Xcloud.id

kab/kota: Washington

  • Ekonomi Inggris Kontraksi, Ambles 0,1%

    Ekonomi Inggris Kontraksi, Ambles 0,1%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Perekonomian Inggris secara tak terduga kembali menyusut pada bulan Mei 2025. Data Kantor Statistik Nasional Inggris (ONS) yang dirilis Jumat (11/7/2025) menyebut ekonomi Negeri Big Ben itu berkontraksi 0,1% secara bulanan.

    Pelemahan terkonsentrasi pada output produksi yang turun 0,9%, dan konstruksi yang turun 0,6%. Angka-angka ini akan menjadi pukulan bagi Menteri Keuangan Rachel Reeves, yang telah menjadikan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan defisit anggaran Inggris sebagai tujuan utamanya.

    Data terbaru ini menyusul kontraksi 0,3% pada bulan April, ketika kenaikan pajak domestik diberlakukan dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan tarif pada mitra dagang dan musuh. Kebijakan tarif ini membuat pasar global terpuruk dan menciptakan ketidakpastian bisnis yang meluas.

    “Inggris dikenakan tarif timbal balik sebesar 10% dari Trump meskipun memiliki hubungan perdagangan yang kurang lebih seimbang dengan AS dalam hal pertukaran barang, meskipun mengalami surplus besar dalam hal jasa,” menurut data perdagangan ONS untuk tahun 2024 yang dikutip CNBC International.

    Inggris sejak itu telah mencapai kesepakatan perdagangan dengan AS. Namun menjadi negara pertama yang melakukannya di tengah perundingan perdagangan yang masih alot dengan mitra dagang lainnya, termasuk Uni Eropa yang masih menunggu penandatanganan perjanjian perdagangan dengan Washington.

    Meskipun merasa nyaman dengan kesepakatan perdagangan AS, Inggris menghadapi tantangan ekonomi domestik. Ekspansi PDB sebesar 0,7% yang luar biasa pada kuartal pertama (Q1) (dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan aktivitas ekonomi sebelum tarif perdagangan Trump) diperkirakan tidak akan terulang dalam pembaruan triwulanan berikutnya ini.

    Estimasi pertama PDB kuartal kedua (Q2) akan dirilis pada 14 Agustus. Para ekonom sebelumnya telah memperkirakan pertumbuhan akan melambat di sisa tahun ini di tengah pasar tenaga kerja yang melemah dan ketidakpastian ekonomi yang berkelanjutan. 

    (tps/tps)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Profesi Driver Online Bakal Punah, Tandanya Makin Meluas

    Profesi Driver Online Bakal Punah, Tandanya Makin Meluas

    Daftar Isi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Masa depan profesi driver online berada di ujung tanduk, seiring perkembangan taksi otomatis (robotaxi) yang pesat. Robotaxi merupakan layanan transportasi online dengan armada tak berpengemudi.

    Raksasa teknologi asal China dan Amerika Serikat (AS) berlomba-lomba meluncurkan layanan robotaxi, meski masih ada tantangan regulasi dan tingkat keselamatan penumpang.

    Pada 2024 lalu, laporan Reuters menyebut sudah ada 19 kota di China yang mengimplementasikan robotaxi dan robobus. Beberapa perusahaan yang memimpin teknologi ini adalah Apollo Go, Pony.ai, WeRide, AutoX, dan SAIC Motor.

    Apollgo Go mematok target ekspansi di 100 kota pada 2030 mendatang. Pony.ai yang dibekingi Toyota Motor asal Jepang mengatakan ingin mengoperasikan 1.000 robotaxi pada 2026 mendatang.

    WeRide makin gencar menggandeng mitra global seperti Uber untuk mengekspansi layanannya ke negara-negara di luar China. AutoX yang dibekingi Alibaba Group sudah beroperasi di Beijing dan Shanghai, sementara SAIC juga mulai menggarap industri robotaxi sejak 2021.

    China Mulai Hati-hati

    Managing Director Boston Consulting Group, Augustin Wegscheider, dalam laporan Reuters mengatakan percepatan di China disebabkan oleh kemudahan regulasi dari pemerintah setempat.

    Sikap ini berbeda dengan AS yang pendekatan regulasinya lebih bertahap untuk penerapan robotaxi.

    Meski China terkenal memiliki regulasi pro-inovasi, namun sepertinya negara kekuasaan Xi Jinping mulai waswas dengan perkembangan kendaraan otomatis yang terlalu cepat.

