Xcloud.id

kab/kota: Wonogiri

  • Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan

    Bahlil nilai tuduhan ijazah palsu Jokowi keterlaluan

    Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktif

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo keterlaluan, karena proses hukum yang berjalan saat ini telah membuktikan ijazah tersebut asli.

    Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menyebut dirinya pun menghormati proses hukum yang berjalan terkait kisruh ijazah tersebut.

    “Awalnya selalu diduga, sekali pun saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa apa yang disangkakan atau apa yang diduga itu saya enggak percaya. Tetapi, menurut saya ini sudah keterlaluan. Sudah kaya enggak ada isu saja,” kata Bahlil menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Bahlil kemudian menyebut Bareskrim Polri telah mengumumkan keaslian ijazah Joko Widodo.

    “Semuanya benar, asli. Jadi, saya mohon kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, sudahlah kita cari isu yang produktiflah untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara,” sambung Bahlil Lahadalia.

    Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), memastikan ijazah SMA Presiden Ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

    “Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

    Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

    Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

    “Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

    Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

    “Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

    Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

    Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

    Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Istana hormati proses hukum soal ijazah Jokowi

    Istana hormati proses hukum soal ijazah Jokowi

    … kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menyebut pihak Istana menghormati proses hukum yang berjalan terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang dituduh palsu oleh segelintir orang.

    Prasetyo menyebut fokus Istana dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak mengurusi polemik ijazah tersebut.

    “Kami menghormati ya karena itu proses hukum. Sudah disampaikan oleh Bareskrim hasilnya ya, tentu kita menghormati, karena kalau bagi kami ya tentunya kami itu lebih fokus bekerja,” kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Prasetyo pun mengajak semua pihak untuk memiliki semangat yang sama dalam membangun bangsa dan negara.

    “Mari kita semua ini benar-benar fokus untuk menjalankan tugas kita. Bekerja sebaik-baiknya untuk masyarakat. Kita kurangi hal-hal yang kurang produktif, kurang berdampak. Semangatnya sekarang kami mau membangun bangsa dan negara dengan menjalankan program-program yang memang kami yakin itu memberikan dampak signifikan kepada masyarakat,” kata Juru Bicara Presiden RI.

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (22/5), menyatakan ijazah SMA Presiden ke-7 Joko Widodo asli. Polri menyebut fakta itu diperoleh setelah adanya pengujian oleh penyelidik pada Dittipidum dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri.

    “Fotokopi legalisir Surat Keputusan (SK) Mendikbud RI Nomor 0353/0/1985 Tahun 1985 tentang perubahan nama SMPP menjadi SMA yang di dalamnya tercantum nama SMPP Surakarta diubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro.

    Penyelidik kemudian memeriksa keaslian surat tanda tamat belajar (STTB) atas nama Joko Widodo dengan sampel pembanding berupa ijazah milik tiga rekan Jokowi pada masa bersekolah di SMAN 6 Surakarta.

    Pengujian itu, kata dia, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan kepala sekolah.

    Hasilnya, diketahui bahwa cap stempel pada STTB milik Jokowi identik dengan stempel pada SMPP Purwodadi, Grobogan, dan Wonogiri tahun 1980.

    “Stempelnya yang ada di ijazah itu sama. Hanya saja, di situ ditulis SMPP di bawahnya SMAN 6,” kata dia.

    Di samping itu, nomor induk yang tertera pada STTB tersebut juga ditemukan oleh penyelidik pada buku kartu induk murid SMAN 6 Surakarta.

    “Penyelidik mengecek buku daftar nama murid SMA Negeri 6 Surakarta tahun 1977, 1978, 1979 dan ditemukan nama Joko Widodo,” kata dia.

    Lebih lanjut, penyelidik Polri juga memeriksa keaslian ijazah universitas Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

    Ijazah asli milik Jokowi diuji dalam laboratorium dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM. Pengujian itu meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor pada saat itu.

    Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi yang menjadi bukti dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

    Usai mengumpulkan hasil penyelidikan, memeriksa saksi dan dokumen, serta melaksanakan gelar perkara, Dittipidum pun menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tindak pidana.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Teknisi Wifi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Jaringan di Magetan

    Teknisi Wifi Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Jaringan di Magetan

    Magetan (beritajatim.com) – Seorang teknisi wifi bernama Siswanto tewas tersengat aliran listrik saat sedang memperbaiki jaringan internet di atap rumah warga di Lingkungan Jengglong, Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Rabu (21/5/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.

