Xcloud.id

kab/kota: Yerusalem

  • Prabowo Bantah Relokasi Permanen Warga Gaza ke Indonesia, Ini Rencana Sebenarnya

    Prabowo Bantah Relokasi Permanen Warga Gaza ke Indonesia, Ini Rencana Sebenarnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto membantah relokasi secara permanen warga Gaza ke Indonesia.

    Dia menekankan bahwa rencana Indonesia hanya untuk membantu evakuasi sekitar 1.000 warga dari Gaza sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

    Pernyataan ini disampaikan usai dirinya menjadi pembicara dalam sesi ADF Talk di Antalya Diplomacy Forum (ADF) 2025 pada Jumat (11/4/2025) waktu setempat.

    “Iya, itu kan tawaran kami untuk ikut serta membantu dalam masalah kemanusiaan yang penderitaan rakyat Palestina begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” katanya kepada wartawan.

    Ketika ditanya apakah langkah ini merupakan relokasi permanen, Prabowo membantah anggapan tersebut.

    “Oh tidak, tidak,” jawabnya singkat.

    Terkait waktu pelaksanaan evakuasi, Prabowo mengatakan masih dalam tahap konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk otoritas Palestina.

    “Iya, ini saya sedang konsultasi. Nanti saya akan ketemu dengan pimpinan-pimpinan dari Palestina juga, untuk membahas bagaimana pelaksanaannya nanti,” pungkas Prabowo.

    Wacana Prabowo untuk merelokasi warga Gaza, meskipun sementara, menuai kritik keras karena hal tersebut sejalan dengan keinginan pihak Zionis agar warga Palestina pergi dari tanahnya sehingga Israel bisa menduduki wilayah tersebut. Bahkan, kritik di antaranya datang dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya. (Anshary Madya Sukma)

  • Ahmad Manasra Bebas, Luka Fisik dan Mental Masih Membekas Setelah 9,5 Tahun Penahanan oleh Israel – Halaman all

    Ahmad Manasra Bebas, Luka Fisik dan Mental Masih Membekas Setelah 9,5 Tahun Penahanan oleh Israel – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –  Ahmad Manasra, warga Palestina yang ditangkap oleh otoritas Israel pada usia 13 tahun karena diduga terlibat dalam serangan penusukan, akhirnya dibebaskan pada Kamis (10/4/2025).

    Manasra dibebaskan setelah menjalani hukuman selama 9,5 tahun di penjara Israel.

    Kini berusia 23 tahun, pembebasan Manasra menandai akhir dari masa penahanan yang penuh penderitaan, termasuk perlakuan buruk, isolasi, dan kemunduran kesehatan mental yang serius.

    Manasra berasal dari Yerusalem Timur yang diduduki.

    Ia ditangkap bersama sepupunya, Hassan Manasra, pada tahun 2015 di dekat pemukiman ilegal Pisgat Ze’ev.

    Saat itu, Hassan yang berusia 15 tahun melakukan penusukan terhadap dua warga Israel dan kemudian ditembak mati di tempat oleh seorang pria Israel, dikutip dari Al Jazeera.

    Sementara Ahmad, yang tidak terlibat langsung dalam penusukan, menjadi korban pemukulan brutal oleh sekelompok orang Israel.

    Tidak hanya itu, ia ditabrak mobil oleh warga Israel, menyebabkan patah tulang tengkorak dan pendarahan dalam.

    Meski pengadilan mengakui bahwa Ahmad tidak menikam siapa pun, ia tetap dijatuhi hukuman percobaan pembunuhan.

    Vonis ini dijatuhkan setelah pengadilan mengadopsi amandemen hukum yang memperbolehkan anak-anak berusia 12 tahun dihukum dalam sebuah kasus.

    Kondisi Psikologis yang Memburuk

    Selama masa penahanan, Ahmad mengalami kemunduran kesehatan mental yang parah. 

    Ia ditempatkan di sel isolasi selama 23 jam per hari sejak November 2021 setelah sebuah perkelahian dengan tahanan lain.

    Menurut keluarganya, Ahmad mulai menunjukkan gejala paranoia, delusi, dan mengalami gangguan tidur hingga mencoba melukai dirinya sendiri.

    Beberapa kali ia dipindahkan ke bagian psikiatri penjara, di mana ia diberi suntikan penstabil.

    Pada Desember 2021, dokter dari organisasi Dokter Lintas Batas (Médecins Sans Frontières/MSF) akhirnya diizinkan menemuinya untuk pertama kali.

    MSF menyatakan bahwa Ahmad menderita skizofrenia. 

    Atas kondisi mentalnya, dokter memperingatkan bahwa penahanan berkepanjangan akan berdampak permanen terhadap mentalnya.

    Berbagai badan internasional, termasuk Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah berulang kali menyerukan pembebasan Ahmad. 

    Namun, banding yang diajukan ke Mahkamah Agung Israel untuk pembebasan lebih awal selalu ditolak, dengan alasan bahwa Ahmad telah dihukum atas tuduhan “terorisme”.

    Amnesty International Mengecam Perlakuan Penjara

    Setelah pembebasan Ahmad, Amnesty International merilis pernyataan yang menyebut kebebasan ini sebagai “kelegaan besar”.

    Namun mereka menegaskan bahwa luka psikologis dan ketidakadilan yang dialaminya tak dapat dihapus begitu saja.

