kab/kota: Yerusalem

  • Khidmat! Potret Salat Idul Adha Mulai dari Banda Aceh sampai Yerusalem

    Khidmat! Potret Salat Idul Adha Mulai dari Banda Aceh sampai Yerusalem

    HOME

    MARKET

    MY MONEY

    NEWS

    TECH

    LIFESTYLE

    SHARIA

    ENTREPRENEUR

    CUAP CUAP CUAN

    CNBC TV

    Loading…

    `

    $(‘#loaderAuth’).remove()
    const dcUrl=”https://connect.detik.com/dashboard/”;

    if (data.is_login) {
    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    My Profile

    Logout

    ${suffix}
    `);

    $(“#alloCardIframe”).iFrameResize();

    } else {
    prefix = “

    $(‘#connectDetikAvatar’).html(`

    `);
    $(‘#UserMenu’).append(`
    ${prefix}

    REGISTER

    LOGIN
    ${suffix}
    `);
    }
    }

  • Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Berulang Kali Veto AS Gagalkan Gencatan Senjata Gaza

    Jakarta

    Amerika Serikat (AS) sudah berulang-ulang memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen antara Israel dan militan Hamas di Gaza. AS tetap menyerukan agar Hamas meninggalkan Gaza.

    Sebagaimana diketahui, AS sudah berulang kali menggunakan hak vetonya untuk gencatan senjata di Gaza, Palestina. Tercatat sudah empat kali AS melakukannya. Tahun 2024 lalu, AS tetap menolak kesepakatan gencatan senjata tersebut.

    Saat itu, Robert Wood, Wakil Dubes AS untuk PBB, mengatakan bahwa posisi AS adalah tetap sama yakni harus “ada hubungan antara gencatan senjata dan pembebasan sandera.”

    Terbaru, AS lagi-lagi memakai hak veto untuk menolak tawaran resolusi gencatan senjata tersebut.

    “Amerika Serikat telah menegaskan ‘Kami tidak akan mendukung tindakan apa pun yang gagal mengutuk Hamas dan tidak menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan meninggalkan Gaza’,” kata Penjabat Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Shea kepada dewan sebelum pemungutan suara, dilansir Reuters, Kamis (5/6/2025).

    Veto tersebut menandai tindakan pertama Washington sejak Presiden AS Donald Trump menjabat pada bulan Januari lalu.

    AS beralasan bahwa resolusi tersebut juga akan merusak upaya yang dipimpin AS untuk menjadi perantara gencatan senjata. Diketahui AS adalah sekutu dan pemasok senjata terbesar Israel.

    Ke-14 negara lain di DK PBB memberikan suara mendukung rancangan resolusi gencatan senjata tersebut karena krisis kemanusiaan mencengkeram wilayah kantong yang dihuni lebih dari 2 juta orang itu. Diketahui Gaza dilanda kelaparan dan bantuan hanya mengalir masuk sejak Israel mencabut blokade selama 11 minggu bulan lalu.

    Pemungutan suara Dewan Keamanan PBB dilakukan saat Israel terus melancarkan serangan di Gaza setelah mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan pada bulan Maret. Pihak otoritas kesehatan Gaza mengatakan serangan Israel menewaskan 45 orang pada hari Rabu, sementara Israel mengatakan seorang tentara tewas dalam pertempuran.

    Bagaimana tanggapan Hamas? Baca halaman selanjutnya.

    Respons Hamas

    Foto: Kondisi Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

    Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward mengkritik keputusan pemerintah Israel untuk memperluas operasi militernya di Gaza dan sangat membatasi bantuan kemanusiaan sebagai “tidak dapat dibenarkan, tidak proporsional, dan kontraproduktif.”

    Israel telah menolak seruan untuk gencatan senjata tanpa syarat atau permanen, dengan mengatakan Hamas tidak dapat tinggal di Gaza. Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan kepada anggota dewan yang memberikan suara mendukung rancangan tersebut, “Anda memilih peredaan dan penyerahan. Anda memilih jalan yang tidak mengarah pada perdamaian. Hanya menuju lebih banyak teror.”

    Merespons sikap AS tersebut, Hamas lalu mengutuk veto AS. Hamas menggambarkannya sebagai menunjukkan “bias buta pemerintah AS” terhadap Israel. Rancangan resolusi Dewan Keamanan juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan pihak lain.

    AS Tetep Dukung Israel

    Foto: Menlu AS Marco Rubio dan PM Israel Benjamin Netanyahu menggelar konferensi pers usai pertemuan di Yerusalem (Ohad Zwigenberg/Pool via REUTERS Purchase Licensing Rights)

    Washington menyebut resolusi itu merusak diplomasi yang sedang berlangsung. Washington pun menegaskan akan terus mendukung Israel di PBB.

    “Hari ini, Amerika Serikat mengirim pesan yang kuat dengan memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang kontraproduktif mengenai Gaza yang menargetkan Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sebuah pernyataan setelah voting dengan hasil perolehan suara 14 setuju berbanding 1 menolak.

    Menlu AS tersebut mengatakan Washington tidak akan mendukung teks apa pun yang “menyamakan Israel dan Hamas, atau mengabaikan hak Israel untuk membela diri.

    “Amerika Serikat akan terus mendukung Israel di PBB,” ujar Rubio dilansir kantor berita AFP, Kamis (5/6/2025).

    Tonton juga “Aksi Massa Bela Palestina di London” di sini:

    Halaman 2 dari 3

    (rdp/rdp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Warga Gaza Utara Berjuang di Tengah Krisis Pangan-Minimnya Bantuan

    Warga Gaza Utara Berjuang di Tengah Krisis Pangan-Minimnya Bantuan

    Jakarta

    Sebelum perang terjadi, Hazem Lubbad adalah seorang mahasiswa yang juga bekerja sebagai pelayan restoran di Gaza City untuk membiayai kuliahnya. Selama 19 bulan terakhir, ia berlindung bersama keluarga besarnya di Sheikh Radwan, sebuah kawasan di barat laut Kota Gaza.

    Warga di sejumlah daerah di sekitarnya, seperti Beit Lahiya dan Jabalia telah diperintahkan oleh militer Israel untuk ‘mengungsi’ ke arah selatan. Warga mengatakan kawasan ini mengalami serangan udara dan penembakan yang terus menerus. Warga juga harus berjuang keras untuk mendapatkan makanan. Bergerak di wilayah ini pun sangat berbahaya.

    “Kami makan apa pun yang ada, hanya satu kali sehari, dari pagi sampai malam. Kadang-kadang hanya lentil (kacang-kacangan kecil), kadang pasta,” ujar Hazem, 21 tahun, dalam pesan video dari Gaza.

    Sulitnya akses makanan sudah terjadi sejak awal perang, kata Hazem. Kini, meski sebagian kecil bantuan mulai masuk setelah blokade 11 minggu oleh pemerintah Israel, warga mengatakan bantuan itu tidak sampai ke wilayah utara

    Israel menutup semua perlintasan dan menghentikan pengiriman bantuan sejak 2 Maret. Pejabat Israel menyatakan Hamas mencuri bantuan dan menggunakannya untuk kepentingan kelompok mereka, meskipun belum ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Hamas, yang menguasai Gaza, dianggap sebagai organisasi teroris oleh Israel, Jerman, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya.

    Sulitnya perjuangan warga mendapat makanan di tengah perang

    “Sudah satu setengah sampai dua bulan tidak ada tepung sama sekali. Harga satu kilo tepung di pasar gelap bisa mencapai 80 – 100 shekel (sekitar Rp350 – 450 ribu), dan kondisi kami sekarang tidak memungkinkan untuk membelinya,” jelas Hazem.