    Kapolsek Parang, AKP Sukarno menjelaskan, peristiwa bermula ketika korban bersama tiga orang rekannya tengah memperbaiki jaringan wifi di rumah milik Mariatul Kiftiyah. Saat berada di atas atap, korban diduga tidak sengaja menyentuh kabel listrik dan langsung tersengat arus bertegangan tinggi.

    “Korban sempat dibawa ke Puskesmas Parang, namun setelah diperiksa, dinyatakan telah meninggal dunia,” ungkap AKP Sukarno.

    Siswanto diketahui merupakan warga Desa Sukorejo, Kecamatan Puhpelem, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Jenazah korban kemudian langsung dipulangkan ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga.

    Diketahui, keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan memutuskan untuk tidak melaporkan secara hukum maupun meminta proses visum kepada pihak berwajib.

    “Kami mengimbau agar masyarakat agar senantiasa mengedepankan keselamatan diri dalam bekerja maupun beraktivitas,” pungkasnya. [fiq/but]

  • Mbak Wali Kediri Paparkan Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses dan Mobilitas di Lokakarya Nasional UI Green City Metric

    Mbak Wali Kediri Paparkan Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses dan Mobilitas di Lokakarya Nasional UI Green City Metric

    Kediri (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menjadi pembicara dalam lokakarya nasional UI Green City Metric. Lokakarya Nasional ini dilaksanakan secara daring dengan mengundang seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia, Rabu (21/5/2025). Materi yang disampaikan mengenai Kota Berkelanjutan pada Bidang Akses & Mobilitas.

    Pada Kesempatan ini, Mbak Wali menyampaikan bahwa Kota Kediri telah mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). Di mana konsep ini berkembang dari gerakan urbanisme baru yang berkembang di Amerika. Konsep ini menekankan pada pembangunan kota yang berorientasi pada angkutan umum dan kemudahan berjalan kaki.

    “Tujuan TOD sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemacetan serta meningkatkan gaya hidup sehat. Hal tersebut juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs),” imbuhnya.

    Wali Kota Kediri menambahkan untuk pengembangan dari TOD, Kota Kediri juga telah melakukan pengelolaan, dengan membuat jalur sepeda, fasilitas infrastruktur transportasi yang dirancang khusus untuk mengakomodasi pengguna sepeda. Kota Kediri memiliki 20 titik lokasi jalur sepeda, dengan total keseluruhan Panjang jalur sepeda 13,52 km.

    Selain itu, jalur khusus pejalan kaki juga ada dan beberapa jalan sudah memfasilitasi bagi para penyandang disabilitas. Total panjang trotoar di kota ini mencapai 72 kilometer, dengan sebaran terutama di kawasan perkotaan seperti sepanjang Jalan Dhoho, Basuki Rahmat, Yos Sudarso, dan Jalan Veteran.

    Pemerintah Kota Kediri, menurut Wali Kota termuda di Indonesia ini juga telah berinisiatif untuk mengurangi kendaraan pribadi beremisi. Beberapa hal yang dilakukan dengan menyediakan angkutan umum untuk masyarakat seperti Bus Satria, Bus Sekolah, Bus Sekolah Disabilitas (Mapan Ceria) dan Car Free Day. “Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemkot Kediri agar meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat serta juga dapat meningkatkan gaya hidup sehat di masyarakat,” jelasnya.

    Mengacu pada konsep TOD ini, Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa Pemkot Kediri juga telah menyediakan fasilitas parkir yang memadai. Ada 2 kantong parkir off street berada di Jalan Stasiun (Ex Pasific) dan di Jalan Brawijaya (Ex Bioskop Jaya). Selanjutnya, terkait dengan rencana induk transportasi 2023, ini sebagai upaya pemerintah daerah dalam menentukan perencanaan sistem jaringan transportasi apabila dihubungkan dengan tingkat pertumbuhan pusat – pusat kegiatan baru (adanya bandara, exit tol, pembangunan Jembatan Mrican dan kampus Universitas Brawijaya Kediri.

    Terakhir Mbak Wali menjelaskan bahwa ada beberapa titik simpul dan layanan transportasi di Kota Kediri berada di Stasiun Kediri, Terminal Tipe A Tamanan, Terminal Tipe C Tempurejo, angkutan perkotaan, AKAP dan AKDP, angkutan online, ojek konvensional, angkutan tidak bermotor dan angkutan pariwisata.

