Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Longsor besar melanda dua wilayah Jawa Tengah dalam waktu berdekatan, yakni Banjarnegara dan Cilacap.
Peristiwa tanah
longsor
di
Banjarnegara
yang melanda Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, terjadi pada Sabtu (15/11/2025), setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut selama kurang lebih tiga jam. Dua orang tewas akibat insiden ini.
Sementara longsor di
Cilacap
melanda Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, pada Kamis (13/11/2025). Hingga kini, 16 orang dilaporkan meninggal dunia dan 7 orang masih hilang.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kedua daerah ini memang rawan bencana longsor dan memakan korban dengan dengan jumlah terbanyak dalam 10 tahun terakhir.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam konferensi daring “Disaster Briefing” di Jakarta, Senin (17/11/2025) malam, mengatakan bahwa catatan historis menunjukkan pola kejadian longsor di
Jawa Tengah
tidak pernah lepas dari wilayah tengah hingga selatan provinsi itu.
“Tingkat kerawanan longsor tidak berubah tanpa perbaikan lingkungan. Kalau historisnya pernah terjadi, kemungkinan akan terulang lagi seperti yang saat ini terjadi,” kata Muhari dilansir dari Antara.
Berdasarkan data 2015–2024 BNPB mencatat Banjarnegara menempati urutan pertama wilayah dengan korban meninggal dan mengungsi akibat tanah longsor.
Pada periode tersebut ada sebanyak 13.351 orang warga mengungsi akibat tanah longsor dan 330 orang menunggal dunia.
Sementara Kabupaten Cilacap berada pada posisi kedua 9.547 orang warga mengungsi dan 276 orang warga meninggal dunia karena longsor.
Selanjutnya disusul Kabupaten Magelang, Wonosobo, dan Purbalingga.
Abdul menjelaskan bahwa longsor kerap terjadi di wilayah perbukitan yang memiliki struktur tanah gembur dan porositas tinggi.
Ketika hujan turun dalam durasi lama, air mengisi rekahan dan memicu bidang luncuran tanah.
Kondisi tersebut dinilai sebagai pemicu bencana tanah longsor.
Dengan demikian, ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap tanda awal longsor seperti pohon yang miring atau rekahan tanah di lereng.
Leberadaan sistem peringatan dini longsor berbasis teknologi sudah sangat dibutuhkan, karena berfungsi sebagai alarm bagi masyarakat untuk segera mengungsi ketika hujan deras turun.
“Upaya pencegahan hanya dapat dilakukan melalui penguatan vegetasi, penataan ruang, dan kesadaran masyarakat terhadap kondisi geografis setempat,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Fitur Apresiasi Spesial dari pembaca untuk berkontribusi langsung untuk Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
melalui donasi.
Pesan apresiasi dari kamu akan dipublikasikan di dalam kolom komentar bersama jumlah donasi atas nama
akun kamu.
kab/kota: Wonosobo
-
/data/photo/2025/11/17/691abd8caa451.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir
Regional
17 November 2025")
Banjarnegara dan Cilacap Rawan Longsor, Telan Korban Terbanyak 10 Tahun Terakhir Regional 17 November 2025
-
YIA Jadi Embarkasi Haji 2026, Jemaah Tak Lagi Waajib Menginap di Asrama
Jakarta –
Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) telah resmi ditetapkan sebagai bandara embarkasi dan debarkasi haji mulai tahun 2026. Selaras dengan hal itu, pemerintah menerapkan skema baru agar calon jemaah haji bisa menginap di hotel-hotel di sekitar kawasan tersebut.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Nazib Faizal, mengatakan inisiatif ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mengoptimalkan potensi infrastruktur strategis di wilayah DIY dan sekitarnya.
“Harapan Bapak Menko AHY agar Yogyakarta menjadi embarkasi haji telah disetujui oleh Kementerian Haji dan Umrah. Skema Hotel Bubble di area sekitar bandara akan diterapkan agar pelayanan jemaah haji lebih efisien sekaligus memberi dampak ekonomi nyata bagi masyarakat Kulonprogo,” ujar Nazib, dalam keterangan tertulis, Jumat (14/11/2025).
Melalui konsep Hotel Bubble, calon jemaah haji tidak lagi harus melalui gedung Asrama Haji sebagaimana di embarkasi lainnya. Calon jemaah dapat menggunakan hotel-hotel di kawasan depan bandara yang telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji.