    Ia menambahkan bahwa tidak ada satu pun anggota keluarga yang memiliki penghasilan tetap akibat perang. Lubbad juga mengatakan bahwa mereka telah membuat stasiun pengisian daya ponsel sederhana bertenaga surya dan warga bisa mengisi daya ponsel dengan membayar sejumlah uang.

    Israel hingga kini tidak mengizinkan jurnalis asing masuk ke Gaza sejak perang dimulai pasca serangan Hamas pada 2023. Karena itu, DW kerap mewawancarai warga Gaza melalui sambungan telepon.

    Warga Gaza utara juga mengikuti dengan ngeri berita tentang jatuhnya korban jiwa, hampir setiap hari, mereka yang mencoba mencapai lokasi distribusi makanan di Gaza selatan. Lokasi ini dijalankan oleh perusahaan swasta Amerika-Israel bernama Gaza Humanitarian Foundation (GHF) dan mendapat pengamanan dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

    PBB dan sejumlah organisasi kemanusiaan telah menolak sistem distribusi makanan baru ini. Mereka menyatakan sistem ini tak akan mampu memenuhi kebutuhan 2,3 juta penduduk Gaza dan berisiko membuat makanan sebagai alat untuk mengontrol penduduk. Di Gaza utara tidak ada lokasi distribusi, dan bagi warga yang tinggal di utara, mencapai titik tersebut sangat berbahaya dan terlalu jauh.

    PBB menyatakan bahwa mereka hanya diizinkan membawa sejumlah truk yang membawa tepung, yang hanya boleh dibagikan ke toko roti, serta pasokan terbatas lain seperti obat-obatan dan makanan bayi.

    UN-OCHA: “Ini penderitaan yang dirancang secara sengaja”

    “Ini adalah kelangkaan yang direkayasa,” ujar Jonathan Whittall, kepala UN-OCHA, dalam jumpa pers di Yerusalem pekan lalu. Ia menekankan bahwa bantuan harus diberikan kepada semua warga sipil, di mana pun mereka berada. “Skema ini adalah sistem penjatahan berbasis pengawasan yang melegitimasi kebijakan penderitaan yang dirancang secara sengaja. Ini terjadi ketika warga Gaza, setengahnya adalah anak-anak, sedang berjuang untuk bertahan hidup.”

    Selain kekurangan makanan, warga juga kesulitan mendapatkan air bersih dan gas untuk memasak. Banyak yang terpaksa membakar sampah atau kayu dari bangunan yang hancur untuk menyalakan api.

    Pada Selasa (03/06), dilaporkan terjadi lagi insiden penembakan oleh pasukan Israel dekat pusat distribusi bantuan. Laporan media menyebut 27 orang tewas. Banyak warga harus berjalan jauh untuk mencapai lokasi distribusi, yang biasanya berada dekat zona militer Israel.

    IDF menyebut: “Selama pergerakan massa di sepanjang jalur yang ditentukan menuju lokasi distribusi bantuan, yang jaraknya sekitar setengah kilometer dari lokasi, pasukan IDF akan mengidentifikasi beberapa tersangka yang bergerak mendekat dan menyimpang dari rute akses. Pasukan melepaskan tembakan peringatan, dan ketika para tersangka tidak mundur, tembakan diarahkan ke beberapa individu yang mendekat.”

    Militer Israel mengatakan mereka “mengetahui adanya laporan korban jiwa dan sedang menyelidiki insiden tersebut.” Mereka juga menyatakan bahwa mereka “mengizinkan organisasi sipil Amerika (GHF) untuk beroperasi secara independen agar bantuan bisa disalurkan langsung ke warga Gaza, dan bukan ke Hamas.”

    Palang Merah Internasional (ICRC) menyebut rumah sakit lapangan mereka di Rafah menerima “gelombang korban massal sebanyak 184 pasien” pada Selasa (03/06) pagi. Sebanyak 19 orang meninggal saat tiba, dan delapan lainnya meninggal tak lama kemudian. Mayoritas menderita luka tembak.

    Apa yang terjadi di titik distribusi baru?

    Pekan lalu, DW mewawancarai seorang pria muda yang mengungsi ke Gaza selatan dan berhasil mendapatkan dua kotak makanan dari titik distribusi GHF.

    “Siapa pun bisa bawa sebanyak yang mereka mampu. Tidak ada arahan jumlah, tidak ada pemeriksaan, apa pun,” ujar Muhammad Qishta lewat telepon. Kotak itu berisi beras, gula, tepung, halva (pasta wijen manis), minyak, biskuit, dan pasta. “Karena tidak ada arahan jelas mengenai rute masuk dan keluar, beberapa orang tanpa sadar masuk ke jalan yang ternyata berbahaya, dan terdengarlah suara tembakan. Saya langsung lari, tidak sempat melihat apa-apa, hanya mendengar suara tembakan,” ujar Qishta, 30 tahun.

    Sementara itu, Hazem Lubbad dan keluarganya tetap bertahan di Sheikh Radwan. Mereka enggan mengungsi karena menurut mereka “di mana-mana situasinya buruk. Di mana-mana berbahaya.”

    Kini, Lubbad dan keluarganya menghaluskan pasta dan lentil untuk membuat roti. “Kami buat 20 roti pita per hari dan membaginya untuk 13 orang. Setiap orang hanya mendapat satu atau dua potong roti per hari. Itu cukup untuk bertahan sampai kami menemukan makanan lainnya.”

    Sebelumnya mereka sempat bisa membeli dukkah, campuran rempah yang biasa dimakan dengan roti, tetapi stoknya mulai habis. Makanan kaleng yang mereka beli saat masih tersedia juga telah habis, kata Lubbad.

    “Bagi anak-anak, ini sangat berat,” kata Hazem. “Makan sekali sehari jelas tidak cukup, tapi memang tidak ada makanan untuk lebih dari itu.”

    Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Ausirio Ndolu

    Editor: Prita Kusumaputri dan Yuniman Farid

    Lihat juga Video ‘Dalih Israel Tembak Warga Gaza saat Antre Bantuan’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Israel Umumkan Ekspansi Permukiman Berskala Besar di Tepi Barat

    Jakarta

    Israel pada Kamis (29/5) mengumumkan rencana pendirian 22 permukiman Yahudi baru di wilayah pendudukan Tepi Barat, Palestina.

    Keputusan tersebut diambil oleh kabinet keamanan Israel dan diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, yang juga seorang pemukim, serta Menteri Pertahanan Israel Katz, yang mengawasi pemukiman Yahudi di wilayah Palestina.

    Ekspansi nantinya dibarengi jaminan legalisasi bagi pos-pos permukiman ilegal yang sudah dibangun tanpa izin pemerintah. Sementara pada saat yang sama, serangan udara Israel ke Jalur Gaza menewaskan sedikitnya 13 orang dalam semalam, menurut pejabat kesehatan setempat.

    Israel merebut Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada tahun 1967. Palestina ingin menjadikan ketiga wilayah tersebut sebagai bagian dari negara masa depan. Sebabnya, komunitas internasional menganggap permukiman Israel di wilayah pendudukan sebagai ilegal dan sebagai hambatan utama bagi penyelesaian konflik di Timur Tengah.

    Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa keputusan pembangunan permukiman Yahudi “memperkuat cengkeraman kita di Yudea dan Samaria”, ujarnya merujuk kepada istilah Alkitab untuk wilayah Tepi Barat.