    Reuters melaporkan baru-baru ini Beijing mulai memberi sinyal baru untuk pengembangan industri kendaraan otomatis (AV) dan kendaraan dengan asisten teknologi. Pesannya, industri harus bergerak cepat, tetapi hati-hati, dikutip dari Reuters, Senin (7/7/2025).

    Pejabat China ingin mencegah produsen mobil menjual kemampuan sistem tersebut dengan promosi berlebihan. Regulator ingin menyeimbangkan antara inovasi dan keselamatan untuk memastikan produsen mobil China tidak kalah dari para pesaing AS dan Eropa.

    Robotaxi di Amerika Makin Meluas

    Di sisi lain, AS yang bisa dibilang tertinggal dari China di industri robotaxi mulai mengejar ketinggalan. Waymo yang merupakan anak usaha Alphabet (Google) adalah satu-satunya perusahaan yang sudah mendapat izin mengoperasikan robotaxi di AS.

    Perusahaan sudah memiliki 1.500 armada yang tersebar di Atlanta, Austin, San Francisco, Los Angeles, dan Phoenix. Bahkan, Waymo dikatakan akan memperluas jangkauannya ke Philadephia dan New York City.

    Waymo akan mulai melakukan pemetaan hingga uji coba, sebelum menghadirkan layanannya. Belum diketahui kapan armada komersilnya akan sampai di Philadelphia dan Waymo.

    Rencananya, Waymo akan hadir lebih dulu di Miami pada tahun ini dan tahun depan di Washington DC.

    Tak tinggal diam, robotaxi Tesla milik Elon Musk juga mulai gaspol. Bulan lalu, Tesla menggelar uji coba skala kecil di Austin. Selanjutnya, laporan Reuters dikutip Jumat (11/7/2025), menyebut Tesla akan mengekspansi layanan robotaxi di San Francisco Bay Area dalam 1-2 bulan ke depan.

    Melalui akun X personalnya, Musk mengatakan Tesla juga akan memperluas area jangkauannya di Austin mulai akhir pekan ini. Musk tak mengungkap lokasi dan skala pastinya, namun ia merespons pengguna X yang menanyakan kapan robotaxi Tesla hadir di Bay Area.

    “Masih menunggu persetujuan regulasi, namun kemungkinan 1-2 bulan [lagi],” Musk membalas pertanyan tersebut.

    Driver Online Waswas Jadi Pengangguran

    Laporan Reuters beberapa saat lalu menyebut China memiliki sekitar 7 juta driver online yang terdaftar. Angka itu jauh lebih besar ketimbang 4,4 juta orang pada 2 tahun lalu.

    Data menunjukkan banyak orang beralih menjadi driver online di tengah sulitnya bursa kerja karena kelesuan ekonomi. Efek samping robotaxi akan menimbulkan kekhawatiran baru bagi para pekerja tersebut.

    Diskusi soal hilangnya pekerjaan karena robotaxi sempat menjadi trending di media sosial. Banyak orang bertanya-tanya “apakah mobil otomatis akan mencuri mata pencarian para sopir taksi?”.

    Liu Yi (36 tahun) adalah salah satu dari 7 juta sopir online di China yang khawatir akan kehilangan pekerjaan. Pria yang berdomisili di Wuhan tersebut mulai bekerja paruh waktu sebagai driver online pada 2024.

    Sopir lainnya bernama Wang Guoqiang (63 tahun) melihat ancaman besar di depan mata dari inovasi teknologi.

    “Ride-hailing adalah pekerjaan untuk kelas bawah,” kata dia.

    “Jika Anda membunuh industri ini. Apa yang tersisa bagi kami?” ia bertanya.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Rupiah bergerak stabil di tengah ketidakpastian perang dagang

    Rupiah bergerak stabil di tengah ketidakpastian perang dagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah bergerak stabil di tengah ketidakpastian perang dagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 11 Juli 2025 – 19:22 WIB

    Elshinta.com – Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai nilai tukar (kurs) Rupiah cenderung bergerak datar atau stabil (sideways) di tengah ketidakpastian terkait perang dagang.

    Bahkan, ketika Trump mengumumkan bahwa Indonesia dikenai tarif sebesar 32 persen pada 1 Agustus 2025, pergerakan Rupiah masih cukup stabil.