“Konsep ini akan meningkatkan kenyamanan jemaah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama sektor perhotelan, transportasi, dan UMKM lokal,” jelasnya.
Penetapan YIA sebagai embarkasi haji merupakan hasil koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, serta PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola bandara.
Rencananya, kloter pertama jemaah haji yang berangkat melalui YIA dijadwalkan pada 22 April 2026, dengan peserta berasal dari Provinsi DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo, serta sebagian wilayah Jawa Tengah yakni Karesidenan Kedu (Kabupaten Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Temanggung, Magelang, dan Kota Magelang).
General Manager Bandara Internasional Yogyakarta, Ruly Artha, mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pemerataan pelayanan publik dan memperluas konektivitas udara di luar wilayah Jawa bagian barat.
“Penetapan YIA sebagai embarkasi haji 2026 adalah amanah besar sekaligus bukti pengakuan atas kualitas infrastruktur yang kami miliki,” ujar Ruly.
Ruly menjelaskan, YIA memiliki landasan pacu sepanjang 3.250 meter yang mampu didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 777 dan Airbus A330, serta terminal modern berkapasitas besar yang siap mengakomodasi penerbangan haji secara efisien dan berkelas dunia.
Ia berharap, penetapan ini menjadi kontribusi nyata dalam mendukung program pemerintah di bidang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, serta meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah DIY, khususnya Kulonprogo.
(shc/eds)
-
Daftar UMK Jateng 2026 Jika Naik 10,5%: Semarang Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026, termasuk untuk Jawa Tengah yang pada 21 November mendatang.
Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.
Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.
Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.
“Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).
Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan buruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo yakni Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).
Berikut daftar UMK Jawa Tengah 2026 jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:
UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%) -
Daftar Lengkap UMP dan UMK 2025, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.
Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya.
Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak.
Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.
Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
UMP 2025PROVINSI
UMP 2025
Aceh
Rp3.685.615
Sumatera Utara
Rp2.992.599
Sumatera Barat
Rp2.994.193
Sumatera Selatan
Rp3.681.570
Kepulauan Riau
Rp3.623.653
Riau
Rp3.508.775
Lampung
Rp2.893.069
Bengkulu
Rp2.670.039
Jambi
Rp3.234.533
Kepulauan Bangka Belitung
Rp3.876.600
Banten
Rp2.905.119
DKI Jakarta
Rp5.396.760
Jawa Barat
Rp2.191.232
Jawa Tengah
Rp2.169.348
Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp2.264.080
Jawa Timur
Rp2.305.984
Bali
Rp2.996.560
Nusa Tenggara Barat
Rp2.602.931
Nusa Tenggara Timur
Rp2.328.969
Kalimantan Barat
Rp2.878.286
Kalimantan Tengah
Rp3.473.621
Kalimantan Selatan
Rp3.496.194
Kalimantan Utara
Rp3.580.160
Kalimantan Timur
Rp3.579.313
Sulawesi Utara
Rp3.775.425
Sulawesi Tengah
2.914.583
Sulawesi Tenggara
Rp3.073.551
Sulawesi Selatan
Rp3.657.527
Sulawesi Barat
Rp3.104.430
Gorontalo
Rp3.221.731
Maluku Utara
Rp3.408.000
Maluku
Rp3.141.699
Papua
Rp4.285.848
Papua Barat
Rp3.615.000
Papua Tengah
Rp4.285.848
Papua Barat Daya
Rp3.615.000