    Dia menambahkan bahwa ekspansi pemukiman di daerah pendudukan “menegaskan hak historis bangsa Yahudi atas Tanah Israel, sekaligus menjadi jawaban telak terhadap terorisme Palestina.” Menurutnya, pembangunan permukiman juga merupakan “langkah strategis untuk mencegah pembentukan negara Palestina yang bisa membahayakan Israel.”

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Ekspansi terbesar sejak Kesepakatan Oslo

    Israel telah membangun lebih dari 100 permukiman di Tepi Barat yang kini dihuni sekitar 500.000 warga Israel. Bentuk permukiman Yahudi ini bervariasi, mulai dari pos kecil di atas bukit hingga komunitas lengkap dengan blok apartemen, pusat perbelanjaan, pabrik, dan taman. Kebanyakan pemukiman dihuni kaum Yahudi garis keras yang membenarkan praktik pendudukan. Militer Israel berkewajiban melindungi setiap pemukiman, meski artinya membatasi ruang gerak sekitar tiga juta warga Palestina di kampung halamannya sendiri.

    Di Tepi Barat, warga sipil Palestina secara umum hidup di bawah kekuasaan militer Israel. Adapun Otoritas Palestina hanya menguasai kota-kota besar. Sementara warga Israel yang hidup di wilayah pendudukan menikmati status kewarganegaraan penuh.

    Peace Now menyebutkan, rencana pemerintah mencakup legalisasi 12 pos permukiman ilegal, pembangunan 9 permukiman baru, serta pengklasifikasian ulang zona pemukiman untuk dimekarkan.

    “Pemerintah secara terang-terangan menunjukkan bahwa mereka lebih memilih memperkuat pendudukan dan melakukan aneksasi de facto ketimbang mengupayakan perdamaian,” kata Peace Now.

    Minimnya tekanan dari AS

    Sejak beberapa tahun terakhir, Israel sudah mempercepat pembangunan permukiman Yahudi, bahkan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang memicu perang di Gaza. Perluasan ini semakin membatasi ruang gerak warga Palestina dan menjauhkan kemungkinan terbentuknya negara Palestina yang layak dan merdeka.

    Pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS untuk pertama kalinya mendukung klaim Israel atas wilayah yang direbut melalui perang, serta mengambil langkah-langkah yang melegitimasi permukiman. Adapun Presiden Joe Biden, yang secara resmi menentang permukiman, juga tidak banyak menekan Israel untuk menghentikan ekspansi.

    Mahkamah Internasional (ICJ) tahun lalu menyatakan bahwa keberadaan pemukim Israel di wilayah pendudukan Palestina adalah ilegal. Majelis di Den Haag itu menuntut dihentikannya segala bentuk pembangunan atau peresmian permukiman.

    Israel menolak opini non-mengikat dari ke15 hakim tersebut, dengan menyatakan bahwa wilayah Tepi Barat Yordan adalah bagian dari tanah historis bangsa Yahudi.

    Permukiman Israel di Gaza

    Israel sebenarnya telah menarik semua pasukan dan membubarkan seluruh permukiman di Jalur Gaza saat hengkang pada tahun 2005. Kini, sejumlah pejabat pemerintah menyerukan agar warga Israel bisa kembali bermukim secara permanen di wilayah tersebut.

    Mereka meminta sebagian besar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke tempat lain secara sukarela. Oleh banyak pihak, rencana ini dianggap sebagai bentuk pengusiran paksa dan melanggar hukum internasional.

    Saat ini, Israel menguasai lebih dari 70 persen wilayah Jalur Gaza, menurut Profesor Yaakov Garb dari Universitas Ben Gurion yang telah lama meneliti penggunaan lahan di wilayah Israel-Palestina. Area ini mencakup zona penyangga di sepanjang perbatasan Israel serta Kota Rafah di selatan yang kini nyaris kosong, dan wilayah-wilayah lain yang telah diperintahkan Israel untuk dievakuasi.

    Kritik dan kecaman

    Rencana Israel memicu kritik tajam dari sejumlah negara, termasuk sekutu di Barat. Pemerintah Inggris, misalnya, menyebut tindakan itu sebagai “rintangan yang disengaja” bagi negara Palestina, sementara juru bicara kepala PBB Antonio Guterres mengatakan langkah Israel mendorong upaya menuju solusi dua negara “ke arah yang salah”.

    Menteri Inggris untuk Timur Tengah, Hamish Falconer, mengatakan rencana pemerintahan Benjamin Netanyahu membahayakan “solusi dua negara” dan tidak melindungi Israel.

    Sementara Yordania menyebut langah Israel Ilegal, dan “merusak prospek perdamaian dengan memperkuat pendudukan”.

    “Kami menentang semua” perluasan permukiman, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric, mengulangi seruan agar Israel menghentikan kegiatan yang menghalangi perdamaian dan pembangunan ekonomi.

    “Pemerintah Israel tidak lagi berpura-pura. Pencaplokan wilayah pendudukan dan perluasan permukiman adalah tujuan utamanya,” tulis organisasi HAM Peace Now.

    Dalam pengumumannya, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich memberikan pembelaan awal, saat mengatakan: “Kami tidak mengambil tanah asing, tetapi warisan leluhur kami.”

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga “Kisah Dokter di Gaza Kehilangan 9 Anaknya Akibat Serangan Israel” di sini:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina Nasional 31 Mei 2025

    Ini Bunyi Deklarasi Bersama Perancis-Indonesia soal Palestina
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Presiden
    Perancis
    Emmanuel Macron telah membuat deklarasi bersama mengenai isu
    Palestina
    . Begini bunyi deklarasi bersama itu.
    Bunyi deklarasi bersama ini dilansir oleh situs resmi Kepresidenan Republik Perancis, Elysee (elysee.fr), diunggah pada 28 Mei 2025, diakses
    Kompas.com
    pada Jumat (30/5/2025) malam.
    Hingga berita ini diunggah,
    Kompas.com
    belum menemukan unggahan deklarasi serupa di situs resmi Presiden Republik Indonesia (presidenri.go.id) maupun Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia (setneg.go.id)
    Deklarasi ini menjadi salah satu dari 21 kesepakatan yang diteken kedua belah pihak saat Macron mengunjungi Indonesia, Rabu (28/5/2025) lalu.
     
    Pelbagai isu spesifik mengenai Palestina tercantum di deklarasi ini, termasuk seruan gencatan senjata terhadap perang di Gaza yang merenggut nyawa sipil.
    Perancis dan Indonesia menyatakan dukungannya terhadap inisiatif Arab untuk menjalankan rekonstruksi Gaza yang sudah hancur lebur.
    Kedua negara juga mendukung terciptanya pemerintahan baru di Gaza yang dipimpin oleh Otoritas Palestina.
    Perancis dan Indonesia juga menolak tegas rencana apapun untuk memindahkan penduduk Palestina secar paksa dari tanah airnya.
    Mereka juga mengutuk keras kekerasan oleh ekstremis di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, serta mengutuk keras perluasan permukiman
    Israel
    di Tepi Barat.
     