    “Kami menyampaikan harapan terdalam kami agar Ahmad pulih dari trauma mendalam yang telah dideritanya. Ia harus diberikan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkannya di kampung halamannya di Yerusalem Timur tanpa diskriminasi apa pun dan ia beserta keluarganya harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi dan pelecehan,” tulis organisasi tersebut, dikutip dari The New Arab.

    Amnesty juga menyoroti bahwa perlakuan terhadap Ahmad mencerminkan pola pelanggaran hak asasi yang lebih luas terhadap anak-anak Palestina di dalam sistem penahanan Israel.

    “Tiga minggu lalu, seorang tahanan Palestina berusia 17 tahun, Walid Khalid Abdullah Ahmad, meninggal dalam tahanan Israel, kemungkinan besar karena kombinasi antara kelaparan dan kelalaian serta penyiksaan medis yang ekstrem, sebagaimana dibuktikan oleh otopsinya  , ” kata kelompok itu. 

    Kisah Ahmad Manasra menjadi simbol penderitaan anak-anak Palestina dalam sistem hukum Israel. 

    Video yang memperlihatkan dirinya saat remaja, pukulan dan ejekan oleh pemukim Israel, sempat memicu gelombang kecaman internasional pada tahun 2015.

    Kini, meskipun telah dibebaskan, proses pemulihan bagi Ahmad masih panjang.

    Sementara itu, tentara Israel memperbarui serangannya di Gaza pada tanggal 18 Maret, menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan pada tanggal 19 Januari.

    Lebih dari 50.800 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

    (Tribunnews.com/Farrah)

    Artikel Lain Terkait Konflik Palestina vs Israel

  • Prancis Pertimbangkan Akui Negara Palestina, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    Prancis Pertimbangkan Akui Negara Palestina, Macron: Kita Perlu Membuat Pengakuan

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prancis Immanuel Macron menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan secara serius rencana untuk mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Pernyataan ini disampaikan pada Rabu, 9 April 2025 kemarin dan mengindikasikan potensi perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Prancis terkait konflik Israel-Palestina.

    Macron mengungkapkan bahwa pengakuan ini kemungkinan akan diumumkan dalam sebuah konferensi internasional yang rencananya akan digelar bersama oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni mendatang.

    “Kita perlu membuat pengakuan… Tujuan kita adalah menjadi ketua bersama dalam sebuah konferensi dengan Arab Saudi pada Juni, di mana kita bisa menyelesaikan pengakuan ini,” ujar Macron dalam wawancaranya dengan stasiun televisi France 5.

    Langkah yang dipertimbangkan oleh Prancis ini terjadi di tengah meningkatnya seruan internasional untuk solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di kawasan Timur Tengah. Saat ini, lebih dari 140 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah secara resmi mengakui keberadaan negara Palestina.

    Sejarah mencatat bahwa Majelis Umum PBB pada tahun 1947 mengeluarkan resolusi yang menyerukan pembagian wilayah Palestina menjadi dua negara, satu untuk bangsa Arab dan satu untuk bangsa Yahudi, dengan Yerusalem berada di bawah pengelolaan internasional khusus.

    Rencana pembagian ini seharusnya diimplementasikan pada Mei 1948, bertepatan dengan berakhirnya mandat Inggris atas Palestina. Namun, realitas yang terbentuk justru berbeda, dengan hanya berdirinya negara Israel.

    Respons Palestina akan Diakui Prancis

    Pemerintah Palestina menyambut baik pernyataan Presiden Macron ini. Melalui pernyataan resmi yang dipublikasikan oleh Kementerian Luar Negeri Palestina melalui platform media sosial X, langkah Prancis ini dipandang sebagai cerminan kepatuhan terhadap hukum internasional.

    “Langkah ini menunjukkan komitmen Prancis terhadap nilai-nilai internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung hak-hak rakyat Palestina, khususnya hak mereka untuk menentukan nasibnya sendiri dan hak bernegara,” demikian bunyi pernyataan Kemlu Palestina.

    Lebih lanjut, Palestina mendesak negara-negara lain yang hingga kini belum mengakui kedaulatan Palestina untuk mengikuti jejak Prancis. Mereka juga menyerukan dukungan penuh dari seluruh anggota PBB terhadap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh organisasi internasional tersebut.

    Selain itu, Palestina mengajak semua negara untuk berpartisipasi aktif dalam konferensi internasional yang direncanakan di Arab Saudi pada bulan Juni. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi platform penting untuk membahas implementasi solusi dua negara secara konkret dan mencapai perdamaian yang adil dan komprehensif bagi Palestina dan Israel.

    Potensi pengakuan negara Palestina oleh Prancis, sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dapat memberikan momentum signifikan bagi upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara. Langkah ini juga dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk mempertimbangkan kembali posisi mereka terkait pengakuan negara Palestina, yang selama ini didominasi oleh kehati-hatian dan penundaan. Konferensi di Arab Saudi pada bulan Juni mendatang diharapkan menjadi tonggak penting dalam dinamika politik internasional terkait isu Palestina.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pembebasan Ahmad Manasra yang Dipenjara sejak Usia 13 Tahun Tak Bisa Membatalkan Kekejian Israel

    Pembebasan Ahmad Manasra yang Dipenjara sejak Usia 13 Tahun Tak Bisa Membatalkan Kekejian Israel

    PIKIRAN RAKYAT – Amnesty International menanggapi pembebasan seorang wara Palestina, Ahmad Manasra oleh Israel penjajah. Ahmad Manasra ditangkap saat masih berusia 13 tahun pada Oktober 2015.