Papua Pegunungan
Rp4.285.848
Papua Selatan
Rp4.285.848
UMK Jawa Timur
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Timur: 2,305,985
Pacitan
2,364,287Ponorogo
2,402,959Trenggalek
2,378,784Tulungagung
2,470,800Blitar
2,413,974Kediri
2,492,811Malang
3,553,530Lumajang
2,429,764Jember
2,838,642Banyuwangi
2,810,139Bondowoso
2,347,359Situbondo
2,335,209Probolinggo
2,989,407Pasuruan
4,866,890Sidoarjo
4,870,511Mojokerto
4,856,026Jombang
3,137,004Nganjuk
2,405,255Madiun
2,400,321Magetan
2,406,719Ngawi
2,397,928Bojonegoro
2,525,132Tuban
3,050,400Lamongan
3,012,164Gresik
4,874,133Bangkalan
2,397,550Sampang
2,335,661Pamekasan
2,376,614Sumenep
2,406,551Kota Kediri
2,572,361Kota Blitar
2,481,450Kota Malang
3,507,693Kota Probolinggo
2,876,657Kota Pasuruan
3,358,557Kota Mojokerto
3,031,000Kota Madiun
2,422,105Kota Surabaya
4,961,753Kota Batu
3,360,466UMK Banten
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Banten: 2,905,119
Pandeglang
3,206,640Lebak
3,172,384Tangerang
4,901,117Serang
4,857,353Kota Tangerang
5,069,708Kota Cilegon
5,128,084Kota Serang
4,418,261Kota Tangsel
4,974,392UMK Jawa Barat
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Barat: 2,191,232
Kota Depok
5,195,722Bogor
4,877,211Sukabumi
3,604,483Cianjur
3,104,584Bandung
3,757,285Garut
2,328,555Tasikmalaya
2,699,992Ciamis
2,225,279Kuningan
2,209,519Cirebon
2,681,382Majalengka
2,404,633Sumedang
3,732,088Indramayu
2,794,237Subang
3,508,626Purwakarta
4,792,253Karawang
5,599,593Bekasi
5,558,515Bandung Barat
3,736,741Pangandaran
2,221,724Kota Bogor
5,126,897Kota Sukabumi
3,018,635Kota Bandung
4,482,914Kota Cirebon
2,697,685Kota Bekasi
5,690,753Kota Cimahi
3,863,692Kota Tasikmalaya
2,801,963Kota Banjar
2,204,754UMK Jawa Tengah
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Tengah: 2,169,349
Cilacap
2,640,248Banyumas
2,338,410Purbalingga
2,338,283Banjarnegara
2,170,475Kebumen
2,259,873Purworejo
2,265,937Wonosobo
2,299,521Magelang
2,467,488Boyolali
2,396,598Klaten
2,389,872Sukoharjo
2,359,488Wonogiri
2,180,587Karanganyar
2,437,110Sragen
2,182,200Grobogan
2,254,089Blora
2,238,431Rembang
2,236,169Pati
2,332,350Kudus
2,680,485Jepara
2,610,224Demak
2,940,716Semarang
2,750,136Temanggung
2,246,850Kendal
2,783,455Batang
2,534,382Pekalongan
2,486,653Pemalang
2,296,140Tegal
2,333,586Brebes
2,239,801Kota Magelang
2,281,230Kota Surakarta
2,416,560Kota Salatiga
2,533,583Kota Semarang
3,454,827Kota Pekalongan
2,545,138Kota Tegal
2,376,684
UMK Yogyakarta
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
DIY: 2,264,081
Kulon Progo
2,351,240Bantul
2,360,533Gunung Kidul
2,330,264Sleman
2,466,515Kota Yogyakarta
2,655,042Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah
-
Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah
Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.
Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya.
Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.
Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak.
Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.
Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
UMP 2025PROVINSI
UMP 2025
Aceh
Rp3.685.615
Sumatera Utara
Rp2.992.599
Sumatera Barat
Rp2.994.193
Sumatera Selatan
Rp3.681.570
Kepulauan Riau
Rp3.623.653
Riau
Rp3.508.775
Lampung
Rp2.893.069
Bengkulu
Rp2.670.039
Jambi
Rp3.234.533
Kepulauan Bangka Belitung
Rp3.876.600
Banten
Rp2.905.119
DKI Jakarta
Rp5.396.760
Jawa Barat
Rp2.191.232
Jawa Tengah
Rp2.169.348
Daerah Istimewa Yogyakarta
Rp2.264.080
Jawa Timur
Rp2.305.984
Bali
Rp2.996.560
Nusa Tenggara Barat
Rp2.602.931
Nusa Tenggara Timur
Rp2.328.969
Kalimantan Barat
Rp2.878.286
