Xcloud.id

kab/kota: Yerusalem

  • Coretan ‘Holocaust in Gaza’ di Tembok Ratapan

    Coretan ‘Holocaust in Gaza’ di Tembok Ratapan

    Jakarta –

    Ada coretan ‘Holocaust in Gaza’ di Tembok Ratapan area Yerusalem. Coretan itu pun menuai reaksi keras di kalangan para pemimpin agama dan politisi Israel.

    Dirangkum detikcom dilansir kantor berita AFP dan Al Arabiya, Selasa (12/8/2025), Tembok Ratapan yang ada di area Yerusalem mengalami vandalisme dengan coretan berbunyi ‘Holocaust di Gaza’ ditemukan pada salah satu bagian. Coretan yang mengecam perang Israel di Jalur Gaza itu tertulis dalam bahasa Ibrani.

    Coretan itu ditemukan pada bagian selatan Tembok Ratapan, atau Western Wall, yang masih merupakan bagian dari kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Old City, Yerusalem, yang dianeksasi oleh Israel.

    “Ada holocaust di Gaza,” demikian bunyi coretan dalam bahasa Ibrani yang ditemukan di Tembok Ratapan pada Senin (11/8) waktu setempat. Coretan serupa ditemukan di dinding Sinagoge Agung dan beberapa tempat lainnya di area Yerusalem.

    Tonton juga video “Albanese Telepon Netanyahu: Dia Menyangkal soal Penderitaan Gaza” di sini:

    Holocaust, atau holokaus, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pembunuhan, atau genosida, terhadap enam juta warga Yahudi Eropa selama Perang Dunia II silam oleh Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler.

    Tembok Ratapan merupakan situs paling suci bagi umat Yahudi, di mana mereka diperbolehkan untuk berdoa di sana. Umat Yahudi, menurut perjanjian “status quo” yang telah berlaku selama puluhan tahun, hanya boleh berkunjung tetapi tidak diperbolehkan untuk berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa.

    Aksi vandalisme dengan coretan anti-perang Gaza itu menuai kemarahan di Israel, dengan Rabbi Shmuel Rabinovitch dari Tembok Ratapan menyebutnya sebagai “penodaan”.

    “Tempat suci bukanlah tempat untuk mengekspresikan protes… Polisi harus menyelidiki tindakan ini, melacak para penjahat yang bertanggung jawab atas penodaan tersebut, dan membawa mereka ke pengadilan,” kata Rabinovitch dalam pernyataannya.

    Tonton juga video “Dokter Indonesia Cerita Pengalaman Saat Tugas di Gaza” di sini:

    Kepolisian Israel mengatakan pihaknya telah menangkap seorang tersangka berusia 27 tahun terkait vandalisme terhadap Tembok Ratapan itu. Tersangka yang tidak disebut namanya itu langsung diadili pada Senin (11/8), dengan pihak kepolisian meminta agar penahanannya diperpanjang.

    Kecaman terhadap vandalisme itu juga disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir — yang mengawasi badan-badan penegak hukum Israel. Ben Gvir yang dikenal kontroversial ini mengatakan dirinya terkejut dan menjanjikan bahwa kepolisian akan bertindak “secepat kilat”.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak kalah kontroversial dari Ben Gvir, menyebut pelaku vandalisme itu sudah “lupa apa artinya menjadi seorang Yahudi”.

    Kecaman keras juga datang dari mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, yang kini menjadi pemimpin oposisi, yang menyebut vandalisme itu sebagai “kejahatan terhadap seluruh bangsa Yahudi”.

    Halaman 2 dari 3

    (whn/isa)

  • Abbas Berterima Kasih ke Saudi yang Galang Pengakuan Negara Palestina

    Abbas Berterima Kasih ke Saudi yang Galang Pengakuan Negara Palestina

    Jakarta –

    Presiden Palestina Mahmoud Abbas berterima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi atas perannya dalam menggalang dukungan internasional bagi negara Palestina. Hal ini disampaikan Abbas dalam percakapan via telepon dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman pada Senin (11/8) waktu setempat.

    Kantor berita resmi Saudi, Saudi Press Agency (SPA) melaporkan bahwa Abbas “menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas upaya dan posisi terhormat Kerajaan, yang berkontribusi pada komitmen banyak negara untuk mengakui Negara Palestina.”

    Abbas juga berterima kasih kepada para pemimpin Saudi atas “upaya tanpa lelah dalam mengoordinasikan posisi untuk memastikan dukungan internasional terbesar bagi perjuangan Palestina selama konferensi New York bulan lalu tentang solusi dua negara,” lapor SPA, dilansir Al Arabiya, Selasa (12/8/2025).

    Dalam percakapan via telepon itu, Pangeran Mohammed dan Abbas juga membahas situasi di Gaza. Putra Mahkota Saudi menegaskan kembali kecaman Kerajaan atas “kejahatan, praktik brutal, dan upaya penggusuran” terhadap rakyat Palestina, dan mendesak masyarakat internasional untuk mengakhiri “konsekuensi bencana” dari perang Israel dan melindungi warga sipil, kata SPA.

    Tonton juga video “Iran Pantang Menyerah, Tegaskan Program Nuklir akan Berjalan Lagi” di sini:

    Dalam beberapa hari terakhir, lima negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, Inggris dan Australia telah menyatakan akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada Sidang Umum PBB yang akan berlangsung pada September nanti. Selandia Baru juga tengah mempertimbangkan untuk mengambil langkah serupa.

    Diketahui bahwa solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina, berdampingan dengan Israel, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis batas yang ada sebelum Perang Arab-Israel 1967.

    Namun, langkah internasional untuk mewujudkan solusi dua negara telah gagal. Salah satu penyebabnya adalah pendudukan Israel atas sebagian besar wilayah Tepi Barat, yang ilegal menurut hukum internasional.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

  • 5 Negara G7 Akan Akui Kedaulatan Palestina, Bisakah Ubah Situasi Gaza?