    “Sentimen menguat pada sesi Asia setelah Presiden AS (Amerika Serikat) Donald Trump mengancam akan memberikan blanket tariff sebesar 15-20 persen kepada mitra dagangnya,” kata dia kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Anadolu, Presiden AS Donald Trump pada Rabu (9/7), mengumumkan bahwa Washington akan mengenakan tarif sebesar 20-30 persen untuk barang-barang dari tujuh negara yang akan dimulai pada 1 Agustus 2025.

    Filipina akan dikenakan tarif sebesar 20 persen, Brunei dan Moldova 25 persen, sedangkan Sri Lanka, Irak, Aljazair, dan Libya akan dikenakan tarif 30 persen.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif 25 persen untuk Jepang dan Korea Selatan mulai 1 Agustus.

    Trump kemudian mengumumkan tarif untuk belasan negara, termasuk 25 persen untuk Malaysia, Kazakhstan, dan Tunisia. Lalu 30 persen untuk Afrika Selatan dan Bosnia dan Herzegovina, serta 32 persen untuk Indonesia.

    AS akan mengenakan tarif 35 persen untuk Serbia dan Bangladesh, lalu 36 persen untuk Kamboja dan Thailand, serta 40 persen untuk Laos dan Myanmar.

    Presiden AS itu juga mengenakan tarif sebesar 35 persen atas barang-barang impor dari Kanada mulai 1 Agustus.

    “Di tengah sentimen perang dagang tersebut, Rupiah hanya bergerak dalam rentang Rp16.210-16.248 per dolar, dan ditutup menguat 0,04 persen (atau 6 poin) ke level Rp16.218 per dolar AS (dari sebelumnya Rp16.212 per dolar AS),” ujar Josua.

    Pada pekan depan, Rupiah akan dipengaruhi oleh rilis dari inflasi AS, pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta pengumuman Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia). Nilai tukar rupiah diperkirakan melemah terbatas pada perdagangan minggu depan dalam rentang Rp16.175-Rp16.275 per dolar AS.

    Adapun Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini justru melemah tipis ke level Rp16.221 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.220 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Istana bantah tarif 32 persen terkait keanggotaan Indonesia di BRICS

    Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan tidak hanya berlaku untuk Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia sebesar 32 persen berkaitan dengan keanggotaan RI dalam kelompok ekonomi BRICS.

    Menurut Prasetyo, tarif barang impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak hanya berlaku untuk Indonesia, tetapi juga pada 21 negara lainnya.

    “Menurut pendapat kami sesungguhnya tidak ada (hubungan dengan BRICS). Kalau saudara-saudara perhatikan tidak hanya berlaku untuk Indonesia,” kata Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Tim negosiasi tarif yang dipimpin oleh Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah berada di Washington, DC, AS untuk terus melanjutkan upaya negosiasi agar Pemerintah AS dapat meninjau ulang, bahkan memberi pengurangan tarif.

    Dalam informasi sebelumnya, Airlangga bertolak ke AS pada Selasa (8/7) dari Rio de Janeiro, Brazil, setelah mendampingi Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS.

    Prasetyo berharap upaya tim negosiasi tarif dari Indonesia memberikan keuntungan bagi perdagangan kedua negara.

    “Kita betul-betul berharap Pemerintah Amerika Serikat dapat mempertimbangkan (pengurangan tarif),” katanya.

    Adapun Presiden AS Donald Trump memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai “tarif resiprokal” yang diumumkan sebelumnya pada April lalu, meski proses negosiasi dengan pihak Indonesia terus berlangsung intensif.

    Apabila Indonesia dipandang melakukan tindak balas dengan menaikkan tarif, Trump mengancam akan membalas dengan menambah nilai tarif impor sesuai jumlah itu “ditambah tarif 32 persen yang kami tetapkan”.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Junta Myanmar Puji-puji Trump Usai Turunkan Tarif Impor

    Jakarta –

    Pemimpin junta militer Myanmar memuji Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memintanya untuk mencabut sanksi-sanksi. Ini disampaikan Jenderal Min Aung Hlaing pada hari Jumat (11/7) setelah surat tarif impor dari Trump, yang diyakini sebagai pengakuan publik pertama Washington atas pemerintahan junta militernya.

    Diketahui bahwa militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi pada tahun 2021, menjerumuskan negara itu ke dalam perang saudara.