Kalimantan Tengah
Rp3.473.621
Kalimantan Selatan
Rp3.496.194
Kalimantan Utara
Rp3.580.160
Kalimantan Timur
Rp3.579.313
Sulawesi Utara
Rp3.775.425
Sulawesi Tengah
2.914.583
Sulawesi Tenggara
Rp3.073.551
Sulawesi Selatan
Rp3.657.527
Sulawesi Barat
Rp3.104.430
Gorontalo
Rp3.221.731
Maluku Utara
Rp3.408.000
Maluku
Rp3.141.699
Papua
Rp4.285.848
Papua Barat
Rp3.615.000
Papua Tengah
Rp4.285.848
Papua Barat Daya
Rp3.615.000
Papua Pegunungan
Rp4.285.848
Papua Selatan
Rp4.285.848
UMK Jawa Timur
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Timur: 2,305,985
Pacitan
2,364,287Ponorogo
2,402,959Trenggalek
2,378,784Tulungagung
2,470,800Blitar
2,413,974Kediri
2,492,811Malang
3,553,530Lumajang
2,429,764Jember
2,838,642Banyuwangi
2,810,139Bondowoso
2,347,359Situbondo
2,335,209Probolinggo
2,989,407Pasuruan
4,866,890Sidoarjo
4,870,511Mojokerto
4,856,026Jombang
3,137,004Nganjuk
2,405,255Madiun
2,400,321Magetan
2,406,719Ngawi
2,397,928Bojonegoro
2,525,132Tuban
3,050,400Lamongan
3,012,164Gresik
4,874,133Bangkalan
2,397,550Sampang
2,335,661Pamekasan
2,376,614Sumenep
2,406,551Kota Kediri
2,572,361Kota Blitar
2,481,450Kota Malang
3,507,693Kota Probolinggo
2,876,657Kota Pasuruan
3,358,557Kota Mojokerto
3,031,000Kota Madiun
2,422,105Kota Surabaya
4,961,753Kota Batu
3,360,466UMK Banten
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Banten: 2,905,119
Pandeglang
3,206,640Lebak
3,172,384Tangerang
4,901,117Serang
4,857,353Kota Tangerang
5,069,708Kota Cilegon
5,128,084Kota Serang
4,418,261Kota Tangsel
4,974,392UMK Jawa Barat
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Barat: 2,191,232
Kota Depok
5,195,722Bogor
4,877,211Sukabumi
3,604,483Cianjur
3,104,584Bandung
3,757,285Garut
2,328,555Tasikmalaya
2,699,992Ciamis
2,225,279Kuningan
2,209,519Cirebon
2,681,382Majalengka
2,404,633Sumedang
3,732,088Indramayu
2,794,237Subang
3,508,626Purwakarta
4,792,253Karawang
5,599,593Bekasi
5,558,515Bandung Barat
3,736,741Pangandaran
2,221,724Kota Bogor
5,126,897Kota Sukabumi
3,018,635Kota Bandung
4,482,914Kota Cirebon
2,697,685Kota Bekasi
5,690,753Kota Cimahi
3,863,692Kota Tasikmalaya
2,801,963Kota Banjar
2,204,754UMK Jawa Tengah
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
Jawa Tengah: 2,169,349
Cilacap
2,640,248Banyumas
2,338,410Purbalingga
2,338,283Banjarnegara
2,170,475Kebumen
2,259,873Purworejo
2,265,937Wonosobo
2,299,521Magelang
2,467,488Boyolali
2,396,598Klaten
2,389,872Sukoharjo
2,359,488Wonogiri
2,180,587Karanganyar
2,437,110Sragen
2,182,200Grobogan
2,254,089Blora
2,238,431Rembang
2,236,169Pati
2,332,350Kudus
2,680,485Jepara
2,610,224Demak
2,940,716Semarang
2,750,136Temanggung
2,246,850Kendal
2,783,455Batang
2,534,382Pekalongan
2,486,653Pemalang
2,296,140Tegal
2,333,586Brebes
2,239,801Kota Magelang
2,281,230Kota Surakarta
2,416,560Kota Salatiga
2,533,583Kota Semarang
3,454,827Kota Pekalongan
2,545,138Kota Tegal
2,376,684
UMK Yogyakarta
UMP 2025 (Rp)
UMK 2025 (Rp)
DIY: 2,264,081
Kulon Progo
2,351,240Bantul
2,360,533Gunung Kidul
2,330,264Sleman
2,466,515Kota Yogyakarta
2,655,042Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5409650/original/035034000_1762865128-Merica_oplosan.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Beredar Merica Oplosan, Pelaku Nekat Campur dengan Bahan Ini")
Beredar Merica Oplosan, Pelaku Nekat Campur dengan Bahan Ini
Liputan6.com, Jakarta Merica oplosan beredar di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Dua pelaku berinisial SP (32) dan SA (38) nekat mencampur merica dengan sagu. Kasus tersebut terungkap setelah seorang pembeli melaporkan adanya kejanggalan pada butiran merica yang baru dibeli.