    5 Negara G7 Akan Akui Kedaulatan Palestina, Bisakah Ubah Situasi Gaza?

    Jakarta –

    Lima negara yakni Prancis, Kanada, Jepang, Kerajaan Bersatu (UK), dan Australia akan mengakui kedaulatan Palestina dengan beberapa syarat pada Sidang Umum PBB pada September nanti.

    Apabila Prancis dan Kerajaan Bersatu menepati pengakuan kedaulatan ini, maka Palestina akan didukung oleh empat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

    Dua negara yang sudah mengakui kedaulatan Palestina adalah Rusia dan China. Hanya tersisa Amerika Serikat yang menolak dan diketahui merupakan sekutu terkuat Israel.

    Saat ini, negara Palestina sudah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB. Indonesia termasuk di dalamnya.

    Selain lima negara yang akan mengakui kedaulatan Palestina, Selandia Baru juga tengah mempertimbangkan langkahnya untuk memberikan pengakuan sebelum Sidang Umum PBB digelar.

    Pengakuan ini akan keluar dengan “menghidupkan kembali prospek solusi dua negara” dan “melihat komitmen Israel untuk menyetujui gencatan senjata”, kata Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK) Sir Keir Starmer.

    Tapi jika pengakuan ini benar-benar terwujud, apa dampaknya?

    Apa arti pengakuan kedaulatan terhadap Palestina?

    Dengan status Palestina sebagai negara yang tak bisa berdaulat secara penuh saat ini, pengakuan yang dilakukan negara-negara tersebut bersifat simbolis. Namun, simbolisme ini bernilai kuat.

    Sebab, hal itu mewakili pernyataan moral dan politik yang berpotensi mengubah sedikit situasi di lapangan.

    Menteri Luar Negeri UK, David Lammy, menyatakan Britania Raya memiliki tanggung jawab khusus untuk mendukung solusi dua negara dalam pidatonya di PBB sekitar dua pekan lalu.

    Ini merujuk pada Deklarasi Balfour 1917 yang ditandatangani Arthur Balfour ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.

    Dalam deklarasi tersebut, ada pernyataan terkait dukungan Britania Raya terhadap “pembentukan sebuah rumah nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina”.

    Menurut Lammy, deklarasi ini juga memuat janji yang serius mengenai “tidak akan dilakukan apa pun yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang sudah ada di Palestina”.

    Pasukan Inggris menurunkan Bendera untuk secara resmi mengakhiri kekuasaan Inggris di Palestina pada 1948. (Bettmann via Getty Images)

    Sayangnya, para pendukung Israel berdalih Balfour tidak merujuk secara jelas pada Palestina apalagi menyebutkan hak nasional warga Palestina.

    Wilayah yang sebelumnya secara keseluruhan dikenal sebagai Palestina pernah dikuasai Britania Raya sesuai mandat Liga Bangsa-bangsa dari 1922-1948 dan dianggap sebagai urusan internasional yang belum tuntas.

    Kendati demikian, Israel didirikan pada 1948. Alih-alih terwujud solusi dua negara, sengketa berkepanjangan Palestina dan Israel terus bergejolak.

    Akibat sengketa ini, Palestina menjadi tidak memiliki batas wilayah yang disepakati secara internasional, ibu kota, bahkan tentara.

    Meski sempat terjadi perjanjian damai pada 1990-an, Israel masih melakukan pendudukan militer di Tepi Barat. Akibat ini, otoritas Palestina yang dibentuk setelah perjanjian damai tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah atau penduduknya.

    Kini, Gaza menjadi wilayah pendudukan Israel yang terus-menerus dihancurkan.

    Seperti yang dikatakan Lammy, ‘solusi dua negara’ selalu muncul sebagai jalan keluar dari para politisi di berbagai negara jika berbicara kedaulatan Palestina.

    Solusi dua negara merujuk pada pembentukan negara Palestina, berdampingan dengan Israel, di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur dan Jalur Gaza, secara umum mengikuti garis batas yang ada sebelum Perang Arab-Israel 1967.

    Namun, langkah internasional untuk mewujudkan solusi dua negara telah gagal. Kolonisasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat, yang ilegal menurut hukum internasional, telah mengubah konsep tersebut menjadi slogan yang kosong.

    Upaya untuk menciptakan negara Palestina yang sejajar pun tak membuahkan hasil, karena berbagai alasan.

    Apakah dukungan UK dan negara lain berpengaruh?

    Britania Raya pada 2025 ini berbeda dengan 1917 ketika Deklarasi Balfour ditandatangani. Kemampuannya untuk memaksa negara lain mengikuti kehendaknya cukup terbatas.

    Akan tetapi, berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah. Selain desakan yang makin keras dari para anggota parlemen dan kabinet, beberapa hal menjadi pertimbangan dari pemerintah.

    Antara lain, pemandangan kelaparan yang semakin parah di Gaza, kemarahan yang meningkat atas kampanye militer Israel, dan pergeseran besar dalam opini warga Inggris.

    Dalam debat di parlemen Inggris pekan lalu, Lammy diserang dari segala arah dengan pertanyaan mengapa UK masih belum mengakui negara Palestina.

    Menteri Kesehatan, Wes Streeting, mewakili pandangan banyak anggota parlemen ketika ia mendesak pemerintah untuk mengakui Palestina “selama masih ada negara Palestina yang bisa diakui”.

    Perdana Menteri UK, Sir Keir Starmer, pun memilih sejumlah syarat berkaitan dengan pengakuan kedaulatan Palestina.

    Syarat tersebut: Britania Raya akan bertindak kecuali pemerintah Israel mengambil langkah-langkah tegas untuk mengakhiri penderitaan di Gaza, mencapai gencatan senjata, menahan diri dari aneksasi wilayah di Tepi Baratlangkah yang secara simbolis diancam oleh parlemen Israel, Knesset, pekan lalu, dan berkomitmen pada proses perdamaian yang menghasilkan solusi dua negara.