    Selain Wali Kota Kediri, pembicara pada lokakarya nasional ini ada Wali Kota Semarang, Bupati Wonogiri, Pj Bupati Barito Utara, Wali Kota Parepare, Wali Kota Blitar, dan Wali Kota Madiun.

    Turut hadir, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Z.A, Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Amran, Kepala UI GreenMetric Riri Fitri Sari, Wakil Kepala UI GreenMetric Junaidi, semua kepala daerah yang hadir serta semua peserta zoom metting. [nm]

  • Hati-Hati Lewat Pacitan–Purwantoro, Proyek Pelebaran Jalan Sedang Berlangsung

    Hati-Hati Lewat Pacitan–Purwantoro, Proyek Pelebaran Jalan Sedang Berlangsung

    Pacitan (beritajatim.com) – Para pengguna jalan jalur Pacitan dengan Purwantoro, Wonogiri Jawa Tengah, diminta bersabar dan lebih berhati-hati. Sebab, jalan penghubung antar kabupaten tersebut saat ini sedang dalam tahap pelebaran.

    Pekerjaan pelebaran dilakukan di sejumlah titik, salah satunya di Desa Temon, Kecamatan Arjosari. Di lokasi ini, tebing tinggi dikepras guna memperlebar badan jalan sekaligus mengurangi tikungan tajam yang berpotensi membahayakan pengendara.

    Selama proses pekerjaan, diberlakukan sistem buka tutup. Pengendara harus bergantian melintas, dan kondisi jalan yang licin juga menuntut kewaspadaan ekstra.

    Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ) Wilayah Pacitan, Budi Hari Santoso menjelaskan, ruas yang diperlebar berada di Desa Temon, Kecamatan Arjosari dan Desa Jetis Lor, Kecamatan Nawangan. Keduanya merupakan proyek murni pelebaran jalan, termasuk pengeprasan tebing dan pembangunan talud. Di Desa Temon juga akan dibangun duplikasi jembatan.

    Selain itu, dua paket lainnya berada di Desa Mujing dan Desa Nawangan, Kecamatan Nawangan. Pelebaran ini mencakup peningkatan lebar jalan dari semula 3,5 meter menjadi 6 meter. Penambahan lebar badan jalan dengan beton cor di sisi kiri dan kanan, kemudian dilapisi aspal. “Untuk tahap awal, pembangunan difokuskan pada empat titik sepanjang 4,5 kilometer,” jelas Budi Hari Santoso Jumat (16/5/2025).

    Total anggaran proyek yang digelontorkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencapai Rp19,8 miliar. Dari total panjang jalan penghubung Arjosari–Purwantoro sekitar 46 kilometer, masih tersisa sekitar 14 kilometer yang kondisinya sempit.

    “Untuk kelanjutannya, kami sedang mengupayakan melalui PAPBD atau reguler tahun 2026. Belum bisa memastikan berapa kilometer yang dikerjakan, karena tergantung anggaran yang masuk ke Pacitan,” pungkasnya.

    Dengan pelebaran jalan ini, diharapkan jalur Arjosari–Nawangan–Purwantoro akan menjadi lebih aman, nyaman, serta memperpendek waktu tempuh dan membuka akses yang lebih baik dari arah utara menuju Pacitan. (tri/kun)

  • Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Mendagri apresiasi Papua Tengah tertinggi realisasi pendapatan APBD

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas capaian kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

    Apresiasi termasuk ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah, karena menjadi provinsi dengan capaian tertinggi dalam realisasi pendapatan daerah, yakni sebesar 39,08 persen per 7 Mei 2025.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Tahun 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (8/5), sebagaimana keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Dia menekankan pentingnya belanja pemerintah, termasuk di tingkat daerah, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja daerah berdampak langsung pada peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat, sehingga memperkuat daya beli dan menstimulasi pertumbuhan sektor swasta.

    “Saya melihat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat didukung sekali oleh konsumsi rumah tangga selain faktor-faktor lain, 50 persen lebih adalah konsumsi rumah tangga,” kata Tito.