    Kompas.com
    menerjemahkan deklarasi bersama ini dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.
    Simak selengkapnya:
    Deklarasi Bersama Prancis-Indonesia tentang Penyelesaian Damai Masalah Palestina dan Penerapan Solusi Dua Negara
    1. Perancis dan Indonesia mengecam kembalinya perang di Gaza, yang menandai langkah mundur yang dramatis bagi rakyat Gaza, para sandera, keluarga mereka, dan seluruh wilayah. Perancis dan Indonesia menyesalkan jumlah korban yang tidak dapat dibenarkan yang telah melampaui 50.000 orang, di antaranya sebagian besar warga sipil. Mereka menyerukan agar segera kembali ke gencatan senjata dan pembebasan semua sandera yang ditahan oleh Hamas dan tahanan yang ditahan oleh Israel yang melanggar hukum internasional, sesuai dengan Konvensi Jenewa keempat. Perancis dan Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk terlibat kembali secara konstruktif dalam negosiasi untuk memastikan gencatan senjata dilaksanakan dan menjadi permanen, dengan menegaskan bahwa gencatan senjata yang bertahan lama adalah satu-satunya jalan yang kredibel untuk perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di wilayah tersebut.
    2. Perancis dan Indonesia menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam tentang situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza. Mereka menekankan bahwa warga sipil Palestina – termasuk satu juta anak-anak – menghadapi risiko kelaparan, penyakit epidemik, dan kematian yang akut. Perancis dan Indonesia meminta otoritas Israel untuk memulihkan akses terhadap air dan listrik, dan segera mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan, sesuai dengan hukum internasional. Perandis dan Indonesia juga meminta otoritas Israel untuk memastikan pekerja kemanusiaan bebas bergerak di Gaza dan memastikan mereka dapat memberikan bantuan kepada mereka yang paling membutuhkannya, terlepas dari pihak-pihak yang berkonflik dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Prancis dan Indonesia menggarisbawahi kesiapan mereka untuk bertindak bersama di Gaza guna menanggapi kebutuhan rekonstruksi, tata kelola, dan keamanan setelah perang di Gaza.
    3. Perancis dan Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam terkait berbagai insiden yang menewaskan personel kemanusiaan, termasuk personel PBB. Mereka menekankan perlunya memastikan perlindungan tanpa syarat dan permanen bagi personel PBB dan tempat-tempatnya, serta pekerja kemanusiaan dan khususnya pekerja pertolongan pertama. Pekerja kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran.
    4. Perancis dan Indonesia menegaskan kembali dukungan mereka terhadap inisiatif Arab berupa Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Gaza, yang menyediakan jalur realistis menuju rekonstruksi Gaza dan menyatakan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan mitra Arab, OKI, dan UE dalam pelaksanaan rencana ini serta meminta Israel untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh rencana ini. Prancis dan Indonesia mengingatkan bahwa rencana ini harus membuka jalan bagi pemerintahan Palestina baru di Gaza, yang dipimpin oleh Otoritas Palestina. Perancis dan Indonesia juga menekankan perlunya gencatan senjata jangka panjang agar rencana ini dapat dilaksanakan.
    5. Mereka (Perancis dan Indonesia -red) menegaskan kembali penolakan tegas mereka terhadap rencana apa pun yang akan secara paksa memindahkan penduduk Palestina dari tanah air mereka dan mencaplok wilayah mereka, yang merupakan pelanggaran hukum internasional dan ancaman bagi keamanan kawasan tersebut sejalan dengan berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Pendapat Penasihat Mahkamah Internasional. Sejalan dengan ini, mereka juga menekankan kecaman keras mereka terhadap rencana Israel untuk mengambil alih Gaza dan menggarisbawahi kewajiban hukum Israel untuk mematuhi hukum internasional, terutama berbagai perintah Mahkamah Internasional dalam hal ini.
    6. Perancis dan Indonesia mengutuk keras kekerasan yang dilakukan oleh para pemukim ekstremis di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, serta keputusan pemerintah Israel untuk memperluas permukiman dan melegalkan pos-pos pemukim di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki. Mereka meminta Israel untuk menghentikan perluasan permukiman dan kegiatan terkait lainnya, yang telah mencapai rekor tertinggi dalam setahun terakhir. Prancis dan Indonesia juga menegaskan kembali perlunya mempertahankan status quo bersejarah Tempat-Tempat Suci di Yerusalem dan menegaskan pentingnya peran khusus Yordania dalam hal ini.
    7. Perancis dan Indonesia mengutuk keras segala bentuk terorisme dan kekerasan terhadap warga sipil. Baik perang maupun terorisme tidak akan menghasilkan solusi bagi konflik Israel-Palestina.
    8. Perancis dan Indonesia menekankan perlunya mengakhiri pendudukan ilegal atas wilayah Palestina dan pemenuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan mengintensifkan upaya untuk mencapai resolusi yang komprehensif dan adil berdasarkan solusi dua negara, inisiatif perdamaian Arab, Rencana Pemulihan dan Rekonstruksi Arab untuk Gaza, dan resolusi-resolusi PBB yang relevan, yang memastikan kedua bangsa hidup berdampingan dalam damai dan aman. Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan mitra lain dalam langkah-langkah berorientasi aksi menuju penyelesaian damai masalah Palestina dan penerapan solusi dua negara.
    9. Perancis dan Indonesia menekankan bahwa Konferensi Internasional Tingkat Tinggi tentang penyelesaian damai masalah Palestina dan pelaksanaan solusi dua negara, yang diputuskan oleh resolusi UNGA A/RES/79/81, akan memberikan kontribusi pada tujuan ini. Mereka menekankan bahwa konferensi ini akan menjadi kesempatan untuk merancang peta jalan yang kredibel bagi pelaksanaan solusi dua negara, guna mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas yang langgeng di kawasan tersebut, dan memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk menyelesaikan krisis saat ini. Perancis dan Indonesia lebih lanjut menekankan bahwa tujuan konferensi tersebut adalah untuk mendorong pengakuan kolektif Negara Palestina oleh semua negara dengan jaminan keamanan bagi semua. Mereka menggarisbawahi bahwa konferensi tersebut juga harus memungkinkan kemajuan menuju pelaksanaan Solusi Dua Negara di mana kedua negara dapat hidup berdampingan secara damai di dalam batas-batas yang diakui secara internasional, mengidentifikasi langkah-langkah untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, dan memulihkan prospek politik penyelesaian damai konflik ini, yang seharusnya memungkinkan jalan yang tidak dapat diubah menuju terwujudnya Negara Palestina, pengakuan bersama antara Israel dan Palestina, dan integrasi regional sesuai dengan Prakarsa Perdamaian Arab. Dengan semangat tersebut, konferensi ini harus membuka proses menuju kerangka kerja regional yang terpadu dan mengupayakan langkah-langkah untuk mendorong penghormatan terhadap hukum internasional, serta memajukan perdamaian dan keamanan yang adil, langgeng, dan menyeluruh bagi semua pihak di kawasan ini. Indonesia dan Prancis menggarisbawahi niat mereka untuk menjadi mitra utama dalam tujuan ini.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Israel Terdiam oleh Kritik Kanselir Jerman Soal Gaza

    Jakarta

    Hingga Rabu sore, belum ada tanggapan resmi dari pejabat tinggi Israel terhadap kritik tajam yang dilontarkan Kanselir Jerman Friedrich Merz awal pekan ini terhadap operasi militer Israel di Jalur Gaza.

    Dalam pidatonya pada Europaforum yang digelar Westdeutscher Rundfunk di Berlin , Merz menyebut situasi di wilayah Palestina itu sebagai “tragedi kemanusiaan dan bencana politik.” Dia mengaku “tak lagi memahami tujuan” Israel menggelar operasi militer teranyar, dan menekankan bahwa meski menyadari beban sejarah, Jerman tidak bisa diam saat “hukum humaniter internasional jelas-jelas dilanggar.” Menurut Merz, “jika batas-batas itu dilewati, maka kanselir Jerman juga harus bersuara.