    Sejak itu, Departemen Luar Negeri AS telah memberikan sanksi kepada pemimpin junta dan lainnya karena menggunakan “kekerasan dan teror untuk menindas” rakyat Myanmar dan “meniadakan hak mereka untuk bebas memilih pemimpin mereka sendiri”.

    Para diplomat AS tidak secara resmi terlibat dengan junta militer. Namun, Trump mengirim surat kepada Min Aung Hlaing secara langsung pada hari Senin lalu, yang memberi tahunya bahwa AS akan mengenakan tarif 40 persen mulai 1 Agustus, turun dari ancaman tarif 44 persen sebelumnya.

    “Ini tentu saja indikasi publik pertama yang saya lihat tentang pengakuan AS terhadap MAH (Min Aung Hlaing) dan junta,” kata Richard Horsey dari International Crisis Group.

    Komunikasi pribadi apa pun sebelumnya “hampir pasti bukan dari Trump tentunya”, ujarnya kepada AFP.

    Min Aung Hlaing menanggapi surat tarif Trump dengan menulis surat yang dirilis dalam bahasa Myanmar dan Inggris oleh tim informasi junta pada hari Jumat (11/7).

    Di dalam surat itu, ia menyatakan “penghargaan yang tulus” atas surat Trump dan memuji “kepemimpinan kuat presiden AS tersebut dalam membimbing negara Anda menuju kemakmuran nasional”.

    Ia berusaha membenarkan perebutan kekuasaan oleh militer Myanmar, dengan mengatakan: “Serupa dengan tantangan yang Anda hadapi selama pemilu Amerika Serikat tahun 2020, Myanmar juga mengalami kecurangan pemilu yang besar dan penyimpangan yang signifikan.”

    Media-media yang didanai pemerintah AS, Voice of America maupun Radio Free Asia telah menutup operasi mereka yang berbahasa Myanmar sejak pemerintahan Trump memotong pendanaan mereka.

    Min Aung Hlaing mengatakan ia “sangat menghargai” langkah Trump tersebut.

    Min Aung Hlaing pun meminta Trump untuk “mempertimbangkan kembali pelonggaran dan pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Myanmar”, dan mengupayakan tarif sebesar 10-20 persen.

    Ia berterima kasih kepada Trump atas “undangan yang menggembirakan untuk terus berpartisipasi dalam perekonomian Amerika Serikat yang luar biasa, Pasar Nomor Satu di Dunia”.

    Halaman 2 dari 2

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ahmad Muzani Belum Tahu Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif 32%

    Ahmad Muzani Belum Tahu Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ahmad Muzani merespons soal kemungkinan Presiden RI Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Muzani membeberkan bahwa dalam lawatan Prabowo kali ini ke luar negeri kelihatannya tidak ada jadwal pertemuan antara Prabowo dan Trump.

    “Kalau dalam perjalanan ini rasanya belum, karena Pak Prabowo akan kembali setelah dari prancis, sekarang di Brussel, sekarang ke Prancis, kemudian akan kembali ke Tanah Air. Setelah itu saya belum tahu agendanya,” katanya di Gedung MA, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Sebelumnya, menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025). 

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada. “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025). 

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%. 

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

  • Sempat Ditahan, Pemimpin Aksi Pro-Palestina Gugat Trump Rp 324 M

    Sempat Ditahan, Pemimpin Aksi Pro-Palestina Gugat Trump Rp 324 M

    Washington DC –

    Mahmoud Khalil, salah satu pemimpin aksi pro-Palestina di kampus Amerika Serikat (AS), mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Khalil menuntut ganti rugi sebesar US$ 20 juta, setara Rp 324,2 miliar, atas penahanan dirinya oleh agen imigrasi AS.

    Khalil yang lulusan Universitas Columbia ini, seperti dilansir AFP, Jumat (11/7/2025), merupakan seorang penduduk tetap sah di AS yang telah menikah dengan seorang warga negara AS dan memiliki seorang anak laki-laki kelahiran AS. Dia ditahan setelah penangkapannya oleh otoritas imigrasi AS pada Maret lalu.

    Pria berusia 30 tahun ini dibebaskan dari pusat penahanan imigrasi federal di Louisiana bulan lalu, beberapa jam setelah seorang hakim As memerintahkan pembebasannya dengan jaminan.