    Setelah ditahan 9,5 tahun di penjara Israel, Manasra akhirnya dibebaskan Israel pada Kamis, 10 April 2025. Kini, dia telah berusia 23 tahun dan kembali ke keluarganya.

    Heba Morayef, Direktur Regional Amnesty International untuk Timur Tengah dan Afrika Utara mengatakan bebasnya Manasra menjadi kelegaan. Namun, apa yang telah dilakukan Israel kepadanya tak bisa dilupakan begitu saja.

    “Pembebasan Ahmad Manasra merupakan kelegaan besar baginya dan keluarganya. Tetapi tidak ada yang dapat membatalkan ketidakadilan, pelecehan, trauma, dan perlakuan buruk selama bertahun-tahun yang dialaminya di balik jeruji besi,” katanya.

    Tak hanya keluarga, berbagai pihak telah mendesak Israel untuk membebaskan Manasra sejak bertahun-tahun yang lalu. Kondisi kesehatan fisik dan mental Manasra telah menjadi kekhawatiran.

    Namun, alih-alih membebaskan, komite pembebasan bersyarat Israel menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Antiterorisme yang kejam untuk memblokir pembebasannya lebih awal. 

    “Kami menyampaikan harapan terdalam kami agar Ahmad pulih dari trauma mendalam yang dideritanya. Ia harus diberikan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkannya di kampung halamannya di Yerusalem Timur tanpa diskriminasi apa pun dan ia beserta keluarganya harus dilindungi dari segala bentuk intimidasi dan pelecehan,” ujar Morayef dilaporkan Amnesty International.

    “Perlakuan buruk yang mengejutkan terhadap Ahmad Manasra dan kekejaman yang ditunjukkan kepadanya oleh otoritas penjara Israel dan sistem peradilan Israel merupakan gambaran pola kekerasan yang lebih luas terhadap tahanan Palestina, khususnya anak-anak. Tiga minggu lalu, seorang tahanan Palestina berusia 17 tahun, Walid Khalid Abdullah Ahmad, meninggal dalam tahanan Israel kemungkinan karena kombinasi antara kelaparan dan pengabaian serta kekerasan medis yang ekstrem, sebagaimana dibuktikan oleh otopsinya,” tuturnya.

    Kronologi penangkapan

    Ahmad Manasra ditangkap pada bulan Oktober 2015 terkait dengan insiden penusukan di Yerusalem Timur yang diduduki. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam penusukan tersebut.

    Meskipun usianya masih muda, ia tetap diinterogasi dengan keras tanpa didampingi pengacara atau orangtuanya. Rekaman interogasinya, yang memperlihatkan ia dalam keadaan tertekan dan terluka, memicu kekhawatiran internasional.

    Pada tahun 2016, Ahmad Manasra divonis bersalah atas percobaan pembunuhan dalam proses hukum yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang proses hukum dan hak-haknya sebagai seorang anak.

    Awalnya, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi sembilan setengah tahun penjara. Permintaannya untuk pembebasan lebih awal atas dasar medis ditolak oleh komite pembebasan bersyarat Israel pada tahun 2022, yang mana keputusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan Israel.

    Selama bertahun-tahun dipenjara, kesehatan mental Ahmad Manasra menurun drastis, terutama selama hampir dua tahun mendekam di sel isolasi sejak November 2021. Amnesty International berulang kali menyuarakan kekhawatirannya tentang kesejahteraan dan dampak buruk dari kurungan isolasi yang berkepanjangan, yang melanggar hukum internasional.

    Amnesty International secara konsisten menyoroti kasus Ahmad Manasra sebagai lambang pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang dihadapi oleh anak-anak Palestina dalam sistem peradilan militer Israel.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ahmad Manasra Bebas Usai Dipenjara Israel Sejak Usia 13 Tahun, Video Penangkapanya Bikin Geram Dunia

    Ahmad Manasra Bebas Usai Dipenjara Israel Sejak Usia 13 Tahun, Video Penangkapanya Bikin Geram Dunia

    PIKIRAN RAKYAT – Ahmad Manasra harus menghabiskan masa remaja di sel tahanan Israel. Pemuda Palestina itu ditangkap tentara Israel penjajah ketika masih berusia 13 tahun pada 2015 lalu.

    Kini, pihak berwenang Israel telah membebaskan Manasra pada Kamis, 10 April 2025 waktu setempat. Mendekam di penjara Israel selama hampir 10 tahun, dia dibebaskan saat berusia 23 tahun.

    Kantor berita Palestina, WAFA melaporkan bahwa keluarga Manasra telah menunggu kebebasannya di Penjara Nafha yang diperkirakan menjadi tempat penahanan Manasra.

    “Meskipun keluarganya menunggunya di Penjara Nafha tempat ia diperkirakan akan dibebaskan, mereka terkejut menerima panggilan telepon yang memberi tahu mereka bahwa Ahmad telah dibebaskan di kota Bir as-Sabi’, jauh dari gerbang penjara,” demikian pernyataan WAFA.

    WAFA melaporkan Manasra telah dipenjara di sel isolasi selama beberapa tahun. Pihak keluarga telah berupaya melakukan permohonan agar Manasra bisa dibebaskan karena kondisi kesehatan fisik dan mental yang kian memburuk.

    “Kelompok advokasi tahanan menekankan bahwa Manasra adalah salah satu dari sejumlah tahanan yang menderita kondisi psikologis parah akibat kurungan isolasi yang berkepanjangan, dan menggambarkan kondisi kehidupan mereka sebagai sangat keras dan merugikan,” WAFA melaporkan.