Kasubsi Penmas Humas Polres Wonosobo Aiptu Nanang Wibowo mengatakan, barang bukti yang diamankan antara lain tujuh bungkus merica oplosan masing-masing seberat satu kilogram, bahan pembuat merica dari sagu seberat kurang lebih lima kilogram.
Kemudian satu buah stapler warna biru beserta isi, serta 37 kantong plastik yang digunakan untuk mengemas produk tersebut.
“Benar, Polsek Sapuran telah mengamankan dua orang terduga pelaku asal Cirebon yang kedapatan menjual merica oplosan. Barang bukti telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Nanang di Wonosobo, Selasa (11/11/2025). Dikutip dari Antara.
Penyidik masih mendalami keterangan kedua pelaku untuk mengetahui asal-usul barang serta cara pembuatan bahan oplosan tersebut.
“Kronologi pembelian dan proses peracikan masih dalam pemeriksaan. Petugas juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memastikan kandungan bahan yang digunakan,” ujarnya.
Polisi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membeli bahan kebutuhan dapur, serta tidak segan melapor apabila menemukan produk mencurigakan di pasaran.
“Masyarakat bisa segera menghubungi Polsek terdekat, anggota kepolisian yang dikenal, atau melalui Call Center Polri 110 yang aktif selama 24 jam apabila menemukan kejadian serupa atau membutuhkan bantuan dari pihak kepolisian,” pungkasnya.
-
Kemensos dan Kemenhub Kolaborasi Hadirkan 28 Bus Sekolah Rakyat
Jakarta –
Kementerian Sosial dan Kementerian Perhubungan berkolaborasi menghadirkan 28 bus untuk menunjang aktivitas siswa Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI dan Kementerian Perhubungan RI tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi di Bidang Sosial dan Transportasi. Hal ini disertai penyerahan 28 unit bus sekolah bagi Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
“Bus ini bukan sekadar kendaraan, tetapi jembatan menuju masa depan membawa anak-anak dari rumah sederhana menuju gerbang ilmu, dari perbatasan menuju ruang kesempatan,” ujar Mensos Gus Ipul, Kamis (6/11/2025).
Acara penandatanganan dan penyerahan secara simbolis dilakukan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta. Acara dihadiri oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Bupati Bantul dan Sleman, serta jajaran Forkopimda.
Diketahui, Bus sekolah yang diserahkan merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin di seluruh Indonesia. Sebanyak 28 unit bus sekolah tahun anggaran 2025 dialokasikan kepada pemerintah daerah yang memiliki program Sekolah Rakyat.
Bantuan ini menjangkau wilayah barat hingga timur Indonesia, antara lain Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Kota Subulussalam di Provinsi Aceh; Kota Solok di Sumatera Barat; Rokan Hilir di Riau; serta Kabupaten Natuna di Kepulauan Riau.
Sementara di Pulau Jawa, bantuan disalurkan ke Kabupaten Kuningan dan Kota Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Wonosobo dan Blora (Jawa Tengah), serta Kabupaten Sleman dan Bantul (DI Yogyakarta).
Sedangkan di kawasan timur Indonesia, bantuan mencakup Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Katingan (Kalimantan Tengah), Kota Samarinda (Kalimantan Timur), Kabupaten Wajo, Kota Makassar, dan Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), serta dua titik di Maluku Utara, yakni Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Gus Ipul menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah memperkuat transportasi sosial dan membuka akses masyarakat rentan terhadap layanan dasar, terutama pendidikan.
“Kolaborasi bukan sekadar dokumen administratif, tetapi hasil nyata dari sinergi antar-kementerian untuk memastikan pembangunan sosial dan transportasi berjalan seiring bukan hanya menghubungkan tempat, tetapi juga menghubungkan manusia dengan harapan,” ujarnya.
Ia menekankan transportasi adalah tulang punggung mobilitas manusia, sedangkan kerja sosial adalah tulang punggung kemanusiaan. Ketika keduanya disatukan, maka keadilan sosial akan bergerak bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam kehidupan masyarakat kecil.
Saat ini terdapat 166 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia dengan hampir 16.000 siswa. Seluruh siswa berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama desil 1 dan 2. Jumlah ini akan terus meningkat menjadi 46.000 siswa pada 2026, 100.000 siswa pada 2027, dan 200.000 siswa pada tahun-tahun berikutnya.