    “Pemerintah melaksanakan rencana ilegalnya untuk menangkap, menahan, dan mendeportasi Tuan Khalil dengan cara yang dirancang untuk meneror dia dan keluarganya,” sebut dokumen gugatan Khalil, seperti dikutip Pusat Hak Konstitusional yang mendukungnya.

    Disebutkan dalam gugatan hukum itu bahwa Khalil menderita “tekanan emosional yang parah, kesulitan ekonomi, dan kerusakan reputasinya”.

    Khalil menjadi tokoh penting dalam aksi protes mahasiswa di kampus-kampus AS yang menentang perang Israel, sekutu Washington, di Jalur Gaza. Pemerintahan Trump menyebut sosok Khalil sebagai ancaman keamanan nasional.

    Khalil menyebut gugatan hukum yang diajukannya sebagai “langkah pertama menuju akuntabilitas”

    “Tidak ada yang dapat mengembalikan 104 hari yang telah dicuri dari saya. Trauma, terpisah dari istri saya, kelahiran anak pertama saya yang terpaksa saya lewatkan,” ucapnya dalam sebuah pernyataan.

    Tonton juga Video Gedung Putih Upload Gambar Trump Jadi Superman: Simbol Harapan

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    “Harus ada akuntabilitas atas pembalasan politik dan penyalahgunaan kekuasaan,” tegas Khalil.

    Khalil sebelumnya menceritakan pengalamannya yang “mengerikan” selama dalam tahanan, di mana dia “berbagi asrama dengan lebih dari 70 pria, sama sekali tidak ada privasi, lampu menyala sepanjang waktu”.

    Sementara itu, Asisten Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menegaskan penangkapan dan penahanan Khalil telah dilakukan sesuai kewenangan hukum dan konstitusional.

    “Pemerintahan Trump bertindak sesuai kewenangan hukum dan konstitusional untuk menahan Khalil, sebagaimana yang dilakukan terhadap setiap warga negara asing yang menganjurkan kekerasan, mengagungkan dan mendukung teroris, melecehkan orang Yahudi, dan merusak properti,” ujarnya.

    Pemerintahan Trump telah membenarkan desakan deportasi Khalil dengan mengatakan bahwa keberadaannya yang berkelanjutan di AS dapat membawa “konsekuensi kebijakan luar negeri yang berpotensi serius dan merugikan”.

    Tonton juga Video Gedung Putih Upload Gambar Trump Jadi Superman: Simbol Harapan

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menlu AS dan China Bertemu di Sela-sela KTT ASEAN di Malaysia

    Menlu AS dan China Bertemu di Sela-sela KTT ASEAN di Malaysia

    Jakarta –

    Pertemuan hari Jumat (11/7) di Kuala Lumpur akan menjadi pertemuan tatap muka pertama antara Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan rekan sejabatnya dari Cina, Wang Yi, sejak Presiden AS Donald Trump kembali menjabat. Pertemuan ini terjadi di tengah perselisihan perdagangan antara Washington dan Beijing dan ketegangan seputar isu Taiwan.

    Marco Rubio dan Wang Yi berada di Malaysia untuk menghadiri pertemuan para menteri luar negeri ASEAN, yang juga dihadiri oleh Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara lain.

    Para pejabat AS mengatakan menjelang lawatan pertama Marco Rubio ke kawasan tersebut bahwa Washington “memprioritaskan” komitmennya terhadap Asia Timur dan Tenggara. Marco Rubio mengatakan pada hari Kamis (10/7) bahwa Amerika Serikat “tidak memiliki niat untuk meninggalkan” kawasan Asia-Pasifik.

    Apa saja agendanya?

    Pada hari Kamis, Wang mengatakan kedua negara menghadapi berbagai tantangan “seperti dampak proteksionisme unilateral dan penyalahgunaan tarif oleh negara besar tertentu,” dan menyerukan tatanan internasional yang “lebih adil dan lebih masuk akal”. Presiden AS Donald Trump telah mengancam beberapa negara Asia dengan tarif tinggi kecuali mereka mencapai kesepakatan dengannya sebelum 1 Agustus.

    Setelah menjabat pada bulan Januari, Trump mengenakan tarif setinggi 145% pada barang-barang Cina. Kedua belah pihak meningkatkan perang dagang dengan mengenakan tarif tinggi satu sama lain, tetapi pada bulan Mei sepakat untuk meredakan ketegangan dalam apa yang disebut Trump sebagai “pengaturan ulang total”.

