dengan banyaknya bukti yang terkumpul bahwa tindakan Israel akan dinilai memenuhi definisi hukum genosida,” bunyi surat itu.

    Lebih lanjut, mereka juga menegaskan bahwa solidaritas kami terhadap Palestina bukanlah pengkhianatan terhadap Yudaisme, namun merupakan pemenuhannya. Menurut mereka, apa yang dilakukan Israel saat ini sangat menciderai prinsip-prinsip perdamaian.

    “Ketika orang-orang bijak kita mengajarkan bahwa menghancurkan satu kehidupan berarti menghancurkan seluruh dunia, mereka tidak memberikan pengecualian bagi warga Palestina. Kita tidak akan berhenti sampai gencatan senjata ini berlanjut hingga berakhirnya pendudukan dan apartheid.”

    Seruan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam opini di kalangan komunitas Yahudi di AS dan pemilih yang lebih luas selama beberapa tahun terakhir. Jajak pendapat Washington Post menemukan bahwa 61% orang Yahudi AS percaya Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza, dan 39% mengatakan Israel melakukan genosida.

    Di antara masyarakat Amerika secara luas, 45% mengatakan kepada Brookings Institution bahwa mereka yakin Israel melakukan genosida, sementara survei Quinnipiac pada bulan Agustus menemukan setengah dari pemilih AS memiliki pandangan yang sama, termasuk 77% dari Partai Demokrat.

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        22 Oktober 2025

    Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh Nasional 22 Oktober 2025

    Bahlil Hadiahi 4 Ibu Pengemudi Ojek Online Umroh
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan hadiah kepada empat ibu pengemudi ojek
    online
    (ojol) untuk berangkat umrah ke Mekkah, Arab Saudi.
    Hadiah ini diberikan Bahlil saat sambutan dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 Partai Golkar, yang digelar di DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
    Awalnya, Bahlil mengajak sejumlah ibu pengemudi ojol yang telah menjanda naik ke atas panggung.
    “Ibu tinggal di mana? Suami sudah meninggal?” tanya Bahlil.
    “Meninggal,” jawab mereka.
    Setelahnya, ia bertanya apakah mereka ingin berangkat umrah.
    Empat ibu yang ada di sebelah Bahlil pun langsung mengiyakan.
    “Oke, DPP Partai Golkar memberikan bantuan untuk umrah ya,” lanjut Bahlil.
    Beberapa ibu terlihat bahagia saat mendengar hadiah umrah tersebut.
    “Jadi, doakan, doakan bagi suaminya yang sudah mendahului kita, didoakan agar diberikan tempat yang paling mulia,” ujar Bahlil.
    Selain itu, Bahlil juga memberikan hadiah kepada satu ibu pengendara ojol yang nonmuslim.
    Bahlil lantas menyuruh kadernya, Abraham Srijadja, mengatur kunjungan rohani untuk ibu yang nonmuslim.
    “Nanti Abraham, mana Abraham? (Abraham Srijadja) Yang untuk Kristen, kau yang urus. Untuk umrah di Vatikan atau di Yerusalem ya. Oke, ya ibu ya,” kata Bahlil.
    Dari atas panggung, beberapa ibu pun mengucapkan terima kasih sambil menangis.
    Kemudian, mereka juga sempat memeluk Bahlil.
    “Jangan lupa ya, hati kita Golkar ya,” ujar Bahlil lagi.
    Dalam rangkaian HUT ke-61 ini, Golkar juga membagikan sembako dan menggelar pasar dengan harga murah di berbagai wilayah Indonesia.
    Bahlil menyebut, ini wujud komitmen Golkar untuk membantu dan menjalin hubungan yang makin erat dengan masyarakat Indonesia.
    Menurut Bahlil, Golkar sejak awal didirikan selalu bersama-sama pemerintah memperjuangkan yang terbaik untuk rakyat.
    “Ini adalah sebagai bentuk komitmen, Golkar selalu respons terhadap kondisi-kondisi kekinian, dari apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang,” ucap Bahlil.
    “Kita tahu, dalam kondisi bangsa yang seperti ini, kita butuh kekompakkan, kita butuh kerja keras, kita butuh bergandengan tangan untuk saling membantu,” sambung dia lagi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Netanyahu Tegaskan Israel Akan Capai Semua Tujuan Perang Gaza

    Netanyahu Tegaskan Israel Akan Capai Semua Tujuan Perang Gaza

    Tel Aviv

    Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa negaranya akan mencapai semua tujuan perang Gaza yang telah ditetapkan. Netanyahu mengatakan bahwa Tel Aviv “bertekad” untuk mengamankan pemulangan jenazah semua sandera yang masih ada di Jalur Gaza.

