Sirene meraung di beberapa daerah Israel dan juga di Yerusalem. Militer Israel mengatakan pihaknya telah mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman menuju Israel.
Kelompok Houthi telah menembaki Israel dan menyerang jalur pelayaran. Mereka mengatakan tindakan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina dalam perang Gaza. Sebagian besar dari puluhan rudal dan drone yang mereka luncurkan telah dicegat atau gagal. Israel juga telah melancarkan serangkaian serangan balasan.
Jakarta –
Perbuatan Israel membuat krisis di Gaza, Palestina, di luar imajinasi. Kondisi ini tidak bisa ditoleransi lagi.
Dirangkum detikcom, Jumat (1/8/2025), hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7) setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.
Wadephul menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh di luar imajinasi. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.
“Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.
Tonton juga video “Trump: Kelaparan di Gaza Sungguh Mengerikan” di sini:
Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.
Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.
Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.
Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.
Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.
“Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.
Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.
“Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.
Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.
Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.
Tonton juga video “Netanyahu Nominasikan Trump Raih Nobel Perdamaian” di sini:
Halaman 2 dari 3
(whn/isa)
Jakarta –
Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul memperingatkan, Israel menghadapi risiko isolasi internasional jika kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza tidak segera membaik. Peringatan itu disampaikannya usai melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Israel di Yerusalem.
“Dalam banyak hal, proses perdamaian di Timur Tengah berada di persimpangan jalan, dan pada akhirnya seluruh kawasan,” ujar Wadephul, Kamis (25/7), merujuk pada perdebatan di Uni Eropa terkait wacana penjatuhan sanksi terhadap Israel, serta bertambahnya jumlah negara-negara Eropa yang siap mengakui negara Palestina.
“Dengan adanya ancaman terbuka untuk menganeksasi Palestina dari sebagian elemen dalam pemerintahan Israel, semakin banyak negara — termasuk banyak di Eropa — kini bersiap untuk mengakui negara Palestina, bahkan tanpa didahului proses negosiasi,” kata Wadephul. “Karena itu, kawasan dan proses perdamaian Timur Tengah berada di titik kritis.”
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintah Israel. Koalisi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mencakup dua partai sayap kanan ekstrem yang menyerukan penaklukan penuh Gaza , dan pendirian kembali permukiman Yahudi di wilayah tersebut. Dua menteri senior Israel pada hari Kamis juga menyatakan dukungan, untuk menganeksasi Tepi Barat yang saat ini diduduki Israel.
Teguran dari sekutu dekat
Di Yerusalem, Wadephul bertemu dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, serta Presiden Isaac Herzog.
Terkait situasi kelaparan di Gaza, Wadephul menyatakan betapa “situasinya benar-benar tidak dapat diterima dan harus segera berubah.” Dia menekankan perlunya “perbaikan mendasar bagi warga sipil di Jalur Gaza.”
Wadephul juga menyerukan gencatan senjata penuh, menilai jeda pertempuran harian tidak lagi memadai. “Sudah waktunya untuk mengakhiri perang ini,” tegasnya, dengan menyasar pernyataannya terutama kepada kelompok militan Palestina, Hamas.
Menteri luar negeri Jerman yang baru menjabat pada Mei lalu itu, dijadwalkan bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah pada Jumat (1/8), guna membahas meningkatnya kekerasan oleh pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Sebelumnya, Wadephul mendesak Israel untuk membuka akses darat dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Penyaluran bantuan dengan menggunakan truk , betapapun juga merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk meringankan penderitaan di Gaza yang disebutnya “tak terbayangkan.”
“Hanya melalui jalur darat bantuan dapat mencapai warga dalam jumlah yang cukup,” ujarnya. “Karena itu saya mendesak pemerintah Israel agar mengizinkan PBB dan organisasi bantuan internasional untuk mengakses wilayah tersebut secara aman, serta mendistribusikan bantuan secara aman dan efektif.”
Wadephul tiba di Tel Aviv pada Kamis sore sebelum melanjutkan perjalanan ke Yerusalem.