    Pertemuan kedua menlu hari Jumat juga diperkirakan akan membahas soal Taiwan, yang diklaim Cina sebagai wilayah teritorialnya. Amerika Serikat mendukung hak Taiwan untuk pemerintahan sendiri dan menjadi pemasok senjata terbesar untuk negara itu, sekalipun tidak mengakui kedaulatan Taiwan secara resmi.

    Marco Rubio mengatakan, ia kemungkinan juga akan menyampaikan kepada Wang YI kekhawatiran AS tentang dukungan China terhadap Rusia dalam perang melawan Ukraina. “Pihak Cina jelas mendukung upaya Rusia, dan saya pikir secara umum, mereka bersedia membantu semampu mereka tanpa ketahuan,” katanya.

    Taiwan bisa jadi “isu panas”

    Marco Rubio dan Wang Yi juga kemungkinan akan membahas kekhawatiran AS tentang perilaku ekspansif Cina di Laut Cina Selatan dan tekanan terhadap Taiwan.

    Seperti kebanyakan negara, AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan. Namun, Amerika Serikat adalah pemasok senjata terbesar Taiwan dan telah menunjukkan peningkatan dukungan untuk Taipei dalam menghadapi meningkatnya tekanan militer Beijing terhadap pulau itu dalam beberapa tahun terakhir.

    Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth pada akhir Mei menuduh Cina “secara kredibel mempersiapkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk mengubah keseimbangan kekuatan” di kawasan Asia-Pasifik. Ia juga mengklaim bahwa Beijing “berlatih setiap hari” untuk menyerang Taiwan.

    Sebagai tanggapan, diplomat Cina menuduh Amerika Serikat menggunakan isu Taiwan untuk “mengekang Cina” dan meminta Washington untuk berhenti “bermain api”.

    Editor: Rizki Nugraha

    Tonton juga Video Senator Debat dengan Menlu AS soal Gaza: Saya Menyesal Pilih Anda!

    Saksikan juga edisi perdana Shout Out, Rae Lil Black Jawab Tudingan Masuk Islam untuk Cari Sensasi

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Mensesneg Sebut Prabowo Bakal Temui Trump untuk Nego Tarif Impor 32%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membuka kemungkinan untuk Presiden Prabowo Subianto bertemu langsung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi tarif impor 32%.

    Untuk diketahui, Presiden Trump sebelumnya telah memutuskan bahwa akan tetap menerapkan tarif 32% atas produk maupun barang yang diimpor dari Indonesia. Keputusannya dimuat dalam surat yang ditujukan langsung ke Presiden Prabowo.

    Saat ini pun, tim negosiator yang dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tengah kembali melakukan proses negosiasi dengan regulator di Negara Paman Sam itu.

    Menurut Prasetyo, ada kemungkinan bagi Prabowo untuk langsung bertemu dengan Trump guna menegosiasi kembali tarif impor timbal balik itu.

    “Ada [kemungkinan Prabowo bertemu Trump]. Ada, tapi saya belum bisa memastikan kapan,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (11/7/2025).

    Prasetyo juga menuturkan, pemerintah belum mengatur jadwal kunjungan itu. Saat ini, Prabowo tengah berkunjung ke beberapa negara yang diawali sejak pekan lalu dari Arab Saudi, Brasil, Belgia dan Prancis.

    Meski demikian, dia menyebut keinginan Prabowo untuk langsung bernegosiasi itu ada.

    “Ya, sebagai sebuah upaya tentu ada. Tapi belum dipastikan untuk akan adanya pertemuan dengan Presiden Trump,” ucap politisi Partai Gerindra itu.

    Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Indonesia akan tetap dikenakan tarif resiprokal sebesar 32% pada 1 Agustus 2025 melalui surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto yang diunggah di akun Truth Social @realDonaldTrump pada Selasa (8/7/2025).

    Sebagai perbandingan, Thailand dikenakan tarif 36%, Kamboja 36%, Bangladesh 35%, Myanmar 40%, Laos 40%. Sementara itu, Malaysia, Korea Selatan, Jepang dikenakan tarif 25%.

    Menanggapi keputusan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berada di Washington sejak Rabu (9/7/2025) waktu setempat untuk melanjutkan negosiasi tarif. Airlangga dijadwalkan akan bertemu dengan perwakilan USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

    Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah masih berupaya keras melobi AS untuk menurunkan tarif resiprokal 32% yang diumumkan Trump.