    Saat berbicara dalam seremoni kenegaraan untuk mengenang tentara yang gugur dalam perang melawan Hamas, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Kamis (16/10/2025), Netanyahu mengatakan bahwa “perjuangan belum berakhir”.

    “Kita bertekad untuk menjamin pemulangan semua sandera,” kata Netanyahu saat berbicara dalam seremoni kenegaraan yang digelar di pemakaman militer Gunung Herzl di Yerusalem pada Kamis (16/10).

    Dalam pernyataannya, Netanyahu juga mengatakan bahwa musuh-musuh Israel telah menyadari bahwa siapa pun yang melawannya akan membayar harga yang sangat mahal.

    “Perjuangan belum berakhir, tetapi satu hal yang jelas — siapa pun yang menyentuh kita mengetahui bahwa mereka akan membayar harga yang sangat mahal,” tegasnya.

    “Kita bertekad untuk meraih kemenangan yang akan membentuk lingkungan sekitar kita selama bertahun-tahun,” sebut Netanyahu.

    Pernyataan itu disampaikan setelah sayap bersenjata Hamas, Brigade Ezzedine Al-Qassam, mengatakan kelompoknya telah menyerahkan semua jenazah sandera yang dapat ditemukan sejauh ini dan membutuhkan peralatan khusus untuk mengevakuasi jenazah-jenazah sandera lainnya dari reruntuhan Gaza.

    “Perlawanan telah memenuhi komitmennya terhadap perjanjian dengan menyerahkan semua perlawanan Israel yang masih hidup dalam tersingkir, serta pemakaman-jenazah yang dapat diakses,” kata pernyataan Brigade Ezzedine Al-Qassam dalam via media sosial.

    “Mengenai jenazah-jenazah yang tersisa, diperlukan upaya ekstensif dan peralatan khusus untuk pengambilan dan ekstraksi mereka. Kami mengerahkan upaya besar untuk menyelesaikan persoalan ini,” imbuh pernyataan tersebut.

    Berdasarkan kesepakatan gencatan senjata Gaza yang berlaku sejak 10 Oktober, Hamas harus menyerahkan total 48 sandera yang masih berada di Jalur Gaza. Jumlahnya terdiri atas 20 sandera yang masih hidup dan 28 sandera yang sudah mati.

    Hamas telah menyerahkan semua 20 sandera yang masih hidup kepada Israel, melalui ICRC, pada Senin (13/10) waktu setempat. Sebagai imbalan, Israel membebaskan sebanyak 1.968 tahanan dan narapidana Palestina pada hari yang sama.

    Namun dari 28 jenazah sandera yang masih ada di Jalur Gaza, Hamas sejauh ini baru menyerahkan sembilan jenazah sandera kepada Israel, melalui ICRC. Satu jenazah di antaranya yang diserahkan Hamas telah dipastikan oleh Tel Aviv, bukanlah jenazah sandera.

    Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Israel Katz, mengancam akan melanjutkan pertempuran di Jalur Gaza, jika Hamas tidak menghormati kesepakatan gencatan senjata — yang merujuk pada penyerahan jenazah sandera yang tidak sesuai kesepakatan.

    “Jika Hamas menolak untuk mematuhi perjanjian tersebut, Israel, berkoordinasi dengan Amerika Serikat, akan melanjutkan pertempuran dan bertindak untuk mewujudkan kekalahan total Hamas, mengubah kenyataan di Gaza, dan mencapai semua tujuan perang,” tegas Katz dalam pernyataannya.

    Tonton juga video “Netanyahu Jelang Pertukaran Sandera: Peristiwa Bersejarah” di sini:

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)

  • Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Seberapa Realistis Rencana Perlucutan Senjata Hamas?

    Gaza City

    Merujuk rencana Trump, senjata milisi di Jalur Gaza Palestina harus sepenuhnya dilucuti. Namun, sejauh ini hal tersebut belum terjadi.

    Menurut laporan media Israel, Jerusalem Post, organisasi militan Islam tersebut terlibat dalam pertempuran sengit melawan kelompok-kelompok pesaingnya. Sedikitnya 32 orang dilaporkan tewas.