Kematian di Gaza capai ‘tingkat yang tak terbayangkan’
Sebelum keberangkatannya, Wadephul menekankan bahwa Israel harus “segera memperbaiki situasi bencana di Jalur Gaza secara menyeluruh dan berkelanjutan.” Menurutnya, operasi militer teranyar telah menimbulkan kematian dan penderitaan pada “tingkat yang tak terbayangkan.”
Menurut otoritas kesehatan Gaza, jumlah korban jiwa dalam perang hampir dua tahun antara Israel dan kelompok militan Hamas telah melampaui 60.000 jiwa minggu ini. Jumlah warga sipil yang meninggal karena kelaparan dan malnutrisi terus meningkat.
Sementara itu, foto dan video anak-anak kelaparan yang berseliweran di dunia maya mengguncang opini publik global, dan memperkuat kritik terhadap Israel terkait blokade bantuan ke wilayah Palestina.
Wadephul menegaskan bahwa Jerman akan tetap mendukung Israel untuk memastikan Hamas membebaskan para sandera yang tersisa, termasuk warga negara Jerman.
Milisi Islam Palestina itu, menurutnya, harus dilucuti dan tak lagi dibiarkan berkuasa di wilayah Palestina. “Hamas tidak boleh lagi menjadi ancaman bagi Israel,” ujarnya.
Namun di saat yang sama, dia juga memperingatkan Israel, untuk tidak terus meningkatkan eskalasi konflik. “Jerman juga akan dipaksa untuk merespons langkah-langkah sepihak,” terhadap keutuhan wilayah Palestina, tandasnya.
“Jika langkah-langkah sepihak diambil, maka Jerman pun akan terdorong untuk merespons.”
Belum ada pengakuan negara Palestina
Wadephul menegaskan, saat ini Jerman belum mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina, dan bahwa solusi dua negara yang dinegosiasikan tetap menjadi satu-satunya jalan bagi kedua pihak untuk hidup dalam damai, aman, dan bermartabat. Menurutnya, bagi Jerman, “pengakuan negara Palestina lebih mungkin dilakukan di akhir proses perdamaian. Dan proses itu harus dimulai sekarang,” tambahnya, seperti dilansir kantor berita Jerman dpa.
Kanselir Friedrich Merz menyatakan, arah pembicaraan yang sedang berlangsung dapat memengaruhi keputusan Jerman terkait kemungkinan mendukung sanksi terhadap Israel, mitra dekatnya.
Berbeda dengan sejumlah negara lain, Jerman sejauh ini enggan menjatuhkan sanksi terhadap sekutunya itu. Namun Merz mengatakan bahwa pemerintah Jerman tetap membuka opsi untuk mengambil langkah terkait jika perlu.
Komisi Eropa sejauh ini telah merekomendasikan untuk menutup sebagian akses bagi Israel untuk menerima program pendanaan riset Horizon Europe. Belum jelas, apakah Jerman akan mendukung langkah tersebut.
Tekanan politik di dalam negeri
Sebelum keberangkatan Wadephul ke Tel Aviv, Partai Sosial Demokrat (SPD) – mitra koalisi junior dalam pemerintahan Merz – mendesak pemerintah agar menekan Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan ke Gaza melalui jalur darat.
Wakil ketua fraksi parlemen SPD, Siemtje Mller, mengatakan kepada stasiun ARD, harus ada “tekanan nyata” untuk mengakhiri penderitaan di Gaza. Mller, yang turut dalam rombongan Wadephul ke kawasan tersebut, juga menegaskan kembali posisi SPD bahwa pengiriman senjata yang digunakan untuk tindakan yang melanggar hukum internasional, seperti yang terjadi di Gaza, tidak boleh lagi diizinkan.
Franziska Brantner, ketua bersama Partai Hijau yang kini berada di kursi oposisi, juga menyatakan keinginannya agar Wadephul mendorong “dengan seluruh kekuatannya” bantuan kemanusiaan ke Gaza, pembebasan para sandera, serta dimulainya proses politik untuk mengakhiri perang.
Brantner menyebutkan, posisi Jerman yang kuat mendukung Israel, menjadi penghambat aksi kolektif di level Eropa, sebagaimana disampaikannya dalam wawancara dengan radio Jerman.
Editor: Agus Setiawan
Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:
(ita/ita)
Yerusalem –
Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman, Johann Wadephul, menyebut situasi kemanusiaan saat ini di Jalur Gaza, yang terus dilanda perang, sungguh “di luar imajinasi”. Berlin terus meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk bertindak cepat di tengah semakin meningkatnya kritikan atas perang yang menghancurkan tersebut.
Pernyataan Wadephul itu, seperti dilansir AFP, Jumat (1/8/2025), disampaikan dalam konferensi pers di Yerusalem, pada Kamis (31/7), setelah dia melakukan pertemuan dengan para pejabat tinggi Israel dalam kunjungannya, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu dan Menlu Gideon Saar.
“Bencana kemanusiaan di Gaza di luar imajinasi,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.
Ditegaskan oleh Wadephul bahwa Israel harus “dengan cepat dan secara aman mengirimkan bantuan kemanusiaan dan medis yang mencukupi untuk menghindari kematian massal” akibat kelaparan di Jalur Gaza.
Dia juga menegaskan bahwa “benar-benar tidak dapat ditoleransi” ketika “pria, wanita, dan anak-anak terbunuh setiap hari saat mati-matian mencari makanan”.
Israel sedang berada di bawah tekanan internasional yang semakin meningkat untuk menyetujui gencatan senjata dan mengizinkan lonjakan bantuan makanan masuk ke wilayah Jalur Gaza, di mana para pakar yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan “kelaparan kini meluas”.
Kanada, pada Rabu (30/7), menjadi negara Barat terbaru yang mengumumkan rencana untuk secara resmi mengakui negara Palestina, setelah langkah serupa dari Prancis dan Inggris.
Jerman sendiri menunda janji untuk mengakui negara Palestina dan mempertahankan pendirian sejak lama bahwa pengakuan hanya dapat diberikan setelah negosiasi antara Israel dan Palestina.
“Kami melihat pengakuan negara Palestina pada akhir proses negosiasi, sebuah proses yang harus segera dimulai,” sebut Wadephul dalam pernyataannya.
Dia memperingatkan bahwa “celah” mungkin telah terbuka antara Israel dan Uni Eropa, dan menyerukan “kedua belah pihak” untuk memastikan hal ini tidak terjadi.
“Kami membutuhkan kejelasan dari Israel bahwa tidak ada kebijakan pengusiran, tidak ada kebijakan aneksasi. Menurut penilaian saya, kita berada dalam fase yang menentukan, di mana Jerman harus mengambil sikap,” ucap Wadephul.
Pekan lalu, mayoritas anggota parlemen Israel meloloskan mosi tidak mengikat yang mendesak pemerintah untuk menganeksasi Tepi Barat. Beberapa anggota koalisi pemerintahan sayap kanan Netanyahu bahkan secara terang-terangan menyerukan pendudukan jangka panjang atas Jalur Gaza.
Jerman telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap Israel yang mencaplok Tepi Barat dan berulang kali menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza, yang dilanda perang selama 23 bulan terakhir.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)
Gaza –
Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab mengecam kelompok militan Palestina, Hamas. Negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.
Negara-negara Arab yang dimaksud sebut saja Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki. Mereka menandatangani deklarasi bersama dan menyerukan Hamas untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
“Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.
Foto: Korban tewas akibat serangan Israel di Gaza (AFP/OMAR AL-QATTAA)
“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.
“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.
Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.
Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.
Warga Palestina tinggal di rumah-rumah yang sudah hancur karena serangan Israel. Foto: REUTERS/Ramadan Abed
Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.
Siapa yang mempelopori deklarasi ini? ternyata adalah Prancis dan Arab Saudi. Kedua negara yang menjadi ketua konferensi internasional itu, menyebut deklarasi tersebut “bersejarah dan belum pernah terjadi sebelumnya.” Prancis pun menyerukan negara-negara anggota PBB untuk mendukung deklarasi yang menguraikan langkah-langkah konkret menuju implementasi solusi dua negara itu.
“Untuk pertama kalinya, negara-negara Arab dan Timur Tengah mengutuk Hamas, mengutuk 7 Oktober, menyerukan perlucutan senjata Hamas, menyerukan pengucilannya dari pemerintahan Palestina, dan dengan jelas menyatakan niat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Israel di masa mendatang,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot.
Namun, meskipun deklarasi tersebut mencakup janji umum untuk “integrasi regional penuh” dan “langkah-langkah konkret dalam mempromosikan pengakuan bersama, koeksistensi damai, dan kerja sama di antara semua negara di kawasan,” deklarasi tersebut tidak memuat niat eksplisit dari para penandatangan untuk membangun hubungan diplomatik penuh dengan Israel.
Deklarasi yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi ini ditandatangani oleh Liga Arab, Uni Eropa, Mesir, Qatar, Yordania, Turki, Indonesia, Inggris, Kanada, Irlandia, Spanyol, Italia, Jepang, Brasil, Meksiko, Norwegia, dan Senegal.
Halaman 2 dari 3
(isa/isa)
JAKARTA – Presiden Mahmoud Abbas mengapresiasi deklarasi sejumlah negara dalam pernyataan bersama terkait pengakuan negara Palestina, menilai hal tersebut sebagai langkah bersejarah.
Selain pengakuan Negara Palestina dengan implementasi solusi dua negara, pernyataan bersama tersebut juga menyerukan negara lain yang belum mengakui Negara Palestina untuk mengikuti langkah serupa, mendesak gencatan senjata segara di Gaza.
Presiden Abbas memuji sikap berani negara-negara sahabat ini yang menegaskan komitmen terhadap visi solusi dua negara dan perdamaian berdasarkan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
Presiden Abbas sendiri menegaskan kembali komitmennya terhadap janji-janji yang telah dibuatnya untuk mewujudkan hal tersebut.
“Pengakuan Negara Palestina oleh negara-negara ini, atau deklarasi kesediaan mereka untuk mengakui Negara Palestina, merupakan langkah bersejarah menuju tercapainya perdamaian yang adil dan komprehensif serta memperkuat upaya internasional untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya,” kata Presiden Abbas dikutip dari WAFA 30 Juli.
Presiden Abbas mengajak negara-negara lain untuk bergabung dalam seruan ini, berkontribusi dalam memajukan proses politik berdasarkan solusi dua negara, guna memastikan keamanan dan stabilitas bagi seluruh rakyat di kawasan.
Diberitakan sebelumnya, lima belas negara, termasuk Finlandia, Kanada, Australia dan sejumlah negara Eropa menandatangani deklarasi bersama yang dipimpin Prancis, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan semua sandera yang ditawan Hamas dan dorongan internasional baru untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
“Kami, Menteri Luar Negeri Andorra, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Luksemburg, Malta, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, San Marino, Slovenia, dan Spanyol, menegaskan kembali komitmen teguh kami terhadap visi solusi dua negara,” ujar Kementerian Luar Negeri Prancis, melansir Anadolu.
Para menteri luar negeri dari 15 negara tersebut pada Selasa malam mengeluarkan pernyataan bersama menyusul konferensi tingkat tinggi mengenai implementasi solusi dua negara di Markas PBB, New York yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara antara Israel dan Palestina.
“Di New York, bersama 14 negara lainnya, Prancis mengeluarkan seruan kolektif: kami menyatakan keinginan kami untuk mengakui Negara Palestina dan mengundang mereka yang belum melakukannya untuk bergabung dengan kami,” tulis Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot di media sosial X, dikutip dari Daily Sabah.
Menurut pernyataan bersama tersebut, para penandatangan menggarisbawahi, dua negara demokratis, Israel dan Palestina, harus hidup berdampingan secara damai di dalam perbatasan yang aman dan diakui secara internasional, sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
Mereka juga menekankan pentingnya menyatukan Jalur Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina.
Jakarta –
Utusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Steve Witkoff akan tiba di Israel pada hari Kamis (31/7) waktu setempat, dalam upaya menyelamatkan perundingan gencatan senjata Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan di wilayah Palestina tersebut.
Perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Israel dan kelompok Hamas di Doha, Qatar berakhir dengan kebuntuan pekan lalu. Kedua belah pihak saling menyalahkan atas kebuntuan tersebut.