“Sekolah Rakyat tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan seluruh program unggulan dan reguler Presiden anak bersekolah, orang tua diberdayakan, rumah diperbaiki, dan keluarga dilindungi oleh jaminan sosial. Setelah lulus, keluarga diharapkan keluar dari kemiskinan dan menjadi mandiri,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa sinergi dengan Kementerian Sosial merupakan bentuk nyata transformasi pelayanan publik berbasis keadilan dan empati.
“Kita tidak hanya membangun jalan atau menyediakan kendaraan, tetapi juga membuka jalur kesempatan bagi anak-anak bangsa. Transportasi adalah instrumen pemerataan memastikan tidak ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena hambatan akses,” ujar Dudy.
Ia menambahkan bahwa kerja sama ini menjadi momentum untuk memperkuat transportasi sosial inklusif yang terintegrasi dengan misi kesejahteraan nasional.
“Dengan pendekatan kolaboratif seperti ini, kita memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi berlanjut hingga ke hati dan masa depan masyarakat yang dilayani,” tegasnya.
Dudy juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mendukung upaya Kementerian Sosial dalam memperluas jangkauan Sekolah Rakyat, terutama di wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.
“Kemenhub akan memastikan setiap bus sekolah beroperasi secara aman, terawat, dan tepat guna, agar benar-benar menjadi moda transportasi sosial yang menumbuhkan harapan,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa keberhasilan bangsa di era perubahan sosial dan pendidikan yang cepat tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi oleh siapa yang paling mampu berkolaborasi.
“Kerja lintas sektor, seperti yang kita saksikan hari ini, adalah bentuk baru dari kepemimpinan kolaboratif yang melihat persoalan sosial bukan hanya urusan satu kementerian, tetapi sebagai ekosistem yang harus diatur bersama,” ujar Sultan.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama antara Kemensos dan Kemenhub menunjukkan pendekatan pemerintah yang semakin holistik menghubungkan akses sosial, mobilitas, dan masa depan pendidikan anak-anak.
“Transportasi yang inklusif dapat meningkatkan peluang anak untuk tetap bersekolah hingga 30 persen lebih tinggi. Ini artinya akses bukan hanya soal jalan dan kendaraan, tetapi juga membuka masa depan, membangun keadilan sosial, dan menciptakan generasi yang tangguh,” lanjutnya.
Menurut Sultan, penyerahan bus sekolah ini adalah simbol paradigma baru pembangunan yang beralih dari kebijakan berbasis program menuju kebijakan yang berpusat pada manusia (human-centered policy).
“Kita tidak lagi hanya bicara tentang mengirim anak ke sekolah, tetapi juga membangun jembatan sosial agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bermimpi, dan tumbuh,” tegasnya.
Menutup acara, Sultan menyebut Yogyakarta sebagai “laboratorium kolaboratif” tempat kebijakan diuji oleh realitas dan inovasi lahir dari empati.
“Yogyakarta selalu terbuka sebagai laboratorium kolaboratif tempat kebijakan diuji oleh kenyataan dan inovasi lahir dari empati,” ujarnya.
Ia berharap kolaborasi ini menjadi contoh birokrasi baru yang bekerja tidak hanya dengan aturan, tetapi juga dengan visi dan nurani masa depan.
(akd/ega)
-
Daftar UMK Jawa Tengah 2026 Jika Naik 10,5%, Daerah Mana Tertinggi?
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dalam waktu dekat akan mengumumkan besaran kenaikan upah minimum provinsi (UMP) serta upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2026.
Dalam perkembangannya, para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengusulkan persentase kenaikan upah sebesar 8,5% hingga 10,5%.
Said Iqbal selaku Presiden KSPI & Partai Buruh menyampaikan bahwa rentang angka tersebut telah diperhitungkan kalangan buruh berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.168/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KHL) dalam penetapan upah minimum.
Selain itu, dia menegaskan bahwa penetapan upah minimum juga harus memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu berdasarkan ketentuan MK.
Ketika ditanya perihal progres pembahasan kenaikan UMP 2026 antara buruh dan pemangku kepentingan terkait, dia menyampaikan bahwa Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) baru sekali melangsungkan rapat menjelang tenggat penetapan UMP pada November.
“Dewan pengupahan baru satu kali rapat. Hanya urun rembug tanpa keputusan,” kata Said kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).