    Selain Papua Tengah, sembilan daerah lainnya yang mencatat realisasi pendapatan APBD tertinggi antara lain Kalimantan Barat 35,92 persen, Jawa Barat 32,94 persen, Sumatera Utara 30,65 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 29,76 persen, Sulawesi Selatan 29,11 persen, Gorontalo 28,84 persen, Kalimantan Utara 28,76 persen, Kepulauan Bangka Belitung 27,64 persen, dan Bali 27,50 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Sumbawa Barat 46,96 persen, Tanah Laut 37,04 persen, Ciamis 36,34 persen, Barito Kuala 35,08 persen, Garut 34,70 persen, Ponorogo 34,48 persen, Melawi 34,17 persen, Puncak 33,89 persen, Malang 33,70 persen, dan Magetan 33,19 persen.

    Sementara di tingkat kota, yaitu Denpasar 34,52 persen, Baubau 33,95 persen, Banjarbaru 33,80 persen, Bukittinggi 33,33 persen, Batam 32,80 persen, Padang Panjang 32,67 persen, Banjar 32,53 persen, Tangerang Selatan 32,44 persen, Cimahi 30,95 persen, dan Payakumbuh 30,75 persen.

    Dalam kesempatan itu, dia juga memberikan catatan bagi pemerintah daerah yang realisasi pendapatannya masih tergolong rendah. Ia mengimbau seluruh kepala daerah agar segera mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan di daerah masing-masing.

    Adapun 10 provinsi dengan realisasi pendapatan terendah, yakni Papua Pegunungan 7,24 persen, Lampung 8,83 persen, Papua Barat Daya 9,25 persen, Bengkulu 9,85 persen, Papua 11,37 persen, Riau 12,34 persen, Jawa Tengah 12,72 persen, Aceh 13,30 persen, Papua Barat 15,96 persen, dan Sulawesi Barat 16,51 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yakni Batanghari 0,14 persen, Jayawijaya 0,35 persen, Lumajang 1,11 persen, Empat Lawang 2,38 persen, Mimika 3,14 persen, Semarang 3,81 persen, Cilacap 4,24 persen, Pakpak Bharat 4,31 persen, Aceh Tenggara 6,12 persen, dan Aceh Selatan 6,28 persen.

    Selanjutnya di tingkat kota, yaitu Tual 0,19 persen, Subulussalam 7,38 persen, Yogyakarta 9,37 persen, Pematangsiantar 10,54 persen, Sungai Penuh 13,49 persen, Samarinda 14,45 persen, Bontang 14,62 persen, Tebing Tinggi 14,82 persen, Lhokseumawe 14,88 persen, dan Cirebon 15,72 persen.

    Kemudian, 10 provinsi dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Jawa Barat 21,91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 21,73 persen, Sumatera Utara 20,64 persen, Banten 20,16 persen, Kepulauan Bangka Belitung 20,08 persen, Nusa Tenggara Barat 19,70 persen, Sulawesi Barat 18,84 persen, Gorontalo 18,45 persen, DKI Jakarta 18,00 persen, dan Sulawesi Selatan 17,65 persen.

    Lalu untuk kabupaten, yaitu Ciamis 33,42 persen, Pati 27,74 persen, Banyuwangi 27,06 persen, Sumbawa Barat 26,23 persen, Madiun 25,85 persen, Purbalingga 25,43 persen, Aceh Besar 25,39 persen, Wonogiri 25,35 persen, Bantul 25,15 persen, dan Ponorogo 24,96 persen.

    Sementara di tingkat kota, yakni Dumai 24,99 persen, Ternate 24,35 persen, Salatiga 23,83 persen, Cimahi 23,59 persen, Banjar 23,48 persen, Padang Panjang 23,34 persen, Banda Aceh 22,80 persen, Serang 22,77 persen, Batam 22,51 persen, dan Sukabumi 21,98 persen.

    Sedangkan 10 provinsi dengan realisasi belanja terendah, yakni Papua Tengah 4,69 persen, Lampung 5,67 persen, Papua Selatan 5,90 persen, Papua Barat 6,88 persen, Jawa Tengah 6,99 persen, Kalimantan Timur 7,39 persen, Sumatera Selatan 9,59 persen, Papua Barat Daya 9,65 persen, Riau 10,87 persen, dan Aceh 11,13 persen.

    Kemudian di tingkat kabupaten, yaitu Empat Lawang 1,69 persen, Buton Selatan 1,91 persen, Mamberamo Raya 2,17 persen, Keerom 2,41 persen, Lebong 2,45 persen, Dogiyai 2,51 persen, Lumajang 2,54 persen, Boven Digoel 3,08 persen, Muara Enim 3,35 persen, dan Aceh Selatan 3,40 persen. Di tingkat kota, yaitu Subulussalam 3,95 persen, Yogyakarta 6,39 persen, Pematangsiantar 7,91 persen, Samarinda 9,48 persen, Gunungsitoli 10,24 persen, Cirebon 10,71 persen, Tual 11,83 persen, Pagar Alam 12,30 persen, Sungai Penuh 12,57 persen, dan Tanjung Balai 13,26 persen.