    Pada Oktober 2015, kasus penangkapan Manasra menyita perhatian dunia ketika dia dan sepupunya, Hassan diserang. Saat itu, Hassan ditembak mati dan video penyerangan tersebut muncul dan viral di media sosial.

    Manasra muda kala itu juga mengalami luka dan berteriak di tanah saat ditahan oleh pemukim Israel dengan cara yang kasar. Video yang mengganggu itu memicu kemarahan internasional dan menyoroti perlakuan yang lebih luas terhadap anak-anak Palestina di bawah umur dalam penahanan Israel.

    Kronologi penangkapan

    Dilaporkan Amnesty Internasional, Ahmad Manasra ditangkap pada bulan Oktober 2015 terkait dengan insiden penusukan di Yerusalem Timur yang diduduki. Meskipun ada bukti yang menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam penusukan tersebut.

    Meskipun usianya masih muda, ia tetap diinterogasi dengan keras tanpa didampingi pengacara atau orangtuanya. Rekaman interogasinya, yang memperlihatkan ia dalam keadaan tertekan dan terluka, memicu kekhawatiran internasional.

    Pada tahun 2016, Ahmad Manasra divonis bersalah atas percobaan pembunuhan dalam proses hukum yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang proses hukum dan hak-haknya sebagai seorang anak.

    Awalnya, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi sembilan setengah tahun penjara. Permintaannya untuk pembebasan lebih awal atas dasar medis ditolak oleh komite pembebasan bersyarat Israel pada tahun 2022, yang mana keputusan tersebut dikuatkan oleh pengadilan Israel.

    Selama bertahun-tahun dipenjara, kesehatan mental Ahmad Manasra menurun drastis, terutama selama hampir dua tahun mendekam di sel isolasi sejak November 2021. Amnesty International berulang kali menyuarakan kekhawatirannya tentang kesejahteraan dan dampak buruk dari kurungan isolasi yang berkepanjangan, yang melanggar hukum internasional.

    Amnesty International secara konsisten menyoroti kasus Ahmad Manasra sebagai lambang pelanggaran hak asasi manusia sistemik yang dihadapi oleh anak-anak Palestina dalam sistem peradilan militer Israel.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • MUI Kritik Prabowo soal Rencana Evakuasi Gaza ke Indonesia

    MUI Kritik Prabowo soal Rencana Evakuasi Gaza ke Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia adalah keliru.

    Wakil Ketua Umum MUI Buya Anwar Abbas mengatakan bahwa pernyataan Prabowo itu justru bisa saja ditafsirkan sebagai dukungan terhadap AS dalam mengosongkan wilayah Gaza.

    “Pertanyaannya untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (11/4/2025).

    Kemudian, Buya menilai bahwa jika rencana tersebut diwujudkan, maka Israel bisa lebih leluasa menduduki dan menguasai wilayah Gaza. Alhasil wilayah yang bertahun-tahun diperjuangkan itu bisa saja akan jatuh kepada Israel.

    Sebagai contoh, wilayah yang dikuasai rakyat Palestina yang sudah dicaplok oleh Israel adalah kota Yerusalem. Bahkan, kota tersebut sudah dijadikan Ibu Kota Israel.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalin oleh Israel,” tutur Buya.

    Oleh sebab itu, Buya meminta Prabowo agar tidak merealisasikan rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Sebab, Israel belum tentu akan menerima kembali warga yang sudah dievakuasi tersebut.

    Dia juga menyarankan, apabila ingin membantu rakyat Palestina, maka lebih baik melalui bantuan untuk pengobatan, perawatan dan pasokan makanan langsung ke wilayah tersebut.

    “Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punyaseribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia itu diungkapkan Prabowo sebelum dirinya memulai lawatan ke 5 negara di Timur Tengah di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu (9/4/2025).

    Dalam tahap pertama, Kepala Negara menekankan bahwa Indonesia siap menampung hingga 1.000 warga Palestina, terutama mereka yang mengalami luka-luka, trauma, serta anak-anak yatim piatu yang terdampak konflik kemanusiaan di Gaza.

    “Pemerintah Palestina dan pihak terkait di situ mereka ingin dievakuasi ke Indonesia. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka,” tutur Prabowo. 

  • Prabowo Dukung Rencana Israel dan AS Jika Bersikeras Tampung Warga Gaza, kata MUI

    Prabowo Dukung Rencana Israel dan AS Jika Bersikeras Tampung Warga Gaza, kata MUI

    PIKIRAN RAKYAT – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto, untuk mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke Indonesia. Kritik tajam dari MUI untuk Prabowo mengudara perihal itu.

    Pasalnya, MUI menilai, rencana Prabowo sejalan dengan agenda Israel dan Amerika Serikat, yang ingin mengosongkan Gaza segera dari rakyat Palestina tersisa.

    Dengan demikian, Langkah Prabowo sama saja bentuk dukungan penuh yang selaras dengan rencana dan upaya Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Penjajah, Benjamin Netanyahu.

    Kritik tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas. Ia mengaku sangat prihatin atas keputusan tersebut. Titah Prabowo, imbuhnya, persis seperti kehendak Trump, sebagai bagian dari proposal perdamaian Timur Tengah.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut? Bukankah Israel dan Donald Trump sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” ujar Buya Anwar dalam keterangan resminya, dikutip Jumat, 11 April 2025.

