Xcloud.id

kab/kota: Wonogiri

  • Kemenhub Sediakan Mudik Gratis 38.772 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

    Kemenhub Sediakan Mudik Gratis 38.772 Penumpang pada Libur Natal dan Tahun Baru

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan angkutan mudik gratis dengan kapasitas 38.772 penumpang selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kementerian Perhubungan menyediakan tiga program mudik gratis pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (4/12/2024) dilansir Antara.

    Adapun program mudik gratis tersebut terdiri atas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat menyediakan 11 rute tujuan mudik dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri dengan 88 bus dan dua unit truk untuk kapasitas 3.500 penumpang.

    Ditjen Perkeretaapian menyediakan lintas Jakarta Gudang-Lempuyangan yang terdiri atas Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, dan Stasiun Lempuyangan (PP) dengan kapasitas 5.300 penumpang dan 2.320 sepeda motor periode angkutan motor gratis selama 10 hari.

    Kemudian, Ditjen Perhubungan Laut menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut (PP) dengan kapasitas 29.972 penumpang.

    Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama periode akhir tahun tersebut mencapai 110,67 juta orang. 

    Pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari dari 18 Desember 202 sampai 8 Januari 2025. Adapun potensi pergerakan antarprovinsi mencapai 55,86 juta orang dan potensi pergerakan dalam provinsi mencapai 54,81 juta orang.

    Sementara, alasan masyarakat bepergian pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, yakni 45,6% terkait liburan untuk pergi ke lokasi wisata, liburan untuk pulang kampung 32,36%, merayakan Natal/Tahun Baru di kampung 19,96% dan karena tugas/pekerjaan 2%.

    Untuk mengatasi kepadatan libur Natal dan  Tahun Baru, Kemenhub menyediakan angkutan mudik gratis.

  • Kemenhub sediakan mudik gratis untuk kapasitas 38.772 penumpang

    Kemenhub sediakan mudik gratis untuk kapasitas 38.772 penumpang

    Potensi pergerakan masyarakat selama periode akhir tahun mencapai 110,67 juta orang

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyediakan angkutan mudik gratis dengan total kapasitas 38.772 penumpang selama masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Kementerian Perhubungan menyediakan tiga program mudik gratis pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan total kapasitas 38.772 penumpang dan 2.320 sepeda motor,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Jakarta, Rabu.

    Adapun program mudik gratis tersebut terdiri atas Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat menyediakan 11 rute tujuan mudik dari Jakarta ke Solo, Yogyakarta, Surabaya, Wonosobo, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Purwokerto, Malang, Madiun, dan Kediri dengan 88 unit bus dan dua unit truk untuk kapasitas 3.500 penumpang.

    Ditjen Perkeretaapian menyediakan lintas Jakarta Gudang-Lempuyangan yang terdiri atas Stasiun Jakarta Gudang, Stasiun Cirebon Prujakan, Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, dan Stasiun Lempuyangan (PP) dengan kapasitas 5.300 penumpang dan 2.320 sepeda motor periode angkutan motor gratis selama 10 hari.

    Kemudian, Ditjen Perhubungan Laut menyediakan 100 ruas trayek pelayaran angkutan laut (PP) dengan kapasitas 29.972 penumpang.

    Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Kemenhub, potensi pergerakan masyarakat selama periode akhir tahun tersebut mencapai 110,67 juta orang.

    Potensi pergerakan ini mencakup seluruh provinsi di Indonesia yang tersebar selama 22 hari dari 18 Desember 202 sampai dengan 8 Januari 2025.

    Adapun potensi pergerakan antarprovinsi mencapai 55,86 juta orang dan potensi pergerakan dalam provinsi mencapai 54,81 juta orang.

    Sementara, alasan masyarakat bepergian pada masa Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yakni 45,6 persen terkait liburan untuk pergi ke lokasi wisata, liburan untuk pulang kampung 32,36 persen, merayakan Natal/Tahun Baru di kampung 19,96 persen dan karena tugas/pekerjaan 2 persen.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang Regional 29 November 2024

    Kontrak Guru PPPK di Wonogiri Diperpanjang, Bupati Jekek: Selama Kinerjanya Baik Kontrak Diperpanjang
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    –
    Bupati Wonogiri

    Joko Sutopo
    , atau yang akrab disapa Jekek, memastikan bahwa ribuan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayahnya akan mendapatkan perpanjangan kontrak kerja setiap lima tahun, hingga mencapai usia pensiun.
    Akan tetapi, perpanjangan kontrak tersebut bergantung pada kinerja dan kompetensi guru yang bersangkutan, sesuai dengan sistem penilaian yang berlaku.
    “Selama kinerja dan kompetensi
    guru PPPK
    baik dan sesuai dengan kebutuhan instansi, kontrak mereka akan diperpanjang,” kata Jekek.
    “Oleh karena itu, para guru PPPK harus memastikan kinerjanya tetap optimal untuk dapat memperpanjang kontrak mereka,” ujar Jekek dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Jumat (29/11/2024).
    Pernyataan tersebut disampaikan Jekek saat bertatap muka dengan sekitar 3.400 guru PPPK di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Selasa (26/11/2024).
    Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi para guru PPPK untuk menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai status kontrak setelah lima tahun bekerja.
    Pada kesempatan tersebut, Jekek memberikan penjelasan bahwa
    Pemkab Wonogiri
    akan terus memperpanjang kontrak bagi guru PPPK yang memiliki kinerja baik.
    “Jika kinerjanya baik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri pasti akan terus memperpanjang kontraknya. Kita membutuhkan sekitar 7.000 guru di Wonogiri, dan 3.400 di antaranya sudah berstatus PPPK,” jelasnya.
    Saat ini, jumlah guru PPPK di Kabupaten Wonogiri mencapai sekitar 3.400 orang yang mengajar di sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh wilayah.
    Sementara itu, sekitar 3.600 guru lainnya berstatus pegawai negeri sipil (PNS).
    Jekek menambahkan, Pemkab Wonogiri tidak akan menambah jumlah guru PNS yang dapat menggeser posisi guru PPPK, melainkan akan mengisi kekosongan guru PNS hanya apabila ada pensiun.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu Regional 28 November 2024

    Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu Regional 28 November 2024

    Agar Akses Kesehatan Merata, Pemkab Wonogiri Tingkatkan Layanan Kesehatan Primer Posyandu
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Bupati
    Wonogiri

    Joko Sutopo
    atau Jekek menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri perlu menyelesaikan persoalan krusial di bidang kesehatan melalui peningkatan integrasi layanan kesehatan primer di Pos Pelayanan Terpadu (
    Posyandu
    ).
    “Lewat tema ini maka
    Pemkab Wonogiri
    mendorong dan mengajak warga untuk bersama menumbuhkan kesadaran kolektif untuk berperilaku hidup sehat,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/11/2024).
    Hal tersebut disampaikan dalam apel peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-60 bertemakan “Gerak Bersama, Sehat Bersama” di Lapangan Parkir Waduk Gajah Mungkur, Kabupaten Wonogiri, Selasa (12/11/2024).
    Jekek mengungkapkan, seluruh Posyandu ditargetkan untuk dapat memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan kepada seluruh masyarakat, mulai dari bayi baru lahir hingga lansia.
    Dengan peningkatan pelayanan tersebut, warga diharapkan dapat disiplin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
    ”Penyakit yang ada sekarang itu karena gaya hidup kurang sehat, tidak disiplin dalam memeriksakan kesehatan. Untuk itu pencegahan perlu dilakukan. Dan saat ini
    universal health coverage
    (UHC) Wonogiri sudah terpenuhi, tetapi itu saja belum cukup,” tambahnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Wonogiri Setyarini mengatakan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) di Kabupaten Wonogiri sudah mencapai 87 persen. Cakupan ini telah memenuhi UHC tingkat pratama.
    “Kendati demikian, Pemkab Wonogiri masih memiliki tantangan besar untuk memberikan layanan kesehatan masyarakat. Terlebih, kesadaran warga untuk memeriksa kesehatan diri secara rutin masih rendah,” ungkapnya.
    Setyarini menilai, penyakit tidak menular seperti jantung,
    stroke
    , kanker, dan diabetes dapat dicegah jika masyarakat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
    Berdasarkan data 2023, jumlah penderita hipertensi di Wonogiri sebanyak 406.612 orang dan penderita diabetes sebanyak 17.590 orang.
    “Untuk mendeteksi dini penyakit tersebut maka kami meningkatkan layanan primer melalui Posyandu integrasi. Dengan demikian semua Posyandu bisa melayani semua siklus kehidupan dan kesehatan warga dapat dipantau setiap bulan di Posyandu,” paparnya.
    Selain itu, Setyarini juga menyampaikan bahwa jumlah Posyandu di Kabupaten Wonogiri adalah 2.154 unit. Dari jumlah itu, hanya 40 persen Posyandu yang telah terintegrasi layanan primer, sehingga dapat melayani pemantauan kesehatan.
    “Pemantauan kesehatan di Posyandu dapat berupa pengecekan kondisi ibu hamil, penimbangan bayi, pengecekan gula darah, tekanan darah. Kami juga memberikan edukasi kesehatan kepada warga,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masuki Musim Tanam, Pupuk Indonesia Percepat Penebusan Pupuk Subsidi di Wonogiri

    Masuki Musim Tanam, Pupuk Indonesia Percepat Penebusan Pupuk Subsidi di Wonogiri

    Wonogiri, Beritasatu.com – Sebagai upaya untuk mempercepat penebusan pupuk bersubsidi tahun 2024, serta dalam rangka mendukung petani pada musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar kegiatan “Rembuk Tani” di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024). 

    Senior Manager Jawa Tengah & DIY Pupuk Indonesia, Antonius Yudhi Kristyanto mengatakan bahwa Rembuk Tani bertujuan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien. 

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, baik dari sisi ketersediaan maupun harga yang terjangkau. Pupuk Indonesia berharap lewat dukungan yang kami berikan dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ujarnya. 

    Dalam program Rembuk Tani, petani bisa menikmati berbagai diskon khusus. Salah satu program utama yang ditawarkan adalah voucher potongan harga sebesar Rp50.000 untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang berlaku hingga 20 Desember 2024. Berbagai pupuk subsidi yang dapat ditebus petani dalam program ini antara lain pupuk Urea, NPK, dan Organik. 

    Jenis pupuk ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan tanaman, dan merupakan pupuk yang disubsidi sesuai yang tertuang dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2024. Sesuai kebijakan pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani hanya perlu membawa KTP sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi. 

    Tak hanya itu, program lainnya yang ditawarkan adalah potongan harga 40% untuk Pupuk NPK Phonska Plus, pupuk nonsubsidi unggulan yang mendukung peningkatan hasil panen. Diskon ini berlaku selama acara berlangsung, memberikan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga lebih terjangkau. 

    Selain potongan harga, Rembuk Tani juga menghadirkan sesi diskusi antara perwakilan Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani. Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal.

    Diskusi dua arah ini bertujuan pula untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani, serta menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan. 

    “Dengan semangat kolaborasi, Pupuk Indonesia siap mendampingi petani dalam setiap tahap perjalanan menuju kemandirian pangan nasional. Rembuk Tani bukan hanya sekedar acara, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh, untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” tutup Yudhi. 

  • Pupuk Indonesia percepat penebusan pupuk subsidi di Wonogiri

    Pupuk Indonesia percepat penebusan pupuk subsidi di Wonogiri

    Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi

    Jakarta (ANTARA) – PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar Rembuk Tani di Wonogiri, Jawa Tengah pada Kamis (21/11), guna mempercepat penebusan pupuk bersubsidi.

    Senior Manager Jawa Tengah & DIY Pupuk Indonesia Antonius Yudhi Kristyanto mengatakan bahwa Rembuk Tani bertujuan untuk memastikan akses yang lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk, serta mendorong peningkatan hasil pertanian melalui dialog dan program diskon khusus. Inisiatif ini diharapkan dapat membantu petani mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien.

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, baik dari sisi ketersediaan maupun harga yang terjangkau. Pupuk Indonesia berharap lewat dukungan yang kami berikan dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ujar Yudhi melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dalam program Rembuk Tani, petani bisa menikmati berbagai diskon khusus, satu program utama yang ditawarkan adalah voucher potongan harga sebesar Rp50.000 untuk setiap pembelian pupuk bersubsidi pada kios-kios resmi yang berlaku hingga 20 Desember 2024.

    Berbagai pupuk subsidi yang dapat ditebus petani dalam program ini antara lain pupuk Urea, NPK, dan Organik. Jenis pupuk ini telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan tanaman, dan merupakan pupuk yang disubsidi sesuai yang tertuang dalam Permentan Nomor 1 Tahun 2024.

    Sesuai kebijakan pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani hanya perlu membawa KTP sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi.

    Tak hanya itu, program lainnya yang ditawarkan adalah potongan harga 40 persen untuk Pupuk NPK Phonska Plus, pupuk nonsubsidi unggulan yang mendukung peningkatan hasil panen. Diskon ini berlaku selama acara berlangsung, memberikan kesempatan bagi para petani untuk memperoleh pupuk berkualitas dengan harga lebih terjangkau.

    Selain potongan harga, Rembuk Tani juga menghadirkan sesi diskusi antara perwakilan Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani. Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal.

    Diskusi dua arah ini bertujuan untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani, serta menciptakan kerjasama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Dengan semangat kolaborasi, Pupuk Indonesia siap mendampingi petani dalam setiap tahap perjalanan menuju kemandirian pangan nasional. Rembuk Tani bukan hanya sekedar acara, melainkan komitmen nyata dalam membangun ketahanan pangan yang lebih kokoh, untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera dan berkelanjutan,” kata Yudhi.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Ahmad Wijaya
    Copyright © ANTARA 2024

  • Polinus & UDB Kembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Jlegong Wonogiri – Espos.id

    Polinus & UDB Kembangkan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Jlegong Wonogiri – Espos.id

    Perbesar

    ESPOS.ID – Penyerahan Smart TV untuk Pusat Informasi Terpadu di Dusun Jlegong di Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri. (Istimewa)

    Esposin, WONOGIRI – Tim dosen dari Politeknik Indonusa Surakarta dan Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta mendampingi masyarakat di Dusun Jlegong di Desa Gemawang, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Wonogiri, untuk membenahi destinasi wisata unggulan berbasis kearifan lokal di desa setempat. 

    Langkah ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim dosen dari Politeknik Indonusa Surakarta dan UDB Surakarta dengan ketua tim Yohanes Martono Widagdo, dengan anggota Markus Utomo Sukendar, dan Sopingi. Selain itu juga melibatkan mahasiswa. 

    Promosi
    Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun

    Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini mendapatkan dukungan Dana Hibah Direktorat Jenderal Vokasi,  Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) tahun anggaran 2023/ 2024.

    Dalam pengembangan kawasan desa wisata dilakukan perencanaan dan melakukan analisis kebutuhan pengembangan desa wisata khususnya di Dusun Jlegong. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka dilakukan pembuatan perancangan kegiatan berupa pelatihan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola potensi wisata lokal secara mandiri dan berkelanjutan.

    Program Optimalisasi Potensi Wisata yang dilakukan di Dusun Jlegong mencakup beberapa kegiatan strategis yaitu membenahi akses jalan menuju destinasi sehingga mudah diakses,  pembuatan website dan pembuatan video profil Kampung Wisata “Jlegongnesia” sebagai media promosi digital, pembuatan Pusat Informasi Terpadu untuk memudahkan informasi bagi wisatawan yang berkunjung.   

    Dalam upaya meningkatkan pengetahuan produk-produk pendukung wisata di Dusun Jlegong ini dilakukan juga pelatihan desain pengemasan produk kuliner sehingga lebih menarik dan bernilai jual tinggi. Kegiatan pelatihan pengelolaan penginapan atau homestay yang nyaman bagi wisatawan serta memberikan layanan wisata yang profesional dan ramah, dan pelatihan Bahasa Inggris bagi Pokdarwis sebagai ujung tombak dalam memberikan layanan komunikasi khususnya bagi wisatawan dari mancanegara.

    Dalam penjelasannya, Ketua tim pengabdian, Yohanes Martono Widagdo, menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk memaksimalkan potensi lokal Dusun Jlegong. 

    “Kegiatan ini dilakukan untuk membantu mengembangkan potensi wisata lokal yang memiliki daya saing dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain,” ujar Yohanes. 

    Ia juga menambahkan bahwa pendampingan tidak akan berhenti di tahun ini saja. 

    “Kami akan mengupayakan pendampingan multi-tahun hingga Dusun Jlegong benar-benar dikenal luas sebagai kampung wisata di Indonesia,” tegasnya.

    Dusun Jlegong memiliki berbagai daya tarik, mulai dari pemandangan alam yang indah hingga tradisi budaya yang autentik, seperti Air Terjun Jumok, Watu Tumbu, Watu Lumbung, Kali Piji serta beberapa produk kuliner khas Dusun Jlegong.  

    Potensi ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pengalaman wisata yang unik dan berkesan bagi pengunjung.  Tradisi lokal, seperti seni pertunjukan khas daerah dan kuliner tradisional, dipadukan dengan pendekatan modern untuk menciptakan daya tarik wisata yang kompetitif. 

    Dengan dukungan infrastruktur dan promosi digital, Dusun Jlegong diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Wonogiri. Program pengabdian ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah dalam mengembangkan potensi lokal. 

    Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, program ini tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata.  

    Melalui semangat yang kuat dari masyarakat Dusun Jlegong, dukungan akademisi, serta bantuan dana pemerintah, perjalanan Dusun Jlegong menuju pengakuan nasional sebagai kampung wisata unggulan berbasis kearifan lokal kini menjadi lebih nyata.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram “Solopos.com Berita Terkini” Klik link ini.

  • Pupuk Indonesia dan Wapres Gibran Ajak Petani Tebus Pupuk Bersubsidi di Kegiatan Rembuk Tani

    Pupuk Indonesia dan Wapres Gibran Ajak Petani Tebus Pupuk Bersubsidi di Kegiatan Rembuk Tani

    Semarang, Beritasatu.com – Dalam rangka menyambut musim tanam, PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam acara Rembuk Tani di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2024) mengajak seluruh petani terdaftar di Jawa Tengah untuk segera melakukan penebusan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang dimiliki. Rembuk Tani yang bertujuan untuk memastikan akses lebih luas dan terjangkau terhadap pupuk bersubsidi dihadiri Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka.

    Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal menjelaskan bahwa Rembuk Tani merupakan program inisiatif Pupuk Indonesia untuk membantu petani dalam percepatan penebusan pupuk bersubsidi. Harapannya, petani dapat mencapai hasil panen yang optimal dengan biaya yang efisien.

    “Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan petani terhadap pupuk dapat terpenuhi, khususnya dari sisi ketersediaan atau stok. Kami berharap dukungan Pupuk Indonesia bersama Bapak Wapres ini dapat menambah semangat dan optimisme petani dalam menghadapi musim tanam kali ini,” ujar Gusrizal.

    Lebih lanjut, Gusrizal mengungkapkan bahwa pemerintah tahun ini telah menambah volume pupuk bersubsidi dari alokasi awal sebesar 4,7 juta ton, menjadi 9,55 juta ton. Penambahan ini juga terjadi di Jawa Tengah. Untuk itu dirinya berharap petani terdaftar di Jawa Tengah segera melakukan penebusan hingga akhir tahun ini.

    Adapun realisasi penyerapan pupuk bersubsidi secara nasional per tanggal 20 November 2024 sudah mencapai 6.437.703 ton atau sekitar 67,4 persen dari alokasi terbaru yang diberikan Pemerintah. Untuk itu Gusrizal melalui Rembuk Tani yang dijalankan di berbagai daerah di Indonesia mendorong petani untuk segera melakukan penebusan.

    “Alhamdulillah sekarang musim hujan. Kami optimis penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani optimal,” tandas Gusrizal.

    Guna membantu kelancaran penebusan pupuk bersubsidi, Pupuk Indonesia telah menyiapkan persediaan pupuk bersubsidi secara nasional dalam jumlah cukup, atau di atas ketentuan minimum yang diatur Pemerintah. Jumlah stok pupuk bersubsidi yang disediakan Pupuk Indonesia untuk petani sebanyak 1.106.035 ton, terdiri dari Urea 638.024 ton dan NPK 468.011 ton.

    “Secara stok, kita lebih dari cukup. Stok kita 130 persen dari ketentuan minimum yang diatur pemerintah. Sementara sesuai kebijakan pemerintah, proses penebusan pupuk subsidi di tingkat kios saat ini sudah jauh lebih cepat dan mudah. Karena petani terdaftar hanya perlu membawa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai identitas utama saat melakukan penebusan di kios resmi,” ujar Gusrizal.

    Rembuk Tani menghadirkan sesi diskusi antara Pupuk Indonesia, dinas pertanian setempat, dan para petani. Dalam diskusi tersebut, petani tidak hanya memperoleh informasi mengenai akses dan distribusi pupuk, tetapi juga tips praktis untuk penggunaan pupuk yang efektif namun tetap bisa mendapatkan hasil panen yang optimal.

    Kemudian petani juga mendapat pemahaman terkait syarat-syarat penerima pupuk subsidi dan bagaimana cara agar dapat terdaftar di e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Diskusi dua arah ini bertujuan pula untuk mempererat komunikasi antara Pupuk Indonesia dan komunitas petani. Selain itu juga menciptakan kerja sama yang berkelanjutan dalam upaya mencapai swasembada pangan.

    “Rembuk Tani ini menjadi program yang sangat penting untuk menyatukan langkah antara petani, pemerintah, bersama para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Rembuk Tani menjadi komitmen dari Pupuk Indonesia untuk mendekatkan diri kepada petani, untuk menyerap aspirasi petani, bersama-sama mencari solusi atas tantangan yang dihadapi dalam pertanian di Indonesia,” pungkasnya.

    Kegiatan Rembuk Tani di Semarang dihadiri sekitar 5.310 petani yang berasal dari Demak, Semarang, Salatiga, Kendal, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, dan Klaten. Pada kesempatan ini, Pupuk Indonesia memberikan bantuan pupuk nonsubsidi sebesar 10 ton yang ditujukan kepada 10 kelompok tani.

    Pupuk Indonesia telah menyelenggarakan Rembuk Tani di 77 titik kecamatan di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Kegiatan ini melibatkan sekitar 17.000 petani sembilan provinsi tersebut.

    Kemudian selama November hingga Desember, Pupuk Indonesia telah melaksanakan kegiatan Rembuk Tani di sembilan dari 11 titik yang terfokus di Jawa Tengah. Acara ini telah melibatkan 5.325 petani yang berasal dari Brebes, Magelang, Tegal, Karanganyar, Klaten, Grobogan, Sukoharjo, Boyolali, dan Wonogiri. Sementara sisanya akan terlaksana di Sragen dan Temanggung pada tanggal 22 November 2024 dan 2 Desember 2024.

  • Asyik! Upah Minimum 2025 Naik, Ini Daftar UMK Jawa Tengah 2024, Kota Semarang Tertinggi

    Asyik! Upah Minimum 2025 Naik, Ini Daftar UMK Jawa Tengah 2024, Kota Semarang Tertinggi

    TRIBUNJATENG.COM – Asyik! Upah Minimum 2025 Naik, Ini Daftar UMK Jawa Tengah 2024, Kota Semarang Tertinggi

    Penetapan besaran UMP 2025 akan diumumkan paling lambat pada 21 November 2024.

    Sementara Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK) 2025 akan diumumkan paling lambat pada 30 November 2024.

    Kepastian kenaikan UMP 2025 diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Kendati demikian, Yassierli enggan membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2025.

    Ia memastikan semua pihak yang terlibat terkait pengupahan buruh, telah diajak berdiskusi dan berkolaborasi untuk menemukan rumusan yang tepat.

    “Iya dong (naik), masa ga naik,” kata Yassierli dikutip Tribunjateng.com dari Kompastv.com.

    Saat ditanya mengenai apakah aturan yang mengatur UMP 2025 akan dirilis pada 7 November 2024, ia mengatakan pihaknya tidak ingin tergesa-gesa dan memastikan aturan yang nantinya dikeluarkan mampu menjawab kebutuhan baik buruh maupun dunia usaha.

    “Kita mesti harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar-benar bisa memberikan membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dengan tetap memperhatikan dunia usaha,” ujarnya.

    Berikut ini daftar UMK di 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah:

    Kabupaten Cilacap : Rp. 2.479.106

    Kabupaten Banyumas : Rp 2.195.690

    Kabupaten Purbalingga : Rp 2.195.571

    Kabupaten Banjarnegara : Rp 2.038.005

    Kabupaten Kebumen : Rp 2.121.947

    Kabupaten Purworejo : Rp 2.127.641

    Kabupaten Wonosobo : Rp 2.159.175

    Kabupaten Magelang : Rp 2.316.890

    Kabupaten Boyolali : Rp 2.250.327

    Kabupaten Klaten : Rp 2.244.012

    Kabupaten Sukoharjo : Rp 2.215.482

    Kabupaten Wonogiri : Rp 2.047.500

    Kabupaten Karanganyar : Rp 2.288.366

    Kabupaten Sragen : Rp 2.049.000

    Kabupaten Grobogan : Rp 2.116.516

    Kabupaten Blora : Rp 2.101.813

    Kabupaten Rembang : Rp 2.099.689

    Kabupaten Pati : Rp 2.190.000

    Kabupaten Kudus : Rp 2.516.888

    Kabupaten Jepara : Rp 2.450.915

    Kabupaten Demak : Rp 2.761.236

    Kabupaten Semarang : Rp 2.582.287

    Kabupaten Temanggung : Rp 2.109.690

    Kabupaten Kendal : Rp 2.613.573

    Kabupaten Batang : Rp. 2.379.702

    Kabupaten Pekalongan : Rp 2.334.886

    Kabupaten Pemalang : Rp 2.156.000

    Kabupaten Tegal : Rp. 2.191.161

    Kabupaten Brebes : Rp 2.103.100

    Kota Magelang : Rp 2.142.000

    Kota Surakarta : Rp 2.269.070

    Kota Salatiga : Rp 2.378.951

    Kota Semarang : Rp 3.243.969

    Kota Pekalongan : Rp 2.389.801

    Kota Tegal : Rp 2.231.628

    (*)

  • Ombudsman Beri Penghargaan Layanan Publik ke Kementerian-Pemda, Ini Peraihnya

    Ombudsman Beri Penghargaan Layanan Publik ke Kementerian-Pemda, Ini Peraihnya

    Jakarta –

    Ombudsman RI merilis hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 terhadap kementerian, lembaga hingga pemerintah daerah. Ombudsman mengatakan ada peningkatan jumlah penyelenggara layanan yang masuk Zona Hijau atau memperoleh Opini Kualitas Tertinggi dan Tinggi di 2024 dibandingkan dengan 2023.

    “Hasil penilaian kepatuhan tahun 2024 secara nasional menunjukkan tren positif, terlihat dari meningkatnya jumlah pada Zona Hijau dan turunnya jumlah pada Zona Kuning dan Merah,” ujar Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, di Hotel Le Meridien Jakarta, Kamis (14/11/2024).

    Dia mengatakan hasil penilaian tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan mutu pelayanan publik yang disediakan oleh berbagai penyelenggara mengalami peningkatan yang signifikan. Dia mengatakan hal itu terbukti dari lonjakan jumlah penyelenggara yang meningkat pada Zona Hijau, yakni dari 179 penyelenggara pada 2021 menjadi 494 pada 2024.

    “Capaian ini adalah buah dari komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ujar Najih.

    Najih menjelaskan terdapat 587 entitas yang dinilai pada tahun 2024. Hasilnya, yang masuk Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi sebanyak 337 entitas (57,41%), Zona Hijau dengan Kualitas Tinggi sebanyak 157 (26,75%), Zona Kuning dengan kualitas sedang sebanyak 70 entitas (11,93%), Zona Merah dengan Kualitas Rendah sebanyak 14 entitas (2,39%), dan Kualitas Terendah sebanyak 9 entitas (1,53%).

    Penilaian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada pelaksana layanan, wawancara pengguna layanan, observasi ketampakan fisik dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Sedangkan waktu penilaian dilakukan pada bulan Mei hingga September 2024.

    Penganugrahan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024

    Tingkat Kementerian

    Tingkat Lembaga

    1. Badan Pusat Statistik: 94,99
    2. Badan Pengawas Obat dan Makanan: 94,94
    3. Badan Narkotika Nasional: 93,22
    4. Lembaga Perpustakaan Nasional Indonesia: 90,09
    5. Lembaga Sensor Film Indoensia: 88,45

    Tingkat Pemerintah Provinsi

    1. Pemprov Sulawesi Utara: 98,63
    2. ⁠Pemprov Jawa Tengah: 98,21
    3. ⁠Pemprov DI Yogyakarta: 97,22
    4. ⁠Pemprov Bali: 96,94
    5. ⁠Pemprov Riau: 96,47

    Tingkat Pemerintah Kota

    1. Kota Magelang: 99,61
    2. ⁠Kota Surakarta: 99,14
    3. ⁠Kota Yogyakarta: 98,91
    4. ⁠Kota Surabaya: 98,59
    5. ⁠Kota Pasuruan: 98,22

    Tingkat Pemerintah Kabupaten

    1. Pemkab Wonogiri: 99,71
    2. ⁠Pemkab Sukoharjo: 99,36
    3. ⁠Pemkab Tuban: 99,03
    4. ⁠Pemkab Rembang: 98,90
    5. ⁠Pemkab Tulungagung: 98,73.

    (ond/haf)