    Dalam kesempatan itu, Tito juga menyinggung soal peran Pemda dalam menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG). Sebagai bentuk dukungan konkret, Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

    “Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” imbuhnya.

    Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

    Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung. Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pj Bupati Magetan Tegaskan Tambang CV Putra Anugerah di Sayutan Tak Berizin

    Pj Bupati Magetan Tegaskan Tambang CV Putra Anugerah di Sayutan Tak Berizin

    Magetan (beritajatim.com) – Penjabat (Pj) Bupati Magetan, Nizhamul, memastikan bahwa aktivitas pertambangan oleh CV Putra Anugerah di Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Magetan, dilakukan tanpa izin operasi di wilayah Jawa Timur. Perusahaan tersebut diketahui hanya mengantongi izin operasi di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, namun telah mengeksploitasi lahan hingga melewati batas administratif dan masuk ke wilayah Magetan.

    Temuan tersebut disampaikan Nizhamul usai melakukan inspeksi mendadak ke lokasi tambang. Ia menyebut aktivitas pertambangan tersebut tidak hanya ilegal, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius serta membahayakan keselamatan warga sekitar.

    ‘’Karena batas wilayah belum jelas ini dimanfaatkan untuk memperluas usahanya secara illegal. Yang kedua ini dampaknya juga terhadap lingkungan. Setelah dikeruk tidak ada reklamasi lingkungan. Itu yang rusak alam itu. Sudah itu saya melihat itu ada tebing-tebing itu kan rawan, runtuh longsor dan seterusnya itu. Rusak sekali ini alam pemetaan ini. Yang ketiga tadi jalan ya. Ada truk-truk ini yang bisa lihat ini itu sudah melebihi dimensi odol ya,’’ kata Nizhamul, Rabu (8/5/2025).

    Ia menambahkan, Pemkab Magetan telah mengalami kerugian akibat eksploitasi ilegal tersebut. Meskipun aktivitas pertambangan telah dihentikan sejak 7 Mei 2025, Nizhamul mengimbau masyarakat sekitar tetap mengawasi lokasi tambang untuk mencegah aktivitas ilegal kembali beroperasi. Lebih lanjut, ia menyoroti potensi adanya unsur pidana dalam kasus ini.

    ‘’Ya ada nanti di nanti kan jadi pajak itu ada ya pajak itu nanti ada yang namanya menjadi pegawai negeri sipil PPNS-nya. Kita cek nanti. Kalau ada unsur pidananya sudah dilimpahkan,’’ tambahnya.

    Sementara itu, Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) Magetan, Joyo Supriyanto, menjelaskan bahwa CV Putra Anugerah memiliki dua titik lokasi tambang. Lokasi yang berada sepenuhnya di wilayah Magetan disebut telah memiliki izin resmi, namun lokasi lainnya yang melintasi batas wilayah memang bermasalah.

    ‘’Untuk tambang yang tidak memiliki izin di Magetan, kami tidak memantau. Sehingga baru diketahui saat ada protes dari warga. Untuk lahan yang sudah tereksploitasi di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur oleh CV Putra Anugerah ini sekitar dua hektar,’’ terang Joyo. [fiq/beq]

  • Rekam Jejak Sarmo sang Pembunuh Berantai Asal Wonogiri, Kini Divonis Mati – Halaman all

    Rekam Jejak Sarmo sang Pembunuh Berantai Asal Wonogiri, Kini Divonis Mati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Wonogiri menjatuhkan vonis berupa pidana mati terhadap Sarmo, terdakwa kasus pembunuhan berencana.

    Sarmo merupakan pembunuh berantai asal Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah (Jateng) yang menghabisi nyawa 4 orang secara sadis.

    Adapun vonis hukuman mati Sarmo dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim PN Wonogiri pada Selasa (6/5/2025).

    Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dipimpin oleh Agusty Hadi Widarto selaku Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani sebagai Hakim Anggota 1, dan Donny selaku Hakim Anggota 2.

    Dalam sidang putusan itu, Hakim Ketua Agusty Hadi Widarto membacakan putusan yang menyatakan bahwa Sarmo terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan.

    “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati,” ujarnya.

    Juru bicara (Jubir) PN Wonogiri, Donny, mengatakan bahwa terdapat dua perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Sarmo.

    Kedua korban yang dibunuh Sarmo itu yakni Sunaryo, warga Lingkungan Panggil Kelurahan/Kecamatan Jatipurno, Wonogiri dan Agung Santosa warga Desa Sajen, Kecamatan Trucuk, Klaten, Jateng.

    Dalam amar putusan sidang perkara pertama, Sarmo dijatuhi hukuman mati.

    Sedangkan dalam amar putusan sidang kedua, Sarmo dijatuhi vonis nihil.

    “Saat putusan dijatuhkan maksimal, putusan kedua bunyinya begitu, nihil,” kata Donny, dilansir TribunSolo.com.

    Menurutnya, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Sarmo dengan berbagai pertimbangan seperti dari aspek keluarga korban, kronologis, dan pertimbangan lain.

    Adapun korban aksi Sarmo total 4 orang, dua korban lainnya adalah Katiyani warga Desa Sanan, Girimarto dan Sudimo warga Desa Semagar, Girimarto.

    Dua korban lain tersebut juga dipertimbangkan majelis hakim.

    “Utamanya keluarga korban. Korban kan semuanya punya keluarga, itu juga dipertimbangkan. JPU menuntut hukuman seumur hidup, tapi majelis hakim dalam pertimbangannya tak sependapat,” jelas Donny.

    Dengan berbagai pertimbangan itu, lanjut Donny, majelis hakim memutuskan hukuman lebih berat dari jaksa penuntut umum (JPU), yakni hukuman mati kepada Sarmo.

    Mengingat, JPU pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonogiri menuntut Sarmo dengan pidana penjara seumur hidup.

    Dalam rangkaian sidang yang telah dilalui, diketahui bahwa pihak Sarmo sempat mengajukan pembelaan.

    Tetapi, pembelaan terdakwa ditolak majelis hakim karena berbagai pertimbangan.

    “Baik dari pihak terdakwa dan JPU punya hak yang sama. Mau menerima putusan, pikir-pikir atau banding. Diberi waktu,” sebut Donny.

    Rekam Jejak Pembunuhan Sarmo

    Pengungkapan kasus pembunuhan berantai di Wonogiri ini bermula dari penangkapan Sarmo (35) pada 6 Desember 2023. 

    Sarmo awalnya ditangkap atas kasus pencurian dengan pemberatan di Wonogiri. 

    Namun, setelah polisi mendalami keterangan Sarmo, terbongkarlah bahwa ia telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang yaitu Sunaryo dan Agung Santosa.

    Jasad kedua korban itu ditemukan di Kecamatan Girimarto pada 7 Desember 2023, yang mana sudah dalam kondisi berbentuk kerangka.

    Keduanya dibunuh Sarmo dengan diracun menggunakan potas ke dalam minumannya.

    “Benar yang bersangkutan (pelaku) atas nama Sarmo (35) mengakui telah membunuh dua orang dengan cara meracun, kemudian dikembangkan lagi pada tanggal 21 Desember 2023,” ungkap Kapolda Jawa tengah, yang waktu itu dijabat oleh Irjen Pol Ahmad Luthfi dalam jumpa pers di Mako Polres Wonogiri, Sabtu (30/12/2023), dilansir TribunSolo.com.

    Dari hasil pengembangan pada 21 Desember 2023, ditemukan satu korban perempuan bernama Katiyanti(26) pada tahun 2020 lalu yang dibunuh dengan kekerasan atau dicekik.

    Kemudian, ditemukan lagi korban bernama Sudimo dibunuh dengan cara diracun. 

    “Jadi empat kejadian inilah mengawali diungkapnya kasus, kemudian jajaran reserse kami Wonogiri di backup oleh jajaran Polda Jawa Tengah, baik itu Nafis, Labfor maupun Dokes dengan metode saintifik running investigation,” paparnya.