    Jika rakyat Gaza terus dievakuasi, menurutnya kondisi itu justru jadi celah peluang bagi Israel untuk memperluas pendudukan dan penjajahan wilayah tersebut.

    “Mereka leluasa menempatkan warga negaranya ke daerah yang mereka duduki sehingga dalam waktu tertentu Gaza akan menjadi bagian dari negara Israel Raya yang mereka cita-citakan,” katanya.

    Buya Anwar juga mengingatkan bahwa peristiwa serupa pernah terjadi di Yerusalem, yang dahulu merupakan wilayah milik rakyat Palestina, namun kemudian diambil alih oleh Israel dan kini bahkan dijadikan sebagai ibu kota negara tersebut.

    “Jadi belajar kepada sejarah, maka Indonesia dalam menghadapi manuver yang dilakukan oleh Israel tersebut harus cerdas. Jangan sampai negara kita dikadalikan oleh Israel,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung negara-negara yang akan menjadi tujuan kunjungan Prabowo di Timur Tengah, yaitu Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Menurutnya, sebagian besar dari negara-negara tersebut telah memiliki hubungan diplomatik atau bentuk kerja sama tidak resmi dengan Israel. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal – Halaman all

    Beri Waktu 2 Bulan ke Iran, AS: Israel Pimpin Pengeboman Teheran Jika Perundingan Nuklir Gagal

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, Rabu (9/4/2025) mengatakan kalau Israel akan mengambil peran utama bersama AS dalam kemungkinan serangan militer terhadap Iran jika perundingan nuklir mendatang tidak berhasil menemui solusi.

    Pernyataan itu muncul dua hari setelah Trump menyatakan soal perundingan langsung AS-Iran untuk mengekang program nuklir Teheran akan dilakukan Sabtu mendatang.

    Saat pengumuman itu dibuat, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ada bersama Trump di Gedung Putih tampak terkejut.

    Pihak Israel juga dilaporkan kaget atas pemilihan waktu yang dibuat AS dalam berunding dengan Iran, menurut sekretaris kabinet Netanyahu, Rabu.

    Ketika ditanya oleh wartawan di Ruang Oval pada hari Rabu apakah ia akan menggunakan cara militer terhadap Iran jika negara tersebut tidak menyetujui perjanjian nuklir, Trump menjawab: “Jika itu memerlukan militer, kami akan menggunakan militer.”

    “Israel jelas akan sangat terlibat dalam hal itu — ia akan menjadi pemimpinnya,” katanya.

    Ini menjadi kali pertama Trump secara eksplisit mengancam serangan ke Iran, apalagi ancaman serangan yang dipimpin oleh negara Yahudi itu.

    Namun, Trump tampaknya menarik kembali komentarnya itu dengan mengatakan kalau AS bergerak atas kemauannya sendiri, bukan di bawah koordinasi negara mana pun jika serangan ke Iran benar terlaksana. 

    “Namun, tidak ada yang memimpin kami. Kami melakukan apa yang ingin kami lakukan.”

    Beri Waktu Dua Bulan ke Iran

    Trump mengatakan AS akan “benar-benar” menggunakan kekuatan militer terhadap Iran jika diperlukan dengan lebih dulu mengedepankan upaya diplomatik yang berbatas waktu.

    Laporan mengatakan Trump memberi waktu dua bulan untuk upaya diplomatik ke Iran. Artinya, Juni menjadi waktu penentuan apakah serangan ke Iran betul terlaksana atau ditemukan solusi atas program nuklirnya.

    “Saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Namun, saat Anda memulai pembicaraan, Anda akan tahu apakah pembicaraan berjalan dengan baik atau tidak… Kesimpulannya adalah saat saya pikir pembicaraan tidak berjalan dengan baik.”

    Presiden AS mengatakan bahwa pertemuan puncak yang dijadwalkan pada hari Sabtu di Oman merupakan “awal” dari sebuah proses. 

    Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, dijadwalkan untuk mewakili AS, sementara Iran akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. 

    Trump mengatakan pembicaraan akan dilakukan secara langsung, sementara Iran mengatakan pembicaraan akan dilakukan melalui mediator.

    “Kita punya sedikit waktu, tetapi kita tidak punya banyak waktu karena kita tidak akan membiarkan mereka memiliki senjata nuklir,” kata Trump.

    “Kita akan membiarkan mereka berkembang. Saya ingin mereka berkembang. Saya ingin Iran menjadi hebat. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka miliki adalah senjata nuklir. Mereka memahami itu. Orang-orang di Iran sangat luar biasa. Mereka sangat cerdas… Mereka berada dalam situasi yang sulit, rezim yang sulit… Para pemimpin memahami: Saya tidak meminta banyak. Mereka tidak bisa memiliki senjata nuklir.”

    “Saya agak terkejut karena ketika pemilu dicurangi, saya pikir mereka akan mendapatkan senjata, karena dengan saya, mereka bangkrut,” kata Trump, mengutip sanksi.

    AS Ngotot Pembicaraan Langsung

    Witkoff mungkin akan menunda perjalanannya ke Oman pada hari Sabtu jika Iran menolak mengadakan pembicaraan langsung dengannya di Muscat, The Washington Post melaporkan .

    Para pejabat AS bersikeras kalau  negosiasi akan dilakukan secara langsung, setelah menyatakan bahwa pembicaraan tidak langsung tidak efektif.

    “Kami tidak akan dipermainkan,” kata seorang pejabat pemerintahan Trump, yang menyatakan bahwa yang dibutuhkan untuk mengatasi rasa tidak percaya yang mendalam di kedua belah pihak adalah “diskusi menyeluruh” dan “pertemuan pikiran.”