Kunjungan Witkoff dilakukan di tengah meningkatnya tekanan internasional terkait Gaza, dengan jumlah warga Palestina yang tewas dalam hampir dua tahun perang, kini telah melampaui 60.000 jiwa. Utusan khusus AS untuk Timur Tengah itu akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dilaporkan bahwa aksi-aksi protes rencananya akan digelar di Tel Aviv dan Yerusalem untuk menuntut pemerintah mengakhiri perang di Gaza.
Netanyahu telah mengatakan ia tidak akan mengakhiri perang sampai Hamas tidak lagi menguasai wilayah tersebut dan meletakkan senjatanya. Hamas telah menolak seruan untuk melucuti senjatanya.
Qatar dan Mesir, yang memediasi upaya gencatan senjata, mendukung deklarasi pada hari Selasa (29/7) lalu yang dipelopori oleh Prancis dan Arab Saudi, yang menguraikan langkah-langkah untuk solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
Deklarasi tersebut menyatakan Hamas “harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina”.
Deklarasi yang dikeluarkan dalam konferensi internasional di Markas PBB di New York tersebut, menandai kecaman pertama terhadap kelompok Hamas dari negara-negara Arab.
“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian bunyi deklarasi tersebut.
“Setelah gencatan senjata, sebuah komite administratif transisi harus segera dibentuk untuk beroperasi di Gaza di bawah naungan Otoritas Palestina,” bunyi deklarasi tersebut.
“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Jakarta –
Negara-negara Arab dan Muslim, termasuk Arab Saudi, Qatar, Mesir, Yordania, dan Turki, menandatangani deklarasi bersama, yang untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Mereka juga menyerukan kelompok militan Palestina tersebut untuk melucuti persenjataannya, membebaskan semua sandera yang ditawan dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
Dilansir Newsweek, Kamis (31/7/2025), sebanyak 17 negara, ditambah Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dan seluruh Uni Eropa, mendukung deklarasi yang disepakati pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang menghidupkan kembali solusi dua negara bagi Israel dan Palestina.
“Deklarasi New York” tersebut menetapkan rencana bertahap untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung hampir delapan dekade dan perang yang sedang berlangsung di Gaza. Rencana tersebut akan berpuncak pada Palestina yang merdeka, hidup berdampingan secara damai dengan Israel, dan pada akhirnya integrasi mereka ke dalam kawasan Timur Tengah yang lebih luas.
“Dalam konteks mengakhiri perang di Gaza, Hamas harus mengakhiri kekuasaannya di Gaza dan menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, dengan keterlibatan dan dukungan internasional, sejalan dengan tujuan Negara Palestina yang berdaulat dan merdeka,” demikian isi deklarasi tersebut.
“Kami mengutuk serangan yang dilakukan Hamas terhadap warga sipil pada 7 Oktober,” tambah deklarasi tersebut. “Kami juga mengutuk serangan Israel terhadap warga sipil di Gaza dan infrastruktur sipil, pengepungan, dan kelaparan, yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan yang dahsyat dan krisis perlindungan,” imbuh deklarasi tersebut.
Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan mematikan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang, yang memicu perang di Gaza. Ini menandai kecaman pertama oleh hampir semua negara Arab atas serangan Hamas tersebut.
Deklarasi tersebut juga mengutuk serangan Israel di Gaza yang menewaskan warga sipil, menyerukan Israel untuk meninggalkan banyak kebijakannya selama perang dan setelahnya, termasuk pembatasan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pemerintahan militer dan pembangunan permukiman di Tepi Barat, kegagalannya mencegah tindak kekerasan para pemukim terhadap warga Palestina, dan dugaan perubahan status quo di Yerusalem.
Deklarasi tersebut juga menyerukan kemungkinan pengerahan pasukan asing untuk menstabilkan Gaza setelah berakhirnya perang.
Lihat juga Video ‘Truk-Truk Bantuan dari Mesir Mulai Memasuki Gaza’:
Halaman 2 dari 2
(ita/ita)
Jakarta –
Sebanyak 60.034 orang warga Palestina tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza, Palestina, sejak Oktober 2023. Selain itu, ada 145.870 warga lainnya terluka.