    Dia menegaskan bahwa angka 32% tersebut belum final karena masih ada ruang negosiasi yang terbuka, setidaknya sebelum berlaku pada 1 Agustus 2025 seperti yang diumumkan Trump.

    “Targetnya kita [setara dengan yang] rendah di Asean atau mungkin lebih rendah,” ujar Haryo dalam keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025)

  • Nego Tarif dengan AS Lanjut, Prabowo Belum Ada Jadwal Temui Trump

    Nego Tarif dengan AS Lanjut, Prabowo Belum Ada Jadwal Temui Trump

    Jakarta –

    Indonesia terus mendorong negosiasi tarif dengan Amerika Serikat (AS). Paska pengumuman terakhir Presiden Donald Trump yang menetapkan Indonesia dipatok tarif 32% per 1 Agustus 2025, tim negosiasi yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan diskusi untuk menurunkan tarif dengan administrasi AS di Washington DC.

    Sebetulnya, sejak pengumuman tarif resiprokal pada April lalu, Indonesia menjadi salah satu negara terdepan yang menyetor proposal negosiasi. Hanya saja, dalam pengumuman Trump terakhir, tarif resiprokal 32% tetap tidak berubah.

    Melihat negosiasi yang sedikit alot, apakah Presiden Prabowo Subianto memiliki rencana untuk empat dengan Trump membahas negosiasi tarif?

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keinginan Prabowo untuk menemui Trump secara langsung memang ada. Namun, sampai saat ini belum jelas kapan hal itu bisa dilakukan. Sejauh yang dia ketahui, Prasetyo bilang belum ada penjadwalan khusus yang diatur untuk pertemuan kedua presiden tersebut.

    “Belum, belum, belum diatur jadwalnya belum. Tentu ada (keinginan pertemuan), sebagai upaya tentu ada, tapi kami belum bisa pastikan akan ada pertemuan dengan Trump,” beber Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/5/2025).

    Prasetyo memohon doa dari masyarakat agar negosiasi yang dilakukan oleh tim yang dipimpin Airlangga dapat berjalan dengan mulus. Pemerintah hanya ingin kedua negara, baik Indonesia maupun AS dapat memiliki hubungan dagang yang saling menguntungkan.

    “Tim ekonomi kita sudah berada di AS, dipimpin Menko Airlangga, untuk terus melakukan negosiasi supaya intinya kita berharap apa yang menjadi kebijakan pemerintah Amerika Serikat bisa ditinjau kembali dan memberikan keuntungan untuk perdagangan kita semua,” beber Prasetyo.

    “Mohon doanya dari seluruh masyarakat indonesia supaya tim negosiator dapat berikan hasil terbaik,” sebutnya menambahkan.

    Dia melanjutkan tim negosiasi sejauh ini tak banyak memberikan tawaran baru kepada pemerintah AS. Tawaran yang sudah diberikan sebelumnya, berupa menyeimbangkan defisit neraca dagang AS terhadap Indonesia tetap didorong kepada Washington.

    Seperti diketahui, sebelumnya sektor bisnis dan pemerintah sepakat untuk melakukan impor besar-besaran produk AS, mulai dari komoditas energi hingga pertanian untuk mengurangi surplus neraca dagang Indonesia terhadap AS. Total paket yang ditawarkan mencapai US$ 34 miliar sendiri atau sekitar Rp 547 triliun.

    “Untuk sementara tidak (tawaran baru) ya, karena apa yang sejak beberapa waktu lalu disampaikan tawaran tersebut, kita merasa sebenarnya sudah menjawab apa yang jadi tuntutan atau kehendak teman-teman di AS,” kata Prasetyo.

    Sebelumnya, Airlangga dan tim negosiasi Indonesia sendiri sudah bertemu dengan pemerintah AS yang diwakili oleh Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Kantor Dagang AS Jamieson Greer pada Rabu 9 Juli kemarin.

    Hasil pertemuan tersebut, Indonesia dan AS telah sepakat untuk mengoptimalkan waktu tiga minggu ke depan, untuk secara intensif melanjutkan proses perundingan kebijakan tarif resiprokal ini, dengan saling menghormati penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak. Hal itu diharapkan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan tarif resiprokal dan memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antar kedua negara.

    Lihat juga Video ‘Kelapa Sawit Jadi Andalan Ekspor RI Hadapi Tarif Trump’:

    (hal/rrd)