    Witkoff bahkan bersedia untuk pergi ke Teheran jika diundang, kata dua pejabat pemerintah kepada Post.

    Salah satu pejabat berspekulasi kalau keputusan Trump untuk mengumumkan pembicaraan dengan Iran bersama Netanyahu di Ruang Oval pada Senin adalah untuk bentuk kontrol terhadap Netanyahu dan mencegah kritik dari Israel.

    “Trump lebih bersemangat terlibat dalam diplomasi daripada pengeboman,” kata para pejabat kepada Post.

    TRUMP DAN NETANYAHU – Tangkapan layar The White House pada Selasa (8/4/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) dan Presiden AS Donald Trump (kanan) melakukan konferensi pers di Ruang Oval, Gedung Putih, pada hari Senin (7/4/2025). (YouTube The White House)

    Kejutan Hari Sabtu

    Sementara itu, Sekretaris Kabinet Israel, Yossi Fuchs mengakui kalau Netanyahu terkejut atas pengumuman Trump mengenai pembicaraan langsung dengan Iran akhir pekan ini.

    Berbicara kepada stasiun radio Kol Berama, Fuchs menegaskan, Netanyahu sebetulnya sudah mengetahui sebelumnya tentang rencana perundingan AS dengan Iran.

    “Tetapi “dia tidak tahu perundingan tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu,” katanya.

    “Ada hubungan dekat antara Trump dan Netanyahu. Tim presiden AS bersaing untuk menentukan siapa yang paling mencintai Israel,” kata Fuchs.

    Dalam rapat kabinet Rabu malam, Netanyahu dilaporkan mengatakan kepada para menterinya kalau Israel telah memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai perundingan AS dengan Iran.

    “Washington juga telah bertanya kepada Yerusalem apa yang dianggapnya sebagai kesepakatan bagus,” tulis laporan tersebut memaparkan koordinasi AS-Israel terkait perundingan dengan Iran Sabtu mendatang tersebut.

    Lembaga penyiaran publik Israel, Kan mengutip sumber Israel yang mengatakan kalau Netanyahu menjawab AS dengan mengatakan “Proposal yang baik (dalam perundingan dengan Iran) akan serupa dengan proposal yang mengarah pada pembongkaran program nuklir Libya”.

    Artinya, Netanyahu meminta langsung ke AS untuk meniadakan sepenuhnya program nuklir apa pun yang dikerjakan Iran.

    “Netanyahu menambahkan ke AS,  kalau waktu untuk diplomasi terbatas,” tulis laporan tersebut.

    Sebelumnya dilaporkan, Netanyahu mengadakan pertemuan kabinet untuk membahas perjalanannya baru-baru ini ke Hungaria dan Amerika Serikat, dengan fokus pada AS.

    Perdana menteri Israel menyerukan agar forum tersebut diadakan segera setelah ia menyelesaikan pertemuannya dengan Trump, demikian yang dilaporkan The Times of Israel.

    Pertemuan Netanyahu dengan Trump berisi serangkaian kejutan bagi PM Israel.

    Di luar soal perundingan dengan Iran, kejutan lainnya bagi Netanyahu atas apa yang dinyatakan Trump adalah soal kurangnya keringanan tarif segera dan ketegangan atas Turki.

    Trump memuji Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, seorang kritikus keras Israel yang memiliki hubungan dekat dengan Hamas. Pujian ini, adalah kejutan yang sangat menampar bagi Netanyahu.

    Dalam rapat Netanyahu, hanya menteri kabinet Israel yang diundang ke pertemuan kabinet tersebut.

    Kepala keamanan, termasuk kepala Shin Bet Ronen Bar serta kepala IDF dan Mossad, tidak diundang, menurut media berbahasa Ibrani.

    Lembaga penyiar publik Israel, Kan mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya yang menegaskan hal ini terjadi karena sifat diplomatik dan non-keamanan dari pertemuan tersebut.

    Netanyahu juga bertemu dengan Direktur CIA John Ratcliffe di Yerusalem pada hari Rabu, kata kantornya, seraya menambahkan bahwa kepala Mossad David Barnea juga hadir.

    Upaya untuk menyelesaikan pertikaian mengenai program nuklir Iran, yang menurutnya semata-mata untuk penggunaan sipil tetapi negara-negara Barat melihatnya sebagai cikal bakal bom atom, telah pasang surut selama lebih dari 20 tahun tanpa penyelesaian.

    Gambar yang diambil pada 10 November 2019 menunjukkan bendera Iran di PLTN Bushehr Iran, selama upacara resmi untuk memulai pekerjaan pada reaktor kedua di fasilitas tersebut. (Atta Kenare/AFP)

    Rekam Jejak Perundingan AS-Iran Soal Nuklir

    Trump membatalkan kesepakatan tahun 2015 antara Iran dan enam negara adidaya dunia — AS, Rusia, Tiongkok, Prancis, Inggris, dan Jerman — selama masa jabatan pertamanya pada tahun 2018, dan juga memberlakukan sanksi yang berat.

    Iran menanggapinya dengan membatalkan beberapa komitmennya terhadap kesepakatan tersebut, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

    Iran, yang bersumpah untuk menghancurkan Israel, menyangkal berusaha mendapatkan senjata nuklir, tetapi telah meningkatkan pengayaan uraniumnya hingga mencapai kemurnian 60 persen, yang tidak memiliki aplikasi apa pun di luar senjata nuklir, dan telah menghalangi inspektur internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya.