    Starmer paham syarat tersebut hampir tidak mungkin dipenuhi hingga tenggat waktu September nanti mengingat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menentang pembentukan negara Palestina.

    Bahkan Netanyahu mengatakan keputusan Kerajaan Bersatu itu menghargai “terorisme keji Hamas”.

    Melihat situasi ini, pengakuan Kerajaan Bersatu terhadap Palestina pasti akan terjadi.

    “Skenario terburuk kelaparan saat ini sedang terjadi” di Jalur Gaza, para ahli keamanan pangan global yang didukung PBB memperingatkan (Reuters)

    Secara terpisah, Wakil Presiden AS JD Vance telah menegaskan kembali bahwa AS tidak memiliki rencana untuk mengakui negara Palestina, dengan alasan kurang berfungsinya pemerintahan di sana.

    Washington telah mengakui Otoritas Palestina, yang saat ini dipimpin oleh Mahmoud Abbas, sejak pertengahan 1990-an, tetapi belum mengakui negara Palestina secara resmi.

    Beberapa presiden AS telah menyatakan dukungan mereka terhadap pembentukan negara Palestina di masa depan, kecuali Donald Trump yang kini menjabat.

    Selama dua periode pemerintahan Trump, kebijakan AS sangat condong mendukung Israel.

    Tanpa dukungan dari sekutu terdekat dan paling kuat Israel yakni AS, sepertinya tidak mungkin melihat proses perdamaian yang mengarah pada solusi dua negara di masa depan.

    (ita/ita)

  • Coretan ‘Holocaust in Gaza’ di Tembok Ratapan

    Heboh Tembok Ratapan di Yerusalem Ditulisi ‘Holocaust di Gaza’

    Yerusalem –

    Tembok Ratapan yang ada di area Yerusalem mengalami vandalisme dengan coretan berbunyi “Holocaust di Gaza” ditemukan pada salah satu bagian. Coretan yang mengecam perang Israel di Jalur Gaza itu langsung memicu reaksi keras di kalangan para pemimpin agama dan politisi Israel.

    Coretan yang tertulis dalam bahasa Ibrani itu, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Selasa (12/8/2025), ditemukan pada bagian selatan Tembok Ratapan, atau Western Wall, yang masih merupakan bagian dari kompleks suci Masjid Al-Aqsa di Old City, Yerusalem, yang dianeksasi oleh Israel.

    “Ada holocaust di Gaza,” demikian bunyi coretan dalam bahasa Ibrani yang ditemukan di Tembok Ratapan pada Senin (11/8) waktu setempat. Coretan serupa ditemukan di dinding Sinagoge Agung dan beberapa tempat lainnya di area Yerusalem.

    Holocaust, atau holokaus, merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pembunuhan, atau genosida, terhadap enam juta warga Yahudi Eropa selama Perang Dunia II silam oleh Nazi Jerman yang dipimpin Adolf Hitler.

    Tembok Ratapan merupakan situs paling suci bagi umat Yahudi, di mana mereka diperbolehkan untuk berdoa di sana. Umat Yahudi, menurut perjanjian “status quo” yang telah berlaku selama puluhan tahun, hanya boleh berkunjung tetapi tidak diperbolehkan untuk berdoa di dalam kompleks Al-Aqsa.

    Aksi vandalisme dengan coretan anti-perang Gaza itu menuai kemarahan di Israel, dengan Rabbi Shmuel Rabinovitch dari Tembok Ratapan menyebutnya sebagai “penodaan”.

    “Tempat suci bukanlah tempat untuk mengekspresikan protes… Polisi harus menyelidiki tindakan ini, melacak para penjahat yang bertanggung jawab atas penodaan tersebut, dan membawa mereka ke pengadilan,” kata Rabinovitch dalam pernyataannya.

    Kepolisian Israel mengatakan pihaknya telah menangkap seorang tersangka berusia 27 tahun terkait vandalisme terhadap Tembok Ratapan itu. Tersangka yang tidak disebut namanya itu langsung diadili pada Senin (11/8), dengan pihak kepolisian meminta agar penahanannya diperpanjang.

    Kecaman terhadap vandalisme itu juga disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir — yang mengawasi badan-badan penegak hukum Israel. Ben Gvir yang dikenal kontroversial ini mengatakan dirinya terkejut dan menjanjikan bahwa kepolisian akan bertindak “secepat kilat”.

    Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang tidak kalah kontroversial dari Ben Gvir, menyebut pelaku vandalisme itu sudah “lupa apa artinya menjadi seorang Yahudi”.

    Kecaman keras juga datang dari mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, yang kini menjadi pemimpin oposisi, yang menyebut vandalisme itu sebagai “kejahatan terhadap seluruh bangsa Yahudi”.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi di Gaza: Perburuk Situasi

    Rusia Kecam Rencana Israel Perluas Operasi di Gaza: Perburuk Situasi

    Jakarta –

    Rusia mengecam dan menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan rencana tersebut akan memperburuk situasi di Palestina.

    “Implementasi keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu kecaman dan penolakan, berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (10/8/2025).

    Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

    “Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya,” demikian pernyataan tersebut.

    Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

    “Rusia menegaskan kembali posisi konsistennya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan,” tegasnya.

    Rusia menekankan penyelesaian masalah Palestina hanya mungkin dilakukan berdasarkan dasar hukum internasional yang telah ditetapkan, yang berpusat pada prinsip dua negara, yang membayangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan hidup berdampingan secara damai dan aman di samping Israel.

    Tonton juga video “Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?” di sini:

    Netanyahu Bertekad Bebaskan Gaza dari Hamas

    Berdasarkan rencana yang baru disetujui kabinet Israel untuk mengalahkan kelompok Hamas, pasukan Israel akan bersiap untuk menguasai Kota Gaza, sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran.

    Namun, dilansir kantor berita AFP, Sabtu (9/8/2025), Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dalam sebuah unggahan di media sosial X, menegaskan “kami tidak akan menduduki Gaza — kami akan membebaskan Gaza dari Hamas”.