    Pernyataan Merz merupakan ungkapan paling sengit dari seorang pejabat tinggi Jerman terhadap tindakan Israel di Gaza. Ucapannya itu sontak direspon Duta Besar Israel untuk Jerman, Ron Prosor, yang menyatakan bahwa “kata-kata Kanselir Friedrich Merz memiliki bobot” dan karena Merz adalah sahabat Israel, ucapannya dianggap serius, berbeda dengan pihak yang, menurut Prosor, “hanya mengkritik Israel secara sepihak.”

    Namun dia menegaskan, usai serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel “tidak dapat menerima terbentuknya negara teror Hamas kedua.” Dia menyebut Israel berada dalam dilema, antara menyelamatkan sandera, menjamin bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza, dan sekaligus melawan terorisme.

    Prosor menuduh Hamas mengubah sekolah menjadi gudang senjata, masjid menjadi barak, dan rumah sakit menjadi pusat komando. Gerakan perlawanan Islam, yang diklasifikasikan sebagai organisasi teror oleh Israel, Jerman, dan sejumlah negara lain itu, membantah tuduhan tersebut.

    “Kritik yang mengena”

    Simon Wolfgang Fuchs, pakar Islam dari Universitas Ibrani Yerusalem, mencatat minimnya reaksi pejabat pemerintah Israel terhadap Merz di tengan ramainya liputan media nasional. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa komentar sang kanselir dianggap serius, namun tetap disampaikan dengan hati-hati. “Kemungkinan karena Merz, meski mengkritik, tetap menyampaikan pandangannya dengan cukup hati-hati terkait konsekuensi yang mungkin timbul,” ujarnya.

    Fuchs membandingkan sikap Merz dengan negara-negara Eropa lain yang telah lebih tegas mengecam Israel. “Kanselir Merz justru selama ini sangat berhati-hati. Diamnya elit politik Israel saat ini kemungkinan menjadi tanda bahwa komentar Merz sangat mengena, dan menunjukkan betapa seriusnya kata-katanya disikapi di Yerusalem Barat,” ujarnya merujuk kepada ibu kota baru Israel.

    “Seperti dalam kasus Presiden AS Donald Trump, hanya politisi sayap kanan yang bisa memengaruhi Perdana Menteri yang keras kepala ini,” tulis Haaretz soal kanselir partai konservatif CDU tersebut.

    Kemunduran diplomatik bagi Israel

    Haaretz menuduh, betapa Netanyahu memimpin “perang pemusnahan bermotif politik” terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, dengan puluhan warga sipil tewas setiap hari menurut data otoritas kesehatan Gaza. Haaretz menilai sikap hati-hati Duta Besar Prosor, yang biasanya melabeli kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme, mengungkap kenyataan pahit bahwa “Israel hanya mendengar sahabat konservatifnya.”

    Peter Lintl, pakar Israel dari lembaga think tank Wissenschaft und Politik di Berlin, menilai bahwa pernyataan Merz tak bisa dilepaskan dari konteks yang lebih besar. Menurutnya, sebagian besar negara anggota Uni Eropa kini mendukung usulan meninjau ulang Perjanjian Asosiasi dengan Israel (Assoziierungsabkommen), yang mempererat hubungan ekonomi, tetapi juga mewajibkan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

    Menurut Lintl, fakta bahwa perjanjian ini kini dipertanyakan menunjukkan bahwa tekanan global mulai dirasakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Ditambah lagi, kritik terhadap Israel juga datang dari pemerintahan dan senator Amerika Serikat yang dikenal pro-zionisme. “Dalam konteks ini, perubahan nada dari Jerman pasti akan didengar,” ujarnya.

    Fuchs menambahkan, kekhawatiran juga dirasakan di dalam negeri. “Banyak warga Israel takut bahwa negara mereka tengah kehilangan reputasi secara drastis, sampai-sampai tak lagi dianggap sebagai bagian dari nilai Barat,” kata Fuchs. “Padahal mayoritas warga Israel merasa menjadi bagian dari Barat dan ingin mempertahankan ikatan tersebut.”

    Tekanan dari arah balik

    Namun, menurut Lintl, kecil kemungkinan pernyataan Merz akan cukup kuat untuk menghentikan jalannya perang. Dia mencatat, tekanan politik terbesar terhadap Netanyahu justru datang dari barisan sendiri, dengan sejumlah anggota kabinetnya menuntut pendudukan permanen Jalur Gaza. Netanyahu sangat bergantung secara politik kepada kelompok ultranasionalis Yahudi, sehingga arah kebijakan sangat bergantung pada kekuatan internal tersebut.

    Haaretz mengakhiri komentarnya dengan seruan kepada para politisi Jerman, untuk tidak lagi secara buta menjamin “hak eksistensi Israel,” tanpa mempertanyakan bagaimana hak itu digunakan. “Tanggung jawab mereka justru terletak pada mempertanyakan bagaimana eksistensi itu dijalankan – terutama karena eksistensi tersebut juga berdiri di atas dukungan mereka.”

    “Sebagai sahabat Israel,” tulis Haaretz, “Merz harus memilih: apakah sasarannya hanya menjadi viral di Instagram atau dia ingin benar-benar bertindak untuk menghentikan pembantaian brutal terhadap anak-anak Palestina di Gaza, yang tampaknya tidak akan segera dihentikan oleh Netanyahu.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

    Editor: Agus Setiawan

    Lihat juga Video ‘Wujud Pesawat Komersial Terakhir di Bandara Yaman Dihancurkan Israel’:

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • 5 Update Baru Gaza: Israel Setuju Gencatan Senjata Baru Trump Tapi..

    5 Update Baru Gaza: Israel Setuju Gencatan Senjata Baru Trump Tapi..

    Jakarta, CNBC Indonesia – Konflik di Gaza, Palestina masih terus terjadi. Namun ada beberapa perkembangan yang berlangsung.

    Berikut rangkumannya dikutip CNBC Indonesia dari AFP, Jumat (30/5/2025).

    1.Israel Setuju Gencatan Senjata Trump

    Pemerintahan Amerika Serikat (AS), Gedung Putih, mengatakan pada hari Kamis bahwa Israel telah menerima usulan Presiden Donald Trump untuk gencatan senjata di Gaza. Meski begitu, diskusi masih terus “berlanjut” dengan Hamas.

    Hamas sebelumnya mengatakan sedang memeriksa kesepakatan baru yang diusulkan oleh utusan Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff. Kala itu, belum ada konfirmasi langsung dari Israel.

    “Saya dapat mengonfirmasi bahwa utusan khusus Witkoff dan presiden mengajukan usulan gencatan senjata kepada Hamas, yang didukung dan disokong Israel. Israel menandatangani usulan ini sebelum dikirim ke Hamas,” kata Sekretaris Pers Karoline Leavitt.

    “Saya juga dapat mengonfirmasi bahwa diskusi tersebut terus berlanjut, dan kami berharap gencatan senjata di Gaza akan terjadi sehingga kami dapat memulangkan semua sandera,” tambah Leavitt kepada wartawan.

    Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce mengatakan bahwa belum ada tanggapan dari Hamas. Namun, ia yakin akan ada beberapa janji penting.

    “Jadi ada beberapa optimisme, beberapa optimisme penting,” kata Bruce.

    2.Gencatan Senjata 60 Hari?

    Laporan media Arab Saudi dan Israel menyebut kedua negara setuju gencatan senjata selama 60 hari. Namun pengumuman akan disampaikan Trump.

    Menurut dua sumber yang dekat dengan negosiasi tersebut, proposal baru tersebut melibatkan gencatan senjata selama 60 hari, yang berpotensi diperpanjang hingga 70 hari. Lalu akan ada pembebasan 10 sandera hidup dan sembilan jenazah sebagai ganti tahanan Palestina selama minggu pertama.