    Pembicaraan internasional untuk membawa kedua negara kembali ke kesepakatan telah terhenti.

    AS mengeluarkan sanksi baru terhadap Iran pada hari Rabu, dengan Departemen Keuangan mengatakan bahwa tindakan yang menargetkan lima entitas yang berbasis di Iran dan satu orang yang berbasis di Iran dijatuhkan karena dukungan mereka terhadap program nuklir Iran dengan tujuan mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.

  • Pasukan Israel Lepas Satu Truk Babi di Dekat Kamp Nour Shams, IDF Pakai Senjata Baru di Gaza – Halaman all

    Pasukan Israel Lepas Satu Truk Babi di Dekat Kamp Nour Shams, IDF Pakai Senjata Baru di Gaza – Halaman all

    Pasukan Israel Lepas Satu Truk Babi di Dekat Kamp Nour Shams, IDF Pakai Senjata Baru di Gaza

    TRIBUNNEWS.COM – Pasukan Israel (IDF) dilaporkan menurunkan muatan truk besar berisi babi di area perumahan karyawan warga Palestina di pinggiran kota Aktaba, berdekatan dengan kamp Nur Shams, timur Tulkarm, pada Rabu (9/4/2025) malam.

    Para narasumber setempat dan saksi mata lokal, menurut Kantor Berita Palestina, WAFA, mengatakan kalau kalau aksi tentara IDF merupakan preseden yang provokatif dan berbahaya.

    “Pelepasan babi-babi ini mengancam keselamatan warga Palestina dan menimbulkan kekhawatiran kalau hewan-hewan ini akan digunakan untuk mengintimidasi mereka dan merusak properti, baik pemukiman maupun perkebunan” tulis laporan Khaberni, Kamis (10/4/2025) .

    Dalam konteks yang sama, pasukan IDF dilaporkan juga mendirikan pos pemeriksaan pada Rabu malam di jalan menuju Rumah Sakit Pemerintah Martyr Thabet.

    “Pos pemeriksaan ini mengganggu lalu lintas dan mempersulit warga dan ambulans untuk lewat,” kata laporan tersebut.

    Selain itu, Pasukan Israel juga menyerbu sebuah kafe di jalan tersebut dan menginterogasi sejumlah pemuda di dalam, tetapi tidak ada penangkapan yang dilaporkan.

    “Jalan Muqata’a di bagian timur kota juga menyaksikan mobilisasi yang gencar oleh pasukan pendudukan, termasuk pemasangan pos-pos pemeriksaan dan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan, sebagai bagian dari serangkaian penggerebekan yang telah dialami kota tersebut sepanjang hari-hari agresi yang sedang berlangsung di kota tersebut dan kedua kubunya (Tulkarem dan Nur Shams) selama 73 hari berturut-turut,” tulis laporan Khaberni.

    Seorang warga Palestina memeriksa pohon zaitun yang hancur di ladangnya. Pada larut malam, pemukim Israel menghancurkan pohon zaitun Palestina di dekat desa Marda, selatan Nablus di Tepi Barat yang diduduki, pada tanggal 30 Maret 2022. (Tangkap Layar/Nasser Ishtayeh/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

    Hancurkan Bangunan dan Cabut Pohon Zaitun

    Dalam pelaksanaan kontrol militernya di Tepi Barat, Pasukan pendudukan Israel memang dikenal menggunakan metode penghancuran properti dan fasilitas warga Palestina.

    Laporan tahun lalu dari Otoritas Perlawanan Tembok dan Permukiman, organisasi Palestina yang mengawasi aksi okupasi entitas Israel, menyatakan kalau IDF telah menghancurkan 318 fasilitas serta menyebarkan pemberitahuan untuk menghancurkan 359 fasilitas lainnya di Tepi Barat milik warga Palestina.

    Israel berdalih, fasilitas yang dihancurkan dan akan dihancurkan ini tidak memiliki izin.

    Dengan alasan itu pula Israel mencabuti pohon-pohon Zaitun yang menjadi andalan sumber pencarian warga Palestina sebagai komoditas.

    “Israel juga mencabut 10.000 pohon zaitun di Tepi Barat yang diduduki selama paruh pertama tahun lalu saja,” ungkap badan Palestina tersebut, dilansir Memo.

    Hingga Juli 2024, Israel juga telah melakukan 243 operasi pembongkaran bangunan warga Palestina.

    “Israel sudah menghancurkan 318 fasilitas di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, yang berdampak pada 632 bangunan. orang, termasuk 292 anak-anak dan 199 wanita,” papar laporan tersebut.

    Menurut pernyataan itu, pasukan pendudukan Israel telah melakukan 7.681 serangan terhadap warga Palestina, termasuk 1.334 serangan yang dilakukan oleh pemukim ilegal, yang menewaskan tujuh warga Palestina.

    “Otoritas pendudukan [Israel] telah meninjau total 83 rencana struktural untuk perluasan permukiman atau pendirian permukiman baru termasuk 39 rencana permukiman di Tepi Barat, dan 44 rencana permukiman di Yerusalem Timur,” tambahnya.

    Pernyataan otoritas tersebut mengutip pemimpinnya, Muayyad Shaaban, yang mengatakan bahwa “realitas wilayah Tepi Barat, termasuk Yerusalem, sebenarnya telah memasuki tahap yang sangat sensitif.”