    Ia mengatakan bahwa demiliterisasi wilayah tersebut dan pembentukan “pemerintahan sipil yang damai… akan membantu membebaskan para sandera kami” dan mencegah ancaman di masa mendatang.

    Israel menduduki Gaza sejak tahun 1967, tetapi menarik pasukan dan para pemukimnya pada tahun 2005.

    Kantor Netanyahu mengatakan pada Jumat (8/8) waktu setempat, kabinet telah mengadopsi “lima prinsip”, yakni perlucutan senjata Hamas, pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, demiliterisasi Jalur Gaza, kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza, dan keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Halaman 2 dari 2

    (yld/knv)

  • Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Israel Akan Caplok Kota Gaza, Apa yang Diketahui Sejauh Ini?

    Jakarta –

    Kabinet keamanan Israel menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza. Keputusan ini dinilai sebagai eskalasi dalam perang di Gaza.

    Sebelum perang, Kota Gaza adalah kota terpadat di Jalur Gaza, tempat tinggal bagi ratusan ribu warga Palestina.

    Rencana ini menuai kecaman dari para pemimpin dunia. PBB juga memperingatkan bahwa hal tersebut akan menyebabkan “lebih banyak lagi pengungsian paksa” dan “lebih banyak pembunuhan”.

    Hamas pun mengancam akan melakukan “perlawanan sengit” terhadap langkah tersebut.

    Tidak hanya itu, rencana ini juga mendapat penolakan kuat di dalam negeri Israel, termasuk dari para pejabat militer dan keluarga sandera.

    Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Fox News bahwa Israel berencana untuk menduduki seluruh Jalur Gaza dan pada akhirnya akan “menyerahkannya kepada pasukan Arab”.

    Meskipun banyak hal yang masih belum jelas, inilah informasi yang diketahui mengenai rencana baru tersebut.

    Apa rencana Netanyahu di Kota Gaza?

    “Demi memastikan keamanan kami, kami bermaksud untuk menyingkirkan Hamas dari sana, membebaskan penduduk Gaza, dan menyerahkannya kepada pemerintahan sipilyang bukan Hamas dan bukan pula siapa pun yang menganjurkan penghancuran Israel,” ujarnya.

    “Kami ingin membebaskan diri kami sendiri dan membebaskan rakyat Gaza dari teror mengerikan Hamas,” lanjutnya.

    Namun, Netanyahu juga mengatakan Israel “tidak ingin mempertahankannya”.

    “Kami ingin memiliki perimeter keamanan. Kami tidak ingin mengaturnya. Kami tidak ingin berada di sana sebagai badan pemerintahan,” tambahnya.

    Getty ImagesPM Israel Benjamin Netanyahu menyatakan niatnya untuk menguasai seluruh Gaza, namun rencana yang disetujui saat ini secara spesifik berfokus pada Kota Gaza.

    Pada Jumat (08/08) pagi, setelah pertemuan kabinet keamanan Israel selama beberapa jam di Yerusalem, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza.

    Rencana tersebut diadopsi melalui pemungutan suara mayoritas dan mencakup “lima prinsip untuk mengakhiri perang”:

    Pelucutan senjata Hamas.Pemulangan semua sandera, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal.Demiliterisasi Jalur Gaza.Kontrol keamanan Israel atas Jalur Gaza.Keberadaan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas atau Otoritas Palestina.

    Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa Pasukan Pertahanan Israel (IDF) akan bersiap untuk mengambil kendali atas Kota Gaza sambil tetap memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di luar zona tempur.

    Di akhir pernyataan, disebutkan bahwa “mayoritas mutlak menteri kabinet meyakini bahwa rencana alternatif yang diajukan ke kabinet tidak akan mencapai kekalahan Hamas atau pemulangan para sandera.”

    Kapan Israel akan mengambil alih Kota Gaza?

    Meskipun kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, belum ada jadwal pasti kapan operasi tersebut akan dimulai.

    Laporan dari media Israel mengindikasikan bahwa militer tidak akan segera bergerak ke Kota Gaza dan penduduk akan diminta untuk mengungsi terlebih dahulu.

    Rencana ini disetujui meskipun ada “rencana alternatif” yang diajukan ke kabinet, yang menurut Israel tidak akan “mencapai kekalahan Hamas atau kembalinya para sandera.”

    Tidak jelas secara spesifik apa isi dari rencana alternatif ini atau siapa yang mengusulkannya, tetapi media Israel melaporkan bahwa itu adalah proposal yang lebih terbatas dari kepala staf militer.

    Mengenai pemerintahan pasca-pengambilalihan, Perdana Menteri Netanyahu menyatakan bahwa Israel tidak berniat untuk memerintah Gaza secara permanen.

    Ia ingin menyerahkan kendali kepada “pasukan Arab” yang tidak disebutkan secara spesifik.

    Menurut koresponden internasional BBC, Lyse Doucet, Netanyahu sengaja “tidak jelas” mengenai hal ini, seperti yang sering dilakukannya dengan rencana-rencana sebelumnya untuk wilayah tersebut.

    Kemungkinan, ia merujuk pada Yordania dan Mesir, yang telah menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan Israel.

    Namun, kedua negara tersebut telah memperjelas bahwa mereka tidak akan masuk ke Gaza jika itu merupakan kelanjutan dari pendudukan Israel.

    Sejauh ini, tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan mengenai batas waktu untuk pemerintahan Gaza pasca-pengambilalihan.

    Apa reaksi warga Palestina terhadap rencana Netanyahu?

    “Seolah-olah tidak ada lagi yang bisa ditempati sejak awal,” ujar Mahmoud al-Qurashli, warga Palestina, kepada kantor berita Reuters dari Kota Gaza.

    Menanggapi rencana Netanyahu untuk menguasai penuh wilayah tersebut, ia berkata: “Hampir seluruh Gaza telah terhimpit di bagian barat Kota Gaza, dan hanya itu yang tersisa.”

    “Saat ini, bagi rakyat, tidak ada lagi perbedaan apakah ia akan mendudukinya atau tidak.”

    Raed Abu Mohammed mengatakan bahwa mereka telah tinggal di tenda-tenda selama lima bulan, dan mereka sudah mulai beradaptasi.

    ReutersRaed Abu Mohammed bilang mereka hidup di Gaza di bawah pendudukan di udara, darat dan laut

    “Ya, ada penderitaan, ya, ada kematianya. Tapi kami masih berjuang untuk hidup, berjuang untuk hidup. Israel tidak membunuh Hamas. Israel membunuh warga sipil, anak-anak, perempuan.”

    “Tidak ada cara untuk bertahan hidup, tidak ada tanda-tanda kehidupan,” kata Ismail al-Shawish.

    Ia mengatakan kebutuhan dasar tidak ada, dan keadaan di Gaza “semakin buruk”.

    Dia menginginkan gencatan senjata, bukan pendudukan, demi “perdamaian dan keamanan”.

    Seorang jurnalis Palestina di Kota Gaza, Ghada Al Kurd, mengungkapkan ketakutannya terhadap rencana Israel untuk menduduki seluruh wilayah Gaza.

    Berbicara kepada program Radio 4 PM, Al Kurd mengatakan rencana tersebut membuat warga “tidak punya pilihan” dan “tidak ada tempat untuk pergi”.

    Menurut Al Kurd, rencana itu “tidak bisa dipercaya” karena akan memaksa mereka untuk mengungsi lagi ke tempat-tempat yang tidak diketahui.

    Ia juga menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Gaza telah “hancur total”, dan masyarakat kini “menderita kelaparan” serta terlalu lemah untuk berjalan.

    Saat ditanya apa yang akan ia lakukan jika diperintahkan untuk mengungsi, Al Kurd mengatakan “kami tidak punya pilihan” dan jika Israel menduduki Gaza, itu akan terjadi melalui operasi militer dan pengeboman.

    “Saya rasa kami harus pergi hanya untuk menyelamatkan hidup kami, tapi ke mana, bagaimana caranya?” tanyanya.

    Mengenai kehadiran Hamas di Kota Gaza, Al Kurd mengatakan ia tidak dapat menyangkal bahwa kelompok tersebut masih memiliki “pengaruh di lapangan”.

    Bagaimana respons di Israel terkait rencana mengambil alih Gaza?

    Keputusan kabinet keamanan Israel untuk mengambil alih Kota Gaza memicu reaksi publik yang sangat besar di Tel Aviv.

    Seorang jurnalis Israel melaporkan kepada BBC bahwa ada “ketidakpuasan besar” di negara itu, yang mendorong masyarakat untuk turun ke jalan di puluhan lokasi pada malam hari untuk memprotes pemerintah.

    Berbagai pihak menyuarakan kecaman, termasuk pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, yang menyebut keputusan itu sebagai “bencana”.

    Ia khawatir langkah ini akan menyebabkan lebih banyak kematian sandera dan tentara, serta “kehancuran politik”.

    ReutersMassa berkumpul untuk memprotes pemerintah di Tel Aviv

    Lapid juga mengatakan bahwa rencana tersebut “sangat bertentangan dengan pendapat para petinggi militer dan keamanan,” merujuk pada peringatan sebelumnya dari Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal Eyal Zamir, yang juga menentang langkah tersebut.

    Lapid menuduh Perdana Menteri Netanyahu menyerah pada tekanan dari menteri kabinet keamanan sayap kanan ekstrem, Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich.

    Koalisi Netanyahu bergantung pada dukungan para menteri ultranasionalis ini, yang sebelumnya mengancam akan keluar dari pemerintahan jika ada kesepakatan dengan Hamas.

    Selain itu, keluarga para sandera juga menggelar demonstrasi di luar markas militer dan kantor perdana menteri, menuntut agar rencana tersebut dibatalkan karena mereka menganggapnya sebagai “hukuman mati” bagi orang-orang yang mereka cintai.

    Laporan media Israel juga mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara Netanyahu dan petinggi militer.

    Kepala Staf pasukan pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, dikabarkan telah memperingatkan bahwa menduduki Gaza akan menjebak Israel dalam “lubang hitam” pemberontakan yang berkepanjangan dan meningkatkan risiko bagi para sandera.

    Secara keseluruhan, keputusan tersebut menghadapi penolakan kuat dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari publik, politisi oposisi, keluarga sandera, hingga sebagian petinggi militer.

    PM UK sebut eskalasi serangan Israel di Gaza adalah ‘salah’

    Perdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza, menyebutnya “salah” dan mendesak pemerintah Israel agar segera mempertimbangkannya kembali.

    Menurut Starmer, tindakan ini “tidak akan mengakhiri konflik atau membantu pembebasan sandera. Ini hanya akan membawa lebih banyak pertumpahan darah.”

    Dia juga menyoroti kondisi krisis kemanusiaan di Gaza yang terus memburuk dan situasi para sandera yang ditahan oleh Hamas dalam “kondisi mengerikan dan tidak manusiawi.”

    PA MediaPerdana Menteri Kerajaan Bersatu (UK), Sir Keir Starmer, mengutuk keputusan kabinet keamanan Israel untuk “lebih meningkatkan serangan” di Gaza

    Starmer mengusulkan solusi yang terdiri dari gencatan senjata, peningkatan bantuan kemanusiaan, pembebasan semua sandera oleh Hamas, dan solusi melalui negosiasi.

    Ia juga menegaskan bahwa Hamas “tidak dapat berperan dalam masa depan Gaza dan harus pergi serta melucuti senjata.”

    Lebih lanjut, Starmer menyatakan bahwa Inggris dan sekutunya sedang menyusun rencana jangka panjang untuk perdamaian di kawasan itu melalui solusi dua negara, demi masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina dan Israel.

    Namun, ia memperingatkan bahwa tanpa negosiasi yang tulus dari kedua belah pihak, harapan tersebut “akan sirna.”