    Dimediasi oleh Qatar, Mesir, dan AS, negosiasi antara kedua pihak yang bertikai telah berlangsung selama beberapa waktu di Doha, meskipun sejauh ini hanya menghasilkan sedikit kemajuan. Menurut otoritas Palestina, kampanye militer IDF yang terjadi setelahnya telah merenggut nyawa lebih dari 50.000 penduduk daerah kantong berpenduduk padat tersebut.

    3.Respons Terbaru Hamas

    Di sisi lain pengumuman Gedung Putih telah mendatangkan respons baru dari Hamas. Dikatakan bahwa propossal baru ini masih akan membawa “kelanjutan pembunuhan dan kelaparandi warga Gaza serta tak akan menghentikan perang”.

    “Meskipun demikian, pimpinan gerakan itu sedang mempelajari tanggapan terhadap proposal itu dengan tanggung jawab nasional penuh,” muat AFP, mengutip sumber Hamas.

    Seorang sumber lain yang dengan kelompok itu mengatakan versi baru itu “dianggap sebagai kemunduran” dari versi sebelumnya. Padahal di pembicaraan lama, proposal AS mencakup komitmen Amerika mengenai negosiasi gencatan senjata permanen”.

    4.Serangan Yaman ke Israel

    Sementara itu, tentara Israel mengatakan telah mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman pada hari Kamis setelah sirene serangan udara berbunyi di pusat negara itu dan ledakan terdengar di atas Yerusalem.

    “Setelah sirene yang berbunyi beberapa saat yang lalu di beberapa daerah di Israel, sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman berhasil dicegat,” kata pernyataan militer.

    Kelompok Huthi Yaman mengklaim mereka menembakkan “rudal balistik hipersonik” ke bandara Ben Gurion dekat Tel Aviv.

    “Operasi tersebut berhasil mencapai tujuannya… memaksa jutaan penduduk Zionis (Israel) untuk melarikan diri ke tempat perlindungan dan menghentikan lalu lintas udara di bandara,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

    Upaya serangan itu terjadi dua hari setelah Israel mengatakan telah mencegat rudal dan proyektil lain yang ditembakkan dari Yaman, yang menurut pemberontak Huthi yang didukung Iran telah mereka tembakkan.

    Houthi telah berulang kali meluncurkan rudal dan pesawat nirawak ke Israel sejak perang Gaza meletus pada Oktober 2023.

    Mereka mengatakan bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina, menghentikan serangan mereka selama gencatan senjata Gaza selama dua bulan yang berakhir pada Maret, tetapi mulai lagi setelah Israel melanjutkan kampanye militernya di wilayah tersebut.

    5.Greta Thunberg akan mengunjungi Gaza

    Pegiat iklim Greta Thunberg dan aktivis lainnya akan berlayar pada hari Minggu menuju Gaza dengan kapal kemanusiaan. Ini menjadi bagian dari protes perang Israel di wilayah tersebut.

    Perjalanan tersebut diselenggarakan oleh Freedom Flotilla, sebuah koalisi kelompok yang menentang blokade bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Israel sudah melakukan blokir sejak 2 Maret dan baru-baru mengklaim telah mencabutnya.

    Rima Hassan, seorang anggota Parlemen Eropa yang juga ikut serta dalam perjalanan tersebut. Ia mengatakan operasi tersebut memiliki beberapa tujuan, termasuk mengutuk blokade kemanusiaan dan genosida yang sedang berlangsung.

    “Serta impunitas yang diberikan kepada negara Israel dan meningkatkan kesadaran internasional,” tambahnya.

    Sebelumnya, Thunberg, yang menjadi terkenal karena mengorganisir protes iklim remaja di negara asalnya Swedia, sempat dijadwalkan melakukan perjalanan ke Gaza dengan kapal Freedom Flotilla Coalition awal bulan ini, tetapi kapal tersebut rusak dalam perjalanan. Aktivis mengatakan bahwa mereka menduga serangan pesawat nirawak Israel menjadi penyebabnya.

    (sef/sef)

  • HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    HNW Dukung Pernyataan Prabowo-Macron Bebaskan Palestina dari Penjajahan

    Jakarta

    Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk menghadirkan negara Palestina merdeka dari penjajahan, yang berdaulat penuh atas rakyat dan tanah airnya. HNW pun berharap Prabowo dapat mengajak lebih banyak negara lagi agar mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Pernyataan bersama Presiden Prabowo dan Macron itu wajar didukung, karena selain sesuai dengan amanat pembukaan UUD NRI 1945 yang menjadi pegangan sikap resmi Indonesia sejak Presiden pertama RI; Bung Karno, juga bertemu dengan momentum makin banyaknya negara yang menolak genosida Israel atas Gaza dan malah mengakui Palestina sebagai negara Merdeka, seperti Spanyol, Norwegia, Irlandia, Kolombia, Venezuela, Kuba, Chile, Bolivia, dan belakangan bahkan Perancis berinisiatif bersama Inggris dan Kanada akan mengumumkan pengakuan Palestina sebagai negara merdeka,” ujar HNW dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).

    HNW menambahkan, Macron akan membuat komunike bersama Arab Saudi pada bulan Juni yang akan datang untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat.

    “Semoga dengan konsistensi itu, 146 negara anggota PBB yang sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka, akan makin solid dan memudahkan mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat sebagai anggota penuh PBB, seperti negara-negara anggota PBB lainnya,” katanya.

    Meski demikian, HNW juga mengkritisi terkait pernyataan Prabowo yang akan mengakui dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel jika mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

    HNW memahami pernyataan itu sebagai bentuk implementasi dari solusi yang ditawarkan untuk akhiri masalah Israel – Palestina dengan menghadirkan “two state solution’ atau solusi dua negara. Adapun hal tersebut merupakan suatu jenis solusi yang bahkan sejak diusulkan jadi prakarsa negara-negara Arab, selalu ditolak oleh Israel.

    Untuk itu, HNW mengingatkan akan lebih solutif dan sesuai dengan Konstitusi apabila Prabowo lebih fokus mengedepankan perjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB.

    Dengan begitu, pernyataan untuk membuka hubungan diplomatik tidak buru-buru disampaikan, sampai Palestina merdeka dan berdaulat penuh sesuai keputusan OKI dan Liga Arab.

    “Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak ‘two state solution’ itu. Konsensus KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Maret, yang disetujui penuh oleh KTT Menlu OKI di Jeddah, selain menolak genosida yang dilakukan Israel atas Gaza juga menolak proposal Trump untuk relokasi warga Gaza. Mereka juga mendukung Palestina merdeka dengan ibukota Yerusalem Timur, sebagaimana keputusan KTT Luar biasa OKI di Istanbul yang dihadiri Presiden Jokowi, sekalipun hal itu ditolak oleh Israel apalagi dengan batas teritorial negara Palestina adalah kawasan sebelum pendudukan Israel tahun 1967,” jelasnya.

    HNW mengatakan kondisi belakangan ini, Israel melalui Perdana Menteri Netanyahu semakin memperluas penjajahan dan pendudukan bukan hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Israel dan warganya pun semakin sering menyerbu dan beribadat di kawasan Masjid Al Aqsa.

    Tak hanya itu, lanjut HNW, mereka juga berencana ingin mengubah Masjid Al Aqsa menjadi Solomon Temple. Padahal UNESCO sejak 2016 sudah memutuskan mengakui Masjid Al Aqsa sebagai warisan budaya milik umat Islam.

    HNW menjelaskan publik tentu tidak menginginkan Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC).