Dilansir kantor berita AFP, Rabu (30/7/2025), Kementerian kesehatan di Gaza mengatakan jumlah korban tewas akibat perang Israel-Hamas telah melampaui 60.000 orang. Jumlah korban tewas itu dihimpun sejak pertempuran yang telah berkecamuk selama hampir 22 bulan.
“Jumlah korban tewas akibat agresi Israel telah meningkat menjadi 60.034 orang yang gugur,” tulis Kementerian Kesehatan Gaza.
Tak hanya itu, Kementerian Kesehatan Gaza juga mencatat ratusan ribu orang terluka akibat serangan Israel. Ada 145.870 warga Gaza yang terluka sejak 7 Oktober 2023.
“Dan 145.870 orang yang terluka sejak 7 Oktober 2023,” kata Kementerian Kesehatan Gaza.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menolak apa yang disebutnya sebagai “kampanye yang terdistorsi” dari tekanan internasional untuk gencatan senjata Gaza dan pengakuan resmi untuk negara Palestina.
“Itu tidak akan terjadi, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan kepada Israel,” tegas Saar dalam pernyataannya.
Israel menggencarkan operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza selama hampir 22 bulan terakhir, sejak serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023 dilancarkan oleh Hamas.
Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan internasional semakin meningkat untuk gencatan senjata agar badan-badan bantuan dapat membanjiri Jalur Gaza dengan bantuan pangan dan mencegah apa yang disebut oleh para pemantau yang didukung PBB sebagai kelaparan yang meluas.
Namun, dalam konferensi pers di Yerusalem, Saar bersikeras menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas konflik tersebut dan bahwa tekanan terhadap Israel hanya akan mendorong Hamas untuk mengambil sikap garis keras.
“Ketika mereka menuntut diakhirinya perang ini, apa sebenarnya maksudnya? Mengakhiri perang saat Hamas tetap berkuasa di Gaza?” tanyanya.
(whn/whn)
Tel Aviv –
Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Gideon Saar, menolak apa yang disebutnya sebagai “kampanye yang terdistorsi” dari tekanan internasional untuk gencatan senjata Gaza dan pengakuan resmi untuk negara Palestina.
Saar mengatakan kepada wartawan, seperti dilansir AFP, Selasa (29/7/2025), jika Israel menghentikan konflik saat Hamas masih berkuasa di Jalur Gaza dan masih menahan para sandera, maka itu akan menjadi “tragedi bagi Israel dan Palestina”.
“Itu tidak akan terjadi, tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan kepada Israel,” tegas Saar dalam pernyataannya.
Israel menggencarkan operasi militer melawan Hamas di Jalur Gaza selama hampir 22 bulan terakhir, sejak serangan lintas perbatasan pada 7 Oktober 2023 dilancarkan oleh Hamas.
Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan internasional semakin meningkat untuk gencatan senjata agar badan-badan bantuan dapat membanjiri Jalur Gaza dengan bantuan pangan dan mencegah apa yang disebut oleh para pemantau yang didukung PBB sebagai kelaparan yang meluas.
Namun, dalam konferensi pers di Yerusalem, Saar bersikeras menegaskan bahwa Hamas bertanggung jawab penuh atas konflik tersebut dan bahwa tekanan terhadap Israel hanya akan mendorong Hamas untuk mengambil sikap garis keras.
“Ketika mereka menuntut diakhirinya perang ini, apa sebenarnya maksudnya? Mengakhiri perang saat Hamas tetap berkuasa di Gaza?” tanyanya.
Saar juga menanggapi langkah-langkah beberapa negara, termasuk Prancis, untuk menghidupkan kembali upaya solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina.
“Menteri Luar Negeri Prancis mengatakan di New York kemarin bahwa Eropa harus menekan Israel untuk menerima solusi dua negara,” ucapnya.
“Mendirikan negara Palestina saat ini sama saja dengan mendirikan negara Hamas, negara jihadis. Itu tidak akan terjadi,” tegas Saar dalam pernyataannya.
Halaman 2 dari 2
(nvc/ita)