    “Pesan kami tegas: solusi diplomatik mungkin tercapai, tetapi kedua pihak harus menjauhi jalur kehancuran.”

    Mana saja wilayah Gaza yang dikendalikan militer Israel?

    Berdasarkan laporan, rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang baru disetujui bertujuan agar pasukan Israel bergerak untuk mengambil alih Kota Gaza, yang berada di utara wilayah tersebut, untuk pertama kalinya selama konflik ini.

    Kota Gaza adalah rumah bagi satu juta penduduk dan dikelilingi oleh daratan yang telah berada di bawah kendali IDF atau menjadi sasaran perintah evakuasi.

    BBC

    Israel mengklaim telah mengendalikan 75% wilayah Gaza, sementara PBB memperkirakan sekitar 86% wilayah tersebut berada di zona militer atau di bawah perintah evakuasi.

    Meskipun Israel mengklaim menguasai sebagian besar wilayah Gaza, ada beberapa area di bagian selatan, terutama di sepanjang pantai Mediterania, yang tidak diduduki oleh pasukan Israel.

    Menurut PBB, area-area ini mencakup kamp-kamp pengungsi, tempat sebagian besar penduduk Gaza tinggal setelah rumah mereka hancur akibat serangan militer Israel.

    Berita ini akan terus diperbarui secara berkala

    (ita/ita)

  • Breaking: Israel Resmi Setujui Rencana Netanyahu Ambil Alih Total Gaza

    Breaking: Israel Resmi Setujui Rencana Netanyahu Ambil Alih Total Gaza

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabinet keamanan Israel telah menyetujui rencana yang diusulkan oleh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu agar militer Israel (IDF) mengambil alih kendali Kota Gaza. Pernyataan baru dirilis oleh kantor kepresidenan Israel, Jumat (8/8/2025).

    Ini menjadi rencana baru Netanyahu, yang diklaimnya untuk “mengalahkan” Hamas. Dikatakan bahwa tentara Israel akan “bersiap untuk mengambil alih kendali Kota Gaza sambil mendistribusikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk sipil di luar zona pertempuran”.

    “Mayoritas kabinet keamanan telah mengadopsi lima prinsip untuk mengakhiri perang: pelucutan senjata Hamas; pengembalian semua sandera-hidup dan mati; demiliterisasi Jalur Gaza; kontrol keamanan Israel di Jalur Gaza; pembentukan pemerintahan sipil alternatif yang bukan Hamas maupun Otoritas Palestina,” tulis AFP menyadur pengumuman kantor Netanyahu.

    “Mayoritas menteri kabinet keamanan meyakini bahwa rencana alternatif yang telah diajukan kepada kabinet keamanan tidak akan mencapai kekalahan Hamas maupun pengembalian para sandera,” tambahnya.

    “Media Israel melaporkan bahwa perluasan serangan Israel di Gaza dapat mengakibatkan pasukan darat beroperasi di daerah padat penduduk tempat para sandera diyakini ditawan.”

    Hal ini menjadi update baru dari rapat kabinet yang dilakukan Netanyahu Kamis. Kemarin dalam sebuah wawancara dengan televisi Amerika Serikat (AS), Fox News, Netanyahu juga sesumbar dengan keinginannya itu seraya berusaha menyakinkan bahwa Israel tak berniat memerintah Gaza.

    Ia menambahkan bahwa Israel tidak ingin “mempertahankan” Jalur Gaza, yang diduduki Israel pada tahun 1967 tetapi telah menarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Netanyahu mengatakan Israel menginginkan “perimeter keamanan” dan mengklaim akan menyerahkan wilayah Palestina kepada “pasukan Arab yang akan memerintah dengan benar tanpa mengancam kami dan memberikan kehidupan yang baik bagi warga Gaza.”

    “Itu tidak mungkin dilakukan dengan Hamas,” tambahnya.

    Sementara itu, rencana perluasan perang yang dilaporkan telah memicu kekhawatiran yang semakin besar di Israel tentang dampaknya bagi para sandera yang tersisa. Saat rapat kabinet dimulai, ratusan orang berunjuk rasa di dekat kantor perdana menteri di Yerusalem, menuntut kesepakatan untuk membebaskan para sandera.

    “Satu-satunya cara untuk memulangkan para sandera adalah dengan menghentikan perang dan mengakhiri penderitaan,” kata pengunjuk rasa Sharon Kangasa-Cohen.

    “Para sandera dan semua yang hidup dalam konflik mengerikan ini,” tambahnya.

    Hampir dua tahun perang di Gaza, Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencapai gencatan senjata guna menyelamatkan lebih dari dua juta penduduk wilayah Palestina dari ambang kelaparan dan menyelamatkan sandera yang ditawan oleh militan Palestina.

    Di sisi lain, kekhawatiran meningkat mengenai apa yang akan terjadi di Gaza jika Israel memperluas operasinya. Warga khawatir akan lebih banyak korban jiwa melayang.

    “Operasi darat berarti lebih banyak kerusakan dan kematian,” kata Ahmad Salem, 45 tahun.

    (sef/sef)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Jerman Bimbang untuk Mengakui Negara Palestina

    Berlin –

    Akhir pekan lalu, muncul video-video dari Hamas dan kaum jihadis yang memperlihatkan sandera-sandera yang tampak kelaparan di Jalur Gaza. Kelompok-kelompok militan Islamis dan para simpatisannya menculik para sandera dalam serangan berdarah ke Israel pada 7 Oktober 2023. Dalang dari serangan tersebut adalah Hamas, yang oleh AS, Uni Eropa, Jerman, dan beberapa negara lain diklasifikasikan sebagai organisasi teroris.

    Kini diberitakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kemungkinan ingin menduduki seluruh Jalur Gaza. Perdana Menteri yang kontroversial itu mengklaim bahwa ia akan melakukan segalanya untuk membebaskan sandera-sandera. Sementara itu, kelaparan dan kematian di kalangan warga sipil Palestina di Gaza terus berlanjut.

    Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan keterkejutannya atas gambar-gambar tersebut. “Hamas menyiksa para sandera, meneror Israel, dan menggunakan penduduknya sendiri di Jalur Gaza sebagai tameng manusia,” ujar Merz kepada surat kabar Bild.

    Presiden Prancis Emmanuel Macron menulis di platform X bahwa Hamas telah menunjukkan “ketidakmanusiawian yang tak berbatas.” Ia menegaskan bahwa pembebasan segera seluruh sandera yang masih ditahan di Jalur Gaza merupakan “prioritas mutlak” bagi pemerintahannya.

    Merz juga menekankan kepada media Bild bahwa Hamas “tidak boleh memainkan peran apa pun di masa depan Gaza.” Macron menyuarakan hal serupa.

    Prancis dan Jerman tidak sepakat soal pengakuan Palestina sebagai negara

    Namun dalam hal pengakuan Palestina sebagai sebuah negara, Prancis dan Jerman saling bertolak belakang.

    Macron baru-baru ini mengumumkan bahwa ia berniat mengakui Palestina sebagai negara dalam Sidang Umum PBB bulan September mendatang. Israel segera mengutuk langkah tersebut setelah diumumkan oleh Prancis. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengkritik, bahwa ini sama saja dengan “memberi penghargaan pada terorisme.”

    Sebaliknya, pemerintah Jerman untuk saat ini tidak merencanakan langkah tersebut, dan menganggap pengakuan negara Palestina hanya masuk akal apabila sebagai hasil dari proses negosiasi.

    Apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara?

    Ada tiga kriteria utama yang harus dipenuhi agar suatu wilayah dapat disebut sebagai negara, jelas pakar hukum internasional Aaron Dumont dari Institut Hukum Perlindungan Perdamaian dan Hukum Kemanusiaan Universitas Bochum dalam wawancara dengan DW.

    Kriteria tersebut adalah:

    Wilayah negara yang jelasPenduduk negaraPemerintahan yang menjalankan kekuasaan negara.

    “Dua dari tiga kriteria dasar tersebut sudah pasti terpenuhi. Yang sulit adalah soal kekuasaan negara. Bisa dikatakan bahwa hal itu belum dimiliki oleh Palestina. Karena itu, negara tersebut belum benar-benar ada.”

    Di kalangan pakar hukum internasional sendiri, definisi pengakuan negara masih diperdebatkan — dan dengan demikian juga pertanyaan apakah Palestina sudah menjadi sebuah negara.

    Pakar Timur Tengah, Muriel Asseburg dari Lembaga Ilmu dan Politik, mengatakan dalam wawancara dengan DW bahwa pengakuan Palestina oleh negara-negara lain tidak akan langsung berdampak pada kehidupan nyata warga di wilayah tersebut. Beberapa negara saat ini pun sudah memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Palestina, yang diwakili oleh Otoritas Palestina.

    Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    Otoritas Palestina mengelola Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pemimpin Palestina Mahmoud Abbas sejak 2013 menyatakan akan berhenti menggunakan istilah “Otoritas Palestina” dan mulai menyebutnya sebagai “Negara Palestina”. Namun, pemimpin berusia 89 tahun ini sendiri tidak populer di kalangan rakyatnya. Pemilu terakhir berlangsung hampir dua dekade lalu. Pemerintah Fatah yang dipimpinnya mengakui eksistensi negara Israel.

    Di Jalur Gaza, Hamas memegang kendali dan menciptakan rasa ketakutan serta teror, serta tidak mengakui negara Israel. Bagi sebagian besar negara yang telah mengakui Palestina sebagai negara, Hamas dianggap sebagai mitra negosiasi yang sama sekali tidak bisa diterima.

    Pengakuan negara juga menjadi rumit karena batas-batas antara Israel dan wilayah Palestina belum jelas, begitu pula status Yerusalem Timur. Israel secara de facto menguasai sebagian besar wilayah yang sebenarnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina. Mahkamah Internasional dalam opini terakhirnya menyatakan bahwa pendudukan wilayah Palestina — Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza — adalah ilegal.

    Pakar politik Asseburg menjelaskan dalam wawancara dengan DW: “Pengakuan negara Palestina akan memberikan sinyal bahwa: Kita tidak hanya sekadar menuntut solusi dua negara secara abstrak, tetapi kita ingin berkontribusi agar negara Palestina benar-benar ada berdampingan dengan Israel. Untuk itu, harus ada langkah konkret untuk mengakhiri pendudukan Israel.”

    149 dari 193 negara anggota PBB sudah mengakui Palestina

    Saat ini, 149 dari total 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Pakar hukum internasional Dumont menegaskan: “Tidak bisa dikatakan bahwa kalau sejumlah negara mengakui Palestina, maka otomatis menjadi sebuah negara.”

    Namun, keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York masih dianggap tidak mungkin untuk saat ini. Pakar Timur Tengah Asseburg menjelaskan lebih lanjut:

    “Keanggotaan penuh Palestina di PBB tidak akan terjadi dalam waktu dekat, karena hal itu membutuhkan keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Dan untuk itu dibutuhkan persetujuan Amerika Serikat — yang saat ini tampaknya tidak akan diberikan.”

    Sejak 2012, Palestina memiliki status pengamat di Sidang Umum PBB, jelas Asseburg. “Sejak memperoleh status pengamat, Palestina dapat bergabung dengan berbagai organisasi internasional lainnya — termasuk Mahkamah Pidana Internasional.”

    Status pengamat ini dianggap sebagai langkah awal menuju keanggotaan penuh di PBB.

    Komitmen Jerman terhadap Israel

    Tekanan terhadap pemerintah Jerman meningkat agar bersikap lebih kritis terhadap Israel. Setelah laporan mengenai niat Perdana Menteri Israel Netanyahu untuk menduduki seluruh Gaza, juru bicara partai kiri yang merupakan oposisi – Die Linke, Lea Reisner, menuntut:

    “Harus ada tekanan politik, termasuk terhadap sekutu.” Ia menyebut sikap pemerintah koalisi Jerman sejauh ini sebagai “kebangkrutan total dalam kebijakan luar negeri Jerman.”