    Bahkan, kata HNW, banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel. Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan HAMAS.

    “Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel; Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Israel. Beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka, tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan ‘two state solution’, malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan pernyataan Prabowo terkait syarat ‘pengakuan terhadap Israel apabila Palestina merdeka’, bukan dalam arti Palestina hanya asal menjadi negara merdeka atau hanya menjadi negara boneka Israel. Sebab, Israel melucuti persenjataan Palestina, juga tidak memberikan kedaulatan politik maupun ekonomi.

    Selain itu, HNW menilai Palestina bukan merdeka apabila kawasan teritorinya seperti Gaza dihancurkan dan warganya direlokasi keluar Palestina. Kemudian, Yerusalem Timur dikuasai Israel dan masjid Al Aqsa dihancurkan dan digantikan dengan Solomon Temple.

    “Melainkan yang diharapkan Presiden Prabowo tentunya adalah negara Palestina yang benar-benar merdeka dan berdaulat penuh sebagaimana cita-cita perjuangan Bangsa Palestina yang disetujui oleh Liga Arab maupun OKI, layaknya negara merdeka anggota penuh PBB lainnya. Dan mestinya wacana ‘two state solution’ juga tetap memberlakukan keputusan lembaga-lembaga internasional yang sudah didukung secara resmi oleh Indonesia, seperti keputusan-keputusan OKI, advisory opinion ICJ agar Israel meninggalkan wilayah pendudukan ilegal yang menjadi resolusi Majelis Umum PBB, dan perintah ICC untuk menangkap PM Israel Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Gallant atas genosida dan kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang yang mereka lakukan di Gaza, Palestina,” jelasnya.

    HNW mengatakan apabila syarat utama tersebut dapat terealisasi, kemudian Palestina sudah tidak dijajah Israel, barulah ada kewajaran untuk mendiskusikan opsi mengakui Israel sebagai negara dan membuat hubungan diplomatik sesuai Pembukaan UUD NRI 1945 alinea pertama dan keempat.

    Itu hal mendasar yang tentu menjadi komitmen Presiden Prabowo melanjutkan komitmen Presiden-Presiden RI sebelumnya, dan hanya dengan begitulah hutang Indonesia berupa kemerdekaan Palestina benar-benar akan terbayar,” pungkasnya.

    (anl/ega)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Paus Leo XIV Duduk di Takhta Suci, Israel PDKT Halus, tapi Kebijakan Trump Kena Semprot – Halaman all

    Paus Leo XIV Duduk di Takhta Suci, Israel PDKT Halus, tapi Kebijakan Trump Kena Semprot – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gereja Katolik baru saja mengumumkan Paus baru, Paus Leo XIV, yang aslinya bernama Robert Prevost.

    Sontak hal ini menyita perhatian Israel untuk melakukan pendekatan.

    Pasalnya, hubungan antara Israel dan Vatikan memburuk dalam beberapa tahun terakhir setelah insiden pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan dan perang penghancuran di Gaza.

    Seiring dengan hal itu, pendahulu Paus Leo, yakni Paus Fransiskus, menjadi semakin kritis terhadap perilaku Israel.

    Presiden Isaac Herzog mengucapkan selamat kepada Paus baru, dengan mengirimkan “ucapan selamat terhangat dari Kota Suci Yerusalem,” dikutip dari TimeofIsrael. 

    “Kami berharap dapat meningkatkan hubungan antara Israel dan Takhta Suci, dan memperkuat persahabatan antara orang Yahudi dan Kristen di Tanah Suci dan di seluruh dunia,” kata presiden, sambil mengungkapkan harapan, kepausannya akan “menjadi salah satu upaya membangun jembatan dan pemahaman antara semua agama dan masyarakat.”

    “Semoga kita dapat melihat kembalinya para sandera yang masih ditawan di Gaza dengan segera dan aman, serta era perdamaian baru di kawasan kita dan di seluruh dunia,” imbuh Herzog, dalam pernyataan yang diterbitkan dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Arab.

    Perdana Menteri, Benjamin Netanyahu, bergabung dengan Herzog memberi ucapan selamat kepada Paus baru, dalam pernyataan singkat yang diterbitkan oleh kantornya.

    NETANYAHU – Foto ini diambil dari Instagram Netanyahu pada Kamis (20/2/2025), memperlihatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam unggahan Instagram-nya pada 10 Desember 2024 yang menuliskan terima kasih kepada pendukung Israel. Pada Kamis (20/2/2025), Netanyahu dikabarkan batal menghadiri upacara penerimaan 4 jenazah sandera hari ini karena diprotes warganya. (Instagram @b.netanyahu)

    “Saya mendoakan Paus pertama dari Amerika Serikat agar berhasil menumbuhkan harapan dan rekonsiliasi di antara semua agama,” kata Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Inggris.

    Dalam beberapa bulan menjelang kematiannya, Fransiskus dua kali mengecam “kekejaman” Israel di Gaza, dan mengecam “kesombongan penjajah” di “Ukraina” dan “Palestina,” yang melanggar tradisi netralitas Takhta Suci saat ini.

    Kematiannya semakin menyoroti memburuknya hubungan, karena Israel menolak mengirimkan kepala negara atau perwakilan pemerintah ke pemakamannya, dan memilih hanya diwakili oleh duta besarnya di Vatikan.

    Sebaliknya, ketika Paus Yohanes Paulus II meninggal saat masih menjabat pada tahun 2005, Israel mengutus presiden saat itu Moshe Katsav dan menteri luar negeri saat itu Silvan Shalom ke pemakamannya.

    Kementerian Luar Negeri juga mengisyaratkan keterbukaan untuk memperbaiki hubungan dengan Vatikan — yang baru-baru ini memburuk setelah menghapus unggahan media sosial yang menyampaikan belasungkawa atas kematian Fransiskus — dan menyampaikan ucapan selamat kepada pemimpin barunya pada hari Kamis.

    “Kami berharap dapat bekerja sama untuk lebih memperkuat hubungan antara negara Yahudi dan Takhta Suci,” demikian bunyi pernyataan tersebut, yang mengucapkan selamat kepada Paus Leo XIV dan “umat Katolik di seluruh dunia.”

    “Kami berharap dapat segera menyambut Anda di Tanah Suci,” tambahnya.

    Bergabung dengan para pemimpin Israel dalam memberi ucapan selamat kepada Paus baru, Liga Anti-Pencemaran Nama Baik menyampaikan harapan, ia akan berkontribusi dalam memperkuat “warisan kerja sama antara Gereja Katolik dan orang-orang Yahudi.”

    “Selama beberapa dekade, hubungan antara Gereja Katolik dan komunitas Yahudi global terus menguat,” kata CEO ADL Jonathan Greenblatt.

    “Kami berharap Paus Leo XIV akan melanjutkan lintasan bersejarah ini – menolak antisemitisme dalam segala bentuknya, mempromosikan saling pengertian, dan menjunjung tinggi nilai-nilai bersama berupa perdamaian, kasih sayang, dan martabat manusia.”

    Paus Leo Kritik Trump?

    Paus Leo XIV diduga pernah memposting ulang unggahan media sosial yang mengkritik Wakil Presiden JD Vance dan kebijakan imigrasi Presiden Donald Trump.

    Pandangan ini yang sejalan dengan pendahulunya, Paus Fransiskus dan dapat menyebabkan ketegangan dengan Gedung Putih.

    Akun X yang tercantum atas nama Prevost tampaknya tidak secara pribadi menulis posting kritis tersebut, tetapi memposting ulang artikel dan tajuk berita dari orang lain.