Adapun sebelumnya, auran mengenai UMP Jawa Tengah 2025 diatur dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/38 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Sedangkan, aturan mengenai UMK tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Dalam beleid itu, Pemprov Jateng menetapkan kenaikan UMK sebesar 6,5% pada 2025. Di mana, UMK Kota Semarang menjadi yang terbesar mencapai Rp3.454.827 (Rp3,45 juta).
Apabila kenaikan UMK 2026 diasumsikan pada usulan kenaikan yang disampaikan bruh sebesar 10,5% maka UMK Semarang menjadi yang paling jumbo menjadi Rp3.800.309 (Rp3,8 juta).
Berikut daftar besaran UMK Jawa Tengah jika naik 10,5% sesuai usulan buruh:
UMP Jateng Rp2.169.349 (2025) menjadi Rp2.397.130 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Semarang 2025 Rp3.454.827 menjadi Rp3.817.583 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Demak 2025 Rp2.940.716 menjadi Rp3.249.491 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kendal 2025 Rp2.783.455 menjadi Rp3.075.717 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Semarang 2025 Rp2.750.136 menjadi Rp3.038.900 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kudus 2025 Rp2.680.485 menjadi Rp2.961.935 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Cilacap 2025 Rp2.640.248 menjadi Rp2.917.474 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Jepara 2025 Rp2.610.224 menjadi Rp2.884.297 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Pekalongan 2025 Rp2.545.138 menjadi Rp2.812.377 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Batang 2025 Rp2.534.383 menjadi Rp2.800.493 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Salatiga 2025 Rp2.533.583 menjadi Rp2.792.008 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pekalongan 2025 Rp2.486.653 menjadi Rp2,747,751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Magelang 2025 Rp2.467.488 menjadi Rp2.726.574 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Karanganyar 2025 Rp2.437.110 menjadi Rp2.693.006 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Surakarta atau Kota Solo 2025 Rp2.416.560 menjadi Rp2.670.298 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Boyolali 2025 Rp2.396.598 menjadi Rp2.648.240 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Klaten 2025 Rp2.389.820 menjadi Rp2,640.751 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Tegal 2025 Rp2.376.683 menjadi Rp2.626.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sukoharjo 2025 Rp2.359.488 menjadi Rp2.607.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banyumas 2025 Rp2.338.410 menjadi Rp2.583.943 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purbalingga 2025 Rp2.338.283 menjadi Rp2.583.802 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Tegal 2025 Rp2.333.586 menjadi Rp2.578.612 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pati 2025 Rp2.332.350 menjadi Rp2.577.246 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonosobo 2025 Rp2.299.521 menjadi Rp2.540.970 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Pemalang 2025 Rp2.296.140 menjadi Rp2.537.234 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kota Magelang 2025 Rp2.281.230 menjadi Rp2.520.759 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Purworejo 2025 Rp2.265.937 menjadi Rp2.503.860 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Kebumen 2025 Rp2.259.873 menjadi Rp2.497.159 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Grobogan 2025 Rp2.254.090 menjadi Rp2.490.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Temanggung 2025 Rp2.246.850 menjadi Rp2.482.769 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Brebes Rp2.239.801 menjadi Rp2.474.980 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Blora 2025 Rp2.238.430 menjadi Rp2.473.465 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Rembang 2025 Rp2.236.168 Rp2.470.965 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Sragen 2025 Rp2.182.200 menjadi Rp2.411.331 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Wonogiri 2025 Rp2.180.587 menjadi Rp2.409.548 (simulasi naik 10,5%)
UMK Kabupaten Banjarnegara 2025 Rp2.170.475 menjadi Rp2.398.374 (simulasi naik 10,5%) -
/data/photo/2025/10/24/68fb887174dbf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Meland-1: Varietas Bawang Daun Unggul dari Wonosobo
Regional
24 Oktober 2025")
Meland-1: Varietas Bawang Daun Unggul dari Wonosobo Regional 24 Oktober 2025
Meland-1: Varietas Bawang Daun Unggul dari Wonosobo
Tim Redaksi
WONOSOBO, KOMPAS.com
– Kabupaten Wonosobo menunjukkan keseriusan dalam memperkuat pertanian.
Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar uji keunggulan varietas bawang daun lokal Meland-1.