    Permintaan agar Palestina diakui sebagai negara terus bermunculan. Namun, Jerman masih jauh dari langkah tersebut. Salah satu alasan utama yang dikemukakan pemerintah Jerman adalah komitmen khusus terhadap Israel karena holokaus, yakni pembunuhan jutaan orang Yahudi selama masa rezim Nazi. Dari situ lahirlah apa yang disebut “raison d’etat” Jerman — komitmen nasional untuk menjamin keamanan Israel.

    Meskipun begitu, Kanselir Jerman Friedrich Merz telah memperkeras nada terhadap Israel. Ia menuntut gencatan senjata permanen di Gaza dan lebih banyak bantuan kemanusiaan dari Israel bagi warga di sana. Namun, di saat yang bersamaan, ia tidak ingin membuat Israel, tersinggung.

    Menurut Merz, pengakuan Palestina hanya bisa dilakukan di akhir dari proses menuju solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Saat ini, ia tidak menganggap pengakuan itu sebagai “langkah yang tepat.”

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Jerman

    Diadaptasi oleh Ayu Purwaningsih

    Editor: Yuniman Farid

    Tonton juga video “Jerman Desak Israel Beri Bantuan ke Gaza” di sini:

    (nvc/nvc)

  • Israel Larang Ulama Muslim Yerusalem Terkemuka Masuk ke Al-Aqsa

    Israel Larang Ulama Muslim Yerusalem Terkemuka Masuk ke Al-Aqsa

    Yerusalem –

    Otoritas Israel melarang ulama Muslim terkemuka dari Yerusalem untuk memasuki kompleks suci Masjid Al-Aqsa. Larangan itu berlaku selama enam bulan, dan disebabkan oleh khotbah yang disampaikan sang ulama terkemuka baru-baru ini.

    Mufti agung Yerusalem, Muhammad Ahmad Hussein, seperti dilansir AFP, Kamis (7/8/2025), dilarang memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa yang ada di Old City, Yerusalem, yang dianeksasi Israel, hingga Januari 2026 mendatang.

    Pengacara Ahmad Hussein, Khaldoun Najem, mengatakan kepada AFP bahwa Kepolisian Israel “tidak menginterogasi” atau menggelar persidangan untuk kliennya sebelum memberlakukan larangan tersebut.

    Kepolisian Israel belum memberikan komentarnya saat dihubungi AFP.

    Najem menambahkan bahwa larangan untuk Ahmad Hussein itu disebabkan oleh khotbah Jumat yang disampaikan di Al-Aqsa pada akhir Juli lalu. Menurut Najem, khotbah yang disampaikan kliennya itu “tidak mengandung hal-hal yang tidak pantas”.

    Kantor berita Palestina, Wafa, melaporkan bahwa khotbah tersebut berfokus pada kondisi yang memburuk di Jalur Gaza dan meningkatnya kelaparan di wilayah tersebut, yang dilanda perang antara Israel dan Hamas selama hampir dua tahun terakhir hingga memicu krisis kemanusiaan yang mengerikan.

    Israel, sebut Wafa dalam laporannya, telah mengeluarkan larangan selama delapan hari terhadap Ahmad Hussein setelah khotbah Jumat tersebut.

    Masjid Al-Aqsa merupakan situs tersuci ketiga umat Islam dan simbol nasional Palestina. Kompleks tersebut juga disucikan oleh umat Yahudi, yang menyebutnya sebagai Temple Mount.

    Israel menduduki dan mencaplok Yerusalem Timur, termasuk Old City, tahun 1967 silam. Sebagian besar komunitas internasional tidak mengakui pencaplokan wilayah tersebut oleh Israel.

    Awal bulan ini, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir secara terang-terangan memimpin doa Yahudi di halaman kompleks Al-Aqsa, sebuah langkah yang sangat kontroversial dan melanggar kesepahaman yang telah sejak lama dipegang di situs suci tersebut.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/zap)

  • Presiden JDF Asia Pasifik kecam aksi provokatif menteri Israel

    Presiden JDF Asia Pasifik kecam aksi provokatif menteri Israel

    “Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik Jazuli Juwaini mengecam keras aksi agresif dan provokatif Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben Gvir yang memimpin ibadah doa Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem.

    “Tindakan Ben Gvir jelas melanggar hukum internasional, melanggar kesepakatan status quo yang telah lama berlaku, serta merupakan upaya provokatif untuk mengubah sejarah dan status Masjidil Aqsa sebagai situs suci umat Islam,” kata Jazuli di Jakarta, Selasa.

    Anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur merupakan situs suci umat Islam yang diakui PBB dan UNESCO.

    Aksi Ben Gvir, kata dia, merupakan bentuk pelanggaran serius karena menginjak-injak hak umat Islam atas Masjidil Al-Aqsa hingga melanggar kesepakatan internasional yang menjamin status quo situs suci tersebut.

    Israel, kata dia, telah menunjukkan sikap arogan karena telah berulang kali menantang hukum internasional.

    Menurut dia, JDF Asia Pasifik mendesak PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara-negara dunia untuk mengecam keras tindakan pelanggaran tersebut hingga menjatuhkan sanksi tegas kepada Israel atas pelanggaran hukum internasional yang berulang.

    Seluruh pihak, kata dia, perlu mengambil langkah konkret, termasuk inisiatif mengirim pasukan internasional di bawah mandat PBB, untuk mengambil alih pengamanan kota suci Yerusalem dari kontrol Israel.

    “Dunia tidak boleh diam. Al-Aqsa adalah milik umat Islam yang dijaga hukum internasional. Bila dunia membiarkan, Israel akan terus melakukan provokasi dan pelanggaran, mengancam perdamaian di kawasan dan dunia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.