    Menurut Ahmad Luthfi, kejahatan yang dilakukan oleh Sarmo merupakan kasus berat yang harus ada kebenaran ilmiah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul BREAKING NEWS: Sarmo Pembunuh Berantai Asal Girimarto Wonogiri Divonis Hukuman Mati

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti)

  • Kakak Wanita Tewas Dicor Bongkar Kebohongan Joko, Tegaskan Dwi Hastuti Dibunuh Bukan karena Asmara – Halaman all

    Kakak Wanita Tewas Dicor Bongkar Kebohongan Joko, Tegaskan Dwi Hastuti Dibunuh Bukan karena Asmara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Fakta baru kasus wanita tewas dicor di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dibongkar oleh kakak korban Yunianto.

    Ia membantah adiknya Dwi Hastuti (48) memiliki hubungan spesial dengan pelaku Joko Nur Setyawan (34).

    “Tidak ada hubungan spesial seperti dikatakan oleh pelaku,” tegasnya, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews, Senin (5/5/2025).

    Yunianto dalam kesempatannya menegaskan, secara pribadi dirinya tidak mengenal Joko secara dekat.

    Meskipun demikian, ia memang sempat bertemu dengannya dalam sebuah acara.

    “Tidak terlalu kenal, ketemu pelaku saat kegiatan mengantar Paguyuban Reog ke Temanggung,” tambah dia.

    Yunianto lalu menceritakan awal mula adiknya dilaporkan hilang sejak 14 Februari 2025 lalu.

    Sejak Dwi Hastuti tak ada kabar, pihak keluarga sudah curiga dengan Joko Nur.

    “Dari pihak keluarga terutama saya sendiri sudah curiga dengan pelaku. Karena (motifnya) bukan asmara seperti diviralkan itu,” sebut Yunianto.

    Memang diketahui antara pelaku dan korban sedang terlibat permasalahan perihal mobil rental.

    Mobil milik korban sengaja dibawa pelaku untuk disewakan.

    Namun dalam perjalanan, mobil tersebut digadaikan oleh pelaku.

    “Maka adek saya mencari keberadaan mobilnya di mana.,” tambahnya.

    Yunianto mengaku mencari mobilnya seorang diri tanpa didampingi polisi maupun keluarga.

    Dwi Hastuti juga sempat curhat terkait masalah ini dan meminta saran kepada teman-temannya semasa sekolah.

    “Terus dia inisiatif mencari pelaku itu untuk menunjukkan mobilnya di mana,” papar Yunianto.

    Terakhir, Yunianto meyakini pelaku sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban.

    Sedangkan terkait motifnya, ia yakin bukan persoalan asmara.

    “Ini tentang mobil rental, kepemilikan harta. Joko sudah ada niat jahat dari awal,” tandasnya.

    Kasat Reskrim Polres Wonogiri, Iptu Agung Sadewo memberikan pernyataan berbeda terkait hubungan pelaku dan korban.

    Berdasarkan keterangan Joko Nur, ia mengakui menjalin asmara dengan Dwi Hastuti.

    Keduanya sudah saling mengenal sejak Oktober 2024 lalu.

    Sebelum dibunuh, korban juga sempat minta dinikahi.

    “Korban ini meminta untuk dinikahi oleh pelaku.”

    “Namun, pelaku karena sudah berkeluarga di situlah mulai muncul emosi daripada pelaku,” ujar dia, dikutip dari kanal YouTube tvOneNews.

    Selain asmara, lanjut Iptu Agung ada motif lain, yakni masalah utang sebesar Rp15 juta.

    Polisi masih terus mendalami kasus ini termasuk menelusuri barang-barang berharga milik korban yang hilang.

    Sementara latar belakang dari pelaku adalah sopir bus.

    “Dia adalah pengemudi bus. Untuk rekam jejak kriminal belum ada,” beber Iptu Agung.

    Polisi untuk sementara menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

    Joko di hadapan polisi mengakui korban adalah selingkuhannya, karena dirinya sudah beristri dan memiliki 2 anak.

    “Motifnya dia itu ngejar saya ingin dinikahi, saya tidak mau karena saya sudah punya anak istri.”

    “Motif lain saya punya pinjaman Rp 15 juta,” katanya, dikutip dari TribunSolo.com.

    Joko turut mengakui, dirinyalah pelaku tunggal dalam kasus ini.

    “Saya cekik dari belakang. Setelah (korban meninggal) dikubur di belakang rumah, saya kubur dengan tanah, saya cor biar tidak bau. Tidak ada yang membantu, saya sendiri,” tandasnya.

    Informasi tambahan, kasus ini mulai terungkap saat polisi menerima laporan penemuan mayat dicor pada 1 Mei 2025 kemarin.