Koordinator tim dari BRIN, Retno Pengestuti menjelaskan, bawang daun varietas Meland-1 merupakan hasil seleksi dari varietas lokal Wonosobo yang telah melalui proses karakterisasi dan pendaftaran di Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) pada akhir 2024.
“Sebetulnya ada dua varietas yang kami daftarkan, yaitu Meland-1 dan BM-1. Namun untuk tahap uji keunggulan kali ini baru Meland-1 yang diagendakan,” jelas Retno dalam rilis resminya pada Jumat (24/10/2025).
Uji keunggulan ini menggunakan tiga varietas pembanding yang sudah beredar di pasaran.
Menurutnya, hingga kini masih sangat sedikit benih bawang daun yang memiliki izin pelepasan resmi dari Kementan.
Kepala UPT Balai Benih Pertanian Sariaji, Dwi Natali, mengungkapkan bahwa Wonosobo kini telah memiliki empat varietas lokal yang didaftarkan ke Kementan, terdiri dari dua varietas cabai dan dua varietas bawang daun.
“Untuk tahun 2026, kami juga sudah mengagendakan kegiatan karakterisasi dan pendaftaran Cabai Garung serta Cabai Ngasinan,” katanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya daerah untuk melestarikan plasma nutfah lokal sekaligus menciptakan kemandirian benih hortikultura di tingkat daerah.
Melalui uji keunggulan ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berharap Meland-1 dapat segera memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah pusat sebagai varietas unggul nasional.
Kegiatan ini sekaligus menjadi langkah strategis Wonosobo dalam memperkuat posisinya sebagai sentra hortikultura unggulan di Jawa Tengah, serta wujud nyata menuju kemandirian benih lokal dan peningkatan daya saing pertanian daerah.
“Kami ingin Wonosobo tidak hanya dikenal sebagai penghasil sayuran berkualitas, tetapi juga sebagai daerah inovatif yang mampu menciptakan benih unggul dari tangan sendiri,” tutup Dwi Natali.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/07/06/686a2b19ac339.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Candi Borobudur dan Prambanan Masih Jadi Destinasi Unggulan Jateng untuk Tarik Wisman
Regional
23 Oktober 2025")
Candi Borobudur dan Prambanan Masih Jadi Destinasi Unggulan Jateng untuk Tarik Wisman Regional 23 Oktober 2025
Candi Borobudur dan Prambanan Masih Jadi Destinasi Unggulan Jateng untuk Tarik Wisman
Tim Redaksi
SOLO, KOMPAS.com
– Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, hingga akhir tahun 2025.
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Disporapar Jateng, Endro Wicaksa, menyampaikan bahwa terdapat beberapa destinasi wisata unggulan yang diandalkan untuk menarik minat wisatawan.
“Tentunya wisata unggulan kita kan cukup banyak. Paling utama Borobudur. Itu menjadi market wisatawan luar negeri yang paling kuat,” ujar Endro di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/10/2025).
Selain Borobudur, Endro menambahkan bahwa Candi Prambanan dan Dieng di Kabupaten Wonosobo juga memiliki potensi pasar yang kuat untuk wisatawan.
“Kota Solo wisatawannya luar biasa, Kota Semarang termasuk Karanganyar. Kalau wisata religi ada Demak, Kudus dan sekitarnya tentunya di Pati juga ada, di Jepara juga ada,” ungkapnya.
Disporapar juga mengembangkan destinasi wisata di Karimunjawa, Kabupaten Jepara, dan Guci, Kabupaten Tegal, untuk menarik wisatawan dari arah barat.
“Bagaimana kita bisa menarik wisatawan dari arah barat. Kekuatannya juga luar biasa. Dan potensi dari barat Jakarta ke Jateng perbatasan di daerah Tegal semakin pendek jaraknya. Menarik kunjungan cukup tinggi,” jelas Endro.
Target kunjungan wisatawan di Jateng hingga Desember 2025 ditetapkan sebanyak 71 juta orang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut, termasuk penyelenggaraan event pariwisata yang melibatkan berbagai stakeholder.
Salah satu event yang direncanakan adalah Borobudur Travel Mart & Expo 2025, yang akan melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah.
“Upaya kita bagaimana mendorong di paruh kedua 2025 ini, terutama tiga bulan terakhir ini, juga meningkat dan tentunya dampaknya kegiatan ini meskipun di akhir 2025, tentunya di tahun 2026 juga berdampak,” tambah Endro.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.