    CNN Internasional telah menghubungi Vatikan, X, dan rekan Prevost, tetapi belum dapat mengonfirmasi secara independen, akun X tersebut terkait dengan Paus Leo XIV yang baru terpilih berasal dari Amerika.

    Trump mengatakan pada hari Kamis, ia “sangat gembira” mendengar berita tentang paus Amerika pertama.

    Tidak jelas apakah ia telah diberi tahu tentang unggahan media sosial yang tampaknya kritis itu, dan Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar tentang unggahan itu.

    Kantor Vance merujuk pada pernyataan yang dibuat wakil presiden sebelumnya, ketika ia mengunggah ucapan selamatnya pada X.

    Jejak Digital

    Adapun sebuah tulisan menyasar komentar masa lalu Vance yang menuduh kaum kiri jauh lebih peduli pada migran daripada warga negara Amerika, serta deportasi yang salah oleh pemerintahan Trump terhadap Kilmar Abrego Garcia, seorang imigran gelap yang tinggal di Maryland sebelum ia dikirim ke penjara Salvador.

    Pada tanggal 14 April, akun Prevost memposting ulang sebuah artikel mengenai Abrego Garcia dan sebuah tulisan yang ditulis oleh Uskup Pembantu Evelio Menjivar dari Washington, DC. 

    Uskup tersebut berpendapat: “Pemerintah federal telah melakukan kampanye ‘kejutan dan ketakutan’ berupa ancaman agresif dan operasi yang sangat kentara dengan legalitas yang dipertanyakan yang jauh melampaui sekadar ‘penegakan hukum’ imigrasi.”

    Seorang hakim telah memerintahkan pemerintahan Trump untuk memfasilitasi kepulangan Abrego Garcia ke AS

    Sebelumnya, pada 13 Februari, akun tersebut membagikan surat dari mantan Paus Fransiskus yang mengecam deportasi massal yang dilakukan pemerintahan Trump .

    Fransiskus secara khusus mengkritik deportasi terhadap mereka yang telah meninggalkan tanah air mereka karena kemiskinan, eksploitasi, dan penganiayaan, karena dianggap merusak martabat pria dan wanita.

    “Aturan hukum yang autentik diverifikasi justru dalam perlakuan bermartabat yang layak diterima semua orang, terutama yang termiskin dan paling terpinggirkan. Kebaikan umum yang sejati dipromosikan ketika masyarakat dan pemerintah, dengan kreativitas dan rasa hormat yang ketat terhadap hak-hak semua orang — seperti yang telah saya tegaskan pada banyak kesempatan — menyambut, melindungi, mempromosikan, dan mengintegrasikan yang paling rapuh, tidak terlindungi, dan rentan. Ini tidak menghalangi pengembangan kebijakan yang mengatur migrasi yang tertib dan legal,” tulis Fransiskus.

    Dalam unggahan media sosial lainnya pada tanggal 3 Februari, akun tersebut mengunggah ulang artikel lain yang terkait dengan pernyataan Vance dalam wawancara Fox News bulan Januari lalu, kaum ekstrem kiri tampaknya “membenci” warga negara Amerika dan mengutamakan kasih sayang dan perhatian kepada para migran di atas keluarga atau tetangga mereka sendiri .

    “Ada sebuah konsep lama – dan menurut saya konsep ini sangat Kristen – bahwa Anda mencintai keluarga Anda, lalu mencintai tetangga Anda, lalu mencintai komunitas Anda, lalu mencintai sesama warga negara di negara Anda sendiri, lalu setelah itu, Anda dapat fokus dan memprioritaskan seluruh dunia. Banyak kaum kiri ekstrem telah sepenuhnya membalikkan konsep itu,” kata Vance.

    “Mereka tampaknya membenci warga negara mereka sendiri dan lebih peduli dengan orang-orang di luar perbatasan mereka sendiri. Itu bukanlah cara yang tepat untuk menjalankan masyarakat,” lanjutnya.

    Artikel yang diunggah ulang oleh akun X, yang ditulis oleh Kat Armas untuk National Catholic Reporter, menyatakan pernyataan Vance “menggemakan konsep abad pertengahan yang dikenal sebagai ordo amoris — tata cara beramal” yang “memperkuat mitos bahwa beberapa orang lebih berhak mendapatkan perhatian kita daripada yang lain.”

    Judul beritanya berbunyi: “JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat kasih kita kepada orang lain.”

    Vance bertemu Paus Fransiskus di Italia beberapa jam sebelum kematiannya.

    Kritik tersebut juga meluas hingga kampanye presiden pertama Trump.

    Pada 2015, Prevost juga menerbitkan ulang opini yang ditulis oleh Kardinal Timothy Dolan yang berjudul: Mengapa retorika anti-imigran Donald Trump begitu bermasalah.

    Akun tersebut juga menyasar tokoh politik lainnya.

    Pada bulan November 2016, akun tersebut mengunggah ulang sebuah opini yang mengatakan mantan calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton “menjauhkan” para pemilih, termasuk Demokrat, karena “posisi aborsi yang ekstrem” dari partai tersebut.

    Akun tersebut tampaknya dibuat pada 2011, saat X masih bernama Twitter.

    Sebagian besar kiriman merupakan kiriman ulang berbagai artikel, bukan teks atau konten yang dibuat sendiri.

    Pada Kamis (8/5/2025) siang, akun tersebut memiliki kurang dari 800 pengikut, tetapi hingga pukul 5 sore, jumlah pengikutnya telah bertambah menjadi lebih dari 232 ribu pengikut.

    (Tribunnews.com/ Chrysnha)

  • Israel Tutup Tiga Sekolah PBB di Yerusalem Timur

    Israel Tutup Tiga Sekolah PBB di Yerusalem Timur

    Jakarta

    Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pengungsi Palestina, UNRWA mengatakan bahwa Israel menutup tiga sekolahnya di Yerusalem timur yang dianeksasi. Ini terjadi beberapa bulan setelah larangan Israel terhadap kegiatan UNRWA diberlakukan.

    Seorang fotografer AFP di lokasi kejadian, melaporkan bahwa pemberitahuan penutupan dalam bahasa Ibrani ditinggalkan di pintu masuk setidaknya satu sekolah, dan UNRWA mengatakan setidaknya satu anggota stafnya ditahan.

    “Sejak 8 Mei 2025, lembaga pendidikan akan dilarang beroperasi, atau mempekerjakan guru, staf pengajar, atau staf lainnya, dan akan dilarang menampung siswa atau mengizinkan masuknya siswa ke lembaga ini”, demikian bunyi perintah penutupan tersebut, dilansir kantor berita AFP, Kamis (8/5/2025).

    Direktur UNRWA di Tepi Barat, Roland Friedrich, mengatakan kepada AFP, bahwa pasukan “bersenjata lengkap” mengepung tiga sekolah UNRWA di kamp Shuafat di Yerusalem timur pada pukul 9:00 pagi pada hari Kamis (8/5).

    Friedrich menambahkan bahwa 550 siswa berusia enam hingga 15 tahun hadir ketika penutupan diberlakukan. Dia menyebut peristiwa itu sebagai “pengalaman traumatis bagi anak-anak muda yang berisiko langsung kehilangan akses mereka ke pendidikan.”

    Friedrich mengatakan bahwa polisi dikerahkan di tiga sekolah terpisah di bagian lain Yerusalem timur.

    Otoritas Palestina mengecam tindakan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada AFP, menyebutnya sebagai “pelanggaran hak anak-anak untuk mendapatkan pendidikan”.

    Warga Palestina memandang Yerusalem timur sebagai ibu kota negara merdeka mereka di masa depan.

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini