kab/kota: Wina

  • Respons Ancaman Trump, Iran Tak Punya Pilihan Selain Memperoleh Senjata Nuklir jika Diserang AS – Halaman all

    Respons Ancaman Trump, Iran Tak Punya Pilihan Selain Memperoleh Senjata Nuklir jika Diserang AS – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Iran harus memperoleh senjata nuklir jika diserang oleh Amerika Serikat (AS) atau sekutunya.

    Hal ini disampaikan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Ali Larijani, Senin (31/3/2025).

    Pernyataan penasihat Pemimpin Tertinggi Iran tersebut menyusul ancaman oleh Presiden AS Donald Trump.

    Sementara, Ayatollah Ali Khamenei telah berjanji untuk membalas jika Trump mengancam mengebom republik Islam itu jika tidak membuat kesepakatan untuk mengekang program nuklirnya.

    “Kami tidak bergerak menuju senjata (nuklir), tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang salah dalam masalah nuklir Iran, Anda akan memaksa Iran untuk bergerak ke arah itu karena harus mempertahankan diri,” kata Ali Larijani kepada TV pemerintah, Senin.

    “Iran tidak ingin melakukan ini, tetapi (itu) tidak akan punya pilihan,” tambahnya.

    “Jika pada suatu saat Anda (AS) bergerak menuju pemboman sendiri atau melalui Israel, Anda akan memaksa Iran untuk membuat keputusan yang berbeda,” kata Ali Larijani.

    Sebelumnya, Trump mengatakan pada akhir pekan “akan ada pemboman” jika Iran tidak menyetujui kesepakatan nuklir, menurut NBC News, yang mengatakan ia juga mengancam akan menghukum Teheran dengan apa yang disebutnya “tarif sekunder.”

    Meskipun komentar Trump semakin tajam, tidak jelas apakah ia mengancam pemboman AS atau operasi yang dikoordinasikan dengan negara lain, mungkin musuh bebuyutan Iran, Israel.

    “Mereka mengancam akan melakukan kerusakan,” kata Khamenei tentang pernyataan tersebut selama pidato untuk liburan yang menandai berakhirnya bulan puasa Ramadhan bagi umat Muslim.

    “Jika itu dilakukan, mereka pasti akan menerima serangan balik yang kuat,” lanjutnya.

    Iran Menolak Perundingan Langsung dengan AS

    Dilansir AP News, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Republik Islam menolak perundingan langsung dengan Amerika Serikat mengenai program nuklirnya yang berkembang pesat.

    Ia menawarkan tanggapan pertama Teheran terhadap surat yang dikirim Presiden AS Donald Trump kepada pemimpin tertinggi negara itu.

    Masoud Pezeshkian mengatakan tanggapan Iran, yang disampaikan melalui kesultanan Oman, membuka kemungkinan negosiasi tidak langsung dengan Washington.

    Namun, pembicaraan semacam itu tidak mengalami kemajuan sejak Trump pada masa jabatan pertamanya secara sepihak menarik AS dari kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara besar dunia pada 2018.

    Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan regional telah memuncak menjadi serangan di laut dan darat.

    Kemudian terjadi perang Israel-Hamas di Jalur Gaza, yang membuat Israel menargetkan para pemimpin kelompok militan di seluruh wilayah yang disebut Iran sebagai “Poros Perlawanan.”

    Sekarang, ketika AS melakukan serangan udara besar-besaran yang menargetkan pemberontak Houthi yang didukung Iran di Yaman, risiko aksi militer yang menargetkan program nuklir Iran masih ada.

    “Kami tidak menghindari perundingan; pelanggaran janji-janji itulah yang telah menimbulkan masalah bagi kami sejauh ini,” kata Pezeshkian dalam pernyataan yang disiarkan televisi selama rapat Kabinet, Minggu (30/3/2025).

    “Mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat membangun kepercayaan,” imbuhnya.

    KOTA RUDAL IRAN – Tangkapan layar video Telegram kantor berita Iran in Arabic diambil pada Rabu (26/3/2025), memperlihatkan dua jenderal Garda Revolusi Iran (IRGC) yang sedang memeriksa kota rudal terbaru yang diungkap oleh IRGC pada Selasa (25/3/2025). (Telegram Iran in Arabic)

    Trump Surati Khamenei

    Pada 7 Maret 2025, Trump mengatakan bahwa ia telah menulis surat kepada Khamenei untuk menyerukan perundingan nuklir dan memperingatkan kemungkinan aksi militer jika Teheran menolak.

    Surat tersebut disampaikan ke Teheran pada 12 Maret oleh utusan Uni Emirat Arab, kantor berita Iran Fars melaporkan pada saat itu.

    Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan tanggapan telah dikirim melalui Oman, tanpa merinci isinya.

    Araghchi mengatakan Iran tidak akan terlibat dalam perundingan langsung “di bawah tekanan maksimum dan ancaman aksi militer.”

    Namun, dalam sambutannya, menteri tersebut membiarkan pintu terbuka untuk “perundingan tidak langsung.”

    Menurut NBC, Trump mengatakan pejabat AS dan Iran sedang “berbicara”, tetapi ia tidak memberikan rincian.

    Tanggapan Kemenlu Iran

    Kementerian luar negeri Iran memanggil kuasa usaha kedutaan besar Swiss, yang mewakili kepentingan AS di Iran, “setelah adanya ancaman dari presiden AS,” kata sebuah pernyataan kementerian.

    “Amerika memiliki sedikitnya 10 pangkalan di kawasan sekitar Iran, dan mereka memiliki 50.000 tentara,” kata Jenderal Amirali Hajizadeh, seorang komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), dikutip dari Al Arabiya.

    Diketahui, kesepakatan nuklir 2015 antara Teheran dan negara-negara besar dunia mengharuskan Iran membatasi pemrosesan nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi.

    Oman telah bertindak sebagai perantara di masa lalu, tanpa adanya hubungan diplomatik AS-Iran yang terputus setelah revolusi Islam 1979.

    Selain program nuklirnya, Barat juga menuduh Iran menggunakan kekuatan proksi untuk memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut, tuduhan yang dibantah Teheran.

    Iran telah lama mempertahankan programnya untuk tujuan damai, bahkan ketika para pejabatnya semakin mengancam untuk mengembangkan bom tersebut.

    Namun, sebuah laporan pada bulan Februari, oleh Badan Tenaga Atom Internasional yang berpusat di Wina, pengawas nuklir PBB, mengatakan bahwa Iran telah mempercepat produksi uraniumnya yang mendekati tingkat senjata.

    Keengganan Iran untuk berurusan dengan Trump kemungkinan juga berakar pada perintahnya atas serangan yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani dalam serangan pesawat tak berawak Baghdad pada Januari 2020.

    (Tribunnews.com/Nuryanti)

  • Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah akan mengajukan banding atas putusan pengadilan Perancis dalam kasus
    Navayo International AG
    kontra Kementerian Pertahanan RI. Sidang dijadwalkan dimulai pada Mei 2025.
    “Kami berharap pengadilan dapat mempertimbangkan berbagai fakta yang ada dan membatalkan keputusan yang telah diambil sebelumnya,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI
    Yusril Ihza Mahendra
    , melansir Antara, Kamis (27/3/2025).
    Lewat banding, ia menambahkan, pemerintah akan menyampaikan keberatan, sanggahan dan bantahan atas putusan yang telah diambil sebelumnya.
    Untuk menghadapi sidang tersebut, KBRI Paris telah menunjuk pengacara Perancis yang telah berpengalaman dalam menangani kasus penyitaan aset negara. 
    Yusril menuturkan pengacara tersebut pernah menangani kasus serupa bagi negara Kongo, sehingga dirinya meyakini pengacara itu dapat membantu membela kepentingan pemerintah Indonesia di pengadilan Prancis.
    Selain itu, sambung dia, Kemenko Kumham Imipas RI juga akan mengirimkan perwakilan untuk memberikan keterangan dalam persidangan.
    Menko pun menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah hukum di dalam negeri terkait kasus Navayo Internasional.
    Langkah dimaksud, yakni dengan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI guna menangani dugaan kecurangan atau
    fraud
    dalam perjanjian antara Navayo dengan Kemenhan RI.
    “Dugaan
    fraud
    ini telah dikemukakan dalam persidangan arbitrase Singapura, namun langkah hukum pidana tetap diperlukan untuk menangani kasus ini lebih lanjut,” ungkapnya.
    Yusril menambahkan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Perancis dalam kasus ini. Namun, ada sejumlah prosedur yang perlu disorot karena tidak diambil pengadilan.
    Misalnya, pengadilan menetapkan penyitaan terhadap aset diplomatik tanpa memanggil pihak pemerintah Indonesia dalam persidangan.
    Langkah tersebut, kata dia, bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan.
    “Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Perancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional,” kata Menko menegaskan.
    Selain itu, dia pun menegaskan bahwa berbagai aset yang disita merupakan objek diplomatik, yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina, sehingga tidak boleh disita oleh pihak swasta.
    Disebutkan bahwa apabila penyitaan tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional.
    Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia, pihak Perancis menyatakan bahwa seluruh informasi terkait telah disampaikan kepada Pengadilan, termasuk konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri Perancis bahwa aset yang disita merupakan properti diplomatik pemerintah Indonesia.
    Untuk itu, pengadilan Perancis memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
    Adapun kasus tersebut terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Pada 2016, Kemenhan RI menandatangani kontrak dengan pihak swasta asing untuk pengadaan Satkomhan tersebut, salah satunya dengan Navayo International AG.
    Berdasarkan perjanjian yang diteken, terdapat ketentuan bahwa apabila terjadi sengketa (dispute) akan diputus oleh arbitrase Singapura. Navayo kemudian mengajukan gugatan ke arbitrase Singapura yang putusannya mengharuskan pemerintah Indonesia membayar sejumlah ganti rugi.
    Permasalahan terus berlarut-larut hingga pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Perancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris.
    Adapun pada tahun 2024, pengadilan Perancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut, merupakan rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.
    Selain upaya pembatalan penyitaan aset pemerintah Indonesia, Menko Kumham Imipas RI bersama Menteri Kehakiman Prancis Gérald Darmanin turut membahas kemungkinan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Prancis di bidang hukum.
    Beberapa agenda utama yang dibahas meliputi perjanjian ekstradisi, pertukaran serta pemulangan narapidana (exchange and transfer of prisoner), serta perjanjian bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) antara kedua negara.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aset Mau Disita, Yusril Protes ke Prancis Soal Kasus Navayo

    Aset Mau Disita, Yusril Protes ke Prancis Soal Kasus Navayo

    Bisnis.com, JAKARTA–Pemerintah Indonesia protes kepada Pemerintah  Prancis soal penyitaan aset milik negara Indonesia di Paris terkait kasus dengan Navayo.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengatakan alasan pihaknya protes terkait kasus tersebut, lantaran pihak  Pengadilan Prancis tidak pernah memanggil pihak Indonesia namun langsung menyita aset diplomatik.

    “Kami sangat memerhatikan keputusan ini, karena pengadilan Prancis menetapkan penyitaan terhadap aset-aset diplomatik tanpa memanggil Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam persidangan,” tutur Yusril di Jakarta, Kamis (26/3/2025).

    Menurut Yusril, hal itu bertentangan dengan asas-asas praktik pengadilan internasional, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara seharusnya turut diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan sebelum putusan dijatuhkan. 

    “Kelalaian terhadap prinsip ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas pengadilan Prancis dalam menangani permohonan yang diajukan oleh Navayo Internasional,” katanya.

    Yusril juga menegaskan bahwa aset-aset yang disita merupakan objek diplomatik yang seharusnya dilindungi oleh Konvensi Wina. 

    “Aset diplomatik suatu negara di luar negeri tidak boleh disita oleh pihak swasta. Jika penyitaan ini tetap dikabulkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi hubungan diplomatik internasional,” ujarnya.

  • Kata Kejagung Soal Navayo Segera Ditetapkan Jadi Tersangka

    Kata Kejagung Soal Navayo Segera Ditetapkan Jadi Tersangka

    Jakarta

    Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar mengatakan saat ini penyidikan perkara Navayo International AG terkait kasus sengketa dengan pemerintah RI sedang berproses. Penyidik koneksitas Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil) telah melakukan pengumpulan bukti-bukti.

    “Seperti pemeriksaan saksi dari pihak militer dan sipil, penyitaan barang bukti dan pemeriksaan ahli,” kata Harli kepada wartawan, Sabtu (22/3/2025).

    Sedangkan untuk pemeriksaan terhadap pihak Navayo, kata dia, memiliki mekanisme atau prosedur di mana terhadapnya harus dipanggil secara patut dahulu sebelum ditentukan langkah hukum berikutnya.

    “Dan apakah dipatuhi atau tidak, jika tidak dipatuhi baru diambil langkah-langkah hukum selanjutnya,” jelasnya.

    Di sisi lain, Eks Kajati Papua Barat itu juga menerangkan bahwa pemeriksaan terhadap pihak Navayo belum dapat dilakukan. Sebab Navayo kerap mengabaikan panggilan Kejagung.

    “Pihak Navayo yang berlokasi di negara Hungaria setelah dilakukan beberapa kali pemanggilan sebagai saksi oleh penyidik melalui pihak Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) ternyata pihak Navayo tidak mengindahkan panggilan tersebut,” terang Harli.

    “Adapun kemungkinan mengenai rencana langkah melakukan pemeriksaan secara in absentia atau menetapkannya sebagai tersangka dan langkah-langkah lainnya terhadap perkara Navayo akan di lakukan setelah gelar perkara perkembangan penyidikan perkara tersebut,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bicara soal kasus Navayo International AG dengan Kementerian Pertahanan RI. Yusril mengatakan aset pemerintah Indonesia di Prancis terancam disita setelah Kementerian Pertahanan RI kalah sengketa.

    Navayo merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Liechtenstein dan berkedudukan di St Luzi-Strasse 43, 9492 Eschen, Liechtenstein. Pada 2015, Kemhan menyewa satelit untuk mengisi kekosongan di slot orbit 1230 BT. Sewa tersebut bermasalah hingga Kemhan memilih tidak membayar biaya sewa.

    Navayo International AG dan Hungarian Export Credit Insurance PTE LTD mengajukan gugatan ke ICC Singapore dan dikabulkan. Kemhan dihukum membayar denda USD 103.610.427.89.

    Pada 2022, perusahaan asal Eropa itu mengajukan permohonan eksekusi sita ke pengadilan Prancis untuk menyita aset pemerintah Indonesia di Paris, Prancis. Adapun pada 2024, pengadilan Prancis memberikan wewenang kepada Navayo untuk melakukan penyitaan atas hak dan properti milik pemerintah Indonesia di Paris. Salah satu aset tersebut adalah rumah-rumah tinggal pejabat diplomatik RI.

    Yusril mengatakan penyitaan aset negara di luar negeri menyalahi Konvensi Wina mengenai hubungan diplomatik. Pemerintah, lanjut Yusril, akan melakukan upaya untuk menghambat eksekusi.

    Dia menyebut sejatinya terdapat aspek pidana terkait persoalan dengan Navayo yang tengah diproses oleh Kejaksaan Agung. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pihak Navayo diduga melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi kewajibannya.

    “Menurut perhitungan oleh pihak BPKP, pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pihak Navayo itu hanya sejumlah Rp 1,9 miliar. Jauh sekali dari apa yang diperjanjikan oleh Kementerian Pertahanan dengan mereka. Tapi, ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” katanya.

    Di sisi lain, Kejaksaan Agung telah melakukan proses hukum terhadap pihak-pihak yang terkait tindak pidana korupsi dalam pengadaan satelit tersebut. Yusril mengatakan pihak Navayo tidak pernah mengindahkan pemanggilan Kejagung.

    “Pihak Navayo itu sudah berapa kali dipanggil oleh Kejaksaan Agung, tapi tidak kunjung hadir untuk diperiksa sebagai terperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,” ujar Yusril.

    Berdasarkan hasil rapat koordinasi pada Kamis (20/3), pihaknya akan menyampaikan permasalahan Navayo ke Presiden Prabowo Subianto. Disepakati pula pihak Navayo akan ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat cukup bukti.

    “Dan kita minta kepada Interpol untuk mengejar yang bersangkutan agar ditangkap dan dibawa ke Indonesia untuk diadili dalam kasus korupsi sehingga masalah ini tidak menjadi beban bagi kita. Kalau memang ternyata di balik semua ini ada korupsi, kenapa pemerintah Indonesia harus membayar kompensasi begitu besar kepada pihak Navayo?” imbuhnya.

    (taa/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Kisah Geng Perempuan Meneror London Selama Puluhan Tahun

    Kisah Geng Perempuan Meneror London Selama Puluhan Tahun

    Jakarta

    Geng perempuan Forty Elephants menjadi legendaris berkat akal bulus mereka dalam berbagai aksi pencurian toko dan pencopetan di London. Kisah mereka sekarang diangkat dalam serial baru Disney+ oleh pencipta Peaky Blinders.

    Geng kriminal terorganisir yang beroperasi di ibu kota bukanlah hal baru.

    Mafia, yakuza, dan triad misalnya hanyalah sejumlah contoh gerombolan yang mendulang keuntungan besar di berbagai kota di seluruh dunia.

    Selain nama yang unik, Forty Elephants (Empat Puluh Gajah) berbeda karena mereka ini adalah sindikat khusus perempuan yang dipimpin seorang “ratu”.

    Terdiri dari enam episode, A Thousand Blows merupakan buah karya Steven Knight, penulis dan pencipta serial Peaky Blinders yang dibintangi Cillian Murphy.

    Serial ini berpusat pada pemimpin pertama Forty Elephants, Mary Carr, yang diperankan Erin Doherty.

    Doherty sebelumnya dikenal sebagai pemeran Putri Anne di serial The Crown.

    Knight awalnya didekati perusahaan produksi yang didirikan oleh pasangan suami-istri Stephen Graham dan Hannah Walters (mereka kemudian turut membintangi A Thousand Blows) untuk menulis drama tentang Moscow.

    Knight terpukau dengan kisah Moscow yang datang dari Jamaika dan berambisi menjadi pawang singa dan petinju terkenal.

    “Saya semakin tertarik setelah menggali cerita hidup Moscow lebih dalam,” ujar Knight dalam wawancara dengan BBC.

    “Kebetulan saya sudah lama ingin menceritakan kisah Forty Elephants. Kedua kisah nyata itu luar biasa dan terjadi pada waktu dan tempat yang sama.

    “Saya pikir akan menarik untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Mary dan Hezekiah bertemudan itulah inti dari A Thousand Blows.”

    Papan iklan digital A Thousand Blows di atas Piccadilly Circus di London, Inggris pada 24 Februari 2025. (Getty Images)

    A Thousand Blows dibuka dengan adegan Moscow dan temannya yang baru tiba di ibu kota Inggris. Mereka menyaksikan kelihaian Carr dan gengnya menjalankan aksi pencopetan di dekat dermaga.

    Carr rupanya memiliki ambisi yang jauh lebih besar dan merencanakan perampokan yang nekat.

    “Siapa pun bisa mencuri dari kalangan bawah,” tukas Carr kepada para tangan kanannya.

    “Saatnya kita mencuri dari orang-orang yang lebih kaya.”

    Carr bertemu dengan Moscow di Blue Coat Boy, sebuah pub milik Henry ‘Sugar’ Goodson (diperankan Stephen Graham), petarung dan tokoh nyata dalam sejarah lainnya.

    Carr memperkenalkan dirinya sebagai “Ratu Forty Elephants, geng pencuri perempuan terbesar, tergesit, dan paling berdikari di seluruh London”.

    Getty Images Stephen Graham memerankan karakter Henry ‘Sugar’ Goodson di A Thousand Blows

    Sumber informasi yang dapat dipercaya tentang Mary Carr yang asli sangatlah langka.

    Carr lahir pada tahun 1862 di Holborn, London. Tahun 1881, dia menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan perempuan di Kent, sebuah fasilitas ketat untuk “perempuan yang terpuruk” dan dikelola Gereja Inggris.

    Tidak jelas mengapa Carr berakhir di fasilitas itu. Yang pasti, pada usia 14 tahun, dia sudah pernah dipenjara karena mencuri di sebuah toko.

    Ibunya sudah meninggal saat Carr beranjak remaja, sementara ayahnya, seorang pencuri dan penipu, kemungkinan mendekam di penjara atau di luar negeri.

    Menurut buku Brian McDonald, Alice Diamond and the Forty Elephants, Carr memiliki penampilan yang memukau dan bekerja sebagai penjual bunga di Covent Garden, London.

    Carr juga menjadi model seniman untuk Dorothy Tennant, yang menerbitkan buku bergambar berjudul London Street Arabs, dan untuk Frederic Leighton, yang terkenal dengan Flaming June.

    Sekitar tahun 1890, Carr terpilih sebagai “Ratu” Forty Elephants, sindikat beranggotakan sekitar 40 perempuan yang asal mulanya diselimuti misteri.

    Aturan khas Forty Elephants

    Sejarawan dan penulis Hallie Rubenhold adalah konsultan sejarah untuk A Thousand Blows.

    Dia sudah menulis sejumlah buku tentang perempuan dan kejahatan dan “pernah mendengar tentang Forty Elephants”.

    “Tetapi baru setelah [berpartisipasi dalam serial ini], saya melakukan penelitian mendalam tentang mereka,” ujar Rubenhold.

    “Mereka adalah karakter yang menarik tetapi sangat penuh teka-teki.”

    Menurut Rubenhold, beberapa sejarawan berpendapat Forty Elephants sudah muncul sejak awal abad ke-18.

    Namun, dia yakin ada penelitian mendalam yang dapat mengonfirmasi hal ini.

    “Tentu saja ada banyak perempuan yang menjadi pencuri dan pencopet pada periode itu, seperti yang ditunjukkan catatan persidangan,” ujar Rubenhold.

    “Namun bukan berarti itu serta merta terkait dengan Forty Elephants. Kita baru mendengar tentang mereka pertama kali pada tahun 1870-an.”

    Baca juga:

    Geng yang dipimpin Carr berbasis di sekitar wilayah Elephant and Castle di London selatan. Banyak dari anggotanya adalah pacar atau kerabat laki-laki dari geng pencuri bernama Elephant Boys.

    Nama Elephant and Castle berasal dari sebuah pub kumuh di distrik tersebut. Kegiatan kriminal utama Forty Elephants adalah mencopet dan mencuri di toko, sering kali menargetkan toko-toko kelas atas di London.

    Nama Carr dan rekan-rekannya berulang kali muncul dalam catatan polisi dan transkrip persidangan.

    Kadang-kadang nama mereka juga muncul di berita surat kabar yang memberitakan ketika mereka didakwa dengan pencurian dan penadahan barang curian.

    Getty Images Erin Doherty menjadi dikenal setelah memerankan Putri Anne di serial The Crown

    Jurnalis dan aktivis Henry Mayhew menggambarkan Elephant and Castle sebagai titik rawan kejahatan dalam bukunya London Labour and the London Poor yang terbit pada tahun 1851.

    Buku itu juga mendeskripsikan jenis metode pencurian di toko yang sering digunakan oleh Carr dan para Elephants.

    Biasanya, dua atau tiga perempuan akan masuk ke satu toko saat sedang ramai lalu meminta kepada penjaga toko untuk melihat-lihat barang dagangannya.

    “Mereka akan terus menerus melihat-lihat berbagai jenis barang kemudian meletakkan sejumlah belanjaan di konter,” tulis Mayhew dalam bukunya.

    “Ketika penjaga toko sibuk mengambil barang-barang baru dari etalase atau rak, salah satu dari mereka biasanya berusaha menyelipkan sesuatu di bawah jubah atau selendangnya, sementara yang lain mendistraksinya.”

    Geng Carr mengenakan pakaian yang dirancang khusus untuk memfasilitasi pencurian.

    “Rok mereka dilapisi dari saku ke bawah, membentuk wadah besar di sekeliling gaun, dengan bukaan di depan. Ini adalah tempat mereka dapat memasukkan barang kecil, yang tidak terlihat di dalam crinoline [penyangga rok] yang lebar,” tulis Mayhew.

    Getty Images Steven Knight, pencipta Peaky Blinders, telah lama ingin mengisahkan geng perempuan Forty Elephants

    Rubenhold mengatakan orang-orang pada zaman itu mengasumsikan perempuan lebih jujur dan taat hukum.

    “Hal ini menguntungkan para Elephants keuntungan beraksi,” kata Rubenhold.

    “Operasi mereka tampaknya lebih canggih dan terorganisir daripada pencurian biasa.”

    Selain aksi pencurian, para Elephants juga menjadi spesialis pemerasan.

    Maryatau salah satu anggota gengnyabakal memancing seorang pria lanjut usia ke sebuah gang. Pria itu kemudian dituduh menyerang dirinya lalu diancam dilaporkan ke polisi.

    Anggota geng lainnya lalu muncul dan mengeklaim menyaksikan “serangan” tersebut.

    Korban biasanya akan menyerahkan barang-barang berharganya untuk menghindari rasa malu.

    Baca juga:

    Hal lain yang membedakan para Elephants dari penjahat lainya adalah seperangkat aturan yang mereka miliki atau dikenal sebagai “kode pencuri”.

    Semua anggota Elephants mesti mematuhi aturan-aturan ini.

    Menurut Brian McDonald, aturan-aturan itu dicatat oleh seorang rekan dari keluarga yang terhubung dengan para Elephants.

    Rekan itu bermaksud menjual catatannya ke pers, tetapi tetapi tidak pernah diterbitkan.

    Aturan-aturannya meliputi:

    “Tidak minum alkohol sebelum beraksi. Tidur mesti lebih awal.””Hasil dari pekerjaan dibagi rata oleh anggota kelompok yang terlibat, apa pun perannya.””Anggota tidak boleh saling menikung [baik mencuri uang maupun merebut pacar].”

    “Para Forties adalah semacam koperasi,” tulis McDonald.

    “Sosok Ratu memang tak terbantahkan, tetapi pembagian hasil yang sama dan dana komunal yang tersedia bagi mereka yang ditangkap membantu menumbuhkan rasa kesetaraan dan menyatukan sindikat.”

    Larangan mencuri pacar sesama anggota walaupun tidak selalu dipatuhi juga dirancang untuk menjaga keharmonisan kelompok, papar McDonald.

    Cincin berlian dan Alice Diamond

    Cengkeraman Carr pada Forty Elephants tampak melemah pada 1896.

    Tahun itu, Carr divonis bersalah atas penculikan seorang anak laki-laki berusia enam tahun, Michael Magee, di pacuan kuda Epsom.

    Menurut McDonald, Carr hadir di pengadilan “dengan jubah beludru hitam yang indah, berhiaskan bulu, di atas gaun sutra hitam. Kepalanya dihiasi topi Rembrandt bertepi lebar yang menampilkan lima bulu burung unta”.

    “Di jari-jarinya berkilauan tujuh cincin berlian, yang dinilai oleh seorang jurnalis lebih dari Pound 300 [merujuk ke situs Bank of England, itu senilai Pound 33.824 dengan kurs sekarang atau Rp 712 juta]. Pada saat upah seorang pekerja kurang dari Pound 2 (Pound 225 dengan kurs sekarang atau sekitar Rp 4,7 juta) setiap minggunya.”

    McDonald menduga Michael Magee dijual ibunya sendiri kepada seorang gangster. Anak itu kemudian ditempatkan dalam asuhan Carr untuk dijual ke pasangan yang tidak punya buah hati.

    Michael Magee ditemukan di rumah Carr 10 bulan setelah menghilang berkat tip anonim kepada polisi.

    Carr dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

    Ibu Michael tidak menginginkan anaknya kembali dan bocah itu pun dibawa ke panti asuhan.

    Baca juga:

    Pada tahun 1900, Carr kembali ditangkap karena menerima barang curian dan dijatuhi hukuman dua tahun.

    Setelah itu, pamor Carr pun merosot.

    McDonald melaporkan bahwa Carr terlibat dalam perampokan toko perhiasan di Ludgate Circus, London, pada tahun 1909, tetapi dia tidak dihukum.

    Carr kemudian diyakini “beroperasi” di wilayah Manchester.

    Dengan mengambil alias Lady Mary Carr, dia diundang ke acara-acara sosialita dan menjalankan tipu muslihatnya untuk meraup keuntungan.

    Carr diperkirakan meninggal pada tahun 1924, tetapi Forty Elephants tidak ikut mati bersamanya.

    Getty Images Stephen Graham, Steven Knight, Erin Doherty, Hannah Walters, dan Malachi Kirby menghadiri penayangan A Thousand Blows di Vue West End di London, Inggris pada tanggal 20 Februari 2025

    Salah satu penerus Carr sebagai ratu geng adalah Alice Diamond.

    Diamond juga muncul sebagai karakter dalam A Thousand Blows. Stephen Knight menggunakan sedikit kebebasan artistik dengan garis waktu untuk serial fiksinya.

    Diamond lahir pada tahun 1886 dari orang tua kriminal di Lambeth Workhouse.

    Pada usia 17 tahun, dia dihukum karena mencuri dari toko topi di Oxford Street.

    Menginjak usia 20 tahun, Diamond mengenakan satu set cincin berlian yang berfungsi ganda sebagai senjata.

    Di bawah kepemimpinan Diamond, para Elephants cenderung lebih terlibat dalam aksi kekerasan.

    Hal ini memberi banyak ruang bagi A Thousand Blows untuk dikembangkan menjadi serial yang berlanjut, seperti halnya Peaky Blinders.

    “Musim kedua sudah syuting, dan saya sangat ingin terus menceritakan kisahnya karena masih banyak yang bisa diceritakan,” kata Knight.

    “Masih ada orang yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Forty Elephants pada tahun 1950-an. Kebenaran dan kenyataan jauh lebih menarik dari karya fiksi apa pun.”

    Artikel versi Bahasa Inggris berjudul ‘A Thousand Blows: How a historic women-only gang menaced London for decades’ dapat Anda baca di BBC Culture

    Lihat juga video: Ketatnya Keamanan Konser Taylor Swift di London Imbas Teror ISIS Wina

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • UU TNI Perkokoh Ideologi Pancasila sesuai Asta Cita

    UU TNI Perkokoh Ideologi Pancasila sesuai Asta Cita

    loading…

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Foto/istimewa

    JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pengesahan UU TNI memperkokoh ideologi Pancasila. Hal itu sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Seperti diketahui, DPR mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis, 20 Maret 2025.

    Di dalam UU TNI baru tersebut, ada tiga perubahan penting yaitu Pasal 7 yang mengatur Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Pasal 47 terkait penempatan prajurit di jabatan sipil dan Pasal 53 mengenai masa dinas prajurit.

    Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, selama pembahasan, DPR dan Pemerintah telah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan supremasi sipil, demokrasi, hak asasi manusia dan sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan internasional.

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala menyampaikan apresiasinya atas upaya pimpinan DPR untuk mempertimbangkan aspek demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembahasan RUU tersebut.

    “Kesediaan pimpinan DPR yang bersedia memberi penjelasan seputar isi dan implikasi UU tersebut dalam rangka merespons kekhawatiran publik perlu disambut baik,” katanya, Jumat (21/3/2025).

    Terkait kemungkinan munculnya kembali dwifungsi TNI dalam kehidupan sosial-politik, Djumala, yang pernah bertugas sebagai Duta Besar (Dubes) untuk Austria dan PBB di Wina, menegaskan hal itu tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

    Menurut dia, dalam tingkatan tertentu Indonesia saat ini sudah memasuki tingkat kematangan demokrasi yang sudah lebih baik dari era Orde Baru (Orba) ketika dwifungsi ABRI mendapat kritik dari masyarakat.

  • Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan

    Yusril Sebut Navayo Lakukan Wanprestasi Proyek Satelit Kemenhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas)
    Yusril Ihza Mahendra
    menyebut
    Navayo International AG
    melakukan wanprestasi dalam proyek satelit
    Kementerian Pertahanan
    (Kemhan).
    Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka,” kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).
    Sengketa proyek satelit
    ini pun memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.
    “Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Yusril.
    Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan
    arbitrase internasional
    sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Ajukan Banding Dalam Kasus Navayo ke Pengadilan Perancis

    1 Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo Nasional

    Kalah Sengketa soal Satelit Kemenhan, Indonesia Wajib Bayar 24,1 Juta Dollar AS ke Navayo
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –

    Sengketa proyek satelit
    Kementerian Pertahanan (
    Kemhan
    ) dengan
    Navayo International AG
    memasuki babak baru.
    Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).
    Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai
    putusan arbitrase ICC
    dibayarkan.
    “Di dalam persidangan
    dispute
    mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di kantornya, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
    Yusril mengatakan, persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah di Prancis.
    Ia menjelaskan, aset properti milik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.
    “Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis,” ujar dia.
    Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.
    Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, unuk memenuhi putusan tersebut.
    “Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini,” ujar Yusril.
    Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.
    Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.
    “Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi,” kata dia.
    Lebih lanjut, Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.
    Ia menyatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjaannya sejumlah Rp 1,9 miliar.
    “Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka. Tapi ketika kita kalah di arbitrase Singapura, kita harus membayar dalam jumlah yang sangat besar,” ucap dia.
    Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.
    Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.
    Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.
    Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.
    “Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar,” kata Mahfud.
    Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.
    Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.
    “Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi,” kata Mahfud.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jam 12.00 WIB Link pintar.bi.go.id Error Terus, Coba 7 Solusi Ini untuk Mengatasinya

    Jam 12.00 WIB Link pintar.bi.go.id Error Terus, Coba 7 Solusi Ini untuk Mengatasinya

    PIKIRAN RAKYAT – Diketahui jam 12.00 WIB link BI PINTAR pintar.bi.go.id masih error untuk penukaran uang baru. Bagi yang ingin mengaksesnya, bisa menerapkan 7 tips berikut agar bisa menukarkan uang untuk Lebaran 2025.

    Sebelumnya, Bank Indonesia membuka akses penukaran uang baru BI PINTAR pada hari ini, Minggu 16 Maret 2025 pukul 9.00 WIB. Karena terjadi error, pihak BI melakukan pemeliharaan dan membuka lagi aksesnya pada pukul 11.00 WIB. Hanya saja, website masih sulit diakses.

    “Ini juga kalo berhasil, padahal uangnya juga uang aku. terus harus antri lagi pas ambil uangnya. kek ngemis padahal uangnya, uang sendiri. trims pintar bi yg ga pinter,” kata akun X @xb*** mengungkapkan kekesalannya.

    “BI PINTAR BI Pintar, bodoh ini mah, nggak bisa dibuka-buka dari jam 9,” ujar Wina kepada Pikiran-rakyat.com, salah satu yang ingin mencoba penukaran uang baru untuk mudik Lebaran 2025.

    7 solusi atasi website error BI PINTAR pintar.bi.go.id

    Berikut selengkapnya:

    Refresh Page

    Ini bisa menjadi langkah awal yang paling efektif. Kesalahan tersebut bisa bersifat sementara, disebabkan oleh gangguan singkat pada server atau gangguan pada koneksi kita sendiri. Menekan F5, Ctrl+R (Windows), atau Cmd+R (Mac) akan memaksa browser memuat ulang halaman, yang berpotensi menyelesaikan masalah.

    Periksa Koneksi Internet

    Pastikan koneksi internet stabil. Coba muat situs web lain untuk melihat apakah masalahnya hanya terjadi pada situs tertentu yang dicoba akses atau apakah seluruh koneksi terputus. Jika situs lain juga gagal, atasi masalah koneksi internet dengan memulai ulang modem dan router.

    Verifikasi Alamat Situs Web (URL)

    Periksa kembali URL yang Anda masukkan di bilah alamat. Kesalahan ketik adalah penyebab umum kesalahan “Halaman Tidak Ditemukan” (404). Pastikan Anda telah mengeja nama domain dengan benar dan tidak ada tanda hubung atau garis miring yang terlewat.

    Browser Anda menyimpan file sementara (cache) dan data situs web (cookie) untuk mempercepat waktu pemuatan. Namun, data cache yang kedaluwarsa atau rusak terkadang dapat mengganggu fungsionalitas situs web. Membersihkan cache dan cookie browser Anda dapat mengatasi masalah yang terkait dengan informasi yang kedaluwarsa. Anda biasanya dapat menemukan opsi ini di setelan browser atau menu riwayat.

    Coba Browser Lain

    Jika situs web berfungsi di browser lain, masalahnya mungkin khusus untuk browser yang awalnya Anda gunakan. Ini dapat disebabkan oleh konflik ekstensi browser atau setelan browser tertentu.

    Nonaktifkan Ekstensi Browser

    Ekstensi browser terkadang dapat mengganggu skrip dan fungsionalitas situs web. Coba nonaktifkan ekstensi Anda satu per satu untuk melihat apakah itu menyelesaikan masalah

    Periksa Apakah Situs Web Tidak Aktif saat Diakses Orang Lain

    Situs web seperti Downforeveryoneorjustme.com memungkinkan Anda untuk memeriksa apakah situs web juga mengalami masalah untuk pengguna lain. Jika situs tidak aktif untuk semua orang, masalahnya kemungkinan ada di pihak situs web, dan Anda harus menunggu mereka menyelesaikannya.

    Link BI PINTAR pintar.bi.go.id masih error sampai saat ini. Tangkapan layar BI PINTAR

    Kenapa link BI PINTAR pintar.bi.go.id error lagi?

    Sejumlah kendala dialami masyarakat seperti website yang tak kunjung terbuka, ada pula yang websitenya sudah terbuka, tetapi tidak bisa memilih tanggal penukaran uang baru. Padahal lokasi provinsi dan lokasi penukaran sudah berhasil dilakukan. Hasilnya, mereka tidak bisa mengisi data pribadi NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email.

    Pihak Bank Indonesia menyebut pihaknya sempat melakukan pemeliharaan aplikasi pada pukul 9.00 WIB hari ini, Minggu 16 Maret 2025. Tujuan pemeliharaan itu adalah agar masyarakat bisa mengaksesnya dengan lancar.

    “Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, Sabtu, 16 Maret 2025 pukul 09.30-11.00 WIB PINTAR sementara waktu tidak dapat diakses karena adanya pemeliharaan aplikasi. Aplikasi PINTAR dapat kembali diakses pada tanggal 16 Maret 2025 setelah pukul 11.00 WIB,” kata Bank Indonesia dalam laman BI PINTAR.

    Demikian 7 solusi atasi BI PINTAR error yang bisa dilakukan masyarakat. Diharapkan penukaran uang baru untuk Lebaran 2025 bisa dilakukan dengan lancar.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kenapa Link pintar.bi.go.id Masih Error? Susah Pilih Tanggal Penukaran Uang Baru

    Kenapa Link pintar.bi.go.id Masih Error? Susah Pilih Tanggal Penukaran Uang Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Alasan kenapa link BI PINTAR pintar.bi.go.id masih error bisa disimak, padahal tautan itu sudah dijadwalkan dibuka lagi sejak pukul 11.00 WIB hari ini, Minggu 16 Maret 2025. Sebelumnya aplikasi tersebut bisa dibuka pukul 9.00 WIB, tapi sulit diakses.

    Publik memprotes link penukaran uang baru tersebut yang tidak bisa dibuka, padahal sudah dinanti sejak lama. Begitu juga saat diakses saat ini, pukul 11.25 WIB, tulisan pada halaman desktop masih berupa “this site can’t be reached”.

    “BI PINTAR BI Pintar, bodoh ini mah, nggak bisa dibuka-buka dari jam 9,” kata Wina kepada Pikiran-rakyat.com, Wina adalah salah satu orang yang ingin mencoba penukaran uang baru Lebaran 2025.

    Kenapa link pintar.bi.go.id masih error?

    Diketahui link pintar.bi.go.id dari Bank Indonesia masih error. Bahkan saat bisa diakses sekalipun, masyarakat yang sudah bisa memilih lokasi provinsi dan lokasi penukaran, justru tidak bisa memilih tanggal penukaran.

    Padahal memilih lokasi penukaran adalah langkah terakhir sebelum klik “Pesan”. Setelahnya, akan ada data pribadi yang sudah disiapkan seperti NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email pribadi agar bisa segera booking tanggal.

    Klarifikasi Bank Indonesia soal link BI PINTAR error

    Pihak BI menyebut sedang melakukan peningkatan layanan menjelang periode penukaran uang baru menjelang Idul Fitri. Pemeliharaan aplikasi sedang dilakukan agar masyarakat bisa menukarkan uangnya dengan lancar.

    “Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat, Sabtu, 16 Maret 2025 pukul 09.30-11.00 WIB PINTAR sementara waktu tidak dapat diakses karena adanya pemeliharaan aplikasi. Aplikasi PINTAR dapat kembali diakses pada tanggal 16 Maret 2025 setelah pukul 11.00 WIB,” kata Bank Indonesia dalam laman BI Pintar.

    Cara melakukan penukaran uang di aplikasi BI PINTAR Buka laman resmi pintar.bi.go.id (KLIK DI SINI) Pilih provinsi, lokasi penukaran, dan tanggal penukaran Isi data pribadi yaitu NIK KTP, nama lengkap, nomor telepon, dan email Tentukan jumlah lembar uang Rupiah yang akan ditukarkan Simpan atau cetak bukti pemesanan yang berisi kode pemesanan, nama penukar, lokasi, jadwal, dan jumlah uang yang akan ditukarkan Penukar datang ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa KTP asli, bukti pemesanan, dan uang yang akan ditukar dalam kondisi rapi sesuai pecahan dan tahun emisi

    Demikian penjelasan link BI PINTAR pintar.bi.go.id yang masih error di saat Bank Indonesia mengeklaim sudah melakukan pemeliharaan. Publik menantikan layanan yang bisa diakses dengan lancar agar penukaran uang baru bisa segera dilakukan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News