    “Bahaya yang dilakukan pendudukan saat ini diwakili oleh inkubator legislatif dan hukum, yang melaluinya [Israel] berupaya menerapkan langkah-langkah dengan dimensi strategis, yang bertujuan untuk mengontrol dan mencaplok sebagian besar wilayah Palestina. ” dia menambahkan.

    SERANGAN UDARA ISRAEL – Serangan udara Israel terhadap tenda-tenda pengungsi Palestina pada Selasa (18/3/2025) pagi menyebabkan kamp tersebut terbakar saat para penduduk tengah tidur di Khan Yunis. Akibatnya sebanyak 200 orang tewas atas serangan udara Israel ini. (Telegram Quds News Network)

    Israel Gunakan Senjata Baru di Gaza

    Selain di Tepi Barat, IDF juga tengah melancarkan serangan intensif dalam kerangka perluasan operasi militer darat di Jalur Gaza.

    Marwan al-Hamas, direktur rumah sakit lapangan di Kementerian Kesehatan di Gaza, mengatakan kalau pasukan Israel menggunakan senjata baru berdaya bakar tinggi bagi korban.

    “Sebagian besar yang terluka tiba di rumah sakit dengan luka bakar lengkap, mengindikasikan  bahwa Israel menggunakan senjata baru dalam agresi yang sedang berlangsung di Jalur Gaza,” tulis laporan Khaberni, mengutip pernyataan Marwan Al-Hamas.

    Al-Hamas mengatakan, melalui Al-Jazeera, kalau jalur blokade perbatasan dan penyeberangan harus segera dibuka untuk memungkinkan makanan, air, dan obat-obatan masuk ke Jalur Gaza.

    Ia menambahkan: “Anak-anak Gaza menderita banyak penyakit tanpa pengobatan.”

    Ia menunjukkan masifnya penyebaran diare dan hepatitis di kalangan anak-anak di Gaza karena kurangnya air bersih dan makanan yang baik.

     

    (oln/khbrn/*)

     
     

     
     

  • Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    Petinggi MUI dari NU dan Muhammadiyah Tolak Rencana Prabowo Evakuasi 1.000 Rakyat Gaza ke RI

    GELORA.CO – Dua petinggi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengevakuasi 1.000 warga Gaza Palestina ke Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut berpotensi menjadi bagian dari strategi Israel dan Amerika Serikat untuk mengosongkan wilayah Gaza dan melanggengkan pendudukan.

    Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI, Anwar Abbas, mempertanyakan urgensi Indonesia dalam menjalankan rencana tersebut, yang dinilai selaras dengan kepentingan Israel dan proposal relokasi yang sempat disuarakan oleh Presiden AS, Donald Trump.

    “Pertanyaannya, untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika? Bukankah mereka sudah menyampaikan keinginannya untuk mengosongkan Gaza?” kata Buya Anwar dalam keterangan tertulisnya kepada inilah.com, Rabu (9/4/2025).

    Ketua PP Muhammadiyah bidang ekonomi itu memperingatkan bahwa jika rencana ini terlaksana, Israel akan lebih leluasa menempatkan warganya di wilayah Gaza, yang dalam jangka panjang berpotensi menjadi bagian dari proyek Israel Raya.

    “Yerusalem dulu milik Palestina, sekarang sudah diduduki dan dijadikan ibu kota Israel. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” ujarnya.

    Buya Anwar juga mengingatkan bahwa kelima negara yang dikunjungi Presiden Prabowo—Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania—memiliki sejarah hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Israel. Ia menyarankan agar bantuan untuk rakyat Gaza tetap diberikan, tetapi tidak dalam bentuk evakuasi massal.

    “Jika ingin membantu pengobatan dan perawatan korban, lakukanlah di Gaza, bukan di luar negeri. Kita bangsa yang sudah kenyang dijajah 350 tahun. Kita tahu betul bahwa penjajah punya seribu satu tipu daya,” tambahnya.

    Senada dengan Buya Anwar, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhwah, KH Cholil Nafis, juga menyatakan penolakannya. Ia menilai bahwa akar permasalahan bukan terletak pada kondisi warga Gaza, melainkan pada agresi militer Israel yang terus melanggar hukum internasional.

    “Masalahnya bukan warga Gaza, tapi Israel yang menyerang dan tak patuh perjanjian. Maka yang harus dihentikan adalah agresi Israel, bukan mengevakuasi rakyat Palestina dari negerinya sendiri,” kata Cholil Nafis melalui akun media sosial resminya yang sudah diizinkan dikutip inilah.com, Kamis (10/4).

    Rais Syuriah PBNU itu menekankan pentingnya upaya perdamaian dan pengobatan korban di lokasi terdekat, bukan dengan memindahkan mereka ke tempat yang jauh seperti Indonesia.

    “Apa ada jaminan mereka bisa kembali ke Gaza? Bukankah banyak warga Palestina di luar sana yang sampai sekarang tak bisa pulang? Ini justru bisa memuluskan Israel untuk menduduki lebih banyak tanah Palestina,” ujarnya.

    KH Cholil juga mengingatkan bahwa semakin banyak wilayah Palestina yang hilang karena penjajahan. Oleh karena itu, ia mengimbau agar simpati dan bantuan kepada Palestina dilakukan dengan cara yang tidak memperkuat skema pendudukan.

    “Sebagai muslim dan manusia, kita tentu simpati dan empati kepada warga Palestina. Tapi caranya bukan dengan menjauhkan mereka dari tanah kelahiran mereka,” pungkasnya. (*)