    Di media sosial juga beredar video yang disebut-sebut menunjukkan Hamas mengeksekusi atau menyiksa orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Uni Eropa mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris.

    Belum jelas apakah perlucutan senjata Hamas akan berhasil. Presiden AS Donald Trump memberikan pernyataan yang kontradiktif “Hampir seluruh kawasan telah menyetujui rencana untuk segera demiliterisasi Gaza, melucuti senjata Hamas, dan memastikan bahwa Israel tidak lagi terancam,” ujarnya dalam pidatonya di Knesset, parlemen Israel.

    Namun sebelumnya, dalam penerbangannya ke Israel, Trump menyatakan bahwa pemerintahnya telah mengizinkan Hamas untuk sementara mempersenjatai diri. Hamas, katanya, sedang berusaha mengembalikan ketertiban setelah berbulan-bulan perang.

    “Pesan yang jelas”

    Fakta bahwa Hamas segera hadir setelah penarikan pasukan Israel dan mengirimkan pasukan bersenjatanya ke Kota Gaza menyampaikan pesan yang jelas, kata Simon Wolfgang Fuchs, pakar studi Islam di Hebrew University Yerusalem.

    “Hamas dengan tegas menunjukkan bahwa keberadaan mereka yang sama sekali tidak hilang dari Jalur Gaza. Sebaliknya, mereka terus mengklaim peran mereka di sana.”

    Menurut analisis dari lembaga think tank Amerika Serikat, Atlantic Council, proses perlucutan senjata Hamas kemungkinan akan memakan waktu lama. Selama Hamas tetap eksis, baik sebagai kelompok bersenjata, gerakan politik, atau bahkan sekadar ide – akan selalu ada risiko besar mereka kembali memperluas pengaruhnya di Gaza untuk mengejar kepentingannya sendiri. Hal yang tampaknya sedang terjadi saat ini.

    Senjata sebagai jaminan eksistensi

    Hamas menganggap persenjataan mereka sebagai jaminan eksistensi baik secara militer, politik, maupun secara simbolis, ujar Simon Engelkes, Kepala Yayasan Konrad Adenauer di Ramallah, “Tanpa imbalan politik yang nyata, Hamas kemungkinan besar tidak akan menyetujui langkah semacam itu. ‘Jaminan keamanan’ dari Presiden Trump bahwa perang di Jalur Gaza tidak akan berlanjut setelah perjanjian gencatan senjata saat ini tidak cukup.”

    Meskipun struktur militer Hamas telah sangat dilemahkan selama perang, jaringan dan kehadiran mereka yang terlihat di Gaza tetap utuh, lanjut Engelkes. “Hal itu menjamin kelangsungan gerakan politik mereka, setidaknya dalam jangka pendek hingga menengah.”

    Siapa yang bertanggung jawab atas keamanan di Jalur Gaza?

    Perlucutan senjata total Hamas juga akan sulit dilakukan karena keamanan internal Jalur Gaza selama ini berada di tangan Hamas – sebelum Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Setelah mengambil alih pemerintahan wilayah tersebut pada tahun 2007, Hamas bertanggung jawab atas kepolisian, keamanan dalam negeri, serta sistem peradilan dan hukum.

    Belum jelas siapa yang akan menjalankan fungsi-fungsi tersebut ke depannya. Mesir dan Yordania telah menyatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan hingga 5.000 personel keamanan untuk penugasan di Jalur Gaza. Kepolisian dari otoritas Palestina juga akan dilibatkan dalam pasukan tersebut.

    Namun, hal ini bisa menjadi masalah, kata Fuchs. “Sangat mungkin Israel akan menggunakan hak veto terhadap pasukan lokal ini.”

    Pemerintah di Yerusalem tidak ingin memberikan peran apa pun kepada otoritas Palestina di Gaza. Sebaliknya, mereka ingin mencegah kehadiran kekuatan mana pun berhubungan dengan pemerintahan Ramallah. “Dengan demikian, masih terbuka bagaimana kesepakatan akan dicapai dan di tangan siapa nantinya layanan keamanan itu akan berada,” jelas Fuchs.

    Bukan sekadar perlucutan senjata

    Banyak negara tidak ingin Hamas kembali berkuasa. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan tentang ancaman terus-menerus dari milisi tersebut.

    “Kelompok teroris dengan ribuan pejuang, terowongan, dan persenjataan seperti itu tidak dapat dihancurkan dalam semalam,” ujar Macron setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai di Sharm el-Sheikh, Mesir. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa negaranya siap membantu perlucutan senjata Hamas. Pemerintah Jerman turut menolak kelanjutan politik Hamas.

    Menurut Engelkes, pertikaian yang sesungguhnya masih di depan mata, “Persoalannya bukan sekadar perlucutan senjata, melainkan juga kontrol politik dan legitimasi: siapa yang akan berbicara untuk Gaza di masa depan dan dengan kewenangan apa?”

    Potensi ancaman kawasan Arab juga Eropa

    Mengabaikan kepentingan Hamas juga berisiko, jelas Martin Jger, Kepala Badan Intelijen Federal Jerman (BND), dalam sebuah rapat dengar pendapat di Parlemen Jerman. Jika Hamas tidak dilibatkan dalam pemerintahan transisi Gaza, diusir dari wilayah tersebut atau dipaksa kembali ke bawah tanah, maka ada “risiko nyata” bahwa mereka akan bertindak di luar Gaza. “Hal ini tentu akan berdampak pada kawasan Arab, dan sangat mungkin juga Eropa.”

    Dalam jangka panjang, para pengamat sepakat bahwa kunci stabilitas terletak pada upaya memberi rakyat Palestina kehidupan yang bermartabat. Jika hal tersebut tidak terwujud, kekerasan dapat kembali muncul di masa depan.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Trump Tidak Akan Pakai Militer AS untuk Melucuti Senjata Hamas” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Hamas Bebaskan 7 Sandera, Gaza Masuki Gencatan Senjata

    Hamas Bebaskan 7 Sandera, Gaza Masuki Gencatan Senjata

    Jakarta

    Hamas membebaskan tujuh sandera ke dalam pengawasan Palang Merah pada Senin (13/10), menandai langkah pertama dalam pelaksanaan gencatan senjata bersejarah setelah dua tahun konflik berdarah antara Israel dan kelompok militan Palestina tersebut di Jalur Gaza yang porak poranda.

    Militer Israel mengonfirmasi bahwa Komite Internasional Palang Merah (ICRC) kini telah membawa tujuh sandera pertama yang dibebaskan Hamas. Para sandera itu akan diserahkan kepada militer Israel untuk kemudian dipindahkan ke pangkalan militer Re’im, yang terletak di luar Jalur Gaza. Di sana, mereka akan dipertemukan kembali dengan keluarga, menjalani pemeriksaan medis, dan diterbangkan ke rumah sakit jika diperlukan perawatan lebih lanjut.

    Menurut otoritas Israel, pembebasan sisa sandera berlangsung sekitar pukul 10.00 waktu setempat (13.00 WIB).

    Peristiwa ini terjadi setelah Hamas merilis daftar 20 sandera yang masih hidup dan akan dibebaskan dalam tahap pertama kesepakatan gencatan senjata, dengan imbalan hampir 2.000 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel.

    Namun, laporan juga menyebutkan bahwa jenazah hingga 28 sandera lain yang diyakini telah tewas di Gaza tidak akan dikembalikan bersamaan dengan para sandera yang masih hidup. Hamas juga merilis daftar sekitar 1.900 tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran dengan para sandera tersebut.

    Tangis haru dan luka lama keluarga sandera di Israel

    Di tengah kabar pembebasan, suasana haru dan ketegangan menyelimuti keluarga para sandera di Israel. Banyak di antara mereka mengatakan sulit mempercayai bahwa para sandera benar-benar selamat sampai mereka menyeberang ke wilayah Israel.

    “Saya tidak bisa mempercayai Hamas akan membawa mereka semua dalam keadaan hidup,” kata Gil Dickmann, yang sepupunya, Carmel Gat, tewas dalam tawanan setelah diculik dalam serangan Hamas ke kibbutz Be’eri pada 7 Oktober 2023.

    Sebuah video yang dibagikan oleh media Israel juga memperlihatkan momen menyentuh ketika Einav Zangauker, ibu dari sandera yang baru dibebaskan Matan Zangauker, berbicara dengan putranya melalui sambungan telepon. Dalam rekaman tersebut, Einav tampak duduk di dalam mobil bersama pengawalan militer Israel, suaranya bergetar menahan tangis.

    “Matan, kamu pulang! Perang sudah berakhir! Ibu mencintaimu, aku menunggumu,” katanya penuh haru. “Syukurlah, perang ini sudah berakhir!”

    Einav Zangauker dikenal sebagai salah satu figur paling vokal dalam perjuangan publik selama dua tahun terakhir untuk mendesak pemerintah Israel memulangkan para sandera. Belum diketahui secara pasti bagaimana sambungan telepon antara ibu dan anak itu bisa difasilitasi.

    Berita tentang pembebasan tujuh sandera pertama itu disambut dengan sorak-sorai di Israel. Puluhan ribu orang menyaksikan pemindahan sandera melalui layar publik di seluruh negeri, dengan acara besar digelar di Hostages Square, Tel Aviv. Ketujuh sandera itu dilaporkan dibebaskan di Kota Gaza di bagian utara Jalur Gaza.

    AS dorong rencana pascaperang

    Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba di kawasan Timur Tengah bersama sejumlah pemimpin dunia untuk membahas rencana pascaperang dan implementasi kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan AS.

    Gelombang besar bantuan kemanusiaan juga diperkirakan akan segera mengalir ke Gaza, wilayah yang kini dilanda kelaparan dan kehancuran parah akibat perang. Ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal dan menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit.

    Dalam waktu bersamaan, 1.966 tahanan Palestina yang akan dibebaskan pada Senin sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran dengan Hamas telah naik ke dalam bus dari sejumlah penjara Israel, menurut seorang pejabat yang terlibat dalam operasi tersebut kepada kantor berita Reuters.

    Dari jumlah itu, 1.716 orang berasal dari Gaza dan akan dibebaskan di Rumah Sakit Nasser di wilayah selatan Jalur Gaza. Sementara 250 tahanan Palestina lainnya, yang sebelumnya menjalani hukuman seumur hidup di Israel, diperkirakan akan dibebaskan ke Tepi Barat, Yerusalem, atau negara ketiga di luar kawasan tersebut, kata pejabat itu.

    Meski masa depan Hamas dan Gaza masih menjadi tanda tanya besar, pembebasan sandera dan tahanan ini menjadi simbol harapan baru bagi perdamaian. Kesepakatan ini disebut-sebut sebagai langkah awal menuju rekonsiliasi yang lebih luas serta pembukaan kembali arus bantuan kemanusiaan yang selama ini terhambat di wilayah yang telah lama terperangkap dalam konflik.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Rahka Susanto

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Di Israel, Trump Dijadwalkan Bertemu Warga yang Ditahan Hamas

    Di Israel, Trump Dijadwalkan Bertemu Warga yang Ditahan Hamas

    Jakarta

    Hamas dijadwalkan membebaskan semua sandera yang masih hidup pada Senin (13/10) waktu setempat. Imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina yang ditahan Israel.

    Dilansir AFP, Senin (13/10/2025), Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan menuju Israel untuk menghadiri pertemuan puncak perdamaian setelah menyatakan perang Gaza “berakhir”.

    Kunjungan singkat Trump ke Israel dan Mesir bertujuan untuk merayakan perannya dalam menengahi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera minggu lalu — tetapi datang di saat yang genting karena Israel dan Hamas sedang merundingkan langkah selanjutnya.

    Berdasarkan peta jalan yang diusulkan presiden AS, setelah militan Palestina menyerahkan para sandera yang masih hidup, Israel akan mulai membebaskan sekitar 2.000 tahanan sebagai imbalan. Namun, belakangan Israel merevisi jumlah yang dibebaskan menjadi 1.718 orang.

    Israel memperkirakan seluruh 20 sandera yang masih hidup akan diserahkan kepada Palang Merah “Senin pagi”, menurut juru bicara kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

    “Saya pikir gencatan senjata ini akan bertahan. Saya pikir orang-orang sudah lelah. Ini sudah berabad-abad,” kata Trump tentang perang di Gaza.

    Di Israel, Trump dijadwalkan bertemu dengan keluarga sandera yang disandera Hamas dalam serangan lintas perbatasan mematikan dua tahun lalu yang memicu perang, sebelum berpidato di hadapan parlemen Israel di Yerusalem.

    Perjalanannya sebagian merupakan langkah kemenangan atas kesepakatan Gaza yang ia bantu mediasi dengan rencana perdamaian 20 poin yang diumumkan pada akhir September.

    “Semua orang sangat gembira dengan momen ini,” kata Trump sebelumnya saat bersiap menaiki pesawat di Pangkalan Gabungan Andrews dekat Washington.

    Para pejabat penting AS yang ikut bersamanya antara lain Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Menteri Pertahanan Pete Hegseth, kepala CIA John Ratcliffe, dan perwira tinggi militer Dan Caine.

    (zap/imk)

  • Arkeolog Temukan Koin Emas Langka Bergambar Ratu Mesir Kuno

    Arkeolog Temukan Koin Emas Langka Bergambar Ratu Mesir Kuno

    JAKARTA – Sebuah koin emas kecil berusia 2.200 tahun yang menggambarkan Ratu Mesir Berenis II telah ditemukan oleh para arkeolog di Yerusalem.

    Satu sisi koin tersebut bergambar Ratu Berenice II, sementara sisi lainnya bergambar kornukopia dan dua bintang.

    “Kami hanya menemukan 17 koin seperti ini selama 100 tahun terakhir,” kata Robert Kool dari Otoritas Purbakala Israel, dalam video yang diunggah di YouTube, dilansir dari The National 10 Oktober.

    Koin ini diperkirakan berasal dari masa pemerintahan suami Ratu Berenis II, Ptolemeus III, yang merupakan penguasa ketiga Kerajaan Ptolemeus Mesir, dari tahun 246 SM hingga 221 SM.

    “Ini koin yang sangat indah,” tambahnya.

    Koin ini ditemukan di dalam tanah oleh arkeolog Rivka Langler di Kota Daud, sebuah situs arkeologi di Yerusalem yang dianggap sebagai bagian tertua kota tersebut, tempat ia bekerja selama dua tahun.

    “Saya sedang mengayak tanah galian ketika tiba-tiba saya melihat sesuatu yang berkilau,” katanya.

    “Awalnya, saya tidak percaya apa yang saya lihat, tetapi dalam hitungan detik saya berlari dengan penuh semangat di lokasi penggalian,” tambah Langler

    Koin itu bertuliskan prasasti Yunani kuno Basileisses, yang berarti “milik Ratu”. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa Berenice II mungkin adalah seorang penguasa, kata Kool.

    “Dia adalah seorang ratu di daerah yang disebut Kirinyaka, sekarang di Libya timur,” katanya.

    “Ketika dia menikah dengan sepupunya, Ptolemeus III, daerah ini menjadi bagian dari kerajaan Helenistik yang besar, sangat penting, dan kaya. Ketika suaminya, Ptolemeus III, menginvasi Suriah, dia mengambil alih kekuasaan sebagai wali Mesir,” tandasnya.

  • Cara Presiden Palestina Jawab Media Israel dalam Wawancara Langka

    Cara Presiden Palestina Jawab Media Israel dalam Wawancara Langka

    Jakarta

    Ada cara tak biasa Presiden Palestina Mahmoud Abbas saat menjawab pertanyaan media Israel dalam wawancara langka. Dalam wawancara tersebut, Mahmoud menjawab dalam bahasa Arab meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani.

    Dirangkum detikcom, Jumat (10/10/2025) hal tersebut disampaikan Mahmoud dalam wawancara langka dengan media Israel pada Kamis (9/10) waktu setempat. Mahmoud berharap perdamaian akan terwujud antara Palestina dan Israel setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Gaza.

    “Apa yang terjadi hari ini adalah momen bersejarah. Kami telah berharap — dan terus berharap — bahwa kami dapat mengakhiri pertumpahan darah yang terjadi di tanah kami, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur,” ujar Abbas kepada media Israel, Channel 12, dilansir kantor berita AFP.

    “Hari ini, kami sangat senang bahwa pertumpahan darah telah berakhir. Kami berharap ini tetap seperti itu, dan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas akan terwujud antara kami dan Israel,” imbuhnya.

    Dalam wawancara tersebut, meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani, Abbas menjawab dalam bahasa Arab.

    Ketika ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) telah menerapkan reformasi yang disebutkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang di Gaza, Abbas mengatakan bahwa proses reformasi sudah berjalan.

    “Saya ingin mengatakan dengan jujur — kami telah meluncurkan reformasi,” kata Abbas.

    “Reformasi ini mencakup gaji tahanan yang telah kami sepakati dengan AS dan yang disetujui AS,” ujarnya, merujuk pada pembayaran yang dicairkan oleh Otoritas Palestina kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh Israel atau dipenjara di penjara-penjara Israel, termasuk banyak yang ditahan karena serangan terhadap warga Israel.

    Abbas mengumumkan reformasi terhadap skema pembayaran tersebut, yang oleh para kritikus disebut sebagai “bayar untuk membunuh” pada bulan Februari lalu, di bawah tekanan dari AS dan Israel, yang menyebutnya sebagai “pendanaan untuk terorisme.” Beberapa pejabat Palestina mengecam keputusan tersebut saat itu.

    Dalam wawancaranya dengan Channel 12, Abbas menambahkan bahwa reformasi lain di sektor-sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan sedang dilaksanakan.

    “Beberapa telah selesai, dan yang lainnya sedang berlangsung, hingga Otoritas Palestina menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina,” kata Abbas.

    Sebelumnya, Trump, bersama dengan para pemimpin dan organisasi internasional lainnya, telah mendesak Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/maa)

  • Momen Langka Diwawancarai Media Israel, Presiden Palestina Bilang Gini

    Momen Langka Diwawancarai Media Israel, Presiden Palestina Bilang Gini

    Jakarta

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas berharap bahwa perdamaian akan terwujud antara Palestina dan Israel setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara langka dengan media Israel pada hari Kamis (9/10) waktu setempat.

    “Apa yang terjadi hari ini adalah momen bersejarah. Kami telah berharap — dan terus berharap — bahwa kami dapat mengakhiri pertumpahan darah yang terjadi di tanah kami, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, maupun Yerusalem Timur,” ujar Abbas kepada media Israel, Channel 12, dilansir kantor berita AFP, Jumat (10/10/2025).

    “Hari ini, kami sangat senang bahwa pertumpahan darah telah berakhir. Kami berharap ini tetap seperti itu, dan bahwa perdamaian, keamanan, dan stabilitas akan terwujud antara kami dan Israel,” imbuhnya.

    Dalam wawancara tersebut, meskipun pertanyaan diajukan dalam bahasa Ibrani, Abbas menjawab dalam bahasa Arab.

    Ketika ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) telah menerapkan reformasi yang disebutkan oleh Presiden AS Donald Trump dalam rencana 20 poinnya untuk mengakhiri perang di Gaza, Abbas mengatakan bahwa proses reformasi sudah berjalan.

    “Saya ingin mengatakan dengan jujur — kami telah meluncurkan reformasi,” kata Abbas.

    “Reformasi ini mencakup gaji tahanan yang telah kami sepakati dengan AS dan yang disetujui AS,” ujarnya, merujuk pada pembayaran yang dicairkan oleh Otoritas Palestina kepada keluarga warga Palestina yang dibunuh oleh Israel atau dipenjara di penjara-penjara Israel, termasuk banyak yang ditahan karena serangan terhadap warga Israel.

    Abbas mengumumkan reformasi terhadap skema pembayaran tersebut, yang oleh para kritikus disebut sebagai “bayar untuk membunuh” pada bulan Februari lalu, di bawah tekanan dari AS dan Israel, yang menyebutnya sebagai “pendanaan untuk terorisme.” Beberapa pejabat Palestina mengecam keputusan tersebut saat itu.

    Dalam wawancaranya dengan Channel 12, Abbas menambahkan bahwa reformasi lain di sektor-sektor seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan sedang dilaksanakan.

    “Beberapa telah selesai, dan yang lainnya sedang berlangsung, hingga Otoritas Palestina menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina,” kata Abbas.

    Sebelumnya, Trump, bersama dengan para pemimpin dan organisasi internasional lainnya, telah mendesak Abbas untuk mereformasi Otoritas Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 7 Update Gaza: Israel Belum Puas-China Beri Respons Menohok

    7 Update Gaza: Israel Belum Puas-China Beri Respons Menohok

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan mengenai “fase pertama” gencatan senjata di Jalur Gaza, Kamis (09/10/2025). Ini merupakan sebuah terobosan signifikan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Turki.

    Kesepakatan perdamaian ini lahir dari konflik dua tahun yang telah menyebabkan penderitaan kemanusiaan yang tak terlukiskan di Gaza. Laporan Kementerian Kesehatan Gaza menunjukkan bahwa total 67.194 warga Palestina tewas dan 169.890 terluka sejak 7 Oktober 2023, menciptakan latar belakang suram bagi upaya perdamaian.

    Namun, implementasi penuh perjanjian ini masih bergantung pada persetujuan kabinet Israel yang dijadwalkan malam ini di tengah tingginya resistensi politik internal. Berikut sejumlah fakta terkait kesepakatan ini dan dinamika yang beredar dikutip Al Jazeera:

    1. Persetujuan Kabinet Israel

    Kantor Perdana Menteri Israel secara eksplisit mengumumkan bahwa gencatan senjata tersebut belum berlaku dan baru akan efektif setelah mendapat persetujuan dari seluruh kabinet. Keharusan persetujuan ini muncul setelah media Israel dan Mesir sempat mengumumkan bahwa gencatan senjata telah berlaku pada tengah hari waktu setempat, memicu perayaan yang prematur.

    Untuk membahas rencana pelepasan semua sandera Israel yang ditahan di Gaza, kabinet dijadwalkan bertemu pada Kamis pukul 18:00 waktu setempat, didahului oleh pertemuan kabinet keamanan. Penundaan ini menunjukkan bahwa implementasi perjanjian fase pertama masih berada di bawah bayang-bayang keputusan politik internal.

    2. Sikap Oposisi

    Menteri Keuangan Israel sayap kanan, Bezalel Smotrich, menyatakan sikap oposisinya secara terbuka terhadap kesepakatan gencatan senjata ini, menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan suara mendukungnya.

    Walaupun Smotrich memilih untuk tidak mengancam menjatuhkan pemerintahan koalisi Netanyahu, ia bersumpah bahwa “segera setelah para sandera kembali ke rumah, negara Israel akan terus berusaha dengan segenap kekuatannya untuk pemberantasan Hamas yang sesungguhnya.”

    Ia menegaskan bahwa tujuan akhir adalah pelucutan senjata Gaza secara total agar tidak lagi menjadi ancaman, sebuah pernyataan yang menimbulkan keraguan besar atas sifat perdamaian yang diharapkan pasca-pembebasan sandera.

    3. Erdogan Buka Suara

    Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menyatakan “sangat senang” dengan hasil negosiasi gencatan senjata dan secara khusus menyampaikan “terima kasih spesial” kepada Presiden Trump atas kemauan politik yang ditunjukkan. Turkiye, sebagai salah satu mediator, berjanji untuk “memantau dengan cermat implementasi cermat dari perjanjian tersebut dan terus berkontribusi pada proses.”

    Lebih lanjut, Erdogan menegaskan bahwa perjuangan Turkiye akan berlanjut sampai sebuah negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan memiliki integritas teritorial, berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, benar-benar berdiri.

    4. Macron Kumpulkan Negara Kunci Arab-Eropa.

    Para Menteri Luar Negeri dari lima negara Arab kunci-Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab-bersama mitra-mitra Eropa (Prancis, Italia, Jerman, Spanyol, dan Inggris), Turkiye, dan Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Paris pada pukul 15:00 GMT. Pertemuan ini akan membahas kerangka kerja dan implementasi “hari setelah” perang Gaza, termasuk proses transisi politik, upaya rekonstruksi, dan pencarian solusi politik yang langgeng.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menekankan bahwa kesepakatan gencatan senjata ini harus “menandai akhir perang dan awal solusi politik berdasarkan solusi dua negara.”

    5. China Beri Respons Menohok

    China menyambut baik pengumuman kesepakatan gencatan senjata ini dan menyatakan harapannya untuk terciptanya gencatan senjata yang “permanen dan komprehensif” di Jalur Gaza.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan kembali posisi China yang menganjurkan prinsip bahwa “warga Palestina harus memerintah Palestina”. Seruan ini menunjukkan dukungan Beijing terhadap kedaulatan dan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dalam solusi politik jangka panjang.

    6. Korban Masih Ada

    Laporan terkini dari Kementerian Kesehatan Gaza menyoroti bahwa serangan Israel dalam 24 jam terakhir telah menewaskan sedikitnya 10 warga Palestina dan melukai 49 lainnya, termasuk dua pencari bantuan, di Gaza.

    Angka ini menambah daftar korban tewas yang dilaporkan mencapai total 67.194 warga Palestina sejak 7 Oktober 2023. Angka-angka ini menekankan urgensi dari penghentian kekerasan secara total dan segera, bahkan ketika proses perdamaian sedang berlangsung.

    7. Kata Raja Salman

    Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengatakan pihaknya berharap hal itu akan mengarah pada “penarikan penuh Israel” dan “tindakan mendesak untuk meringankan penderitaan kemanusiaan”.

    “Memulihkan keamanan dan stabilitas, dan memulai langkah-langkah praktis untuk mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif berdasarkan solusi dua negara,” kata pernyataan kementerian tersebut.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]