    Lokasinya di rumah orang tua pelaku, di sebuah rumah sederhana di Dusun Brubuh, Desa Ngadirojo Lor, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Alasan Pria Bunuh Wanita Hingga Cor Jasadnya di Wonogiri, Ogah Nikahi dan Punya Utang Rp15 Juta

    (Tribunnews.com/Endra)(TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti)

  • Detik-detik Wanita di Wonogiri Dibunuh Pacar, Korban sempat Teriak, lalu Jasadnya Dicor – Halaman all

    Detik-detik Wanita di Wonogiri Dibunuh Pacar, Korban sempat Teriak, lalu Jasadnya Dicor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Satreskrim Polres Wonogiri, Jawa Tengah, mengungkap detik-detik tewasnya Dwi Hastuti (48), seorang wanita warga Baturetno, Kabupaten Wonogiri, yang jasadnya dicor di pekarangan rumah.

    Dwi dibunuh oleh seorang pria bernama Joko Nur Setiawan (34) warga Ngadirojo, Wonogiri.

    Jasad korban ditemukan terkubur di liang yang dilapisi semen di pekarangan belakang rumah milik orang tua pelaku di Kecamatan Ngadirojo pada Kamis (1/5/2025) dini hari.

    Korban dinyatakan hilang sejak 11 Februari 2025. Ternyata, di hari itulah nyawa korban dihabisi pelaku.

    Kasatreskrim Polres Wonogiri, Iptu Agung Sadewo, menjelaskan pelaku mengaku membunuh Dwi dengan cara mencekik hingga korban terjatuh dan memukulinya berulang kali.

    “Tersangka mengakui setelah korban dicekik, korban jatuh kemudian korban dipukuli berulang kali sehingga korban meninggal dunia,” kata Agung di Mapolres Wonogiri pada Sabtu (3/5/2025), dilansir TribunJateng.com.

    Agung menyebutkan, korban sempat berteriak, namun kondisi di daerah tersebut sepi.

    Di sisi lain, ayah Joko yang tinggal seorang diri di rumah tersebut tengah pergi dan mulut korban dibekap oleh pelaku.

    Saat pelaku mencekik leher Dwi, korban terjatuh dan kepalanya membentur fondasi rumah.

    Pelaku menggunakan tangan kosong kemudian memukuli korban.

    “Posisi korban (terlentang), diduduki kemudian dipukuli,” sebut Agung.

    Agung juga mengatakan, pelaku kemudian mengubur jasad korban di pekarangan belakang rumah dekat kandang itik.

    Pelaku diketahui sempat keluar untuk membeli semen.

    “Setelah terjadi pembunuhan, dia (pelaku) sempat membeli semen untuk menutupi perbuatannya itu,” jelas Agung.

    Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap jasad korban, ditemukan memar di bagian wajah Dwi.

    “Dari hasil visum et repertum, hasil sementara itu terdapat memar di wajah bagian pipi kanan kiri (korban), kemudian terdapat pendarahan di otak,” ungkap Agung.

    Sejauh ini, polisi telah memeriksa enam saksi dan tidak menutup kemungkinan akan memeriksa saksi lain.

    Polisi juga telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap pelaku.

    Pengakuan Pelaku

    Joko mengaku alasannya membunuh Dwi karena tidak bisa menyanggupi permintaan korban yang mengajaknya menikah.

    Keduanya diketahui sempat menjalin asmara.

    Selain itu, pelaku juga memiliki utang Rp15 juta kepada korban.

    “Motifnya dia itu ngejar saya ingin dinikahi, saya tidak mau karena saya sudah punya anak istri. Motif lain saya punya pinjaman Rp 15 juta,” ujar Joko, Jumat (2/5/2025), dilansir TribunSolo.com.

    Pelaku juga mengaku melancarkan aksinya membunuh dan mengubur korban, seorang diri.

    “Saya cekik dari belakang. Setelah (korban meninggal) dikubur di belakang rumah, saya kubur dengan tanah, saya cor biar tidak bau. Tidak ada yang membantu, saya sendiri,” bebernya.

    Atas perbuatannya, Joko dijerat Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun.

    Meski demikian, pihak kepolisian masih mendalami adakah motif pembunuhan berencana dalam kasus ini.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Polisi Ungkap Fakta Baru Kasus Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Dicor di Wonogiri

    (Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJateng.com/Agus Iswadi) (TribunSolo.com/Erlangga Bima Sakti)